BLOCK BOOK
HUKUM KEPARIWISATAAN STATUS MATA KULIAH : WAJIB PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PEMERINTAHAN KODE MATA KULIAH : WCI.6261 SKS : 2 (DUA) SEMESTER : VI (ENAM)
PLANNING GROUP TEAM TEACHING – TUTOR Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana
PROF. DR. I MADE ARYA UTAMA, SH., MH. I NYOMAN SUYATNA, SH.,MH. COK. ISTERI ANOM PEMAYUN, SH., MH. I KETUT SUARDITA, SH.,MH. COKORDA DALEM DAHANA, SH.,,MKn. NI GUSTI AYU DYAH SATYAWATI, SH.,MKn,LLM I GUSTI BAGUS PUTRA SAMAJAYA, SH.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010
BLOCK BOOK :
HUKUM KEPARIWISATAAN.
1. Identifikasi Mata Kuliah. a. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KEPARIWISATAAN.
b. Kode Mata Kuliah
: WCI.6261.
c. Status Mata Kuliah
: Wajib – Program Kekhususan Hukum Pemerintahan (PK.III).
d. SKS
: 2 (dua).
e. Semester
: VI (enam)
f. Tim Pengajar
: Coordinator: Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH. Team Teaching – Tutor: I Nyoman Suyatna, SH.,MH. Cok. Isteri Anom Pemayun, SH., MH. I Ketut Suardita, SH.,MH. Cokorda Dalem Dahana, SH.,MKn. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,MKn,LLM I Gusti Bagus Putra Samajaya, SH.
2. Diskripsi Mata Kuliah. Penyelenggaraan kepariwisataan yang melibatkan berbagai komponen, yaitu pemerintah, badanbadan usaha, dan masyarakat, adalah suatu kegiatan yang pada hakekatnya secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat itu sendiri, seperti dampak terhadap kehidupan ekonomi, sosialbudaya maupun dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pembangunan saranasarana kepariwisataan Oleh sebab itu, di dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam artian mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan, Pemerintah memiliki peran
yang sangat menentukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakankebijakan dari Pemerintah yang tertuang dalam bentuk peraturanperaturan. Peraturanperaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan antara Pemerintah, badanbadan usaha maupun perorangan, serta masyarakat. Peraturanperaturan itu harus mampu menciptakan suasana yang kondusif, sehingga mampu menarik badanbadan usaha maupun perorangan, baik modal dalam negeri maupun modal asing untuk melakukan kegiatan usaha atau investasi di bidang kepariwisataan dan mendorong upaya peningkatan mutunya, serta sekaligus mampu mengeleminir dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Peraturanperaturan mengenai pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata (atraksi wisata), baik dalam bentuk mengembangkan dan mengelola daya tarik wisata yang sudah ada, maupun membangun daya tarik wisata yang baru, peraturan mengenai penyelenggaraan usaha pariwaisata, standar mutu dan kualitas produk yang mengutamakan produksi dalam negeri, adalah sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi para pelaku pariwisata. Selain itu, pengaturan keluar masuknya terutama wisatawan asing serta keamanannya harus pula mendapat perhatian. Kepariwisataan yang telah mendunia dimana beberapa negara telah memasukkan Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata, maka pembentukan peraturanperaturan di bidang kepariwisataan harus juga memperhatikan aspirasi aspirasi yang muncul dan berkembang di dunia kepariwisataan internasional. Oleh sebab itu, berkembang tidaknya dan meningkat tidaknya kepariwisataan sangatlah tergantung dari kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturanperaturan di bidang kepariwisataan, baik itu peraturanperaturan yang berhubungan dengan aspek administrasi pemerintahan (mengarahan atau mengendalikan aktivitasaktivitas, melindungi obyekobyek tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, dan sebagainya) maupun yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau bisnis (perdagangan jasajasa pariwisata). Pentingnya peran Pemerintah sebagai penyelenggara atau pengelola kepariwisataan, maka perlu dicatat bahwa Konfrensi PBB mengenai “Perjalanan
Dan Pariwisata” di Roma pada tahun 1963, mempertegas bahwa untuk menyakinkan pertumbuhan kegiatan pariwisata yang mantap, sangat perlu melimpahkan
kepada
Pemerintah,
tanggungjawab
tertinggi
pengelolaan
kepaiwisataan. Adapun rumusan resolusi yang dikeluarkan oleh Konfrensi PBB tersebut, sebagai berikut: “Konfrensi berpendapat bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendorong dan mengkoordinasi kegiatan pariwisata nasional, dan Konfrensi merasa yakin bahwa secara menyeluruh tugas ini dapat diemban melalui wahana Organisasi Pariwisata Nasional”.
