BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A.

Sejarah Penegakan HAM Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan

dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara defenif hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebasan kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sejarah perkembangan HAM dimulai bersamaan dengan ditandatanganinya Magna Charta (1215) Magna Charta ditandatangani oleh Raja John Lockland, yang didalamnya tentang jaminan-jaminan perlindungan kaum kemenangan para bangsawan dan gereja. 3magna charta selalu dipandang sebagai kemenangan para bangsawan atas Raja Inggris. Walaupun hanya kemenagan bagi kaum bangsawan atas kekuasaan absolute kerajaan inggris, hal ini dapat dikatakan sebagai langkah awal suatu kebebasan dan kemerdekaan seseorang. Pasal 21 Magna Charta menyebutkan bahwa : “Earls and barons shall be fined by their equal and only in proportion to the measure of the offence” 4 Yang artinya bahwa para pangeran dan baron akan dihukum (didenda) berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Selanjutnya pada pasal 40 ditegaskan bahwa tidak seseorangpun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan. 3

Scott Davidson, Hak-hak asasi manusia, 1994, Jakarta, Graffiti, hal.2 Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADANI, Jakarta, Tim ICCE, UIN, Kencana Pranada Media Group, Hal. 22 4

Kemudian dikenal adanya Petition Of Rights (1628) yang ditandatangani oleh Raja Carles I di Inggris. Dimana Raja Carles I sudah berhadapan dengan utusan yang duduk di parlemen (house of common). Petition of Rifghts adalah kemengan bagi pihak rakyat, maka terjalinlah jalinan antara hak-hak asasi manusia dengan demokrasi. Setelah Magna Charta pada tahun 1215 dan Petition of Rights pada tahun 1628, diikuti lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Bill of Rights timbul karena adanya Revolusi Gemilang (Glorius Revolution). Pada masa ini timbul pandangan (adagium) yang intinya bahwa manusia sama dimuka hukum (equality before law) 5. Asas persamaan ini harus dapat diwujudkan betapapun besarnya resiko yang dihadapi. Karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Bill of Rights yang menyatakan dirinya bukan sebagai deklarasi undangundang yang ada dan bukan merupakan undang-undang baru. Bill of Rights menundukkan monarki dibawah kekuasaan parlemen, dengan menyatakan bahwa kekuasaan raja untuk membekukan dan memberlakukan seperti yang diklaim raja adalah illegal. Bill of Rights juga melarang pemungutan pajak dan pemeliharaan tetap pasukan pada masa damai oleh raja tanpa persetujuan parlemen. Untuk mewujudkan hal diatas, maka lahirlah beberapa teori. Seperti teori kontrak social oleh J.J Reseau, teori trias politika oleh Montesquieu, teori hukum kodrati oleh John Locke, dan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan oleh Thomas Jafferson di Amerika Serikat. 6

5

Ibid, hal 203 Masyhur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional , 1994, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 35 6

Amerika Serikat yang dulunya merupakan koloni-koloni Inggris, melakukan pemberontakan di Amerika Utara pada paruh kedua abad ke XVIII (delapan belas). Pemberontakan ini dilakukan karena menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tiadanya wakil dalam parlemen Inggris. Para pemimpinpemimpin Amerika ini tidak melupakan pengalaman Revolusi Inggris dan juga berbagai filosofi dan teoritisnya yang membenarkan revolusi ini. Perkembangan pengakan HAM ini ditandai dengan munculnya The Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. 7 Dimana dipertegas lagi bahwa manusia adalah merdeka sejak didalam perut ibunya, sehingga tidak logis sesudah lahir ia harus dibelenggu. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 yang disusun oleh Thomas Jefferson mengungkapkan dengan kata-kata yang jelas dan tepat yaitu : 8 “We hold these truths to be self evident, that all man are equal, thet they are endowed by they creator with certain unalienable right, that among these are life libert, and the persuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted amnd men. Deriving their just power from the concent of the governed, that whenever uniform of government becomesdestructive of this ends. It is the rights of the people to alter or to abolish it an institu new government, laying its foundations on such principles and organizing its power insuch from, ass them shall seem most likely to effect safety and happiness. (Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini sudah dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa penciptaNya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa diantara hak-hak itu adalah hakhak untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan, bahwa untuk menjamin hakhak ini orang-orang mendirikan pemerintahan, yang memperoleh kekuasaannya yang benar berdasarkan persetujuan bersama, bahwa kapansaja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.

Sebulan sebelum deklarasi kemerdekaan diatas, telah lebih dulu lahir Deklarasi Hak Asasi Virginia (The Virginia Declaration) yang disusun oleh 7 8

Azyumardi Azra, Op.cit, hal 203 Deklarasi ini diproduksi dalam Ensiklopedia Brittania

George Mason. Yang mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spersifik dan harus dilindungi dari campur tangan Negara. Kebebasan ini mencakup antara lain yaitu kebebasan pers, kebebasan beribadat, dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabutnya kebebasan seseorang kecuali berdasarkan hukum setempat atau pertimbangan warga sesamanya. Para penyusun UUD Amerika Serikat yang terpengaruh oleh Deklarasi Virginia memasukkan perlindungan hak-hak diatas. Pada tahun 1791, Amerika Serikat mengadopsi Bill Of Rights melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. Beberapa amandemen ini dekenal olehh dunia yaitu Amandemen Pertama, Amandemen Keempat, dan Amandemen Kelima. Amandemen pertama yaitu melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat. Amandemen Keempat yaitu melindungi individu terhadap penggledahan dan penangkapan yang tidak beralasan. Dan Amandemen Kelima yaitu menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar. Ditahun 1789, lahir The French Declaration (Deklarasi Perancis) atau Declaration des Droit de I’homme et du citoyen yang lahir dari Revolusi Perancis.Revolusi ini mencerminkan teori kontrak social dari J.J. Rosseau dan teori trias politika dari Montesquieu. Pasal 2 Deklarasi perancis menyatakan bahwa sasaran setiap asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini adalah hak atas kebebasan (liberty), harta (property), keamanan (safety), dan perlawanan terhadap penindasan (sesistence to oppression). Pasal 4 juga menyatakan bahwa kebebasan berarti dapat melakukan apasaja yang tidak merugikan orang lain. Jadi pelaksanaan hak-hak kodrati manusia tidak dibatasi, kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hakhak yang sama bagi anggota masyarakat yang lain dan batas-batas ini hanya ditetapkan oleh Undang-Undang . Yang mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law. Yang menyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alas an yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam hal ini, berlaku prinsip presumption of innocent. Yang mengartikan bahwa orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht van dadings) yang menyatakan ia bersalah. Kemudian ada beberapa prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat (freedom of experisson),

prinsip untuk bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki (freedom of religion), dan perlindungan hak milik (the rights of property). Jadi, dalam French Declaration sudah tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun Negara hukum. Hak-hak dasar yang diatur sudah jelas adalah dasar dari suatu Hak Asasi Manusia, dimana aka nada pengembangan yang lebih lagi atas Hak-Hak Asasi Manusia. Perkembangan yang lebih signifikan lagi adalah dengan munculnya The Four Freedoms. Pada tanggal 6 Januari 1941, Presiden Rososevelt dari dari Amerika Serikat membuat suatu pernyataan akan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan The Four Freedoms yaitu : 9 1. The first freedom of speech and expression every where in the world. (Hak kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat dimanapun dia berada) 2. The second is freedom of every person to worship God in hids own way every where in the world. (Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beridah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukan) 3. The third is freedom from want which, translate into world terms, mean economic understandings which will secure to every nations a healty peacetime life for its inhabitants every where in the world. (Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha untuk mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. 4. The four of freedom from fear which, translated inti world terms, mean a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a throught fashion that no nation will any neighbor anywhere in the world.

