VISUALISASI HAK POLITIK WARGA NEGARA (SEBUAH PERBANDINGAN KONSTITUSI) BERBASIS MULTIMEDIA

Jurnal KomTekInfo, Vol. 3, No. 1, 2016, Hal 83 - 92 , Copyright@2016 by LPPM UPI YPTK Padang

ISSN CETAK : 2356 – 0010, ISSN ONLINE : 2502-8758

VISUALISASI HAK POLITIK WARGA NEGARA (SEBUAH PERBANDINGAN KONSTITUSI) BERBASIS MULTIMEDIA Ramses Hutagaol, SH, MH Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasir Pangaraian e-mail : [email protected]

Abstrak Pada awalnya, masyarakat hukum menghadapi kesulitan untuk mengartikan penggunaan dari terminologi perbandingan hukum (ComparativeLaw). Secara garis besar telah terjadi pembagian ilmu hukum menjadi cabang-cabang tersendiri dari hukum nasional, seperti misalnya hukum keluarga, hukum pidana, hukum perjanjian, dan sebagainya.Namun demikian, perbandingan hukum tidak juga dibedakan sebagaimana ilmu hukum lainnya. Semakin kembangnya teknologi sekarang ini maka sangatla berperan dalam kehidupan sekarang ini namun begitu dengan hak warga Negara untuk berpendapat sesuai dengan hati nuraninya masing-masing namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak politik warga Negara yang sesungguhnya, maka dengan menggunakan visualisasi ini dilakukan agar masyarakat luas bisa memahami dengan berualng-ulang dalam memutar visualisasi ini demi untuk memahami hak politik warga Negara yang lebih rinci. Kata kunci : Visualisasi, Politik Warga Negara, Multimedia

A. PENDAHULUAN Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan penting.Perbandingan merupakan teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, relasi dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi. Pentingnya perbandingan telah mendapatkan penghargaan di setiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian.Nilai penting tersebut direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian.Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, kesemuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan.Hal inilah yang dinamakan hukum sejatinya. Berbagai kontribusi dari para pemikir hukum dan penulis biasanya merupakan hasil dari pendekatan perbandingan mereka.Yurisprudensi sebagai suatu ilmu hukum, esensi keistimewaannya terletak pada metode studi yang khusus, bukan pada hukum dari satu negara saja, tetapi gagasan-gagasan besar dari hukum itu sendiri, yaitu hukum yang berasal dari hampir keseluruhan negara-negara di dunia.Para ahli hukum dan filasafat hukum telah mengemukakan butir-butir pemikirannya sendiri tentang studi hukum, filosofinya, fungsi dan pendirian setelah melakukan studi ekstensif dari sistem hukum mereka masing-masing dan sistem dari berbagai negara lainnya di dunia, dengan membandingkan antara satu dengan lainnya. Pendekatan dalam bidang ilmu hukum ini telah mengembangkan sebuah cabang studi hukum baru yang dinamakan dengan “Perbandingan Hukum”. Metodenya bersandarkan penelitian terhadap hukum dari berbagai negara yang dimasukkan sebagai sampel dengan teknik perbandingan.Perkembangannya kemudian menjadi penting, tidak hanya sekedar menjadi alat bantu dalam membangun sistem hukum, mulai dari konstitusi sampai pada hukum yang lebih spesifik seperti pidana dan perdata. Tetapi juga merupakan sumber pengetahuan bagi siapa pun yang bermaksud mempelajari hukum, termasuk upaya mencari relasi bentuk negara republik dengan pengakuan eksistensi hak politik warga negara, dengan melakukan pendekatan perbandingan konstitusi negara republik yang dijadikan sampel.

