MATA KULIAH : PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KODE MATA KULIAH : MI 024
Nama Alamat Telepon/HP
: : :
Prof.Dr. Yohanes Usfunan,SH,MH. Jl.Gunung Bromo XI No 8. 481137/081338382265
Nama Alamat Telepon/HP Email
: : : :
Dr. I Made Subawa, SH, MS. Jl.Gunung Agung Gg.IV 422597/0818556787
[email protected]
Nama Alamat Telepon/HP Email
: : : :
Ni Luh Gede Astariyani, SH. Jl.Zidam Gg.Biawak No.49 7452699/081916254566
[email protected]
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA BALIINDONESIA 2008
1
BAGIAN I PENGANTAR
A.Identitas dan Deskripsi Mata Kuliah. Identitas Mata Kuliah : Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah / SKS Semester Status Mata Kuliah
: : : :
Perancangan Peraturan Perundangundangan MI 024 / 2 7 ( tujuh) Wajib
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah Perancangan Peraturan Perundangundangan merupakan mata kuliah wajib, bidang kemahiran dan ketrampilan hukum, yaitu keterampilan hukum dalam perancangan dokumen hukum. Secara umum perancangan terdiri atas perancangan dalam aspekaspek praktis perundangundangan. Dalam perancangan akan dibahas berbagai latar belakang teoritis dan berbagai aspek praktis yang berguna dalam rangka merancang peraturan perundangundangan yang bersifat legislasi, regulasi ataupun keputusankeputusan publik yang lain. Dalam perancangan memberikan gambaran tentang format peraturan perundangundangan dari segi arsitektural dan logika yuridik dipandang baik/ ideal. Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek aspek praktis dalam perancangan perundangundangan dengan latar belakang filosofis, yuridis, sosiologis dalam perancangan peraturan perundangundangan melalui tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahaan, pengundangan, dan penyebarluasan. B.Tujuan. Agar mahasiswa mempunyai pemahaman, kemahiran, dan keterampilan menyusun rancangan peraturan perundangundangan.
C.Literatur.
2
Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, Jakarta. Alexander,Harry, 2004,Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia , XS YS Solusiando, Jakarta, Gofar, Fajrimei A, et.al,2003, Berjuang Mengawal Kebijakan Publik,Seri Kajian Hukum HUMA, Jakarta. Hamidi, Jazim, et.al, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Malang Handoyo, Hestu Cipto, 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Kurnia,Mahendra Putra ,et all 2007. Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1997, Ketrampilan Perancangan Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung. Lay, Cornelis, et al, 2008, Keistimewaan Yogyakarta Naskah Akademik dan Rancangan UndangUndang Keistimewaan Yogyakarta, Monograph on Politics & Government, Vol. 2 No. 1 , UGM Yogyakarta. Manan, Bagir, 1992, DasarDasar Perundangundangan Indonesia,Penerbit indo Hill,Co.Jakarta. Seidman,Ann et.alll, 2001. Penyusunan Rancangan UndangUndang Daam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan ELIPS, Jakarta , Sirajudin, et.al, 2008, Legislative Drafting Pelembagaan metode partisipatif Dalam pembentukan Peraturan perundangundangan,In Trans Publising, Malang. Soeprapto, Maria Farida, 2007,Ilmu Perundangundangan 2 ,Proses dan Teknik Pembentukannya,Kanisius Yogyakarta. Wijaatmaja,
Maehaendra,
Perancangan
Peraturan
Perundangudangan
Pendekatan Teoritis,Normatif dan Empiris, Bahan Kuliah Perancangan Peraturan Perundangundangan, Denpasar, 2008.
