PEMENUHAN HAK –HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
YUDISTIRA Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail:
[email protected]
Abstract Reform in Indonesia led to many changes in the life of nation and state in Indonesia, one of which is a constitutional amendment. Demands for upholding the respect and fulfillment of human rights occur in all the order of life of the nation, the same thing happened in the city of Palembang as the provincial capital that has developed very rapidly and lead to the metropolis, the issue of Human Rights has also always raised. The issue of Human Rights in the city are usually a lot going on as a result of the development of the city that leads to the modern city which requires the construction of facilities and infrastructure in the end if it is not taken seriously will give rise to the issue of Human Rights among others, How Implementation of enforcement and protection as well as arrangements Rights Man in Regional Regulation Palembang City, is the role of the Regional Representatives Council Palembang in implementing human rights in the regulatory area of the city of Palembang, How the implementation of the human rights set out in the Regional Regulation Palembang Not all the rights of the constitutional rights of citizens stipulated in local legislation in Palembang , even if there is an attempt to fulfill these rights in local legislation, Role of the Regional Representatives Council Palembang city is not maximized in the realization of the constitutional citizen's rights in the regulatory area of the city of Palembang, it is caused by a lack of understanding of the members of the Regional Representatives Council Palembang about these rights, implementation of the constitutional citizen's rights set out in local regulations in Palembang, among others can be viewed on the regulation of free education, free school regulations, regulations on the provision of legal assistance to people who can not afford. Key words : Meeting the Constitutional Rights of Citizens Abstrak Reformasi di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia salah satunya adalah amandemen konstitusi. Tuntutan akan adanya penegakan penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terjadi disemua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal yang sama juga terjadi di kota Palembang sebagai ibukota Propinsi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mengarah kepada kota metropolitan , persoalan Hak Asasi Manusia juga selalu mengemuka. Persoalan Hak Asasi Manusia dikota biasanya banyak
terjadi sebagai dampak dari perkembangan kota yang mengarah kepada kota yang modern dimana memerlukan pembangunan sarana dan prasarana yang pada akhirnya jika tidak ditangani secara serius akan menimbulkan persoalan Hak Asasi Manusia diantaranya , Bagaimanakah Implementasi Penegakan dan perlindungan serta pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Daerah Kota Palembang, Apakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dalam mengimplementasikan Hak Asasi Manusia dalam peraturan daerah kota Palembang, Bagaimana pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Belum semua hak hak konstitusional warga diatur dalam peraturan daerah kota Palembang, kendatipun ada usaha untuk memenuhi hak-hak tersebut dalam peraturan daerah,Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang belum maksimal dalam mewujudkan hak –hak konstitusional warga dalam peraturan daerah kota Palembang, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang tentang hak-hak tersebut , Implementasi hak –hak konstitusional warga yang diatur dalam peraturan daerah kota Palembang antara lain bisa di lihat dari Perda pendidikan gratis, perda sekolah gratis, Perda tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu . Kata kunci : pemenuhan hak Konstitusional warga Pendahuluan
memenuhi hak-hak sebagaimana
Reformasi
di
Indonesia
diatur dalam konstitusi termasuk
menyebabkan banyak terjadinya
didalamnya
perubahan
budayanya .1
dalam
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara
Indonesia
salah satunya adalah
amandemen
di
konstitusi.
hak-hak
Tuntutan penegakan
sosial
akan
adanya
penghormatan
pemenuhan HAM
dan
terjadi disemua
Amandemen tersebut dimaksudkan
tatanan kehidupan berbangsa dan
agar tujuan negara
bernegara, hal yang sama juga
sebagaimana
termaktub dalam
alenia ketiga
terjadi
dalam
wilayah
Propinsi
Pembukaan Undang-Undang Dasar
Sumatera Selatan khususnya Kota
Republik Indonesia
Palembang
tahun 1945
sebagai
(UUD 1945) dapat segera terwujud,
Propinsi
reformasi tidak saja menyebabkan
perkembangan yang sangat pesat
terjadinya
dan
perubahan
ketatanegaraan semakin
tetapi
gencar
dan
sistm juga
negara
melindungi,menghormati
mengarah
mengalami kepada
kota
metropolitan , persoalan HAM juga
berani
masyarakat menyuarakan tuntutan agar
yang
ibukota
dapat serta
1
.Jimly Asshiddiqi, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Makalah dalam Stadium generale Converence Corporate Forum For Community Development, Jakarta 19 Desember ,2005, hlm 3
selalu mengemuka. Persoalan HAM dikota
biasanya
sebagai
banyak
terjadi
dampak
Penimbunan yang
tidak
rawa-rawa
terkendali
yang
dari
dilakukan oleh para pengembang di
perkembangan kota yang mengarah
Kota Palembang juga berpengaruh
kepada kota yang modern dimana
kepada
memerlukan pembangunan sarana
tidak
dan prasarana yang pada akhirnya
tetapi
jika tidak ditangani secara serius
misalnya
timbulnya
akan menimbulkan persoalan HAM2
kemacetan
hal
Kota
merupakan
bagian
dari
perkembangan di wilayah propinsi
pelanggaran
hak-hak
sosial
Sumatera Selatan dalam beberapa
masyarakat, kondisi demikian jika
tahun
tidak
Palembang
terakhir
sebagai
ini
pusat
akibat
dari
timbulnya saja
permasalahan
masalah
juga
pertanahan
berdampak
diatur
ini
dalam
luas banjir,
tentu
juga
peraturan
perkembangan kota yang sangat
daerah akan menimbulkan banyak
pesat
menimbulkan
persoalan4
HAM,
misalnya
persoalan
pembangunan
Namun
pasar-pasar modern dan retail yang
pembangunan
tidak diatur secara tegas dalam
pemerintah daerah juga banyak
peraturan
berdampak
memperhatikan aspek pemenuhan
kepada menurunya jumlah pasar-
HAM pendidikan gratis dari tingkat
pasar tradisional,
yang secara
Sekolah Dasar (SD) sampai dengan
langsung juga akan berpengaruh
Tingkat Sekolah Menengah Atas
kepada
(SMA), program berobat gratis,
daerah
menurunnya
pedagang-pedagang juga
berpengaruh
jumlah tradisional kepada
hilangnya lapangan pekerjaan .3
serta program
demikian kota
dalam
Palembang
pembuatan akte
kelahiran secara gratis merupakan bagian dari pemenuhan hak hak sosial
budaya
masyarakat
yang
2
. Eko Riyadi, Faktor penyebab timbulnya persoalan Haka Asasi Manusia dalam Pembangunan kota, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, 26 3 . Yudistira Rusydi, Perlunya Pengaturan Pembangunan Pasar Modern dalam Rangka Melindungi Pasar-pasar
Tradisional di Kota Palembang sebagai bagian dari Perlindungan HAM, Jurnal Konstitusi, PKK. Univ Muhammadiyah Palembang, edisi 2 Nop. 2010 , hlm 46 4 .Ibid, hlm 36
sudah diatur dalam
peraturan
ketentuan mengenai HAM
telah
daerah kota Palembang, namun
mendapatkan
demikian
konstitusional yang sangat kuat
dalam
tatanan
implementasinya
kebijakan-
dalam
jaminan
Undang-Undang
Dasar.
