Block Book
PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA Kode Mata Kuliah : MI 022
Tim Penyusun serta Tim Tutorial : I Ketut Artadi , SH.SU. DW Nym Rai Asmara Putra, SH.MH. I Wayan Bela Siki Layang, SH.MH. Ida Bagus Rai Djaja, SH.MH. I Nyoman A. Martana, SH.MH. I Ketut Sudjana, SH.MH.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UADAYANA DENPASAR 2008
PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA .I. Identitas Mata Kuliah Nama : Praktik Peradilan Tata Usaha Negara Kode Mata Kuliah : MI 022 Satuan Kredit Semester ( SKS ) : 2 SKS Semester : VI Status Mata Kuliah : Wajib II. Pengasuh Mata Kuliah Nama Alamat Telpon
: I Ketut Artadi, SH.SU. : Jln. Sekarjepun V N0. 14, Denpasar : ( 0361 ) 461053 )
Nama Alamat Telpon
: DW. Rai Asmara Putra, SH.MH. : Jalan Tukad Citarum i/5A ( Perum Taman Kresna Permai, Renon Denpasar) : ( 0361 ) 243440 , 08123903554
Nama Alamat Telpon
: I Wayan Bela Siki Layang, SH.MH. : Jln. Karangsari 99X, Padangsambian Kaja, Dps. : ( 0361 ) 8444002 , 08123958176
Nama Alamat Telpon
: Ida Bagus Rai Djaya, SH.MH. : Jln. Sandat Gang IV N0. 3, Denpasar. : ( 0361 ) 232650.
Nama Alamat Telpon
: I Nyoman. A . Martana, SH.MH. : Br. Padangtawang, Desa canggu, Kuta. : ( 0361 ) 8567935
Nama Alamat Telpon
: I Ketut Sudjana , SH. MH. : Dusun Canggu , Desa Canggu, Kuta. : ( 0361 ) 8445355.
III. Deskripsi Perkuliahan
1
Mata kuliah Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang harus diikuti oleh mahasiswa setelah lulus menempuh mata kuliah wajib prasyarat Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kuliah Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan bidang keterampilan praktek hukum yang sistem pengajarannya merupakan kelanjutan dan pendalaman praktik penerapan ketentuan ketentuan dalam sengketa Tata Usaha Negara . Dalam tiap pertemuan merupakan pemahaman terhadap ketentuan TUN dikaitkan dengan kasuskasus, dan diharapkan demikian bahan kuliah selesai, maka mahasiswa sudah dapat secara lengkap memahami praktik pengadilan TUN. IV.Organisasi Materi 1. Kontrak Perkuliahan, Pengertian dan Dasar Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Karakteristik dan Prinsip –prinsip Hukum Acara Tata Usaha Negara 3. Tahaptahap penyelesaian sengketa 4. Rapat permusyawaran ( Dismissal Proses ) 5. Pemeriksaan dengan Acara singkat dan Acara cepat 6. Pemeriksaan Persiapan 7. Sidang Pengadilan 8. Gugatan 9. Jawab menjawab 10. Pembuktian 11. Putusan Hakim 12. Upaya Hukum Biasa 13. Upaya Hukum Luar Biasa 14. Pelaksanaan Putusan V. Metode dan Strategi Pengajaran Metode yang dipakai dalam memberikan kuliah adalah Problem Based Learning, yaitu pengajaran dengan berbasiskan problem/ kasus nyata yang terjadi dimsyarakat. Strategi pengajaran berupa tanyajawab, diskusi, belajar mandiri, diskusi kelompok ter arah, dan tugas terstruktur. Pada awal perkuliahan dimulai dengan tanya jawab untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa atas materi elementer mata kuliah yang berkaitan dengan materi kuliah saat ini, dan melakukan penyegaran / penelaahan atas masalah masalah yang telah diidentifikasi. Selanjutnya perkuliahan dapat dimulai dengan metode pengajaran berbasiskan problem, tanya jawab untuk mendapatkan pola penyelesaian masalah sejenis melalui diskusi kelompok, permainan peran dalam membahan topik topik tertentu, selanjutnya tugastugas mandiri dilakukan oleh mahasiswa diluar perkuliahan. VI. Tugas Mahasiswa diwajibkan untuk membahas dan mempersiapkan tugas yang ditentukan dalam Block Book.Tugas tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan diluar perkuliahan, tugas dipresentasikan,dengan tanggapantanggapan dari mahasiswa yang lain. Tugas yang dipresentasikan, diserahkan kepada Tutor untuk dinilai kenampuan menulis tugas dan kemampuan mempresentasi dan mempertahankan materi tugas.