83



B. LATAR BELAKANG Pada awalnya, masyarakat hukum menghadapi kesulitan untuk mengartikan penggunaan dari terminologi perbandingan hukum (comparative law).Secara garis besar telah terjadi pembagian ilmu hukum menjadi cabang-cabang tersendiri dari hukum nasional, seperti misalnya hukum keluarga, hukum pidana, hukum perjanjian, dan sebagainya.Namun demikian, perbandingan hukum tidak juga dibedakan sebagaimana ilmu hukum lainnya.Ketidakjelasan ini ternyata memberikan andil yang cukup besar terhadap munculnya kontroversi dan kesalahpahaman yang menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya studi perbandingan hukum.Salah satu konsekuensi logisnya, sebagaima dikemukakan oleh Myres McDougal bahwa perbandingan hukum seakan menjadi suatu literatur yang tersimpan rapat, obsesif dan steril untuk jangka waktu yang cukup panjang. Metode suatu perbandingan dapat kita katakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran dan pengetahuan manusia sehari-hari.Secara sederhana, dalam berbagai tingkatannya, memperbandingkan satu dengan yang lainnya merupakan hal yang pasti terjadi hampir di dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Sebagaimana Hall menegaskan, ”to be sapiens is to be a comparatist.” Melalui sejarah yang panjang, teknik perbandingan ternyata telah memberikan kontribusi yang teramat penting dan berpengaruh di seluruh bidang ilmu alam dan ilmu sosial.Dalam hal ini, perbandingan hukum mempunyai signifikansi terhadap aplikasi yang sistematis dari teknik perbandingan di bidang hukum.Artinya, perbandingan hukum mencoba untuk mempelajari dan meneliti hukum dengan menggunakan perbandingan yang sistematik dari dua atau lebih sistem hukum, bagian hukum, cabang hukum, serta aspek-aspek yang terkait dengan ilmu hukum termasuk konstitusi. Oleh karena itu, menarik untuk melakukan perbandingan konstitusi negara-negara republik yang dipilih sebagai sampel untuk melihat sejauh mana pengakuan hak politik warga negaranya yang tertuang dalam konstitusi negara-negara republik tersebut khususnya hak memilih dalam pemilihan umum.Mengingat bentuk negara republik dapat kita pahami secara etimologi berasal dari kata res dan publica, yang artinya urusan awam. Terkait dengan bentuk negara republik, maka secara sederhana, konsekuensi logisnya adalah adanya ruang bagi warga negara untuk menentukan arah tata kelola negara, baik langsung maupun melalui perwakilan, mulai dari penentuan pemimpin dengan sistem pemilihan yang melibatkan warga negara sampai pada saluran aspirasi warga negara atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam perjalanannya mengarungi kehidupan bernegara. Mengingat sejarah kelam bangsa Indonesia di era pra reformasi, kesewenang-wenangan penguasa orde baru yang menginjak-injak rasa keadilan masyarakat, lemahnya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan, kekuasaan terlalu dominan yang berada di tangan Presiden (hak prerogatif dan kekuasaan legislatif) dan utamanya pada terbatasnya pengaturan jaminan akan hak-hak konstitusional warga Negara. Bahkan hingga sekarang pun, dimana Indonesia adalah negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak. Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemlihan umum (pemilu) dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. Pemilu tersebut dapat berupa pileg (pemilihan legislatif), pilgub (pemilihan gubernur), pilpres (pemilihan presiden) dan sebagainya. Selain itu, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lembaga Kepresidenan dengan dilengkapi kementeriankementerian semakin mempertegas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Walaupun itu semua dalam standar minimal atau prosedural sebagai negara demokrasi. Demokrasi kekinian adalah demokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga mampu menjadi jawaban terhadap setiap masalah-masalah kebangsaan hari ini. Seperti halnya pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan Presiden, seharusnya menjadi momen penting untuk untuk menjalankan setiap sendi-sendi demokrasi, karena demokrasi bagi bangsa Indonesia merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

84



Namun disisi yang lain ketika praktek demokrasi sudah dilaksanakan acap kali tetap saja dijumpai kekecewaan-kekecewaan sebagian masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut. Contoh yang paling faktual adalah kekisruhan tentang banyaknya warga negara yang hilang hak memilihnya karena tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).Dalam konstelasi demikian, kemudian mengkonklusikan kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan secara lansung sebagai sebuah persengketaan yang memerlukan kepastian hukum.Sehingga payung hukum yang menjamin semua persengketaan dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung bisa diselesaikan dengan sebaik dan seadil mungkin menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Meskipun pemilihan umum merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Namun pelaksanaannya lagi-lagi masih menyisakan banyak celah dalam pemenuhan hak untuk memilih warga negara. C. RUMUSAN MASALAH Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat dalam makalah ini sekaligus menjadi batasan masalah agar fokus adalah: 1. Apakah semua konstitusi negara republik mengakui adanya hak memilih sebagai bagian dari hak politik warga negaranya? 2. Apa-apa saja yang menjadi syarat hak memilih warga negara yang disebutkan dalam konstitusi negara republik yang diperbandingkan? 3. Bagaimana memvisualisasikan hak politik warga Negara dengan menggunakan multimedia flash ?

