BLOCK BOOK
HUKUM ACARA PIDANA Kode Mata Kuliah : WUI 5342
DIBUAT OLEH : TIM PENGAJAR HUKUM ACARA PIDANA I WAYAN TANGUN SUSILA,SH.MH I WAYAN BELA SIKILAYANG,SH.MH.
BAGIAN HUKUM ACARA PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2008
Pertemuan keI PENGANTAR Ada orang bernama A mengambil sepeda milik orang lain bernama B dan oleh karenanya perbuatan A tersebut dilaporkan oleh B kepada Polisi. Atas laporan A tersebut kemudian Polisi melakukan tindakan sesuai wewenangnya yaitu melakukan tindakan penyelidikan/penyidikan termasuk melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Setelah dilakukan penyidikan ternyata ada cukup bukti untuk dilakukan penuntutan, dan oleh karenanya perkara A ini dilimpahkan ke Penuntut Umum untuk selanjutnya dapat dilakukan penuntutan.Atas tuntutan Penuntut Umum oleh Pengadilan kemudian diputus sebagai terbukti bahwa A telah melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Putusan tersebut oleh Jaksa dilaksanakan eksekusi dan Si A ditempatkan sebagai tahanan di Lembaga Pemmasyarakatan. Tugas : 1. Aspek hukum apa yang ada dalam kasus tersebut diatas dan bagaiamana hubungan antara aspekaspek hukum tersebut. 2. Definisi Hukum Acara Pidana. Bacaan : 1. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum), tahun 1982, hal.1 – 3). 2. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, 1983, hal. 13 – 17. Pertemuan keII TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA Pengakuan dalam perkara perdata adalah sebagai bukti sempurna yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi . Berbeda halnya dalam perkara pidana bahwa pengakuan tidak dapat dijadikan dasar / bukti dalam menjatuhkan putusan untuk menyatakan bahwa seseorang telah bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tugas : 2
1. Dilihat dari ajaran kebenaran terhadap kasus tersebut diatas dapat dibedakan menjadi 2 macam/jenis kebenaran. 2. Apakah Tujuan Hukum Acara Pidana. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, 1983, hal. 18. 2. S. Tanusubroto, SH., DasarDasar Hukum Acara Pidana, 1984, hal.20. Pertemuan keIII SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA Hukum Acata Pidana (KUHAP) sekarang ini adalah merupakan babakan baru dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP lebih yang menekankan pada adanya perlindungan terhadap HAM. Keadaan demikian ini memberikan petunjuk adanya perbedaan dalam system hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Tugas : 1. Bagaimana sejarah hukum acara pidana di Indonesia. 2. Perubahan system hukum acara pidana berdasarkan sejaran hukum acara pidana di Indonesia. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, 1983, hal. 41 – 42. 2. S. Tanusubroto,SH., DasarDasar Hukum Acara Pidana, 1984. 3. Ansorie Sabuan,SH., Hukum Acara Pidana, 1990, hal. 19 40. Pertemuan keIV ASASASAS HUKUM ACARA PIDANA Seseorang bernama A dilaporkan sebagai telah melakukan pemerkosaan dan kemudian oleh Polisi A ditangkap dan ditahan dengan tanpa adanya surat perintah penangkapan / penahanan. A dalam pemeriksaan Polisi berkeiningan untuk didampingi Pengacara/Advokat namun ditolak dengan alasan bahwa A telah terbukti melakukan tindak pidana
3
perkosaan sehingga tidak perlu didampingi pengacara selama dalam proses penyidikan di Kepolisian. Tugas : 1. Bagaimana pendapat saudara terhadap tindakan Kepolisian dalam kasus tersebut diatas ditinjau dari asasasas yang ada dan berlaku dalam hokum acara pidana. 2. Cari asasasas hokum acara pidana lainnya. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984, Hal.20. 2. Ansorie Sabuan,SH., Hukum Acara Pidana, 1990, hal. 74. Pertemuan keV ILMU ILMU PEMBANTU Ada laporan bahwa ada orang bunuh diri dengan cara menggantung dirinya dengan seutas tali di pohon mangga. Polisi kemudian mengadakan penyidikan akan kejadian tersebut. Ahirnya berdasarkan atas pemeriksaan forensic ternyata bukan bunuh diri melainkan sebagai pembunuhan yang mayatnya digantung. Pemeriksaan secara forensic tersebut adalah sebagai membantu tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan. Tugas : 1. Ada berapa ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. 2. Mengapa ilmuilmu tersebut disebut sebagai ilmu pembantu. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984, hal.34. 2. Ansorie, SH., Hukum Acara Pidana, 1990, hal.67. Pertemuan keVI PERADILAN PIDANA Peradilan pidana dimaksudkan adalah sebagai pemeriksaan perkara pidana dimulai dari pemeriksaan kepolisian (penyidikan) , penuntutan , pemeriksaan sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (ekskusi). Namun demikian ada yang menyebutkan bahwa peradilan pidana tersebut adalah pemeriksaan perkara di pengadilan. 4
