TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TINDAKAN EUTANASIA

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TINDAKAN EUTANASIA Sutarno dan Bambang Ariyanto ABSTRACT : Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini, konsepsi mengenai hak asasi manusia telah dirinci secara detail. Pasal 28 A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dari pasal ini menunjukkan bahwa hak hidup merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi. Sementara itu, dalam dunia medis, ada tindakan eutanasia yang juga bertujuan untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang dialaminya, baik atas permintaan dari pasien atau intervensi aktif dari dokter. Eutanasia dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai hak untuk mati yang berseberangan dengan hak untuk hidup sebagaimana ada dalam konsitusi. Hal ini memunculkan polemik apakah eutanasia diperbolehkan dalam hukum positif di Indonesia. Lalu apakah eutanasia merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Keywords : eutanasia, hak untuk hidup, hak asasi manusia Correspondence : Dosen Fakultas Hukum, Hang Tuah University Surabaya, Jl. Arif Rahman Hakim No 150 Surabaya. PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasan belaka. Maksud negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa negara dalam tata kehidupan masyarakat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan dengan maksud untuk melindungi dan menyelesaikan perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena baik disadari maupun tidak disadari, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan melanggar hukum dan hubungan hukum. Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi hak asasi manusia. Dalam sila kedua Pancasila, dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghormati sikap “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian secara nyata dan filosofis, Indonesia memiliki cita-cita kuat untuk menegakkan hak asasi manusia

sesuai ketentuan hukum baik hak asasi individu maupun kelompok. Hak yang paling utama dan paling perlu mendapat perhatian adalah hak hidup. Hak hidup ini merupakan hak yang paling suci dan Ilahiyah, serta tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya. Oleh karena itu, segala macam yang melanggar hak hidup seperti membunuh, menganiaya dan melukai orang lain sangat dilarang oleh setiap agama apapun di dunia ini. Perkembangan teknologi dan ilmu dalam dunia kedokteran secara tidak langsung membawa implikasi terhadap hak si pasien. Hak untuk hidup sebagai hak yang asasi bukan lagi menjadi pembicaraan yang hangat. Pembicaraan yang menjadi dilema justru permintaan dari si pasien untuk mati. Atau lebih dikenal dengan Eutanasia. Eutanasia menurut pemikir Islam Yusuf Al-Qardawi adalah tindakan ahli medis untuk mengakhiri hidup seseorang dan mempercepat kematiannya melalui injeks kematian, kejutan listrik, senjata tajam dan cara lainnya.

42

Perspektif Hukum, Vol. 12 No. 2 November 2012 : 42-52

Istilah eutanasia memang masih asing di Indonesia, karena peristiwa tersebut sangat jarang terjadi. Di negaranegara maju, seperti Amerika, Austria, Belanda dan negara Eropa lainnya, masalah eutanasia telah lama dikenal dan bahkan telah ada undang-undang yang melegalisasikannya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi para dokter atau pihak lain untuk melakukan eutanasia. Dokter juga merasa aman dalam menjalankan tugasnya karena ada perlindungan hukum atas kebijakannya untuk menghentikan pengobatan terhadap pasien-pasien tertentu yang tingkat keparahan penyakitnya tertentu pula. Dalam praktiknya, eutanasia dilakukan apabila seorang pasien yang menderita penyakit itu belum diketemukan obatnya, serta membuat si pasien menderita karena penyakit yang di deritanya (secara fisik). Sebab lainnya, apabila keluarga si pasien membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk perawatan dirinya, sedangkan keadaan keluarganya sudah tidak sanggup membiayai pengobatan si penderita (secara materi), maka si pasien meminta dengan sungguhsungguh kepada pihak rumah sakit untuk mengakhiri hidupnya dan keluarga si pasien mengizinkannya. Pihak rumah sakit kemudian melakukan eutanasia (mengakhiri hidup si pasien) baik dilakukan dengan eutanasia aktif maupun eutanasia pasif. Di negara-negara yang pro terhadap eutanasia seperti Amerika maupun negara-negara maju lainnya, kebijakan eutanasia di praktikkan secara terangterangan. Mereka sangat menghargai pilihan bagi diri si pasien dan keluarganya untuk memilih dan menentukan jalan kematiannya sendiri. Mereka beranggapan bahwa memaksa seseorang untuk melanjutkan kehidupannya yang penuh dengan penderitaan dan siksaan penyakit, baik fisik maupun materi adalah tindakan irasional dan tidak menghargai hak asasi manusia, di mana seseorang memiliki hak terhadap dirinya sendiri untuk menentukan sikap dan keputusan atas

