HUKUM ADAT LANJUTAN KODE MATA KULIAH : WHI 5246 BLOCK BOOK

HUKUM ADAT LANJUTAN KODE MATA KULIAH : WHI 5246 BLOCK BOOK

PLANNING GROUP: Prof. Dr. I Wayan P Windia, SH., MSi. I Ketut Wirta Griadhi,SH,MH. I Ketut Sudantra, SH., MH. A.A.Gde Oka Parwata,SH,MSi. Sagung Ngurah, SH. A.A.Istri Ari Atu Dewi,SH.MH.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010

Block Book Hukum Adat Lanjutan – Sagung Ngurah & A.A.I.Ari Atu Dewi, 2010

1

BLOCK BOOK HUKUM ADAT LANJUTAN.

I. Identitas Mata Kuliah : Nama Mata Kuliah

: Hukum Adat Lanjutan.

Kode Mata Kuliah / SKS : WHI 5246 / 2 SKS. Status Mata Kuliah

: Wajib Fakultas.

Semester

: V (lima).

II. Planning Group: 1. Prof. Dr. I Wayan P Windia, SH., MSi. 2. I Ketut Wirta Griadhi,SH,MH. 3. I Ketut Sudantra, SH., MH. 4. A.A.Gde Oka Parwata,SH,MSI. 5. Sagung Ngurah, SH. 6. A.A.Istri Ari Atu Dewi,SH.MH.

III. Deskripsi Perkuliahan. Mata kuliah hukum adat lanjutan merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah hukum adat secara umum. Mata kuliah hukum adat lanjutan membahas tentang hukum yang berlaku bagi Kasatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang berbhineka baik dilihat dari suku, bahasa, agama maupun budayanya. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat selain tunduk pada hukum adat juga tunduk pada hukum negara sebagai warganegara dari Negara Republik Indonesia. Mata Kuliah Hukum adat lanjutan akan membahas mengenai bidangbidang hukum dalam kehidupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya akan dibahas dalam pokok bahasan dan sub pokok bahasan seperti tatanan masayarakat adat yang meliputi: pemerintahan adat dan struktur organisasi, hukum adat tentang keluarga, hukum adat tentang perkawinan, hukum adat tentang pewarisan, hukum adat tentang perekonomian, hukum adat tentang pelanggaran. Selain mengetahui dan memahami prinsipprinsip dalam hukum adat perlu juga mengkaitkan dengan perkembangan jaman (era globalisasi).


2

IV. Tujuan Mata Kuliah. Dengan diberikannya mata kuliah hukum adat lanjutan ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti,memahami dan menjelaskan prinsipprinsip hukum adat serta mampu mengaplikasikan serta menganalisis kasuskasus adat yang terjadi dalam masyarakat di masingmasing daerah di Indonesia.

V. Persyaratan Mengikuti Mata Kuliah Untuk menempuh mata kuliah hukum adat lanjutan harus telah menempuh mata kuliah hukum adat.

VI. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran. Metoda perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) yang pusat pembelajarannya ada pada mahasiswa. Metoda ini diterapkan dengan cara belajar (learning) dan bukan mengajar (teaching).

Strategi Pembelajaran. Strategi

pembelajaran

ini

adalah

dengan

cara

mengkombinasikan

antara

perkuliahan,diskusi dan tutorial dengan prosentase 50 % (6 kali pertemuan atau perkuliahan) dan 50 % (6 kali pertemuan dengan tutorial dan diskusi), 1 (satu) kali untuk Test Tengah Semester (UTS) dan 1(satu) kali untuk Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga total pertemuan untuk bobot 2 SKS adalah 14 (empat belas) kali.

Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial. Untuk pelaksanaan perkuliahan dari mata kuliah hukum adat lanjutan ini direncanakan berlangsung 6 (enam) kali pertemuan untuk kuliah yaitu pertemuan ke : 1,3,5,7,9 dan 11. Sedangkan untuk pertemuan tutorial dan diskusi juga 6 (enam) kali yaitu pada pertemuan ke : 2,4,6,8,10 dan 12.

