Unit 2 Hakikat Warga Negara serta Hak dan Kewajiban Warga Negara
Purnama Syaepurohman Pendahuluan Saudara, pembelajaran selanjutnya di unit dua membahas hakikat kewarganegaraan serta konsep hak dan kewajiban warga Negara Republik Indonesia. Unit dua ini terbagi dalam dua sub unit. Sub unit pertama membahas tentang Hakikat dan Hak Warga Negara sedangkan sub unit dua membahas tentang Kewajiban Sebagai Warga Negara. Setelah mempelajari unit dua suplemen ini, Saudara diharapkan dapat menguasai kompetensi dasar sebagai berikut: Mahasiswa mampu mengidentifikasi hakikat kewarganegaraan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara Anda perhatikan !, antara hak dan kewajiban seperti dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan jika ada hak maka selalu ada kewajiban yang menyertainya. Seperti misalnya rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi rakyat juga harus mendapatkan haknya, pajak dikelola negara untuk kepentingan rakyat, seperti adanya jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, tetapi apa jadinya jika pajak itu di korupsi ? Bahkan sekarang terbuka berbagai kasus Mafia Pajak! Yang merugikan Negara. Sungguh ironis bukan…?
Gambar 2.1 Membayar Pajak Bukti Cinta Tanah Air (Sumber: duta4future.com)
Berikan komentar Anda dibawah ini atas mafia pajak kasus Gayus? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….
27
Sub Unit 1 Hakikat dan Hak Sebagai Warga Negara Saudara! Peristiwa apa yang Anda perhatikan pada gambar di bawah ini? Ya, itu adalah peristiwa pemilihan ketua kelas. Guru memfasilitasi anak untuk menyalurkan hak dan sekaligus kewajiban sebagai siswa, dan berpartisipasi
dalam pemilihan ketua
kelas. Kegiatan tersebut berpengaruh yang positif dalam internalisasi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Gambar 2.2 Pemilihan Presiden Kelas
(Sumber: http://www.berani.co.id/fdai/foto.html)
Saudara tentu tahu! ketika diproklamasikan sebagai negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia sudah memiliki warisan budaya dari nenek moyang berupa budaya yang beragam dan terus berkembang. Negara adalah suatu identitas yang abstrak, yang tampak adalah unsur-unsurnya berupa rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Rakyat adalah salah satu unsur negara yang tinggal di wilayah negara dan menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Setelah Saudara mempelajari Sub unit 1 diharapkan dapat:
Menjelaskan hakikat warga negara
Mengidentifikasi kedudukan warga negara di dalam negara
Mendeskripsikan siapa yang menjadi warga negara Indonesia
Membuat daftar sebab-sebab hilangnya kewarganegaraan
Mendeskripsikan hak-hak sebagai warga negara Pelajari dengan seksama yang ada pada unit dua ini serta jawablah pertanyaan latihan dan
formatif kemudian cek jawaban saudara dengan kunci jawaban yang tersedia. Untuk menambah wawasan, silahkan mencari pokok bahasan yang relevan pada berbagai sumber belajar yang tersedia seperti video dan CAI, buku, majalah, situs internet, dan sebagainya, dengan demikian wawasan saudara tentang Hakikat dan Hak Sebagai Warga Negara yang akan sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran PKn SD.
28
A . Hakikat Warga Negara Pada masa penjajahan kolonial Belanda, dikenal tiga jenis warga negara menurut Peraturan mereka yaitu: warga negara Eropa, warga negara Timur Jauh dan warga negara pribumi. Kedudukan, hak dan kewajiban antara tiga golongan tersebut berbeda sekali. Bangsa Indonesia tertindas dan memiliki kedudukan paling rendah dalam strata sosial saat itu. Pada masa itu Indonesia belum menjadi negara seperti sekarang! Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya (Tim ICCE UIN. 2003: 73). Menurut Ubaidillah (2000: 58) ialah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang dahulu disebut sebagai hamba atau kawula negara. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dengan satuan politik (secara khusus: negara) tertentu yang dengannya membawa
hak
untuk
berpartisipasi
dalam
kegiatan
politik
(http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan). Sedangkan secara umum warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006). Dengan demikian warga negara dapat dikatakan sebagai anggota sah dari suatu sistem kenegaraan.