kebijakan ini masih banyak yang
Sebagian besar materi Undang-
tidak tepat sasaran dan cenderung
Undang
Dasar
diskriminatif
berasal
dari
dan
adakalanya
dikaitkan dengan unsur politis5 Secara
nasional
mewujudkan
hal
ini
sebenarnya
rumusan
Undang-
Undang yang telah disyahkan sebeguna
lumnya, yaitu UU tentang HAM.
tersebut
Dalam rumusan UUD 1945 HAM
dipandang perlu menjadikan HAM
mencakup
ketentuan-ketentuan
sebagai
baru
belum
bagian
konstitusi
yang
dalamnya,
UUD 1945 adalah dimasukkannya
dalam Undang-Undang Dasar dapat
aturan tentang HAM dalam pasal 28
mencakup lima kelompok materi
huruf a sampai dengan pasal 28
sebagai berikut:
j
UUD
1945,
dengan
dimasukkannya HAM bagian dari hukum dasar maka
menimbulkan
rumusan
di
Indonesia, hasil amandemen ke-2
huruf
maka
dimuat
HAM
1. Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia a. Setiap
orang
wajib
kewajiban bagi pembentuk aturan-
menghormati HAM orang
aturan
lain
dibawah
UUD
1945
dalam
memasukan unsur HAM sebagai
kehidupan
bagian yang harus diatur di dalam
bermasyarakat,
peraturan
perundang-undangan
berbangsa,
yang dibentuk
6
bernegara.
Sebagaimana telah berhasil dirumuskan Perubahan 5
dalam Kedua
UUD
tertib
dan
b. Dalam menjalankan hak
naskah
dan kebebasannya, setiap
1945,
orang wajib tunduk pada
. Yudistira Rusydi, Pemenuhan HakHak sosal masyarakat kota Palembang, Jurnal Konstitusi MKRI, Edisi, Juni 2011, hlm 24 6 . Ibid, hlm 4
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-
mata
untuk
menjamin
pengakuan
dan
harus pula dipahami bahwa setiap orang
memiliki
kewajiban
dan
penghormatan atas hak
tanggungjawab yang juga bersifat
dan kebebasan orang lain
asasi. Setiap orang, selama hidup-
serta
nya
untuk
memenuhi
sejak
sebelum
kelahiran,
tuntutan keadilan sesuai
memiliki hak dan kewajiban yang
dengan nilai-nilai agama,
hakiki
moralitas dan kesusilaan,
Pembentukan negara dan pemerin-
keamanan dan ketertiban
tahan, untuk alasan apapun, tidak
umum dalam masyarakat
boleh menghilangkan prinsip hak
yang demokratis
dan kewajiban yang disandang oleh
c.Negara bertanggungjawab
setiap
sebagai
manusia.
manusia.
Karena
itu,
atas perlindungan, pema-
jaminan hak dan kewajiban itu
juan,
tidak ditentukan oleh kedudukan
penegakan,
dan
pemenuhan hak-HAM. d.
Untuk
orang sebagai warga suatu negara.
menjamin
Setiap orang di manapun ia berada
HAM,
harus dijamin hak-hak dasarnya.
dibentuk Komisi Nasional
Pada saat yang bersamaan, setiap
HAM
orang di manapun ia berada, juga
pelaksanaan yang
independen
bersifat
dan
memihak
yang
bentukan,
susunan
kedudukannya
tidak
wajib
pem-
orang lain sebagaimana mestinya.
dan
Keseimbangan kesadaran akan ada-
diatur
nya hak dan kewajiban asasi ini
dengan undang-undang. Ketentuan-ketentuan
menjunjung
tinggi
HAM
merupakan ciri penting pandangan
yang
dasar bangsa Indonesia mengenai
memberikan jaminan konstitusional
manusia dan kemanusiaan yang
terhadap HAM itu sangat penting
adil
dan bahkan dianggap merupakan
pengaturan
salah satu ciri pokok dianutnya
ketentuan
prinsip negara hukum di suatu
lahirlah UU Nomor 39 tahun 1999
negara. Namun di samping HAM ,
sebagai aturan dalam pelaksanaan
dan
beradab. lebih
Sebagai
lanjut
tersebut,
dari
kemudian
HAM di Indonesia. HAM menurut UU
Pengertian
39 tahun 1999
maupun
masyarakat
pemerintah sebagai
melekat
mewujudkan
keberadaan
hakekat
manusia
dan
sebagai
satu
strategi yang dilaksanakan oleh
adalah : “ Seperangkat hak yang pada
Salah
usaha untuk perlindungan,
penghormatan
serta
penegakan
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
HAM adalah dengan memasukkan
Merupakan
yang
norma-norma HAM sebagai bagian
wajib dihormati, dijunjung tinggi
dari setiap peraturan perundang-
dan
negara,
undangan
Hukum, Pemerintah dan setiap
Indonesia,
orang
serta
perundang-undangan yang berlaku
perlindungan harkat dan martabat
secara nasional maupun peraturan
Manusia” Dalam UU 39 tahun 1999
perundang-undangan yang berlaku
disebutkan
didaerah dalam hal ini Peraturan
anugerah-Nya
dilindungi demi
oleh
kehormatan
bahwa
strategi
penegakan HAM tahap
Pertama,
tahap
status
(prescriptive pemerintah beberapa
penentuan
status)
Daerah
menetapkan
ketentuan
perundang-
berlaku
baik
di
peraturan
selanjutnya
disingkat
dengan PERDA.
dimana
telah
yang
Kota Palembang salah satu
kota
sebagai mengalami
perkembangan
pesat
undangan tentang HAM, selain itu
beberapa
belakangan ini
pemerintah
tentu juga secara konstitusional
menerima
norma-
tahun
dalam
norma internasional, baik melalui
harus
ratifikasi maupun institusionalisasi
melindungi dan menghormati HAM
norma-norma HAM internasional ke
dalam
dalam
sistem Kedua,
aturan
setiap
pelaksanaan
hukum
nasional.
