ISU AKTUAL ADMINISTRASI NEGARA Oleh: Oleh: Desi s Fernanda Fernanda, d , Drs. s. MSocSc SocSc
KONSTITUSI
WILAYAH
NEGARA
WARGA
PEMERINTAHAN LEGISLATIF
EKSEKUTIF
YUDIKATIF
APARATUR NEGARA: Pejabat Politik & Birokrasi
ADMINISTRASI NEGARA
FENOMENA ‘PENYELENGGARAAN NEGARA ‘ ATAU “ORGANISASI DAN MANAJEMEN” NEGARA YANG BERKENAAN DENGAN KESELURUHAN UNSUR DAN INTERAKSI ANTAR UNSUR NEGARA (WARGA NEGARA, WILAYAH NEGARA, PEMERINTAHAN NEGARA), TUJUAN BERNEGARA, POSISI DAN PERAN NEGARA DAN WARGA NEGARA (MASYARAKAT) DALAM KESELURUHAN KE EL H AKTIFITAS K F DI D DALAMNYA.
Interaksi Sosial Politik Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kepemerintahan Yang Baik (Paradigma New Public Administration)
PENGUSAHA LINGKUNGAN FISIK, SDA DAN SOSIAL POLITIK DALAM NEGERI
MASYARAKAT UMUM
ETNIS
PEKERJA SOSIAL
LSM
MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE (NPA)… REINVENTING GOVT… ?
LINGKUNGAN EKSTERN & GLOBAL
PEKERJA SWASTA
PENAATAN HUKUM ?
PEMERINTAH & POLITISI PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN…?
PARTISIPASI MASYARAKAT MADANI ?
PROSES PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK…? PELAKSANAAN KEBIJAKAN…? KINERJA MANFAAT & DAMPAK BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ?
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS ?
KERANGKA HUBUNGAN ANTAR PELAKU DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA MEKANISME NEGARA
Power , Prestige, and Popularity
POLITISI PARTAI
Aspirasi vs Janji-Janji Janji Janji
PEMERINTAH
Aspirasi vs Program
PROPAGANDA POLITIK
KELOMPOK PENEKAN
RAKYAT PEMILIH
Capacity to Pay Taxes/Prices MEKANISME PASAR
PELAKU EKONOMI PASAR
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PRINSIP-PRINSIP UNIVERSAL KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (UNIVERSAL CODE OF GOOD GOVERNANCE) PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN SISTEM KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN KERJA
PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK
PUSAT
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAHAN NEGARA
PROPINSI PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAERAH
UUD 1945
KAB/KOTA
SWASTA MASYARAKAT INDONESIA
PEMBANGUNAN EKONOMI-SOSIAL NEGARA/DAERAH
LSM/ORNOP
CITA-CITA & TUJUAN NASIONAL
PELAYANAN PUBLIK
= Hubungan Koordinasi, Koordinasi Kerjasama/ Co- arrangement
ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA (UU 28 / 1999) (NATIONAL CODE OF GOOD GOVERNANCE)
KERANGKA STRATEGIS PERMASALAHAN ADMINISTRASI NEGARA PERAN PEMERINTAH PUSAT
PERMASALAHAN MASYARAKAT PERTUMBUHAN EKONOMI LAMBAN PENDAPATAN PERKAPITA RENDAH PENGANGGURAN TINGGI
POTENSI SUMBER DAYA: HUTAN BAHAN TAMBANG PERAIRAN DARAT/LAUT FLORA/FAUNA SUMBER DAYA MANUSIA ADAT/BUDAYA KEARIFAN LOKAL INFRASTRUKTUR EKONOMI & SOSIAL
KUALITAS SDM
NEGARA DONOR
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT BENCANA ALAM DEPLESI SUMBER DAYA ALAM
KEMISKINAN TINGGI
KEBIJAKAN POL & HKM
KEBIJAKAN EKONOMI
DPR/D DAN KEP NEGARA/DAERAH & WAKIL KN/D; KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM, UMUM TRAMTIBMAS TRAMTIBMAS, PELAYANAN PUBLIK, PEMBANGUNAN SOS-BUD-EK-POL-KUM-KAM
KEPENTINGAN DAN ASPIRASI KEBUTUHAN MASYARAKAT
PERANGKAT NEGARA/DAERAH: DEP/LPND/KOMISI/SETDA/DINAS/BADAN/LTD
KEBIJAKAN SOS-BUD
KEBIJAKAN LINGK HDP
SASARAN HASIL AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI PENDAPATAN MASYARAKAT NAIK
PERAN SWASTA
PENGANGGURAN RENDAH KEMISKINAN RENDAH
KUALITAS SDM MENINGKAT HARAPAN HIDUP MENINGKAT DEPLESI SDA DIPERLAMBAT LINGK. HIDUP LEBIH BAIK
