HUKUM KESEHATAN KODE MATA KULIAH : PFI 2209
BLOCK BOOK
Planning Group : IDA BAGUS PUTRA ATMADJA, S.H., M.H. I. DEWA NYOMAN SEKAR, S.H., M.M. A.A NGURAH WIRASILA, S.H., M.H. SAGUNG PUTRI M.E. PURWANI, S.H
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010
1
1. Identitas Mata Kuliah. Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
Kode Mata Kuliah
: PFI 2209
Planning Group
: 1. Ida Bagus Putra Atmadja, S.H., M.H. 2. I Dewa Nyoman Sekar, SH.,M.M 3. A.A Ngurah Wirasila, S.H.,M.H 4. Sg. Putri M.E Purwani, S.H
Status Mata Kuliah
: Pilihan Kekhususan HK Pidana, (Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan)
SKS
: 2 SKS
2. Deskripsi Mata Kuliah. Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang relatif baru, namun sangat penting diketahui untuk dijadikan dasar pemahaman tentang pengertian, sumber hukum, sejarah hukum kesehatan, profesi bidang kesehatan, transaksi terapetik, pola hubungan terapetik, kegawatan medik, Informed concernt, Medical record, hubungan dokter dengan pasien dan tanggung jawab dokter dalam hukum. Yang kemudian dapat dipakai mengambil langkahlangkah dalam mencegah terjadinya kesalahan dalam mengambil tindakan medis atau malpraktek. Substansi Mata Kuliah hukum kesehatan yang bersumber pada UU Kesehatan beserta peraturannya yang juga mencakup kode etik profesi kedokteran yang dilihat dari sudut pandang hukum perdata, hukum pidana serta dari sudut pandang hukum administrasi negara, yang dalam hal ini berkaitan dengan perjanjian antara dokter dengan pasien dalam informed consent, euthanasia, transaksi terapetik dan ijin praktek seorang dokter. Dalam hal ini juga membahas mengenai sanksi hukum yang dikenakan dalam Hukum Administrasi Negara, KUHPer dan KUHP.
3. Tujuan Mata Kuliah. Dengan mempelajari mata kuliah hukum kesehatan mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dalam pemecahan kasuskasus yang berkaitan dengan hukum kesehatan.
2
4. Prasyarat Mata Kuliah Mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah hukum kesehatan, sudah pernah menempuh mata kuliah : Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Perikatan Hukum Administrasi Negara
5. Metode dan Strategi Proses Pembelajaran. · Metode Perkuliahan : Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching). · Strategi Pembelajaran : kombinasi perkuliahan 50 % (6 kali pertemuan perkuliahan ) dan tutorial 50 % (6 kali pertemuan tutorial ). · Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial : Perkuliahan dan tutorial dalam Mata Kuliah Hukum Kesehatan, masing masing direncanakan berlangsung sebanyak 6 kali pertemuan yaitu : a. Perkuliahan dilakukan sebanyak 3x yaitu : pertemuan 1, 3, 5, dan tutorial sebanyak 3x yaitu : pertemuan : 2, 4, 6. dilanjutkan dengan Satu kali pertemuan untuk Ujian Tengah semester (UTS) b. Perkuliahan dilakukan sebanyak 3x yaitu : pertemuan 7, 9, 11 dan tutorial sebanyak 3x yaitu : pertemuan, 8, 10, 12. Dilanjutkan dengan satu kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester (UAS). · Strategi perkuliahan : Perkuliahan tentang subsub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media papan tulis, power point slide, serta peyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan (materi), membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Tehnik perkuliahan : pemaparan materi, tanyajawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).
3
· Strategi Tutorial: a. Dalam kelas tutorial mahasiswa dibagi dalam groupgroup kecil, dengan jumlah maksimal 20 orang b. Mahasiswa mengerjakan tugastugas: (Discussion task; Study Task dan Problem Task) sebagai bagian dari self study (20 jam perminggu), kemudian berdiskusi di kelas, tutorial, presentasi power point, dan diskusi. c. Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan : 1) Menyetor karya tulis berupa paper dan/atau tugastugas lain sesuai dengan topik tutorial 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 2) Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point presentation ataupun slide head projector untuk tugas tutorial 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
6. Ujian dan Penilaian. a. Ujian : Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) b. Tugas : Mahasiswa wajib menyiapkan tugastugas dan membahasnya baik tugas mandiri maupun tugas kelompok untuk dipresentasikan maupun dikumpul. c. Sistem Penilaian : Penilaian Akhir dan proses pembelajaran ini berdasarkan Rumus Nilai Akhir sesuai Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai berikut :
(UTS + TT) 2 + 2(UAS) ________________ = Nilai Akhir 3
4
SKALA PENILAIAN
A 4 B+ 3,5 B 3 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 D 1 E 0
Ket. Dgn Skala Nilai
Penguasaan Kompetensi
Skala Nilai Huruf Angka
Sangat Baik Antara sangat baik dengan baik Baik Antara baik dan cukup Cukup Kurang Sangat kurang Gagal
0 – 10 0 100
8,0 – 10,0 80 – 100 7,0 – 7,9 70 – 79 6,5 – 6,9 65 – 69 6,0 – 6,4 60 – 64 5,5 – 5,9 55 – 59 5,0 – 5,4 50 – 54 4,0 – 4,9 40 – 49 0,0 – 3,9 0 – 39
7. Materi/Organisasi Perkuliahan. 1. PENDAHULUAN a. Kontrak Perkuliahan, Silabus b. Pengertian Hukum Kesehatan c. Sejarah Hukum Kesehatan d. Sumber Hukum Kesehatan e. Fungsi Hukum Kesehatan 2. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN a. Kedudukan Hukum Kesehatan dalam ilmu hukum b. Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan c. AspekAspek Hukum dalam Hukum Kesehatan 3. PROFESI DIBIDANG KESEHATAN a. Profesi di bidang kesehatan b. Kode Etik di bidang tenaga kesehatan 4. TRANSAKSI TERAPETIK a. Asasasas dalam hubungan terapetik b. Pola Hubungan Terapetik c. Hak dan Kewajiban antara dokter dan pasien 5. KEGAWATAN MEDIK a. Pengertian Kegawatan Medik b. Kewajiban menangani kasus kegawatan medik c. INFORMED CONCERN pada kegawatan medik d. Konpidensial Medik
5
6. REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD) a. Pengertian Rekam Medik b. Komponen Rekam Medik c. Kegunaan Rekam Medik d. Aspek Hukum dari Rekam Medik 7. TEKNOLOGI DALAM HUKUM KESEHATAN a. Teknologi bayi tabung b. Operasi penyesuaian jenis kelamin c. Transplantasi Organ 8. EUTHANASIA a. Pengertian Euthanasia b. Penentuan Kematian c. Masalah Hukum Euthanasia 9. MALPRAKTEK MEDIK a. Criminal Malpractice, Civil Malpractice dan Administrative Malpractice b. Pembuktian dan tanggung gugat Malpractice c. Pencegahan terjadinya Malpractice d. Upaya menghadapi tuntutan Hukum 10. TeoriTeori MALPRACTICE a. Teori Sumber Perbuatan Malpractice b. Kriteria dalam menilai dan membuktikan adanya Malpractice c. TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice 11. ABORSI a. Pengertian Aborsi b. Aspek hukum Aborsi 12. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HUKUM a. Tanggungjawab Perdata b. Tanggungjawab Pidana