pembangunan yang dilaksanakan
tahap
penataan
yang
secara
consistent
dan berkewajiban untuk
konsisten
behavior),
(rule
tahap
ini
diatur
bagian
dari
Selatan
dan
dari
HAM
secara
konsisten, baik oleh Pemerintah
peraturan
daerah . Kota Palembang sebagai
akan ditandai oleh penghormatan penegakan
dalam provinsi
Sumatera
banyak menjadi contoh
daerah
lainnya
dengan
kebijakan dari pemerintah daerah
propinsi
misalnya
program
diatas menarik untuk diteliti lebih
sekolah gratis, berobat gratis ,
lanjut
dan dalam tahun terakhir ini
HAM sebagai hak konstitusional
penataan kawasan kumuh dengan
warga
swadaya
kota Palembang.
masyarakat
dan
ekonomi
mikro
menggerakkan masyarakat
tentu
saja
hal
ini
bagaimana
Pemenuhan
dalam Peraturan Daerah
Rumusan Masalah
sebagai bagian dari implementasi
Dari uraian yang disebutkan
perlindungan dan Penegakan HAM
dalam latar belakang diatas maka
dikota
permasalahan yang akan dibahas
Palembang
,
namun
demikian di Kota Palembang bukan
dalam Penelitian ini adalah :
tidak mempunyai masalah dalam
1. Bagaimanakah
Implementasi
Penegakan
perlindungan
pelaksanaan
pembangunan
dilaksanakan
yang
penegakan
Perlindungan
HAM,
pemerintah
dan
kebijakan
daerah
banyak
menimbulkan
persoalan
dan
pelanggaran
Hak-hak
sosial
masyarakat
terutama
pertanahan
,
izin
masalah
penimbunan
dan
serta pengaturan HAM
dalam
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang ? 2. Apakah
peranan
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
dalam
mengimplementasikan
HAM
rawah-rawah dan penanggulangan
dalam peraturan daerah kota
pedagang
kakilima,
Palembang ?
bagaimana
perencanaan
APBD,
3. Bagaimana pelaksanaan HAM
menyentuh
secara
yang diatur dalam Peraturan
yang
belum
kemudian
langsung kepada masyarakat serta persoalan sejalan
lainnya dengan
konstitusional menjadi pemerintah
yang
tidak hak-hak
masyarakat kewajiban kota
yg dari
Palembang.
Dengan latar belakang
Daerah Kota Palembang ?
tersebut
Metode Penelitian : Metodologi pada hakekatnya memberikan
pedoman
mempelajari,
menganalisa
memahami
untuk dan
persoalan-persoalan
yang dihadapi. Bertolak dari judul
Palembang menginginkan adanya
dan permasalahan yang mendasari
jaminan
penelitian ini, ada beberapa hal
penghormatan HAM sebagai hak
yang
kontitusionalnya
menyangkut
metode
perlindungan
dan
yang
diatur
penelitian ini yang antara lain jenis
dalam aturan yang bersifat formal
penelitian,
yaitu
metode
pendekatan
Peraturan
daerah
kota
serta masalah yang diteliti
Palembang.
Jenis Penelitian
Populasi dan Penentuan Sampel
Penelitian ini adalah penelitian
Penentuan
yuridis
dengan menggunakan cara
empiris yang berusaha
memahami, memberi
memecahkan penjelasan
dan
terhadap
wilayah
Random
Sampling
mengambil
jumlah
penelitian Non
dengan unsur
yang
permasalahan yang ada pada masa
diinginkan dengan cara memilih
sekarang
yang paling mungkin dicapai oleh
(aktual),
dengan
mengumpulkan data, menyusun,
peneliti
yang
memiliki
mengklarifikasikan
karakteristik tertentu.
Wilayah
dan
menganalisa
dan
serta
penelitian adalah kota Palembang .
yang
Untuk menentukan sampel yang
dipergunakan adalah data Primer
bertolak dari asumsi realitas sosial
dan data Sekunder
itu,
Metode Pendekatan Masalah
pengambilan
Pendekatan
masalah
memuat unsur-unsur Sampel yang
mempergunakan
pendekatan
diambil berdasarkan populasi dari
Juridis
(Socio-Legal
Peraturan Daerah, Kepala bagian
membahas
Hukum dan perundang-undangan
permasalahan antara faktor juridis
kota Palembang dan Anggota DPRD
menginterpretasikan.
Sosiologis
Approach) terhadap
karena faktor
Data
sosiologis.7
Terutama sekali masyarakat kota
diperlukan
metode
sampel
yang membidangi
dengan
Hukum dan
HAM. Teknik Pengumpulan Data
7
. Soerjono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm 28
Adalah untuk mengumpulkan data dari
sumber-sumber
penelitian,
baik
dari
sumber
data
primer
sumber
data
data
primer
Secara
diperoleh melalui : Melaksanakan
implementasi
studi lapangan dengan mengkaji
pelaksanaan
maupun
dari
sekunder.
Sumber
peraturan
daerah
yang
diberlakukan wawancara
pihak-pihak
Peraturan
Daerah
(PERDA) Kota Palembang :
telah
kemudian dengan
HAM
sederhana bisa
diartikan
atau
Majone
penerapan.
dan
mengemukakan
Wildavsky implementasi
sebagai evaluasi.
Browne
dan
terkait dengan objek penelitian
Wildavsky mengemukakan bahwa
dalam hal ini Pemerintah kota
”implementasi
adalah
Palembang dan Dewan Perwakilan
aktivitas
yang
Rakyat
menyesuaikan”9.
Daerah
(DPRD)
kota
Palembang Sumber data sekunder
implementasi
diperoleh
yang
melalui
Penelitian
saling
perluasan saling Pengertian
sebagai
aktivitas
menyesuaikan
Perpustakaan (Library Research).
dikemukakan
Melalui teknik pengumpulan data
Adapun Schubert
dapat dipelajari hukum sebagai
bahwa
”implementasi
dependent variabel yang timbul
sistem
rekayasa.”
dari resultant berbagai kekuatan
pengertian di atas memperlihatkan
dalam proses sosial.
8
bahwa
oleh
juga
kata
Mclaughin
.
mengemukakan adalah
Pengertianimplementasi
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme
Pembahasan
mengandung
arti
bahwa
implementasi
bukan
sekadar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan
1. Implementasi Penegakan dan perlindungan serta pengaturan
8
Roni Hanityo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan IV, Ghalia Indonesia.