Gambar 2.3. Bangsa Indonesia harus bangga dengan kewarganegaraannya yang diperjuangkan dengan perjuangan diplomasi dan bersenjata. (Sumber: http://blog.andrastudio.com)
Kewarganegaraan dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 1) kewarganegaraan secara yuridis; yang ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang – orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Paspor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bukti kewarganegaraan yang formal bagi warga negara Indonesia, dan; 2) kewarganegaraan secara sosiologis; yaitu kewarganegaraan yang 29
tidak ditandai dengan ikatan hukum. Tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan. Penduduk Indonesia di perbatasan, di Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia, mereka menyatakan bahwa mereka bangsa Indonesia walaupun secara hukum mereka berada di wilayah Malaysia. Mengapa demikian? Karena penduduk pulau dengan luas 452.2 km persegi tersebut sebagian besar pendatang yang berasal dari keturunan suku Bugis-Makasar di Indonesia.
1. Kedudukan Warga Negara dalam Negara Siapa saja yang dapat menjadi warga suatu negara ? Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa saja yang disebut sebagai warga negara. Untuk menentukan kewarganegaraan digunakan macam-macam asas. Menurut ilmu kewarganegaraan yang berkembang dari peradaban Barat, penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas ius soli (bahasa Latin: hak untuk wilayah) dan ius sanguinis (bahasa Latin: hak untuk darah). Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negara atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Asas Ius Soli menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Negara yang menerapkan asas ini bertujuan untuk menambah jumlah penduduk negara mereka seperti di Argentina, Brazil, Jamaika, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada (http://en.wikipedia.org/wiki/Jus_soli). Sedangkan Asas Ius Sanguinis menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan beradasarkan keturunan dari orang tersebut. Beberapa negara di dunia yang menerapkan asas ius sanguinis selain Israel antara lain adalah Bulgaria, Belgia, China, Jepang,
Kiribati,
Kroasia,
Finlandia,
Jerman,
Yunani
dan
Filipina
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jus_sanguinis). Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat: Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan 30
bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, dalam menentukan warga negaranya menganut asas simultan dalam artian menganut beberapa asas: a. asas ius sanguinis; b. asas ius soli (secara terbatas bagi yang berusia 18 tahun atau belum kawin); c. Asas kewarganegaraan tunggal, dan d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas (bagi anak-anak usia 18 tahun atau belum kawin). Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan penghuni negaranya. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan masalah identitas kewarganegaraan bagi warga negara. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya ”apatride” dan ”bipatride”. ”Apatride” adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. ”Bipatride” adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul ”multipatride” yaitu orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang lebih dari dua.
2. Warga Negara Indonesia Negara Indonesia telah menentukan yang menjadi warga negara adalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara. Hal itu dijelaskan pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 dan Pasal 27. Kedudukan semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan 31
adalah sama dengan tidak terkecuali. Mereka juga diwajibkan untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara. Siapakah “orang-orang bangsa Indonesia asli?” Yang dimaksud adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kehirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri (Tim, 2010: 168) Pada saat pertandingan Piala AFF 2010, Christian Gonzales menjadi pahlawan dengan melesakkan gol indah di akhir babak pertama pertandingan semi final tim nasional Indonesia melawan tim nasional Filipina. Siapakah Christian Gonzales ? Hampir semua orang tahu, ia adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Uruguay, memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Apa yang dimaksud dengan pewarganegaraan?