8. Daftar Refrensi : · Peraturan Pelaksana : 1. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
6
3. PerMenKes No. 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik 4. PerMenKes No. 1419 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
· Buku : 1. Adam Chazawi ; ”Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007 2. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005 3. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005. 4. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991 5. Hendrojono Soewono ; ”Perlindungan HakHak Pasien dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”, Srikandi, Cetakan Pertama, Surabaya, 2006 6. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)” 7. Hermien Hadiati Koeswadji ; ”Hukum dan Masalah Medik”, Airlangga University Press, 1984 8. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007 9. Jef. Leibo ; “Hukum Kesehatan dan Etika Kedokteran, Masalah DokterDukun (peningkatan kesehatan masyarakat sebuah pendekatan sosiologis)”, Liberty, Yogjakarta, 1981. 10. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999 11. Ninik Mariyanti ; ”Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988 12. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009. 13. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990 7
14. Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan Pertama, 2000 15. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008. 16. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007. 17. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 18. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001
8
Pertemuan 1 : Perkuliahan 1 (Lectures) I. PENDAHULUAN a. Kontrak Perkuliahan, Silabus b. Pengertian Hukum Kesehatan c. Sejarah Hukum Kesehatan d. Sumber Hukum Kesehatan e. Fungsi Hukum Kesehatan II. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN a. Kedudukan Hukum Kesehatan dalam ilmu hukum b. Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan c. AspekAspek Hukum dalam Hukum Kesehatan
Bahan Bacaan : a. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan b. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.1339 c. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)” TT, h.190 d. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.319 e. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.136 f. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.125
9
Pertemuan 2 : Tutorial 1
Study Task–Discussion Task: Salah satu subsektor terpenting di dalam kehidupan suatu negara adalah subsektor kesehatan. Oleh sebab itu perlu diciptakan perangkat hukumnya yang akan menentukan pola kehidupan di dalam subsektor yang bersangkutan. Hukum Perdata mengatur subyek dan antar subyek dalam hubungan interrelasi (kedudukannya sederajat). Hukum pidana adalah peraturan mengenai hukuman. Dalam masalah hukum pidana kedudukan penguasa/pemerintah adalah lebih tinggi. Di dalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Dilihat dari perbedaanperbedaan maka etik kedokteran tetap diperlukan untuk mendampingi hukum kedokteran. Bahkan etika kedokteran perlu terus dikembangkan dan dihayati oleh setiap dokter sebagai instrumen selfcontrol dan tidak hanya dijadikan bahan pemikiran yang bersifat teoritis belaka sebagaimana kecendrungannya pada akhir akhir ini.
Tugas : 1. Diskusikan mengenai perbedaan antara Health Law dan Medical Law? Serta kedudukan, serta aspek dalam hukum kesehatan 2. Diskusikan batasan, ruag lingkup serta fungsi hukum kesehatan, tertutama dalam hubungannya dengan kedudukan hukum kesehatan dalam ilmu hukum! 3. Identifikasi tujuan dan asas dalam hukum kesehatan ! 4. Identifikasi aspekaspek hukum dalam hukum kesehatan ! Bahan Bacaan : 1. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.1339 3. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)” TT, h.190 4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.319 5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.136 6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.125
10
Pertemuan 3 : Perkuliahan 2 (Lectures)
a. PROFESI DIBIDANG KESEHATAN Ø Profesi di bidang kesehatan Ø Kode Etik di bidang tenaga kesehatan b. TRANSAKSI TERAPETIK Ø Asasasas dalam hubungan terapetik Ø Pola Hubungan Terapetik Ø Hak dan Kewajiban antara dokter dan pasien
Bahan Bacaan : 1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.1137 2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h. 4074 3. Hendrojono Soewono ; ”Perlindungan HakHak Pasien dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”, Srikandi, Cetakan Pertama, Surabaya, 2006, h.1372 4. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.3754 5. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hukum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.2741 6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.2691 7. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.718 8. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.1754 9. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.1224
11
Pertemuan 4 : Tutorial 2 Discussion Task–Study Task Seorang dokter gigi mendapatkan ijin praktek sebagai dokter gigi, namun suatu hari dokter tersebut melakukan praktek aborsi di tempat prakteknya, yang mana dokter yang bersangkutan sesuai dengan ijinnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktek aborsi. Karena tidak sesuai dengan bidangnya maka si pasien akhirnya meninggal. Diskusikan dan jelaskan argumentasi saudara, sanksisanksi apakah yang dikenakan terhadap dokter gigi tersebut ? Lain halnya dengan seorang dokter bedah plastik yang memberikan garansi kepada pasiennya berupa perubahan bentuk hidung dari pesek menjadi mancung. Namun kenyataannya setelah operasi hidung pasien menjadi ”meleleh”. Diskusikan dan jelaskan apakah dokter tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi ? dan dapatkah dokter digugat ganti rugi oleh si pasien akibat tidak sesuai dengan janjinya ?