3
D.Metode Pengajaran. Metode perkulihan yang dipakai yaitu Problem Based Learning ( PBL ) Method.Karena itu, strategi pembelajaran berupa Tanya jawab, tugas terstruktur, diskusi, belajar mandiri , diskusi kelompok terarah ( focus group discussion), dan permainan peran ( rule play).Pada awal perkuliahan, tanya jawab dilakukan untuk mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya ( prior knowledge) oleh mahasiswa dan untuk melakukan brainstorming atas permasalahanpermasalahan yang telah diidentifikasi.Tanya jawab yang dilakukan pada pertengahan maupun akhir perkuliahan.Diskusi kelompok dan permainan peran dilakuakan untuk topiktopik tertentu dalam rangka menemukan pemecahan masalah dan belajar memainkan peran tertentu.Tugas mandiri dilakukan oleh mahasiswa di luar kelas, setelah waktu perkuliahan untuk mengerjakan tugastugas. E.Ujian. Ujianujian terdiri dari ujian tengah semester ( UTS) dan ujian akhir semester (UAS), soal ujian berbentuk esay.Ujian tengah semester ( UTS) atas materi perkuliahan nomor 1 dan 2.Sedangkan dalam ujian akhir semester (UAS ) atas materi nomor 3 dan 4 .Nilai presentasi dinilai dari tugastugas yang dipresentasikan dan penilaian tugas mingguan. Penilaian meliputi aspek hard skilldan soft skill.penilaian hard skill dilakukan melalui tugastugas ( TT),Ujian Tengah Semester ( UTS) dan Ujian Akhir Semester(UAS).Hilai har skill diperhitungkan mengunakan rumus nilai akhir pada buku pedoman FH UNUD, yaitu : (UTS+TT)
Nilai Akhir =
2
+ (2 x UAS)
3
Penilaian soft skill (sikap perilaku) berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan, diskusi, pengumpulan tugastugas, kehadiran dalam perkuliahan dan pelaksanaan ujianujian.Nilai soft skill ini dikombinasikan
4
dengan NA untuk menentukan Nilai Hasil Studi ( NHS) mahasiswa.NHS ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : Nilai
Range
A
80100
B
6579
C
5564
D
4054
E
039
F.Kordinasi Kuliah. Untuk semester ganjil tahun 2008, mata kuliah Perancangan Peraturan Perundangundangan terbagi atas 2 ( dua ) kelas yang diasuh oleh tim pengajar antara lain : Kelas A : 1.
Nama Alamat Telepon/HP
: : :
Prof.Dr. Yohanes Usfunan,SH,MH. Jl.Gunung Bromo XI No 8. 481137/081338382265
2. Nama Alamat Telepon/HP Email Kelas B
: : : :
Gede Marhaendra Wijaatmaja,SH,MH. Jl.Trenguli GgXVII A No. 5 463255/081338714177
[email protected]
1. Nama Alamat Telepon/HP Email
: : : :
Dr. I Made Subawa, SH, MS. Jl.Gunung Agung Gg.IV 422597/0818556787
[email protected]
2. Nama : Ni Luh Gede Astariyani, SH. Alamat : Jl.Zidam Gg.Biawak No.49 Telepon/HP : 7452699/081916254566 Email :
[email protected] Masingmasing tim pengajar membagi materi kuliah menjadi dua bagian yaitu pengajar untuk memberikan materi kuliah sebelum ujian tengah semester ( UTS) dan pengajar untuk memberikan materi kuliah setelah ujian tengah semester (UTS) atau sebelum ujian akhir semester ( UAS).
