Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara. Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Oleh: Zaqiu Rahman *

1

RechtsVinding Online

Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara Oleh: Zaqiu Rahman* Naskah diterima: 16 November 2015; disetujui: November 2015

Wacana Program Bela Negara

berkorban, sadar berbangsa dan bernegara,

Pada Bulan Oktober 2015, Menteri Pertahanan menyatakan

Ryamizard bahwa

Ryacudu

pemerintah

akan

meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara fisik dan non fisik (Kompas, Jum’at,

menyelenggarakan program bela negara,

16

dengan merekrut 100 (seratus) juta kader

program bela negara ini akan dilakukan

bela negara. Program ini akan dimulai pada

dalam durasi pendidikan 1 (satu) bulan,

tahun

akan

yang kurikulumnya terdiri dari, pertama,

dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun. Untuk

materi dasar, meliputi sejarah kebangsaan,

mewujudkan hal tersebut, Kemenhan akan

empat pilar negara, dan sistem pertahanan

membentuk 4.500 kader pembina bela

semesta; kedua, materi inti, meliputi cinta

negara di 45 kabupaten/kota di Indonesia.

tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa

Adapun tujuan dari program bela negara

dan bernegara, serta kemampuan bela

adalah untuk menumbuhkan 5 (lima) nilai

negara baik dalam bentuk fisik maupun non

dasar, yaitu rasa cinta tanah air, rela

fisik; dan ketiga, materi tambahan, meliputi

2015,

dan

direncanakan

Oktober

2015).

Penyelenggaraan

2


kearifan lokal (Media Indonesia, Senin, 2

kekerasan,

dan

belum

terformulasinya

November 2015).

metode pelatihan (Farouk Muhammad).

Wacana program bela negara ini

Terlepas dari perdebatan antara

cukup mengundang dukungan maupun

pihak yang mendukung atau menolak

penolakan dari masyarakat. Bagi pihak yang

program di maksud, perlu juga diketahui

mendukung, program bela negara ini

bagaimana

diyakini

perundang-undangan

mampu

memperbaiki

mental

perspektif sebagai

peraturan landasan

bangsa melalui pembangunan etos disiplin,

hukum terhadap program bela negara.

terutama dalam memperkuat ketaatan

Apakah

hukum rakyat dan menyelesaikan beragam

yang ada saat ini telah cukup untuk

penyakit sosial. Disisi lain, meski Menhan

mengakomodir program tersebut ataukah

menegaskan bahwa program bela negara

diperlukan payung hukum baru untuk

tak sebatas mengangkat senjata dan akan

menjadi

disesuaikan

peserta,

penyelenggaraannya. Untuk itu, wacana

mereka yang menolak bela negara melihat

pemberlakuan program bela negara ini

program ini sebagai pendidikan militer atau

menarik untuk dibahas.

militerisasi rakyat. Kekhawatiran mereka

Pengaturan dalam UU

yang

dengan

mengkritisi

keahlian

landasan

hukum

Hak dan kewajiban bagi setiap

difinisi

warga negara untuk berpartisipasi dalam

“ancaman”, risiko munculnya kelompok

pertahanan negara yang salah satunya

karena

ini

perundang-undangan

dapat

dimaklumi

program

peraturan

luasnya

dapat diwujudkan dalam program bela

3


negara, secara jelas telah diatur dalam

Difinisi

bela

negara

telah

konstitusi. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun

didefinisikan dalam beberapa UU di atas.

1945 menyatakan: “Setiap warga negara

UU Ketentuan Pokok Hankam dan UU

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

Rakyat Terlatih, mendefinisi pengertian

pembelaan negara”. Kemudian Pasal 30

“bela negara” sebagai tekad, sikap dan

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kembali

tindakan

menegaskan

Negara

menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang

berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

dilandasi oleh kecintaan pada tanah air,

pertahanan

kesadaran

“tiap-tiap

dan

warga

keamanan

Negara”.

warga

negara

berbangsa

yang

dan

teratur,

bernegara

Partisipasi warga negara dalam program

Indonesia serta keyakinan akan kesaktian

bela negara lebih lanjut diatur dalam

Pancasila sebagai ideologi negara dan

beberapa UU, yaitu

kerelaan

Undang-Undang

untuk

berkorban

guna

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

meniadakan setiap ancaman baik dari luar

Negara (UU Pertahanan Negara), Undang-

negeri maupun dari dalam negeri yang

Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang

membahayakan

Rakyat Terlatih (UU Rakyat Terlatih), dan

kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982

bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi

tentang Pertahanan

kemerdekaan

dan

Ketentuan-Ketentuan

Pokok

nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan

Kemanan Negara

Republik

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 angka

Indonesia (UU Ketentuan Pokok Hankam).

