HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM ASPEK POLITIK

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM ASPEK POLITIK MAKALAH Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

DOSEN PENGAJAR Agus Syihabudin

OLEH Arkan Dhanu(15012044) Gunawan (13210108) Muammar Hardian (13109033) Novan Zakkia (18012022) Rhesa Varian(15012145) Ricky (15012046) Satria Hidayat (12212082)

Institut Teknologi Bandung 2014

I.

Definisi Mengenai Hak, Kewajiban, Warga Negara, Undang-Undang, dan Politik

Sebelum mengetahui apa Hak dan Kewajiban kita sebagai warga negara, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari beberapa hal yang akan kita bahas. Adapun definisi ini kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh segelintir orang besar. 1. Hak a. Menurut KBBI Benar, milik; kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb). b. Menurut Prof. Dr. Notonagoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 2. Kewajiban a. Menurut KBBI (Sesuatu) yg diwajibkan; sesuatu yg harus dilaksanakan; keharusan, pekerjaan; tugas. b. Menurut Prof. Dr. Notonagoro Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. 3. Warga Negara a. Merupakan terjemahan kata citizens (bhs Inggris) yang mempunyai arti ; warganegara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara , sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau kaula. b. Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama negara. 4. Undang – Undang

a. Menurut KBBI Ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat, aturan yg dibuat oleh orang atau badan yg berkuasa, hukum. b. Menurut K.C. Wheare Konstitusi (undang-undang dasar) adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur / memerintah dalam pemerintahan suatu negara. 5. Politik a. Menurut KBBI (Pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan), segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) b. Menurut Rod Hague Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. c. Menurut Andrew Heywood Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan,

dan

mengamandemen peraturan-peraturan umum

yang

mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Demikian definisi yang menjadi acuan bagi kami dalam mengupas bahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara dari aspek politik. Setelah ini, kami akan mengupas sedikit mengenai landasan undang-undang mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam aspek politik.

II.

Landasan Undang-undang Mengenai Hak dan Kewajiban dalam Aspek Politik

Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, tentu harus dilandasi oleh sesuatu. Salah satu yang landasan yang akan kita bahas adalah landasan undang-undang. Hak dan kewajiban warga negara dalam aspek politik ini berlandaskan pada perundang-undangan yang ada seperti berikut: a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. b. Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Pasal 24 (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. (http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_39_Tahun_1999) c. Adapun landasan lain tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik meliputi: 

UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik



UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD



UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Banyak sekali undang-undang yang melandasi mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pertanyaannya sekarang, apakah diantara kita sudah ada yang mengetahui dan melaksanakan semua itu? Tentu dengan ini, diharapkan kita sebagai warga negara menjadi tahu dan sadar, tentang landasan mengapa kita harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara.

III.

Hak Warga Negara dalam Aspek Politik

Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia/hak-hak asasi manusia, yang juga berarti bahwa hak politik warga negara merupakan bagian hak konstitusi yang harus di laksanakan, tanpa kecuali. Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengandung hak-hak dasar warga negara Indonesia: Pasal 27 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu : 1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan 2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan Sehingga hak warga negara yang terkandung dalam pasal di atas adalah seperti yang telah disebut di atas, agar diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal di atas memiliki pesan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul serta hak untuk mengeluarkan pikiran (berpendapat). Salah satu pencerminan dari pasal-pasal di atas adalah bahwa setiap warga berhak untuk membentuk partai politik, yang mana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keragaman pendapat di dalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk berbagai partai politik sesuai dengan ragam pendapat yang hidup, yang pada akhirnya hak pembentukan partai politik ini ditujukan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga disebutkan hak-hak warga negara dalam politik, yaitu sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1): “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Pasal 24 ayat (2): “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hakasasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Pasal 43 ayat (1): “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih da1am pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melaui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 43 ayat (2): “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Pasal 43 ayat (3): “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”. Pada akhirnya, hak politik setiap warga negara yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas bertujuan untuk membentuk Indonesia yang demokratis dan agar tercipta pemerintahan yang bersih, efektif,dan efisien seperti disebut dalam pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999: “Setiap orang baik sendiri maupun besama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

IV.

Kewajiban Warga Negara dalam Aspek Politik

Kewajiban dalam bidang politik sesuai dengan pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Tiaptiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya” ialah sebagai berikut: 1. Setiap warga Negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia dari serangan musuh. Coba bayangkan apabila Indonesia sekarang diserang. Siapa yang akan membela Negara? Pada pasal 30 ayat 1 disebutkan “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan Negara”. Dengan demikian, warga Negara wajib membela Negara jika Negara diserang musuh. 2. Setiap warga Negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Membayar pajak digunakan pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan negara. Dengan membayar pajak berarti telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan Negara. Oleh karena itu, setiap orang wajib membayar pajak, jangan hanya menuntut hak. 3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan menghayati dasar negara, hukum dan pemerintah diharapkan dapat terbentung keselarasan dan keharmonisan antar warga negara. Akan tetapi banyak pemerintah yang menyalahgunakan kedudukan dan memanfaatkan hukum serta menyelewengkan maksudnya. Sebagai warga Negara diharapkan harus cermat dalam mengamati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Warga Negara wajib mengikuti pemerintah namun mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapat. 4. Setiap warga Negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Sama halnya dengan di atas, warga Negara wajib patuh terhadap hukum. Namun jika hukum yang ditetapkan melanggar warga Negara berhak mengemukakan pendapat.