Bahan Bacaan : 1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.1137 2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h. 4074 3. Hendrojono Soewono ; ”Perlindungan HakHak Pasien dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”, Srikandi, Cetakan Pertama, Surabaya, 2006, h.1372 4. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.3754 5. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hukum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.2741 6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.2691 7. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.718 8. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.1754 9. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.1224
12
Pertemuan 5 : Tutorial 3
1. KEGAWATAN MEDIK Ø Pengertian Kegawatan Medik Ø Kewajiban menangani kasus kegawatan medik Ø INFORMED CONCERN pada kegawatan medik 2. REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD) Ø Pengertian Rekam Medik Ø Komponen Rekam Medik Ø Kegunaan Rekam Medik Ø Aspek Hukum dari Rekam Medik
Bahan Bacaan : 1. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.3743 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.133142 dan 229235 3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.5572 4. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.116125 5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.1945 6. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.121183 7. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.5770
13
Pertemuan 6 : Tutorial 3 Discussion Task – Study Task: Fungsi dan tujuan dari rekam medik yang utama adalah untuk memberikan fasilitas taraf pelayanan kesehatan yang tinggi, rekam medik kesehatan dapat dipergunakan sebagai bahan pendidikan dan penelitian. Rekam medik sangat penting bagi pasien maupun bagi sistem pelayanan kesehatan. Menurut Soerjono Soekanto rekam medik mempunyai fungsi : Bahan pembuktian di siding peradilan Sarana mengembalikan ingatan para pihak yang berperkara Tidak tersedianya fasilitas rekam medik masih terjadi dibeberapa tempat pelayanan kesehatan. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri, khususnya apabila terjadi tuntutan hokum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Tugas : 1. Bagaimanakah Sejarah dan perkembangan Rekam Medik ? 2. Apakah Pengertian Rekam Medik ? (baik menurut pendapat sarjana maupun peraturan perundanguandangan yang berkaitan dengan hukum kesehatan, khususnya Rekam Medik) ? 3. Apa sajakah Peranan , Nilai / kegunaan dan Isi Rekam Medik ? 4. Apa sajakah yang terkandung dalam Rekam Medik ? 5. Apa isi dari Permenkes No.749a Tahun 1989 ? 6. Bagaimanakah contoh dari Rekam Medik Bahan Bacaan : 1. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.3743 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.133142 dan 229235 3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.5572 4. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.116125 5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.1945 6. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.121183 7. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.5770
14
Pertemuan :7, Lecture: 4 A. TEKNOLOGI DALAM HUKUM KESEHATAN Ø Teknologi bayi tabung Ø Operasi penyesuaian jenis kelamin Ø Transplantasi Organ B. EUTHANASIA/MERCY KILLING Ø Pengertian Euthanasia Ø Penentuan Kematian Ø Masalah Hukum Euthanasia
Bahan Bacaan : 1. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.114148 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.157180 dan 246252 3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.94125 4. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.4349 5. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.102109
15
Pertemuan : 8, Tutorial : 4 Discussion TaskStudy Task Perkataan atau istilah euthanasia adalah merupakan suatu perkataan atau istilah yang masih asing didengar oleh telinga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah euthanasia dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk mengakhiri dan menghentikan kehidupan seseorang dari suatu penderitaan penyakit pada umumnya yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain. Memang agaknya tindakan itu dapat diterima untuk dilakukan dan secara rasionil dapat dibenarkan. Oleh karena mungkin penyakit yang diderita oleh seseorang tidak ada harapan atau bahkan tidak dapat disembuhkan. Daripada lebih lama menderita dan menahan sakit yang luar biasa, juga akan menimbulkan beban ekonomi, psikologis atau perasaan serta tenaga yang lebih besar, sebaiknya tindakan euthanasia itu segera dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan.
Diskusikan : 1. Bagaimanakah pengertian Euthanasia, dan apa sajakah jenisjenis tindakan Euthanasia dalam pelayanan kedokteran ? 2. Bagaimanakah perkembangan Euthanasia ? serta konsep tentang kematian ? 3. Pasalpasal manasajakah dalam KUHP yang berkaitan dengan Euthanasia?