Gambar 2.4. Warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. (Sumber : www.kompas.com/Banar Fil Ardh)
Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang yang berlaku. Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2006, Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut c) Sehat jasmani dan rohani 32
d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun f) Jika
dengan
memperoleh
kewarganegaraan
Indonesia,
tidak
menjadi
kewarganegaraan ganda g) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap h) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
3. Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan apabila memenuhi ketentuan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; c) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaaan; d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; e) secaa sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; f) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; g) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau 33
i) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataaan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
B. Hak sebagai Warga Negara Hak dinyatakan oleh Bertens (2004: 178) sebagai klaim yang sah yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Dengan demikian hak mempunyai dampak bagi orang lain untuk memenuhi dan menghormati hak tersebut, Selanjutnya dibedakan pula antara hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk sedangkan hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja (Bertens. 2004: 179-180). Jika pemerintah mengeluarkan peraturan untuk memberikan tunjangan pada guru, maka guruguru yang memenuhi syarat
yang ditentukan berhak untuk mendapatkan tunjangan
tersebut. Itu adalah contoh dari hak legal. Sedangkan contoh dari hak moral adalah hak kaum pekerja untuk memperoleh upah yang layak. . Bentuk hak lain yang penting ditelaah menurut Bertens (2004: 187 – 188) adalah hak individual dan hak sosial. Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Persatuan Bangsa Bangsa pada tahun 1948 menyatakan dua jenis hak tersebut. Pertama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Kedua adalah hak yang dimiliki sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 34 UUD 1945. Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut : 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 34
2. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan 3. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai 4. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 5. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia 6. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial 7. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial 8. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum 9. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan 10. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari serangan musuh. Latihan 1. Jelaskan Hakikat Warga Negara? 2. Identifikasikan siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia? 3. Apa yang dimaksud dengan pewarganegaraan?
Kunci Jawaban latihan 1.
Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.
2.
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara serta Penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
3.
Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
35
Rangkuman Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kedudukan warga negara di dalam negara ditentukan oleh asas-asas tertentu, dikenal asas pada ius soli (kewarganegaraan ditentukan oleh tempat lahir) dan ius sanguinis (kewarganegaraan didasarkan pada keturunan). Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara; seperti dicantumkan pada Undang-undang No. 26. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan apabila memenuhi ketentuan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran Tes Formatif 1. Siapakah yang dimaksud dengan warga negara Indonesia? 2. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal asas ius soli dan ius sanguinis jelaskanlah makna keduanya? 3. Berikanlah contoh hak sebagai warga negara dalam bidang pendidikan? 4. Berikan contoh penanaman wujud cinta tanah air bagi seorang guru terhadap muridnya? 5. Jika ada seorang siswa baru anda baru mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagaimana cara memberikan kesadaran bela negara? Tingkat Penguasaan =
Jumlah Jawaban yang benar 100% jumlah soal
Apabila tingkat keberhasilan Anda mencapai 80 % atau lebih, berarti Anda sudah menguasai pokok bahasan di sub unit 1, dan dipersilahkan untuk melanjutkan pembelajaran di sub unit 2. Namun apabila masih kurang, silahkan dipelajari lagi dengan sungguh-sungguh agar mencapai hasil yang maksimal.
36
Sub Unit 2 Kewajiban sebagai Warga Negara Sebagai warga negara yang baik tentu perlu menyadari
bahwa
kedudukannya
dalam
Negara
mengandung kewajiban tertentu. Gambaran yang mudah ada pada keluarga. Orang tua dan anak memiliki kewajiban yang berbeda. Orang tua memiliki kewajiban mendidik membesarkan dan memberikan perlindungan terhadap anaknya, sedangkan sebagai anak wajib mentaati
orang
tuanya,
menghargai
menghormatinya menjalankan peraturan
dan
yang ada
dalam keluarga. Kewajiban tersebut semakin lama semakin bertambah seiring dengan berkembangnya peran anak tersebut di masyarakat.
