TINDAK PIDANA KHUSUS KODE MATA KULIAH : WHI 4236
BLOCK BOOK
Planing Group : I WAYAN SUARDANA, S.H., M.H. Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H., M.H. I MADE TJATRA YASA, S.H., M.H. IDA BAGUS SURYA DARMA JAYA, S.H., M.H.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2009/2010
1
1. Identifikasi Mata Kuliah. MKK 077
: TINDAK PIDANA KHUSUS
Team Pengajar
: 1. I Wayan Suardana, S.H., M.H. 2. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. 3. I Made Tjatra Yasa, S.H., M.H. 4. Ida Bagus Surya Darma J, S.H., M.H.
Status Mata Kuliah
: MK Wajib institusional (Universitas/Fakultas).
SKS
: 2
2. Deskripsi Mata Kuliah. Substansi Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus mencakup 3 materi, yaitu : Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika dan Tindak Pidana Korupsi. Materi mata kuliah tindak pidana khusus, merupakan materi kuliah di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Substansi pembahasan dalam mata kuliah tindak pidana umum, menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni : tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan.
3. Tujuan Mata Kuliah. Dengan konsep dan pemahaman terhadap mata kuliah tindak pidana umum mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan peraturan perundangundangan di luar KUHP, sebagai suatu peraturan perundangundangan yang bersifat khusus. Sebagai suatu perundangundangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP. Bahkan dalam hukum acara (hukum formal) peraturan perundangundangan tindak pidana khusus dapat menyimpang dari 2
UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundangundangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur halhal yang belum diatur dalam KUHP. Subyek tindak pidana diperluas karena tidak saja meliputi orang pribadi tetapi juga badan hukum. Sedangkan dalam masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan maupun pola ancaman sanksi, juga dapat menyimpang dari ketentuan KUHP. Sustansi mata tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika dan psikotropika, lebih terfokus pada kebijakan kriminalisasi serta pidana dan pemidanaan. Sedangkan tindak pidana ekonomi, dengan cakupan yang demikian luas, maka substansi yang akan disampaikan adalah UU No. 7 Tahun 1955. Oleh karena itu perkuliahan ini diawali dengan pemahaman tentang kekhususan peraturan perundang undangan tindak pidana khusus serta dasar hukum berlakunya. Setelah itu, perkuliahan dilanjutkan dengan kebijakan kriminalisasi serta pidana dan pemidanaan dalam peraturan perundangundangan tindak pidana khusus dimaksud (Tindak pidana ekonomi, tindak pidana narkotika dan psikotropika serta tindak pidana korupsi).
4. Metode dan Strategi Proses Pembelajaran. Metode Perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching). Strategi pembelajaran : kombinasi perkuliahan 50 % ( 6 kali pertemuan perkuliahan ) dan tutorial 50 % (6 kali pertemuan tutorial ). Satu kali pertemuan untuk Tes Tengah semester, dan satu kali pertemuan untuk Tes Akhir Semester. Total pertemuan 14 kali.
3
1. Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial : Perkuliahan dan tutorial dalam Mata Kuliah Kriminologi ini, masingmasing direncanakan berlangsung sebanyak
6 kali
pertemuan yaitu : a. Perkuliahan : pertemuan 1, 3, 5, 7, 9 dan 11; dan b. Tutorial : pertemuan 2, 4, 6, 8, 10, 12
2. Strategi perkuliahan: Perkuliahan tentang subsub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media papan tulis, power point slide, serta peyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan (materi), membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Tehnik perkuliahan : pemaparan materi, tanyajawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah). 3. Strategi Tutorial:
a. Mahasiswa mengerjakan tugastugas: (Discussion task; Study Task dan Problem Task) sebagai bagian dari self study ( 20 jam perminggu ), kemudian berdiskusi di kelas, tutorial, presentasi power point, dan diskusi.
b. Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan : 1) Menyetor karya tulis berupa paper dan/atau tugastugas lain sesuai dengan topik tutorial 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
4
2) Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point presentation ataupun slide head projector untuk tugas tutorial 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
5. Ujian dan Penilaian. a. Ujian : Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) b. Penilaian : Penilaian Akhir dan proses pembelajaran ini berdasarkan Rumus Nilai Akhir sesuai Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai berikut :
(UTS + TT) 2 + 2(UAS) ________________ 3
Skala Nilai Huruf Angka
A 4 B+ 3,5 B 3 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 D 1 E 0
= Nilai Akhir
Penguasaan Kompetensi Sangat Baik Antara sangat baik dengan baik Baik Antara baik dan cukup Cukup Kurang Sangat kurang Gagal
5
Ket. Dgn Skala Nilai 0 – 10 0 100
8,0 – 10,0 80 – 100 7,0 – 7,9 70 – 79 6,5 – 6,9 65 – 69 6,0 – 6,4 60 – 64 5,5 – 5,9 55 – 59 5,0 – 5,4 50 – 54 4,0 – 4,9 40 – 49 0,0 – 3,9 0 – 39
6. Materi/Organisasi Perkuliahan. 1. Pengantar. a. Kekhususan Peraturan perundangundangan Tindak Pidana Khusus. b. Perkembangan
Peraturan
perundangundangan
Tindak
Pidana Khusus. c. Dasar Hukum serta keberlakuan Peraturan Perundang undangan Tindak Pidana Khusus.
2. Tindak Pidana Ekonomi. a. Latar belakang diundangkannya UU No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan TPE b. Perubahan tindak pidana ekonomi sampai diundangkannya UU No. 8/Prp/1962 c. Unsurunsur serta bentukbentuk Tindak Pidana Ekonomi d. Sanksi dalam Tindak Pidana Ekonomi e. Peradilan Tindak Pidana Ekonomi 1) Penyelesaian Di luar Acara (Schiking) dalam tindak pidana penyelundupan. 2) Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
3. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika. a. Pengaturan Narkotika dan Psikotropika di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Perkembangan Konvensi Internasional tentang Narkotika dan Psikotropika.
6
b. Peraturan Perundangundangan Narkotika dan Psikotropika Pasca kemerdekaan (UU No. 9 Tahun 1976, UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997)
4. Kebijakan Kriminalisasi, Pidana dan Pemidanaan UU tentang Narkotika dan Psikotropika. a. Kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No.22 Tahun 1997. b. Masalah Kualifikasi Tindak Pidana c. Masalah perumusan sanksi pidana d. Masalah ancaman sanksi minimal e. Masalah pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat dalam UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997
5. Tindak Pidana Korupsi. a. Fase Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi di Indonesia. b. Kebijakan kriminalisasi tindak pidana korupsi dalam : 1) Peraturan Penguasa Militer Nomor. Prt / Perpu / 1957 tentang Pemberantasan Korupsi. 2) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt / Perpu / 013/1958. 3) Undangundang Nomor 24/Prp/1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana Korupsi. 4) Undangundang
Nomor
3
Tahun
1971
tentang
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5) Undangundang
Nomor
31
Tahun
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7
6) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Pidana dan Pemidanaan dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi. a. Sistem Pemidanaan dalam UU No 20 tahun 2001 b. Masalah pengembalian kerugian negara c. Peradilan tindak pidana korupsi d. Masalah pengembalian asset negara pasca ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 (UNCAC 2003)
7. Bahan Bacaan. Bukubuku : a. Tindak Pidana Korupsi : Atmasasmita, Romli 1995, Kapital Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju. 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Cetakan I. Chazawi, Adami 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Banyumedia Publishing. Hamzah, Andi 1984. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia. Klitgaard, Robert Membasmi Korupsi (Controlling Corruption) terjemahan oleh Hermoyo, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
8
Koeswadji, Harmien Hadiati 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Marpaung, Leden 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Bina Grafika. Mulyadi, Lilik 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika Yunara, Edi 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus, Bandung, Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika Makalah/Artikel Mulya Lubis, Todung 2005. “Memerangi Korupsi di Peradilan Dari Sisi Advokat”, Makalah pada Seminar Anti Corruption Summit diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1112 Agustus2005. Nasution, Bismar 2007. ”Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia” Makalah Narasumber dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN 2007), Jakarta 28 Nopember 2007. Pratomo, Eddy 2007. Paparan Dirjen Hukum dan perjanjian Internasional mengenai Inisiatif StAR dalam Perspektif Kerjasama Internasional. Makalah Narasumber dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN 2007), Jakarta 28 Nopember 2007. b. Tindak Pidana Ekonomi : Anwar, Mochammad 1979. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Bandung : Alumni 9
1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku I). Bandung : Alumni. Fuady, Munir 1999. Hukum Perbankan Modern, Berdasarkan Undangundang Tahun 1998, Buku Kesatu, Bandung : Citra Aditya Bakti. Arief, Barda Nawawi1992. “Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian” dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (ed.) Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 2002. “Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pemidanaan dalam Undang undang Perbankan dan Undangundang Bank Indoensia”, Makalah pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan, Diselenggarakan atas kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indoensia, Semarang 27 Juni 2002. Reksodiputro, Mardjono, 1993. ”Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia ” dalam Kumpulan Makalah tentang Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan., Jakarta : Bank Indonesia 1997. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. c. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika : Hamzah, Andi dan RM Surahman 1994. kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jaffe, J.H. 1980, Drug Addiction And Drug Abuse in Goodman, L.S. & Gilman, A. (Ed), The Pharmacological Basic of Therapeutics, 5 th ed., Mc Milan Publ. Co. Inc., New York, 1975, dalam Jokosuyono, Bahaya Narkotika Dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius, Cet. I, Yogyakarta. Kaligis, O.C. dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006. Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangundangan dan Peradilan. O.C. Kaligis Associates: Jakarta 10
Marviana, Dian M (t.t.) Narkoba, PKBI, Jakarta Suyono, Joko 1997. Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius Yogyakarta. Wijaya A.W 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung Yanny
L , Dwi 2000, Narkoba Penanganannya, P.T. Gramedia.