D. METODE PERBANDINGAN Sebagai sebuah pendekatan dalam melakukan perbandingan, maka metode induksi menjadi pilihan guna menarik benang merah, konten konstitusi negara-negara yang berbentuk republik dalam melakukan pengaturan hak memilih sebagai bagian dari hak politik yang merupakan hak dasar warga negaranya.Metode induksi ini dalam melakukan penyelidikan terhadap konstitusi negara-negara republik yang menjadi sampel, penulis memilih metode penyelidikan deskriptif.Yaitu, suatu metode yang didasarkan semata-mata pada melukiskan secara formal dan rinci tentang materi muatan konstitusi ke dalam rangka studi perbandingan. Obyek yang diperbandingkan adalah konstitusi negara-negara republik, dalam kaitannya dengan pengakuan akan hak memilih sebagai hak dasar warga negara, dimana secara sederhana, negara yang berbentuk republik semestinya memberi ruang kepada warganya untuk menentukan arah kebijakan negara tersebut, mulai dari pemilihan pemimpin maupun terkait dengan kebijakan-kebijakan publik lainnya tanpa memperdebatkan modelnya; langsung ataupun melalui perwakilan. E. MACROMEDIA FLASH Macromedia Flash merupakan sebuah program yang ditujukan kepada para desainer maupun programer yang bermaksud merancang animasi untuk pembuatan halaman web, persentasi untuk tujuan bisnis maupun proses pembelajaran hingga pembuatan game interaktif serta tujuan-tujuan lain yang lebih spesifik. Flash adalah program animasi berbasis vektor yang bisa menghasilkan file kecil (ringan) sehingga mudah diakses pada halaman web tanpa membutuhkan waktu loading yang lama. Flashmenghasilkan file dengan ekstensi .FLA. 85



Setelah file tersebut siap untuk dimuat ke halaman web, selanjutnya file akan disimpan dalam format .SWF agar dapat dibuka tanpa menginstal perangkat lunak Flash, tetapi cukup menggunakan Flash Player yang dipasang pada browser berbasis windo ws (Yudhiantoro, 2006). Beberapa kemampuan Flash lainnya adalah membuat animasi logo, persentasi multimedia,gamepermainan, kuis interaktif, simulasi/visualisasi, pengaturan navigasi halaman web, pembuatan animasi form, membuat situs web, aplikasi web, dan sebagainya. Intinya Flashdapat dikembangkan sesuai dengan kreatifitas danimajinasi (Hakim, 2004). Berikut ini tampilan file atau dokumen baru dari area kerja Macromedia Flash Pro8 :

Gambar Area kerja Macromedia Flash Pro8 F. PEMBAHASAN Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sementara konstitusional diartikan dengan hal yang diatur dalam konstitusi sebuah negara.Hak konstitusional berarti dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang diatur melalui konstitusi suatu negara. Berbicara mengenai konstitusi suatu negara berarti negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stah, gagasan konstitusionaisme Negara Hukum di Eropa Kontinental dimana sistem hukum civil law diberlakukan pada abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20, ditandai dengan ciri-ciri pada jaminan atas perlindungan Hak Asasi Manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak Asasi Manusia (trias poitica), adanya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya peradian administrasi. Sementara menurut A.V. Dicey, bahwa pada wilayah negara-negara Anglo Saxon, berkembang prinsip Rule of Law yakni adanya supremasi hukum dimana penegakan hukum tidak boleh ada kesewenang-wenangan, adanya kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat pubik, serta jaminan Hak Asasi Manusia oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan pengadilan. Dalam sebuah Negara Hukum, hukumlah yang berdaulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara melakukan kesalahan, maka ia dapat dituntut di muka pengadilan sebagaimana halnya sengan subjek hukum lainnya. Indonesia dengan latar belakang sebagai negara jajahan Belanda sedikit banyak telah mengarahkan Indonesia menganut tipe Negara Hukum Eropa Kontinental meskipun juga mengambil unsur-unsur yang dinilai sesuai dari tipe Negara Hukum Anglo Saxon, sehingga memuncukan variasi-variasi baru dari pengertian Negara Hukum. Dari semuanya ini akan terbentuk tampilan menu utamanya yaitu :