Gambar 2.5. (Sumber: laely-widjajati.blogspot.com)
Setelah pembelajaran pada sub unit 2, diharapkan Anda dapat menguasai beberapa kompetensi sebagai berikut:
Menjelaskan kewajiban sebagai warga negara
Mendeskripsikan wujud dari kewajiban bela negara
Memiliki kesadaran tentang kewajiban warga negara
Pelajari dengan seksama yang ada pada unit dua ini serta jawablah pertanyaan latihan dan formatif kemudian cek jawaban saudara dengan kunci jawaban yang tersedia. Untuk menambah wawasan, silahkan mencari pokok bahasan yang relevan pada berbagai sumber belajar yang tersedia seperti video dan CAI, buku, majalah, situs internet, dan sebagainya, dengan demikian wawasan saudara tentang Hakikat dan Hak Sebagai Warga Negara yang akan sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran PKn SD.
37
A. Kewajiban sebagai Warga Negara Setujukah Anda dengan gagasan wajib militer? Beberapa negara di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang mewajibankan para pemudanya untuk mengikuti kegiatan wajib militer pada kurun waktu tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memupuk nasionalisme dan kesadaran pembelaan Negara dari serangan musuh. Bangsa Indonesia memiliki aturan tertentu bagi kewajiban warga negaranya. Kewajiban
warga
negara
Indonesia
menurut
Tim
Nasional
Dosen
Kewarganegaraan (2010:147) diatur dalam UUD 1945 yaitu: 1) taat kepada hukum dan pemerintahan 2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara 3) ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara 4) mengikuti pendidikan dasar
Gambar 2.6. Warga negara Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak (Sumber : http://eithea.com/wp-content/uploads/2009/03/tandaterimaspt.jpg)
Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Pengingkaran terhadap kewajiban akan memperoleh sanksi baik secara 38
moral maupun hukum legal formal. Pelaksanaan kewajiban tersebut juga perlu disosialisasikan oleh warga negara dengan berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada.
B. Wujud dari Kewajiban Bela Negara Apa yang terjadi apabila semua pemuda Indonesia harus membela negara hanya dengan kekuatan militer semata ? Kemerdekaan Indonesia diraih dengan diplomasi dan kekuatan bersenjata. Dengan demikian maka kekuatan militer semata tidak menjadi kekuatan satu-satunya dalam pertahanan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Hamid Darmadi (2010: 379) menyatakan dengan mengutip pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1983 tentang Pertahanan dan Keamanan bahwa : Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman.
Gambar 2.7. bela negara dilakukan sesuai dengan bidang kerja profesional masing-masing (Sumber : http://hastannas.blogspot.com/2009/02/bela-negara-sishanneg-dan-konstitusi.html)
39
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti : a) Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (tugas ronda di lingkungan Rukun Tetangga atau kompleks tertentu) b) Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri c) Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn d) Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti Palang Merah Remaja dan Kepramukaan. e) Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan negara. Kewajiban bela negara juga dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara seperti: 1. Terorisme Internasional dan Nasional. 2. Aksi kekerasan yang berbau SARA. 3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa. 4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru. 5. Kejahatan dan gangguan lintas negara. 6. Pengrusakan lingkungan Tugas dari pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan pemahaman, nilainilai dan keterampilan bagi setiap warga untuk terlibat dalam republik. Dalam kaitannya dengan bela negara (republik) pendidikan kewarganegaraan berkewajiban membentuk patriotisme sehingga segala upaya melindungi kebebasan dan common good dapat dilakukan. Setiap warga yang terlibat dalam aktivitas bela negara sadar betul akan alasan keterlibatannya karena memiliki jawaban atas tiga pertanyaan mendasar di atas. Bukan
40
karena terpaksa atau karena perasaan nasionalisme yang right or wrong is my country. Akan tetapi karena kecintaannya akan kebebasan dan tujuan kemaslahatan semua warga. Dalam rangka pembentukan watak, karakter dan jati diri bangsa, kiranya upaya peningkatan kesadaran dan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan hal yang penting untuk dikedepankan. Nilai bela negara hendaknya menjadi landasan sikap dan perilaku sekaligus menjadi budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Kesadaran Kewajiban sebagai Warga Negara