5
BAGIAN II PENGORGANISASIAN MATERI KULIAH
A. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan. I
Dasardasar Pemahaman Tentang Perancangan Peraturan Perundang undangan 1.1. Istilahistilah berkaitan dengan Perancangan Peraturan Perundang undangan 1.2. Perancangan Peraturan Perundangundangan (Pendekatan Teoritik,Normatif dan Empiris) 1.3. Perancangan Peraturan Perundangundangan Dalam Penyelenggaraan Negara Hukum Yang Demokratis II Kajian Akademis Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan 2.1.Metode Pemecahan Masalah Dengan Agenda ROCCIPI 2.1.1.Memahami Masalah Sosial 2.1.2.Menemukan Penyebab Masalah 2.1.3.Menyusun Solusi 2.1.4.Menyusun Rancangan UndangUndang 2.2.Metode Pemecahan Masalah Dengan metode Momentum 2.2.1.Momentum Idiil 2.2.2.Momentum Politik 2.2.3.Momentum Teknikal 2.2.4.Momentum Normatif 2.3.Naskah Akademis Rancangan Peraturan Perundangundangan III Kerangka dan Bentuk Peraturan Perundangundangan 3.1. Kerangka Peraturan Perundangundangan 3.2. Bentuk Rancangan Peraturan Perundangundangan IV Perumusan Materi Muatan Ke Dalam Kerangka Peraturan Perundang undangan 4.1 Judul 4.2 Pembukaan 4.3 Batang Tubuh 4.4 Penutup 4.5 Penjelasan 4.6 Lampiran
6
B. Skedul (schedule) Kuliah
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Waktu Perkuliahan : Kamis, 09.5011.20 wita Tempat Perkuliahan : L1B1 dan L1B2, Kampus Denpasar NO TANGGAL 1. 18 September 2008
2.
23 September 2008
3. 4. 5. 6. 7.
9 Oktober 2008 16 Oktober 2008 23 Oktober 2008 27 Oktober8 Nopember 2008 13 Nopember 2008
8.
20 Nopember 2008
9. 10 11. 12. 13
27 Nopember 2008 4 Desember 2008 11 Desember 2008 18 Desember 2008 517 Januari 2008
TOPIK Dasardasar Pemahaman Tentang Perancangan Peraturan Perundang undangan) Metode Pemecahan Masalah Dengan Teori Momentum dan Teori Pemecahan Masalah Agenda ROCCIPI Laporan Hasil Kajian Presentasi Hasil Kajian Ujian Tengah Semester Kerangka dan Bentuk Peraturan Perundangundangan Kerangka Peraturan Perundang undangan : Judul,Pembukaan. Batang Tubuh Batang Tubuh Penutup, Penjelasan & Lampiran Presentasi Tugas Mahasiswa Ujian Akhir Semester
7
BAGIAN III PELAKSANAAN PERKULIAHAN A.Pertemuan Pertama (Dasardasar Pemahaman Tentang Perancangan Peraturan Perundangundangan) 1. Deskripsi. Pokok bahasan dalam pertemuan ini menguraikan tentang :Teori pembentukan peraturan perundangundangan, posisi perancangan peraturan
perundangundangan
dalam
pembentukan
peraturan
perundangundangan, dan fungsi perancangan peraturan perundang undangan 2. Pertanyaan. 1. Mengapa teori pemecahan masalah (menurut Seidman) penting dalam penyusunan rancangan peraturan perundangundangan ? 2. Apakah perancangan peraturan perundangundangan berada dalam tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan atau penyebarluasan? 3. Bagaimanakah fungsi perancangan peraturan perundangundangan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis ? 3. Diskusi. Apakah kaitan teori pemecahan masalah dengan kategori ROCCIPI ? 4. Tugas Membaca literatur untuk menjawab dan mendiskusikan berbagai pertanyaan tersebut. 5. Literatur. Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta. Seidman, Ann, et.al., 2001. Penyusunan Rancangan UndangUndang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan ELIPS, Jakarta ,
8
UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4389 ) B.Pertemuan Kedua (Metode Pemecahan Masalah Dengan Teori Momentum dan Teori Pemecahan Masalah) 1. Deskripsi. Dalam pertemuan diuraikan pemanfaatan Teori Momentum dan Teori Pemecahan Masalah dalam penyusunan rancangan peraturan perundang undangan 2. Ilustrasi Kasus. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima ( PKL) tanpa izin dari tahun ke tahun, bertambah jalan kota yang jadi lokalisasi PKL, meningkatnya kemacetan dan jumlah kecelakaan lalu lintas, kebersihan kota tak terjaga, dan meningkatnya praktek premanisme dilokalisasilokalisasi PKL adalah gejala buruknya pengelolaan PKL. Karena rancangan peraturan hanya ditujukan pada perilaku, maka diperlukan pembuktian tentang perilaku apa dan sipa ( whose and what behavior) yang turut menimbulkan masalah sosial. Lakukan kajian dengan dari teori momentum dan teori Pemecahan Masalah untuk membuktikan perilaku bermasalah. 3. Pertanyaan : 1. Apakah perbedaan teori Momentum dengan teori Pemecahan Masalah 2. Ada berapa langkah yang harus dilakukan dalam menyusun rancangan
peraturan
perundangundangan
menurut
teori
Pemecahan Masalah. 4. Diskusi. Diskusikan mengenai pemanfaatan teori Momentum dan atau teori Pemecahan masalah dalam melakukan kajian akademis penyusunan rancangan perda mengenai pedagang kaki lima ( PKL).