kelanjutan hidupnya. Hal ini patut dihormati dan dihargai. Bagi golongan yang kontra terhadap praktik eutanasia, dilihat dari perspektif agama menyatakan bahwa hidup dan matinya seseorang itu berada di tangan Allah SWT dan tugas dokter hanya berusaha semaksimal mungkin serta mengerahkan segala kemampuannya untuk dapat memberikan pertolongan kepada si pasien. Sementara itu, dalam dunia medis saat ini perlu tuntutan etika, moral dan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini erat sekali kaitannya dengan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia kedokteran. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana hak-hak yang dimiliki pasien dan dokter dalam kaitannya dengan eutanasia. Apakah pengaturan mengenai hak-hak tersebut dalam perspektif hak asasi manusia di kasus eutanasia sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini menimbulkan polemik bagi para dokter dan tenaga medis yang setiap harinya berhadapan dengan kasus-kasus menyangkut eutanasia. Disinilah sebenarnya perlu tuntutan rambu-rambu etika, moral, dan hukum dalam menyikapi hal tersebut. PEMBAHASAN 1. Eutanasia antara Dimensi Hukum dan Medis Asas legalitas merupakan asas pertama dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 ayat (1) KUHP ini berbunyi : “ Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Makna Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bila dirumuskan dalam bahasa latin : Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.

43

Sutarno, Bambang , Tinjauan Hak Asasi Manusia………….

Dari makna tersebut, ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut: (1) jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana; (2) ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian : (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas); (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Penggunaan kata-kata “perundangundangan pidana” dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa setiap perbuatan pidana tidak hanya bersumber dari undang-undang pidana dalam arti formal saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara material merupakan undang-undang dalam pengertian luas, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain peraturan yang memiliki perumusan delik dan ancaman pidana, baik yang masuk dalam lingkup Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi (Civil Penal Law dan Administrative Penal Law). Dalam hal penghilangan nyawa seseorang, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau hukum positif Indonesia masih memberikan dasar hukum itu. Hal ini terlihat adanya pemberlakuan hukuman mati yang diatur dalam beberapa aturan hukum di Indonesia. Dengan pengaturan itu, seseorang yang bertugas menghukum mati tidak akan dipersalahkan atas pelaksanaan tugasnya tersebut. Hakim yang memutus perkaranya, yang menjatuhkan hukuman matipun telah