3. Tujuan Mata Kuliah. Melalui proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Kepariwisataan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman, serta nantinya mampu menerapkan dan menganalisis berbagai persoalanpersoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan
4. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran. a. Metoda Perkuliahan. Metoda perkuliahan: adalah “Problem Based Learning” (PBL), dimana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metoda yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching). Strategi Pembelajaran: - perkuliahan 50% (6 [enam] kali pertemuan perkuliahan); - tutorial 50% (6 [enam] kali pertemuan tutorial); - 1 (satu) kali pertemuan untuk Test Tengah Semester (TTS); - 1 (satu) kali pertemuan untuk Test Akhir Semester (TAS). Total pertemuan: 14 (empat belas) kali. b. Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial. Dalam mata kuliah Hk. Kepariwisataan ini, direncanakan: - perkuliahan berlangsung selama 6 (enam) kali pertemuan, yaitu: pertemuan ke 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, dan ke 11;
- tutorial 6 (enam) kali pertemuan, yaitu: pertemuan ke 2, ke 4, ke 6, ke 8, ke 10, dan ke 12. c. Strategi Perkuliahan. Perkuliahan tentang subsub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media, seperti whiteboard, power point slide, dan sebagainya, serta penyiapan bahanbahan bacaan yang dipandang sulit untuk diperoleh atau di akses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Tekhnik perkuliahan: pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah). d. Strategi Tutorial. o Mahasiswa mengerjakan tugastugas (discussion task, study task, dan problem task) sebaai bagian dari self study (20 jam perminggu), kemudian berdiskusi di kelas tutorial, presentasi power point o Dalam 6 (enam) kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan: - menyetorkan karya tulis berupa paper sesuai dengan topik tutorial; - mempresentasikan tugas tutorial.
5. Ujian dan Penilaian. a. Ujian. Ujian dilaksanakan 2 (dua) kali dalam bentuk tertulis, yaitu: Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) b. Penilaian. Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan “Rumus Nilai Akhir” sesuai dengan Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2009, yaitu:
(UTS + TT) + (2 X UAS) 2 NA = 3 NA UTS UAS TT
: Nilai Akhir : Ujian Tengah Semester : Ujian Akhir Semester : TugasTugas
Skala Nilai
Keterangan dengan Skala Nilai
Huruf
Angka
0 10
0 100
A B+ B C+ C D+ D E
4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0
8,0 – 10,0 7,0 – 7,9 5,5 – 6,9 6,0 – 6,4 5,5 – 5,9 5,0 – 5,4 4,0 – 4,9 0,0 – 3,9
80 – 100 70 – 79 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 40 – 49 0 39
6. Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan).
PENGANTAR. I.
DASARDASAR KEPARIWISATAAN. A. B. C. D. E.
II.
Kepariwisataan dan Pariwisata. Wisatawan, Klasifikasi dan Motivasinya. Kepariwisataan Sebagai Disiplin Ilmiah. Kepariwisataan Sebagai Suatu Industri. Organisasi Kepariwisataan.
HUKUM KEPARIWISATAAN. A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Kepariwisataan. B. Arti Penting Pengaturan Hukum Kepariwisataan. C. Perangkat Hukum Kepariwisataan: C.1. Kepariwisataan Dalam Hukum Nasional. C.2. Kepariwisataan Dalam Hukum Internasional.
III. PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL.
A. Pengertian, Asas, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan.. B. Pembangunan Kepariwisataan. C. Hak, kewajiban, dan larangan Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan. D. Usaha Pariwisata. E. Dokumen Perjalanan Wisata. IV. PARIWISATA BUDAYA.