Strategi Perkuliahan. Dalam perkuliahan hukum adat lanjutan ini akan dibahas pokokpokok materi bahasan yang akan disajikan dengan menggunakan alat bantu seperti : papan tulis, OHP, atau power point serta menyiapkan bahanbahan bacaan tertentu dan apabila dipandang sulit untuk menemukan bahanbahan bacaan tersebut maka perlu disiapkan seperti : Buku Ajar dan Block Book dari materi mata kuliah yang bersangkutan. Sebelum perkuliahan dimulai Block Book Hukum Adat Lanjutan – Sagung Ngurah & A.A.I.Ari Atu Dewi, 2010

3

mahasiswa wajib mempersiapkan diri (self study) dengan cara mencari bahan (materi) serta memahami materi dari masingmasing pokok bahasan yang akan dikuliahkan ataupun yang akan didiskusikan sesuai dengan apa yang telah diarahkan (guidance) dalam block book.

Teknik Perkuliahan Tehnik perkuliahan yang digunakan yaitu dalam bentuk : pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (model proses pembelajaran dua arah).

Strategi Tutorial. Strategi tutorial meliputi : 1. Mahasiswa mengerjakan tugastugas (PR) berupa Discussion Task, Study Task dan Problem Task sebagai bagian dari self study, kemudian berdiskusi di kelas dengan cara presentasi dengan menggunakan pawer point. 2. Dalam 6 (enam) kali pertemuan tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan : a. Menyerahkan karya tulis berupa paper atau tugas lainnya sesuai dengan topik yang akan di bahas. b. Mempresentasikan paper atau tugas yang telah diberikan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. c. Memposisikan diri dalam peran masingmasing dalam diskusi apakah sebagai pemandu, notulis atau anggota atau peserta.

VII. Ujian dan Penilaian. Ujian akan dilaksanakan 2(dua) kali dalam satu semester dalam bentuk tertulis baik pada Ujian Tengah Semester (UTS) maupun pada Ujian Akhir Semester (UAS).

Penilaian akhir (Nilai Akhir = NA) akan disesuaikan dengan rumus yang telah tercantum dalam Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana. (TT +TTS) + 2 X UAS 2 NA = 3


4

Nilai

Range

A

80 – 100

B+

70 – 79

B

65 – 69

C+

60 – 64

C

55 – 59

D+

50 – 59

D

40 – 49

Komponen Penunjang Penilaian : Absensi, Kedisiplinan ,Kepribadian (sikap dan prilaku).

VIII. Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan).

Pertemuan I. Pendahuluan dan Hukum Adat Lanjutan tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (C2) 1. Kontrak Perkuliahan. 2. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum adat lanjutan 3. Konsep Kesatuan Masyarakkat Hukum Adat 4. Faktor pembentuk KMHA 5. Kedudukan KMHA dalam sistem hukum nasional

Pertemuan II. Hukum Adat Lanjutan tentang Keluarga (C3) 1. Istilah, pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga. 2. Sistem kekeluargaan Adat dan hukum kekeluargaan nasional. 3. Keturunan dan hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabat. 4. Pengangkatan anak.

Pertemuan III. Hukum Adat Lanjutan tentang perkawinan (C3). 1. Pengertian perkawinan 2. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia. 3. Sistem dan bentukbentuk perkawinan. 4. Syarat dan larangan perkawinan. 5. Proses/prosedur pengesahan perkawinan. Block Book Hukum Adat Lanjutan – Sagung Ngurah & A.A.I.Ari Atu Dewi, 2010

5

6. Harta benda perkawinan. 7. Pengertian dan alasanalasan perceraian. 8. Proses /prosedur sahnya perceraian. 9. Akibat hukum perceraian

Pertemuan IV. Hukum Adat Lanjutan tentang Pewarisan (C3). 1. Pengertian dan unsurunsur pewarisan. 2. Prinsipprinsip pewarisan. 3. Sistem dan syaratsyarat sebagai ahli waris. 4. Proses pewarisan.