9
5. Tugas mahasiswa. Melakukan kajian akademis rancangan Peraturan Daerah tentang judi, miras, HIV/AIDS. 6. Literatur . Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta. Seidman, Ann, et.al., 2001. Penyusunan Rancangan UndangUndang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan ELIPS, Jakarta , Meuissen, 2007, Meuissen Tentang Pengembangan Hukum,Ilmu Hukum,teori
Hukum
dan
Filsafat
hukum,Terjemahan
Arief
Sidharta,Refika Aditama,Bandung. C. Pertemuan Ketiga (Agenda ROCCIPI) 1.Deskripsi. Dalam pertemuan diuraikan pemanfaatan Kategori ROCCIPI dalam penyusunan rancangan peraturan perundangundangan 2.Ilustrasi Kasus. Maraknya Judi khususnya sabung ayam di Bali menimbulkan banyak dampak negatif, terlebih lagi judi sabung ayam yang dilaksanakan tanpa di dasari atas tujuan utama yaitu sebagai bagian dari prosesi keagamaan atau tabuh rah.Di satu sisi masyarakat yang bekerja dan mengambil manfaat dalam judi sabung ayam menilai judi sabung ayam sebagai kegiatan yang menguntungkan atau justru berdampak positif bagi mereka. Melihat adanya pro dan kontra dalam kasus tersebut maka perlu dilakukan pengkajian dengan memanfaatkan analisis dari teori pemecahan masalah dalam agenda ROCCIPI. 3.Pertanyaan. 1.Apakah yang dimaksud dengan kategori subyektif dan kategori obyektif dalam Agenda ROCCIPI
10
2.Apakah kaitan antara Agenda ROCCIPI dengan teori pemecahan masalah 4.Diskusi. Diskusikan mengenai pemanfaatan masingmasing kategori ROCCIPI dalam penyusunan rancangan peraturan perundangundangan 5.Tugas mahasiswa. Lengkapi tugas dalam pertemuan kedua ( tugas pembuatan kajian akademis penyusunan Ran Perda) dengan Agenda ROCCIPI 6.Literatur . Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta. Seidman, Ann, et.al., 2001. Penyusunan Rancangan UndangUndang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan ELIPS, Jakarta ,
D.Pertemuan Keempat ( Menyusun Laporan Hasil Kajian) 1.Deskripsi : Dalam pertemuan ini Dosen memfasilitasi mahasiswa menyusun laporan hasil kajian Rancangan Peraturan Peraturan Perundangundangan. 2.Tugas : Mahasiswa menyusun laporan hasil kajian Rancangan Peraturan Peraturan Perundangundangan. 3.Diskusi Mahasiswa mendiskusikan dalam masingmasing kelompok mengenai materi yang akan disusun sebagai laporan hasil kajian 4.Literatur Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta.
11
Seidman, Ann, et.al., 2001. Penyusunan Rancangan UndangUndang Daam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan ELIPS, Jakarta , Meuissen, 2007, Meuissen Tentang Pengembangan Hukum,Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat hukum, Terjemahan Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung.
E. Pertemuan Kelima ( Presentasi Hasil Kajian) 1.
Deskripsi Dalam pertemuan ini masingmasing kelompok mempresentasikan laporan kajian dan dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok.
2.