9

Azyumardi Azra, Op.cit, hal 204

(Hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa atau Negara berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain. Pada tahun 1944, diadakan konferensi buruh internasional di Philadelphia yang kemudian menghasilkan Deklarasi Philadelphia. Isi dari konferensi ini yaitu tentang kebutuhan penting untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan social, perlindungan seluruh manusia apapun rasnya, kepercayaan, atau jenis kelaminnya. Memiliki hak untuk mengejar perkembangan material danspritual dengan bebas dan bermartabat, keamanan ekonomi, dann kesempatan yang sama. Setelah melewati berbagai revolusi dan begitu banyak deklarasi yang dinyatakan oleh beberapa Negara maupun melalui kenferensi internasional, maka kedudukan Hak Asasi Manusia menjadi sangat penting dan menentukan dalam kehidupan ini. Dapat dilihat bahwa tidak ada satupun manusia yang ingin dibelenggu maupun berada dibawah kekuasaan seseorang dengan cara paksa (diperbudak). Berdasarkan berbagai kejadian-kejadian di dunia terutama setelah apa yang dilakukan oleh Nazi, maka Negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa merasa bahwa Hak Asasi Manusia adalah bagian yang terpenting. Dalam pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Piagam PBB memang diakui tentang keberadaan HAM. Namun, perlu diadakan penyempurnaan terhadap apa yang diatur dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Langkah yang diperlukan ini dimenal dengan istilah Truman (Presiden AS) yang mengatakan perlunya disusun suatu Bill of Rights International, dalam waktu setahun setelah piagam PBB diberlakukan. Tugas menyusun Bill of Rights International (pernyataan tertulis yang memuat hak-hak terpenting warga Negara) itu diserahkan kepada komisi HAM (Commission Of Human Rights atau disebut CHR). 10 Yaitu komisi yang bernaung dari ECOSOC atau Economic and Social Council (Dewan Sosial dan Ekonomi PBB). Komisi ini terdiri atas wakil-wakil Negara, dimana diputuskan bahwa catalog HAM hendaknya berbentuk sebuah Resolusi Majelis Umum PBB. Inilah sejarah dan latar belakang lahirnya hak-hak asasi manusia manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ECOSOC kemudian membentuk Komisi Hak-Hak Asasi

10

http:www.UN.org/Economic and social/Commission of Human Rights.

Manusia atau CHR pada tahun 1946. 11 Komisi ini dipimpin oleh Eleanor Rosevelt dari Amerika Serikat dan berkedudukan di Jenewa. Selain Eleanor Rosevelt, ada beberapa contributor kunci dalam perumusan naskan Deklarasi se-Dunia. Mereka adalah Rene Cassin (Prancis), Charles Malik (Libanon), Peng Chun Chang (tiongkok), Hernan Santa Cruz (Chili), Alexandre Bogomolov dan Alexel Pavlov (Unisoviet), Lord Dukeston dan Geoffrey Wilson (Inggris), William Hudson (Austria), serta John Humphrey (Canada). 12 Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB menyetujui dan mengumumkan Deklarasi Universal Declaration of Human Rights di Palais de Chillot, Paris. Deklarasi sedunia ini sifatnya hanya mengikat secara moral dan etis seluruh anggota PBB, maka secara yuridis masih diperlukan perjanjian sebagai hasil keputusan PBB 13. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dimaksudkan sebagai suatu standar kemajuan bagi semua rakyat. Deklarasi Universal ini berisikan 30 (tiga puluh) pasal, dan menjelaskan hak-hak sipil, dan politik yang mendasar, hak ekonomi, social, dan kebudayaan yang fundamental, yang harus dinikmati oleh manusia di setiap Negara. Memang pernyataan umum atau Universal Declaration of Human Rights ini didak memiliki kekuatan sebagaimana perjanjuan dan konvensi yang harus dipatuhi oleh Negara yang menandatanganinya. Namun, Deklarasi Se-Dunia ini dianggap memiliki bobot hukum internasional karena telah diterima luas oleh Negara-negara. Banyak Negara-negara yang baru merdeka mengutip pernyataan umum ini dan memasukkan ketentuan-ketentuannya dalam hukum dan UndangUndang Dasar mereka. Seperti Indonesia yang memasukkan Piagam PBB yang merupakan awal lahirnya Deklarasi Se-Dunia ini kedalam Undang-Undang Dasar1945, yaitu pada alinea ke-IV (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terjadi karena Deklarasi Se-Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia dirancang pada saat sebagian besar bangsa-bangsa di wilayah Dunia Ketiga masih berada pada masa penjajahan. Kesempatan ini dipergunakan berbagai bangsa-bangsa yang dijajah untuk memperoleh kemerdekaan secara de jure. Deklarasi Se-Dunia ini memicu lahirnya berbagai perjanjian maupun konvensi mengenai Hak-Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 16 Desember 1966, melalui siding umum PBB menerima 2 (dua) konvenan dan 1 (satu) protocol 11

C.de.Rover.C,2000, Jakarta, To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM),PT. RajaGrafindo Persada, hal. 67 12 Setia Tunggal. Hadi, 2000, Jakarta, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Asasi Manusia, Haravindo, hal 33. 13 Ibid. hal v

opsional mengenai Hak Asasi Manusia. Kedua konvenan yang berkaitan dengan Deklarasi Se-Dunia berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi Negara yang meratifikasinya, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada pribadi manusia tentang hak (rights) dan kebebasan (freedom). 14 Kemudian pada tahun 1986, PBB mengakui bahwa hak mengembangkan diri (Rights of Devvelopment) adalah bagian dari Universal Declaration of Human Rights. Anggota PBB yang belum atau tidak meratifikasi konvenan ini tidak terikat untuk melaksanakannya, tetapi mempunyai tanggung jawab moral untuk menghormati pelaksanaannya. Program Hak-Hak Asasi Manusia PBB mempergunakan 3 (tiga) pendekatan dalam meningkatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. 3 (tiga) pendekatan itu adalah ; 15 1. Hukum-Pengembangan pernyataan dan konvensi. 2. Perlakuan-melalui prosedur sesuai dengan yang telah diatur dalam konvensi khusus atau resolusi-resolusi yang disetujui oleh badan-badan PBB. 3. Pendidikan sera Penerangan-pelaksanaan latihan dan pemberian nasihat, penyebarluasan perangkat hak-hak asasi manusia dan penerangan umum. Progaram Hak-Hak Asasi Manusia yang dibuat PBB membutuhkan kerjasama internasional terutama keikutsertaan para Negara-negara anggota PBB. Selain itu perangkat-perangkat hukum dalam skala nasional dan internasional, akan member pengaruh yang besar terhadap penegakan Hak Asasi Manusia. Sejak kelahirannya, PBB diseibukkan dengan dugaan pengaduan-pengaduan pelanggaran hak-hak dan kebebasan dasar. Sampai dengan tahunn 1967, PBB belum memberikan bentuk perhatian yang jelas atas pengaduan-pengaduan tersebut. Sebelum waktu yang disebutkan diatas, Komisi tentang Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa Komisi tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan berkaitan dengan pengaduan tentang hak asasi manusia. Pendapat ini disampaikan pada tahun 1947, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial di tahun 1959.

