MATA KULIAH : GENDER DALAM HUKUM KODE MATA KULIAH : WHI 2212
BLOCK BOOK
GFGTT
Planning group : Prof. Dr. T.I.P. Astiti, SH.,MS. Bagian Hukum & Masyarakat FH UNUD. Tlp. 299048 Ni Nyoman Sukerti, SH.,MH. Bagian Hukum & Masyarakat FH UNUD. Tlp. 722470 I Ketut Sudantra, SH.,MH. Bagian Hukum & Masyarakat FH UNUD. Tlp. 424036
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2009
1
Identifikasi Mata kuliah WHI 2212 : GENDER DALAM HUKUM Team Pengajar
: Prof. Dr. T.I.P. Astiti, SH., MS. : Ni Nyoman Sukerti, SH.,MH. : I Ketut Sudantra, SH.,MH.
Status Mata Kuliah : MK Wajib Instruksional (Universitas/Fakultas) SKS
: 2
2. Diskripsi Mata Kuliah : Substansi atau materi Mata Kuliah Gender Dalam Hukum ini mencakup sejarah perkembangan kajian terhadap wanita/perempuan, pengertian pengertian dasar yang harus dipahami dalam mempelajari gender dalam hukum, teoriteori dalam studi gender (Feminis, Nurture dan Nature). Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Isu gender dalam berbagai bidang hukum dan perundangundangan serta dalam yurisprudensi.
3. Tujuan Mata Kuliah Melalui mata kuliah gender dalam hukum ini mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan, pemahaman maupun ketrampilan terkait dengan masalah gender dalam hukum dan mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap berbagai isi gender dalam hukum mampu memberikan solusi.
4. Metode dan Strategi Proses Pembelajaran Metode Perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) artinya pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching). Strategi pembelajaran : kombinasi perkuliahan 50% ( 6 kali pertemuan perkuliahan ) dan tutorial 50% ( 6 kali pertemuan tutorial ). Satu kali pertemuan untuk Tes Tengah Semester dan satu kali pertemuan untuk Tes Akhir Semester. Total pertemuan 14 kali.
2
Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial Dalam Mata Kulian Gender Dalam Hukum ini, perkuliahan direncanakan berlangsung 6 kali pertemuan yaitu pertemuan ke 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, dan ke 11. Tutorial 6 kali pertemuan yaitu pertemuan ke 2, ke 4, ke 6, ke 8, ke 10 dan ke 12. Strategi Perkuliahan Perkuliahan mengenai subsub pokok bahasan dipaparkan dengan mempergunakan alat bantu media papan tulis, pawer point slide, serta menyiapkan bahan bacaan yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Teknik perkuliahan meliputi : pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).
Strategi Tutorial: 1. Mahasiswa mengerjakan tugastugas (Discussion task, Study task dan Problem task) sebagai bagian dari self study (20 jam perminggu), kemudian berdiskusi di kelas tutorial, presentasi pawer point dan diskusi peran (berberan sebagai tertugat, penggungat dan hakim dipengadilan dalam kasus perwalian anak akibat perceraian. 2. Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan : a. Menyetor karya tulis berupa paper sesuai dengan topik tutorial 1, 2, 3, 4,5. Pilih salah satu topiktopik tersebut, disetor paling lambat pada tutorial ke 4. b. Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk pawer point presentation untuk tugas tutorial 1, 2, 3, 4. Presentasi dilakukan pada saat tutorial ke 2 dan ke 5. c. Mengambil peran sebagai penggugat, tergugat atau hakim untuk materi tutorial 4.
3
5. Ujian dan Penilaian Ujian Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan Rumus Nilai Akhir sesuai ketentuan Buku Pedoman yaitu :
(UTS +TT) + 2 (UAS) 2 NA 3
Nilai Range A 80 – 100 B 65 – 79 C
55 – 64
D
40 – 54
E 0 – 39
6. Materi Perkuliahan I.
Pendahuluan 1. Sejarah perkembangan kajian terhadap wanita 2. Pengertian gender 3. Dasardasar pemikiran hukum berspektif gender.