2
VII. Ujian Ujian terdiri dari ujian tertulis dalam bentuk essay dalam masa Ujian Tengah Semester dan masa Ujian Akhir Semester.Ujian Tengah Semester ( UTS ) atas materi perkuliahan 1 sampai dengan 5, sedangkan Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilakukan atas materi perkuliahan 7 sampai 15. Ujian dapat dilakukan secara lisan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa melakukan argumentasi argumentasi pembelaan dalam bentuk peradilan semu didepan klas. VIII. Penilain. Penilaian meliputi aspek hard skills dan soft skills. Penilaian hards skills melalui tugas – tugas (TT), UTS dan UAS. Nilai hards skills diperhitungkan menggunakan rumus : ( UTS + TT ) + 2 (UAS ) ______________ 2 NA = ____________________________ 3 Penilaian soft skills ( sikap prilaku ) dilakukan berdasarkan pengamatan selama perkuliahan. Nilai Soft skills dikombinasi dengan NA untuk menentukan nilai hasil studi (NHS) yang ditentukan kriterianya sebagai berikut ; Nilai range A 80 100 B
65 79
C 55 64 D 40 54 E 0 39
IX . Daftar Bacaan 1. Undang Undang N0.5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2. Undang Undang N0. 14 tahun 1970 dirobah dengan UU N0.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimam 3. Undang Undang No. 14 tahun 1985 dirobah dengan UU N0. 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung.
3
4. A. Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. 5. I Ketut Artadi, 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar. 6. I Ketut Artadi, 2008. Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Hukum Acara Perdata,( Diktat ) Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar. 7. SF. Marbun, 1988. Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta 8. Zairin Harahap, 2001. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 9. Philipus M Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya. 10. Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 11. Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindio Persada, Yogyakarta. 12. Indoharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Peradilan Tata Usaha negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 13.Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 14.Rozali Abdullah , 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet, ketiga, PT Raja Grafindo Persada, jakarta XI. PERTEMUAN PERTEMUAN PERTEMUAN PERTAMA Kontrak Perkuliahan, Pengertian dan Dasar Hukum Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Deskripsi singkat. Praktik Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan menyangkut tentang bagaimana caranya mengadili perkaraperkara TUN di Pengadilan TUN, berdasarkaan kepada hukum Acara TUN yang diatur oleh UU N0. 5 tahun 1986, dirobah dengan UU N0.9 tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya perobahan yang dilakukan oleh UU N0.9 tahun 2004 terhadap UU N0.5 tahun 1986, maka perobahan terhadap pasal.2 dan pasal 53 merupakan perobahan penting yang perlu mendapat perhatian dalam praktik TUN. 2. Bacaan UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. 3. Tugas
4
a. Perobahan UU khususnya menyangkut hukum acaranya, akan berakibat terjadinya perobahan dalam praktik Peradilannya juga. Coba cermati perobahan apa yang terjadi dalam Praktik Peradilan TUN dengan dirobahnya UU N0.5 tahun 1986 oleh UU N0. 9 tahun 2004, menyangkut ke 39 pasal yang dirobah tersebut . b. Coba cermati susunan Pengadilan TUN sebagaimana diatur oleh UU N0.5 tahun 1986 yang dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004, dan bandingkan dengan susunan Pengadilan Perdata yang diatur dalam UU N0. 