SWADAYA MASYARAKAT
PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN PRINSIPDALAM MASYARAKAT KONTEMPORER
Berorientasi interaktif dan eksternal eksternal;; Bersifat Holistik dan Komprehensif dalam tindakan dan kebijakan pemecahan permasalahan publik; publik; Mendelegasikan tanggung jawab makro terhadap berbagai unsur pelaku sosial, dan memberdayakan mereka untuk mengambil d dan menerima i tanggung jawab j b tersebut; tersebut b ; Memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjembatani konflik diantara berbagai kelompok kepentingan dan berbagai hambatan lainnya dalam kerangka sosial sosial-politik
Dilandasi oleh: oleh:
M t l trust Mutual t t & understanding d t di Shared Responsibility Political Support & Participation E Empowerment t Partnership & CoCo-arrangement
MASALAH KEKUASAAN ADMINISTRATIF Pada Tingkat hirarkhi jabatan yang lebih tinggi: penyalahgunaan l h kekuasaan k k perilaku korup para pejabat, dan /atau tindakan menghambat negara atau pemerintah tidak mengambil tindakan tertentu ketika seharusnya mengambil g tindakan
Pada tingkat menengah dan rendah: k korupsi i individual, i di id l perilaku korup berlaku umum dalam upaya mencapai tujuan tertentu (misalnya perilaku suap dalam proses tender ataupun pelayanan umum lainnya; SPPD fiktif, mark--up harga mark harga--harga, dsb).
AKUNTABILITAS EKSTERNAL
Akuntabilitas eksternal dapat juga diartikan sebagai pertanggungjawaban seorang pejabat atau aparatur pemerintah atau sesuatu organisasi pemerintah kepada pihak ekstern atau masyarakat atas kinerja pencapaian tujuan atau sasaran kegiatan tertentu yang telah dil k k dilakukan; mencakup: k
Seberapa baik kinerja pencapaian hasil dibandingkan dengan target ataupun sasaran tugas yang ditetapkan ? Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan sumbersumber-sumber ? Apakah kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dan sejalan dengan g mandat atau tugas g pokok p berdasarkan peraturan p perundangperundang -undangan yang berlaku ? Apakah masyarakat puas dengan tindakan dan kegiatan yang dilakukan ?
JENIS--JENIS AKUNTABILITAS JENIS
AKUNTABILITAS FISKAL: FISKAL: PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGGUNAAN ATAU PEMANFAATAN DANA PUBLIK AKUNTABILITAS HUKUM/LEGAL: HUKUM/LEGAL: PERTANGGUNGJAWABAN UNTUK PENAATAN ATAS ATURANATURAN-ATURAN HUKUM DAN PERUNDANG--UNDANGAN YANG BERLAKU PERUNDANG AKUNTABILITAS PROGRAM: PROGRAM: PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN SESUATU PROGRAM KEGIATAN TERTENTU AKUNTABILITAS PROSES: PROSES: PERTANGGUNGJAWABAN J ATAS PELAKSANAAN ATURAN TATA KERJA ATAU PROSEDUR KERJA AKUNTABILITAS KINERJA: KINERJA J : PERTANGGUNGJAWABAN J ATAS HASIL--HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN/TUGAS YANG HASIL DIBEBANKAN ((McKinneyy dan Howard,, 1979: 417))
FAKTOR--FAKTOR PENDORONG REFORMASI BIROKRASI FAKTOR POLITIK: Represif, penyumbatan saluran demokrasi, kemandulan sistem perwakilan, dominasi Parpol mayoritas ma oritas
EKONOMI: Krisis ekonomi dan moneter, Disparitas ekonomi regional,Dayabeli rendah, Investasi rendah, defisit neraca perdagangan, devisa rendah, dsb
KONDISI BIROKRASI • Lamban, Lamban • Politisasi, • Organisasi Gemuk, • Sentralisasi, • Orientasi Jabatan, • Korupsi, • Hierarkhis, • Kolusi, • Top-down, p • Nepotisme, • Birokratisme • Inefisiensi, • dsb. • Orientasi Input,
HUKUM: Penyimpangan konstitusi, Pelanggaran hukum & UU Ketidakadilan UU, Ketidakadilan, Penegakan hukum lemah, dsb.