5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dalam pembangunan banyak yang dapat dilakukan. Mulai dari hal yang kecil hingga yang besar dapat berdampak dalam pembangunan negara. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain, dapat berdampak dalam pembangunan negara. Selain kewajiban di atas terdapat juga kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan yang berlandaskan dengan pancasila. Sebagai mana telah diketahui, pancasila merupakan dasar negara yang harus kita hayati. Dengan menjalankan organisasi atau kumpulan sesuai dengan pancasila, Negara Indonesia dapat mempertahankan tujuan utama saat negara ini merdeka. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kebanyakan orang hanya menuntut hak dari pada kewajiban. Padahal keduanya haruslah seimbang. Untuk itu dibutuhkannya peraturan-peraturan yang mengatur kewajiban tiap individu ataupun kelompok.

V.

Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pada umumnya warga dan negara itu saling berhubungan karena negara terbentuk dengan beberapa syarat salah satunya harus memiliki rakyat atau bisa diebut juga dengan warga negara, dari situlah yang menyebabkan warga dan negara itu saling berhubungan dalam makalah yang saya buat ini, saya akan jelaskan tentang warga dan negara. Warga adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara. Dalam hubungan antara warga dan Negara, dalam hal ini dapat di sebut juga dengan warga negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.Dalam hubungan internasional di setiap wilayah Negara selalu ada warga Negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga Negara adalah penduduk suatu Negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga Negara, karena mungkin seorang asing. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yan menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam batas-batas tertentu telah difahami orang akan tetapi karena setiap orang melakukan akitivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara ha-hak warga negara

kurang mendapatkan perhatian. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi marupakan konsekwensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara Hak merupakan sesuatu yang layak di terima oleh setiap manusia. Seperti endapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama, dan hak untuk mendapat pengajaran. Hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban, ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan bagi bangsa, negara, dan kehidupan sosial.Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam makalah ini saya akan membahas Pemahaman hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30. dimana isi pasal itu adalah sebagai berikut. 1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur undang-undang.

VI.

Analisis Perbandingan Kondisi Ideal dengan Kenyataan di Kehidupan Masyarakat

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun, dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik, biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena system ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan. Mengenai kondisi antara keadaan ideal dan realitas yang ada dalam hal politik, kita bisa mengutip sebuah pasal dalam UUD Pasal 27 ayat (1), “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Terlihat ketika para wakil rakyat seolah lupa dari mana mereka berasal, lupa ketika mereka dipilih untuk mengayomi masyarakat tetapi malah menghancurkan kepercayaan itu. Hal ini, memberikan akibat yang sangat wajar ketika masyarakat sendiri tidak lagi menjunjung tinggi hukum, ketidakpercayaan masyarakat yang semakin meninggi terhadap para wakil rakyat dan penegak hukum beserta jajarannya terbukti dengan tingginya golongan putih pada beberapa pemilihan umum yang bahkan suara putih ini mengalahkan suara tertinggi untuk para calon wakil rakyat. Dari penerapan system hukum yang berlaku di Indonesia ini sangat kentara perbedaannya dengan yang tercantum dalam perundangan Indonesia, yaitu ketika penegak keadilan tak lagi bersikap adil, ketika korupsi terjadi di dalam tubuh lembaga anti korupsi, dan ketika kekuasaan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Kesimpulan yang dapat diambil terhadap kondisi ideal dan realitas yang ada (pendapat pribadi): 1. Masyarakat yang sakit. Sakit ketika kita semua tidak dapat mengerjakan semua hal dengan semestinya dalam kehidupan bermasyarakat yang madani. 2. Sistem yang salah?

Ketika obat yang digunakan tak lagi menyembuhkan, tidakkah kita berpikir bahwa mungkin kita memakan obat yang salah? 3. Baca kembali manual book. Sudah barang tentu ketika membeli sebuah produk dan ingin memanfaatkan produk tersebut dengan sempurna, sudah barang tentu manual book yang kita baca adalah manual book dari provider mengenai produk tersebut. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia membaca ‘manual book’ yang telah dibuat Tuhan untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan sempurna.

Bagaimana dengan solusi yang harus dilakukan?

1. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam mensosialisasikan yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi sadar dan merealisasikannya. 2. Mulai dari diri sendiri dan yang paling dekat dengan kita untuk melakukan perubahan pada negeri ini. 3. Mulai untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Tak banyak menuntut, tapi bergerak untuk menjadi lebih baik. 4. Pendidikan kewarganegaraan sejak kecil agar ditanamkan.

VII.

Simpulan

Pembahasan mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara ini tentunya diharapkan dapat menginspirasi kita dari yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu agar dapat merealisasikannya dengan lebih baik. Adapun yang dapat kami simpulkan dari pembahasan ini diantaranya, 1. Hak kita sebagai warga negara dalam aspek politik diantaranya: a. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan b. Hak untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran/pendapat. c. Hak untuk bebas memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. d. Hak untuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya. e. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya. 2. Kewajiban kita sebagai warga negara dalam aspek politik diantaranya: a. Kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. b. Kewajiban membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. c. Kewajiban mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. d. Kewajiban untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. e. Kewajiban untuk turut serta dalam membangun bangsa agar dapat berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 3. Mari kita tanamkan pendidikan kewarganegaraan, khususnya mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sejak kecil, mulai dari orang yang terdekat dengan kita. 4. Mari kita mulai menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Tak hanya menuntut hak kita pada negeri ini, tapi menjalankan kewajiban kita sebagai warga di negeri ini.

Daftar Pustaka Srijanti, A.Rahman J.I., Purwanto S.K. 2007.Etika Berwarga Negara.Salemba Empat.Jakarta S. Sumarsono et al. 2006.Pendidikan Kewarganegaraan.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_39_Tahun_1999 http://www.yorozu.indosite.org/const/uud45_2k.html http://www.slideshare.net/okeaflatun/hak-dan-kewajiban-warga-negara-29002214 www.mdp.ac.id/materi/2012-2013-2/SP138/.../SP138-022032-724-7.ppt