7. Bahan Bacaan. Bahan Bacaan Wajib Oka A. Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa, Bandung. Hal, 3,6,106 107, 110,112116,118, 132, 141143,151,153,164,169,304. Soekadijo, 1997, Anatomi Pariwisata – Memahami Pariwisata Sebagai “Systemic Linkage”, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal, 2124, 37. Spelt, NM, dan Ten Berge,JBJM, 1993,Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika, Surabaya.Hal, 2,45. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia; Pustaka Tinta Mas, Surabaya; 1994.Hal, 187. Bahan Bacaan Tambahan Arya Utama,I Made, Hukum Lingkungan – Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung, September 2007.Hal, 93. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2007.Hal, 169170, 215, 447,509. Geldel, 2006, Industri Pariwisata Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS WTO), Refika Aditama, Bandung.Hal, 413, 4348. Geriya, 1998, Pandangan Sikap Dan Prilaku Masyarakat Terhadap Kepariwisataan, Makalah Pada Seminar AspekAspek Hukum Kepariwisataan, Diselenggarakan Dalam Rangka Perayaan HUT Fakultas Hukum XXXIV Dan Dies Natalis Universtas Udayana XXXVI, Denpasar, 26 September 1998.Hal, 12. Jazim Hamidi; Penerapan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerntahan Yang Layak Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, 1999. Hal, 4243. Koentjaraningrat, 1974, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, PT,Gramedia, Jakarta.
Marbun,SF dan Mahfud,Moh.MD; PokokPokok Hukum Administrasi Negara; Liberty, Yogyakarta; 1987.Hal, 95. Marpaung, Happy; Pengetahuan Kepariwisataan, Alphabeta, Bandung. Hal,211214. Mufiz, Ali, Pengantar Ilmu Pariwisata, 2000. Hal, 50. Oka A. Yoeti, 2006, Pariwisata Budaya – Masalah Dan Solusinya, PT.Pradnya Paramita, Jakarta. Hal,66.Hal, 66. Pitana dan Gayatri, 2005, Sosiologi Pariwisata, ANDI, Yogyakarta.Hal, 6. Prins,WF dan Kosim Adisapoetra,R; Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara; Pradnya Paramita, Jakarta; 1983.Hal, 72. Salah Wahab, 2003, Manajemen Kepariwisataan, diindonesiakan oleh Frans Gromang, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.Hal, 188. Utrecht, 1966, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT.Penerbit Universitas, Jakarta.Hal, 2629. Wyasa Putra, dkk., 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung.Hal, 29. UndangUndang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (31 Maret 1992). UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang “Kepariwisataan” (Disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009; LN.RI.Tahun 2009 Nomor 11 – TLN.RI.Nomor 4966). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian (4 Mei 2005). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (22 November 1994). Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pariwisata Budaya (Ditetapkan pada tanggal 1 Pebruari 1991 dan Diundangkan pada tanggal 10 Juli 1991). Resolusi (No.870) Dewan Ekonomi Dan Sosial Perserikatan BangsaBangsa (PBB) Konvensi internasional tentang “Tourism Bill of Rights and Tourist Code”, 1985. The Hague Declaration on Tourism, 1989 Global Code of Ethics for Tourism, 1999
8. Persiapan Proses Perkuliahan.
Mahasiswa diwaibkan untuk memiliki Block Book Mata Kuliah Hukum Kepariwisataan ini sebelum perkuliahan dimulai, dan sudah mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.
PERTEMUAN 1 : PERKULIAHAN 1 (LECTURES). PENGANTAR DAN DASARDASAR KEPARIWISATAAN. A. Kepariwisataan dan Pariwisata B. Wisatawan, Klasifikasi dan Motivasinya C. Kepariwisataan Sebagai Disiplin Ilmiah D. Kepariwisataan Sebagai Suatu Industri E. Organisasi Kepariwisataan Bahan Bacaan: Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2007. Gamal Suwantoro, DasarDasar Pariwisata, Andi, Yogyakarta, hal. 6367. Geriya, 1998, Pandangan Sikap Dan Prilaku Masyarakat Terhadap Kepariwisataan, Makalah Pada Seminar AspekAspek Hukum Kepariwisataan, Diselenggarakan Dalam Rangka Perayaan HUT Fakultas Hukum XXXIV Dan Dies Natalis Universtas Udayana XXXVI, Denpasar, 26 September 1998. Hal.1. Oka A. Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa, Bandung. Hal,107, 110,112118,132,141143, 98108,151,153,164,169,304. Pitana dan Gayatri, 2005, Sosiologi Pariwisata, ANDI, Yogyakarta.Hal, 188. Salah Wahab, 2003, Manajemen Kepariwisataan, diindonesiakan oleh Frans Gromang, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.Hal,188. Soekadijo, 1997, Anatomi Pariwisata – Memahami Pariwisata Sebagai “Systemic Linkage”, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal,37.