dilindungi oleh peraturan perundangundangan. Hal ini berbeda dengan persoalan eutanasia. Di Indonesia, seorang dokter atau tenaga medis lain tidak terlindungi oleh peraturan perundang-undangan bila “melaksanakan eutanasia”, sehingga dapat dipersalahkan, bahkan juga eutanasia pasif dan pseudo euthanasia atau euthanasia semu. Berbicara soal keadilan, hal ini dapat dikatakan tidak adil, karena tidak dilindungi tetapi terancam oleh undangundang yang ada. Di Indonesia saat ini, berbicara mengenai penghilangan nyawa seseorang, tidak lepas dari apakah ada hak seseorang untuk memperlakukan nyawanya sendiri. Dipandang dari sisi agama misalnya, bunuh diri merupakan tindakan yang dilarang, tetapi dari segi hukum positif sebetulnya ada penghargaan terhadap yang empunya nyawa. Berikut ini ada beberapa fakta mengenai hak untuk mati yang dapat ditemukan dalam hukum positif di Indonesia: 1. Di Indonesia, bunuh diri tidak dilarang. Ini terbukti dengan tidak ada satu pasalpun yang melarang atau bahkan mengancam dengan hukuman terhadap seseorang yang bunuh diri. Alasannya, orang tersebut sudah meninggal dunia. Namun apabila seseorang yang bunuh diri itu gagal, tidak juga ada ancaman pidananya. Dengan demikian sebetulnya seseorang bebas memperlakukan nyawanya sendiri. 2. Ancaman pidana bagi seseorang yang membunuh orang lain cukup berat, apalagi pembunuhan berencana. Di pasal 338 KUHP maksimal pidananya 15 tahun dan pidana mati untuk pasal 340 KUHP. 3. Pembunuh yang membunuh karena diminta oleh korbannya, hukumannya lebih ringan daripada kalau membunuh tidak karena diminta oleh korbannya. Hal ini terdapat dalam pasal 344 KUHP dengan maksimal pidananya 12 tahun.

44


4. Dari angka 2 dan angka 3 terbukti bahwa permintaan si pemilik nyawa dihargai. Kalau boleh dinyatakan secara matematis “harganya” setara dengan waktu pemidanaan 3 tahun. 5. Terdapat keadaan yang bertentangan antara pasal 55, 57 KUHP tentang perbantuan dengan pasal 345 KUHP tentang membantu seseorang untuk bunuh diri. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/SK/VII Tahun 2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif dinyatakan bahwa pasien yang kompeten memiliki hak untuk tidak menghendaki resusitasi sepanjang informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan telah dipahaminya. Keputusan tersebut bisa dalam bentuk pesan (advanced directive) atau dalam informed consent menjelang ia kehilangan kompetensinya. Melihat kenyataan dari angka 1 sampai dengan angka 6 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak manusia untuk mati ada kecenderungan dihormati di Indonesia, tetapi di lain pihak: a. Yang diberikan wewenang menyatakan seseorang sudah mati atau belum adalah dokter. b. Fatwa IDI No 231/PB/4/07/90 menyatakan: meskipun pasien belum mati tetapi tindakan pengobatanatau tindakan paliatifsudah tidak ada gunanya lagi akan bertentangan dengan tujuan ilmu kedokteran. Oleh karena itu, tindakan-tindakan tersebut dapat dihentikan. c. Fatwa dari IDI tersebut dapat dimengerti karena pengobatan tersebut diteruskan hanya akan memperpanjang proses kematian, tidak akan menyembuhkan. d. Dalam hal aborsi, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka aborsi diperbolehkan tidak hanya aborsi dengan indikasi suatu keadaan yang mengancam nyawa ibu, tetapi sudah meluas ke hasil perkosaan dan bayi yang jika dilahirkan nanti akan

menderita cacat berat. Ini berarti menghilangkan nyawa manusi yang dilegalkan, yang dulu hanya pada pelaksanaan hukuman mati, keadaan perang dan dalam keterpaksaan, sekarang bertambah meluas. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melegalisasi aborsi untuk korban perkosaan tertentu, juga terhadap janin yang akan lahir dengan cacat berat mengundang sejumlah kontroversi. Beberapa pakar berpendapat dengan legalisasi aborsi ini terdapat pilihan yang dapat diambil oleh si ibu apakah akan meneruskan kehamilannya atau penghentian kehamilannya. Apapun yang dipakai sebagai alasan, tetap saja aborsi ini menghilangkan nyawa seorang calon manusia. Pergeseran dari illegal menjadi legal dalam kaitan dengan aborsi ini sangat mendasar. Jika konsep ini bisa digeser, lalu pertanyaannya kenapa dalam hal eutanasia yang justru sangat penting untuk menghilangkan penderitaan manusia tidak diperbolehkan. Tentu, bukan semua macam eutanasia harus dilegalkan, tetapi hanya yang tidak dapat dihindarkan dari kematian pasien dan menyengsarakan. Hal ini pasti dapat dilakukan, hanya tinggal menentukan jenis eutanasia mana yang bisa dilegalkan dan mana yang mutlak tidak bisa. Pada kasus eutanasia pasif atau pseudo eutanasia atau eutanasia semu seperti pasien yang minta pulang paksa padahal dokternya mengetahui bila diizinkan pulang maka penyakitnya akan semakin parah atau meninggal dunia, maka dokter yang mengizinkan dapat terancam pasal 304 KUHP, tentang membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara. Peristiwa eutanasia pasif jika dianggap sebagai bunuh diri maka dokter yang mengizinkan dapat dikenai Pasal 345 KUHP. Ada beberapa kondisi di bawah ini yang harus diperhatikan dalam memikirkan sebagian legalitas dari kasus