Pencegahan
Dan
8. Persiapan Proses Perkuliahan. Mahasiswa diwajibkan sudah memiliki Block Book Mata Kuliah Kriminologi ini sebelum perkuliahan dimulai, serta mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar.
11
Pertemuan 1 : Perkuliahan 1 (Lectures)
Pengantar. a. Kekhususan Peraturan perundangundangan Tindak Pidana Khusus. b. Perkembangan Peraturan perundangundangan Tindak Pidana Khusus. c. Dasar Hukum serta keberlakuan Peraturan Perundangundangan Tindak Pidana Khusus.
Bahan Bacaan : Atmasasmita, Romli 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Cetakan I. Chazawi, Adami 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Banyumedia Publishing. Hamzah, Andi 1984. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia. Koeswadji, Harmien Hadiati 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Marpaung, Leden 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Bina Grafika. Mulyadi, Lilik 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika.
12
Pertemuan 2 : Tutorial 1
Discussion Task – Study Task: Peraturan perundangundangan tindak pidana khusus, merupakan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang halhal yang bersifat khusus di luar KUHP. Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundangundangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subyek tindak pidana maupun pidana dan pemidanaannya. Tugas : v Identifikasi peraturan perundangundangan tindak pidana khusus, selain UU No 7 Tahun 1955, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 20 tahun 2001 v Identifikasi dan diskusikan penyimpanganpenyimpangan dalam peraturan perundangundangan tindak pidana khusus tersebut terhadap ketentuan umum Buku I KUHP Bahan Bacaan : Atmasasmita, Romli 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Cetakan I. Chazawi, Adami 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Banyumedia Publishing. Hamzah, Andi 1984. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia. Koeswadji, Harmien Hadiati 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Marpaung, Leden 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Bina Grafika Mulyadi, Lilik 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, penuntutan, peradilan 13
serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika
14
Pertemuan 3 : Perkuliahan 2 (Lectures)
Tindak Pidana Ekonomi. a. Latar belakang diundangkannya UU No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan TPE b. Perubahan tindak pidana ekonomi sampai diundangkannya UU No. 8/Prp/1962 c. Unsurunsur serta bentukbentuk Tindak Pidana Ekonomi d. Sanksi dalam Tindak Pidana Ekonomi e. Peradilan Tindak Pidana Ekonomi 1) Penyelesaian Di luar Acara (Schiking) dalam tindak pidana penyelundupan. 2) Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Bahan Bacaan : Anwar, Mochammad 1979. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Bandung : Alumni 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku I). Bandung : Alumni. Fuady, Munir 1999. Hukum Perbankan Modern, Berdasarkan Undangundang Tahun 1998, Buku Kesatu, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Arief, Barda Nawawi1992. “Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian” dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (ed.) Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 2002. “Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pemidanaan dalam Undang undang Perbankan dan Undangundang Bank Indoensia”, Makalah pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan, Diselenggarakan atas kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indoensia, Semarang 27 Juni 2002. 15
Reksodiputro, Mardjono, 1993. ”Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia ” dalam Kumpulan Makalah tentang Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan., Jakarta : Bank Indonesia 1997. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
16
Pertemuan 4 : Tutorial 2
Discussion Task – Study Task Diundangkannya UU No 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan pemerintah saat itu yang menghendaki adanya keseragaman dalam pemidanaan dalam kasuskasus tindak pidana ekonomi. Setelah mengalami berbagai perubahan dan penambahan, lingkup tindak pidana ekonomi, dapat digolongkan ke dalam tindak pidana ekonomi dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Kebijakan untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana ekonomi, berbeda dengan tindak pidana umum maupun dalam hal pidana dan pemidanaannya. Tindak pidana ekonomi juga mengenal cara penyelesaian di luar acara (schikking).