14 tahun 1985 dirobah dengan UU N0.4 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. PERTEMUAN KEDUA Karakteristik dan Prinsipprinsip Hukum Acara Peradilan TUN 1 .Deskripsi singkat Karakteristik dari Hukum Acara Peradilan TUN adalah bahwa acara dari Pengadilan TUN mengarah hanya kesatu tujuan yaitu kepada pemeriksaan terhadap keputusan TUN yang dibuat oleh pejabat/Badan TUN. Keputusan TUN diperiksa oleh Pengadilan kerena adanya gugatan dari penggugat yang meminta agar keputusan TUN itu dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan TUN dengan alasan bahwa keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturan per undang undangan yang berlaku, atau bertentangan dengan azasazas umum pemerintahan yang baik. Prinsipprinsip Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara bahwa sengketa TUN yang diadili berdasarkan hukum Acara TUN adalah sengketa hukum public, sehingga putusan TUN berlaku bagi siapa saja ( azas Erga Omnes ) 2 .Bacaan Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Rozali Abdullah , 1994. Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara, cet, ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1985. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta. 3 . Tugas a. Sebelum melakukan gugatan , penggugat harus terlebih dahulu tahu pasti bahwa obyek yang dipersoalkan adalah benarbenar suatu keputusan TUN. Hal itu penting, karena ; jika yang disengketakan tidak memenuhi kriteria sebagai keputusan TUN, maka gugatan seperti itu akan ditolak oleh Pengadilan. Dalam praktik ; seorang penggugat harus mempelajari terlebih dahulu kriteria yang harus dipenuhi oleh keputusan TUN lalu mencocokkan dengan keputusan TUN yang akan digugat, apakah memenuhi syarat sebagai keputusan TUN. Mahasiswa dalam hal ini ditugaskan mencari keputusan TUN yang pernah menjadi obyek sengketa di Pengadilan TUN, dan memeriksa materi keputusan itu, apakah masuk dalam kretiria keputusan TUN. b. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak hanya berlaku terhadap para pihak, tetapi berlaku bagi siapa saja, karena keputusan itu bersifat public ( Erga
5
Omnes). Apabila si A menggugat Pemkot Denpasar, dan Pengadilan TUN Denpasar, mengabulkan gugatan si A, dengan menyatakan Surat Keputusan Pemkot Denpasar menyangkut Pembongkaran terhadap rumah si A(karena dibangun diatas wilayah jalur hijau ) adalah batal atau tidak sah. Amati kasus ini ; apapah benar keputusan Pengadilan TUN Denpasar itu berlaku bagi siapa saja.
PERTEMUAN KETIGA Tahaptahap Penyelesaian Sengketa TUN 1 .Deskripsi Singkat Penyelesaian sengketa TUN tidak boleh langsung ke Pengadilan, akan tetapi harus melalui tahap tahap. Sesuai ketentuan psl.48 UU N0.5 tahun 1986 ; apabila peraturan perundang undangan memberikan wewenang kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, untuk dapat menyelesaikan sengketa TUN melalui Upaya Administrasi, maka seluruh upaya administrasi itu harus ditempuh terlebih dahulu dan jika tetap gagal, baru dapat diajukan ke Pengadilan TUN. 2 . Bacaan Sjachran Basah, 1985. Eksistensi Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung. SF Marbun, 2003. Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, Penerbit UII Press, Yogyakarta. 3 . Tugas a. Cermati kasus kasus TUN yang penyelesaiannya harus terlebih dahulu melalui Upaya Administrasi.Sebagai bahan rujukan harus diperhatikan soal surat keputusan TUN menyangkut Pegawai Negeri Sipil, jika disengketakan maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah N0.8 tahun 1980 tentang Desiplin Pegawai Negeri. b. Bagaimana ketentuan presedur keberatan yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan TUN.
