MEMBANGUN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWIBAWA
PROF Dr H YOS JOHAN UTAMA,SH MHUM
1
Yang saya hormati z Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro z Ketua Mahkamah Konstitusi RI z Kepala Kejaksaan Agung RI z Gubernur Lemhanas RI z Ketua Komisi Judisial RI z Gubernur Provinsi Jawa Tengah z Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah z Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah z Gubernur Akademi Kepolisian z Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
2
zKetua PN,PTUN,PA Semarang beserta para Hakim dan Panitera zKepala Kejaksaan Negeri Semarang zKepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang zPara anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro zSekretaris Senat Universitas Diponegoro zPara anggota Senat dan Dewan GuruBesar Universitas Diponegoro zPara Guru Besar Tamu zPara Anggota Muspida Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah zPara Pembantu Rektor Universitas Diponegoro
3
z z z
z z z
Ketua dan sekretaris Kopertis Wil VI Jawa Tengah Para Rektor dan Pembantu Dekan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Tengah Para Dekan,Pembantu Dekan,Ketua Lembaga dan Direktur Program Pasca Sarjana, Asisten Direktur Program Pasca sarjana. Segenap Ketua Program Magister dan Program Doktor beserta sekretaris Serta sivitas akademika Universitas Diponegoro Para tamu undangan yang saya muliakan dan Para Mahasiswa
4
UCAPAN SYUKUR
z Syukur
kehadirat Allah SWT z Sholawat kepada Rossulullah Muhammad SAW 5
Intisari z Pencari
keadilan di PTUN belum mendapatkan keadilan yang dicarinya z Upaya membangun PTUN sebagai penawar rasa sakit pencari keadilan
6
Negara Hukum dan kesejahteraan z Menempatkan
WARGA NEGARA SEBAGAI SUBYEK yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidupannya. z Pelaksanaan prinsip negara berkeadilan z Perlunya eksistensi Peradilan yang berwibawa
7
Idealisme akses Keadilan dalam Peradilan
PERADILAN merupakan Institusi Hukum Moderen, dan dengan sistem yang ada di dalamnya, berusaha memberikan akses bagi setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan
Proses di peradilan menjadi tolok ukur berjalannya hukum di suatu negara
8
Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasar UU No 5 tahun 1986 yo UU No 9 Tahun 2004 Penjelasan umum UU No 5 Tahun 1986 sebagai berikut: Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan per lindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputus an Tata Usaha Negara 9
Pokok-pokok kebijakan di bidang hukum
Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) “Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik , pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel
10
Quick Wins Mahkamah Agung RI
Transparansi putusan Manajemen informasi teknologi Pelatihan kode etik hakim Pendapatan Negara Tidak Kena Pajak Manajemen SDM
11
Peradilan Sebagai Sistem TUNDUK KEPADA SIFAT-SIFAT SISTEM PADA UMUMNYA HIDUP DALAM EGOISME SISTEM
12
Egosentris Posisi Peradilan
Dari ”Pelayan atau abdi dari Masyarakat Hukum” menjadi “Tuan atau majikan dari Masyarakat”
13
SENGKETA TATA USAHA NEGARA PENCARI KEADILAN
PTUN PROSES PROSES DI PERADILAN 1.PENYEDERHANAAN
PENYELESAIAN SENGKETA
2.FORMALISTIK 3.EGOISME SISTEM 4.KULTUR BIROKRASI ,DLL
PUTUSAN
14
Harapan Pencari Keadilan
Mencari keadilan nyata melalui sistim peradilan, dan mengharapkan putusan peradilan benarbenar dapat dilaksanakan
Sistem peradilan dianggap gagal, apabila tidak mampu memberikan rasa keadilan
15
Permasalahan Utama
Ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem atas pelaksanaan putusan PTUN Berakibat lunturnya kewibawaan PTUN Sistem peradilan yang Ringan, Singkat dan Sederhana tidak berarti jika tidak berwibawa
16
SUBSTANSI PUTUSAN PTUN
BERSIFAT LIMITATIP MENYATAKAN BATAL ATAU SAH KEPUTUSAN YANG DIGUGAT PEMBEBANAN KEWAJIBAN KEPADA PEJABAT TERGUGAT TERHUKUM
17
KEWAJIBAN TERGUGAT
Mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Mencabut Keputusan TUN yang disengketa kan dan menerbitkan keputusan yang baru Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU No 5 tahun 1986. Khusus dalam hal masalah kepegawaian dapat pula ditambahkan ganti rugi, rehabilitasi maupun kompensasi.
