TINDAK-TINDAK PIDANA KHUSUS

TINDAK-TINDAK PIDANA KHUSUS Dosen : 1. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., MH. 2. Aman Sembiring, SH., MH. 3. Joice Retna Hartati, SH. 4. Lies Sulistyani, SH., MH. PENDAHULUAN •

Sifat yang sama pada tiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (wederrechttelijkheid on recht matigheid daad).

•

Menghakimi sendiri (eigen richting) diperbolehkan, artinya tidak bersifat melanggar hukum, selama perbuatan tersebut tidak masuk perumusan tindak pidana lain, misal : masuk pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu.

•

Seorang korban tindak pidana (missal : pencopetan) berhak melakukan kekerasan sebagaimana diatur pada pasal 49 ayat (1) KUH (noodwear, membela diri) asalkan tidak melampaui batas dan seimbang dengan kepentingan dari korban yang dibelanya.

•

KUHP membagi tindak pidana menjadi : 1. Kejahatan (misdrijven; dalam Buku II) 2. Pelanggaran (overtredingen: dalam buku III)

•

Penggolongan tersebut berdasarkan beratnya sanksi (kuantitatif).

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN TERHADAP HARTA BENDA •

Meliputi : -

Bab XXII Buku II Tentang Pencurian.

-

Bab XXIII Buku II Tentang Pemerasan dan Pengancaman.

-

Bab XXIV Buku II Tentang Penggelapan barang.

-

Bab XXV Buku II Tentang Penipuan.

-

Bab XXVI Buku II Tentang Merugikan orang berpiutang dan berhak.

-

Bab XXVII Buku II Tentang Penghancuran atau perusakan barang.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Tindak-tindak Pidana Khusus

1

-

Bab XXX Buku II Tentang Penadahan.

-

Bab VII Buku III Tentang Pelanggaran-pelanggaran tentang tanah-tanah tanaman.

Pencurian (diefstal) •

Diatur dalam pasal 362 – 363 KUHP.

•

Unsure khasnya adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya.

•

Jenis-jenis pencurian : 1. Pencurian biasa, 362 KUHP. Unsur-unsurnya : -

Mengambil

-

Barang sesuatu

-

Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

-

Dengan maksud dimiliki

-

Dengan melawan hukum

2. Pencurian dengan pemberatan pidana/ terkualifikasi (363 KUHP) Unsur-unsurnya : -

Pencurian ternak

-

Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

-

Pencurian pada diwaktu malam.

-

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

-

Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak sarana yang menuju tempat tersebut.

3. Pencurian ringan (364 KUHP) Pencurian yang mana harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25,4. Pencurian dengan kekerasan (365 KUHP) 5. Pencurian dalam keluarga (367 KUHP)


2

Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan adalah suami atau istri dari yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja atau tempat tidur, tidak bisa dituntut secara pidana. Pemerasan (afpersing) dan Pengancaman (afdreiging) •


•

Unsur khas pemerasan adalah memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu.

•

Bedanya dengan pencurian adalah, bahwa dalam pencurian yang mengambil adalah pelaku sendiri, sedangkan dalam pemerasan adalah si korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

•

Pemerasan merupakan pengkhususan dari delik paksaan pada umumnya (pasal 335 ayat (1) KUHP).

•

Unsur khas pengancaman adalah memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu.

•

Persamaan dengan delik pemerasan adalah bahwa yang dituju si pelakunya adalah sama, adapun perbedaannya adalah dalam cara-cara yang dipergunakan si pelaku untuk mencapai tujuan, dalam hal ini dalam delik pengancaman adalah ancaman saja, bukan ancaman dengan kekerasan, melainkan dengan membuka rahasia.

Penggelapan (verduistering) •


•

Unsur khasnya adalah memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya.

•

Barang ada dalam kekuasaannya, tetapi bukan karena tindak pidana.

•

Contoh kasus : Pada saat si A berjalan-jalan disuatu terminal ia menemukan jam tangan, A mengambilnya dan menjualnya. A melakukan dua tindak pidana : 1. pencurian, yaitu ketika pertama si A menemukan jam tangan tersebut, ia berniat untuk memilikinya. 2. penggelapan, yaitu terjadi apabila ia tidak berniat memilikinya dan ia akan melaporkan ke Polisi tetapi ia tidak melapor melainkan menjualnya.