Tugas : v Diskusikan tindak pidana ekonomi dalam pengertian sempit dan luas ? v Diskusikan tentang penyelesaian tindak pidana ekonomi di luar acara, serta identifikasi dasar hukumnya ! Bahan Bacaan : Anwar, Mochammad 1979. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Bandung : Alumni 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku I). Bandung : Alumni. Fuady, Munir 1999. Hukum Perbankan Modern, Berdasarkan Undangundang Tahun 1998, Buku Kesatu, Bandung : Citra Aditya Bakti.
17
Arief, Barda Nawawi1992. “Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian” dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (ed.) Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 2002. “Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pemidanaan dalam Undang undang Perbankan dan Undangundang Bank Indoensia”, Makalah pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan, Diselenggarakan atas kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indoensia, Semarang 27 Juni 2002. Reksodiputro, Mardjono, 1993. ”Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia ” dalam Kumpulan Makalah tentang Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan., Jakarta : Bank Indonesia 1997. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
18
Pertemuan 5 : Perkuliahan 3 (Lectures)
Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika. a. Pengaturan Narkotika dan Psikotropika di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Perkembangan Konvensi Internasional tentang Narkotika dan Psikotropika. b. Peraturan Perundangundangan Narkotika dan Psikotropika Pasca kemerdekaan (UU No. 9 Tahun 1976, UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997)
Bahan Bacaan : Hamzah, Andi dan RM Surahman 1994. kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jaffe, J.H. 1980, Drug Addiction And Drug Abuse in Goodman, L.S. & Gilman, A. (Ed), The Pharmacological Basic of Therapeutics, 5 th ed., Mc Milan Publ. Co. Inc., New York, 1975, dalam Jokosuyono, Bahaya Narkotika Dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius, Cet. I, Yogyakarta. Kaligis, O.C. dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006. Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangundangan dan Peradilan. O.C. Kaligis Associates: Jakarta Marviana, Dian M (t.t.) Narkoba, PKBI, Jakarta Suyono, Joko 1997. Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius Yogyakarta. Wijaya A.W 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung Yanny L , Dwi 2000, Narkoba Pencegahan Dan Penanganannya, P.T. Gramedia.
19
Pertemuan 6 : Tutorial 3
Discussion Task – Study Task Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) mulai diberlakukan tanggal 26 Juli 1976. Materi muatan Undang undang ini cakupannya lebih luas apabila dibandingkan dengan cakupan materi muatan Verdovende Midellen Ordonantie. Diundangkannya Undangundang No. 9 tahun 1976, tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan lalu lintas dan alatalat perhubungan serta pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, di samping pula kemajuan di bidang pembuatan obat obatan. ternyata tidak cukup memadai bila tetap memakai undang undang tersebut. Verdovende Midellen Ordonantie hanya mengatur tentang perdagangan dan penggunaan narkotika. Tidak berbeda halnya dengan pengaturan narkotika, masalah psikotropikapun sebenarnya telah mendapat pengaturan jauh sebelum diberlakukannya Undangundang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan dikeluarkannya Staatsblad 1949 Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang Sterkwerkendegenees Middelen Ordonantie atau Ordonansi Obat Keras. Jadi pertama kali psikotropika tidak diatur tersendiri tetapi disatukan dengan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang termasuk obat keras (Daftar G). Sebelum dikeluarkannya Undangundang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, di era tahun 1985, tepatnya pada tanggal 2 April 1985
keluar
Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
21
3/Men.Kes/Per/IV/1 985 tentang Obat Keras Tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut mencabut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983/A/SK/1971 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 20
10381/A/SK/1972. Dalam peraturan mengenai obat keras tertentu tersebut, terdapat obatobat yang disebutkan dalam Lampiran I antara lain Etisiklidina, Fenmentraszin, Lisergida (LSD) dan Psilosibin yang dilarang untuk diimpor, diproduksi, didistribusikan, disimpan dan dipergunakan. Sedangkan dalam Lampiran II terdapat antara lain Phenobarbital dan Benzodiazepin serta turunannya yang didalam hal mengimpor, memproduksi serta mendistribusikan diatur secara ketat, diawasi serta harus dilaporkan. Kemudian pada tanggal 8 Februari 1993 dikeluarkan
lagi
Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
124/Men.Kes/Per/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu yang merupakan perbaikan serta penambahan Peraturan Menteri Kesehatan RI terdahulu. Dalam peraturan tersebut juga dilampiri Lampiran I dan II. Tugas : v Baca dengan baik kalimat di atas, kemudian diskusikan, tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam masalah pengaturan narkotika
dan
psikotropika.