14 15

Ibid, hal. vii Ibid

Akhirnya Dewan Ekonomi dan Sosial memberikan kekuasaan kepada Komisi Hak Asasi Manusia dan subkomisinya melalui resolusi ECOSOC 1235 (XLII) pada tanggal 16 Juni 1967, yakni : 16 “menyelidiki informasi yang terkait dengan pelanggaran berat hak asasi manusia dan kebebasan dasar …yang tercantum di dalam pengaduan yang disebutkan….sesuai dengan …resolusi 728 F (XXVIII), 30 juli 1959”

Resolusi 728 F ECOSOC dimaksudkan untuk menyelaraskan praktik PBB berhadapan dengan pengaduan perorangan atas dakwaan pelanggaran Hak Asasi Manusia sampai dengan sekarang. Setelah itu Majelis Umum diminta untuk mengumpulkan semua pengaduan yang diterima dan mempersiapkan daftar rahasia mengenai pengaduan yang mengacu pada isu-isu hak manusia, yang utnuk selanjutnya dibagikan kepada para anggota Komisi Hak Asasi Manusia dan menyelidikinya. Padan tanggal 6 Juni 1967, ECOSOC menerima Resolusi 1235 (XLII), yang menyambut putusan Komisi Hak Asasi Manusia untuk memberikan pembahasan tahunan terhadap item yang berjudul “Persoalan pelanggran hak asasi dan kebebasan dasar manusia… disemua Negara..”. ECOSOC juga memutuskan bahwa dalam keadaan yang tepat dan setelah pembahasan yang cermat atas informasi yang diajukan kepadanya, Komisi Hak Asasi Manusia dapat membuat kajian menyeluruh tentang keadaan-keadaan yang menunjukkan pola pelanggaran hak asasi manusia \yang terus-menerus… dan laporan, dengan rekomendasi atas hal tersebut, kepada ECOSOC. 17 Kemudian pada tanggal 27 Mei 1970, ECOSOC melanjutkan menerima Resolusi 1503 (XLVIII) yang mendapat prosedur untuk menangani pengaduan yang berkaittan dengan pelanggaran hak asasi dan kebebasan dasar manusia. Resolusi memberikan kekuasaan pada Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas untuk mengangkat kelompok kerja yang dapat membahas semua pengaduan, termasuk jawaban pemerintah atas hal tersebut, yang diterima oleh Mejelis Umum berdasarkan resolusi ECOSOC 728 F (XXVIII) 30 Juli 1959 dengan maksud untuk mendapatkan perhatian Sub Kimisi Pengaduan tersebut… yang tampaknya untuk menyatakan polat tetap pelanggaran atas hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia di dalam acuan Sub Komisi. 18 Semua tindakan yang dipertimbangkan dalam penerapan Resolusi ECOSOC 1503 (XLVIII) oleh Sub Komisi harus bersifat rahasia sampai suatu

16

C.de Rover, op.cit, hal 74 Ibid, hal 75 18 Ibid, hal 76 17

saat Komisi dapat memutuskan untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial. 19. Resolusi 1235 (XLII) memberikan Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) kekuasaan untuk menyelidiki informasi yang berkaitan dengan pelanggaran berat hak asasi dan kebebasan dasar manusia bagi semua Negara. 20 CHR telah mengembangkan 2 (dua) macam praktik untuk penyelidikan, yang digolongkan sebagai berikut : 1. Country-specific 2. Thematic Untuk prosedur Country-Specific, CHR akan mengangkat sebuah Country Rapporteur. Yaitu dalam bentuk reporter khusu, wakil khusus, kelompok kerja, para ahli, atau utusan khusus, yang bertugas mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di Negara tertentu. Country Rapporteur ini selanjutnya mempersiapkan laporan tahunan kepada CHR atau Majelis Umum jika diminta. Biasanya Negara yang diselidiki akan memberikan akses kepada rapporteur tersebut. Dan ada juga kasus diminta demikian ditolak dan rapporteur terpaksan mendasarkan informasinya pada sumber luar saja. 21 Dan Thematic procedures, CHR mempunyai waktu

yang cukup untuk

mengankat kelompok kerja, reporter khusus, dan wakil-wakil khusus, sehingga memungkinkan mereka mencari dan menerima informasi pelanggaran hak asasi manusia dengan sifat khusus diseluruh dunia. 22 Tujuan dari Thematic procedures adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu atau praktek-praktek tertentu yang melanggar hak asasi dan bekerja untuk penyelesaiannya.

19

ibid Ibid, hal 71 21 Ibid, hal. 77 22 ibid 20

Pada tahun 1985, Dewan Ekonomi dan Sosial memutuskan membentuk Komite untuk hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan. 23 Komite ini terdiri atas 18 (delapan belas) orang ahli. Komite ini mempertimbangkan laporan nasional dari Negara-negara penandatangan perjanjian internasional tentang Hak-hakk Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan, yang wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada ECOSOC tentang tindakan yang telah dilakukan Negara itu masing-masing dan kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan pelaksanaan hak yang termaktub didalamnya. 24 Pada tahun 1989, Majelis Umum PBB menyetujui suatu protocol tambahan menyangkut larangan menggunakan hukuman mati. 25 Semua Negara yang menandatangani protocol tambahan ini terikat tidak menjalankan hukuman mati. Pada tahun 1993, hanya 14 (empat belas) Negara yang telah menyetujui protocol tambahan ini. Aksi penegakan Hak Asasi Manusia tidak hanya dilakukan oleh organ dari ECOSOC saja. Komite Hak Asasi Manusia (berbeda dengan Komisi Hak Asasi Manusia PBB). Dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tentang hak sipil dan hak politik 26. Komite ini terdiri atas 18 (delapan belas) orang yang bermoral tinggi dan memiliki kemampuan yang diakui dalam bidang-bidang hak asasi manusia. Mereka diangkat oleh pemerintah, yang bertindak sebagai pribadi, walaupun beberapa angota adalah bekas duta besar atau duta besar yang masih bertugas.

23

PeterR.Baehr, 1998, Jakarta, Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri, Yayasan Obor Indonesia, hal. 71 24 Ibid. 25 Ibid. 26 Flinterman.Cees, 1990.Westport and London, Human Rights in Pluralist World : Individuals and Collectivities. Meckler, hal \. 75-82

Komite ini biasanya menyelenggarakan pertemuan 3 (tiga) kali dalam setahun. Negara penandatangan perjanjiant tersebut harus mengirimkan laporan berkala kepada komite ini tentang kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan hak tersebut. 27 Pada musim panas 1993 ada 120 (seratus dua puluh) Negara yang meratifikasi atau menyetujui perjanjian tentang Hak Sipil dan Hak Politik. Meskipun tidak dilarang dalam perjanjian ini, hukuman mati tida boleh dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau kepada perempuan yang sedang mengandung. Hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai salah satu landasan dasar yang penting dalam kehidupan, dan hal ini tidak dapat ditolak oleh siapapun. Sehingga wajar jika Hak Asasi Manusia memiliki sejarah yang panjang, serta akan mengalami pembaharuan dari masa ke masa.