45


eutanasia atau semacamnya, dalam 7. Pasien tidak sadar bertahun-tahun rangka memberikan perlindungan hukum dilakukan eutanasia pasif atau aktif; baik kepada pihak pasien maupun tenaga 8. Pasien mati batang otak dihentikan alat kesehatan: penopang hidupnya, dinamakan 1. Aborsi sebelum 6 minggu kehamilan pseudo euthanasia atau eutanasia dihubungkan dengan UU No 36 Tahun palsu; 2009 tentag Kesehatan; 9. Pasien sadar, penyakit terminal, rasa 2. Aborsi sebelum 12 minggu kehamilan, sakit tak tertahankan dilakukan dianggap boleh oleh Persatuan Obsetri eutanasia aktif langsung atau tidak Ginekologi Indonesia atau POGI; langsung; 3. Aborsi sudah berumur 12 minggu 10. Pasien pulang paksa, telah tanda kehamilan karena janin cacat berat tangan dapat dianggap sebagai atau mengancam jiwa ibunya; eutanasia pasif atau dikenai pasal 304 4. Bayi dibunuh saat atau tidak lama KUHP tentang pembiaran orang dalam setelah dilahirkan, menyangkut Pasal kesengsaraan sedang ia wajib memberi 341, 342, dan 343 KUHP; kehidupa, perawatan atau 5. Pembunuhan bayi setelah lahir karena pemeliharaan pada orang itu, karena cacat berat, misalnya ancephalus, hukum yang berlaku di atasnya; dapat dianggap sebagai eutanasia pasif 11. Pengobatan paliatif; atau aktif; 12. Bunuh diri; 6. Pasien tidak sadar, mati cerebral 13. Membantu bunuh diri. dilakukan eutanasia pasif atau aktif; Beberapa kejadian /Kasus Penghilangan Nyawa Orang NO KEJADIAN HUKUM POSITIF KETERANGAN 1 Aborsi sebelum 6 minggu Pasal 75 UU Legal kehamilan akibat perkosaan Kesehatan 2 Aborsi sebelum 12 minggu POGI Legal ? kehamilan 3 Aborsi sesudah umur 6 minggu Pasal 75 UU Legal kehamilan karena janin cacat Kesehatan berat/mengancam jiwa ibunya 4 Saat atau sesaat setelah lahir Pasal 341, 342, 343 Ilegal KUHP 5 Setelah lahir, cacat berat Pasal 338, 340 KUHP Ilegal, eutanasia (ancephalus dll) aktif/pasif 6 Pasien tidak sadar bertahun- Pasal 338, 340 KUHP eutanasia aktif/pasif tahun 7 Pasien tidak sadar, mati cerebral Pasal 338, 340 KUHP eutanasia aktif/pasif 8 Pasien mati batang otak Pseudo euthanasia 9 Pasien sadar, penyakit terminal, Pasal 338, 340 KUHP eutanasia aktif rasa sakit tak tertahankan langsung/tidak langsung 10 Pasien minta pulang paksa Pasal 338, 340 KUHP Oleh Leenen: pseudo (penolakan perawatan medis) eutanasia 11 Pasien pulang paksa, telah tanda Pasal 304 KUHP Ilegal? Eutanasia tangan pasif? 304 KUHP 12 Pengobatan paliatif Legal, eutanasia pasif? 13 Bunuh diri Legal 14 Membantu bunuh diri Pasal 345 KUHP Ilegal 15 Hukuman mati Misal karena Pasal 340 legal KUHP