18
Pelaksanaan Putusan
Putusan PTUN bersifat khas dan limitatip Gantirugi dibatasi sebesar maks 5 Juta Rp Kompensasi dibatasi sebesar maks 2 Juta Rp
19
PENYEBAB KETIDAKWIBAWAAN
20
DASAR PELAKSANAAN PUTUSAN z MENEKANKAN
KEPADA KEPATUHAN MORAL DAN KESADARAN HUKUM PEJABAT TERHUKUM
z KESADARAN
MORAL PEJABAT MASIH MENJADI MASALAH DI INDONESIA
21
Instrumen Pemaksa Putusan
Dwangsom Sanksi Administratip Diumumkan di massmedia Dilaporkan kepada Presiden
22
EKSEKUSI GANTI RUGI PTUN MENTERI/SEKJEND
PENGGUGAT
MEN.KEU
BTUN SETEMPAT
KPKN
SPPLS
SKO
SPMLS 23
EKSEKUSI GANTI RUGI DAN KOMPENSASI
TIDAK ADA KEPASTIAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DAN KOMPENSASI TIDAK ADA SANKSI KETERLAMABATAN PEMBAYARAN GANTIRUGI DAN KOMPENSASI
24
MEKANISME EKSEKUSI
KEBERHASILAN SISTEM SALAH SATUNYA HARUS DITUNJUKKAN DENGAN KEMAMPUAN DARI SISTEM TERSEBUT UNTUK MAMPU MENJAMIN PRODUK/OUTPUTNYA SESUAI DENGAN TUJUAN SISTEM ITU SENDIRI. MEKANISME EKSEKUSI PTUN MENJADI SALAH SATU INDIKATOR APAKAH SISTEM DI PTUN MAMPU MENCAPAI TUJUAN DARI SISTEM ITU SENDIRI 25
TERGUGAT TIDAK LAKSANAKAN PUTUSAN
26
Posisi
Penggugat di PTUN, sama sekali tidak mempunyai posisi tawar apapun terhadap Tergugat UU No 5 tahun 1986 --Struktur Hierarkhi UU No 9 tahun 2004 --Paksaan Adminsitratip UU No 51 tahun 2009--Gabungan
27
? EKSEKUSI HARUS BERWIBAWA
28
PRINSIP HK.ADM NEG. YANG KURANG MENDUKUNG 1. Asas bahwa terhadap benda-benda publik tidak dapat diletakkan sita jaminan.
2. Asas “rechtmatigheid van bestuur” 3. Asas bahwa kebebasan pejabat pemerintah tidak bisa di rampas.
4. Asas bahwa negara (dalam hal ini) pemerintah selalu harus dianggap solvable (mampu membayar)
29
BENDA PUBLIK TAK BISA DILETAKKAN SITA JAMINAN ► PRINSIP
INI PERLU DITINJAU, DI NEGARA LAIN DAPAT DILAKUKAN SITA THD ASET NEGARA ATAS GUGATAN WARGANEGARA
30
RECHTMATIGHEID VAN BESTUUR PERLU DITINJAU KEBERLAKUKANNYA TERUTAMA DALAM HAL MANDAT z PERLU DISELARASKAN DENGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN PRESIDENTIIL z
31
KEBEBASAN PEJABAT TIDAK BISA DIRAMPAS
PERLU PEMIKIRAN UNTUK MELAKUKAN KRIMINALISASI TERHADAP PEJABAT YANG MBALELO PERLU DICANTUMKAN SEBAGAI TINDAKPIDANA CONTEMP OF COURT NEGARA LAIN TELAH MEMPRAKTEKKAN KRIMINALISASI
32
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT LEBIH KEPADA PRINSIP FAUTES DE SERVICE – KEDINASAN FAUTES DE PERSONALLES— PRIBADI PEJABAT MENJADI “UNTOUCHABLE”
33
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT
HARUS MENGARAH KEPADA PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI ”geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid”, ’Niemand kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaan
34
NEGARA DIANGGAP SELALU SOLVABLE
HARUS DIIKUTI DENGAN SANKSI KEPADA PRIBADI PEJABAT YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PROSEDUR GANTI RUGI DAN KOMPENSASI HARUS DISEDERHANAKAN DAN MENJAMIN KEPASTIAN HAK PENCARI KEADILAN
35
JUDGE MADE LAW
PERLU PENINJAUAN ATAS PRINSIP
“HAKIM TIDAK BOLEH DUDUK DI KURSI PEMERINTAHAN”
HAKIM PERLU MENDAPATKAN POSISI YANG CUKUP UNTUK DAPAT MENERBITKAN PUTUSAN YANG DETAIL DAN TUNTAS.
36
KEBERANIAN KELUAR DARI PATROON
RESTRUKTURISASI PERADILAN YANG “RINGAN,CEPAT,SEDERHANA DAN BERWIBAWA” MEMBUTUHKAN KEBERANIAN UNTUK BERPIKIR KELUAR DARI “KOTAK” KONVENSIONALISME HUKUM ADMINISTRASI PERLU PEMBANGUNAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BARU YANG BERORIENTASI KEPADA PELAYANAN MASYARAKAT INDONESIA
37