B.

Pengertian Tentang HAM Pengertian

tentang

HAM

adalah

dasar

agar

dapat

terlaksananya

penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan seseorang, dalam batas-batas yang tidak menyebabkan kerugian maupun penderitaan pada individu lainnya. Pemahaman akan pengertian HAM memberikan kita cara bagaimana hukum Hak Asasi Manusia itu dapat diterapkan dalam dunia nyata. Bukan hanya sekedar tulisan-tulisan di atas kertas saja. Penulis menyadari akan hal ini. Pengertian tentang Hak Asasi Manusia telah mengalami proses yang begitu lama. Dimulai dari Magna Charta pada tahun 1215, hingga pada masa sekarang. Pembahasan mengenai HAM sangat dipengaruhi oleh pandanganpandangan filosofis. Penjelasan pokok-pokok falsafah HAM adalah amat 27

Peter R.Baehr, op.cit, hal. 70

kompleks. Pembahasan-pembahasan mengenai HAM timbul dari 3 (tiga) orientasi umum filosofis, yakni. 28 1. Konservatisme Konservatisme merupakan pemahaman bahwa HAM adalah hak akan persamaan materil terutama bagi kelas pekerja maupun hak kelompok warga Negara akan kesejahteraan yang didasarkan atas persamaan nikmat materil. 2.

Liberalisme Liberalism merupakan pemahaman hak atas persamaan materil dan kebebasan politik bagi individu maupun hak akan persamaan akan kebebasan bagi individu.

3.

Komunalisme Komunalisme adalah pandangan yang menitikberatkan hak-hak pada pihak yang paling kuat saja maupun ketidaksamaan hak.

Plato yang merupakan sumber sudut pandangan bagi konservatisme klasik dalam buku Politeia-nya menyatakan bahwa HAM tidaklah sama, sehingga juga tidak ada persamaan kebebasan dan tentu saja tidak perlu usahau untuk menciptakan kondisi-kondisi materil yang sama. 29 Secara defenitif unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 30 1. Pemilik hak 2. Ruang lingkup penerapan hak 3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak

28

David.P.forsythe, 1993, Bandung, Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia, Angkasa edisi ketiga. 29 George Sabine, 1963, London, A History of Political Theory, London Press. Hal.80 30 Azyumardi Azra, op.cit, hal 199

Ketiga unsur diatas menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normative yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan lembaga Negara. 31 Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan oleh seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Hak Asasi Manusia adalah hak hukum yang dmiliki orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya-miskin atau laki-laki perempuan. 32 Revolusi Prancis dengan Declaration des Droit De I’homme et du Citoyen 1789 menyatakan HAM adalah kebahagiaan yang sejati yang harus dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari hak-hak manusia yang suci, tidak dapat dicabut, dan kodrati. Dama Piagam PBB, ditekankan dengan jelas mengenai Hak Asasi Manusia. Selama perancangan Piagam PBB, ada diskusi hebat mengenai seberapa banyak Hak Asasi Manusia sungguh-sungguh akan dinyatakan dan Dalam bentuk apa. 33 Pada akhirnya pasal 1 Piagam PBB berbunyi : 34 “Tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah : Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional…Untuk memajukan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-malasah internasional dibidang ekonomi, social, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, atau agama…”

31

Ibid C. de Roder, op.cit, hal 47. 33 Ibid hal 53 34 Ibid hal. 54 32

Dimasukkannya Hak Asasi Manusia kedalam pasal 1 piagam PBB, organisasi multinegara ini menginginkan masyarakat internasional dan Negaranegara akan pengertian Hak Asasi Manusia, bahwa pemahaman akan pengertian HAM merupakan suatu landasan yang dapat memecahkan masalah-masalah di bidang ekonomi, social dan budaya. Lebih jelas dalam pasal 55 dan 56 Piagam, menetapkan kewajiban Hak Asasi Manusia yang pokok dari semua Negara-negara anggota PBB. 35 Pasal 55 berbunyi sebagai berikut : “Dengan mengingat pembuatan kondisi kesetabilan dan kemakmuran yang diperlukan bagi perdamaian dan hubungan bersahabat di antara Negara-negara yang didasarkan atas penghormatan terhadap prinsip kesamaan hak dann penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggalakkann : a) Standar hidup yang lebih tinggi, pekerjaan penuh (full employment), kondisi ekonomi dan kemajuan serta perkembangan social. b) Pemecahan masalah-masalah ekonomi, social dan kesehatan internasional dan masalah-masalah terkait lainnya; budaya internasional dan kerja sama pendidikan dan; c) Penghormatan unibersal dan pematuhan hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia bagi semua tanpa ada perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Prinsip Hak Asasi Manusia yang digalakkan oleh PBB merupakan suatu keinginan yang telah didiskusikan pada saat perancangan Piagam PBB. Bahwa dibutuhkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia agar tujuan dari piagam ini dapat terlaksana. Dalam hal ini disebutkan dalam pasal 56, yaitu : “Semua anggota berjanji pada diri mereka untuk melakukan tindakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam bekerja sama dengan organisasi untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam pasal 55”.

35

Ibid, hal. 54

Pengertian tentang Hak Asasi Manusia dalam Piagam PBB ini, selanjutnya mengalami penjabaran lebih luas lagi pada Deklarasi Se-Dunia tentang hak-hak asasi manusia (The Universal Declaration of Human Rights PBB, 1948). Dalam mukadimah Deklarasi Se-Dunia BB menjelaskan lebih lanjut pengertian mengenai Hak Asasi Manusia yaitu : -

Bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

-

Bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati manusia, dan terbentuklah suatu dunia dimana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cirta-cita yang tertinggi dari rakyat jelata.

-

Bahwa persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.

-

Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam Piagam Kepercayaan mereka akan hak-hak dasar manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia dan aka hakhak yang sama dari laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan akan memajukan kemajuan social dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang luas.

-

Bahwa Negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan yang benar dari janji ini.

Isi Mukadimah Deklarasi Se-Dunia ini, Majelis Umum PBB menekankan lebih jelas lagi pada Negara-negara anggota yang telah menyetujui deklarasi ini pengertian tentang Hak Asasi Manusia. Dan bahwa pengertian bersama terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasab ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan yang benar dari janji ini. Deklarasi Se-Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 ini berisikan 30 (tiga puluh) pasal yang memuat tentang pengertian dari hak-hak asasi dan kebebasan dasar. Dimana tidak ada pembedaan antara laki-laki dengan perempuan, kebangsaan atau kewarganegaraan yang dimiliki, maupun agamanya. Pengertian hak-hak asasi manusia yang penting yang dimuat dalam deklarasi SeDunia adalah sebagai berikut : 36 -

Hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi (pasal 3);

-

Larangan perbudakan (pasal 4);

-

Larangan penganiayaan (pasal 5)

-

Larangan penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenangwenang (pasal 9);

-

Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (pasal 10)

-

Hak atas kebebasan (pasal 13);

-

Hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani, dan beragama (pasal 18)

-

Hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran (pasal 19)

-

Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20)

-

Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (pasal 21);

Deklarasi Se-Dunia juga memberikan pengertian bahwa Hak Asasi Manusia juga menyangkut tentang hak social dan ekonomi yang penting, yakni: -