Hubungkan
pula
dengan
perkembangan konvensi internasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Bahan Bacaan : Hamzah, Andi dan RM Surahman 1994. kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jaffe, J.H. 1980, Drug Addiction And Drug Abuse in Goodman, L.S. & Gilman, A. (Ed), The Pharmacological Basic of Therapeutics, 5 th ed., Mc Milan Publ. Co. Inc., New York, 1975, dalam Jokosuyono, Bahaya Narkotika Dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius, Cet. I, Yogyakarta. Kaligis, O.C. dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006. Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui 21
Perundangundangan Associates: Jakarta
dan
Peradilan.
O.C.
Kaligis
Marviana, Dian M (t.t.) Narkoba, PKBI, Jakarta Suyono, Joko 1997. Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius Yogyakarta. Wijaya A.W 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung Yanny
L , Dwi 2000, Narkoba Penanganannya, P.T. Gramedia.
22
Pencegahan
Dan
Pertemuan 7 : Perkuliahan 4 (Lectures)
Kebijakan Kriminalisasi, Pidana dan Pemidanaan UU tentang Narkotika dan Psikotropika.
a. Kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No.22 Tahun 1997. b. Masalah Kualifikasi Tindak Pidana c. Masalah perumusan sanksi pidana d. Masalah ancaman sanksi minimal e. Masalah pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat dalam UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997 Bahan Bacaan : Hamzah, Andi dan RM Surahman 1994. kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jaffe, J.H. 1980, Drug Addiction And Drug Abuse in Goodman, L.S. & Gilman, A. (Ed), The Pharmacological Basic of Therapeutics, 5 th ed., Mc Milan Publ. Co. Inc., New York, 1975, dalam Jokosuyono, Bahaya Narkotika Dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius, Cet. I, Yogyakarta. Kaligis, O.C. dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006. Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangundangan dan Peradilan. O.C. Kaligis Associates: Jakarta Marviana, Dian M (t.t.) Narkoba, PKBI, Jakarta Suyono, Joko 1997. Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius Yogyakarta. Wijaya A.W 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung 23
Yanny
L , Dwi 2000, Narkoba Penanganannya, P.T. Gramedia.
24
Pencegahan
Dan
Pertemuan 8 : Tutorial 4
Discussion Task – Study Task Apabila dicermati, kebijakan kriminalisasi dari kedua Undangundang tersebut di atas terfokus pada ”penyalahgunaan dan peredaran gelap” narkotika dan psikotropika. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, tidak pada kekayaan (“property/assets”) yang diperoleh dari tindak pidana “narkotika dan psikotropika itu sendiri. Kebijakan kriminalisasi dalam kedua Undang undang tersebut, apabila dibandingkan dengan apa yang diisyaratkan konvensi PBB, sebenarnya masih ada kekurangannya. Khususnya untuk narkotika, Konvensi PBB juga mengisyaratkan agar perbuatan “mengubah atau mengalihkan/mentransfer kekayaan, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika atau berasal dan keikutsertaan melakukan tindak pidana itu, untuk tujuan menyembunyikan asal usul gelap dan kekayaan itu atau untuk tujuan membantu seseorang menghindari akibatakibat hukum dari keterlibatannya melakukan tindak pidana itu, dijadikan/ditetapkan sebagai suatu tindak pidana.