Bahan Bacaan : 1. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.114148 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.157180 dan 246252 3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.94125 4. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.4349 5. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.102109
16
Pertemuan : 9, Lecture : 5 1. MALPRAKTEK MEDIK a. Criminal Malpractice, Civil Malpractice dan Administrative Malpractice b. Pembuktian dan tanggung gugat Malpractice c. Pencegahan terjadinya Malpractice d. Upaya menghadapi tuntutan Hukum 2. TeoriTeori MALPRACTICE a. Teori Sumber Perbuatan Malpractice b. Kriteria dalam menilai dan membuktikan adanya Malpractice c. TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice
Bahan Bacaan : 1. Adam Chazawi ; ”Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h. 41136 2. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.45127 3. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.8295 4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.2028 5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.8693 6. Ninik Mariyanti ; ”Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988, h.3766 7. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.95128 8. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.132175 9. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.4754 10. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001
17
Pertemuan 10 : Tutorial 5
Discussion Task – Study Task: Adapun yang menjadi landasan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 1. Sumpah Hipocrates (460377 SM) 2. Deklarasi Genewa (1948) 3. International Code of Medical Ethics (1949) 4. Lafal sumpah dokter Indonesia (1960) 5. Pernyataanpernyataan (deklarasi) Ikatan Dokter Sedunia (World Medical Association, WMA) antara lain : a. Deklarasi Genewa (1948)àtentang lafal sumpah dokter b. Deklarasi Helsinki (1964)àtentang riset klinik c. Deklarasi Sidney (1968)àtentang saat kematian d. Deklarasi Oslo (1970)àtentang pengguguran kandungan atas indikasi medik e. Deklarasi Tokyo (1975)àtentang penyiksaan Menurut J.Guwandi Malpraktek Medis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) gol: 1. Dengan Sengaja 2. Tidak dengan sengaja atau karena kelalaian Menurut motifnya Malpraktek Medis dibedakan : 1. Pada Malpraktek (dalam arti sempit) tindakannya dilakukan secara sadar, dan tujuan dari tindakannya memang sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli pada akibatnya, walaupun ia mengetahui bahwa tindakannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku 2. Pada kelalaian tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Akibat yang timbul disebabkan karena adanya kelalaian yang sebenarnya terjadi di luar kehendaknya.
Diskusikan : 1. Apa difinisi dan Pengertian Malpraktek Medik ? 2. Apa jenisjenis Malpraktek Medik ? 3. Bagaimanakah secara garis besarnya standar pelayanan medik ? 4. Apa sajakah yang digolongkan kasus Malpraktek Medik dan bukan Malpraktek Medik ? 18
5. Bagaimanakah prosedur tuntutan kasus Malpraktek Medik ? 6. Yang bagaimanakah dikatakan Malpraktek etik, pidana dan perdata ? 7. Bagaimanakah jalur tuntutan kasus Malpraktek Medik ?
Bahan Bacaan : 1. Adam Chazawi ; ”Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h. 41136 2. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.45127 3. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.8295 4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.2028 5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.8693 6. Ninik Mariyanti ; ”Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988, h.3766 7. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.95128 8. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.132175 9. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.4754 10. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001
19
Pertemuan 11 : Lecture 6
1. ABORSI c. Pengertian Aborsi d. Aspek hukum Aborsi 2. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HUKUM a.
Tanggungjawab Perdata
b.
Tanggungjawab Pidana
c.
Tanggungjawab Administrasi
Bahan Bacaan : 1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.3885 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.196211 3. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.2276 4. Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan Pertama, 2000, h.135141 5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.5574 6. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.3548
20
Pertemuan 12 : Tutorial 6
Diskusikan : Bagaimanakah pengaturan terhadap Aborsi di Indonesia ? dan dalam peraturan mana sajakah memuat mengenai Aborsi, sebutkan beserta isinya
1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.3885 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.196211 3. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.2276 4. Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan Pertama, 2000, h.135141 5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.5574 6. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.3548
21
KONTRAK PERKULIAHAN KONTRAK PERKULIAHAN Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN Kode Mata Kuliah : PFI 2209 Bobot SKS
: 2 SKS
Semester
: II (Dua))
Hari Pertemuan
: I
Pengajar
: (1) IDA BAGUS PUTRA ATMADJA, S.H., M.H. (2) I. DEWA NYOMAN SEKAR, S.H., M.M. (3) A.A NGURAH WIRASILA, S.H., M.H. (4) SAGUNG PUTRI M.E PURWANI, SH
Manfaat Mata Kuliah Dengan mempelajari mata kuliah hukum kesehatan mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dalam pemecahan kasuskasus yang berkaitan dengan hukum kesehatan.
Deskripsi Perkuliahan Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang relatif baru, namun sangat penting diketahui untuk dijadikan dasar pemahaman tentang pengertian, sumber hukum, sejarah hukum kesehatan, profesi bidang kesehatan, transaksi terapetik, pola hubungan terapetik, kegawatan medik, Informed concernt, Medical record, hubungan dokter dengan pasien dan tanggung jawab dokter dalam hukum. Yang kemudian dapat dipakai mengambil langkahlangkah dalam mencegah terjadinya kesalahan dalam mengambil tindakan medis atau malpraktek. Substansi Mata Kuliah hukum kesehatan yang bersumber pada UU Kesehatan beserta peraturannya yang juga mencakup kode etik profesi kedokteran yang dilihat dari sudut pandang hukum perdata, hukum pidana serta dari sudut pandang hukum administrasi negara, yang dalam hal ini berkaitan dengan perjanjian antara dokter dengan pasien dalam informed consent, euthanasia, transaksi terapetik dan ijin praktek seorang dokter. Dalam hal ini juga membahas mengenai sanksi hukum yang dikenakan dalam Hukum Administrasi Negara, KUHPer dan KUHP.
22
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Standar Kompetensi Mata Kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan gejalagejala kejahatan yang ada dan terjadi di masyarakat serta mampu memecahkan dan memberikan solusi hukum terkait dengan permasalahan yang ada.
Strategi Perkuliahan Strategi Perkuliahan ini banyak menggunakan diskusi dan pemecahan masalah (problem solving learning). Perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka, diskusi dan pemecahan masalah. Materi kuliah dan bahan bacaan wajib diinformasikan pada awal perkuliahan. Untuk menambah pemahaman materi kuliah, mahasiswa diberikan tugas tugas berupa tugas terstruktur dan tugas mandiri. Metode perkuliahan yang digunakan yaitu metode Problem Based Learning. Mahasiswa belajar (learning) menggunakan masalah sebagai basis pembelajaran. Dosen bukan mengajar (teaching), tetapi memfasilitasi mahasiswa belajar. Pelaksanaan perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial. Perkuliahan dilakukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah sebanyak 6 (enam) kali, yaitu pertemuan ke1, 3, 6, 9,11, dan pertemuan ke13 untuk memberikan orientasi materi perkuliahan per pokok bahasan. Selanjutnya dilakukan tutorial atas subsub pokok bahasan dilakukan oleh tutor yang ditetapkan oleh fakultas. Tutorial dilakukan pada pertemuan ke2, 4, 5, 7, 10,12,14 dan 15. Ujianujian terstruktur, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan pada pertemuan ke 8 dan 16. Total pertemuan tatap muka minimal 16 kali (termasuk UTS dan UAS).