PERTEMUAN 2 : TUTORIAL 1. Untuk pelaksanaan diskusi kelas: - Mahasiswa dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yang dibentuk oleh Mahasiswa sendiri. - Masingmasing kelompok menentukan pembicara, moderator, dan notulis. Discussion Task – Study Task. Dari pemahaman terhadap Kepariwisataan, Pariwisata, Wisata, dan Wisatawan, termasuk klasifikasi dan motivasinya, maka kepariwisataan adalah suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai dimensi: ekonomi, sosial, budaya, politik, ekologis, keamanan, dan sebagainya. Dari dimensidimensi tersebut, maka dimensi yang mendapat perhatian paling besar dan hampirhampir merupakan satusatunya dimensi yang dianggap penting ialah dimensi ekonomi. Kegiatan kepariwisataan dikatakan sebagai suatu kegiatan komersial yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan. Pada umumnya tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan adalah “untuk meningkatkan devisa negara dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat”, disamping tujuan lainnya seperti tujuan budaya, persahabatan antar bangsa. Perkembangan kepariwisataan secara global serta hubungannya dengan dimensi ekonomi, telah menumbuhkan suatu usaha kepariwisataan yang disebut dengan “Industri Pariwisata” (Tourist Industry). Tugas individu untuk dikumpul dan dinilai (Study Task). Ada yang mengatakan, bahwa pariwisata pada dasarnya bukanlah suatu industri. Pariwisata lebih tepat disebut sebagai suatu aktivitas atau kegiatan. Masalahnya: “apakah pendapat itu tepat, kurang tepat, atau tidak tepat ? Tugas Kelompok untuk didiskusikan dalam bentuk paper (Discussion Task). Bagaimana pengaturan hukum bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai komponen penyelenggara kepariwisataan dalam kaitannya dengan industri kepariwisataan, ditinjau dari aspek: 1. pendanaan; 2. kesempatan berusaha; 3. perizinan usaha.
4. kemitraan. Petunjuk: masingmasing kelompok membahas 1 (satu) aspek. Bahan Bacaan: Gamal Suwantoro, DasarDasar Pariwisata, Andi, Yogyakarta, hal. 6367. Geriya, 1998, Pandangan Sikap Dan Prilaku Masyarakat Terhadap Kepariwisataan, Makalah Pada Seminar AspekAspek Hukum Kepariwisataan, Diselenggarakan Dalam Rangka Perayaan HUT Fakultas Hukum XXXIV Dan Dies Natalis Universtas Udayana XXXVI, Denpasar, 26 September 1998.Hal,1. Oka A. Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa, Bandung. Hal,107, 110,112118,132,141143, 98108,151,153,164,169,304. Pitana dan Gayatri, 2005, Sosiologi Pariwisata, ANDI, Yogyakarta. Hal, 188. Salah Wahab, 2003, Manajemen Kepariwisataan, diindonesiakan oleh Frans Gromang, PT.Pradnya Paramita, Jakarta. Hal, 188. Soekadijo, 1997, Anatomi Pariwisata – Memahami Pariwisata Sebagai “Systemic Linkage”, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal, 37. Perundangundangan: UndangUndang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. UndangUndang Koperasi. Peraturan Pelaksanaan lainnya.
