OLEH Dr. Santer Sitorus, SH.,, M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Diselenggarakan KEMENPAN Pada Tanggal 5 Mei 2015 SURAKARTA
08/05/2015
ASAS UU AP
Mengedepankan dasar hukum B/PP yg menerbitkankan Kpts/tind hrs B/PP yg berwenang
Legalitas
B/PP yg mengunakan W wajib berdasarkan Perun dan AAUPB B/PP dilarang menyalahgunakan gewenang
ASAS UU AP
Perlindungan HAM
Tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masy
1. Kepastian hukum 2. Kemanfaatan 3. Ketidakberpihakan AAUPB
4. Kecermatan 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan 6. Keterbukaan 7. Kepentingan umum 8. Pelayanan Yang Baik 9. AAUPB lain sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim dlm putusan
SUMBER KEWENANGAN Diatur dlm UUD/UU Wewenang baru yang sebelumya belum ada Tj berada pada B/PP yang menerima Tidak dpt didelegasikan lagi
Kecuali diatur
Dlm lingkungan pem sendiri Ditetapkan berdasarkan Perun Diberikan oleh B/PP kepada B/PP lainnya DELEGAS I
Merupakan pelimpahan kewenangan yg sebelumnya telah ada
Tdk dpt didelegasikan lagi
Kecuali ditentukan lain Perun
Dpt mengunakan sendiri yang telah diberikan
Kecuali Perun
Tdk efektif dicabut dpt ditarik kembali Ditugaskan atasan Pelaksanaan tugas rutin Penerima harus menyebutkan nama pemberi mandat
Penerima mandat tdk berwenang mengambil kpts/tindakan strategis
PEMBATASAN WEWENANG BERDASARKAN MANDAT
MANDAT
PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS RUTIN
PELAKSANA HARIAN
PELAKSANA TUGAS
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada ASPEK ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN ALOKASI ANGGARAN.
LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
1. Melampaui W
melampaui masa jabatan atau batas waktu
Tidak Sah
melampaui batas wilayah LARANGAN PENYALAHGUNA AN WEWENANG
Mencampur adukkan W
3. Bertindak Sewenang2
Dpt Dibatal kan
di luar cakupan bidang atau materi W bertentangan dengan tujuan W tanpa dasar Kewenangan
bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
Tidak Sah
PENYELESAIAN SENGKETA ADA ATAU TIDAKNYA UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN Tdk ada kesalahan INTERNAL
PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN
EKSTERNAL PENGADILAN
Hasil Pengawasan APIP
Ada kesalahan adm Kesalahan adm, menimbulkan kerugian keuangan negara
Penyempurnaan adm Pengembalian paling lama 10 hk
FINAL DAN MENGIKAT
PENGUJIAN ADA TIDAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG Pasal 21
PT TUN
PENGADILAN
Permohonan
B/PP
- Tenggang wkt pengajuan - Objeknya - Pihak
? - Setelah APIP - Setelah APIP ada perbedaan pendapat antara hasil Pegawasan dgn B/PP - Apakah hasil APIP dpt dibatalkan
Uji KeW
PTUN ALAT UJI
PERUN
+
21 hk sejak diterima banding 21 hk sejak permohonan
AAUPB
+
Kewenangan Prosedur Penggunaan Kewenangan Subtansi Penggunaan Kewenangan DISKRESI Tujuan Diskresi Prosedur Diskresi
MORAL BEJAT
melancarkan penyelenggaraan pemerintahan mengisi kekosongan hukum Laporan memberikan kepastian hukum Mengatasi stagnasi pemerintahan sesuai dengan tujuan Diskres tidak bertentangan Perun / AAUPB berdasarkan alasan objektif tidak menimbulkan Konflik Kepentingan
Lapora n
Tujuan
1
Mengatasi Persoalan
2
Tdk Ditanggapi 5 h
Psl 1 angka 9
Kptsn
Tindakan
DISKRESI 4 Diskresi/ Kebebasan Terbelenggu
dilakukan dengan iktikad baik
Sewenang W Tdk ber W Tj tdk sah
3
5 hk Ataran C7 / Tdk
instrumen memecahkan masalah yang tidak dapat dijangkau oleh hukum, agar menjadi legality, rechtmatigheid mendorong kreativitas B/PP memecahkan masalah untuk mencapai tujuan
DISKRESI KEBIJAKAN (beleidsvrijheid)
RANAH HAN
Mendorong dinamika kreativitas B/PP mencapai tujuan mensejahterakan masya (tanpa masalah) Merupakan kelengkapan/instumen yang secara inheren melekat pada setiap administrasi negara atau setiap pengelola organisasi Diskresi pada hakikatnya berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit) Roscoe Pound
Kriminalisasi suatu kebijakan dapat diartikan memasang rantai belenggu atau memasung suatu organisasi sehingga tidak dapat bergerak memecahkan masalah atau mencapai tujuan
Hakekat
Keluwesan utk bertindak demi kepentingan yang lebih besar tetapi tetap dalam bingkai hukum dan AAUPB
Diskresi dapat bahkan mudah digunakan sebagai instrumen penyalahgunaan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang.