Tugas : 1. Cari pengertian peradilan pidana. 2. Bagaimana proses peradilan pidana menurut KUHAP. 3. Apa tugas / wewenang Kepolisian, Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam proses peradilan pidana. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984. 2. Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pertemuan keVII PENYELIDIKAN Penyelidik dengan setelah menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, akan dilakukan penyelidikan guna membuat terang mengenai tindak pidana yang dilaporkan/diadukan tersebut. Kemudian hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik dan apabila menurut penyidik ada cukup alasan untuk dilakukan penyidikan maka oleh penyidik akan dilakukan tindakan penyidikan guna menemukan bukti dan tersangkanya. Tugas : 1. Siapakah penyelidik tersebut, 2. Apa saja wewenang yang dimiliki penyelidik. 3. Bagaimana hubungan kerja antara penyelidik dengan penyidik dalam proses penyelidikan. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984. 2. KUHAP. Pertemuan keVIII PENYIDIKAN Penyidik dengan setelah menerima hasil penyelidikan akan melakukan tindakan dan atau tidak halmana sangat tergantung dari pertimbangan penyidik sendiri. Secara undangundang penyidik memiliki wewenang untuk tidak melakukan penyidikan alias menghentikan penyidikan .
5
Dalam penghentian penyidikan ini memberitahukan kepada Penuntut Umum.
penyidik
wajib
untuk
Tugas : 1. Apa pengertian penyidikan. 2. Apa yang menjadi alasan penghentian penyidikan secara undang undang. 3. Bagaimana hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984. 2. KUHAP.
Pertemuan keIX HAK TERSANGKA / TERDAKWA Dengan berlakunya KUHAP bahwa tersangka/terdakwa diberikan sejumlah hak yang yang dalam penggunaannya adalah tergantung dari pihak tersangka/terdakwa sendiri dalam artian apakah hak tersebut dipergunakan atau tidak. Namun ada hak menurut undangpundang wajib diberikan oleh pemerintah baik diminta dan ataupun tidak. Tugas : 1. Hakhak apa saja yang diberikan oleh undangundang kepada tersangka/terdakwa. 2. Hak apa yang oleh pemerintah secara wajib untuk diberikan baik diminta dan ataupun tidak. 3. Bagaimana apabila hak tersangka/terdakwa tersebut dilanggar oleh penyidik dan atau penuntut umum. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984. 2. KUHAP.
Pertemuan keX PENANGKAPAN
6
Ada orang dilaporkan ke Kepolisian bahwa ia telah melakukan penganiayaan namun pihak Kepolisian tidak melakukan tindakan apapun termasuk juga tidak melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan tersebut. Tugas : 1. Bagaimana pendapat saudara dengan kasus tersebut diatas. 2. Menurut undangundang syaratsyarat dalam penangkapan meliputi apa saja. 3. Menurut undangundang siapa saja yang berwenang untuk melalukan penangkapan dan untuk waktu berpa lama. Bacaan : 1. Tanusubroto, DasarDasar Hukum Acara Pidana, 1984, hal 38. 2. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum), 1982, hal.29. 3. KUHAP.
Pertemuan keXI PENAHANAN Seorang anggota Kepolisian berpangkat Bintara menerima laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian ringan. Dengan adanya laporan masyarakat tersebut polisi tersebut langsung melakukan tindakan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan ditempat dimana polisi tersebut bertugas. Tugas : 1. Bagaimana keberadaan polisi tersebut dalam melakukan tindakan penahanan tersangka. 2. Menurut undangundang hal apa saja yang harus diperhatikan berkaitan dengan dilakukannya tindakan penahanan. 3. Adakah akibat hukum apabila ada kesalahan dalam melakukan penangkapan/penahanan. 4. Selain Polisi siapa yang dapat melakukan penahanan. Bacaan : 1. Tanusubroto, DasarDasar Hukum Acara Pidana, 1984, hal 38. 2. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum), 1982, hal.29. 7
3. KUHAP.
Pertemuan keXII PENGGELEDAHAN / PENYITAAN Untuk kepentingan pencaharian buktibukti bahwa Polisi dalam hal ini melakukan tindakan penggeledahan rumah dan sekaligus menyita barangbarang yang ada di dalam rumah tersebut. Tugas : 1. Secara undangundang apakah tindakan Polisi tersebut dapat disebut sebagai penggeledahan / penyitaan. 2. Bagaimana penggeledahan/penyitaan dilakukan dalam keadaan tertangkap tangan. 3. Apakah konskwensi yuridis terhadap penggeledahan/penyitaan yang tidak sesuai dengan undangundang. Bacaan : 1. Tanusubroto, DasarDasar Hukum Acara Pidana, 1984, hal 38. 2. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum), 1982, hal.29. 3. KUHAP.