Pertemuan V. Hukum Adat Lanjutan tentang Perekonomian (C3). 1. Hukum adat tentang tanah a. Sejarah hukum tanah di Indonesia b. Hak perseorangan atas tanah dan hak ulayat

2. Hukum adat tentang perhutangan a. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Perhutangan b. Hak atas benda selain tanah 3. Hakhak Immatriil. 4. Lembaga perekonomian adat (LPD dan Pasar Desa).

Pertemuan VI. Hukum Adat Lanjutan tentang Pelanggaran (C4). 1. Pengertian dan sifatsifat hukum pelanggaran. 2. Jenisjenis pelanggaran adat. 3. Jenisjenis reaksi dan koreksi adat. 4. Polapola penyelesaian pelanggaran adat. 5. Hakim Perdamaian Desa.

IX. Bahan Bacaan. 1. AB Wiranata I Gede;2005 : Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Nusa ke Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2. Hazairin, 1987 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Pradnya Paramita, Jakarta. Block Book Hukum Adat Lanjutan – Sagung Ngurah & A.A.I.Ari Atu Dewi, 2010

6

3. Koesnoe Moch.1979 : CatatanCatatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini, Airlangga Universitas Press, Surabaya. 4. Soepomo R. 1976 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta. 5. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PT. Media Sarana Press, Jakarta. 6. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundangundangan tentang Perkawinan, Akademika Pressindo, Jakarta. 7. Soerjono Soekanto, dan Soleman B Taneko, 1981 : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali, Jakarta. 8. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan asasasas Hukum Adat, Alumni, Bandung. 9. Wantjik Saleh,K, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 10. Wiryono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung. 11. Wiryono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung. 12. Chidir Ali, 1979 : Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta. 13. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Perkawinan Adat , Alumni, Bandung. 14. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung. 15. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Ketatanegaraan Adat , Alumni, Bandung. 16. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung. 17. Bushar Muhammad, 1983 : PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta. 18. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987 : AzasAzas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. 19. Sagung Ngurah, dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak.Hukum, Universitas Udayana. 20. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21. UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 22. UndangUndang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT. 23. UndangUndang RI No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 24. UU RI No.23 Tahun 2002 UndangUndang Tentang Perlindungan anak. 25. PP No.9 tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990. 26. UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA. 27. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). 28. UU Kekuasaan kehakiman Block Book Hukum Adat Lanjutan – Sagung Ngurah & A.A.I.Ari Atu Dewi, 2010

7

29. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 30. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Peruahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 31. Perda Propinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman 32. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang LPD

X. Persiapan Proses Perkuliahan. Mahasiswa diwajibkan mempunyai Block Book mata kuliah Hukum Adat Lanjutan sebelum perkuliahan dimulai dan sudah mempersiapkan materi sebelumnya sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan baik dan lancar.


8

PERTEMUAN I. Perkuliahan 1 (lecture).

PENDAHULUAN : 1. Kontrak Perkuliahan. 2. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum adat lanjutan 3. Konsep Kesatuan Masyarakkat Hukum Adat 4. Faktor pembentuk KMHA 5. Kedudukan KMHA dalam sistem hukum nasional

Bahan Bacaan : 1. AB Wiranata I Gede, 2005 : Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Nusa ke Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 103. 2. Koesnoe Moch, 1979 : Catatan Catatan Tentang Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga Universitas, Surabaya. 3. Soepomo R, 1976 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 49. 4. Soekanto Soerjono dan Soleman B Taneko 1981 : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali, Jakarta. 5. Bushar Muhammad, 1983 : PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 80. 6. Wignyodipuro Soerojo, 1973 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat, Alumni, Bandung hal 77. 7. Sagung Ngurah,dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum Dan Masyarakat, Fak.Hukum , Universitas Udayana, Denpasar. 8. Hilmman Hadikusumma, 1979 :Hukum Ketatanegaraan adat, Alumni Bandung, hal 16. 9. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


9

PERTEMUAN II. Tutorial 1.