Tugas : v Cermati kebijakan kriminalisasi dalam UU tentang narkotika dan psikotropika kemudian bandingkan dengan konvensikonvensi internasional tentang narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahan Bacaan : Hamzah, Andi dan RM Surahman 1994. kejahatan Narkotika dan Psikotropika. 25
Jaffe, J.H. 1980, Drug Addiction And Drug Abuse in Goodman, L.S. & Gilman, A. (Ed), The Pharmacological Basic of Therapeutics, 5 th ed., Mc Milan Publ. Co. Inc., New York, 1975, dalam Jokosuyono, Bahaya Narkotika Dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius, Cet. I, Yogyakarta. Kaligis, O.C. dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006. Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangundangan dan Peradilan. O.C. Kaligis Associates: Jakarta Marviana, Dian M (t.t.) Narkoba, PKBI, Jakarta Suyono, Joko 1997. Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius Yogyakarta. Wijaya A.W 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung Yanny
L , Dwi 2000, Narkoba Penanganannya, P.T. Gramedia.
26
Pencegahan
Dan
Pertemuan 9 : Perkuliahan 5 (Lectures)
Tindak Pidana Korupsi.
a. Fase Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi di Indonesia. b. Kebijakan kriminalisasi tindak pidana korupsi dalam : 3) Peraturan Penguasa Militer Nomor. Prt / Perpu / 1957 tentang Pemberantasan Korupsi. 4) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt / Perpu / 013/1958. 5) Undangundang Nomor 24/Prp/1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana Korupsi. 6) Undangundang
Nomor
3
Tahun
1971
tentang
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7) Undangundang
Nomor
31
Tahun
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahan Bacaan : Atmasasmita, Romli 1995, Kapital Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju. 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Cetakan I. Chazawi, Adami 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Banyumedia Publishing. 27
Hamzah, Andi 1984. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia. Klitgaard, Robert Membasmi Korupsi (Controlling Corruption) terjemahan oleh Hermoyo, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Koeswadji, Harmien Hadiati 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Marpaung, Leden 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Bina Grafika. Mulyadi, Lilik 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika Yunara, Edi 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus, Bandung, Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika
28
Pertemuan 10 : Tutorial 5
Discussion Task – Problem Task a. Pada tahun 2006 telah dibangun proyek lapangan tembak yang berlokasi di Banjar Celuk, Desa Paksebali, Kec. Dawan, Kab. Klungkung yang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa CV. GUNAKSA JAYA TEKNIK Direktur atas nama Ir. I NENGAH ARIYANTA dengan menggunakan dana APBD perubahan tahun 2006,dengan pagu sebesar Rp. 2.500.000.000, (Dua Milyar lima ratus juta rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.484.161.000, ( Dua Milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) berdasarkan nilai Kontrak kerja dengan No kontrak Nomor : 602.1/5036/DPUKCK (Pihak Pertama) Nomor : 189/GJTGNK/Kont./XI/2006 (Pihak kedua) Pejabat Pengguna anggaran adalah Kepala Dinas PU Kab. Klungkung yang saat itu dijabat oleh Ir. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, Dipl. HE. Msc. b. Sistim yang digunakan dalam proyek pembangunan lapangan tembak yang berlokasi di Banjar Celuk, Desa Paksebali, Kec. Dawan, Kab. Klungkung adalah penunjukan langsung, sesuai dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor . 640/31/2006, tanggal 2 Nopember 2006. c. Proyek pembangunan lapangan tembak di Dsn. Celuk Desa Paksebali Kec. Dawan Kab.Klungkung menggunakan Konsultan perencana / pengawas dari CV.HASTA REKA dengan Direktur I WAYAN YULIARSANA, ST, ditunjuk dengan sistim penunjukan langsung sesuai Surat Persetujuan Penetapan Penunjukan langsung oleh Kadis PU Klungkung Nomor : 602.1/4950/DPUKCK tanggal 9 Nopember 2006. (Pihak kedua) tanggal 15 Nopember 2006; d. Setiap Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan dalam rangka pengajuan pembayaran termin atas proyek tersebut ditandatangani oleh : Ketua Pengelola Kegiatan/ Kasubdin Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Klungkung atas nama I. G.L.A. SURATMA ST, Sekretaris kegiatan Penataan Kawasan dan Tata Bangunan Dinas PU Kab. Klungkung Ir. I KETUT SUARSANA, Direksi lapangan Dinas PU Kab. Klungkung IDA BAGUS MAHESNAWA ST. dan diketahui oleh 29
Kepala Dinas PU Kab. Kiunglung atas nama Ir. A.A NGURAH AGUNG DipLHE. MSC, dan juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan CV. HASTA REKA dengan Direktur atas nama I WAYAN YULIARSANA, ST dan kontraktor atas nama Ir. I NENGAH ARIYANTA.; c. Dalam pekerjaan proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh Kontraktor dan dilakukan serah terima yaitu penyerahan pertama pada tanggal 29 mei 2007 berdasarkan berita acara serah terima pertama (PHO) Nomor : 602.1/821/DPUKCK tanggal 29 mei 2007 dan serah terima kedua tanggal 29 Nopember 2007 berdasarkan berita acara serah terima kedua Nomor: 602.1/3238/DPUKCK tanggal 29 Nopember 2007.; d. Setelah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali ditemukan kekurangan Volume pekerjaaan (fisik) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan Negara senilai Rp. 69.171.944,88. (enam puluh sembilan juta seratus tuju puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat delapan puluh delapan perseratus) yang disebabkan ketidak cermatan pemeriksaan fisik Direksi/Pengawas lapangan dan pengelola Kegiatan pembangunan lapangan tembak; Tugas : v Cermati kasus di atas, kemdian diskusikan, apakah dalam kasus tersebut telah terjadi tindak pidana korupsi.