II. Beberapa Pengertian Yang harus dipahami dalam mempelajari gender dalam hukum 1. Sex , gender dan kodrat 2. Bias gender
4
3. Diskriminasi geder 4. Sensitif /kepekaan gender 5. Pengharus utamaan gender 6. Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 7. Budaya patriarhi
III. TeoriTeori dalam Studi Gender 1. Teori Feminis : Feminis Radikal Feminis Libral Feminis Marxis 2. Teori Nurture dan Nature IV. Isu Gender IsuIsu Pokok (Isu Diskriminasi, Isu Ketidakadilan, Isu Kekerasan, Isu Eksploitasi, Isu Marjinalisasi)
V. Isu Gender dalam Berbagai Bidang Hukum dan Perundangundangan 1. Isu gender dalam Hukum adat (keluarga, perkawinan dan waris). 2. Isu gender dalam perundangundangan : Isu gender dalam UU RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Isu gender dalam
UU RI No. 13 Th. 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Isu gender dalam
UU RI No. 23 Th. 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Isu gender dalam UndangUndang Pornograi dan Pornoaksi Isu gender dalam KUHPerdata. Isu gender dalam dan KUHPidana. Isu gender dalam yurisprudensi
VI. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan
5
7. Bahan Bacaan · Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1985. · Gadis Arivia, Filsafat Berspektif Feminis, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003. · Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan II, 1997. · Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000. · Lisa hadiz & Tri Wiyanti, Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan di Indonesia, LBH APIK, Jakarta, 2005. · Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. · Notosusanto, Swi dan E. Kristi Poerwandari, Perempuan dan Pemberdayaan, Kumpulan Karangan untuk menghormati Hut Ibu Saparinah Sadli, Obor, Jakarta, 1997. · Tadjudin Noor Efendi, ”Ketenaga Kerjaan dalam Perspektif Gender” (dalam Masour Fakih 1997. Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender), Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta, 1997. · Tjok. Istri Putra Astiti, ”Issu Gender Dalam Berbagai Bidang Hukum”, Makalah, Seminar, 2005. · Ihromi T O dkk, Kajian Wanita Dalam Pembangunan. · Ihromi T O dkk, Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM. · Wila Candra Supriadi, Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2001. · Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan AsasAsas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1992. · Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1980.
6
· Ter Haar, AsasAsas Dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. · Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Talaahan Kritis Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, PT Alumni, Bandung, 2002 · Peraturan Perundangundangan terkait yaitu UU RI No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan, UU RI No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU RI No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UndangUndang Pornografi dan Pornoaksi, KUHPerdata dan KUHPidana dan Yurisprudensi.
8. Persiapan Proses Perkuliahan Mahasiswa diwajibkan sudah memiliki Block Book Mata Kuliah Gender Dalam hukum sebelum perkuliahan dimulai dan sudah mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan trutorial dapat terlaksana dengan lancar.
Pertemuan 1 : Perkuliahan 1 (Lecturer) Pendahuluan · Sejarah perkembangan kajian terhadap wanita · Pengertian gender · Dasardasar pemikiran hukum berspektif gender
Bahan bacaan : · Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1985. · Gadis Arivia, Filsafat Berspektif Feminis, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003. · Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan II, 1997. · Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.
7
Literatur · Lisa hadiz & Tri Wiyanti, Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan di Indonesia, LBH APIK, Jakarta, 2005. · Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. · Notosusanto, Swi dan E. Kristi Poerwandari, Perempuan dan Pemberdayaan, Kumpulan Karangan untuk menghormati Hut Ibu Saparinah Sadli, Obor, Jakarta, 1997. · Ihromi T O dkk, Kajian Wanita Dalam Pembangunan. · Ihromi T O dkk, Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM. · Wila Candra Supriadi, Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2001. · Peraturan Perundangundangan terkait yaitu UU No1 Th. 1974 tentang Perkawinan, UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UndangUndang Pornografi dan Pornoaksi KUHPerdata dan KUHPidana serta Yurisprudensi.