86



Gambar menu utama Visualisasi Hak Politik Warga Negara Pada gambar ini berisikan tentang awalnya mesimulasikan hak politik warga Negara.Kemudian dilanjutkan dengan meng klik tombol “Mulai”. Setelah mengklik tombol mulai maka tampilla menu poin-poin dari penjelasan seperti pada gambar berikut ini :

Gambar Poin-poin penjelasan Pada menu poin-poin diatas adalah menampilkan menu dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, metode, pembahasan, dan bagian penutup. Dimana menu-menu yang ada di atas bisa di klik untuk mengetahui secara jelas apa di pendahuluan dan sampai pada penutupnya. Maka dengan gambar poin-poin diatas maka dapat di jabarkan juga dengan seperti gambar di bawah ini :

87



Gambar Menu Pendahuluan. Gambar menu pendahuluan diatas yaitu menjelaskan semua yang berkaitan dengan pendahuluan dalam membuat visualisasi ini. Kemudian ada selanjutnya yaitu latar Belakang.Dimana gambar menu latar belakang seperti gambar dibawah ini :

GambarLatar Belakang. Pada menu latar belakang diatas yaitu berisi tentang latar belakang hak politik warga Negara. Kemudian ada selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dimana gambar menu rumusan masalah seperti gambar dibawah ini :

Gambar Rumusan Masalah. 88



Dimana rumusan tampilan gambar menu diatas adalah terdiri dari tiga rumusan masalahnya. Kemudian setelah gambar menu rumusan masalah maka dilanjutkan dengan menampilkan menu metode perbandingan seperti gambar di bawah ini :

Gambar Menu Metode Perbandingan. Pada gambar diatas menjelaskan semua perbandingan antara beberapa Negara untuk di sampaikan dengan menggunakan multimedia ini. Seperti kita ketahui semua Negara itu berbeda-beda dalam hak warganegaranya dalam menyampaikan pendapat dengan berpolitik dalam berbangsa dan bernegara. Setelah dijelaskan sedimikian banyaknya maka akan dilanjutkan dengan pembahasan dari semua permasalahan dengan cara menampilkan dalam tampilan menu pembahasan ini :

Gambar Menu Pembahasan. Seperti menu-menu sebelumnya maka di menu pembahasan ini akan menampilkan semua jawaban dari rumusan masalah. Setelah menampilkan menu pembahasan maka akan dilanjutkan dengan kesimpulan seperti pada gambar penutup dibawah ini.

89



Gambar Menu Penutup. Pada gambar menu diatas ini, berisi tentang kesimpulan dari semua tampilan menu yang suda dibahas. G. KESIMPULAN Adapun yang menjadi kesimpulan dari studi perbandingan konstitusi negara-negara yang menganut sistem republik di atas adalah bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara bentuk negara republik dengan muatan konstitusi negara tersebut mengenai hak-hak politik warga negaranya.Termasuk hak dipilih dan memilih yang diwujudkan melalui partisipasi politik warga yang telah diatur dalam konstitusi, meskipun secara detail diatur lebih lanjut melalui undang-undang yang berkenaan dengan haltersebut, misalnya undang-undang pemilihan umum atau yang lainnya.Diantara sejumlah negara yang menjadi sampel yang diambil secara acak dari setiap benua, dipastikan setiap negara memuat aturan mengenai hak memilih sebagai bagian hak politik warga negara. Pada umumnya setiap warga negara diberikan hak memilih dan hak-hak politik lainnya dengan memperhatikan kesetaraan gender dan tanpa membedakan suku, ras, warna kulit, agama, bahkan kondisi fisik bagi penyandang cacat. Dengan adanya kesimpulan ini maka kami selaku penulis mengharapkan masyarakat untuk memahaminya dan menjalankan aplikasi visualisasi hak politik warga Negara dengan baik. Dengan adanya visualisasi ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan dimasa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA Yudhiantoro, Dhani. 2006. Membuat animasi WEB dengan Macromedia Flash Profesional 8.Yogyakarta : Andi. Hakim, Lukmanul.2004. Cara Ampuh Menguasai Macromedia Flash.Jakarta : Elex Media Komputindo. Arinanto, Satya, Constitutional Law and Democratization in Indonesia, Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, Jakarta:2000. ____________, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:2001. ____________, Politik Hukum 1, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:2001.