46


Dengan pertimbangan hal-hal di atas dan masih banyak yang lain, sebaiknya mulai dipikirkan untuk mengatur eutanasia melalui peraturan perundang-undangan, dengan persyaratan yang ketat tetapi dapat melindungi pasien dan si dokter. Bila sudah ada aturan yang tegas mengenai eutanasia, maka eutanasia jenis tertentu dapat dinyatakan secara tegas dilarang, sedangkan jenis tertentu yang lain dapat dilakukan. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Roeslan Saleh bahwa dengan jalan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa dia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum, atau untuk selanjutnya akan dipandang seperti demikian. HAM dan Eutanasia Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan dan pengukuhan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam kaitannya dengan eutanasia, selain persoalan hak hidup, hak atas pemeliharaan kesehatan juga menjadi perhatian. Hak atas pemeliharaan kesehatan dalam arti luas ini diakui umum sebagai hak sosial karena hak ini memberikan ruang dan peluang kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan, disediakan atau ditawarkan oleh pergaulan hidup. Hak dasar sosial ini mengandung tanggung jawab dan salah satu tanggung jawabnya ialah ikhtiar untuk mempertahankan hak-hak dasar individu, antara lain hak untuk menentukan nasib sendiri. Sesungguhnya hak atas pemeliharaan kesehatan mempunyai jangkauan yang luas sekali jika dibandingkan dengan hak atas pelayanan kesehatan, yang pada

hakikatnya merupakan hak orang sakit, setidak-tidaknya hak orang yang mencari pelayanan kesehatan. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights tercantum ketentuanketentuan yang menyangkut hak-hak atas pemeliharaan kesehatan, yang secara tidak langsung berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan, yakni: Pertama, setiap orang berhak atas suatu taraf hidup, yang layak bagi kesejahteraan dan kesehatan diri dan keluarganya, termasuk di dalamnya pangan, pakaian, dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya yang diperlukan. Hak-hak ini mencakup hak atas tunjangan dalam hal terjadi pengangguran, sakit, cacat, usia lanjut atau kehilangan mata pencaharian, yang disebabkan oleh situasi dan kondisi di luar kehendak yang bersangkutan. Kedua, ibu dan anak mempunyai hak atas pemeliharaan dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang sah maupun diluar kawin, menikmati perlindungan sosial yang sama. Perlindungan terhadap kesehatan dirumuskan dalam Pasal 12 persetujuan definitif Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai berikut: Pertama, negara-negara yang merupakan pihak dalam persetujuan ini mengakui hak setiap orang atas kesehatan tubuh dan jiwa, yang diupayakan sebaik mungkin. Kedua, langkah-langkah yang diambil negara-negara yang merupakan pihak pada persetujuan ini, guna merealisasikan hak ini selengkap mungkin. Secara teoritis, relasi dokter-pasien dapat dibagi dalam tiga jenis kontrak, yang dapat berakhir dengan suatu kontrak. Pertamanya, hubungan dokterpenderita. Seseorang menemui dokter karena ia merasakan ada sesuatu yang mengancam kesehatannya. Nalurinya membisikkan bahwa ada gejala-gejala sakit dan penyakit yang sedang menggerogotinya. Orang lain pun dapat melihat bahwa seseorang tertentu