Pertemuan 2 : Tutorial 1 Discussion TaskStudy Task Masalah Wanita/perempuan dalam kurun waktu belakangan ini sudah mendapat perhatian para pemerhati perempuan baik oleh masyarakat umum, para praktisi maupun para akademisi. Hal tersebut dapat diketahui dari seringnya masalah perempuan diperdebatkan atau diperbincangkan baik dalam diskusidiskusi, lokakaryalokakarya, seminarseminar baik dalam tingkat lokal, tingkat nasional maupun dalam tingkat internasional. Diskusikan mengapa perempuan menjadi obyek kajian, apa itu gender, mengapa gender menjadi obyek kajian dan mengapa peranan perempuan perlu ditingkatkan ?
8
Bahan bacaan : · Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1985. · Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan II, 1997. · Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.
Literatur · Lisa hadiz & Tri Wiyanti, Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan di Indonesia, LBH APIK, Jakarta, 2005. · Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. · Notosusanto, Swi dan E. Kristi Poerwandari, Perempuan dan Pemberdayaan, Kumpulan Karangan untuk menghormati Hut Ibu Saparinah Sadli, Obor, Jakarta, 1997. · Ihromi T O dkk, Kajian Wanita Dalam Pembangunan. · Ihromi T O dkk, Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM. · Wila Candra Supriadi, Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2001. · Peraturan Perundangundangan terkait yaitu UU No1 Th. 1974 tentang Perkawinan, UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UndangUndang Pornografi dan Pornoaksi, KUHPerdata dan KUHPidana serta Yurisprudensi.
Pertemuan 3 : Pekuliahan 2 (Lecturer) Beberapa Pengertian Yang Harus Dipahami Dalam Mempelajari Gender Dalam Hukum · Sex, gender dan kodrat · Bias gender
9
· Diskriminasi gender · Sensitif/kepekaan gender · Pengharusutamaan gender (PUG) · Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) · Budaya patriarkhi
Bahan Bacaan : · Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. · Notosusanto, Swi dan E. Kristi Poerwandari, Perempuan dan Pemberdayaan, Kumpulan Karangan untuk menghormati Hut Ibu Saparinah Sadli, Obor, Jakarta, 1997. · Ihromi T O dkk, Kajian Wanita Dalam Pembangunan. · Intruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengharusutamaan Gender).
Literatur : · Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1985. · Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan II, 1997. · Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000. · Lisa hadiz & Tri Wiyanti, Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan di Indonesia, LBH APIK, Jakarta, 2005.
Pertemuan 4 : Tutorial 2 a. Discussion TaskStudy Task Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan materi kuliah gender dalam hukum yang sementara ini masih banyak orang yang kurang mengetahui dan memahami tentang perbedaan dari istilahistilah tersebut. Adapun istilah
10
istilah tersebut yaitu istilah gender, sex, patriarkhe, diskriminasi gender, sensitif gender, kesetaraan dan keadilan gender. Diskusikan beberapa istilah tersebut dengan memberikan contoh konkrit atau contoh buatan.
b. Study Task Problem Task Ni Putu Sumari dan I Gede Weda adalah orang tua yang mempunyai tiga orang anak, dua orang perempuan dan seorang lakilaki.. Anak yang pertama dan kedua adalah peremuan dan si bungsu adalah lakilaki. Keadaan ekonomi Putu Sumari dan I Gede Weda adalah tergolong tidak miskin. Kedua anak perempuannya disekolahkan hanya sampai SMP saja dan kemudian disuruh bekerja guna membantu membiayai pendidikan adiknya. Si bungsu anak laki laki
satusatunya disekolahkan sampai keperguruan tinggi. Diskusikan
gambaran keluarga Ni Putu Sumari dan I Gede Weda tersebut terkait dengan beberapa istilah yang telah disebutkan di atas tadi.
