23
BAB II KONSEP KEDUDUKAN DAN HAK-HAK HUKUM WARGA NEGARA ASING DALAM NEGARA BERDAULAT
2.1 Konsep Negara Berdaulat Asal kata kedaulatan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah souvereignity yang berasal dari kata latin superanus yang artinya teratas. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi, maka jika suatu negara dikatakan sebagai negara yang berdaulat berarti negara tersebut memiliki kekuasaan yang tertinggi. Adanya kekebalan suatu negara dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kedaulatan negara (state sovereignty) dan persamaan kedudukan antar negara (equality of states). Berdasarkan ajaran kedaulatan ini maka dalam setiap wilayah atau Negara hanya berlaku satu hukum, yaitu hukum dari negara yang memiliki kedaulatan di wilayah tersebut. Hukum itu berlaku baik terhadap orang-orang, benda-benda maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan disana13. Dalam pasal 1 ayat 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan dasar hukum dari persamaan kedaulatan dan kedudukan negara yaitu, untuk memajukan
hubungan
persahabatan
antar
bangsa-bangsa
berdasarkan
penghargaan atas asas persamaan hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku I, cet ke-7, Jakarta: Binacipta, 1988 hal. 141. 13
24
Negara berdaulat juga menurut Max Weber merupakan satu komuniti masyarakat yang mempunyai monopoli menggunakan kekuasaan secara sah dalam sesuatu wilayah. Negara berdaulat memiliki konsep bentuk pemerintahan kerajaan atau pemerintahan, memiliki bentuk negara unitaris, federalis, dan confederalis serta memiliki sistem pemerintahan presidensil, parlementer dan campuran14. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membentuk sebuah negara adalah15: 1. Manusia Negara sebagai organisasi mempunyai anggota organisasi yang terdiri dari manusia yang ikut bernegara dan dinamakan warga negara. Tidak setiap warga negara dari suatu negara selalu berada di dalam negaranya, tetapi mereka sering berada di luar negara. Sebaliknya tidak semua orang yang berada di dalam suatu negara merupakan warga negara dari negara itu. Seseorang merupakan warga negara dari sebuah negara
kalau
dirinya
memenuhi
syarat-syarat
peraturan
kewarganegaraan dari negara itu. Sementara itu, yang tidak dan atau belum memenuhi syarat-syarat peraturan kewarganegaraan dari negara itu dinamakan orang asing. Orang asing disebut juga warga negara asing. Untuk mengetahui siapa saja yang merupakan orang asing, terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang termasuk warga negara sebagai rakyat dari suatu negara. 14
I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2009, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, Hlm 106. 15 R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 83.
25
2. Wilayah Wilayah ialah bagian muka bumi tertentu yang dijadikan tempat utama bagi warga negara untuk melaksanakan organisasi negara, menjadi tempat untuk menjalankan tugas dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Di dalam wilayah itulah kegiatan bernegara sepenuhnya dapat dilakukan oleh warga negaranya tanpa merasa diganggu oleh kepentingan negara lain. Sebagai tempat untuk melaksanakan organisasi negara dalam usaha mencapai tujuannya wilayah negara itu terdiri dari hal-hal di bawah ini: a) Darat Wilayah darat suatu negara pada umumnya dibatasi oleh wilayah darat dari negara lain atau wilayah lautnya. Batas wilayah darat itu biasanya ditentukan dalam suatu perjanjian dengan negara lain secara bilateral (antar dua negara) dan juga multilateral (antar banyak negara). Perjanjian yang terjadi antar dua negara untuk menetapkan batas wilayah darat (teritorial) itu tidak ditentukan dalam waktu terbatas, melainkan untuk selama-lamanya. b) Laut Laut yang termasuk wilayah suatu negara dinamakan perairan teritorial negara. Batas perairan teritorial sebagai wilayah laut negara itu semula tidak ditentukan. Hugo Grotius (1583 –