Tugas 1.Masingmasing kelompok mempresentasikan laporan hasil. 2.Mahasiswa dalam satu kelompok mengajukan pertanyaan pada kelompok lain yang mempresentasikan dan kelompok yang mempresentasikan menjawab pertanyaan tersebut
3.
Literatur Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta. Alexander,Harry, 2004,Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia , XS YS Solusiando, Jakarta, Hamidi, Jazim, et.al, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Malang Handoyo, Hestu Cipto, 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik,Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Kurnia,Mahendra Putra ,et all 2007. Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Kreasi Total Media Yogyakarta. Laboratorium
Fakultas
Hukum
Universitas
Katolik
Parahyangan,1997Ketrampilan Perancangan Hukum,Citra Aditya Bakti Bandung.
12
Meuissen, 2007, Meuissen Tentang Pengembangan Hukum,Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat hukum, Terjemahan Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung. Seidman, Ann, et.al., 2001. Penyusunan Rancangan UndangUndang Dlaam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,terjemahan ELIPS, Jakarta , Sirajudin, et.al, 2008, Legislative Drafting Pelembagaan metode partisipatif Dalam pembentukan Peraturan perundangundangan,In Trans Publising, Malang. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4389 ) F.Pertemuan Keenam ( Ujian Tengah Semester )
G.Pertemuan Ketujuh (Kerangka dan Bentuk Peraturan Perundang undangan ) 1.
Deskripsi Pokok bahasan dalam pertemuan ini menguraikan tentang : Kerangka dan bentuk peraturan perundangundangan berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.Sistematika formal suatu peraturan antara lain terdiri dari : penamaan, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, lampiran.
2.
Pertanyaan 1.Mengapa perlu memperhatikan kerangka formal peraturan perundang undangan ? 2.Apakah semua unsurunsur dari kerangka peraturan perundang undangan tersebut mutlak harus ada dalam peraturan ?
3.
Diskusi Diskusikan mengenai fungsi kerangka formal dalam peraturan
13
perundangundangan. 4.
Tugas Mahasiswa Mengkaji kerangka dan bentuk peraturan perundangundangan berdasarkan pada sistematika formal yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
5.
Literatur Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta. Alexander,Harry, 2004,Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia , XS YS Solusiando, Jakarta, Hamidi, Jazim, et.al, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Malang Handoyo, Hestu Cipto, 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik,Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Kurnia,Mahendra Putra ,et all 2007. Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Kreasi Total Media Yogyakarta. Laboratorium
Fakultas
Hukum
Universitas
Katolik
Parahyangan,1997Ketrampilan Perancangan Hukum,Citra Aditya Bakti Bandung. Sirajudin, et.al, 2008, Legislative Drafting Pelembagaan metode partisipatif Dalam pembentukan Peraturan perundangundangan,In Trans Publising, Malang. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4389 )
14
H.Pertemuan Kedelapan ( Kerangka Peraturan Perundangundangan : Judul, Pembukaan) 1.
Deskripsi Pokok bahasan dalam pertemuan ini menguraikan tentang kerangka peraturan perundangundangan yaitu bagian judul dan pembukaan.
2.
Pertanyaan 1.Halhal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul ? 2.Dalam pembukaan terdapat beberapa ketentuan komponen yang mutlak yang harus ada, klasifikasikan masingmasing komponen dan teknik penyusunannya dalam peraturan !
3.
Diskusi contoh 1: PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS contoh 2: PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMUNODEFICIENCY VIRUS/AQQUIRED IMUNODEFICIENCY SYNDROME (HIV/AIDS) DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL ( IMS) Tugas mahasiswa adalah : menganalisa dua contoh judul diatas pilih mana yang paling tepat !
4.
Ilustrasi Kasus. Pemerintah Kota Denpasar berencana akan membuat Peraturan Daerah tentang bantuan bagi desa pakraman.Tugas mahasiswa membuat perumusan judul dan pembukaan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan terkait yang bmenjadi landasan hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut.
5.
