BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak asasi manusia (HAM). Salah satu pilar hak asasi manusia yang menjadi perhatian serius Indonesia adalah perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini terlihat dari tindakan aktif Indonesia dengan meratifkasi Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD) atau Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities pada tanggal 11 November 2011. Salah satu hak vital yang dilindungi melalui pengaturan CRPD tersebut adalah hak untuk bekerja. Berdasarkan Pasal 27 CRPD yang telah diratifikasi Indonesia, menyatakan bahwa: States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work, including for those who acquire a disability during the course of employment, by taking appropriate steps, including through legislation, to, inter alia: (a) Prohibit discrimination on the basis of disability with regard to all matters concerning all forms of employment, including conditions of recruitment, hiring and employment, continuance of employment, career advancement and safe and healthy working conditions; (b) Protect the rights of persons with disabilities, on an equal basis with others, to just and favourable conditions of work, including equal opportunities and equal remuneration for work of equal value, safe and healthy working conditions, including protection from harassment, and the redress of grievances;
1
(c) Ensure that persons with disabilities are able to exercise their labour and trade union rights on an equal basis with others; (d) Enable persons with disabilities to have effective access to general technical and vocational guidance programmes, placement services and vocational and continuing training; (e) Promote employment opportunities and career advancement for persons with disabilities in the labour market, as well as assistance in finding, obtaining, maintaining and returning to employment; (f) Promote opportunities for self-employment, entrepreneurship, the development of cooperatives and starting one’s own business; (g) Employ persons with disabilities in the public sector; (h) Promote the employment of persons with disabilities in the private sector through appropriate policies and measures, which may include affirmative action programmes, incentives and other measures; (i) Ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities in the workplace; (j) Promote the acquisition by persons with disabilities of work experience in the open labour market; (k) Promote vocational and professional rehabilitation, job retention and return-to-work programmes for persons with disabilities. States Parties shall ensure that persons with disabilities are not held in slavery or in servitude, and are protected, on an equal basis with others, from forced or compulsory labour. (Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, untuk, antara lain: (a) Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat; (b) Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi kerja yang sehat dan aman, termasuk perlindungan dari pelecehan dan pengurangan kesedihan; (c) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat mereka atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; (d) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempunyai akses efektif pada program panduan keahlian teknis umum dan 2
keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan; (e) Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan; (f) Memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri; (g) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah; (h) Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkahlangkah lainnya; (i) Menjamin agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas; (j) Memajukan peningkatan pengalaman kerja para penyandang disabilitas di bursa kerja yang terbuka; (k) Meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan kerja dan program kembali kerja bagi penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi diperbudakkan atau diperhambakan, dan dilindungi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dari kerja paksa atau wajib. Data dari WHO, Bank Dunia dan ILO menunjukan, saat ini jumlah penyandang disabilitas di dunia diperkirakan sebesar 15% dari jumlah penduduk dunia atau sebesar 1 miliar orang, dan paling sedikit terdapat 785.000.000 (tujuh ratus delapan puluh lima juta) orang penyandang disabilitas masuk dalam usia kerja. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Kemensos sampai dengan tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas mencapai 11.580.117. Sedangkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas pada tahun 2010 dapat dilihat melalui Tabel 1 sebagai berikut; 1 No
1
Jenis Disabilitas
Jumlah (orang)
Suara Pembaruan, BUMN Wajib mempekerjakan Disabilitas, http://sp.beritasatu.com/home/bumn-wajib-pekerjakan-penyandang-disabilitas/80805, diakses pada tanggal 26 Juli 2015. Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia menurut Data Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementeriaan Sosial Republik Indonesia yang terbaru diperbaharui sampai saat ini adalah tahun 2010. Belum ada perubahan informasi yang juga tercantum secara resmi melalui Kementerian Terkait maupun Badan Pusat Statistik.
3
1
Tuna netra
7.126.409
2
Tuna daksa
1.852.866
3
Tuna rungu
1.567.810
4
Cacat Mental
712.641
5
Cacat Kronis
855.169
Sumber; Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2010 Dalam hal ketenagakerjaan, UU Penyandang Cacat memberikan jaminan mengenai hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal 14 UU penyandang disabilitas mengatur masalah kuota 1% (satu persen), yaitu perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. Pada kenyataannya perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas masih sangat minim. 2 Oleh sebab itu, maka pada Penulisan hukum ini Penulis akan mengkaji bagaimanana pengaturan kebijakan nasional dan implementasi hak bekerja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah diratifikasinya CRPD dengan judul mengenai “Tinjauan Evaluatif Kewajiban Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Setelah diratifikasinya Convention on the Rights of Persons With Disabilities (CRPD) Khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.
2
Suara Pembaruan, Penyandang Disabilitas Masih Alami Diskriminasi, http://sp.beritasatu.com/home/penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi/45903 , diakses pada tanggal 26 Juli 2015.