26
1645) menyatakan bahwa “laut itu adalah bebas tidak mempunyai pemilik, tidak termasuk wilayah sesuatu negara”. Kalau kemudian ada wilayah laut dan bahkan ditentukan batas lebar tidak mil dari pantai dalam pasang-surut sebagai milik negara
yang
bersangkutan,
keadaan
itu
merupakan
pengecualian dari pendapat tadi. Di luar batas tiga mil laut pasang-surut itu dinamakan laut yang dapat digunakan oleh setiap orang dengan bebas untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. c) Udara Ketentuan mengenai udara ini, semula diambil prinsip seperti lat, yaitu bebas dan tidak termasuk dalam wilayah atau tidak dimiliki oleh negara. Akan tetapi, kemudian diambil keputusan bahwa udara yang berada di atas wilayah darat dan laut merupakan wilayah negara itu tanpa batas luas vertikalnya. Dengan demikian dapat dikatan bahwa sebuah Negara yang berhubungan dengan darat, laut, dan udara yang ada di atasnya akan menjadi wilayah di negaranya. Hal itu untuk melaksanakan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. 3. Organsasi dan Pelaksanaan Tujuan Negara Manusia selalu hidup dalam suatu kelompok sosial tertentu tidak akan terlepas dari hubungan kerja sama antar manusia. Di dalam kerja sama itulah terjadi pembagian tugas yang berkaitan satu sama lain. Hal itu
27
untuk mencapai tujuan masing-masing dan keseluruhannya merupakan tujuan bersama. Demikian juga dengan Negara yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan anggota negaranya. Ada dua pembagian tugas yang perlu dilakukan supaya ada keseimbangan dalam melaksanakan tugas sebagai bagiannya, seperti: a) Pembagian horizontal Petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan sama dengan petugas lain yang ruang lingkup tugasnya berbeda. Tugas-tugas itu dilakukan oleh setiap petugas yang keseluruhan pekerjaan para petugas dalam kedudukan yang sama itu merupakan tujuan yang hendak dicapai. b) Pembagian vertikal Pembagian secara vertikal merupakan tugas yang diserahkan kepada setiap petugas dalam pembagian horizontal. Walaupun hanya sebagian dari keseluruhan dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga petugas lebih di bawah tanggung jawab seseorang, sedangkan tugasnya tidak bekerja sejajar melainkan bertingkat atau dalam hierarki yang artinya pembagian tugas tersebut menurun atau bertingkat. 2.2 Konsep Warga Negara Asing AS Hikam mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri sedangkan Koerniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan anggota
28
negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya16 . Secara yuridis, berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUD 1945 Dan Perubahannya, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan: 1.
Warga Negara Indonesia, Misalnya, suku Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Bugis, Dayak dan Etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan warga negara asli Indonesia;
2.
Warga negara asing (vreemdeling) yaitu suku bangsa keturunan bukan asli Indonesia , misalnya, bangsa cina (Tionghoa), Timur Tengah, India, Belanda, Eropa yang telah disahkan berdasarkan peraturan Perundang- Undangan menjadi warga negara Indonesia.