Pernahkah Anda mendengar pernyataan John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat yang menyatakan "Jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang dapat kamu berikan pada negara....." (Ask not what your country can do for you, but rather what you can do for your country) (http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAkennedyJ.htm)
Pernyataan tersebut memberikan dorongan bagi setiap warga negara untuk memiliki kesadaran akan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Keluarga merupakan salah satu lingkungan yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Sesuatu boleh dilakukan dan sesuatu tidak boleh dilakukan yang ditanamkan orang tua kepada anaknya merupakan nilai yang paling mendasar untuk membentuk seorang anak yang taat dan patuh serta mengenal suatu peraturan. Suatu keluarga yang benar-benar menaati peraturan-peraturan dalam keluarga, akan mempunyai dampak positif dalam menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Sekolah merupakan lingkungan untuk mendidik dan melatih siswa untuk menjadi seseorang yang tertib dan patuh. Segala kegiatan siswa tidak lepas dari peraturan sekolah 41
(tata tertib sekolah), mulai dari saat masuk sekolah, kegiatan belajar mengajar, istirahat sampai keluar dari sekolah diatur dalam tata tertib sekolah. Oleh sebab itu, seorang siswa harus patuh dan taat terhadap tata tertib sekolah, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Latihan 1. Bagaimana upaya saudara agar kewajiban sebagai warga negara terinternalisasikan dengan baik? 2. Bagaimana cara membuat pembelajaran PKn dengan tema hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan prinsip pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan? 3. Bagaimana menyikapi jika saudara menemukan siswa selalu melanggar kewajiban yang ditetapkan di sekolah?
Kunci Jawaban 1. Kewajiban adalah satu ketentuan yang menyertai hak untuk dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab seseorang atau kelompok orang. 2. Pembelajaran PKn akan lebih mengenai sasaran jika tema tentang hak dan kewajiban dirasakan siswa tidak hanya sekedar menghafalkan tetapi mampu disuguhkan secara interaktif dalam model di kehidupan sehari-hari. 3. Perlu pendekatan kemanusiaan yang terpenting menggugah kesadarannya dengan banyak memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam hak ada kewajiban yang menertainya.
Rangkuman Kewajiban sebagai warga negara adalah kewajiban pokok menjadi bagian integral dari sikap dan tindakan kita sebagai warga negara yang baik dan yang terpenting adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang tepat kepada siswa-siswa di sekolah masing-masing menumbuhkan kesdaran akan kewajiban sebagai warga negara Salah satu kewajiban pokok dari warga negara adalah kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia. Inilah yang disebut sebagai patriotisme dalam republik modern, yaitu kerelaan berkorban untuk mencapai dan melindungi kemaslahatan umum dan kebebasan. Tanpa kebebasan non-dominasi dan kemaslahatan umum, tidak ada republik.
42
Berkaitan dengan kewajiban bela negara maka salah satu tugas dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah memberikan pemahaman, nilai-nilai dan ketrampilan bagi setiap warga untuk terlibat dalam republik. Pendidikan Kewarganegaraan berkewajiban membentuk patriotisme sehingga segala upaya melindungi kebebasan dan common good (kebaikan bagi publik atau umum) dapat dilakukan. Tes Formatif 1. Berikan contoh wujud dari warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai? 2. Jelaskan maksud dari setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? 3. Jelaskanlah wujud pembelaan negara yang bukan dalam bentuk berperang? 4. Sifat apa yang perlu dikembangkan dalam menumbuhkan kesadaran bahwa setiap warga negara wajib menjaga kerukunan umat sebagai wujud kecintaan akan persatuan bangsa? 5. Bagaimana sikap saudara melihat beragam budaya Indonesia yang ternyata di akui oleh bangsa lain dan upaya apa yang saudara lakukan untuk menumbuhkan kesadaran akan bela negara?
Umpan Balik dan Tindak Lanjut Cocokanlah Jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang ada pada bagian akhir unit ini. Hitunglah ketepatan jawaban tersebut dengan cara memberi skor masing-masing soal dengan rentangan 0-10. Kemudian gunakan rumus berikut ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara dalam mempelajari subunit ini Rumus: Tingkat Penguasaan =
Jumlah Jawaban yang benar 100% jumlah soal
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Saudara dapat meneruskan dengan kegiatan pembelajaran di subunit berikutnya. Jika masih di bawah 80%, Saudara sebaiknya mengulang kembali mempelajarinya terutama bagian yang belum dikuasai.