Literatur Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat
15
studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta. Alexander,Harry, 2004,Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia , XS YS Solusiando, Jakarta, Hamidi, Jazim, et.al, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Malang Handoyo, Hestu Cipto, 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik,Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Soeprapto, Maria Farida Indrati 2007,Ilmu Perundangundangan 2 ,Proses dan Teknik Pembentukannya,Kanisius Yogyakarta. I.Pertemuan Kesembilan ( Batang Tubuh) 1.
Deskripsi Pokok bahasan dalam pertemuan ini menguraikan tentang batang tubuh. Batang tubuh merupakan bagian inti dari sebuah peraturan perundang undangan.Bagian ini memuat seluruh ketentuan material yang diatur dalam sebuah peraturan.
2.
Pertanyaan 1.Apakah fungsi batang tubuh ? 2.Klasifikasikan anatomi dalam batang tubuh !
3.
Diskusi Contoh BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan : 1. … . 2. … . Tugas Mahasiswa : cermati contoh di atas, buat analisis tentang teknik penulisan dan fungsi dari anatomi tersebut !
4.
Literatur Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat
16
studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta. Alexander, Harry, 2004,Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia , XS YS Solusiando, Jakarta, Hamidi, Jazim, et.al, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Malang Handoyo, Hestu Cipto, 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik,Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Soeprapto, Maria Farida Indrati 2007,Ilmu Perundangundangan 2 ,Proses dan Teknik Pembentukannya,Kanisius Yogyakarta. J.Pertemuan Kesepuluh ( Batang Tubuh) 1.
Deskripsi Pokok bahasan dalam pertemuan ini menguraikan tentang batang tubuh. Batang tubuh merupakan bagian inti dari sebuah peraturan perundang undangan.Bagian ini memuat seluruh ketentuan material yang diatur dalam sebuah peraturan.
2.
Pertanyaan 1.Bagaimana cara pengelompokan materi peraturan perundang undangan ? 2.Apakah ketentuan penutup sama dengan penutup dalam peraturan ?
3.
Diskusi contoh 1 : UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara UndangUndang ini dapat disebut “UndangUndang Peradilan Administrasi Negara”.
4.
contoh 2 : UndangUndang tentang Bank Sentral UndangUndang ini dapat disebut UndangUndang Tentang Bank Indonesia Tugas mahasiswa : cermati penulisan nama singkat UndangUndang yang paling tepat ! Tugas Mahasiswa Lanjutkan penulisan analisa kasus dalam pertemuan kedelapan tentang
17
penulisan judul dan pembukaan dengan penulisan batang tubuh ! 5.
Literatur Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta. Alexander,Harry, 2004,Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia , XS YS Solusiando, Jakarta, Hamidi, Jazim, et.al, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Malang Handoyo, Hestu Cipto, 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik,Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Soeprapto, Maria Farida Indrati 2007,Ilmu Perundangundangan 2 ,Proses dan Teknik Pembentukannya,Kanisius Yogyakarta.
K.Pertemuan Kesebelas (Penutup, Penjelasan dan Lampiran) 1.
Deskripsi Dalam pertemuan diuraikan tentang kedudukan dan fungsi penutup, penjelasan dan lampiran
2.
Pertanyaan 1.Apakah fungsi penutup ? 2.Bagaimana teknik penulisan dalam penjelasan ? 3.Identifikasi fungsi lampiran dan keharusan pencantuman nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan !
3.
Diskusi contoh 1:
Diundangkan di Denpasar Pada tanggal……………… SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI Tanda tangan NAMA
18
contoh 2: Diundangkan di Denpasar Pada tanggaal……………… DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI Tanda tangan NAMA Tugas mahasiswa : bandingkan kedua contoh diatas pilih yang paling tepat dan jawab dengan analisis perancangan peraturan perundang undangan ! 4.
Literatur Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta. Alexander,Harry, 2004,Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia , XS YS Solusiando, Jakarta, Hamidi, Jazim, et.al, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Malang Handoyo, Hestu Cipto, 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik,Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Soeprapto, Maria Farida Indrati 2007,Ilmu Perundangundangan 2 ,Proses dan Teknik Pembentukannya,Kanisius Yogyakarta.