Bahan Bacaan : · Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. · Notosusanto, Swi dan E. Kristi Poerwandari, Perempuan dan Pemberdayaan, Kumpulan Karangan untuk menghormati Hut Ibu Saparinah Sadli, Obor, Jakarta, 1997. · Ihromi T O dkk, Kajian Wanita Dalam Pembangunan.
Literatur : · Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1985. · Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan II, 1997. · Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.
11
· Lisa hadiz & Tri Wiyanti, Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan di Indonesia, LBH APIK, Jakarta, 2005.
Pertemuan 5 : Perkuliahan 3(Lecturer) TeoriTeori Dalam Studi Gender · Teori Feminis Feminis Radikal Feminis Liberal Feminis Marxis · Teori Nurture dan Nature
Bahan Bacaan · Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1985. · Gadis Arivia, Filsafat Berspektif Feminis, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003. · Lisa hadiz & Tri Wiyanti, Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan di Indonesia, LBH APIK, Jakarta, 2005 · Wila Candra Supriadi, Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2001.
Literatur : · Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. · Notosusanto, Swi dan E. Kristi Poerwandari, Perempuan dan Pemberdayaan, Kumpulan Karangan untuk menghormati Hut Ibu Saparinah Sadli, Obor, Jakarta, 1997. · Ihromi T O dkk, Kajian Wanita Dalam Pembangunan. · Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan II, 1997.
12
· Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.
Pertemuan 6 : Tutorial 3 a. Discussion TaskStudy Task. Dalam membahas masalah gender, pembicaraan tidak bisa lepas dari hubungan lakilaki dan perempuan terhadap suatu hal. Hubungan lakilaki dan perempuan dalam suatu hal tertentu itu dapat dikaji dari beberapa teori Feminis. Teori Feminis tersebut yakni Feminis Radikal, Feminis Liberal, Feminis Marxis dan Feminis Sosialis. Teori Feminis Liberal oleh Alisson Jaggar mengemukakan bahwa sifat dasariah manusia yang unik adalah kemampuan rasionalitasnya. Berbeda dengan Aristoteles bahwa manusia adalah animal rasionable. Maka kaum liberal mendeinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek sehingga konsekuensinya menekankan individu untuk mempraktekan otonomi dirinya yang mengisi serta memenuhi dirinya. Feminis Radikal memfokuskan diri pada akar ketertindasan perempuan. Kaum Feminis Radikal menyoroti adanya pemisahan ranah publik dan ranah privat yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. Feminis Marxis dan Sosialis adalah dua aliran yang sebenarnya mempunyai banyak persamaan satu sama lain. Namun ada satu hal yang membuat tradisi ini memiliki perbedaan. Feminis Marxis menekankan persoalan utamanya terletak pada masalah kelas yang menyebabkan perbedaan fungsi dan status sedangkan Feminis Sosialis lebih menekakan pada penindasan gender di samping penindasan kelas sebagai salah satu sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan. Diskusikan yang disorot oleh teoriteori feminis tersebut yang mana dari teori feminis itu yang paling tajam atau paling keras menyoroti tentang ketertindasan perempuan dimana perempuan tidak dapat mengembangkan diri dan selalu berada dalam keadaan subordinasi.
13
b. Problem TaskStudy Task Maria dan Susi adalah dua orang perempuan yang samasama berpendidikan SMA tetapi mereka tidak bekerja yang menghasilan uang atau kedua perempuan tersebut adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga mulai dari memasak, besihbesih rumah dan halaman dalan lainlainnya serta bekerja dari pagi hari hingga sore hari dan tidak mengenal hari minggu. Para istri yaitu Maria dan Susi bekerja di sektor domestik. Berbeda dengan para suami dari kedua perempuan tersebut. Mereka bekerja yang satu sebagai pegawai pada sebuah instansi pemerintah dan yang satunya lagi sebagai karyawan perusahaan. Di sini para suami bekerja di sektor publik Dilihat dari pendidikan para suami samasama tamatan SMA sama dengan para istri yaitu Maria dan Susi. Diskusikan kondisi para istri tersebut apa yang terjadi.