Hukum Adat Lanjutan Tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

PROBLEM TASK Di Indonesia terdiri dari berbagai macam bentuk kesatuan masyarakat hukum adat diantaranya adalah desa pakraman, subak, dadia, nagari dan desa Dalam kehidupan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut terdapat sistim hukum yang berlaku dan mengikat kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Suatu saat desa pakraman mengalami suatu masalah yaitu ada seorang krama desa melanggar norma kebiasaan dan adat di desa pakraman setempat, baik dalam konteks pelanggaran di bidang parhyangan, pawongan dan palemahan, dilain pihak desa pakraman tidak memiliki aturan hukum adat secara tertulis, sehingga sulit bagi desa pakraman untuk menjatuhkan sanksi adat untuk para pelanggar norma kebiasaan setempat. Pertanyaan : 1. Apakah yang dimaksud dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ? 2. Unsurunsur apakah yang harus dipenuhi jika persekutuan tersebut dapat dikatakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat? 3. Faktorfaktor apakah yang mempengauuhi terbentuknya KMHA. 4. Apakah KMHA mempunyai hukum tertulis dan apakah KMHA mendapat perlindungan secara hukum. 5. Apakah dapat KMHA menyelesaiakan kasus tersebut dan bagaimana proses penyelesaian kasus dalam wacana diatas?

Bahan Bacaan : 1. Soepomo, 1979 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 49. 2. Ter Haar Bzn, 1976 : AzasAzas dan Susunan Hukum adat, diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 27. 3. Soerojo Wignyodipuro, 1968 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat, Alumni, Bandung, hal 77. 4. Hilman Hadikusuma, 1981 : Hukum Ketatanegaraan Adat, Alumni, Bandung, hal 16. Block Book Hukum Adat Lanjutan – Sagung Ngurah & A.A.I.Ari Atu Dewi, 2010

10

5. Sagung Ngurah,dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum Dan Masyarakat, Fak.Hukum Universitas Udayana Denpasar. 6. UUD RI 1945. 7. UUNo.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 8. UUNo.72 tahun 2005 tentang Desa.


11

PERTEMUAN III. PERKULIAHAN 2 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan Tentang Keluarga 1. Istilah, pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga. 2. Sistem kekeluargaan Adat dan hukum kekeluargaan nasional. 3. Keturunan dan hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabat. 4. Pengangkatan anak.

Bahan Bacaan : 1. Soepomo R, 1976 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.hal 83. 2. Bushar Muhammad, 1983 : PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 3. 3. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, 1981: Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali, Jakarta. 4. Hilman Hadikusuma, 1987, Hukum Kekerabatan Keluarga, Fajar Agung Jakarta, hal 33. 5. Soerjono Soekanto, 1985 : Intisari Hukum Keluarga, Alumni, Bandung. 6. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat, Alumni, Bandung, hal 108. 7. Hazairin, 1968 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta. 8. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 29.


12

PERTEMUAN IV. TUTORIAL 2 A. PROBLEM TASK I Kesatuan Hukum Adat di Indonesia membedakan hubungan kekeluargaan menjadi 3 (tiga) system hubungan kekeluargaan. Hubunganhubungan ini sangat mempunyai arti yang sangat penting dalam hukum kekeluargaan. Sehubungan dengan hukum kekeluargaan, pernah terjadi konflik dalam satu keluarga Bali Hindu pada saat pembuatan silsilah keluarga yaitu tidak memasukan anak perempuannya dalam silsilah tersebut. Sebagai akibat maka anak perempuan tersebut menuntut supaya dia dimasukan dan diperhitungkan dalam silsilah tersebut. Pada kasus lain terjadi di keluarga JawaIslam juga dalam pembuatan suatu silsilah yaitu tidak memasukan nama anak perempuan tersebut dalam silsilah tersebut, sehingga dari hal itu timbul pula konflik. Pertanyaan : 1. Sebut dan jelaskan system kekeluargaan yang dianut dalam wacana diatas? 2. Jelaskan prinsipprinsip yang dianut dalam system kekeluargaan dalam wacana diatas? 3. Diskusikan kasuskasus dalam wacana diatas serta cara penyelesaian konflikkonflik dalam wacanna diatas?.