Hak atas pekerjaan (pasal 23);

36

Peter R. Baehr, op.cit hal.6-7

-

Hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan kesehatan (pasal 25)

-

Hak atas pendidikan (pasal 26)

Pengertian tentang hak-hak asasi manusia yang disebutkan diatas, kemudian diuraikan dalam 2 (dua) perjanjian internasional yang mempeunyai kekuatan hukum yang mmengikat dan disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahu 1966. 37 Kedua perjanjian tersebut adalah : 1. Perjanjian internasional tentang Hak Sipil dan hak Politik; 2. Perjanjian internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan. Yang menjadi perbedaan 2 (dua) perjanjian internasional diatas dengan Deklarasi Se-Dunia, yaitu 2 (dua) perjanjian internasional tersebut tidak memuat hak untuk mendapatkan suaka, hak atas kebangsaan, dan hak atas harta benda. John Locke menyatakan bahwa individu dikarunia oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan dan atau dicabut oleh Negara. 38 Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. 39 Jan Materson dari Komisi HAM PBB dalam Teaching Human Rights, United Nations, menegaskan bahwa : 40 “Human Rights could be generally defined as those rights are inherent in our nature and which can not live as human being” (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).

Hak asasi, Hak Asasi Manusia, atau hak dasar, adalah sebutan yang diberikan kepada elementer yang dipandang mutlak perlu bagi perkembangan

37

Ibid , hal. 7 John Locke, 1946, The Second Tretise Of Civil Government and A Letter Concerning Toleration, Oxford, Balacwell, hal. 46. 39 Azyumardi Azra, op.cit, hal. 200 40 Ibid, hal 200 38

incividu. 41 Demikian bunyin awal memorandum Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri, yang diumumkan oleh kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda. Dengan mengumumkan memorandum tersebut, Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda telah menjalankan upaya yang patut dihargai yaitu menjelaskan pendapatnya mengenai hak asasi manusia. Kementerian itu memberikan tekanan pada hak individu. 42 Filosof politik Maurice Cranston, mengatakan Hak-hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat. 43 Setelah menyelusuri konsep pengertian Hak Asasi Manusia secara internasional, baik melalui piagam maupun Deklarasi Se-Dunia yang diumumkan PBB dan pengertian Hak Asasi Manusia menurut perseorangan. Akan ditelusuri lebih lagi mengenai pengertian Hak Asasi Manusia dalam skala nasional. Dalam konsep Hak Asasi Manusia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ditempatkan dalam keseluruhan harkat dan martabatnya dengan kesadaran mengemban kodrat sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk social yang dikarunia hak, kebebasan, dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat harus diwujudkan keselarasan hubungan, yakni : 44 -

Antar manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa;

-

Antara manusia dengan manusia;

-

Antara manusia dengan masyarakat dan Negara;

-

Antara manusia dengan lingkungan;

-

Antara manusia dalam hubungan antar bangsa.

Konsep dan pengertian hak asasi memberikan criteria sebagai hak asasi dan kewajiban manusia dimuat secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia sebagai suatu rangkaian naskah yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945.

41

Ministey of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, Human Rights and Foreign Policy, memorandum disajikan pada Lower House of the State of the Kingdom of the Netherlands pada 3 Mei 1979 oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Kerja Sama Pembangunan, (versi Bahasa Inggris), hal.15. 42 Peter R. Baehr, op.cit, hal 3. 43 Ibid hal. 3 44

Issanuddin, 1994, Medan, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Menyongsong PJP II, Fakultas Hukum USU, hal. 9

Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Apa yang disebutkan dalam alinea pertama UUD 1945 Republik Indonesia menunjukkan adanya pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan bagi suatu bangsa untuk menentuka nasibnya sendiri serta bebas untuk membentuk negaranya sendiri. Kebebasan hak bagi suatu bangsa untuk menentukan nasib dan negaranya sendiri, merupakan perkembangan terhadap pengertian Hak Asasi Manusia. Pengertian ini dikuatkan dengan Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada Negara-negara dan bangsa-bangsa colonial. Deklarasi yang dikemukaan diatas telah diterima oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 1513 (XV) pada tanggal 14 Desember 1960. Delapan Puluh Negara menyetujui resolusi ini dan tidak ada yang menentangnya. Tetapi terdapat 9 (Sembilan) Negara yang abstain, yaitu Portugal, Spanyol, Uni Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Belgia, Republik Dinamika, dan Prancis. Deklarasi ini merupakan perkembangan normative dalam bidang Hak Asasi Manusia dan hak kelompok-kelompok Nasional. Dan terutama menentukan nasib sendiri. Pada alinega Ketiga Pembuakaan UUD 1945 Indonesia, diakui adanya kehidupan bangsa yang bebas. Alinea keempat memuat tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam bidang social, politik, ekonomi, dan pendidikan. Apa yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, merupakan konsep dasar dan pengertian Hak Asasi Manusia. A.Gunawan Setiardjo memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi dang menentang ke-Universalan HAM berarti memerangi dan menentang HAM. 45 Sedangkan Darwints Prints, memberikan rumusan Hak

Asasi Manusia

sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Ia merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, dengan memberikan

45

A. Gunawan Setiadjo, 1993, Yogyakarta, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, hal. 71

manusia kemampuan membeddakan yang baik dengan yang buruk (akal budi). Akal budi membimbing manusia menjalankan kehidupannya. 46 Dalam pasa 1 (satu) Undang-Undang No. 26 tahun 2000 memberikan pengertian, bahwa Hak Asasi Manusia sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugrahNya yang wajib dijunjung tinggi, dann dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat kemanusiaan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian Hak Asasi Manusia yang sama seperti apa disebutkan pada pasal 1 (satu) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Bagir Manan membagi Hak Asasi Manusia pada beberapa kategori yaitu: 47 1. Hak sipil; 2. Hak Politik; 3. Hak Ekonomi; 4. Hak Sosial Budaya. Hak sipil terdiri dari hak perlakuan yang sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok annggota masyarakat tertentu, hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan hak menyampaikan pendapat dimuka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan social, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan, dan hak pembangunan berkelanjutan.

46

Darwin Prints, 2001, Bandung, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, Citra Aditiya bakti, hal. 8 47 Azyumardi Azra, op.cit, hal 214

Hak social budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman. Sementara itu, Baharuddin Lopa membagi HAM dalam beberapa jenis yaitu: 48 -

Hak persamaan dan kebebasan,

-

Hak hidup,

-

Hak memperoleh perlindungan,

-

Hak penghormatan pribadi,

-

Hak menikah dan berkeluarga,

-

Hak wanita sederajat dengan pria,

-

Hak anak dari orang tua,

-

Hak memperoleh pendidikan,

-

Hak kebebasan memilih agama,

-

Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka,

-

Hak untuk bekerja,

-

Hak memperoleh kesempatan yang sama,

-

Hak milik pribadi,

-

Hak menikmati hasil/produk,

-

Hak tahanan dan narapidan.

Apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan dan Baharuddin Lopa, merupakan penjabaran yang luas dari pengertian akan bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia. Pemikiran Hak Asasi Manusia terus berlangsung dalam rangka mencari rumusan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan konteks ruang dan jamannya. Secara garis besar, perkembangan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia dibagi pada 4 (empat) generasi. 49 Generasi pertama berpendapat bahwa pengertian Hak Asasi Manusia hanya berpusat pada bidang hukum dan politik, focus pemikiran Hak Asasi Manusia 48 49

Ibid, hal.214. Ibid, hal 204

generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak da situasi perang dunia ke-dua totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Generasi kedua pemikiran Hak Asasi Manusia tidak saja menurut hak yuridis saja, melainkan juga hak-hak social, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran Hak Asasi Manusia generasi kedua menunjukkkan perluasan pengertian konsep dann cakupan hak asasi. Selanjutnya lahir generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran Hak Asasi Manusia generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya suatu kesatuan antara hak ekonomi, social, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (The Rights of Development) sebagai istilah yang diberikan oleh International Comission of justice 50. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran Hak Asasi Manusia generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat yang lainnya dilanggar. 51 Kalaupun pembangunan tetap dipertahankan, maka pembangunan tersebut haruslah berpihak kepada rakyat dan diarahkan kepada redistribusi kekayaan nasional serta retribusi sumber-sumber daya social, ekonomi, politik, hukum, dan budaya secara merata. Keadilan dan pemenuhan hak asasi dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Generasi keempat, lahir setelah banyaknya dampak negative yang ditimbulkan dari pemikiran HAM generasi ketiga. Generasi keempat yang mengkritik peranan negaya yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan kelompok elit. Pemikiran HAM generasi ke empat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut Declaration of The Basic of Asia People dan Government. 52 Deklarasi ini lebih maju dari rumusan HAM generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan structural tetapi juga berpihak pada terciptanya tatanan social yang berkeadilan. Selain itu deklarasi ini juga berbicara tentang kewajiban asasi,

50

Ibid, hal. 205 Ibid, hal. 205 52 bid, hal. 205 51

bukan hanya hak asasi. Dan hal ini secara positif mengukuhkan keharusan imperative dari Negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. 53 Penulis berkesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dan kebebasan universal yang didapatkan secara kodrati dalam batas tidak menimbulkan kerugian pada orang lain dan juga telah melaksanakan kewajiban asasinya sebagai warga dari suatu Negara maupun sebagai bagian dari masyarakat internasional. Dimana hak-hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Prinsip-prinsip mendasar yang melandasi hukum hak asasi manusia modern telah ada sepanjang sejarah dalam mencari pengertian yang menyeluruh dan universal. Namun, sampai saat ini masyarakat internasional tidak menyadari perlunya mengembangkan standart-standart ,minimum hak asasi manusia bagi perlakuan warga Negara oleh para pemerintah masing-masing negaranya. Dengan menelusuri pengertian HAM sepanjang sejarah dan mengikuti perkembangan pemikiran akan pengertian HAM, akan membantu pelaksanaan HAM itu sendiri didalam bermasyarakat maupun berwarga Negara. Pemahaman pengertian tentang HAM dapat memberikan defenisi umum bagaimana sebenarnya hak-hak asasi dan kebebasan, juga memberikan perlindungan kepada setiap manusia. Yang mana disaat manusia itu melakukan kewajiban asasinya, ia berhak mandapatkan hak asasinya sebagai manusia.

C.

Pengertian Pelanggaran HAM Berat Dan Ringan Dalam memahami pengertian tentang Hak Asasi Manusia

dan melihat

bentuk-bentuk yang lahir dari pengertian itu, maka kita dapat mengkategorikan hal yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut ketentuan peraturan nasional maupun peraturan internasional. Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi demi keharmonisan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 54

53 54

Ibid, hal. 206 Darwint Prinst, op.cit, hal 67

Garis miring pada dilindungi dan perlindungan diatas, merupakan penekanan yang jelas bahwa Hak Asasi Manusia itu harus dijaga dan dihormati. Dan bahwa setiap kejahatan yang terjadi diatasnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia ialah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dana atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar., berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hal ini undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 55 Dengan demikian pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi Negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu maupun kelompok lainnya tanpa ada dasar atau alas an yuridis dan alas an rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dikelompokkan pada 2 (dua) bentuk : 56 1. Pelanggaran HAM berat, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi Kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan.

55 56

Azyumardi Azra, op.cit, hal. 227 Ibid, hal. 228

Pelanggaran Hak Asasi Manusia biasa adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya, selain dua bentuk kejahatan diatas. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alas an lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang

menurut hukum internasional, penghilangan secara paksa, dan kejahatan apartheid. 57 Mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kategori berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif , diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : 58 “Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebassan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Di Indonesia, hal yang pernah terjadi tentang kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat tertanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Hal ini dikarenakan dengan terjadinya pengrusakan, penganiayaan, atau penembakan yang dilakukan oleh aparat militer maupun kelompok sipil. 59 Bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat keamanan, yakni: 60 1. Penangkapan dan penahanan oleh aparat keamanan tidak disertai dengan surat yang sah; 2. Adanya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi seperti pemukulan, diestrum, dan tidak diberitahukan kondisinya kepada keluarga; 3. Adanya kuburan massal tanpa diberitahukan kepada keluarga korban.

57

Ibid, hal. 228 Ibid, hal 229 59 Dahana Putra, 2003, Rekonsiliasi sebagai upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok, Jurnal Pemasyarakatan HAM Vol. II, hal.19 60 Ibid, hal. 20 58

Sedangkan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dilakukan oleh masyarakat sipil yakni : 1. Dibakarnya Apotik Tanjung milik keluarga Tan Kio Liem yang mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 9 (Sembilan orang). 2. Dibakarnya 2 (dua) buah rumah dan 14 (empat belas) took. 3. Dirusaknya 2 (dua) tempat ibadah (gereja). Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan baik oleh aparat keamanan maupun masyarakat sipil, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 dan dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 tentang Pengadilan HAM AdHoc. Pada tanggal 11 Desember 1946, Majelis Umum PBB dalam resolusi 96 (1) telah membuat konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genoside). Dan menyebutkan bahwa genosida adalah merupakan kejahatan menurut hukum internasional, bertentangan dengan jiwa dan tujuan-tujuan PBB, dan dikutuk oleh dunia yang beradap. 61 Perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah mengenai pembedaan ras. Ini diatur dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Perbedaan Ras pada tahun 1965. 62 Perbuatan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang keji, tidak manusiawi, atau menurunkan martabat manusia, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perbuatan ini dimuat dalam Konvensi Pelarangan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Keji, tidak Manusiawi, atau Menurunkan Martabat Manuisa, yang disetujui pada tahun 1984 dan mulai berlaku pada tahun 1987. 63 Sebelumnya Konvensi Jenewa pada tahun 1949 juga telah memuat bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar HAM, Yakni : 64 -

Pembunuhan yang disengaja

-

Penyiksaan atau pembantaian yang tidak manusiawi

-

Pengusiran terhadap orang-orang yang dilindungi

61

Setia Tunggal.Hadi, op.cit, hal. 83 Peter R. Baehr, op. cit, hal. 18 63 Ibid, hal. 18 64 Malcom Shaw, 1997, United Kingdom, International Law, Cambridge University Press, hal. 471 62