2 UU Ketentuan Pokok Hankam dan Pasal 1 angka 2 UU Rakyat Terlatih). Sedangkan di

4


dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Pertahanan

Negara,

pula

Negara menegaskan bahwa setiap warga

pengertian “upaya bela negara”, adalah

negara berhak dan wajib ikut serta dalam

sikap dan perilaku warga negara yang

upaya bela negara yang diwujudkan dalam

dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara

penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal

Kesatuan

yang

17 ayat (1) UU Ketentuan Pokok Hankam

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang

kembali menegaskan hak dan kewajiban

Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan

warga negara yang diwujudkan dengan

hidup bangsa dan negara. Upaya bela

keikutsertaan dalam upaya bela negara

negara, selain sebagai kewajiban dasar

tidak dapat dihindarkan, kecuali menurut

manusia, juga merupakan kehormatan bagi

ketentuan-ketentuan

setiap warga negara yang dilaksanakan

dengan

dengan penuh kesadaran, tanggung jawab,

Pertahanan Negara menyatakan setiap

dan rela berkorban dalam pengabdian

warga negara berhak dan wajib ikut serta

kepada negara dan bangsa. Pasal 1 angka 3

dalam upaya bela negara yang diwujudkan

UU

juga

dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

mendefinisikan “upaya bela Negara”, yaitu

Keikutsertaan tersebut dilakukan melalui

kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga

pendidikan

negara

tercakup

Republik

Ketentuan

sebagai

Pokok

ditegaskan

Pasal 9 ayat (1) UU Pertahanan

Indonesia

Hankam

penunaian

hak

dan

yang

undang-undang.

ditetapkan

Pasal

kewarganegaraan juga

pemahaman

9

UU

(sudah tentang

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

kesadaran bela Negara); pelatihan dasar

pertahanan keamanan Negara.

kemiliteran

secara

wajib;

pengabdian

5


sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia

Nasional Indonesia secara sukarela atau

secara sukarela atau secara wajib; dan

secara wajib; keanggotaan perlindungan

pengabdian

masyarakat secara sukarela. Pendidikan

sesuai

dengan

profesi

(pengabdian

warga

negara

yang

mempunyai

profesi

tertentu

untuk

pendahuluanbBela pendidikan

dasar

negara bela

adalah

negara

guna

kepentingan pertahanan negara termasuk

menumbuhkan kecintaan pada tanah air,

dalam

dan/atau

kesadaran

berbangsa

dan

bernegara

memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh

Indonesia,

keyakinan

akan

kesaktian

perang, bencana alam, atau bencana

Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan

lainnya) yang diatur dengan UU.

berkorban untuk negara, serta memberikan

menanggulangi

Selain itu, Pasal 18 UU Ketentuan Pokok Hankam juga mengatur hak dan

kemampuan awal bela negara (Pasal 1 angka 6 UU Ketentuan Pokok Hankam).

kewajiban warga negara yang diwujudkan

Pendidikan

pendahuluan

dengan keikutsertaan dalam upaya bela

negara

negara diselenggarakan melalui: pendidikan

memasyarakatkan upaya bela negara serta

pendahuluan bela negara sebagai bagian

menegakkan hak dan kewajiban warga

tidak terpisah dalam sistem pendidikan

negara dalam upaya bela negara, yang

nasional;

Terlatih

wajib diikuti oleh setiap warga negara, dan

Angkatan

dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap

Bersenjata secara sukarela atau secara

awal pada pendidikan tingkat dasar sampai

wajib;

menengah

secara

keanggotaan wajib;

Rakyat

keanggotaan

keanggotaan

Cadangan

Tentara

diselenggarakan

bela

atas

dan

dalam

guna

Gerakan

6


Pramuka serta tahap lanjutan dalam bentuk

diatur di dalam Pasal 9 UU Pertahanan

pendidikan

Negara dan Pasal 18 UU Ketentuan Pokok

kewiraan

pada

tingkat

pendidikan tinggi (Pasal 19 UU Ketentuan

Hankam.

Pokok Hankam). Adapun Rakyat Terlatih

ketidaksinkronan

merupakan salah satu bentuk keikutsertaan

wujud keikutsertaan bela negara yang

warga negara dalam upaya bela negara

diatur dalam kedua UU dimaksud.

secara wajib yang menunjukkan sifat

Hal

ini

menimbulkan

mengenai

pengaturan

Untuk itu dengan berpedoman pada

kesemestaan dan keserbagunaannya dalam

salah

penyelenggaraan

keamanan

undangan, yaitu peraturan yang paling baru

negara (Pasal 20 Ketentuan Pokok Hankam

mengesampingkan peraturan yang lama

dan Pasal 3 UU Rakyat Terlatih).

(asas lex posterior derogat legi priori),

pertahanan

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang

prinsip

asas

dalam

perundang-

perwujudan keikutsertaan warga negara

pengaturan

dalam upaya bela negara mengacu pada

mengenai bela negara yang diatur di dalam

ketentuan Pasal 9 UU Pertahanan Negara.