B. PROBLEM TASK II Ada kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Bali yang beragama Hindu, dengan mengambil anak di Panti Asuhan dan di Rumah Sakit. Pengambilan anak tersebut tanpa ada persetujuan dari keluarga besarnya, sehingga kemudian timbullah konflik dalam keluarga besar tersebut yang menyebabkan pengangkatan anak itu menjadi tertundatunda. Karena tidak sabar menunggu kemudian keluarga yang mengangkat anak ini mengajukan permohonan ke Pengadilan. Bagaimanakah sikap Hakim dalam menangani kasus seperti itu ? Hukum apakah yang akan diterapkan oleh Hakim, dan apakah permohonan itu akan dikabulkan atau tidak ? Bagaimana pula halnya apabila pengangkatan anak terjadi di Jawa, Minangkabau maupun Batak ?


13

Bahan Bacaan : 1. Bushar Muhammad, 1983 : PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 3. 2. Chidir Ali, 1979 : Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta. 3. Hazairin, 1968 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta. 4. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat, Alumni, Bandung, hal 108. 5. Soepomo R, 1976 : BabBab Tentang Hukum adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 83. 6. Wirjono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung. 7. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar hal 29. 8. UndangUndang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

.


14

PERTEMUAN V. PERKULIAHAN 3 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan tentang Perkawinan 1. Pengertian perkawinan 2. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia. 3. Sistem dan bentukbentuk perkawinan. 4. Syarat dan larangan perkawinan. 5. Proses/prosedur pengesahan perkawinan. 6. Harta benda perkawinan. 7. Pengertian dan alasanalasan perceraian. 8. Proses /prosedur sahnya perceraian. 9. Akibat hukum perceraian

Bahan Bacaan. 1. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundangundangan tentang Perkawinan, Akademika Pressindo, Jakarta. 2. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Media Sarana Press, Jakarta. 3. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987 : AzasAzas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. 4. K Wantjik Saleh, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 5. Hilman Hadikusuma, 1995 ; Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung., hal 67. 6. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak Hukum UNUD, Denpasar hal 49. 7. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 8. PP No.9 tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990. 9. UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT.


15

PERTEMUAN VI. TUTORIAL 3 A. PROBLEM TASK I Suci seorang perempuan (Bali Hindu) yang melakukan perkawinan sah dengan yoga (Bali Hindu) dan mempunyai anak 2 (dua) orang (laki berumur 17 tahun dan perempuan masih balita). Selama menjalani perkawinan, usaha yang mereka geluti sangat maju dan berkembang dengan asset 1 hotel bintang lima yang berlokkasi di nusa dua, 3 mobil dan tanah seluas 3 hektar. Suatu saat rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan dikarenakan yoga mempunyai wanita idaman lain (WIL), akhirnnya keduanya sepakat untuk menyudahi perkawinan (bercerai) . Pertanyaan : 1. Diskusikan bagaimanakah prosedur yang harus ditempuh untuk dapat dilakukannya persecaraian ? 2. Akibatakibat apa yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. 3. Diskusikan masalah perwalian anak dalam wacana diatas?

B. PROBLEM TASK II Perkawinan adalah merupakan urusan pribadi tetapi mengapa negara turut campur atau ikut terlibat dalam urusan orang kawin. Hal itu dapat disimak dari beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat seperti mengapa “Syeik Puji yang mengawini Ulfa “ harus berurusan dulu dengan Polisi dan Penjara ? Sahkah perkawinan tersebut serta dapatkah perkawinan itu di batalkan? bagaimanakah halnya dengan mereka yang kawin beda agama dan masing masing pihak masih tetap memeluk agamanya masingmasing, sedangkan mereka kemudian melangsungkan perkawinan di luar negeri, sahkah perkawinan seperti itu menurut hukum perkawinan Indonesia ? Serta bolehkah orang berpoligami ?