43
Kunci JawababTes Formatif Sub Unit 1 1.
Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara merupakan bagaian dari anggota negara Indonesia yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya
2.
Asas Ius Soli menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Negara yang menerapkan asas ini bertujuan untuk menambah jumlah penduduk negara mereka seperti di Argentina, Brazil, Jamaika, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Asas Ius Sanguinis menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan beradasarkan keturunan dari orang tersebut. Beberapa negara di dunia yang menerapkan asas ius sanguinis selain Israel antara lain adalah Bulgaria, Belgia, China, Jepang, Kiribati, Kroasia.
3.
Setiap anak Indonesia medapatkan kesempatan bersekolah 9 tahun. Beasiswa bagi anak berprestasi yang kurang mampu.
4.
Memperkenalkan budaya dan tradisi dan seni Indonesia, melakukan kunjungan ke museum dan tempat-tempat bersejarah, memperkenalkan kepada siswa budaya musyawarah mufakat dan kegiatan gotong royong dalam segi kemanusiaan.
5.
Indonesia adalah negara multi agama, suku dan ras serta beragam budaya perbedaan itu harus diterima dan menjadi kekutan bagi bangsa Indonesia, dengan belajar keragaman Indonesia Mk Kn tumbuh kesaran bahwa Indonesia adalah bagian darinya yang harus dibela dengan trus menjaganilai-nilai luhur bangsa.
Kunci Jawaban Tes Formatif Sub Unit 2 1. Tidak adanya tindakan paksaan, intimidasi dan tekanan dari pihak-pihak lain dalam menjalankan agama dan kepercayaan dari tiap warga negara. Seperti dalam memperiangati hari-hari besar agama dan berbagai kegiatan peribadatan. 2. Kewajiban bela negara adalah bukti kecintaan terhadap tanah airnya namun untuk melakukan bela negara warga negara Indonesia juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 3. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (tugas ronda di lingkungan Rukun Tetangga atau kompleks tertentu), Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, 44
Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn, Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti Palang Merah Remaja dan Kepramukaan. 4. Sifat tenggang rasa, menghormati antara pemeluk agama dan dapat menjaga dari tindakan yang mengarah kepada disintgarasi bagsa. 5. Perlu lebih memperhatikan budaya bangsa dan memberikan hak paten terhadap hasil karya budaya bangsa Indonesia sehingga kita memiliki kekuatan hukum jika suatu saat nanti terjadi kasus yang sama.
45
Daftar Pustaka Abdul Razak Ubaidillah dkk. 2008. Pendidikan Kewargaan (Civic Education). Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Achmad Kaelan Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma. Bertens, K. 2004. Etika, cetakan kedelapan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Franz Magnis Suseno. 1990. Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hamid Darmadi. 2010. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta. Kansil, C.S.T. dan Christine S. T. Kansil. 2006. Modul Pancasila dan Kewarganegaraan, cetakan kedua. Jakarta: Pradnya Paramita. Ni'matul Huda. 2010. Ilmu Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Samsul Wahidin. 2010. Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Simkin, John. 2006. John F. Kennedy: Biography. Diakses pada 7 Januari 2011 dari http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAkennedyJ.htm. Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan: paradigma terbaru untuk mahasiswa. Bandung: Alfabeta. Undang – Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Winarno. 2007. Paradigma baru Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
46
Glosarium
Apatride :
Seorang penduduk kewarganegaraan.
yang
sama
sekali
tidak
mempunyai
ATHG:
Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
Bipatride:
Seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus.
Ius Sanguinis :
Penetapan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian atau keturunan dari orang yang bersangkutan.
Ius Soli:
Penetapan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan.
Multipatride:
Seorang penduduk yang mempunyai kewarganegaraan lebih dari dua.
Sosiologis:
Dari sudut pandang sosiologi
Yuridis:
Dari sudut pandang hukum
47