L.Pertemuan Kedua belas ( Presentasi Tugas Mahasiswa) 1.
Deskripsi Dalam presentasi tugas ini mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan pengkajian akademis dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan menyusunan naskah konsep perancangan peraturan perundangundangan.
2.
Diskusi Mahasiswa mempresentasikan tugas tentang salah satu contoh rancangan undangundang yang dan telah dianalisis dari teknik
19
perancangan perundangundangan. 3
Teknik presentasi : Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masingmasing kelompok mempresentasikan, kelompok yang tidak mempresentasikan memberikan tanggapan serta dijawab oleh yang mempresentasikan.
4.
Literatur Ahmad, Rival Gulam, et.al.,2007,Sembilan Jurus merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial :Sebuah Manual Untuk Praktisi, Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta. Hamidi, Jazim, et.al, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Malang Handoyo, Hestu Cipto, 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik,Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Kurnia,Mahendra Putra ,et all 2007. Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Kreasi Total Media Yogyakarta. Sirajudin, et.al, 2008, Legislative Drafting Pelembagaan metode Partisipatif Dalam pembentukan Peraturan perundangundangan,In Trans Publising, Malang. UndangUndang
Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4389 )
M.Pertemuan Ketiga belas ( Ujian Akhir Semester).
Denpasar,11 Oktober 2008 Kritik dan saran untuk penyempurnaan block book ini dapat disampaikan kepada : 1.Gede Marhaendra Wijaatmaja,SH,MH. 2.Ni Luh Gede Astariyani,SH.
20
BLOCK BOOK
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
OLEH : TIM PENGAJAR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2008
21
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI………………………………………………………………………… iii BAGIAN
I PENGANTAR A.Identitas Mata Kuliah dan Deskripsi Mata Kulia………….. 1 B.Tujuan………………………………………………………….. 1 C. Literatur……………………………………………………….. 2 D.Metode Pengajaran…………………………………………..
3
E.Ujian……………………………………………………………. 3 F.Koordinasi Kuliah…………………………………………….. BAGIAN
4
II PENGORGANISASIAN MATERI KULIAH A.Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan…………………. 5 B.Skedul (schedule) Kuliah…………………………………….
6
BAGIAN III PELAKSANAAN PERKULIAHAN A. Pertemuan Pertama ( Pokok Bahasan 1; Sub Pokok Bahasan 1.1, 1.2, 1.3 )….………………………………
7
B. Pertemuan Kedua ( Pokok Bahasan 2; Sub Pokok Bahasan 2.1;2.2)………………………………………..
8
C. Pertemuan Ketiga ( Pokok Bahasan 2; Sub Pokok Bahasan 2.1; 2.2.)…..…………………………………..
9
D. Pertemuan Keempat ( Pokok Bahasan 2; Sub Pokok Bahasan 2.3.)..……………………………..…………... 10 E. Pertemuan Kelima ( Pokok Bahasan 1; Sub Pokok Bahasan 2.1;2.2;2.3. )...……………………………….. 11 F. Pertemuan Keenam ( Ujian Tengah Semester)……..
12
G. Pertemuan Ketujuh ( Pokok Bahasan 3; Sub Pokok Bahasan 3.1; 3.2.)……………………………………...
12
H. Pertemuan Kedelapan ( Pokok Bahasan 4; Sub Pokok Bahasan 4.1; 4.2)………………...…………….
14
22
I. Pertemuan Kesembilan ( Pokok Bahasan 4; Sub Pokok Bahasan 4.3)…..……………………………….
15
J. Pertemuan Kesepuluh ( Pokok Bahasan 4; Sub Pokok Bahasan 4.3)……………………………………. 16 K. Pertemuan Kesebelas ( Pokok Bahasan 4; Sub Pokok Bahasan 4.4; 4.5; 4.6)………………………….
17
L. Pertemuan Kedua Belas ( Pokok Bahasan 4; Sub Pokok Bahasan 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6)………….
18
M. Pertemuan Ketiga belas ( Ujian Akhir Semester)…...
19
23
24