Materi Pokok 1. PENDAHULUAN a. Kontrak Perkuliahan, Silabus b. Pengertian Hukum Kesehatan c. Sejarah Hukum Kesehatan d. Sumber Hukum Kesehatan e. Fungsi Hukum Kesehatan 2. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN a. Kedudukan Hukum Kesehatan dalam ilmu hukum b. Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan 23
c. AspekAspek Hukum dalam Hukum Kesehatan 3. PROFESI DIBIDANG KESEHATAN a. Profesi di bidang kesehatan b. Kode Etik di bidang tenaga kesehatan 4. TRANSAKSI TERAPETIK a. Asasasas dalam hubungan terapetik b. Pola Hubungan Terapetik c. Hak dan Kewajiban antara dokter dan pasien 5. KEGAWATAN MEDIK a. Pengertian Kegawatan Medik b. Kewajiban menangani kasus kegawatan medik c. INFORMED CONCERN pada kegawatan medik d. Konpidensial Medik 6. REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD) a. Pengertian Rekam Medik b. Komponen Rekam Medik c. Kegunaan Rekam Medik d. Aspek Hukum dari Rekam Medik 7. TEKNOLOGI DALAM HUKUM KESEHATAN a. Teknologi bayi tabung b. Operasi penyesuaian jenis kelamin c. Transplantasi Organ 8. EUTHANASIA a. Pengertian Euthanasia b. Penentuan Kematian c. Masalah Hukum Euthanasia 9. MALPRAKTEK MEDIK a. Criminal Malpractice, Civil Malpractice dan Administrative Malpractice b. Pembuktian dan tanggung gugat Malpractice c. Pencegahan terjadinya Malpractice d. Upaya menghadapi tuntutan Hukum 10. TeoriTeori MALPRACTICE a. Teori Sumber Perbuatan Malpractice b. Kriteria dalam menilai dan membuktikan adanya Malpractice 24
c. TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice 11. ABORSI a. Pengertian Aborsi b. Aspek hukum Aborsi 12. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HUKUM a. Tanggungjawab Perdata b. Tanggungjawab Pidana
Bacaan Bacaan · Peraturan Pelaksana : 1. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 3. PerMenKes No. 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik 4. PerMenKes No. 1419 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
· Buku : 1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005. 2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991 3. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)” 4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007 5. Jef. Leibo ; “Hukum Kesehatan dan Etika Kedokteran, Masalah DokterDukun (peningkatan kesehatan masyarakat sebuah pendekatan sosiologis)”, Liberty, Yogjakarta, 1981. 6. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999 7. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990
25
8. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008. 9. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007.
TugasTugas Mahasiswa mengerjakan tugastugas: (Discussion task; Study Task dan Problem Task) sebagai bagian dari self study, kemudian berdiskusi di kelas, tutorial, presentasi power point, dan diskusi. Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan : a. Menyetor karya tulis berupa paper dan/atau tugastugas lain sesuai dengan topik tutorial. b. Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point presentation ataupun slide head projector untuk tugas tutorial
Kreteria dan Standar Penilaian Penilaian dilakukan berdasarkan ujian tertulis, lisan, penilaian terhadap pembelajaran dan unjuk sikap. Penilaian meliputi aspek hard skills dan aspek soft skills. Hard skills melalui tugastugas, UTS, UAS sedangkan soft skills meliputi kehadiran, etika dan moral, kemampuan presentasi, disiplin dan keaktifan di kelas, berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan. Adapun komponen yang dipakai sebagai berikut :
Tugas Peper
20%
Tugas Web
5%
Tugas Terstruktur
10%
Presensi
5%
Presentasi Kelompok
10%
Keaktifan dikelas
10%
UTS
20%
UAS
20%
26
Tata Tertib Siswa dan Dosen a. Mahasiswa diwajibkan sudah memiliki Block Book Mata Kuliah Hukum Kesehatan ini sebelum perkuliahan dimulai, serta mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar. b. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat pada waktu perkuliahaan yang telah ditentukan oleh PD I, toleransi waktu diberikan 15 menit. Jika terlambat lebih dari toleransi waktu yang diberikan agar tidak masuk ruang kuliah, karena akan mengganggu. c. Selama mengikuti perkuliahaan Hp diwajibkan dalam kondisi ”silent” d. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini wajib berpakaian sopan (tidak memakai kaos oblong) tidak mempergunakan sandal atau sepatu yang diinjak belakangnya. e. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari tatap muka f. Mahasiswa yang aktif dikelas maupun dalam diskusi berhak mendapat point khusus g. Dosen tidak hadir lebih dari 15 menit, dan tidak ada tugas atau bahan, mahasiswa dapat mengisi daftar hadir. h. Ujian susulan UTS maupun UAS baru bisa diberikan apabila ada rekomendasi dari PD I i. Dosen wajib memberikan penilaian akhir secara transparan kepada mahasiswa. j. Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar
Jadwal Kuliah No
Pokok Bahasan
Minggu Ke;
Dosen Pengajar
1
2
3
4
1
Pengertian,
Ruang
Lingkup
I
PENDAHULUAN Kontrak Perkuliahan, Silabus Pengertian Hukum Kesehatan
Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH
Sejarah Hukum Kesehatan Sumber Hukum Kesehatan Fungsi Hukum Kesehatan
27
RUANG
LINGKUP
HUKUM
KESEHATAN a. Kedudukan Hukum Kesehatan dalam ilmu hukum b. Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan c. AspekAspek Hukum dalam Hukum Kesehatan 2
Tutorial / Diskusi
II
3
PROFESI DIBIDANG KESEHATAN
III
Profesi di bidang kesehatan Kode Etik di bidang tenaga kesehatan TRANSAKSI TERAPETIK a. Asasasas dalam hubungan terapetik b. Pola Hubungan Terapetik c. Hak dan Kewajiban antara dokter dan pasien 4
Tutorial / Diskusi
IV
5
KEGAWATAN MEDIK
V
Pengertian Kegawatan Medik Kewajiban menangani kasus kegawatan medik INFORMED CONCERN pada kegawatan medik Konpidensial Medik REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD) a. Pengertian Rekam Medik b. Komponen Rekam Medik c. Kegunaan Rekam Medik d. Aspek Hukum dari Rekam Medik 6
Tutorial / Diskusi
VI
28
7
TEKNOLOGI
DALAM
HUKUM
VII
KESEHATAN Teknologi bayi tabung Sagung Putri M.E Purwani, SH
Operasi penyesuaian jenis kelamin Transplantasi Organ EUTHANASIA a. Pengertian Euthanasia b. Penentuan Kematian c. Masalah Hukum Euthanasia 8
Tutorial / Diskusi
VIII
9
MALPRAKTEK MEDIK
IX
Criminal Malpractice, Civil Malpractice dan Administrative Malpractice Pembuktian
dan
tanggung
gugat
Malpractice Pencegahan terjadinya Malpractice Upaya menghadapi tuntutan Hukum TeoriTeori MALPRACTICE Teori Sumber Perbuatan Malpractice Kriteria dalam menilai dan membuktikan adanya Malpractice TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice 10 Tutorial / Diskusi
X
11 ABORSI
XI
a. Pengertian Aborsi b. Aspek hukum Aborsi TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HUKUM Tanggungjawab Perdata Tanggungjawab Pidana 12 Tutorial / Diskusi
XII
29
Apabila ada ketentuan yang belum tercantum dalam Kontrak Perkuliahaan ini, maka akan ditentukan secara bersamasama kembali.
Pihak I
Pihak II
Dosen Pengampu,
Mahasiswa
(I.B. Putra Atmadja, SH., MH.)
(KORMA : )
Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana
A.A Ngurah Yusa Darmadi SH NIP.19571125 198602 1 001
30
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 1
5. Indikator Pencapaian
: Mahasiswa mampu mengerti, memahami dan
menjelaskan peristilahan, pengertian, sejarah dan sumber beserta fungsi Hukum Kesehatan (C2) 6. Materi Pokok I. PENDAHULUAN a. Kontrak Perkuliahan, Silabus b. Pengertian Hukum Kesehatan c. Sejarah Hukum Kesehatan d. Sumber Hukum Kesehatan e. Fungsi Hukum Kesehatan II. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN a. Kedudukan Hukum Kesehatan dalam ilmu hukum b. Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan c. AspekAspek Hukum dalam Hukum Kesehatan 7. Pengalaman Belajar : Setelah mendengarkan penjelasan dan mendiskusikan kedua pokok bahasan ini, mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci apa dan bagaimana HUKUM KESEHATAN serta ruang lingkup, tujuan, asas dan aspekaspek HUKUM KESEHATAN (C2).
31
8. Strategi Pembelajaran : TAHAPAN
KEGIATAN DOSEN
(1) Pembukaan
(2) Menjelaskan
KEGIATAN
MEDIA & ALAT
MAHASISWA
PEMBELAJARAN
(3)
(4)
Kontrak Mendengarkan,
Perkuliahan, Silabus, SAP dan Menjelaskan Penjelasan
Secara
Silabus,
SAP,
dan Kontrak
Umum Mencatat.
Perkuliahan,
mengenai materi perkuliahan
Text
Book, Power Point, Block Book, Tugas Terstruktur, LCD
Penyajian
Menjelaskan :
Mendengarkan
PENDAHULUAN § Kontrak
dan idem
mencatat serta bertanya
Perkuliahan,
Silabus § Pengertian
Hukum
Kesehatan § Sejarah Hukum Kesehatan § Sumber Hukum Kesehatan § Fungsi Hukum Kesehatan RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN Kedudukan Hukum Kesehatan dalam ilmu hukum Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan AspekAspek Hukum dalam Hukum Kesehatan
32
dan
Penutup
Memimpin diskusi / tanya Berdiskusi, jawab
Post Test
bertanya idem
dan menjawab
Memberi tugastugas
Mengerjakan
Kesimpulan Kuliah
tugas
tugas
Evaluasi melalui diskusi, lisan, dan unjuk sikap dan kemampuan menjelaskan dan soal uraian
Referensi
1. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.1339 3. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)” TT, h.190 4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.319 5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.136 6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.125
Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH)
33
SATUAN ACARA PENGAJARAN ( SAP )
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 2
5. Indikator Pencapaian
:
Mahasiswa
mampu
berdiskusi
untuk
menemukan jawaban dari pertanyaan pertanyaan dan menganalisis permasalahan yang diajukan dalam Discussion Taskstudy task : Discussion Task – Study Task
6. Materi Pokok 7. Pengalaman Belajar :
Mempelajari dan mendiskusikan tentang istilah dan menjelaskan tentang manfaat dan ruang lingkup Hukum Kesehatan(C3). 8. Strategi Pembelajaran TAHAP
KEGIATAN DOSEN
KEGIATAN
MEDIA
MAHASISWA (1) Pembukaan
(2) Memberikan umum
ulasan
mengenai
perkuliahan
yang
(3) secara Mendengarkan,
(4) Silabus,
SAP,
materi mencatat dan tanya Kontrak berkaitan jawab.