PERTEMUAN KEEMPAT Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) 1 . Deskripsi Singkat Rapat permusyawaratan adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN, membahas gugatan bersama penggugat dan tergugat ; apakah gugatan itu sudah benar atau tidak. Gugatan yang benar antara lain ; isinya berdasarkan alasanalasan yang layak, dan memenuhi syarat syarat formal gugatan, gugatan tidak premature , gugatan tidak lewat waktut serta tidak melanggar kompetensi pengadilan ( psl. 62 ). Apabila syarat syarat tersebut diatas tidak dipenuhi , maka ketua Pengadilan TUN akan menganjurkan kepada penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya agar tidak sia
6
sia, atau kalau penggugat bersikukuh, maka Ketua Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan suatu penetapan dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak berdasar. 2. Bacaan. Undang Undang N0.5 tahun 1986 khususnya psl. 55 dan Surat Edaran mahkamah Agung N0. 2 tahun 1991 khususnya point V angka 3. Philipus M Hadjon, 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah mada University Press, Yogyakarta. Indroharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 3. Tugas. a. Pengadilan TUN Denpasar memutus perkara yang diajukan oleh kuasa hukum Calon Rektor ISI Denpasar, dengan amar berbunyi ; gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( neit onsvankljeike verklaar ). Kuasa penggugat menyampaikan penyataan kepada pers, bahwa ia akan melaporkan Ketua Pengadilan TUN Denpasar ke Komisi Yudisial, atas kecerobohannya dalam dismissal proses, hingga dapat memimbulkan gugatannya tidak dapat diterima.Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan kasus itu. b. Banyak sertipikat tanah dinyatakan batal oleh pengadilan TUN Denpasar, walaupun sertipikat sertipikat itu diterbitkan puluhan tahun yang lalu. Mahasiswa diminta membahas kasus tersebut memakai ketentuan psl.55 UU N0.5 tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung N0.2 tahun 1991. PERTEMUAN KELIMA Pemeriksaan dengan Acara Singkat dan Pemeriksaan dengan Acara Cepat 1. Deskripsi singkat Acara Singkat, adalah acara yang dipakai untuk memeriksa perlawanan ( verzet ) dari tergugat atas penetapan hakim dalam dismissal proses ; yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar.Acara singkat sebagaimana namanya yaitu acaranya sederhana tidak memakan waktu lama, yaitu tenggang waktu pengajuannya 14 hari setelah penetapan diucapkan dan putusan dalam perlawanan tidak dapat dilakukan upaya hukum (psl.62 ). Acara Cepat, adalah acara yang dipakai memeriksa gugatan penggugat yang memohon agar gugatannya dapat diperiksa dengan acara cepat karena adanya kepentingan penggugat yang sangat mendesak misalnya soal pembongkaran rumah tempat tinggal dll ( psl. 9899). Dalam pemeriksaan dengan acara cepat, tidak saja pemeriksaan perkaranya yang cepat melainkan juga putusannya. 2. Bacaan A Soejadi, 1993. Acara Biasa, Acara Cepat dan Acara Singkat menurut UU.PTUN, dibandingkan dengan Wet op d van State dalam Himpunan Karangan dibidang Hukum Tata Negara, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI.
7
Zairin Harahap, 2001. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 3.Tugas a. Apakah format perlawanan terhadap penetapan dismissal proses sama dengan format perlawanan dalam hukum acara perdata. Mahasiswa diminta mencari contohcontoh perlawanan terhadap penetapan dismissal proses, kemudian mendiskusikan. b. Mahasiswa merumuskan kriteria kepentingan yang mendesak dan menuangkan dalam gugatan.
PERTEMUAN KEENAM Masa UTS
PERTEMUAN KETUJUH Pemeriksaan Persiapan 1 .Deskripsi singkat Tujuan dilakukan pemeriksaan persiapan adalah memeriksa gugatan penggugat agar memenuhi syaratsyarat gugatan. Apabila syarat –syarat belum dipenuhi, gugatan tidak jelas, penggugat diberikan untuk memperbaiki atau menyempurnakan gugatannya dalam tengang waktu 30 hari ( psl. 63 ). Pemeriksaan persiapan yang materinya baru sebatas penyempurnaan gugatan, tidak harus dilakukan diruang sidang, tetapi dapat dilakukan diruang kerja hakim dan tidak harus dalam sidang terbuka untuk umum. 2. Bacaan Undang Undang N0. 5 tahun 1986 yo Undang Undang N0.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang N0.5 tahun 1986. A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Reflika Aditama, Bandung. 3. Tugas a. Mahasiswa ditugaskan untuk mencari putusan hakim dalam pemeriksaan persiapan yang isinya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan mempelajari pertimbangan hukumnya, kenapa hakim menjatuhkan putusan seperti itu. b. Mahasiswa diminta untuk membuat kreteria gugatan yang baik.