-

Agresi

Bentuk kejahatan diatas ditambah lagi di dalam Protokol tahun 1997 dari Konvensi Jenewa 1949, Yaitu, yaitu penyelenggaraan terhadap penduduk sipil. Sementara pelanggaran HAM menurut ketentuan internasional, yang lain dan terbaru adalah statute Roma tahun 1998. Dimana konferensi diplomatic ini menghasilkan Mahkamah Pidana Internasional. Pelanggaran HAM menurut Statuta Romo ada 4 (empat), yakni : 65 1. Genosida 2. Kejahatan tentang kemanusiaan 3. Kejahatan Perang 4. Agra Empat bentuk pelanggaran HAM diatas, masuk dalam pelanggaran HAM berat dan paling serius yang menjadi perhatian intenasional. Bentuk perhatian lain yang terkait dengan politik luar negeri dan dapat disebutkan sebagai pelanggarran terhadap HAM adalah Apartheid. Kejahatan Apartheid pernah terjadi di Afrika Selatan. Apartheid adalah tindakan yang diambil pemerintah atau perbuatan-perbuatan yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan dengan melanggar batas-batas hak-hak asasi manusia, berdalih untuk kepentingan serta urusan dalam negeri sendiri. Setelah pembunuhan ratusan rakyat di perkampungan kulit hitam Soweto pada tahun 1979. 66 Dewan keamanan PBB mengutuk pemerintah Afrika Selatan dan mendesak agar pemerintahan Negara itu mengakhiri apartheid karena mengancam perdamaian. Dalam kaitan dengan Apartheid di Afrika Selatan, ada pemikiran yang lebih dalam lagi. Bahwa semua Negara secara hukum terikat pada kewajiban-kewajiban yang lebih tinggi daripada hanya sekedar menahan diri dari campur tangan dalam urusan dalam negeri orang lain. 67

65

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Mei 2000, STATUTA ROMA (Mahkamah Pidana Internasional), ELSAM, hal.3 66 67

Peter. R. Baehr, op.cit, hal. 44 Ibid. hal. 45

Pemikiran ini dikemukakan R.J. Vincent Sebagai berikut : 68 “Jika suatu Negara berperilaku sedemikian rupa sehingga sangat menginjak-injak hati nurani manusia, maka tida ada doktrin apapun yang dapat digunakan untuk menghindarkan intervensi terhadap Negara itu. Karena itu dapat dikatakan bahwa semua Negara tidak saja memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk mengesampingkan prinsip non-intervensi agar kaum Yahudi dapat dilindungi dari penganiayaan Nazi, dan pemikiran seperti ini berlaku pula untuk mendukung intervensi melawan Apartheid di Afrika Selatan”.

Logika pemikiran ini membawa kita pada kesimpulan bahwa Negara yang melanggar standar internasional yang sah tidak dapat menggunakan prinsip nenintervensi untuk membela diri 69. Apartheid jelas melanggar hak-hak asasi manusia yang mendasar seperti tercantum dalam Deklarasi Se-Dunia tentang Hak Asasi Manusia, dua perjanjian PBB pada tahun 1966, dan sejumlah perjanjian internasional lainnya. PBB talah mengeluarkan kebijakan dalam hal ini yaitu Konvensi mengenai penekanan dan penghukuman terhadap kejahatan Apartheid (international Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid). 70 Sementara itu yang termasuk kedalam pelanggaran HAM Ringan adalah perbuatan-perbuatan seperti : 71 a. Diskriminasi terhadap wanita b. Diskriminasi karena agama atau kepercayaan c. Diskriminasi rasial d. Kerja paksa e. Penganiayaan fisik f. Perbudakan g. Perdagangan budak. Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap pengecualian, perbedaan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau 68

R.J. Vincent, 1974, Princeton New Jersey, Non-Intervention and International Order, Princeton University Press, hal. 346 69 Marc Bossuyt, desember 1985, Human Rights and Non-intervention in Domestic Matters, ICj 70 Hadi Setia Tunggal, Op.cit, hal. 90 71 Ibid, hal. 104-111

bertujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenyamanan, atau pelaksanaan pada wanita, tanpa memandang status perkawinannya, dasar persaman pria dan wanita, hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya sipil, atau bidang lainnya. Deskriminasi karena agama atau kepercayaan berarti setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang bermaksud atau berakibat membatalkan atau melemahkan pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan, atas dasar yang sama, hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki dalam bidang politik, ekonomi, social, kebudayaan, atau bidang lainnya pada kehidupan masyarakat. Deskriminasi rasial berarti pembedaan, pelarangan, pembatasan atau pengutamaan apapun yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan hakhak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di setiap bidang politik, ekonomi, social, atau bidang kehidupan yang lain. Kerja paksa berarti semua pekerjaan atau palayanan yang dituntut dari seseorang dengan ancaman hukuman dan orang tersebut tidak tidak menyerahkan tenaganya secara suka rela. Penganiayaan fisik dikenal beberapa istilah yakni kapal selam (submarine) ,kejutan listrik (electric Shock), eksistensi tubuh, pipa air (water pipe), falange, ekstaksi, penganiayaan seksual, dan menggulung. Kapal selam (submarine) berarti kepala sang tahanan dibeanmkan terus menerus kedalam air kotor, kencing, tahi, dan minyak tanah sementara organ-organ seksual sang korban terus diremas. Kejutan listrik (elektrik shock) berarti kejutan-kejutan listrik dikenakan ke bagianbagian tubuh korban yang peka. Eksistensi tubuh berarti korban diikat dengan kedua lutut atau pergelangan kaki pada sebuah palang yang digantungkan di langit-langit dan dipukul atau dikenakan perlakuan kejutan atau disiksa secara seksual. Pipa air (water pipe) berarti korban diikat dan dikunci kemudian matanya dibalut, hidungnya disumbat, sebuah pipa dimasukkan kedalam mulutnya, dan airan air yang kuat dimasukkan kedalam mulutnya sampai si korban “menggembung” dan kehilangan kesadaran. Ekstraksi berarti gigi, kuku, dan rambut kemaluan dicabut.

Penganiayaan seksual berarti para wanita diperkosa, alat kelamin laki-laki menjadio sasaran pemukulan dan perlakuan kejutan listrik. Menggulung berarti tahanan dililit dengan ketat pada sebuah ranjang dengan kain seprei basah, kemudian seprei itu mongering dan memeras serta menekik orang itu, dan proses ini dilakukan selama beberapa hari. Penganiayaan Farmakologis berarti penyiksaan yang dilakukandengan obatobatan seperti para tahanan disuntik dengan obat-obat yang membuat murung dan depresi, kelumpuhan, sesak napas dan lainnya. Perbudakan berarti seperti yang didefenisikan dalam konvensi perbudakan tahunn 1926, yakni status atau kondisi seseorang yang atas dirinya setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak atas dirinya setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak atas pemilikan dilaksanakan, dan “budak” berarti seseorang yang dalam kondisi atau status tersebut. Perdagangan budak berarti dalam mencakup semua perbuatan yang terlibat dalam penangkapan, perolahan atau peraturan atas seseorang dengan tujuan menurunkan dia pada perbudakan, semua perbuatan yang terlibat dalam perolehan seorang budak dengan tujuan atau mempertukarkan dia. Apa yang telah diungkapkan diatas merupakan pengertian serta jenis-jenis pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan.

D.