3

Sehingga apabila merujuk pada ketentuan

(tiga)

UU

terhadap

satu

di

atas,

baik

terkait

definisi/pengertian bela negara dan upaya

pasal

dimaksud,

program

pemerintah

bela negara, sifat kepesertaannya yang

terkait bela negara seyogyanya tidak serta

berhak dan wajib, maupun tujuannya.

merta dapat langsung dilaksanakan, tetapi

Hanya saja terdapat sedikit perbedaan

harus menunggu dulu payung hukumnya

dalam pengaturan mengenai perwujudan

dalam bentuk UU sesuai amanah Pasal 9

keikutsertaan bela negara seperti yang

ayat (3) UU Pertahanan Negara.

7


Terkait rencana pemerintah untuk

Melatih kader bela negara hanya

melakasanakan program bela negara dalam

dapat efektif jika kita tahu apa obyek yang

waktu dekat, hal ini patut dikritisi, karena

menjadi fokusnya. Desain program sesuai

pertama, rencana pemerintah yang akan

dengan obyek inilah yang seharusnya

merekrut 100 juta (seraturs juta) kader

menjadi cara memilih sarana tentang

untuk mengikuti program bela negara tidak

bagaimana menumbuhkan semangat cinta

dibarengi dengan sarana dan prasarana

negara. Ada 3 (tiga) obyek utama yang perlu

yang

diprioritaskan,

memadai;

kedua,

menyangkut

anggaran

pelaksanaan

program,

bersama

Pemerintah

belum

DPR pernah

pertama,

melunturnya

semangat kebhinekaan, ditandai dengan intoleransi

dan

kekerasan

kedua,

hilangnya

atas

nama

membahas secara rinci besaran dan rincian

agama;

biaya yang dibutuhkan untuk melatih 100

patriotisme (cinta tanah air dan bangsa),

juta (seratus juta) kader bela Negara; dan

ditandai

ketiga, program bela negara membutuhkan

ekonomi yang tidak mempergunakan bumi

payung hukum dan parameter yang jelas.

air dan tanah demi kepentingan rakyat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU

serta

Pertahanan Negara, pelaksanaan program

dalam bingkai/terminologi agama bukan

terkait bela negara harus dibentuk melalui

Pancasila

UU, sementara sampai dengan saat ini UU

bernegara,

dimaksud belum juga dibentuk.

ketiadakadilan sosial yang berujung pada

maraknya

wacana

korupsi,

pendekatan

sebagai dan

dasar ketiga,

semangat

kebijakan

kenegaraan

kehidupan adanya

8


pembodohan, pemiskinan, penggusuran,

rekruitmennya;

dan pelecehan hukum (Doni Koesoema A).

kelembagaan

kurikulumnnya; yang

berwenang

menyelenggarakan; peran pemerintah dan Implementasi Program Kedepan

pemerintah daerah; pendanaan; dan lain-

Agar rencana kebijakan pemerintah

lain. Setelah itu, barulah diikuti penetapan

untuk mengadakan program bela negara

peraturan lain yang lebih rendah dan teknis.

dapat diimplementasikan dengan baik serta

Sehingga kedepan, pelaksanaan program

maksud dan tujuannya dapat tercapai,

bela negara ini memiliki landasan hukum

kedepan

yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.

pemerintah

harus

segera

mengambil langkah-langkah:

Kedua,

dengan

perkembangan

Pertama, pemerintah bersama DPR

demokrasi serta kondisi ekonomi, sosial,

harus segera membentuk RUU Bela Negara

politik, budaya, pertahanan dan kemanan

sebagai

saat ini, berarti juga terjadinya perubahan

dasar

hukum

dalam

penyelenggaraan program bela negara

potensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU

keamanan dan stabilitas yang semakin

Ketahanan Negara, yang di dalamnya

berkembang.

mengatur

setiap warga negara dalam bela negara

antara

kewarganegaraan;

lain:

pendidikan

Untuk

terhadap

itu,

gangguan

keikutsertaan

dasar

tidak saja didentikkan secara fisik atau

kemiliteran secara wajib; pengabdian sesuai

dalam arti pelatihan fisik atau militer, tetapi

dengan profesi; definisi bela Negara; syarat-

juga dapat diwujudkan melalui peran

syarat

ikut

bela

pelatihan

ancaman

Negara;

sistem

9


masing-masing

warga

negara

sesuai

keahlian, kondisi, dan profesinya.

dengan kemampuan keuangan Negara. Sehingga

Ketiga, pelakasanaan program bela

kedepan,

perwujudan

keikutsertaan warga negara dalam bela

negara sebaiknya tidak bisa dilakukan

negara

secara instan, tetapi harus juga dilakukan

dilakukan sesuai dengan jenis dan potensi

secara

gangguan/ancamannya.

terus-menerus

menjadi

suatu

dapat

secara

terus-menerus

program yang berkesinambungan sesuai

*

Penulis adalah tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya (Legislative Drafter), Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI (e-mail: [email protected]

Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara. Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Oleh: Zaqiu Rahman *

Recommend Documents