8
PERTEMUAN KEDELAPAN Sidang Pengadilan 1. Deskripsi singkat Setelah melewati tahap Dismissal proses dan Pemeriksaan persiapan maka tahap berikutnya adalah sidang pengadilan dengan acara biasa. Pemeriksaan perkara dalam sidang dengan acara biasa, diawali dengan pembacaan gugatan, gugatan mana tentunya sudah melalui tahap perbaikanperbaikan ; baik dalam rapat permusyawatan maupun dalam pemeriksaan persiapan, yang dengan demikian gugatan diharapkan sudah memenuhi syarat formal gugatan. Namun demikian, dalam acara biasa jawaban terhadap gugatan tetap dibuka bagi tergugat untuk melakukan eksepsi ( tangkisan ) yang tujuannya agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat formal. Seperti dijelaskan diatas ; bahwa soal kemungkinan terdapat kesalahan formal dari gugatan sudah dicermati dalam dismissal proses dan Pemeriksaan persiapan, sehingga muncul pernyataan masih relevankah ketentuan tentang eksepsi dalam Acara Peradilan Tata Usaha negara ?. Disamping mengajukan eksepsi, tergugat juga akan menjawab pokok perkara, yang isinya menyangkal ( sangkalan ) kebenaran isi gugatan. Dalam menjawab pokok perkara dan membuktikan kebenaran sangkalan, tergugat dapat mempersoalkan ; apakah obyek gugatan berupa Surat Keputusan TUN yang disengketakan sudah memenuhi syarat sebagai SK.TUN yang dapat dijadikan obyek perkara. 2. Bacaan Sudikno Mertokusumo, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Zairin Harahap, 2001. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafindi Perkasa, Jakarta. 3. Tugas a. Mahasiswa diminta untuk mengamati kemungkinan eksepsi dikabulkan oleh Pengadilan, sehubungan dengan bagian tersebut tidak dapat diperbaiki atau tidak diperiksa dalam dismissal proses atau dalam Pemeriksaan persiapan, sehingga terbuka kemungkinan dipersoalkan didalam eksepsi. b. Mahasiswa diajak berdiskusi tentang bagaimana membuat eksepsi yang memenuhi syarat syarat hukum.
PERTEMUAN KESEMBILAN Gugatan 1. Deskripsi singkat Sebagai penggugat di Pengadilan TUN adalah perseorangan atau badan Hukum Perdata dan sebagai tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN, dan yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat ( Psl. 1 ayat 5 dan ayat 6 ).
9
Alasan yang dapat dipakai sebagai dasar gugatan adalah bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku atau bertentangan dengan azasazas pemerintahan yang baik (good governent ), yang mengakibatkan kerugian bagi tergugat ( psl. 53 ). 2. Bacaan I Ketut Artadi, 2007. Diktat Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Cetakan keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 3. Tugas a. Mahasiswa diminta untuk membuat resume secara cermat menyangkut identitas para pihak yang harus dimuat dalan gugatan, kriteria obyek gugatan gugatan sebagaimana ditentukan dalam undang –undang , kepentingan tergugat yang dirugikan dan urut urutan petitum gugatan. b. Mahasiswa diminta membuat gugatan dimulai dari petitum, kemudian mengaplikasikan kedalam posita, dan mencermati agar tiap butir posita didukung oleh alat bukti.
PERTEMUAN KESEPULUH Mengajukan gugatan, dan jawab menjawab 1.Deskripsi singkat Apabila gugatan sudah dibuat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan dan gugatan itu akan diperiksa melalui tahap seperti diterangkan diatas yaitu tahap dismissal proses, tahap pemeriksaan persiapan baru selanjutnya pemeriksaan dengan acara biasa dengan jawab menjawab dan pembuktian. Dalam persidangan pengadilan TUN, para pihak, hakim dan panitera duduk ditempat yang sudah ditentukan, hakim menyampaikan tata tertib persidangan yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan, selanjutnya diikuti dengan jawab menjawab meliputi ; gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, rereplik dan reduplik, pembuktian dan putusan. 2 .Bacaan Sudikno Mertokusumo, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia , Penerbit Liberty, Yogyakarta. Indroharto, 1996. Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 3. Tugas a. Mahasiswa diminta melakukan persidangan Semu, hakim 3 orang, penggugat, tergugat,saksisaksi.