9
Majone dan Wildavsky, Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif (terjemahan Mathius Warau), PT.Gramedia Interyasa, Jakarta, 2009 , hlm.21 .
yang
terencana
dan
secara
dilakukan
manusia Indonesia seutuhnya
sungguh-sungguh
dan
kemampuannya
berdasarkan acuan norma tertentu
berpartisipasi dalam berbagai
untuk mencapai tujuan kegiatan.
bidang kehidupan.
Sebagai warga negara yang baik
Untuk mempertahankan hak-
kita mesti menjunjung tinggi nilai
hak warga negara di Indonesia
hak
sewenang-wenang
azasi
manusia
tanpa
membeda-bedakan
status,
negara
dan
aparat mendorong
golongan, keturunan, jabatan, dan
tumbuh/berkembangnya
lain sebagainya.10
pribadi
Jadi,
implementasi
adalah
bagaimana
dilaksanakan
secara
manusia
HAM
Multidimensional.
HAM
Implementasi
sungguh-
peraturan
daerah
yang
HAM dalam telah
diatur
sungguh berdasarkan acuan norma
dalam keputusan bersama antara
tertentu agar tujuan
menteri dalam negeri dan menteri
dapat
tercapai
dari HAM baik.
hukum dan HAM nomor 20 tahun
Implementasi merupakan bentuk
2012 dan nomor 77 tahun 2012,
tindak
dalam keptusan bersama ini diatur
lanjut
Tujuan
dari
dengan atau
penerapan,
Implementasi
HAM
11
adalah :
HAM dalam peraturan daerah ,
Mengembangkan kondisi yang
Pasal 28 huruf I ayat (4) Undang-
kondusif bagi pelaksanaan HAM
Undang
sesuai
Indonesia Tahun 1945 menegaskan,
1945,
tentang bagaimana implementasi
dengan Pancasila, UUD dan Piagam
PBB serta
bahwa
Dasar
Negara
perlindungan,
Republik pemajuan,
Deklarasi Universal HAM.
penegakan, dan pemenuhan HAM
Meningkatkan
adalah tanggung jawab negara,
dan
penegakan
berkembangnya
perlindungan HAM
guna pribadi
terutama pemerintah. Pemerintah wajib
dan
bertanggung
jawab
untuk menghormati, melindungi, 10
. Ibid, hal 28 . Bazar Harahap, Hukum dan Hak Asasi Manusia, USU PRESS, Medan, 2004,hal. 48
memenuhi,
menegakkan,
dan
11
memajukan HAM yang juga diatur
dalam Undang-Undang Nomor 39
Daerah merupakan salah satu jenis
Tahun 1999 tentang HAM
Peraturan
peraturan
dan
perundang-undangan
yang
Perundang-undangan dimaksudkan
sebagai
dalam bidang HAM serta hukum
instrumen
internasional tentang HAM yang
menyelenggarakan
diterima
oleh
di daerah dalam rangka otonomi
Republik
Indonesia. Salah satu
upaya
Pemerintah
untuk
hukum
dalam
pemerintahan
daerah.
melaksanakan
Presiden Republik Indonesia
kewajiban tersebut adalah dengan
melalui Peraturan Presiden Nomor
melaksanakan ketentuan Pasal 72
23 Tahun 2011 tentang Rencana
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
Aksi
1999, yaitu melakukan langkah
Indonesia
implementasi yang efektif dalam
menugaskan Gubernur membentuk
bidang hukum, politik, ekonomi,
Panitia
sosial,
Bupati
budaya,
pertahanan
Nasional
HAM
(RANHAM)
Tahun RANHAM
/
2011-2014 Propinsi,
Walikota
dan
membentuk
keamanan negara, dan bidang lain.
Panitia RANHAM Kabupaten/Kota,
Langkah implementasi HAM
yang salah satu program utamanya
di bidang
peraturan perundang-
adalah Harmonisasi Rancangan dan
undangan
antara
dapat
Evaluasi
Peraturan Daerah. Agar
dilakukan
dalam
penyusunan
program
harmonisasi
peraturan
lain
perundang-undangan
dan
evaluasi
rancangan
peraturan
daerah
yang memuat nilai – nilai HAM,
dapat berlangsung dengan baik,
termasuk
produk hukum daerah.
maka diperlukan Parameter HAM
Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-
dalam pembentukan produk hukum
Undang
daerah.
Dasar
Negara
Republik
Secara produk
umum
Indonesia Tahun 1945 menegaskan,
pembentukan
bahwa
Pemerintahan
Daerah
daerah agar memperhatikan hal-
berhak
menetapkan
Peraturan
hal sebagai berikut :
hukum
12
Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 12
dan tugas pembantuan. Peraturan
. Lihat Surat Keputusan Bersama (SKB), Menteri Kehakiman dan HAM dengan Menteri
Non Diskriminasi Materi
strategis untuk menciptakan dan
muatan
produk
mewujudkan peraturan-perundang
hukum daerah tidak boleh bersifat
undangan yang materi muatannya
diskriminasi
bentuk
sensitif dan responsif gender yaitu
atau
melalui pengintegrasian perspektif
pengucilan yang langsung ataupun
gender dalam suatu produk hukum
tak
daerah dan/atau kebijakan teknis
dalam
pembatasan,
pelecehan,
langsung
didasarkan
pada
pembedaan manusia atas dasar
operasional
agama, suku, ras, etnik, kelompok,
kesejahteraan
golongan,
sebagaimana yang diidamkan oleh
status
sosial,
status
untuk
mewujudkan
dan
ketentraman
ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
masyarakat luas.
keyakinan politik, yang berakibat
parameter
pengurangan, penyimpangan, atau
Peraturan Pemerintah nomor 38
penghapusan
pengakuan,
Tahun 2007 tentang Pembagian
penggunaan
Urusan
pelaksanaan,
atau
HAM
Bahwa dalam mengacu
Pemerintahan
antara
HAM dan kebebasan dasar dalam
Pemerintah,
kehidupan baik individual maupun
Propinsi dan Pemerintah Daerah
kolektif
politik,
Sejalan dengan keputusan bersama
ekonomi, hukum, sosial, budaya
antara menteri hukum dan HAM
dan aspek kehidupan lainnya.
dan menteri dalam negeri nomor
Kesetaraan Gender
22 dan nomor 77 tahun 2012
dalam
bidang
Masalah mengupayakan hukum
daerah
Pemerintah
pada
Daerah
pokok
untuk
dimana diwajibkan kepada seluruh
substansi
produk
pemerintah daerah baik propinsi
termasuk
teknis
maupun kabupaten kota
untuk
kebijakan operasional yang sensitif
mempedomani ketentuan tersebut
dan responsif terhadap berbagai
ditas
persoalan
peraturan daerah. Sejalan dengan
dalam
masyarakat,
dalam
diantaranya persoalan kesenjangan
perkembangan
gender.