dengan diskusi atau study task
Perkuliahan, Text Book,
Power
Point,
Block
Book,
Tugas
Terstruktur, dan LCD Penyajian
Menjadi
Fasilitator
(tutor), Tutorial (Berdiskusi
idem
mediator dan motivator dalam dan tanya jawab) diskusi Penutup
Menyimpulkan kegiatan diskusi Laporan
idem
sekaligus mengevalusi kegiatan diskusi.dan memberikan tugas terstruktur
34
Post Test
Evaluasi terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap (kemampuan menganalisis soal uraian)
Referensi
1. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.1339 3. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)” TT, h.1 90 4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.319 5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.136 6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.12
Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH)
35
SATUAN ACARA PENGAJARAN ( SAP )
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 3
5. Indikator Pencapaian
: Mahasiswa mampu mengerti, menjelaskan
serta mendiskusikan tentang profesi dibidang kesehatan dan transaksi terapetik. 6. Materi Pokok : A. PROFESI DIBIDANG KESEHATAN Ø Profesi di bidang kesehatan Ø Kode Etik di bidang tenaga kesehatan B. TRANSAKSI TERAPETIK Ø Asasasas dalam hubungan terapetik Ø Pola Hubungan Terapetik Ø Hak dan Kewajiban antara dokter dan pasien 7. Pengalaman Belajar : Mempelajari dan mendiskusikan Objek dan Metode serta Hubungan Hukum Kesehatan dengan Ilmuilmu lain (C3). 8. Kegiatan Belajar Mengajar TAHAP
KEGIATAN DOSEN
KEGIATAN
MEDIA
MAHASISWA (1) Pembukaan
(2) Memberikan
penjelasan Mendengarkan,
terhadap
profesi
kesehatan
dan
terapetik
(3)
(4) Silabus,
SAP,
dibidang mencatat dan tanya Kontrak transaksi jawab.
Perkuliahan, Text
Book,
Power
Point,
Block
Book,
Tugas Terstruktur, dan LCD
36
Penyajian
A. PROFESI
DIBIDANG Mendengarkan
KESEHATAN o Profesi
dan idem
mencatat serta bertanya
di
bidang
kesehatan o Kode Etik di bidang tenaga kesehatan B. TRANSAKSI TERAPETIK o Asasasas
dalam
hubungan terapetik o Pola
Hubungan
Terapetik o Hak dan Kewajiban antara
dokter
dan
pasien
Penutup
Memimpin diskusi dan tanya Berdiskusi, tanya jawab idem jawab
dan mengerjakan tugas
Memberi tugas terstruktur Kesimpulan kuliah
Post Test
Evaluasi kemampuan menganalisis soal uraian dan unjuk sikap
Referensi
1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.1137 2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h. 4074 3. Hendrojono Soewono ; ”Perlindungan HakHak Pasien dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”, Srikandi, Cetakan Pertama, Surabaya, 2006, h.1372 4. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum
37
Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.3754 5. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hukum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.2741 6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.2691 7. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.718 8. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.1754 9. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.1224
Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH)
38
SATUAN ACARA PENGAJARAN ( SAP )
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 4
5. Indikator Pencapaian
: Mahasiswa mampu menemukan jawaban
sekaligus menjelaskan serta menganalisis jawaban pertanyaanpertanyaan dalam study task yang diajukan. : Discussion Task–Study Task
6. Materi Pokok 7. Pengalaman Belajar :
Mahasiswa mampu menemukan jawaban sekaligus menjelaskan pertanyaan pertanyaan atas study task (C3). 1. Strategi Pembelajaran TAHAP
KEGIATAN DOSEN
KEGIATAN
MEDIA
MAHASISWA (1) Pembukaan
(2)
(3)
Memberikan ulasan secara umum Mendengarkan,
(4) Silabus,
SAP,
mengenai materi perkuliahan yang mencatat dan tanya Kontrak berkaitan dengan diskusi atau jawab.
Perkuliahan, Text
study task
Book,
Power
Point,
Block
Book,
Tugas
Terstruktur, dan LCD Penyajian
Menjadi
Fasilitator
(tutor), Diskusi
idem
mediator dan motivator dalam diskusi
Penutup
Menyimpulkan kegiatan diskusi Laporan
idem
sekaligus mengevalusi kegiatan diskusi.