Bahan Bacaan · Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1985. · Gadis Arivia, Filsafat Berspektif Feminis, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003. · Lisa hadiz & Tri Wiyanti, Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan di Indonesia, LBH APIK, Jakarta, 2005 · Wila Candra Supriadi, Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2001.
Literatur : · Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. · Notosusanto, Swi dan E. Kristi Poerwandari, Perempuan dan Pemberdayaan, Kumpulan Karangan untuk menghormati Hut Ibu Saparinah Sadli, Obor, Jakarta, 1997. · Ihromi T O dkk, Kajian Wanita Dalam Pembangunan.
14
· Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan II, 1997. · Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.
Pertemuan 7 : Perkulihan 4 IsuIsu Pokok (Isu Diskriminasi, Isu Ketidakadilan, Isu Kekerasan, Isu Eksploitasi, Isu Marjinalisasi)
Isu Diskriminasi, Isu Ketidakadilan, Isu Kekerasan, Isu Eksploitasi dan Isu Marjinalisasi masih sangat banyak terjadi terhadap perempuan dalam berbagai aspek walaupun pemerintah telah lama meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menjadi Undang Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Pengahpusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Bahan Bacaan: · Lisa hadiz & Tri Wiyanti, Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan di Indonesia, LBH APIK, Jakarta, 2005 · Wila Candra Supriadi, Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2001. · Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.
Literatur : · UndangUndang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan · Undang Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. · UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. · UndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
15
Pertemuan 8 : Totorial 4 Discussion TaskStudy Task Kasus 1 Eni seorang mahasiswi yang kreatif dan sangat aktif di fakultasnya pada suatu kesempatan bersama beberapa teman mahasiawa lainnya mencalonkan diri dalam pemilihan ketua senat mahasiswa. Eni tidak mendapat dukungan dari para mahasiswa karena ia seorang mahasiswi atau seorang perempuan. Diskusikan apa yang dialami oleh Eni tersebut.
Kaus 2 Mutiara seorang perempuan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia sering dipuli suaminya hingga bengkak disekujur tubuhnya, tapi ia tidak berani untuk melaporkan perbuatan suaminya karena akan membuka kejelekan keluarganya tapi ia pernah mengadu kepada orang tuanya namun saran orang tuanya Mutiara disuruh bertahan di rumah suami demi anakanaknya . Diskusikan kasus Mutiara tersebut.
Bahan Bacaan: · Lisa hadiz & Tri Wiyanti, Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan di Indonesia, LBH APIK, Jakarta, 2005 · Wila Candra Supriadi, Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2001. · Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.
Literatur : · UndangUndang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan · Undang Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. · UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. · UndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
16
Pertemuan 9 : Perkuliahan 5 (Lekturer) Isu Gender Dalam Berbagai Bidang Hukum Dan Perudangundangan. 1. Isu gender dalam hukum adat ( keluarga, perkawinan dan adat waris). 2. Isu gender dalam perundangundangan Isu gender dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Isu gender dalam UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isu gender dalam UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT). Isu gender dalam UndangUndang Pornografi dan Pornoaksi. Isu gender dalam KUHPerdata. Isu gender dalam KUHPidana. Isu gender dalam Yurisprudensi
Bahan Bacaan · Sorojo Wignjodipuro, Pengantar Dan AsasAsas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1992. · Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1980. · Ter Haar, AsasAsas Dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. · Otje
Salman
Soemadiningrat,
Rekonseptualisasi
Hukum
Adat
Kontemporer : Talaahan Kritis Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, PT Alumni, Bandung, 2002. · UndangUndang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan · Undang Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. · UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. · UndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). · UndangUndang Pornograpi dan Porno Aksi · Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata)
17
· Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHPidana). · Yurisprudensi.