90



____________, Politik Hukum 2, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:2001. ____________, Politik Hukum 3, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:2001. Arthur T. von Mehren, An Academic Tradition for Comparative Law, 1971 Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Dan Konstitusioonalisme Indonesia, Konstitusi Press. Jakarta:2005 ____________,Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI),Jakarta :2005. _____________, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta:2007. Chaidir, Ellydar dan Fahmi, Sudi, Hukum Perbandingan Konstitusi, Total Media, Yogyakarta:2010 David. Rene, dan Brierly,John E., Major legal systems in the world today, Stevens & Sons, London: 1981 Djaja S. Meliala, Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan, Penerbit Tarsito, Bandung: 1977 Djauhari, Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia, Unissula press. Semarang:2008. Edard D. Re, Comparative Law Courses in the Law School Curriculumdalam The American Journal of Comparative Law, Vol. 1, No. 3. Summer, 1952, hal.233-242. Effendi, A. Masyhur dan Evandri, Taufani Sukmana, Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik;Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor:2007 El-Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 19945 Tahun 2002, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2005 Entah. Alloysius R, Hukum perdata (Suatu studi perbandingan ringkas), Liberty, Yogyakarta:1989 George Winterton, Comparative Law Teachingdalam the American Journal of Comparative Law, Vol. 23, No. 1, Winter, 1975, hal. 69-118. Hall, Comparative Law and Social Theory, Baton Rouge: 1963, hal. 9. H. C. Gutteridge, Comparative Law as a Factor in English Legal Educationdalam Journal of Comparative Legislation and International Law, 3rd Ser., Vol. 23, No. 4, 1941, hal.130. Huda, Ni‟Matul, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press,Yogyakarta: 2007 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT. Bumi Aksara,Jakarta:2003 John N. Hazard, Comparative Law in Legal Education dalam the University of Chicago Law Review, Vol. 18, No. 2, Winter, 1951, hal. 264-279. John Henry Merryman, Legal Education There and Here: A Comparison dalam Stanford Law Review, Vol. 27, No. 3. Feb., 1975, hal.859-878. Mahfud MD, Moh, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Grafindo PersadaJakarta:2011 Manan, Bagir, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta:1996 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1983. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:1983. Regon, Saragih Bintan, Politik Hukum, CV. UtomoBandung: 2006 Rudolf B. Schlesinger, The Role of the „Basic Course‟ in the Teaching of Foreign and Comparative Law dalam the American Journal of Comparative Law, Vol. 19, No. 4, Autumn, 1971, hal. 616-623. Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar GrafikaJakarta:2011. Soerjono Soekanto, Perbandingan hukum, Penerbit Alumni, Bandung 1989 Subekti, R.- Perbandingan hukum perdata, Pradnya Paramita, Jakarta 1988

91



Sunarjati Hartono, Kapita selekta perbandingan hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1988 Syafiie, Inu Kencana dan Azikin, Andi, Perbandingan Pemerintahan, PT. Refika Aditama, Bandung:2008 Syahuri, Taufiqurrohman, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2011 Yuhana, Abdy, Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Paska Perubahan UUD 1945, Fokus Media,Bandung:2007. [1]Dorothy I Marx, Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa, Bandung, 2003, hlm. 47-48 [2]Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, cet.ke-5, Jakarta, 1983.hal.328. [3] Miriam Budiarjo, Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1990, Jakarta, hlm. 37. [4] Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Jakarta, 1993, hlm. 94. [5] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 9. [6] G. Bingham Powell, Jr., 1982, Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence, (Cambridge: Harvard University Press), dikutip dari Hasyim Asy‟ari, “Pendaftaran Pemilih di Indonesia”, Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”,Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1. [7] Dieter Nohlen, 1995, “Voting Rights”, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), 1995, The Encyclopedia of Democracy, Volume IV, (Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc.), hlm. 1353-1354, dikutip dari Hasyim Asy‟ari, Ibid, hlm. 1.

92

VISUALISASI HAK POLITIK WARGA NEGARA (SEBUAH PERBANDINGAN KONSTITUSI) BERBASIS MULTIMEDIA

Recommend Documents