10
b. Persidangan ini berlangsung didalam klas, sampai selesai dengan memperagakan, bagaimana sebagai hakim, sebagai penggugat, sebagai tergugat, sebagai saksi, cara mengajukan alat bukti, dan cara memutus perkara.
PERTEMUAN KESEBELAS Pembuktian 1. Deskripsi singkat Pembuktian diatur dalam pasal. 100 psl. 1007 , UU N0.5 tahun 1986.Disebutkan sebagai alat bukti ( dlm psl.100 ) adalah ; Surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Dalam praktik soal kekuatan pembuktian dari alatalat bukti dan kaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lain dalam rangka membuktikan kebenaran dalil dalil sangat penting. Penggugat mendalilkan bahwa suatu Surat Keputusan TUN misalnya bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka untuk membuktikan dalilnya itu, tidak cukup ia membuktikan dengan saksi saja, melainkan perlu pembuktian dengan alat bukti lain; misalnya dengan surat yang isinya membenarkan keterangan saksi atau sebaliknya. Jadi, dalam soal pembuktian ; kecermatan menghubunghubungkan satu bukti dengan bukti lainnya, untuk membuktikan tiaptiap dalil sangat diperlukan. 2. Bacaan I Ketut Artadi, 2008. Kumpulan Peraturan PerUndang Undangan Hukum Acara Perdata, Diktat , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Darwan Prinst, 1995. Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung. 3. Tugas a. Cermati alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak, apakah sudah dibea materai ( bukti surat ), dan apakah sudah memenuhi ketentuan pasal 1888 KUHPerdata. b. Cermati pertimbangan hukum dari suatu putusan pengadilan TUN dan perhatikan bagian bagian yang merupakan bukti pengetahuan hakim.
PERTEMUAN KEDUABELAS Putusan Hakim 1. Deskripsi singkat Putusan hakim adalah konstituir hakim atas perististiwa yang disengketakan. Jadi hakim menghukumkan suatu peristiwa yang disengketakan, untuk menyelesaikan sengketa itu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan putusannya kepada bukti bukti yang diajukan dalam persidangan. Buktibukti itu harus membenarkan dalil dalil
11
yang dikemukakan para pihak sehingga hakim menjadi jelas kebenaran terjadinya suatu peristiwa, kemudian ia menjatuhkan putusan. Dalam hubungannya dengan Putusan perkara TUN, hakim terutama mencermati buktibukti yang diajukan oleh para pihak, apakah bukti bukti itu, bernilai pembuktian yang membuktikan bahwa keputusan TUN yang disengketakan bertentangan peraturan perundang undangan yang berlaku atau bertentangan dengan azasazas umum pemerintahan yang baik. Amar putusan hakim TUN juga ditentukan secara limitatif oleh pasal. 53 ayat 1 yo psl.97 ayat 9 UU N0.5 tahun 1986 yaitu ; Menyatakan hukum K..TUN batal atau tidak sah (psl.53 ayat 1 ) dan Memerintahkan kepada pejabat/Badan TUN untuk mencabut atau menerbitkan K.TUN yang baru ( psl. 97 ayat 9 ). 2. Bacaan I Ketut Artadi, 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negata, bagian Pembahasan Putusan P.TUN Denpasar N0. 05/G.TUN/2004/P.TUN.DPS, hlm.62, Diktat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Sudikno Mertokusumo, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta. 3. Tugas. a. Cermati suatu putusan hakim, apakah pihak yang menang sudah dapat membuktikan tiaptiap dalilnya, dan apakah setiap bagian gugatan dan alat bukti sudah dipertimbangkan oleh hakim. b. Cermati putusan P.TUN Denpasar N0.5/G.TUN/2004/P.TUN.DPS ( lampiran Diktat ), dan buatlah amar putusan yang benar.