Warga Negara asing atau yang biasa disebut dengan seseorang yang bukan warga Negara adalah orang yang tinggal di suatu Negara namun secara hukum bukan termasuk warga Negara Indonesia, yang membedakan warga Negara Indonesia dengan yang Warga Negara Asing adalah hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai warga Negara Indonesia apabila: a) Penduduk asli Indonesia b) Keturunan dari seorang ayah yang merupakan warga Negara A.S Muhammad Hikam . 2002. Kewarganegaraan dan Agenda Demokratisasi. Dalam Malian S dan Marzuki, S, Pendidikan Kewarganegaran dan Hak Azasi Manusia. Yogyakarta, UII Press, hlm.26 16
29
c) Istri dari warga Negara d) Anak yang lahir di daerah Indonesia e) Menjadi warga Negara dengan cara naturalisasi Apabila seseorang tidak memenuhi kelima syarat tersebut, maka orang itu adalah bukan warga Negara Indonesia. Hak-hak yang tidak dimiliki oleh yang bukan warga Negara antara lain seperti pemilu baik sebagai yang dipilih maupun yang memilih, tidak bisa membeli tanah, serta hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum. Tetapi hak asasi manusia yang telah dimiliki sejak lahir oleh yang bukan warga Negara tetap dilindungi oleh pemerintah. Pengertian orang asing dalam beberapa peraturan perundang-undangan : a) Pasal 1 Huruf a UU Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing adalah ”tiap orang bukan warga negara Republik Indonesia”. b) Orang Asing menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah “orang bukan Warga Negara Republik Indonesia”. c) Orang Asing menurut Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah “orang bukan Warga Negara Indonesia”. d) Orang Asing menurut Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah “orang yang bukan warga Negara Indonesia”. Seorang yang bukan warga Negara juga tidak memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan Negara, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Indonesia, dan ikut serta dalam menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Walaupun bukan warga Negara tidak berkewajiban terhadap Negara Indonesia
30
tetapi tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak bangsa asing atas usaha yang dilakukan di Indonesia, serta melakukan wajib melapor kepada pihak imigrasi agar tidak dianggap sebagai imigran gelap. Dalam hal orang asing hukum Internasional ikut campur tangan, artinya orang asing di dalam suatu negara itu dilindungi sekadarnya oleh hukum Internasional. Tentang perlindungan orang asing ada dua macam:17 a) Secara positif, artinya negara tempat dimana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hal-hak tertentu. Jadi, suatu hak minimum itu dijamin; dan b) Secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya itu. Jadi orang asing itu di suatu negara tidak dapat dibebani kewajiban tertentu, misalnya kewajiban militer. 2.3 Konsep Kedudukan dan Hak-Hak Hukum Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga Negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut: a) Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah b) Hak negara untuk dibela c) Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat d) Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil 17
Hartono Hadi Suprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Cet.III, Yogyakarta: 1999, hlm.48
31
e) Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga Negara f) Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat g) Kewajiban negara meberi jaminan sosial h) Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah Unsur-unsur pembentuk dari sebuah Negara adalah rakyat, wilayah dan pemerintahan. Rakyat yang tinggal di wilayah Negara menjadi penduduk Negara yang bersangkutan. Kedudukannya sebagai warga Negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Warga Negara sebagai pendukung Negara dan memiliki arti penting bagi Negara. Warga Negara beserta negaranya memiliki hubungan timbal balik saling memiliki hak dan kewajiban terhadap masing-masing. Hubungan dan kedudukan warga Negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah Negara, tetapi bukan warga Negara dari Negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan Negara tersebut. Hak dan kewajiban warga Negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 2. Hak membela Negara 3. Hak berpendapat 4. Hak kemerdekaan memeluk agama
32
5. Hak dan kewajiban dalam membela Negara 6. Hak untuk mendapat pengajaran 7. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 8. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial 9. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial Beberapa hak-hak ini bersifat primer dan ada pula yang bersifat sekunder yang artinya hak yang mutlak harus diterima oleh warga Negara dan hak yang diturunkan dari hak utama tersebut. 2.4 Konsep Kedudukan Dan Hak Hukum Warga Negara Asing dan Perseroan Pada dasarnya status suatu kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek yaitu18: a) Aspek hukum, dimana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum publik yang dimiliki oleh warga negara dan tidak dimiliki oleh orang asing. Misalnya, hak warga negara antara lain adalah hak pilih aktif dan pasif. Sedangkan kewajiban warga negara misalnya wajib militer yakni kewajiban membela negara menjaga kedaulatan negara dari serangan negara lain; b) Aspek sosial, dimana kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan 18
Rozikin Daman, Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar. Cet. I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993. Hlm.45
33
lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya serta kesadaran nasional. Pada asasnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga negara, sedang isinya ada juga perbedaannya. Adapun perbedaan antara orang asing dan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajibannya yang mana isi kedudukan (hak) sebagai warga negara: 1.