16

Bahan Bacaan :

1. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundangundangsan tentang Perkawinan, Akademika Pressindo, Jakarta. 2. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Media Sarana Press, Jakarta. 3. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987 : AzasAzas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. 4. K wantjik Saleh, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 5. Hilman Hadikusuma, 1995: Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, hal 67. 6. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 49. 7. UU No.1 tahun 1974 (UU Perkawinan) beserta peraturan pelaksananya antara lain PP No.9 tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP N0.45 tahun 1990. 8. UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT. 9. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


17

PERTEMUAN VII. PERKULIAHAN 4 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan Tentang Pewarisan. 1. Pengertian dan unsurunsur pewarisan. 2. Prinsipprinsip dalam pewarisan. 3. Sistem dan syaratsyarat sebagai ahli waris. 4. Proses pewarisan.

Bahan Bacaan : 1. Soepomo, 1976 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 83. 2. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat, Alumni, Bandung, hal 161. 3. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali Jakarta. 4. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung. 5. Wirjono ProdjodikoSoro, 1981 : Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung. 6. Bushar Muhammad, 1983 : PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 39. 7. Chidir Ali, 1979 : Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta. 8. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 63.


18

PERTEMUAN VIII. TUTORIAL 4

PROBLEM TASK. 1. Wayan seorang lakilaki Bali Hindu menikahi seorang gadis Jawa Reni yang beragama Islam. Pengesahan perkawinan dilangsungkan di Jawa secara Islam. Karena upacara perkawinan telah selesai lalu mereka kembali ke Bali untuk melaksanakan upacara pengesahan perkawinan menurut Hukum Adat Bali. Tidak berselang lama ayah si Wayan meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan. Wayan bersaudara lima orang, tiga lakilaki termasuk Wayan dan dua perempuan. Karena upacara dan upakara pengabenan telah selesai, kemudian munculah riakriak kecil yang menyangkut pembagian warisan. Karena semua merasa benar dan masingmasing mempunyai pembenar sendirisendiri, akibatnya persoalan warisan tidak bisa diselesaikan diantara mereka. Pertanyaannya : 1. Lembaga manakah yang berhak menyelesaiakan kasus tersebut? 2. Hukum apakah yang digunakan untuk penyelesaian kasus tersebut? 3. Sebagai salah satu anak lakilaki dalam keluarga diatas, apakah wayan berhak sebagai ahli waris? 2. Model perkawinan antara Wayan dengan Reni seperti tersebut dalam problem task 1 diatas, ternyata tidak dapat berlangsung lama karena diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi untuk mempertahankan perkawinan mereka lalu mereka sepakat untuk bercerai walaupun mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, satu laki dan dua wanita. Dalam kasus perceraian seperti itu, pengadilan manakah yang berwenang mengadili dan mengesahkan perceraiannya serta bagaimanakah kedudukan hukum dari anakanak mereka ? Dan bagaimanakah kedudukan dari harta perkawinan mereka ?

Bahan Bacaan : 1. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundangundangan tentang Perkawinan, Akademika Pressindo, Jakarta, 254. 2. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Media Sarana Press, Jakarta. 3. Hilman Hadikusuma, 1995 : Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung. 4. Soepomo, 1976 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 83.


19

5. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat, Alumni, Bandung, hal 161. 6. Wirjono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung. 7. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 63. 8. UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 9. UndangUndang No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.


20

PERTEMUAN IX. PERKULIAHAN 5 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan tentang Perekonomian. 2. Hukum adat tentang tanah a. Sejarah hukum tanah di Indonesia b. Hak perseorangan atas tanah dan hak ulayat

3. Hukum adat tentang perhutangan a. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Perhutangan b. Hak atas benda selain tanah c. Hakhak Immatriil. d. Lembaga perekonomian adat (LPD dan Pasar Desa).