PERTEMUAN KETIGABELAS Upaya Hukum biasa 1.Deskripsi singkat Upaya hukum biasa dimaksudkan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dikalahkan oleh suatu putusan Pengadilan melalui banding atau kasasi. Yang dikalahkan ditingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN dan yang dikalahkan di tingkat Pengadilan Tinggi dapat melakukan upaya hukum Kasasi ke mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi TUN sebagai pengadilan banding ( yudexfatie ), akan memeriksa ulang menyangkut fakta peristiwanya atau dengan kata lain ditingkat banding soal soal pembuktian dan penilaian alat bukti serta hubungannya dengan dalil dalil para pihak masih menjadi pusat pemeriksaan. Berbeda halnya dengan pemeriksaan di tingkat kasasi oleh mahkamah Agung, dimana disitu tidak lagi diperiksa soalsoal fakta peristiwanya, melainkan soal hukumnya, sehingga MA lazim disebut sebagai yudexyuris.
12
2. Bacaan UU N0. 14 tahun 1970 dirobah dengan UU N0. 4 tahun 2004 , tentang Kekuasaan Kehakiman. UU N0. 14 tahun 1985 dirobah dengan UU N0. 5 tahun 2004, tentang Mahkamah Agung Zairin Harahap, 1986. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta. 3. Tugas a. Mahasiswa ditugaskan untuk membuat memori banding, berdasarkan kasus yang dicontohkan. b. Mahasiswa ditugaskan unttuk membuat memori kasasi, berdasarkan kasus yang dicontohkan. PERTEMUAN KE EMPATBELAS Upaya Hukum luar biasa 1. Deskripsi singkat Upaya hukum luar biasa dimaksudkan adalah upaya hukum peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam psl. 132 UU N0. 5 tahun 1986 y0 UU N0.14 tahun 1985 pasal 66 pasal. 75. Ada 6 alasan yang dapat dipakai untuk melakukan peninjauan kembali dan diantara ke enam alasan tersebut, alasan ke ( b ) yaitu novum yang merupakan alasan paling kuat. Bahwa peninjauan kembali, baik dalam hukum perdata, Tata Usaha Negara atau pidana hanya dapat dilakukan satu kali ( psl. 66 ayat 1 ) 2. Bacaan UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 tantang Peradilan Tata Usaha negara. UU N0. 14 tahun 1970 dirobah dengan UU N0. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU N0. 14 tahun 1985 dirobah dengan UU N0.5 tahun 2004 tentang mahkamah Agung. Sudikno Mertokusumo, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 3. Tugas a. Mahasiswa ditugaskan untuk membuat Permohonan Peninjauan Kembali, dengan alasan Novum. b. Bagaimana Novum ( surat bukti baru ) dapat diterima sebagai bukti, jelaskan prosesnya.
13
PERTEMUAN KELIMABELAS Pelaksanaan Putusan Pengadilan 1. Deskripsi singkat. Putusan TUN isinya meliputi ; menghukum Pejabat /Badan TUN untuk mencabut atau menerbitkan K.TUN ( psl. 97 ayat 9. Jadi putusan pengadilan akan memerintahkan Pejabat/badan TUN untuk melakukan pencabutan atau penerbitan K.TUN. Pengadilan tidak boleh memutus mecabut K.TUN, akan tetapi Pengadilan hanya menyatakan batal atau tidak sah ( psl. 53 ayat 1 ). Apabila ternyata pejabat/ Badan TUN yang dihukum itu tidak mau melaksanakan pencabutan atau tidak mau menerbitkan K.TUN yang diperintahkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan psl. 116 UU N0.9 tahun 2004, maka Pejabat/ Badan TUN tersebut dapat dikenakan Upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang dan/ atau sanksi administrasi, dan diumumkan di media massa cetak setempat. 2. Bacaan UU N0.5 ahun 1986 dirobah dengan UU N0.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sudikno Mertokusumo, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Leberty, Yogyakarta. Indoharto, 1996. Usaha memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Tugas. a. Bagaimana proses pengenaan sanksi uang paksa dan bagaimana proses serta siapa yang dapat memberi sanksi administrasi kepada Pejabat/Badan TUN yang tidak mau melaksanakan putusan TUN. b. Mahasiswa diminta untuk membuat surat permohonan untuk pelaksanaan suatu putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. TUGAS KEENAMBELAS Masa UAS
s e l e s a i
14