47


dirundung sakit dan penyakit, dan memanggil atau menyuruh memanggil dokter. Dalam hubungan seperti ini dokter adalah dewa penyelamat. Kedua, hubungan dokter-pasien. Seseorang pergi ke dokter berdasarkan gejalagejala yang sudah diantisipasi. Pasien telah mengetahui, atau setidak-tidaknya mengira telah mengetahui gejala-gejala tersebut dan dokter hanya menegaskan benar tidaknya asumsi tersebut. Ketiga, hubungan dokter-konsumen. Relasi jenis ini pada umumnya ditemui pada pemeriksaan medik-preventif. Misalnya, seseorang pergi ke dokter atas kemauan pihak ketiga, yang mungkin saja negara, majikan dan sebagainya. Dokter memeriksa orang yang disuruh pihak ketiga tersebut dan berikhtiar menemukan penyakit yang belum diketahui, menegakkan diagnosis, dan jika dianggap perlu diikuti oleh terapi. Sekalipun tujuannya adalah pemeriksaan preventif, namun tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh tindakantindakan kuratif. Adapun rincian hak-hak pasien dalam konteks hak asasi manusia, yaitu: Pertama, Hak Atas Informasi. Dalam konteks HAM dokter dan pasien berkedudukan sederajat dan pasien harus mendapatkan haknya termasuk hak atas informasi. Hak-hak tersebut yakni pasien harus diberlakukan sederajat termasuk untuk mendapatkan informasi dan kebenaran diagnosa atas penyakitnya. Dari informasi riil pasien, dokter makan menyampaikan kepada pasien pendapat dan pandangannya. Ia perlu pula menginformasikan pasien mengenai rencana pengobatan dan perawatan, berapa lama pengobatan dan perawatan itu akan berlangsung dan efek-efek yang perlu diantisipasi, seperti ketidaknyamanan yang akan dialami, sifat dan bentuk komplikasi, dan sebagainya. Kedua, hak untuk menentukan nasib sendiri dikaitkan dengan “informed consent”. Hak individu

menentukan nasib sendiri menyebabkan informed consent mutlak diperlukan bagi semua tindakan dan bahkan atas semua pelanggaran terhadap suasana kehidupan pribadi seseorang. Asas otonomi hak menentukan nasib sendiri memberikan suatu dasar bebas dan mandiri bagi persyaratan informed consent, yang terkadang dijabarkan dari kekhawatiran pemberian perlindungan individu terhadap risiko-risiko, maupun melindungi pergaulan hidup terhadap penelitian-penelitan yang paling luas. Sebagai konsep hak menentukan nasib sendiri, eutanasia juga bersinggungan dengan etika, sosial, dan kode etik dalam hukum kedokteran. Pertanyaannya, apakah pantas seorang dokter menentukan status seorang pasien yang berada pada tahap terminally-ill ditolong dengan eutanasia. Apakah tindakan tersebut bukan dalam kategori tindakan pembunuhan, meskipun dengan permintaan dari si pasien. Tindakan semacam ini sempat dibahas dalam Konferensi Hukum seDunia yang diselenggarakan oleh World Peace Through Law Center di Manila (Filipina), tanggal 22-23 Agustus 1977. Dalam konferensi hukum tersebut, dibuatlah semacam Sidang Peradilan Semu mengenai “hak manusia untuk mati” atau the right to die. Sidang Peradilan Semu ini diperankan oleh tokoh-tokoh di bidang hukum dan kedokteran di berbagai belahan negara di dunia. Hasilnya, dari konferensi tersebut, hak untuk mati tetap tidak diakui. Hasil konferensi ini tidak serta merta menjadi rujukan. Sejumlah negara justru mengambil sikap yang berbeda. Belanda dan Belgia merupakan salah satu negara yang mengakui eutanasia dalam hukum positifnya. Sementara sejumlah negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia pernah mengeluarkan persetujuan eutanasia, namun akhirnya dicabut setelah mendapat protes dari masyarakatnya.