Ertemuan keXIII I.
PENUNTUTAN Jaksa/Penuntut Umum setelah menrima berkas perkara dari penyidik akan mempelajari dan apabila berkas perkara dianggap belum cukup, penutntut umum memiliki wewenang untuk melakukan prapenuntutan. Apabila berkasnya telah dianggap cukup maka penuntut umum membuat surat dakwaan kemudian melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan berwenang. Kemudian setelah perkara disidangkan ternyata oleh pengadilan dinyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai tidak memenuhi syarat undangundang dan dibatalkan demi hukum. Tugas : 1. Apakah surat dakwaan.itu. 8
2. Macam / jenis surat dakwaan. 3. Syaratsyarat surat dakwaan menurut undangundang. 4. Apakah yang dimaksud dengan surat dakwaan batal demi hukum dan atau dibatalkan demi hukum. 5. Terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum / dibatalkan demi hukum, apakah dapat diperbaiki dan diajukan kembali. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984. 2. Tanusubroto, DasarDasar Hukum Acara Pidana, hal.97. 3. Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, 3 10 Pertemuan keXIV II. PEMERIKSAAN PERKARA DI SIDANG PENGADILAN Pengadilan dalam menindak lanjuti tuntutan Penuntut Umum agar perkara disidangkan, maka untuk ini sesuai wewenang yang ada akan menentukan acara pemeriksaan perkara yaitu apakah dilakukan dengan acara biasa, singkat dan cepat adalah tergantung dari bobot dan pembuktian perkara bersangkutan. Tugas : 1. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan perkara biasa, singkat dan cepat. 2. Bagaimana proses acara sidang pengadilan perkara biasa, singkat dan cepat. 3. Bagaimana acara pembuktian dalam perkara pidana. 4. Apa yang dimaksud dengan alat bukti minimum. 5. Jenis putusan perkara pidana. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984., hal.212 – 224 2. Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, 35 – 46
Pertemuan keXV PEMBUKTIAN
9
Dalam ilmu pengetahuan dikenal adanya beberapa teori pembuktian antara lain pembuktian yang menekankan pada alat bukti menurut undangundang dan ada yang menitik beratkan pada keyakinan hakim belaka dan atau ada yang menggunakan teori campuran. Tugas : 1. Cari ada beberapa teori pembuktian. 2. Dalam hukum acara pidana khususnya dengan berlakunya KUHAP menggunakan teori pembuktian yang bagaimana. 3. Sebutkan jenis serta kekuatan hukum pembuktian alatalat bukti menurut KUHAP. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984., hal.228 2. Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, 47 55
Pertemuan keXVI PUTUSAN PENGADILAN Pengadilan dalam hal ini hakim dalam mengadili perkara pidana telah menyatakan terbukti sebagai melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dan selanjutnya menjatuhkan putusan pidana. Ternyata bahwa putusan hakim tersebut hanya didasarkan atas dasar satu alat bukti saja. Tugas : 1. Apakah putusan demikian tersebut dapat dibenarkan secara hukum. 2. Sebutkan jenis/macam putusan yang dapat dijatuhkan dalam perkara pidana. 3. Kapankah suatu putusan tersebut disebut sebagai mempunyai kekuatan hukum tetap. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984., hal.259 2. Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, 57 59.
Pertemuan keXVII UPAYA HUKUM 10
Terdakwa / Terpidana dan Penuntut Umum menurut undangundang memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan pidana yang meliputi upaya hukum biasa dan luar biasa. Tugas : 1. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum biasa dan luar biasa. 2. Jenis putusan yang bagaimana dapat ditempuh upaya hukum biasa dan luar biasa. 3. Apa yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984., hal.267 2. KUHAP.
Pertemuan keXVIII PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN Hakim Wasmat memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan . Tugas : 1. Apa yang dimaksud dengan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. 2. Apakah pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan tersebut ada keterkaitan dengan hak remisi bagi terpidana. Bacaan : 1. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, 1984., hal.295 2. KUHAP
11
12