4
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sudah mewadahi implementasi Pasal 27 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hak untuk bagi penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan diadakannya penelitian ini terdiri dari: 1.
Tujuan Subyektif Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
2.
Tujuan Obyektif Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan guna menjawab guna menjawab rumusan masalah tersebut antara lain: 1) Untuk
mengetahui
apakah
peraturan
perundang-undangan
di
Indonesia saat ini sudah mewadahi implementasi Pasal 27 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD); 2) Untuk mengetahui implementasi pelindungan hak untuk bekerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5
D.
Keaslian Penelitian Sejauh pengetahuan Penulis setelah
melakukan penelusuran
kepustakaan yang mengangkat tema mengenai hak asasi manusia, dan yang mengangkat mengenai Disabilitas secara khusus, ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian Penulis yaitu: 1) Deralina Aristia. 2012. Skripsi. Penerapan Pasal 27 Convention on the Rights of Persons With Disabilities terhadap Peran Negara dalam Upaya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas untuk Memperoleh Pekerjaan di Wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini memiliki fokus penelitian pada implementasi Pasal 27 CRPD terhadap hak bekerja penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian jenis penelitian Penulis lebih bersifat yuridis empiris dengan mengkaji praktik di lapangan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya di DKI Jakarta terhadap akses penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan. Persamaan dengan penelitian Penulis adalah kesamaan dasar kajian yang digunakan dalam penelitian yakni Pasal 27 CRPD. Adapun perbedaanya dengan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Penelitian yang dilakukan oleh Penulis untuk mengetahui bagaimana kewajiban Indonesia yang telah dilaksanakan setelah diratifikasi CRPD khususnya Pasal 27 CRPD, dalam hal ini Penulis melihatnya pada ketentuan hukum nasional Indonesia mengenai perlindungan hukum atas hak untuk bekerja bagi penyandang disabilitas
6
maupun pelaksanaan pemerintah di lapangan serta peran yang dijalankan oleh pemerintah dengan lokasi di Provinsi DIY, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Deralina Aristia lebih menitikberatkan kepada
implementasi
yang
dilakukan
oleh
pemerintah
untuk
menerapkan Pasal 27 CRPD dan bagaimana pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah dengan lokasi di DKI Jakarta. 2) Lastika Pebriana. 2014. Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Penyandang Cacat di Hotel Grand Quality Yogyakarta. Penelitian ini memiliki fokus penelitian pada Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Pekerja Penyandang Cacat di Hotel Grand Quality Yogyakarta belum dapat berjalan dengan baik dan Hambatan-Hambatan
apa
saja
yang
menyebabkan
penyediaan
aksesibilitas bagi Pekerja Penyandang Cacat di Hotel Grand Quality Yogyakarta belum tersedia. Persamaan dengan penelitian Penulis adalah kesamaan kajian terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas. Perbedaanya dengan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Penulis lebih mendasarkan kajian rumusan masalahnya pada ketentuan hukum perdata bukan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan uraian mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan Penulis dengan beberapa penelitian di atas, maka
7
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kekhususan sekaligus memenuhi keaslian penelitian.
E.
Manfaat Penelitian Penulis berkeyakinan bahwa akan banyak manfaat dan kegunaan yang bisa diperoleh melalui penelitian ini, yaitu: 1) Manfaat Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum internasional pada umumnya dan secara khusus pada bidang hukum Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional. Dalam hal ini pemahaman mengenai tindakan aktif yang seyogyanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepada hak untuk bekerja bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan variabel ketenagakerjaan yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai efektifitas implementasi pada tataran nasional maupun daerah. 2) Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai stakeholder terkait penelitian Penulis, antara lain a. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengenai pengaturan pemenuhan jumlah tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas di perusahaan swasta, sektor pemerintah, maupun dengan usaha mandiri. Tidak hanya dari segi kuantitas, melainkan kualitas pemenuhan hak untuk bekerja ketika penyandang disabilitas tersebut sudah bekerja yakni mengenai masalah aksesibilitas, upah tenaga
8
kerja, pelatihan kerja, rehabilitasi sosial maupun perlakuan non diskriminatif lainnya demi terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan aman sesuai dengan apa yang menjadi hak asasi penyandang disabilitas tersebut. b. Perusahaan swasta dan pemerintah, sebagai entitas ketenagakerjaan yang memberikan wadah bagi penyandang disabilitas untuk bekerja agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pengaturan aturan hukum nasional mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas dan memberi perlakuan kerja yang sesuai dengan aturan tersebut sebagai upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas ke arah yang lebih baik. c. Penyandang
disabilitas,
sebagai
right
holder
dalam
bidang
ketenagakerjaan agar dapat mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki, memiliki respon aktif mengenai pengaturan normatif pemerintah tentang hak untuk bekerja bagi penyandang disabilitas, serta dapat secara mandiri ikut serta dalam program pemberdayaan pemerintah agar tidak mengalami krisis kepercayaan diri dalam dunia kerja.
9