yang
Langkah
praktis
dan
kota
demikian
mengarah Dalam Negeri nomor 20 dan nomor 77 tahun 2012
pembentukan Palembang
pesat
kepada
yang kota
metropolitan maka sudah menjadi
suatu keharusan menjalankan roda
sampai dengan tahun 2015, maka
pemerintahan
didasarkan
hampi semua peraturan daerah
perundang-
yang dibentuk telah megatur dan
kepada
peraturan
undangan dalam
harus
yang
ada
pembentukan
daerah
(PERDA).
termasuk
mengimplementasikan
peraturan
didalamnya, hal tersebut dapat
Pembentukan
dilihat
dengan
hak-HAM
tidak
peraturan daerah kota Palembang
penolakan
dimulai
peraturan daerah kota Palembang
dari
pengusulan
atau
adanya
pembatalan
rancangan
peraturan
daerah
oleh kementerian dalam negeri
selanjutnya
disingkat
dengan
dalam tiga tahun terakhir ini,
berasal dari
karena setiap rancangan peraturan
pihak eksekutif yaitu dari walikota
daerah sebelum diberlakukan harus
Palembang,
dikonsultasikan
raperda yang dapat dan
Raperda
yang
terlebih
dahulu
berasal dari pihak legislative yakni
kepada kementerian dalam negeri
usul
inisiatif
Palembang,
DPRD
kota
melalui
berdasarkan
hasil
Selatan13
peninjauan langsung ke DPRD kota
Gubernur
Lebih
Sumatera
lanjut
Palembang dan Sekretariat daerah
Maherudin
kota Palembang,
Hukum Pemkot Palembang) dalam
ada
dalam
dari data yang
setiap
tahunnya
Peraturan daerah yang
berhasil
dibentuk dan diberlakukan
rata-
,SH
menurut
(kepala
bagian
pembentukan peraturan daerah , DPRD
dan
Palembang
pemerintah diharuskan
kota untuk
rata diatas 10 peraturan daerah
mempedomani keputusan bersama
berikut
peraturan
Palembang
dalam
daerah
kota
antara menteri dalam negeri dan
tiga
tahun
menteri hukum dan HAM nomor 22
terakhir : Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan daerah yang
dan
77
tahun
2012
tentang
pedoman pengaturan HAM dalam peraturan
daerah,
dan
dalam
dibuat oleh DPRD dan Pemerintah kota Palembang dalam tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010
13
. Wawancara dengan Maherudin, SH, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Palembang, tgl 26 Juli 2015
pembentukan
peraturan
daerah
khususnya mengenai Anggaran ,
2.
Peranan Dewan Perwakilan
Pendapatan dan Belanja Daerah
Rakyat Daerah (DPRD) Kota
(APBD) daerah harus mematuhi
Palembang
ketentuan
mengimplementasikan
bahwa
dalam
APBD
dalam HAM
harus dianggarkan minimal 20%
dalam Peraturan Daerah kota
anggaran
Palembang
untuk
bidang
kesehatan,dan
anggaran
Salah satu perubahan yang
pendidikan juga 20% dalam rangka
merupakan
hasil
memenuhi hak-hak konstitusional
reformasi
adalah
warga,
terhadap
sistem
pemerintahan
diimpelentasikan dalam peraturan
daerah,
sistem
pemerintahan
daerah
sejak
daerah pasca reformasi mengalami
tahun 2010. Implementasi HAM
babak baru yang lebih memberikan
dalam
kota
harapan bagi terwujudnya keadilan
dapat
dan pemerataan bagi masyarakat.
ketentuan kota
Palembang
peraturan
Palembang
ini
secara
daerah tegas
sudah
dari
gerakan perubahan
dilihat dalam peraturan daerah
Dengan diberlakukannya UU No. 22
nomor : 9 tahun 2012 tentang
dan
pemberian bantuan hukum gratis
Pemerintahan
kepada warga yang tidak mampu.
Perimbangan
Peraturan daerah kota Palembang
Pusat
tentang pemberian bantuan hukum
diganti dengan UU No. 32 dan 33
gratis telah dilaksanakan dalam
tahun
tiga tahun terakhir ini melalui
tersebut
telah
kerja
kekuasaan
baik
sama
dengan
Lembaga
25
dan
Bantuan Hukum Palembang (LBH-
maupun
Palembang)
kepada
Perguruan
dan Tinggi
beberapa baik
negeri
tahun
1999
tentang
Daerah Keuangan Daerah
2004.
dan antara
yang
telah
Undang-Undang melimpahkan secara
secara
administratif
daerah
menyelenggaran dengan
politik untuk
kewenangan
maupun swasta yang ada di kota
sesuai
prakarsa
dan
Palembang.
inisiatif masyarakat didaerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih
menjadi kewenangan pemerintah
kekuasaan
pusat
instrumen
antara
negeri,
lain
moneter
nasional,
agama,
keamanan,
dan
fiscal yudisial.
kewenangan
kita
luar
pertahanan,
dan
Pelimpahan yang
politik
namakan
itulah dengan
membutuhkan dan
instrumen
yang
paling tepat untuk mewujudkan perubahan
itu
sebagaimana
adalah
hukum
pendapat
Roscoe
Pouend Law is a tool of Social engineering.
Apabila
kita
“otonomi daerah”. Pelimpahan itu
menempatkan hukum sebagai alat
secara otomatis juga memindahkan
rekayasa sosial maka tak pelak
fokus politik ke daerah karena
akan
pusat
perundang-undangan pada posisi
kekuasaan
tidak
hanya
menepatkan
dimonopoli oleh pemerintah pusat
yang
seperti di era sentralisasi namun
mengatur tata kekuasaan maupun
telah
masyarakat . Dalam hal ini peranan
terdistribusi
Pelimpahan
ke
daerah.
kewenangan
itu
sangat
peraturan
penting
dalam
hukum tertulis di tingkat daerah
disertai pula dengan pemberian
atau
kekuasaan yang lebih besar bagi
penting.