Bahan Bacaan : 1. Parlindungan AP, 1989 : UndangUndang Bagi Hasil di Indonesia (suatu studi komparatif), Mandar Maju, Bandung. 2. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali, Jakarta. 3. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat, Alumni, Bandung, hal 197, 217. 4. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 74. 5. UndangUndang No 5 Tahun 1960 tentang UUPA. 6. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 7. Peraturanperaturan lain tentang Tanah dan LPD.


21

PERTEMUAN X. TUTORIAL 5 PROBLEM TASK. 1. Akhirakhir ini banyak terjadi kasuskasus tentang jual beli tanah, penyerobotan tanah atau lahan, mendirikan pabrik tanpa izin, pembabatan hutan, illegal loging dan lain sebagainya. Kasuskasus ini bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan pengusaha, masyarakat dengan pemerintah. Cobalah analisa kasuskasus tersebut dengan menghubungkannya antara UUPA, Hak Ulayat dengan Hukum Adat. 2. Disamping kasuskasus tentang tanah, akhirakhir ini juga muncul masalahmasalah yang menyangkut LPD Desa Pakraman (khusunya di Bali). Ada polemic di masyarakat bali tentang status dan kedudukan LPD dianggap gelap yang tidak berbadan hukum oleh beberapa pihak pelaku perbankan. Beranjak dari polemik ini, telusuri landasan filosofis dan landasan yuridis dan landasan sosiologis eksistensi LPD Desa Pakraman tersebut.

Bahan Bacaan : 1. Perlindungan AP, 1989 : UndangUndang Bagi Hasil di Indonesia (suatu studi komparatif), Mandar Maju, Bandung. 2. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali, Jakarta. 3. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat, Alumni, Bandung, hal 197. 4. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 74. 5. UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA. 6. UU No 10 TAhun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 7. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman 8. Perda Propinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang LPD 9. SK bersama Mentri Keuangan (No. 351.1/KMK.010/2009), Mentri Dalam Negeri ( No. 900639 A tahun 2009), Mentri Koprasi Dan UKM (No. 01/SKB/M.KUKM/IX/2009), Dan Gubernur Bank Indonesia (No. 11/43A/KEP.GBI/2009) tentang Strategi


22

Pengembbangan Lembaga Keuangan Mikro Menetapkan LPD sebagai lembaga keuangan mikrowajib berbadan hukum BPR atau koprasi atau BUMD.


23

PERTEMUAN XI. PERKULIAHAN 7 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan Tentang Pelanggaran.

1. Pengertian dan sifatsifat hukum pelanggaran adat. 2. Jenisjenis pelanggaran adat.. 3. Jenisjenis reaksi dan koreksi adat 4. PolaPola penyelesaian pelanggaran adat. 5. Hakim Perdamaian Desa.

Bahan Bacaan : 1. Hilman Hadikusuma, 1978 : Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, hal 5. 2. Soepomo R, 1976 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 111. 3. Soesilo R : Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor. 4. Bushar Muhammad, 1983 : PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 61. 5. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 88. 6. AB Wiranata I Gede, 2005 : Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Nusa Ke Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 290. 7. UUD RI 1945. 8. UU No.39 tahun 1999 tentang HakHak Azasi Manusia.


24

PERTEMUAN XII. TUTORIAL 6.

A. PROBLEM TASK II Widya dengan kelurganya yang merupakan krama desa Desa pakraman A dikenakan sanksi adat kasepekang (dikucilkan), Adapun kronologis kasusnya adalah ketika ada paruman desa yang menetapkan dan menyiarkan bahwa telah terbentuk lembaga pecalang di desa pakraman A, widya dengan keluarganya tidak setuju dengan alasan mereka tidak ikut membentuk pecalang tersebut dengan bahasa yang dikeluarkan “ tiang tusing taen milu ngae pecalang”. Dengan alasan tersebut (menolak ditetapkan pecalang) maka Widya dan keluarganya dikenakan sanksi adat kasepekang (dikucilkan). Pertanyaannya ; 1. Diskusikan wacana diatas, apakah benar tindakan desa pakraman tersebut ? 2. Apa yang harus dilakukan Widya dan Keluarganya, agar sanksi tersebut dicabut dan mereka masih tetep menjadi krama desa A, mengingat ada factor historis keluarga Widya yang melekat didesa pakraman A. 3. Diskusikan apakah sanksi adat kasepekang masih relevan diterapkan dan bagaimana eksistensi yuridis dari sanksi kasepekang tersebut?