SOSIAL: Disparitas Kesejahteraan sosial, Kemiskinan, Pengangguran, diskriminasi, mutu SDM rendah, Kriminalitasi, Kerusuhan massa, Dekadensi moral, dsb. KEPEMERINTAHAN Krisis keuangan negara, mis-manajemen pemerintahan dan pembangunan, mutu pelayanan publik buruk, monopolistik, akuntabilitas rendah, partisipasi kurang, sewenang-wenang, serba rahasia, kroniisme, dsb. INFRASTRUKTUR: Kualitas infrastruktur memburuk: jalan, jjembatan,, drainase,, stadion,, p pertamanan,, penerangan umum, bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perparkiran, dsb,
LINGKUNGAN HIDUP & SDA Kerusakan hutan, longsor, banjir, ruang terbuka hijau menyusut, pencemaran udara, air dan tanah, deplesi SDA, kepunahan flora & fauna darat maupun laut, dsb
K R I S I S K E P E R C A Y A A N
ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI REFORMASI KEBIJAKAN SOSIAL
K R I S I S K E P E R C A Y A A N
REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI REFORMASI BIDANG POLITIK
• NETRALITAS PNS • PROFESIONALITAS APARATUR • MANAJEMEN SDM BERBASIS KOMPETENSI • SISTEM KOMPENSASI & SANKSI SDM • PENATAAN KELEMBAGAAN • SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK/ PENGAWASAN
GERAKAN REFORMASI NASIONAL
REFORMASI BIDANG PEMERINTAHAN/ BIROKRASI
• MANAJEMEN BERBASIS KINERJA • SISTEM ANGGARAN KINERJA • MANAJEMEN MUTU PELAYANAN PUBLIK • ORIENTASI KEBUTUHAN MASY. • REVISI KEBIJAKAN PUBLIK • MEKANISME PARTISIPASI MASY.
REFORMASI BIDANG HUKUM
• PRIVATISASI & MEKANISME PASAR • MEKANISME TRANSPARANSI • MEKANISME DEMOKRASI
REFORMASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP & SDA
• PENEGAKAN DAN PENINDAKAN HUKUM
REFORMASI KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR
PENYELENGGARA NEGARA YANG BAIK DAN BERSIH
VISI INDONESIA 2020 (Tap MPR No. No VII/MPR/2001)
RELIGIUS
MAJU BERSATU
PENYELENGGARA NEGARA N G YANG NG BAIK DAN BERSIH
ADIL
MANDIRI
DEMOKRATIS MANUSIAWI
SEJAHTERA TATANAN MASYARAKAT BANGSA INDONESIA TAHUN 2020
http://mirror.undp.org/magnet/Docs/cap/Capdeven.pdf
Capacity p y Development p Strategy gy 1. Strategic thinking 2. Beneficiary or customer customer-orientation orientation 3. Delegation 4. Duplication 5. Partnerships 6. Structures 7 Cost-effectiveness 7. Cost effectiveness 8. Results-oriented 9 Use of existing capacities 9. 10. Transparency and accountability 11. Human resources 12. Continuous learning
Policy & Program Approach 1. Advocates for people-centred approaches to help define clear goals, policies and strategies. 2. Strategically develops key capacities to attain high impact national goals for sustainable high-impact human development. 3. Provides critically required development services … to ensure that resources a re not spread thin and are focused on achieving priority … goals. POLICY – CAPACITY DEVELOPMENT – COORDINATION APPROACH