Hanya warga negara mempunyai hak-hak politik, misalnya hak memiih atau dipilih ; dan
2.
Hanya warga negara mempunyai hak diangkat menduduki jabatan negara.
Di Indonesia orang asing tidak punya hak-hak tertentu. Misalnya menjadi pegawai negeri, menjadi anggota TNI, menjadi anggota partai, hak pilih dan memilih. Kewajiban dan kewenangan warga Negara asing adalah sebagai berikut : a) Memperoleh surat izin masuk dengan hak tinggal selama waktu tertentu dan tinggal tetap di Indonesia b) Mempunyai hak-hak selaku penduduk seperti yang tercantum dalam Pasal 27, 28,29 UUD 1945 c) Wajib tunduk dan taat pata ketentuan yang berlaku bagi warga Negara asing d) Wajib membayar pajak bagi orang asing, bea dan cukai kecuali untuk anggota perwakilan diplomatic e) Wajib menghormati segala ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI dengan tidak melanggar ketentuan tsb
34
Status warga Negara suatu Negara yang berada di wilayah Negara lain baik yang bersifat sementara, semi permanent maupun permanent berada di dalam kewenangan atau yurisdiksi Negara setempat. Ketentuan ini dikecualikan bagi diplomat dan konsul, harus tunduk pada hukum nasional Negara penerima. Negara Penerima kecuali harus memberikan perlindungan dan perlakuan terhadap Warga Negaranya sendiri menurut hukum nasionalnya juga harus melakukan hal yang sama terhadap Warga Negara asing yang berada di wilayah yurisdiknya tanpa adanya perbedaan-perbedaan (Non-Discriminatory Treatment). Tindakan semacam ini bukan saja didasarkan atas hukum nasionalnya tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab Negara yang diatur dalam Hukum Internasional19. Menurut pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961 Walaupun Perwakilan Diplomatik dan Konsuler mempunyai yurisdiksi ekstra teritorial dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negaranya termasuk kepentingannya di Negara Penerima, Perwakilan-Perwakilan tersebut harus tetap menghormati hukum nasional atau peraturan perundang-undangan Negara Penerima. Perwakilan Diplomatik suatu Negara Pengirim juga tidak dibenarkan melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Negara Penerima. Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Namun, sebagian besar negara menempatkan orang-orang asing di bawah semacam ketidakmampuan atau pembatasan-pembatasan dengan tingkat keketatan yang berlainan. Seringkali orang-orang asing tidak diberi hak suara atau hak untuk 19
Jurnal Hukum Internasional, Vol.2, No.4, Juli 200. hlm. 688.
35
menjalankan profesi-profesi tertentu atau kekuasaan untuk memiliki barang yang tidak bergerak. Pada tahun 1924, Komite Ekonomi Liga Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri sebagai berikut: a. Perlakuan fiscal, berkenaan dengan perpajakan b. Hak untuk menjalankan profesi-profesi, industri-industri, atau mata pencaharian c. Perlakuan dalam hal-hal seperti tempat tinggal, pemilikan harta benda dan keuntungan serta imunitas sipil d. Syarat-syarat perizinan masuk dan keimigrasian Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki. Suatu perseoran terbatas sebagai badan hukum menurut Ridwan Syahrani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Adanya harta kekayaan yang terpisah b. Mempunyai tujuan tertentu c. Mempunyai kepentingan sendiri d. Ada organisasi yang teratur
36
Ada ciri dan sifat yang membedakan antara perseroan terbatas dengan badan hukum lainnya adalah sebagai berikut20: a. Sebagai asosiasi modal b. Kekayaan dan utang perseroan terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham c. Pemegang saham •
Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas.
•
Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil
•
Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
d. Adanya pemisahaan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi e. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai konsekuensi bahwa Perseroaan Terbatas memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan subyek hukum lainnya.
20
I.G. Ray Widjaja, Hukum Perusahaan, Cet. 1, Jakarta: Kasaint Blanc, 2000, hal. 132.