B. PROBLEM TASK II Ada pencurian “pretima” disebuah Pura di Bali. ”Pretima “ adalah suatu benda yang disakralkan oleh penyungsung Pura tersebut. Dengan hilangnya “pretima” tersebut, bagi orang Bali Hindu itu berarti “Pura “ tersebut sudah dianggap tercemar (leteh). Dan untuk menghilangkan kesan tercemar tersebut hanya dapat dilakukan dengan upacara dan upakara yang dikenal dalam masyarakat hukum adat Bali. Setelah dilaporkan ke Polisi ternyata kemudian pencurinya tertangkap dan dia adalah bukan orang Bali. Diskusikan bagaimanakah penyelesaian kasus tersebut. Apakah perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran adat, atau apakah kasus tersebut dapat diselesaikan di pengadilan, lalu bagaimanakah Hakim akan memberikan sanksi terhadap pelakunya ? Apakah akan berlaku prinsip “ne bis in idem dalam kasus ini ?


25

Bahan Bacaan : 1. Hilman Hadikusuma, 1978 : Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, hal 5. 2. Soepomo R, 1976 : BabBab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 112. 3. Soesilo R : Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bandung. 4. Bushar Muhammad, 1983: PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta., hal 61. 5. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 88. 6. AB Wiranata I Gede : Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Nusa ke Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 290. 7. Soerojo Wiognyodipuro, 1973 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat Alumni, Bandung, hal 288.


26

III. Form Isian Integrasi dan Indikator PIP dalam Kurikulum. Integrasi dan indikator Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan Unud.

No

1

2

3

Integrasi

PIP

Kurikulum

Indikator / Kompetensi dalam ktif, Kognitif dan Psikomotorik)

Integrasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) : Pengembangan Kepribadian Keilmuan dan Ketrampilan Ketrampilan Berkarya Prilaku Berkarya. Berkehidupan Bersama

Apektif : Menjunjung tinggi nilainilai budaya bangsa. Berjiwa Pancasila. Berkepribadian. Mengenal etika. Kognitif : Mengetahui, mengerti dan memahami Hukum Indonesia. Mandiri dalam menganalisa dan memecahkan problem hukum. Psikomotorik : Mampu, trampil dan bijaksana dalam mempergunakan prinsiprinsip hukum sebagai sarana memecahkan masalah konkrit. Integrasi dalam Standar Hukum Adat Kompetensi (SK). Apektif : Paham tentang nilainilai budaya bangsa. Kognitif : Tahu, mengerti dan memahami konsep, teori dan filsafat Hukum Adat. Psikomotorik : Trampil dan mampu memecahkan masalah yang timbul berdasarkan prinsipprinsip Hukum Adat. Hukum Adat Bali : Apektif : Menjunjung tinggi nilainilai budaya Bali. MK : Kognitif : Tahu, mengerti dan memahami norma norma Hukum Adat Bali khususnya mengenai konsep, asas dan rasa keadilan masyarakat Hukum Adat Bali. Psikomotorik : Trampil dan mampu memecahkan masalah/sengketa adat Bali. Integrasi dalam Kompetensi Mata Kuliah : Psikologi Hukum. Dasar (KD). Pokok Bahasan MK : Pokok Bahasan : Sasana, kesusilaan, kedursilaan, Tat Twam Asi, Tri Kaya Parisudha (ajaran atau pedoman untuk bersikap dan berprilaku dalam pembentukan kepribadian menurut Agama Hindu agar menjadi orang yang taat hukum dan bukan orang yang tidak taat hukum).


27

HUKUM ADAT LANJUTAN KODE MATA KULIAH : WHI 5246 BLOCK BOOK

Recommend Documents