48


Suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh Brian Pollard di Belanda pada tahun 1991, menemukan sedikitnya 25.000 kali setiap tahun dilakukan pembunuhan secara medis. Angka itu adalah 20% dari seluruh kematian di negeri Belanda. 14.500 dari kematian media di atas merupakan eutanasia yang diandaikan atau dipaksakan. Pada tahun yang sama sebuah dewan Belanda mendapatkan bahwa 27% dari seluruh dokter di Belanda pernah melakukan eutanasia tanpa permintaan apapun dari pasien. Di Belanda, permohonan untuk melakukan eutanasia sangat panjang. Pemohon harus mendapatkan konseling dengan psikolog dalam periode tertentu. Pasien diberikan cukup waktu untuk berpikir dalam waiting periode. Pemohon juga harus mendapatkan sertifikat dari dua orang dokter yang menyatakan bahwa pasien sudah tidak bisa ditolong. Setelah proses itu dilewati, baru diajukan ke pengadilan untuk mendapat keputusan. Dari contoh ini, keputusan seseorang untuk melakukan tindakan eutanasia bukanlah didasari atas pertimbangan dokter semata. Keputusan untuk melakukan eutanasia juga dibingkai dengan persoalan hukum. Yakni dengan keputusan pengadilan. Sehingga para dokter, rumah sakit, atau keluarga pasien di kemudian hari tidak terkena persoalan hukum. Tindakan toleransi ini dapat melindungi dokter yang melakukan eutanasia bila: (a) permintaan pasien harus bersifat

sukarela; (b) pasien berada dalam penderitaa yang tidak dapat ditolerir; (c) semua alternatif untuk meringankan penderitaan yang bisa diterima oleh pasien telah dicoba; (d) pasien mempunyai informasi lengkap/cukup; (e) dokter telah berkonsultasi dengan dokter kedua, yang penilaiannya diharapkan independen. Perkembangan pemikiran dan dunia kesehatan di Belanda inilah yang agak berbeda dengan negara-negara lain. Di Indonesia, konsep “hak untuk mati” atau the right to die justru tidak populer. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki manusia karena sematamata ia adalah manusia. Sebagai manusia, ia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Eksistensi HAM tidak hanya untuk melindungi dirinya dan martabat kemanusiannya tetapi juga sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan manusia lainnya Jack Donnely sebagaimana dikutip oleh Rustam Ibrahim menyatakan bahwa fungsi utama HAM adalah untuk memperbaiki hubungan sosial. Dalam konteks inilah, HAM akan senantiasa diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Dalam UUD 1945, hak asasi manusia telah banyak dicantumkan dan menjadi pedoman yang sangat penting. Berikut ini beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM dan eutanasia, yaitu:

49


No 1

Pasal/Ayat 28A

ISI Setiap orang berhak untuk hidup serta  berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya 

2

28 G

3

28 I (1)

Setiap orang berhak untuk bebas dari  penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain Hak untuk hidup, hak untuk tidak  disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,  dan hak hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pengambilan keputuan atas permohonan eutanasia perlu dilakukan dengan hati-hati, mengingat kemungkinan ada motif lain dibalik permohonan tersebut. Motif ini tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan hukum. Bila keputusan diambil secara gegabah, bisa jadi keputusan tersebut akan menghilangkan nyawa manusia tidak berdosa. Dalam praktiknya, tindakan eutanasia dilakuan dengan memberikan suntikan mematikan, seperti halnya yang dilakukan dalam hukuman mati. Pemberian suntikan mati ini dilakukan setelah diagnosa dokter dan pemeriksaan intensif menunjukkan keharusan untuk menghilangkan nyawa pasien. Sebagai penghormatan kepada hak asasi manusia yang dilindungi undangundang, pihak pengadilan sepantasnya memberikan rekomendasi untuk melanjutkan perawatan pasien dengan bantuan negara. Keputusan ini memiliki dasar hukum konstitusi dan undangundang, yakni bahwa setiap warga negara berhak untuk memiliki hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Di