Dewan
tertulis sebagai alat rekayasa sosial
Perwakilan
dalam
Rakyat/DPRD
menjalankan
Legislasi, Controling.
fungsi
Budgeting Karena
dan
diharapkan
Perda
menjadi
sangat
Penggunaan
hukum
nampaknya sudah menjadi ciri dari negara
hukum
sebagaimana
modern,
pendapat
dengan “Otonomi Daerah” Dewan
sosiologi
Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD
mengenai cirri-ciri hukum modern,
mampu
yaitu : Hukum modern terdiri dari
meningkatkan
peran
hukum
Marc
ahli
pembuatan peraturan daerah yang
berbagai
sesuai dengan kebutuhan hukum
diterapkan dengan cara yang tidak
masyarakat
berbeda-beda
di
daerah.
Namun
aturan
Galentar
demikian proses transisi menuju
Berlakunya
perilaku
teritirial
transparan, akuntabel
kekuasaan partisipatif dalam
yang dan
menjalankan
“pribadi”. modern
aturan
yang
dimana-mana.
aturan dan
itu
tidak
bersifat bersifat
Perundang-undangan bersifat
transaksional.
Hak-hak dan kewajiban diberikan
terhadap kinerja pihak eksekutif
secara berbanding menurut hasil-
atau pemerintah. Besarnya fungsi
hasil
berupa
dan kewenangan DPR ini, memiliki
kontrak-kontrak, kerugian-kerugian
niali yang sangat strategis bagi
dan lain-lain) antara pihak yang
usaha pemajuan HAM. Karena itu,
satu dengan pihak yang lainnya.
diperlukan sebuah upaya untuk
Sistem ini lebih bersifat teknis dan
memperkuat institusi DPRD ini,
kompleks.
bukan dalam soal kewenangan,
transaksi
(yang
Timbulah
para
perantara professional yang khusus
tetapi
menghubungi mahkamah dengan
Memperkuat kemampuan institusi
orang-orang
DPRD, termasuk pula badan-badan
yang
berhubungan
harus dengannya.
Pengacara-pengacara
perantara
kapasitasnya.
kelengkapan
dan
Dengan
anggotanya,
maka diharapkan mampu menolong
umum; Tugas membuat UU dan
dan
menerapkannya keadalam keadaan
penegakan
yang
Dalam kaitannya dengan hal itu,
bersifat
teknis
dan
memperkuat
demokrasi,
hukum,
setidaknya
fungsi pemerintahan lainnya. Ada
dimensi HAM yang paling penting
pemisah
dalam
eksekutif
dan
dipungkiri
bahwa
termasuk
legislative,
yudikatif. institusi
didalamnya
Sulit
penguatan
(1)
nilai-nilai
rigths
claim
HAM,
penting dan sangat berkontribusi
(3)
proteksi,
dan
(4) duty beares
Kontribusi tersebut tidak hanya melalui
pembentukan semata,
namun
(5) human rigths remedies.
proses
undang-undang juga
human
holder
realisasi pelaksanaan HAM (HAM). sebatas
DPRD prinsip
(2) standar HAM,
promosi,
dari
dan
merupakan sebuah institusi yang bagi
hal
14
yakni:
DPR DPR-D
proses
lima
HAM.
pejabatnya dibedakan dari fungsiantara
ada
dan
dalam
fungsinya melakukan pengawasan
14
. Elsam, Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penguatan HAM di Indonesia, Elsam ,Jakarta, 2009, hlm 48
Hal-hal inilah yang menjadi
tersedia
dalam
point penting dalam penguatan
assessment
juga
DPRD. Penguatan terkait dengan
untuk melakukan pemilihan isu
HAM ini juga harus masuk dalam
secara
fungsi, tugas dan mandat DPRD
diperoleh data dan gambaran yang
seperti yang diberikan konsitusi:
spesifisik
misalnya dalam proses pembuatan
seharusnya
undang-undang, fungsi pengawasan
landasan/pijakan dari keseluruhan
dan juga representasi. Selain itu,
pelaksanaan fungsi DPRD, termasuk
untuk memperkuat kinerja DPRD
di dalamnya fungsi legislasi dan
terkait dengan HAM, diperlukan
pengawasan, sehingga HAM harus
pula
evaluation,
menjadi mainstream pada setiap
asesement atau penilaian terhadap
produk legislasi DPRD dan pada
kinerja parleman. Asesement ini
setiap
dilakukan baik terhadap kinerja
pengawasan.
intitusi DPRD maupun terhadap
mengingat
kapasitas HAM intitusi DPRD. Untuk
produk legislasi DPRD dan jumlah
mengimplementasikan
itu,
kasus/peristiwa yang dimonitoring
assessment
oleh DPRD, penelitian ini hanya
monitoring,
telah
melakukan
terhadap
hal
pelaksanaan
fungsi
melakukan mengaharuskan
spesifisik,
guna
pula.
dapat
Karena
HAM
menjadi
penggunaan Dengan
fungsi demikian,
banyaknya
menggunakan
jumlah
beberapa
produk
legislasi dan pengawasan DPRD.
legislasi DPRD dan kasus yang
Melalui
penilaian
diawasi
pelaksaan
fungsi
pengawasan,
terhadap
legislasi
diharapkan
DPRD
sebagai
dan
penelitian,
tidak
dapat
pengkajian
terhadap
objek
melakukan seluruh
dibaca
responsivitas
DPRD
produk legislasi DPRD selama 2005-
terhadap
HAM,
dapat
2008, maupun seluruh pelaksaan
(performance)
fungsi pengawasan. Pemilihan ini
sehingga
mewakili kinerja
DPRD secara umum, sebab kedua
menggunakan
fungsi itulah yang intensitasnya
sampling.
paling
sampling merupakan salah satu
sering
dilakukan
DPRD.
Selain itu keterbatasan waktu yang
metode
metode Metode
sampling
purposive purposive
yang
dapat
digolongkan pada non-probalility
benar-benar memiliki kesetaraan
sampling, atau yang lebih dikenal
dan kesederajatan dan tidak ada
dengan istilah judgmental. Tata
dominasi
cara ini diterapkan agar peneliti
keduanya
benar-benar
kedalam
dapat
menjamin
salah
satu
diantara
.DPRD
ditempatkan
susunan
pemerintahan
bahwa unsur-unsur yang ditelitinya
daerah bersama kepala daerah,
masuk dalam sampel yang hendak
pola
ditariknya. Untuk itu ditetapkan
daerah
syarat-syarat tertentu yang harus
secara sub ordinat dalam arti tidak
dipenuhi dalam memilih unsur-
adanya posisi tawar DPRD terhadap
unsur
semua kebijakan yang diterbitkan
sampel.