3

•

Jenis-jenis penggelapan meliputi : 1. Penggelapan biasa, 372 KUHP. 2. Penggelapan ringan, 373 KUHP. 3. Penggelapan dengan pemberatan pidana, 374 KUHP. 4. Penggelapan karena terpaksa, diberi barang atau disimpan, 375 KUHP. 5. Penggelapan di kalangan keluarga, 376 KUHP.

Penipuan (oklichting) •


•

Unsur khasnya adalah membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberi sesuatu.

•

Persamaannya dengan pemerasan dan pengancaman adalah bahwa ketiganya memiliki kesamaan mengenai akibat yang dituju, yaitu si korban menyerahkan suatu barang atau membuat utang, atau menghapus suatu piutang.

•

Adapun perbedaannya adalah pada cara yang dipergunakan oleh si pelaku, dimana pada penipuan yaitu menggunakan nama atau kedudukan palsu atau perbuatan tipu muslihat (listige kun stgrepen) atau rangkaian kebohongan (samenweefsel van verdichtsels).

Merugikan orang berpiutang •


•

Unsur khasnya adalah sebagai orang berutang berbuat sesuatu terhadap kekayaannya sendiri dengan merugikan si piutang.

Penghancuran dan perusakan barang •


•

Unsur khasnya adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Penadahan (heling) •



4

•

Unsure khasnya adalah menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana.

Pelanggaran-pelanggaran tentang tanah-tanah tanaman •

Diatur dalam pasal 548 – 551 KUHP

•

Unsur khasnya adalah adanya tanah yang ditaburi, digali, atau ditanami yang dirusak dengan cara berjalan atau berkendaraan diatas tanah tersebut.

KEJAHATAN TERHADAP NYAWA ORANG LAIN •

Meliputi : -

Bab XV Buku II tentang meninggalkan orang-orang yang perlu ditolong.

-

Bab XVIII Buku II tentang kejahatan-kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

-

Bab XIX Buku II tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang.

-

Bab XX Buku II tentang penganiayaan.

-

Bab XXI Buku II tentang menyebabkan matinya atau lukanya orang karena kealpaan.

-

Bab V Buku III tentang pelanggaran-pelanggaran mengenai orang-orang yang perlu ditolong.

•

Menurut KUHP, kejahatan terhadap nyawa orang lain terdiri dari : 1. Didasarkan pada unsure subjektifnya : -

Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja (Bab XIX Buku II pasal 338 – 350 KUHP).

-

Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan karena kealpaan (Bab XXI Buku II pasal 359 KUHP)

2. Didasarkan pada unsur objektifnya : -

Kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa manusia pada umumnya (pasal 338 – 340, 433 – 435 KUHP).

-

Kejahatan terhadap seorang anak pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian setelah dilahirkan (pasal 341 – 343 KUHP).

-

Kejahatan terhadap nyawa seorang anak yang masih dalam kandungan seorang perempuan (346 – 349 KUHP).


5

Pembunuhan •

Menurut pasal 338 KUHP, pembunuhan didefinisikan sebagai “..dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain..”

•

Pasal 338 KUHP disebut pasal pembunuhan biasa, pasal 339 KUHP disebut pembunuhan dengan pemberatan, pasal 341 KUHP disebut dengan pembunuhan berencana.

•

KUHP tidak melarang untuk melakukan bunuh diri, tetapi tidak diperbolehkan orang lain membunuh orang atas permintaannya sendiri (pasal 344 KUHP).

Kejahatan terhadap seorang anak saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan •

•

Pasal 341 KUHP (endedoodslag) : -

Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya sendiri.

-

Unsur pentingnya yaitu takut diketahui bahwa anaknya hasil hubungan gelap.

Pasal 342 KUHP : ketika anak masih dalam kandungan, ada niat untuk dibunuh, misalnya karena lelakinya tidak mau bertanggung jawab.

•

Pasal 345 KUHP : membantu proses pembunuhan anak yang masih dalam kandungan.

•

Abortus terdiri dari : 1. Abortus spontanius, akibat keguguran, keluar dengan sendirinya. 2. Abortus provokatus, 3. Abortus provokatus therapantis (medicantis), Diperbolehkan oleh hukum karena demi keselamatan jiwa si ibu. 4. Abortus provokatus criminalis, Dilarang oleh hukum.

•

Pasal 347 KUHP : aborsi dengan persetujuan si wanita.