PERTEMUAN 3 : PERKULIAHAN 3 (LECTURES). HUKUM KEPARIWISATAAN. A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Kepariwisataan. B. Arti Penting Pengaturan Hukum Kepariwisataan C. Perangkat Hukum Kepariwisataan 1. Kepariwisataan Dalam Hukum Nasional 2. Kepariwisataan Dalam Hukum Internasional Bahan Bacaan. Arya Utama,I Made, Hukum Lingkungan – Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung, September 2007.Hal, 93. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2007.Hal, 447. Geldel, 2006, Industri Pariwisata Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS WTO), Refika Aditama, Bandung.Hal, 4348. Marbun,SF dan Mahfud,Moh.MD; PokokPokok Hukum Administrasi Negara; Liberty, Yogyakarta; 1987. Hal, 95. Marpaung, Happy; Pengetahuan Kepariwisataan, Alphabeta, Bandung. Hal,211214. Prins,WF dan Kosim Adisapoetra,R; Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara; Pradnya Paramita, Jakarta; 1983. Hal,72. Spelt, NM, dan Ten Berge,JBJM, 1993,Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika, Surabaya.Hal, 2, 45. Utrecht, 1966, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT.Penerbit Universitas, Jakarta. Hal 2629. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia; Pustaka Tinta Mas, Surabaya; 1994.Hal, 187. Wyasa Putra, dkk., 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung. Hal 29. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang “Kepariwisataan” (Disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009; LN.RI.Tahun 2009 Nomor 11 – TLN.RI.Nomor 4966).
PERTEMUAN 4 : TUTORIAL 2. Discussion Task – Study Task. Penyelenggaraan kepariwisataan adalah melibatkan berbagai pihak, oleh karena itu pengaturan hukum di bidang kepariwisataan sangat penting. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan semestinya dilakukan sesuai dengan maksud diadakannya suatu pengaturan hukum, yang oleh beberapa ahli hukum dinyatakan untuk memberikan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Tugas kelompok untuk didiskusikan: Apakah hukum kepariwisataan sesuai dengan maksud diadakannya suatu pengaturan hukum yaitu memberikan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Tugas Individu untuk dikumpul: 1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang “Kepariwisataan”, mencabut dan menyatakan tidak berlaku UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang “Kepariwisataan. Permasalahannya: apa sebabnya UU.No.9 Tahun 1990 diganti. 2. Buatlah sistimatika UU.No.10 Tahun 2009, semenarik mungkin sehingga orang dengan mudah dapat memahaminya. Daftar Bacaan: Arya Utama,I Made, Hukum Lingkungan – Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung, September 2007. Hal, 93. Geldel, 2006, Industri Pariwisata Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS WTO), Refika Aditama, Bandung. Hal, 4348. Marbun,SF dan Mahfud,Moh.MD; PokokPokok Hukum Administrasi Negara; Liberty, Yogyakarta; 1987.Hal, 95. Prins,WF dan Kosim Adisapoetra,R; Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara; Pradnya Paramita, Jakarta; 1983.Hal, 72. Spelt, NM, dan Ten Berge,JBJM, 1993,Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika, Surabaya. Hal 2, 45. Utrecht, 1966, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT.Penerbit Universitas, Jakarta.Hal, 2629.
Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia; Pustaka Tinta Mas, Surabaya; 1994. Hal, 187. Wyasa Putra, dkk., 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung. Hal 29. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang “Kepariwisataan” (Disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009; LN.RI.Tahun 2009 Nomor 11 – TLN.RI.Nomor 4966).
PERTEMUAN 5 : PERKULIAHAN 5 (LECTURES). PENYELENGGARAAN HUKUM NASIONAL.
KEPARIWISATAAN
DALAM
PERSPEKTIF
A. - Pengertian normatif: Wisata, Wisatawan, Paiwisata, dan Kepariwisataan; - AsasAsas Penyelenggaraan Kepariwiataan; - Fungsi, dan Tujuan Kepariwisataan; - PrinsipPrinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan B. Pembangunan Kepariwisataan - Industri pariwisata; - Destinasi pariwisata; - Pemasaran; - Kelembagaan kepariwisataan. C. Hak, kewajiban, dan larangan Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan. Bahan Bacaan. Ali Mufiz, Pengantar Administrasi Negara, UT Press, 2000. Hal, 50. Jazim Hamidi; Penerapan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerntahan Yang Layak Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, 1999. Hal, 4243. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang “Kepariwisataan” (Disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009; LN.RI.Tahun 2009 Nomor 11 – TLN.RI.Nomor 4966).