Pertemuan 10 : Tutorial 5 a. Discussion TaskStudy Task Dalam hukum adat dikenal tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan yaitu sistem kekerabatan matrilinial, sistem kekerabatan patrilinial dan sistem kekerabatan parental. Pada sistem kekerabatan matrilinial adalah sistem kekerabatan dimana garis keturunan ditarik dari garis ibu (Minangkabau). Dalam sistem kekerabatan matrilinial yang menjadi ahli waris adalah anak anaknya (lakilaki dan perempuan) dan sistem pewarisannya sistem kolektif. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilinial garis keturunan ditarik dari garis ayah (Bali, Lampung dan lainlain). Dalam sistem kekerabatan patrilinial yang menjadi ahli waris adalah anak lakilaki dengan sistem pewarisan individu dan kolektif. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental garis keturunan ditarik dari garis ibu dan ayah sehingga anakanak mengakui keturunan dari ayah dan ibu. Dalam sistem kekerabatan parental yang menjadi ahli waris adalah anakanaknya (lakilaki dan perempuan) dengan sistem pewarisan individual dimana perbandingan 2 : 1 yaitu 2 bagian untuk lakilaki dan 1 bagian untuk perempuan. Diskusikan apakah terjadi dikriminasi gender dalam hukum adat waris tersebut di atas dan hubungkan pula keberadaan perempuan dalam pewarisan dengan Pasal 27 (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Study TaskProblem Task Kasus 1. Surti adalah seorang perempuan yang sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak bayi berumur dua bulan. Surti bekerja pada sebuah perusahaan sedangkan suaminya bekerja pada sebuah instansi pemerintah. Pada saat Surti bekerja ia membawa bayinya karena sakit. Tidak menanyakan alasan kenapa Surti membawa bayinya ketempat kerja, sang direktur perusahaan menyodorkan selembar kertas untuk
18
ditanda tangani yang isinya, Surti mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Surti tidak mengerti masalah hukum yakni tentang perlindungan ternaga kerja, khususnya perlindungan tenaga kerja perempuan.
Kasus 2. I Gede Gaya seorang lakilaki Bali (Warga Negara Indonesia) kawin dengan Cicilia (Warga Negara Asing). Perkawinan dilakukan sesuai dengan adat Bali dan agama Hindu. Perkawinan I Gede Gaya dengan Cicilia menghasilkan dua orang anak yakni lakilaki dan perempuan masingmasing berumur enam tahun dan dua tahun. I Gede Gaya terus minta uang kepada CiCilia yang jumlahnya cukup banyak dan ia suka mencari perempuan lain. Cicilia tidak tahan kemudian ia minta cerai. Pengadilan memutuskan pengasuhan anak berada di tangan Cicilia tetapi Gede Gaya tidak terima karena menurut Hukum adat Bali, anak anak adalah milik sang ayah. Berikan pemecahan masalah terhadap kasus tersebut.
Kasus 3. Lakilaki suku asmat di Irian sampai sekarang masih memakai koteka. Mereka tidak merasa malu dengan pakaian tersebut sedangkan yang perempuan hanya mengenakan rumbai pada bagian pinggang namun susunya dibiarkan begitu saja tidak memakai penutup (BRA) seperti perempuan umumnya baik yang sudah ibuibu maupun yang masih muda. Di Bali pengajin patung membuat patung yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan kehidupan suku Asmat di mana susu patung (perempuan) sengaja susunya dibiarkan tanpa ditutupi dengan BRA sehingga akan menarik kalau dipajang. Kalau patungnya dibuat lengkap dengan kain kepaya, kamben dan selendang mungkin kurang mempunyai gaya tarik seperti patung yang setengah telanjang tersebut sehingga untuk memacu barang daganganya maka inilah yang disuguhkan atau memang tidak mempunyai maksud seperti itu
19
melainkan hanya merupakan seni. Halhal tersebut apakah merupakan porno ? lalu bagaimana dengan keberhasilan Pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan UndangUndang Pornograpi dan Porno Aksi. Berikan solusinya.