Dalam
penyelenggaraan
sistem
kenegaraan,
oleh
hubungan dan
antara
DPRD
kepala
kepala
dilaksanakan
daerah,
sehingga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
eksistensi DPRD pada masa orde
(DPRD) ditetapkan sebagai salah
baru tidak lebih hanya sebagai
satu
stempel untuk melegalisasi setiap
unsur
penyelenggara
pemerintahan
Sebagaimana
program
dan
kegiatan
disebutkan pada Pasal 1 ayat (2)
diajukan
oleh
kepala
UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah
apalagi harus melakukan kontrol
penyelenggara urusan DPRD dalam
terhadap
sistem dan prinsip Negara Kesatuan
daerah. Setelah runtuhnya rezim
Republik
orde baru, DPRD yang ditetapkan
Indonesia
sebagaimana
jalannya
yang daerah,
pemerintah
dimaksudkan
dalam
Undang-
sebagai lembaga legislatif daerah
undang
Negara
Republik
dengan
menguatnya
Indonesia Tahun 194515. Kedudukan
fungsi
DPRD
DPRD
yang
kontrolnya terhadap pemerintah
diamanatkan oleh UU Nomor 32
daerah. Hal ini terlihat dimana
Tahun 2004 implikasinya adalah
kepala daerah memiliki kewajiban
antara kepala daerah dan DPRD
untuk
Dasar
sebagaimana
peran
terutama
dan
fungsi
menyampaikan
pertanggungjawaban kepada DPRD 15
. Majda El Mumtajds, Fungsi DPRD dalam Rangka Implementasi HAM di Daerah, PUSHAM UNIMED, Medan, 2012, hlm 58
setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan.
Ketentuan
tersebut
membuka
peluang
terjadinya
dalam
mengawasi
penolakan oleh DPRD yang dapat
pemerintahan
berujung
tercermin
pada
pemberhetian
upaya
(impeachment)
daerah
dengan
yang
pelaksanaan
fungsi pengawasan DPRD terhadap
terhadap Kepala Daerah. Dalam
pemerintah
perkembangannya,
selaku
supremasi
jalannya
daerah
(eksekutif
pelaksana
kebijakan).
DPRD atas Kepala Daerah tersebut
Dengan adanya pengawasan yang
ternyata menimbulkan instabilitasi
dilakukan
penyelenggaraan
pemerintah
daerah.
pemerintahan
Melihat
eksistensi
oleh
DPRD
daerah
terhadap tentunya
merupakan
cerminan
lembaga DPRD di era otonomi
terlaksananya mekanisme checks
daerah, maka sudah sepantasnya
and balances
DPRD dapat melaksanakan fungsi-
tata pemerintahan yang baik (good
fungsi yang dimilikinya secara lebih
governace) di daerah.16 Salah satu
optimal. Salah satu fungsi yang
ruang
dimiliki oleh DPRD adalah fungsi
pengawasan
pengawasan. Fungsi pengawasan
pengawasannya
DPRD terhadap pemerintah daerah
peraturan
merupakan hal yang sangat penting
dijelaskan pada Pasal 42 ayat (1)
untuk dioptimalkan.
huruf c Undang-undang Nomor 32
Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan
DPRD
terhadap
dalam pengelolaan
lingkup
dari DPRD
daerah,
fungsi adalah terhadap
sebagaimana
bahwa ruang lingkup pengawasan DPRD
meliputi
pengawasan
pemerintah daerah memiliki peran
terhadap pelaksanaan Perda dan
yang
peraturan
sangat
penting
pengembangan
demokrasi
dalam di
perundang-undangan
lainnya, peraturan kepala daerah,
Indonesia khususnya di daerah,
APBD,
karena bagaimanapun juga DPRD
daerah
adalah lembaga perwakilan rakyat
program pembangunan daerah, dan
yang
kerjasama internasional di daerah.
berada
di
daerah
untuk
kebijakan dalam
menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta
16
. Ibid , hlm 87
pemerintah melaksanakan
Mengingat bahwa Peraturan daerah
daerah
merupakan
rambu-rambu atau aturan yang
sebagai
kebijakan
produk
sekaligus
hukum
yang
tidak
boleh
lepas
dari
ada, yaitu Undang-undang nomor
tertinggi di tingkat daerah yang
32
dikeluarkan
pemerintahan daerah dan khusus
atas
inisiatif
maupun
eksekutif
cerminan
arah
DPRD
merupakan
penyelenggaraan
tahun
pembentukan harus
2004
tentang
peraturan
mengacu
daerah
kepada
surat
pemerintahan daerah maka sudah
keputusan bersama menteri dalam
sepantasnya setelah merumuskan
negeri dan menteri hukum dan
dan mengesahkan suatu peraturan
HAM nomor 20 dan 77 tahun 2012,
daerah,
harus
tentang
fungsi
pembentukan peraturan daerah.17
pengawasannya atas implementasi
Lebih jauh menurut Yudi Irawan,
peraturan daerah tersebut, apakah
DPRD mempunyai beberapa fungsi
sudah sesuai dengan aturan yang
antara lain fungsi legislasi sebagai
telah
tugas
maka
DPRD
melaksanakan
disepakati
apakah
sesuai
masyarakat dengan
bersama dengan
banyak.
hal
tersebut
dan
parameter
utama
HAM
DPRD,
dalam
kemudian
aspirasi
fungsi Bugeter, fungsi pengawasan,
Sejalan
melalui
fungsi
DPRD
dewan
peranan
DPRD
kota
inilah
,
Palembang
perwwakilan rakyat daerah (DPRD )
dalam mengimplimentasikan HAM
kota
dalam
Palembang
mempunyai
peraturan
daerah
peranan yang sama dengan DPRD
Palembang,
daerah
Legislasi yaitu fungsi Dewan untuk
lainnya
dalam
terutama
kota
mengimplimentasikan HAM sebagai
membuat
hak konstitusional warga dalam
undangan yang ada, demikian juga
peraturan daerah kota Palembang,
dengan
menurut
penganggaran
badan
Yudi
Irawan
legislasi
anggota
DPRD
kota
peraturan
fungsi
fungsi
Palembang selalu
perundang-
bugeter
atau
DPRD
kota
bersama-sama
Palembang, dalam pembentukan peraturan
daerah
di
kota
Palembang DPRD dan pemerintah
17
. Wawancara dengan Bp. Yudi Irawan, Anggota Badan legislasi DPRD Kota Palembang, tanggal 27 juni 2015
dengan pemerintah daerah kota
disebabkan oleh perilaku tidak adil
Palembang
HAM
dan diskriminatif atas dasar etnik,
untuk
ras, warna kulit, budaya, bahasa,
Daerah
agama, golongan, jenis kelamin,
sebagai
menjadikan parameter
pembentukan
Peraturan
kota Palembang18
dan status sosial lainnya.19
3.Pelaksanaan HAM yang diatur dalam
Peraturan
Daerah
Kota
Palembang
adil
dan
HAM
baik
yang
bersifat vertikal (dilakukan oleh
kehidupannya
negara terhadap warga negara)
berkembang
maupun horizontal (dilakukan oleh
dalam berbagai kehidupannya yang
antar warga negara), dan bahkan
aman,
sebagian
serta
menikmati
tidak
diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran
Setiap orang mempunyai hak untuk
Perilaku
tumbuh
dan
tenteram,
sejahtera.