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN MENGENAI KESOPANAN •

•

Meliputi : -

Bab XIV Buku II tentang kejahatan-kejahatan melanggar kesopanan.

-

Bab XVI Buku II tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap kesopanan.

Masing-masing bab memuat dua macam tindak pidana : 1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid)


6

2. Tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) yang bukan kesusilaan. •

Kejahatan-kejahatan yang masuk golongan kesatu adalah yang termuat dalam pasal 281 – 299 KUHP dan yang masuk golongan kedua adalah yang termuat dalam pasal 300 – 303 KUHP.

•

Pelanggaran-pelanggaran yang masuk golongan kesatu adalah yang termuat dalam pasal 532 – 535 KUHP. Dan yang termasuk golongan kedua adalah yang termuat dalam pasal 535 – 547 KUHP.

•

Kesusilaan berkaitan dengan patut atau tidak patutnya suatu perbuatan dengan diri kita.

•

Definisi kesusilaan tidak dapat secara sempit, karena bukan hanya persoalan yuridis saja, tetapi juga menyangkut rasa keadilan dan kesusilaan dalam masyarakat yang tiap komunitas masyarakat memiliki kriteria-kriteria sendiri.

Zinah (overspel) •

Diatur dalam pasal 284 KUHP.

•

Terjadi apabila dua orang melakukan persetubuhan, yang mana salah satunya sudah menikah. Pada kamus bahasa Indonesia, kata “zinah” artinya : 1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. 2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

•

Unsur zinah : 1. Pria dan wanita. 2. Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan. 3. Melakukan persetubuhan. 4. Adanya pengaduan.

•

Di negara seperti AS, Perancis, dan lain-lain, perbuatan zinah sebagai delik telah dihapus.

•

Penghapusan zinah sebagai delik, jika diamati perkembangan pemikiran dunia dianggap merupakan suatu hal yang logis, dengan alasan-alasan sebagai berkut :


7

-

Perbuatan zinah merupakan perbuatan tercela, tetapi tujuannya untuk melindungi perkawinan yang sah, sehingga diberi sanksi pidana, maka hal tersebut tidak dapat dipertahankan karena rumusan mewajibkan mereka untuk bercerai. Kalau toh akhirnya bercerai akan sia-sia memberi pidana pada yang bersangkutan.

-

Penegakan terhadap hak asasi manusia yang telah berpengaruh luas, sehingga kesamaan hak untuk menikmati seks dianggap milik tiap manusia yang telah dewasa. Suami istri hidup berdampingan, sejajar, tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau perkasa.

-

Menurut perkembangan ilmu pengetahuan, seks dianggap sebagai suatu kebutuhan orang dewasa. Menyadari hal tersebut tidak jarang para tentara atau pasukan yang sedang berperang atau yang bertugas lama telah dibagikan kondom.

Perkosaan (verkrachting/ rape) •


•

Dirumuskan berupa : “..dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengannya diluar perkawinan..”.

•

Dalam rancangan KUHP, marital rape (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya termasuk bentuk perkosaan).

Persetubuhan dengan perempuan dibawah umur •


Homo seksual/ lesbian •

Menunjuk pada suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antara dua orang yang berkelamin sama (laki-laki dengan lak-laki/ homoseksual atau perempuan dengan perempuan).

•

Dilarang apabila salah satu belum dewasa. Dan yang sudah dewasalah yang harus dihukum.


8

Incest •

Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua atau wali yang dilakukan terhadap anaknya.

•

Diatur pada pasal 294 KUHP.

Mucikari •


Perdagangan anak •


Abortus Provokatus •


Menjual minuman yang memabukkan •


Child abuse •


•

Mengemis, jika dilakukan oleh anak-anak. Orang tua tersebut dapat ditahan bila termasuk dalam kejahatan tersebut.

Pornografi •

Diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP (kejahatan). Dan pada pasal 533 KUHP (pelanggaran).

•

Pornografi berarti tulisan, grafik, patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca dan melihatnya.

•

Perdebatan sekarang masih terdapat area abu-abu antara pornografi dan seni. Seperti yang kasus terjadi di Indonesia baru-baru ini.


9

Perjudian •

Diatur dalam pasal 303 dan 542 KUHP.

•

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar, karena si pemain itu lebih pandai atau lebih cakap.

•

Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu rumah yang dilakukan tidak dilihat dari jalan umum, orang-orang yang khusus diundang untuk itu.