Kasus 4. Seorang istri si A tidak tahan dengan perlakuan suaminya si B yang kerap kali tidak mau bekerja dan juga tidak mau bertanggung jawab terhadap anakanak dan istrinya. Ia kerap kali berjudi baik judi sabung ayam maupun judi ceki dan perbuatan tersebut sudah berlangsung bertahuntahun sampai anakanaknya membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk sekolah. Sang suami tidak mau membiayai anak anaknya dan seluruh biaya rumah tangga dan biaya sekolah anak anaknya ditanggung si istri yang berkerja sebagai pedagang. Sang istri tidak tahan dengan perlakuan sang suami sang istri minta cerai. Singkatnya pengadilan menjatuhkan putusan bahwa hak asuh anak anaknya jatuh kepada si B sang suami yang tidak mempunyai pekerjaan.
Kasus 5. Budi adalah seorang suami yang sebagai PNS golongan III sedang istrinya Ria adalah PNS golongan IV dan menjabat struktural di kantornya, namun dalam rumah tangga/perkawinan ada salah satu pasal dalam UndangUndang Perkawinan mengatur bahwa istri berkedudukan sebaga ibu rumah tangga sedangkan suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Diskusikan hubungan gender dalam contoh kasus tersebut.
20
Bahan Bacaan · Sorojo Wignjodipuro, Pengantar Dan AsasAsas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1992. · Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1980. · Ter Haar, AsasAsas Dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. · Otje
Salman
Soemadiningrat,
Rekonseptualisasi
Hukum
Adat
Kontemporer : Talaahan Kritis Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, PT Alumni, Bandung, 2002. · UndangUndang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan · Undang Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. · UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. · UndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). · UndangUndang Pornograpi dan Porno Aksi · Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) · Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHPidana). · Yuisprudensi.
Pertemuan 11 : Perkuliahan 6 (Lecturer) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Negara Indonesia adalah sebagai salah satu peserta dan penanda tangan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination O All Forms Of Discrimination Against Women) yang kemudian konvensi tersebut diratifikasi dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
21
Bahan Bacaan : · Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination O All Forms Of Discrimination Against Women). · UndangUndang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrininasi Terhadap Perempuan. · Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.
Pertemuan 12 : Tutorial 6 a. Discussion TaskStudy Task UndangUndang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Undang Undang tersebut sudah cukup lama diundangkan yakni kurang lebih 25 tahun. Diskusikan undangundang tersebut bagaimanakah perlaksanaannya atau implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia.
b. Study TaskProblem Task Dalam pelaksanaan pesta demokrasi legislatif yang baru lalu dimana diberlakunya sistem pemilihan langsung terhadap para calon legislative dalam artian tidak membedakan lakilaki dan perempuan dalam penentuan para calon legislator. Namun hasilnya menunjukan bahwa para calon yang menang sebagai calon legislator dominan lakilaki yang mana tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu tahuntahun sebelumnya pada hal berdasarkan data statistik jumlah perempuan lebih banyak dari lakilaki. Demikian juga dalam pesta demokrasi pemilihan presiden, juga calon presiden yang ikut pemilu ada yang lakilaki dan ada yang perempuan. Lagilagi pemenangnya adalah lakilaki pada hal berdasarkan data KPU jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih lakilaki hampir di setiap lokasi pemilihan. Pecahkan masalah tersebut !
22
Bahan Bacaan : · Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination O All Forms Of Discrimination Against Women). · UndangUndang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrininasi Terhadap Perempuan. · Ihrohmi T D., Achiluhulima dan Sulistyowati Irianto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.
23