Prinsip Kedaulatan dan Impunity Prinsip

kedaulatan

merupakan

hasil

terjemahan dari

kata

“sovereignty” (bahasa inggris), “sovereinete” (bahasa prancis) atau “sovranus” (bahasa italia). 72 Kata-kata asing ini beral dari kata latin yakni “supranus”, yang mempunyai arti sebagai yang tertinggi atau yang teratas menurut terjemahan Mochtar Kusumaatmadja. 73

72

Yudha Bakti Ardhiwisastra, 1999, Bandung, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, Alumni, hal. 41

Menurut pandangan Jean Bodin menganggap kedaulatan sebagai atribut dan cirri khusu dari Negara. Menurut Jean Bodin kedaulatan merupakan hal yang pokok dari setiap kesatuan berdaulat yang disebut Negara. Tanpa kedaulatan maka tidak ada Negara dan karenanya kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari Negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. 74 Selanjutnya Bodin juga mengatakan, bahwa tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi Negara. Menurut Bodin yang dinamakan kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai : 75 1. Asli, artinya tidak diturunkan, dari sesuatu kekuasan lain. 2. Tertinggi, tidak ada kekuasan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya. 3. Bersifat abadi atau kekal; 4. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja. 5. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada sesuatu badan lain. Jean Bodin adalah orang pertama yang member bentuk ilmiah pada teori kedaulatan, akan tetapi persoalan mengenai kekuasaan tertinggi dalam Negara itu telah dikenal sejak jaman Aristoteles dan sarjana-sarjana hukum romawi pada zaman dahulu. Ajaran dari Bodin ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Hobbes dan John Austin sebagai pengikut aliran Positivisme. 76 Demikian juga Puffendorf pengikut ajaran Hobbes tetap meyakini, bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam Negara. Sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan penapat dalam memberikan penjelasan terhadap sifat kedaulatan namun, para pengarang abar ke 16 dan 17 mempunyai 73

Mochtar Kusumadmaja, 1976, Bandung, Pengantar Hukum Internasional, Bagian I (Umum), Binacipta, hal. 15 74 Fred isjwara, Bandung, Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, hal. 108 75 Mochtra Affandi, 1971, Bandung, Ilmu-ilmu Negara, Alumni, hal. 160 76 Fred Isjwara, op.cit, hal. 109-110

dasar pandangan yang sama yakni, bahwa kedaulatan itu tidak dapat dibagibagi. 77 Dalam abad ke 18 terjadi perubahan pandangan mendasar terhadap sifat kedaulatan yaitu disalah satu pihak terdapat pengarang-pengarang yang membedakan antara kekuasaan atau kedaulatan mutlak dengan kedaulatan terbatas. Perubahan pandangan ini setelah adanya perjanjian perdamaiaan Westphalia pada tahun 1648, yang telah mengakhiri perang tiga puluh tahun di Eropa. 78 Prinsip kedaulatan tersebut dalam perkembangannya mengalami perubahan, misalnya dalam kepustakaan hukum internasional disebut sebagau Negara yang berdaulat adalah Negara yang mampu dan berhak mengurus sendiri kepentingankepentingan dalan negeri maupun luar negeri dengan tidak bergantung kepada Negara lainnya. 79 Jean Bodin menyelidiki kedaulatan ini dari aspek dalam batas-batas lingkungan wilayahnya dimana kedaulatan intern ini adalah kekuasaan tertinggi dari Negara untuk mengurus wilayah dan rakyatnya. Grotius menyelidiki kedaulatan dari aspek ekstrennya, yaitu kedaulatan dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Kedaulatan ekstern ini lebih umum dikenal dengan kemerdekaan dan persamaan derjat. Menurut paham sarjana-sarjana barat klasik, prinsip kedaulatan ekstern ini sudah merupakan pengertian yang using yang selalu dilebih-lebihkan pemakaiannya. Sarjana-sarjana klasik ini menyatakan, bahwa Negara-negara baru terlalu menitik beratkan pengertian kedaulatan ekstern ini sedemikian rupa, padahal sekarang ini justru merupakan zaman kerjasama internasional yang pada hakikatnya menuntut dilepaskannya anggapan yang mutlak dari kedaulatan itu. 80 Ini terjadi setelah perang dunia ke-2 usai, dimana banyak Negara-negara baru muncul yang menonjolkan peranan kedaulatan negara dalam hubungan internasional seperti Negara-negara Asia, Afrika dan Negara-negara Sosialis. Pada permulaan perkembangannya immunitas Negara telah diterima, bahwa suatu Negara secara mutlak tidak dapat diganggu gugat dihadapan forum hakim Negara 77

Oppenheim,-Lauterpacht, 1961, London, international Law, Vol. I Longmans, Green and Co, hal. 120 78 Ibid, hal. 127 79 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, op.cit, hal. 43 80 Fred Isjwara, op.cit, hal. 117-118

lain. Hal ini terjadi juka Negara tersebut dijadikan pihak sebagai tergugat yang dituntut atas tindakan yang merugikan pihak penggugat (perorangan) dimana tuntutan atas Negara tersebut dilakukan di forum pengadilan di luar wilayah Negara yang dituntut (forum pengadilan asing). 81 Praktek demikian berdasarkan atas penerimaan doktrin imunitas mutlak atau absolute (Absolute Immunity) dimana sejak abad ke- 19 berbagai keputusan hukum telah mengecualikan Negara lain dari yuridiksi pengadilan nasional. Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat merupakan yang pertama merumuskan doktrin imunitas mutlak. Keputusan hakim Marshall dalam perkara “The Scooner Exhange” lawan “Mc. Faddon” pada tahun 1812 telah berulang kali dijadikan sebagai acuan sikap yudisial mengenai doktrin imunitas mutlak. 82 Dalam keputusan Marshall dalam perkara diatas diakatan, bahwa sifat dan dasar hukum imunitas Negara asing terhadap yuridiksi pengadilan setempat merupakan perpaduan antara dua prinsip dasar (fundamental principle) hukum internasional dimana keduanya merupakan aspek hukum kedaulatan, yaitu prinsip dan kepribadian Negara. Perubahan pandangan terhadap Negara (dalam arti untuk apa Negara itu) dari keonsep Negara hukum dalam arti sempit menjadi Negara hukum modern telah mengakibatkan dipersoalkannya imunitas kedaulatan suatu Negara asing di hadapapan pengadilan nasional. Imunitas kedaulatan yang pada permulaannya memiliki sifat mutlak ternyata dalam penerapannya, melalui berbagai putusan pengadilan, telah mengalami perubahan mendasar menjadi mimunitas terbatas yang lebih dikenal dengan sebutan doktrin tindakan Negara. Dalam doktrin ini Negara memiliki pribadi ganda, yaitu sebagai kesatuan yang berdaulat (public) dan sebagai perseorangan biasa (perdata). 83 Perlindungan terhadap suatu Negara dalam bentuk imunitas kedaulatan hanya dapat diberikan apabila Negara bersangkutan telah bertindak dalam kualitasnya sebagai suatu kesatuan berdaulat. Dari kesadaran inilah suatu Negara berada dalam status “iure imperil”. dan perlindungan tidak dapat diberikan terhadap suatu kepentingan Negara asing apabila Negara tersebut berada dalam status “iure gestiones” yaitu sebagai perseorangan biasa. 84

81

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, Bandung, imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Aing, PT. Alumni. Hal. 1 82 Ibid, hal. 2-3 83 Ibid, hal. 17 84 Ibid, hal. 8