HUBUNGAN Pasien sadar: mempunyai hak memperlakukan nyawanya. Pasien tidak sadar: sulit, selalu pasif Kalau hidup berusaha di perpanjang terus padahal sudah tanpa harapan, akan terjadi penyiksaan Pasien sadar: mempunyai hak memperlakukan nyawanya. Pasien tidak sadar: akan sulit mengutarakan pendapatnya, harus ada yang mewakili, jadi sifatnya pasif

samping itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara yang tidak berdaya dari ancaman gangguan terhadap hak hidupnya, dalam hal ini dari tindakan eutanasia. Berdasarkan pandangan di atas, pemahaman terhadap legalitas eutanasia seharusnya dilakukan secara hati-hati. Walaupun sifatnya sukarela, eutanasia tetap terindikasi sebagai sebuah pembunuhan terencana yang dilakukan atas dasar keinginan dari seseorang atau pihak-pihak tertentu yang menginginkannya. Eutanasia kemudian harus dipandang dalam konteks kemanusiaan, tidak hanya pada sisi medis. Hal ini layak dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban akibat keputusan medis yang tergesa-gesa. Alasan bagi kemaslahatan umat manusia lain tidak serta merta menjadi alasan untuk tindakan pembunuhan, karena kehilangan nyawa seseorang akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia lain.

50


KESIMPULAN

1.

2.

Eutanasia dari perspektif pengaturan hukum positif di Indonesia belum diatur secara eksplisit dan khusus, sehingga jika terjadi kasus eutanasia maka hukum yang diberlakukan masih sangat umum atau lex generalis. Sedangkan dari perspektif hak asasi manusia, pengaturan eutanasia telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang bahwa setiap warga negara berhak untuk memiliki hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik terhadap pasien, dokter dan tenaga medis, pengambilan keputusan atas permohonan eutanasia perlu dilakukan dengan hati-hati dan bila perlu mendapat persetujuan dari pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA As-Syaukani, Lutfi, Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998. Crisdiono, M. Achadiat, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman, EGC, Jakarta, 2007. Guwandi, J, Hospital Law (Emergencing doctrines & Jurisprudence), Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. Hermien Hadiati Koeswadji, Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya, Surabaya: Sinar Wijaya, 1984 Hanafiah, Jusuf M. dan Amri, Amir. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta. 1999. Ibrahim, Rustam, Hubungan antara HAM dengan Demokras dan Pembangunan, dalam Diseminasi

HAM perspektif dan aksi, CESDA LP3ES, Jakarta, 2000. Ismail, Tinjauan Islam Terhadap Eutanasia, PBB UIN dan KAS, Jakarta, 2003. Iskandar, Dalmy Iskandar, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1998. Koeswadji, Hermin Hardiati, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), PT Citra Aditya Bakti, 1998. Komalawati, Veronica, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Mariyanto, Ninik, Malpraktek Kedokteran dari segi Hukum Pidana dan Perdata, Jakarta, PT Bina Aksara, 1988. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 2007. Musy,Alberto,The Good Faith Principle in Contract Law and The Precontactual Duty to Disclosure :Comparative Analysis of New Differences in Legal Culteure, Universita del Poemonte Oreientale Facolta di ecomomia,Novara, Desember, 2000. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 2002. Nasution, Bahder Johan, Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta,2005.

51


Putra, Drs. Dalizar, Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur’an, PT Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995. Quito, Emerita S, Fundamental of Ethits, Philippines: De La Salle, University Press, 1998, hal 147 Ross, Elisabeth Kubler, Question and Answer on Death and Dying, terjemahan Maria Andriana S.A., Tanya Jawab tentang Kematian dan Menjelang Ajal, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998. Soewono, Hendrojono, Batas Pertanggungjawaban Hukum, Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik, Srikandi, 2007. Supriyadi, Wila Chandra Wila, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001. Yunanto, Ari dan Helmi, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal, Andi Offset, Yogyakarta. JURNAL Haryadi, Masalah Eutanasia Dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, di www.onlinejournal.unja.ac.id Zainafree, Intan, Eutanasia (Dalam Perspektif Etika dan Moralitas), Jurnal KEMAS Volume 4/No.2/Januari-Juni 2009. Indar, Fungsi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Jurnal AKK, Vol 2 No 1, Januari 2013, hal.51-56

52

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TINDAKAN EUTANASIA

Recommend Documents