Oleh
damai
pelanggaran
HAM
itulah
tersebut masuk dalam kategori
manusia sebagai ciptaan Tuhan
pelanggaran HAM yang berat (gross
Yang
violation of human rights). Selama
Maha
seperangkat
karena
dan
Esa hak
dikaruniai
yang
melekat
hampir
62
tahun
usia
bangsa
kepadanya yang wajib dihormati,
Indonesia, pelaksanaan pemajuan,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
perlindungan,
negara, hukum, Pemerintah dan
pemenuhan HAM masih jauh dari
setiap
harapan. Hal ini tercermin dari
orang
penghormatan
demi dan
untuk
perlindungan
berbagai
penegakan
kejadian
antara
dan
lain
harkat dan martabatnya sebagai
berupa penangkapan yang tidak
seorang manusia Akan tetapi, pada
sah,
kenyataannya
perkosaan,
sejarah
bangsa
penculikan,
penganiayaan, pembunuhan,
Indonesia telah mencatat berbagai
pembakaran dan lain sebagainya.
penderitaan,
Guna
kesenjangan
18
kesengsaraan sosial,
dan
membantu
masyarakat
yang
. Wawancara dengan Bp. Yudi Irawan, Anggota Badan Legislasi DPRD Kota Palembang, 27 Juni 2015
19
. Komnas HAM , Pedoman Pelaksanaan Monitoring Hak Asasi Manusia, KOMNAS HAM, Jakarta, 2008, hlm 12
korban pelanggaran HAM untuk
1.
memulihkan hak-haknya. Dalam sebelumnya bahwa
telah
secara
Belum
semua
hak
hak
konstitusional warga diatur
pembahasan
dalam peraturan daerah kota
diungkapkan
Palembang, kendatipun ada
yuridis
formal
usaha untuk memenuhi hak-
masalah HAM sebagian besar telah
hak tersebut dalam peraturan
diatur
daerah.
dalam peraturan
daerah
baik yang sifatnya khusus seperti
2.
Peranan
Dewan
Perwakilan
peraturan daerah tentang bantuan
Rakyat Daerah (DPRD) kota
hukum bagi masyarakat yang tidak
Palembang belum maksimal
mampu,
dalam mewujudkan hak –hak
pendidikan gratis, dana
pelayanan
kesehatan gratis
,
konstitusional warga dalam
maupun yang diatur secara umum
peraturan
seperti dalam penganggaran dalam
Palembang
APBD kota Palembang. Pelaksanaan
disebabkan karena kurangnya
peraturan daerah yang didalamnya
pemahaman
terkandung masalah HAM secara
DPRD kota Palembang tentang
umum sudah dilaksanakan dengan
hak-hak tersebut
baik, misalnya paraturan daerah
,
hal
kota tersebut
dari
anggota
Implementasi
hak
–hak
tentang pemberian bantuan hukum
konstitusional
warga
yang
gratis, selama ini sudah berjalan
diatur
dalam
peraturan
dengan
daerah
kota
Palembang
sangat
baik,
terutama
3.
daerah
setelah adanya kerjasama antara
antara lain bisa di lihat dari
Pemerintah
Perda
Kota
Palembang
pendidikan
gratis,
dengan Lembaga Bantuan Hukum
perda sekolah gratis, Perda
(LBH) kota Palembang dan dengan
tentang pemberian bantuan
Pengadilan
hukum
Palembang Penutup
Agama
kelas
IA
kepada
masyarakat
yang tidak mampu .
Daftar Pustaka
Abubakar
Busroh,
Nilai
dan
Berbagai Aspeknya Pengantar Study
Filsafat
Hukum,
Bratara, Jakarta, 1989. A.Masyur Effendi, Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. A. Prayitno,Et Al, Pendidikan kebangsaan,Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,Penerbit Universitas Trisakti,Jakarta, 2001. Abdul Manan, Demi Keadilan, catatan 15 tahun Elsam Memperjuangkan HAM, Penerbit Elsam 2008. Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia, Studi Sosio-Legal atas konstituante 19561959,Grafiti, Jakarta,1995. Adnan Buyung Nasution, Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, Dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII ,Denpasar,2003 _______, A.Patra M.Zein, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Kelompok Kerja Ake Arif, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006
Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya, Grasindo, Jakarta 2005. Allan McChesney, Memajukan dan Membela Hak - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Insist Press, 2003.
Allison Morris dan Warrant Young, Reforming Criminal Justice: The Potential of Restorative Justice, dalam Restorative Justice Philosophy to Practice, Edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publishing, Ltd, 2000. Baderin Mashood A, International Human Rights and Islamic law, Oxfords University Press,2003 Baehr Peter R., Human Rights Universality in Practise, Macmillan Press Ltd, London, 1999. Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945,FH.UII Press Yogyakarta,2004. -----------, Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia,Butir-Butir Pemikiran dalam rangka Purnabakti Prof.Dr.H.Rukmana Amanwinata,S.H.MH.Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,2009. -----------, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak
Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung 2001. Bassiouni, M.Cherif, Report of the Independent Expert on the Right to Restitution.Compensation. and Rehabilitation for Victims of Grave Violation of human Rights and Fundamental Freedoms, E/CN.4/1999/65, Geneva: office of the United nation High Commissioner of Human Rights. Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni Bandung,2000
Reformasi, Jakarta.
Busroh Moqaddas,.1992, pengembangan nasional, UII Yokyakarta.
Pers, Politik Hukum press.
Davidson Scott, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Grafiti Pers, 1992. Indriyanto Seno Adji, Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,1998.
Undang-Undang -
Boven Van Theo, Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi Dan Rehabilitasi, Elsam 2002.
-
Bazar Harahap & Nawaningsih HAM dan Hukumnya,PT.Pe cirindo,Jakarta, 2007
-
Bambang Sutiyoso, 2004, Aktualita Hukum dalam Era
Rajawali
-
-
Undang-Undang Dasar Amandenen 1945. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