PENYELESAIAN SENGKETA KPTS & TINDAKAN
UPAYA ADMINISTRATIF
Pasal 75 – Pasal 78
Komunikasi langsung
Upaya Adm Warga Masy
Psl 77
SOP
Psl 7 h
Psl 78
Tdk menunda pelaksanan Kecuali ditentukan lain Perun Menimbulkan kerugian lebih besar. Tdk dibebani biaya
D i t T a d n i l g g a p
Setelah Melalui Upaya Adm PTUN
Penerbitan Kpts & Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
Psl 76 (4)
Interen
IMPERATIF
TUNTUTAN
TUNTUTAN
Diubah Dicabut Batal/tdk sah Ganti Rugi Sanksi Adm Tindakan: Berbuat Tdk Berbuat
unsur kelayakan keadilan keseimbangan
Dicabut Batal/Tdk Sah PMH Ganti rugi Sanksi Adm Dimumkan dimedia
?
SAHNYA KEPUTUSAN
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur
Tdk Mempu Konflik Intres Sesuai SOP Sesuai Maksud & Tujuan
UNSUR KEPUTUSAN UU AP Psl 1 angka 7 + Psl 87
Pribadi
Badan
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF
SANKSI ADMINISTRATIF BERAT
SANKSI ADMINISTRATIF SEDANG
SANSKSI ADMINISTRATIF RINGAN
UU AP
1. Diskresi merupakan kreativitas 2. Perlindungan hukum (Dekriminalitas) Penyelenggaran urusan Pemerintahan 3. Mengutamakan penyelesaian internal 4. Tj Kerugian keuangan negara hrs dilihat dr penggunaan kewenangan
1. B/PP bertj atas kpts yg dibuatnya. 2. UU ini mengatur Tindakan shg kalau B/PP tdk melaksanakan suatu kewajib dpt digugat 3. Fiktif Positif 4. B/PP secara limitatif dikenai saksi adm apabila melanggar UU AP
RUANG LINGKUP OBJEK SENGKETA MENURUT UU AP REGELIN G di lingkungan pemerintah
Eksekutif Legislatif Yudikatif Badan Penylenggara lain
Semua Aktivitas B/PP Yg Menyelenggarakan Pemerintahan (FUNGSI)
good governance clean goverment rechtmatigeheid van bestuur > < onrechtmatig Pelayanan publik
Gugatan Permohonan UJI KEWENANGA N Psl 53
OBJEK SENGKETA TIDAK ADA PENGECUALIAN
KONFLIK KEPENTINGAN
Psl 43
1. Ada kepentingan pribadi/ N E bisnis P 2. Hub kekerabatan dan O keluarga Sampai derajat T kedua lurus/ kesamping, I Mertua dan ipar S 3. Hub dengan wakil pihak M yg terlibat KE 4. Hub perkerjaan dan mendapat gaji
O
1. orang tua kandung/tiri/angkat 2. saudara kandung/tiri/angkat 3. suami/isteri 4. anak kandung/tiri/angkat 5. suami/isteri dr anak kandung/tiri/angkat 6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat 7. cucu kandung/tiri/angkat 8. sdr kandung/tiri/angkat dr suami/isteri
L 5. Hub dgn pihak yg memberikan rekomendasi U
10. sdr kandung/tiri/angkat dari orang tua
6. Hub dgn pihak-pihak lain S yg dilarang Perun
11. mertua
I
9. suami/isteri dari sdr kandung/tiri/angkat