PERTEMUAN 6 : TUTORIAL 3.
Discussion Task. UU.No.10/2009 ini bersifat nasional dan menyeluruh yang diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan, yang memberikan ketentuan yang bersifat pokok, sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundangundangan. Dalam konteks penyelenggaraan kepariwisataan dalam perspektif hukum nasional, UU.No.10 Tahun 2009 menetapkan beberapa “asas penyelenggaraan kepariwisataan”. Kata “asas” mempunyai arti “permulaan” atau “awal”. Berarti asas itu mengawali atau menjadi permulaan “sesuatu” dan yang dimaksudkan sesuatu di sini adalah “kaidah” atau “norma”. Dengan demikian, asasasas tersebut di atas merupakan dasar dari kaidahkaidah atau normanorma hukum kepariwisataan. Asasasas tersebut harus terimplementasi dalam kaidahkaidah atau normanorma hukum kepariwisataan. Tugas Kelompok Untuk didiskusikan: Apakah asasasas penyelenggaraan kepariwisataan itu tercermin dalam UU.No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Daftar Bacaan: Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2007. Hal, 50. Jazim Hamidi; Penerapan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerntahan Yang Layak Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, 1999. Hal, 4243. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang “Kepariwisataan”.
PERTEMUAN 7 : PERKULIAHAN 7 (LECTURES). USAHA PARIWISATA. a Daya Tarik Wisata b Kawasan Pariwisata c Jasa Transportasi Wisata d Jasa Perjalanan Wisata e Jasa Makanan dan Minuman f Penyediaan Akomodasi g Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi h Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi, dan Pameran i jasa Informasi Pariwisata j Jasa Konsultan Pariwisata k Jasa Pramuwisata l Wisata Tirta m s p a Bahan Bacaan. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang “Kepariwisataan” (Disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009; LN.RI.Tahun 2009 Nomor 11 – TLN.RI.Nomor 4966). PeraturanPeraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata. PeraturanPeraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
PERTEMUAN 8 : TUTORIAL 4. Study Task. Pertama: Dalam UU.No.10 Tahun 2009 menentukan, bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata “wajib mendaftarkan usahanya” terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tata cara “pendaftaran” diatur dengan “Peraturan Menteri”. Pendaftaran tersebut bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip dalam “penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan” meliputi, antara lain: - - - - - -
prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, informasi pelayanan yang terbuka. Sebagai perbandingan, UU.No.9 Tahun 1990 menentukan, bahwa badan usaha
dalam melakukan kegiatan usahanya “harus berdasarkan izin” yang diatur lebih lanjut oleh Menteri. Mahasiswa secara berkelompok maksimal 5 orang, mencari pengertian pengertian dari bentukbentuk: (a) daya tarik wisata, (b) jasa perjalanan wisata, (c) jasa makanan dan minuman, (d) Penyediaan Akomodasi, (e) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (dikumpul dan dibahas bersama). Kedua: membahas salah satu bentuk dari usaha pariwisata, apakah tata cara (prosedur) daftar usaha (perizinan) yang ada sekarang telah memenuhi prinsip “penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan”. Format Penulisan: - bentuk paper (individu) - I. Latar Belakang – II. Permasalahan – III. Pembahasan – IV. Penutup: Simpulan dan Saran; Daftar Pustaka; - Fond 12; 1,5 spasi; A4; - Sampul: Kertas Buffalo warna merah (mencantumkan logo UNUD) - Dikumpul: 1 (satu) minggu sebelum Ujian Akhir Semester. Bahan Bacaan:
Arya Utama,I Made, Hukum Lingkungan – Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung, September 2007. Hal, 93. Prins,WF dan Kosim Adisapoetra,R; Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara; Pradnya Paramita, Jakarta; 1983. Hal, 72. Spelt, NM, dan Ten Berge,JBJM, 1993,Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika, Surabaya.Hal, 2, 45. Utrecht, 1966, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT.Penerbit Universitas, Jakarta. Hal, 2629. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia; Pustaka Tinta Mas, Surabaya; 1994.Hal, 184. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang “Kepariwisataan” (Disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009; LN.RI.Tahun 2009 Nomor 11 – TLN.RI.Nomor 4966). PeraturanPeraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata. PeraturanPeraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
PERTEMUAN 9 : PERKULIAHAN 9 (LECTURES). DOKUMEN PERJALANAN. A. Surat Perjalanan (Paspor) B. Visa C. Izin Masuk, Izin Masuk Kembali, Tanda Bertolak D. Izin Keimigrasian E. Bebas Visa Kunjungan Singkat F. Visa Kunjungan Saat Kedatangan G. Surat Perjalanan Republik Indonesia. Bahan Bacaan. UndangUndang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (31 Maret 1992). UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang “Kepariwisataan” (Disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009; LN.RI.Tahun 2009 Nomor 11 – TLN.RI.Nomor 4966). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian (4 Mei 2005). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (22 November 1994). Keputusan/Peraturan Menteri Kehakiman.