•

Jika undangan didapat dengan mudah (misal : dengan membayar sejumlah uang saja), maka itu dilarang.

Politik hukum terhadap wanita •

Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Woman) diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984.

•

Meliputi : -

Sosial, politik, budaya.

-

Perlindungan kehamilan.

-

Penghapusan praktek inferioritas dan superioritas.

-

Pemberantasan perdagangan wanita dan eksploitasi.

-

Kehidupan politik dan kemasyarakatan, negara serta pemerintah.

-

Pendidikan, ketenagakerjaan

-

Ekonomi, sosial

-

Kesehatan

-

Hukum

-

Perkawinan dan keluarga

TINDAK PIDANA EKONOMI •

Pengaturan untuk tindak pidana ekonomi berada diluar KUHP.

•

Dalam KUHP, maka korporasi tidak sama dengan subjek hukum. Sedangkan dalam tindak pidana ekonomi, maka korporasi sama dengan subjek hukum.

•

Adanya organisasi sosial ekonomi yang terjadi karena :


10

1. Mobility society, yaitu pergerakan dalam masyarakat yang sering berpindahpindah. 2. Complexity of society, 3. Technology influence of society, 4. Regulation of society. •

•

Kejahatan ekonomi memiliki ciri-ciri : -

pelakunya professional

-

prosesnya lama

-

ruang lingkupnya luas

Syarat penjatuhan pidana dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan atas asas actus non facit reum nisi mens sit res, yang berarti an act doesn’t make a person guilty unless the mind legally blame worthy.

•

Sanksi pidana ekonomi meliputi : 1. Pidana mati 2. Kurungan 3. Penjara 4. Pidana denda 5. Pidana tambahan 6. Tindakan tata tertib 7. Tindakan tata tertib sementara 8. Akumulasi sanksi

TINDAK PIDANA POLITIK •

Meliputi : -

Bab I Buku II Tentang Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara.

-

Bab II Buku II Tentang Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan wakil presiden.

-

Bab III Buku II Tentang Kejahatan-kejahatan terhadap negara-negara asing bersahabat dan terhadap kepala dan wakil negara-negara tersebut.

-

Bab IV Buku II Tentang Kejahatan-kejahatan mengenai kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan.

-

Bab X Buku III Tentang Pelanggaran-pelanggaran terhadap keamanan negara.


11

Kejahatan-Kejahatan terhadap keamanan negara •

Yang menjadi unsurnya adalah adanya pengkhianatan (verraad). Pengkhianatan tersebut terdiri dari : 1. Pengkhianatan intern, ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada. 2. Pengkhianatan ekstern, ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri.

Makar •


•

Meliputi : -

Makar yang dilakukan dengan tujuan membunuh Kepala Negara.

-

Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan Kepala Negara.

-

Makar yang dilakukan dengan tujuan menjadikan Kepala Negara tidak dapat menjalankan pemerintahan.

TINDAK PIDANA KORUPSI •

•

Peristilahan : -

Corruptio (Latin)

-

Corruption, Corrupt (Inggris)

-

Corruption (Perancis)

-

Corruptie (Belanda)

Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

•

Unsur-unsur yang menonjol pada tindak pidana korupsi adalah : -

Memperkaya diri

-

Menyalahgunakan wewenang atau kedudukan

-

Merugikan keuangan atau perekonomian negara


12

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA •

Diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undangundang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

•

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental. Dapat menyebabkan kerusakan parsial (pada syaraf pusat).

•

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, dapat sintesis ataupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan tertentu.

•

Perbedaan antara keduanya, dilihat pada saat ketagihan, yang mana pada narkotika dapat menyebabkan kelumpuhan total, tetapi tidak pada psikotropika.

•

Terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika ini, peraturan hukum yang mengaturnya dapat berbentuk : 1. Preventif Melindungi masyarakat dari produk-produk narkotika dan psikotropika. 2. Represif Pemidanaan, baik komulatif maupun alternatif. 3. Rehabilitatif Perbaikan terhadap fisik dan mental para pecandu. 4. Regulatif Mengatur peredaran dan perdangan narkotika dan psikotropika.


13

REFERENSI

Perkembangan Hukum Pidana Khusus, oleh Dr. Andi Hamzah, SH. Tindak-tindak Pidana Tertentu, oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH. Dll.


14

TINDAK-TINDAK PIDANA KHUSUS

Recommend Documents