Bahan Bacaan :
Atmasasmita, Romli 1995, Kapital Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju. 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Cetakan I. Chazawi, Adami 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Banyumedia Publishing. Hamzah, Andi 1984. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia.
30
Klitgaard, Robert Membasmi Korupsi (Controlling Corruption) terjemahan oleh Hermoyo, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Koeswadji, Harmien Hadiati 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Marpaung, Leden 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Bina Grafika. Mulyadi, Lilik 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika Yunara, Edi 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus, Bandung, Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika
31
Pertemuan 11 : Perkuliahan 6 (Lectures)
Pidana dan Pemidanaan dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi. a. Sistem Pemidanaan dalam UU No 20 tahun 2001 b. Masalah pengembalian kerugian negara c. Peradilan tindak pidana korupsi d. Masalah pengembalian asset negara pasca ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 (UNCAC 2003)
Bahan Bacaan : Atmasasmita, Romli 1995, Kapital Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju. 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Cetakan I. Chazawi, Adami 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Banyumedia Publishing. Hamzah, Andi 1984. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia. Klitgaard, Robert Membasmi Korupsi (Controlling Corruption) terjemahan oleh Hermoyo, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Koeswadji, Harmien Hadiati 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Marpaung, Leden 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Bina Grafika. Mulyadi, Lilik 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, penuntutan, peradilan
32
serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika Yunara, Edi 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus, Bandung, Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika
33
Pertemuan 12 : Tutorial 6
Discussion Task – Problem Task Ratifikasi UNCAC 2003 oleh pemerintah Indonesia yang secara politis menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki
komitmen
pemberantasan
korupsi
lewat
kerjasama
internasional, diharap mampu memberikan dorongan terutama bagi negara negara lain yang kurang kooperatif dalam pengembalian asset hasil korupsi di Indonesia, di samping pula langkah Indonesia untuk mencegah dan mengembalikan aset hasil korupsi dari negara lain akan menjadi bagian dari agenda kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi secara global. Dijelaskan pula bahwa pemberantasan korupsi sebenarnya bukanlah hanya dalam lingkup penegakan hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana (criminal proceedings) sematamata, melainkan juga dapat dilaksanakan lewat upaya keperdataan (civil proceeding). Strategi pencegahan korupsi harus dilihat sebagai upaya strategis di samping upaya pemberantasan (represif).
Tugas : v Diskusikan, apakah instrument pendukung/peraturan perundang undangan di Indonesia telah memadai dalam rangkaian usaha pengembalian asset Negara yang diinvestasikan di sentrasentra finansial negara maju. v Diskusikan pula, kelebihan dan kelemahan upaya keperdataan (civil proceeding) dalam pengembalian asset negara yang dikorupsi.
34
Bahan Bacaan : Atmasasmita, Romli 1995, Kapital Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju. 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Cetakan I. Chazawi, Adami 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Banyumedia Publishing. Hamzah, Andi 1984. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia. Klitgaard, Robert Membasmi Korupsi (Controlling Corruption) terjemahan oleh Hermoyo, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Koeswadji, Harmien Hadiati 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Marpaung, Leden 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Bina Grafika. Mulyadi, Lilik 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika Yunara, Edi 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus, Bandung, Citra Aditya Bakti. Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika
35