PERTEMUAN 10 : TURORIAL 5. Study Task. Dari pemahaman mengenai dokumen perjalanan untuk lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia (RI), tidak semua dokumen perjalanan itu harus dimiliki oleh seorang wisatawan asing. Pertanyaannya: Apabila seorang “wisatawan asing” yang berkunjung ke wilayah negara Indonesia dan kemudian bertolak dari wilayah negara Indonesia, dokumen perjalanan apa saja yang diperlukannya. Bahan Bacaan: UndangUndang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (31 Maret 1992). UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang “Kepariwisataan” (Disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009; LN.RI.Tahun 2009 Nomor 11 – TLN.RI.Nomor 4966). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian (4 Mei 2005). Keputusan/Peraturan Menteri Kehakiman.
PERTEMUAN 11 : PERKULIAHAN 11 (LECTURES). PARIWISATA BUDAYA. A. Budaya/kebudayaan sebagai modal dasar Pembangunan dan Penyelenggaraan Kepariwisataan B. Pembangunan Dan Penyelenggaraan Pariwisata Baudaya di Provinsi Bali: 1. Dasar Hukum, 2. Asas, Tujuan 3. Pengusahaan Daya Tarik Wisata 4. Kewajiban dalam Pengusahaan Daya Tarik Wisata 5. Peranserta Masyarakat 6. Pembinaan Kepariwisataan 7. Penegakan hukum Bahan Bacaan. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2007. Hal, 169170, 215, 509. Oka A. Yoeti, 2006, Pariwisata Budaya – Masalah Dan Solusinya, PT.Pradnya Paramita, Jakarta. Hal, 66. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pariwisata Budaya (Ditetapkan pada tanggal 1 Pebruari 1991 dan Diundangkan pada tanggal 10 Juli 1991).
PERTEMUAN 12 : TUTORIAL 6. Discussion Task (Kelompok). Budaya/kebudayaan pada hakekatnya merupakan “modal dasar” bagi pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia, khususnya di Bali. Bali adalah pulau yang memiliki keterbatasan akan sumber daya alam, tetapi memiliki kekayaan dalam sumber daya “budaya”, pada hakekatnya amat “potensial” bagi peningkatan kepariwisataan di daerah Bali. Berdasarkan sumber dan potensi serta kondisi objektif daerah Bali, maka kepariwisataan yang dikembangkan di daerah Bali, adalah “Pariwisata Budaya”. Pengaturan yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pariwisata budaya, adalah “Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pariwisata Budaya”. Berdasarkan pemahaman mengenai kebudayaan dan keberadaan Perda No.3 Tahun 1991 Tentang Pariwisata Budaya, mahasiswa diminta untuk memberikan tanggapan pada salah satu aspek dari materi yang di atur dalam Perda No.3 Tahun 1991. Catatan: Aspek yang dibahas oleh tiaptiap kelompok, tidak sama. Bahan Bacaan: Koentjaraningrat, 1974, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, PT,Gramedia, Jakarta. Oka A. Yoeti, 2006, Pariwisata Budaya – Masalah Dan Solusinya, PT.Pradnya Paramita, Jakarta. Hal, 66. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pariwisata Budaya (Ditetapkan pada tanggal 1 Pebruari 1991 dan Diundangkan pada tanggal 10 Juli 1991).