39
Post Test
Evaluasi terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap (kemampuan menganalisis soal uraian)
Referensi
1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.1137 2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h. 4074 3. Hendrojono Soewono ; ”Perlindungan HakHak Pasien dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”, Srikandi, Cetakan Pertama, Surabaya, 2006, h.1372 4. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.3754 5. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hukum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.2741 6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.2691 7. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.718 8. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.1754 9. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.1224 Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH)
40
SATUAN ACARA PENGAJARAN ( SAP )
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 5
5. Indikator Pencapaian
: Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai
materi kegawatan medik dan rekam medik (Medical Record) 6. Materi Pokok
:
1. KEGAWATAN MEDIK Ø Pengertian Kegawatan Medik Ø Kewajiban menangani kasus kegawatan medik Ø INFORMED CONCERN pada kegawatan medik 2. REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD) Ø Pengertian Rekam Medik Ø Komponen Rekam Medik Ø Kegunaan Rekam Medik Ø Aspek Hukum dari Rekam Medik 7. Pengalaman Belajar : Mampu menjelaskan dan menganalisis kegawatan medik dan rekam medik (Medical Record).(C2 dan C3) 10. Strategi Pembelajaran TAHAP
KEGIATAN DOSEN
KEGIATAN
MEDIA
MAHASISWA (1) Pembukaan
(2)
(3)
(4)
Memberikan ulasan umum Mendengarkan, mencatat
Silabus, SAP,
perkuliahan mengenai materi
Kontrak
pokok
Perkuliahan, Text
41
Book,
Power Point, Block Book, Tugas Terstruktur, dan LCD Penyajian
1. KEGAWATAN MEDIK Mendengarkan dan mencatat idem Ø Pengertian
Kegawatan
serta bertanya
Medik Ø Kewajiban
menangani
kasus kegawatan medik Ø INFORMED CONCERN
pada
kegawatan medik 2. REKAM
MEDIK
(MEDICAL RECORD) Ø Pengertian
Rekam
Medik Ø Komponen
Rekam
Medik Ø Kegunaan Rekam Medik Ø Aspek
Hukum
dari
Rekam Medik. Penutup
Memimpin diskusi dan tanya Berdiskusi, tanya jawab dan idem jawab, Kesimpulan kuliah, evalusi memberi tugas
Post Test
Evaluasi dan penilaian terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap
42
Referensi
1. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.3743 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.133142 dan 229235 3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.5572 4. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.116125 5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.1945 6. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.121183 7. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.5770 Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH)
43
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 6
5. Indikator Pencapaian
: Mampu menjelaskan dan menganalisa
pertanyaan dalam Discussion Task – Study Task (C2 dan C3) : Discussion Task – Study Task
6. Pokok Bahasan 7. Pengalaman Belajar :
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa. Discussion Task – Study Task (C3). 8. Kegiatan Belajar Mengajar TAHAP
KEGIATAN DOSEN
KEGIATAN
MEDIA
MAHASISWA (1) Pembukaan
(2)
(3)
Memberikan
materi Mendengarkan
perkuliahan
(4) Silabus,
SAP,
Mencatat
Kontrak
Bertanya
Perkuliahan,
Text
Book, Power Point, Block Book, Tugas Terstruktur,
dan
LCD Penyajian
Penutup
Fasilitator pada saat
Mendiskusikan mengenai
diskusi dan
Kegawatan medik dan
pembahasan study
jenisnya
task
Rekam medik dan jenisnya
Kesimpulan
kuliah, Berdiskusi
memberikan evaluasi
idem
idem
Tanya jawab Mengerjakan tugas
Post Test
Evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kemampuan memahami, menjelaskan dan menganalisis kasus dalam soal uraian
44
Referensi
1. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.3743 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.133142 dan 229235 3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.5572 4. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.116125 5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.1945 6. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.121183 7. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.5770
Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH )
45
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 7
5. Indikator Pencapaian
: Mahasiswa mampu, menjelaskan dan
menganalisa mengenai materi pokok . (C3) :
6. Materi Pokok
A. TEKNOLOGI DALAM HUKUM KESEHATAN Ø Teknologi bayi tabung Ø Operasi penyesuaian jenis kelamin Ø Transplantasi Organ B. EUTHANASIA/MERCY KILLING Ø Pengertian Euthanasia Ø Penentuan Kematian Ø Masalah Hukum Euthanasia 7. Pengalaman Belajar : Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis materi pokok ( C3 ) 8. Kegiatan Belajar Mengajar TAHAP
KEGIATAN DOSEN
KEGIATAN
MEDIA
MAHASISWA (1) Pembukaan
(2) Memberikan
(3) materi Mendengarkan
perkuliahan
(4) Silabus,
SAP,
Mencatat
Kontrak
Bertanya
Perkuliahan, Text Book, Power Point, Block Book, Tugas Terstruktur,
Penyajian
A. TEKNOLOGI DALAM Mendengarkan dan
idem
HUKUM KESEHATAN mencatat serta bertanya Ø Teknologi bayi tabung
46
Ø Operasi
penyesuaian
jenis kelamin Ø Transplantasi Organ B. EUTHANASIA/MERCY KILLING Ø Pengertian Euthanasia Ø Penentuan Kematian Ø Masalah Hukum Euthanasia Penutup
Kesimpulan
kuliah, Berdiskusi
memberikan evaluasi
idem
Tanya jawab Mengerjakan tugas
Post Test
Evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kemampuan memahami, menjelaskan dan menganalisis kasus dalam soal uraian
Referensi
1. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.114148 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.157180 dan 246252 3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.94125 4. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.4349 5. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.102109 Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani, SH)
47
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 8
5. Indikator Pencapaian
: Mahasiswa mampu menemukan jawaban,
menjelaskan dan menganalisis permasalahan atas study task : Discussion Task – Study Task
6. Pokok Bahasan 7. Pengalaman Belajar:
Mampu menjelaskan dan menganalisa masalah yang dirangkum dalam Block book (C2dan C3). 8. Strategi Pembelajaran TAHAP
KEGIATAN DOSEN
KEGIATAN
MEDIA
MAHASISWA (1) Pembukaan
(2)
(3)
Menjelaskan
Materi Mendengarkan
Perkuliahan
(4) Silabus,
SAP,
Mencatat
Kontrak Perkuliahan,
Bertanya
Text Book, Power Point, Block Book, Tugas Terstruktur,
Penyajian
Fasilitator pada saat
Diskusi, membahas kasus
diskusi
tentang:
idem
Penggunaan teknologi dalam hukum kesehatan dan jenisnya. Pengertian euthanasia dan bagaimana prosesnya beserta masalah hukumnya, Penutup
Kesimpulan
kuliah, Tanya jawab, menyimak
idem
evaluasi hasil diskusi Post Test
kemampuan memahami dan menganalisis kasus tersebut, evaluasi proses
48
diskusi dan unjuk sikap Referensi
1. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.114148 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.157180 dan 246252 3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.94125 4. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.4349 5. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.10210 Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani SH)
49
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 9
5. Indikator Pencapaian
: Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa,
terhadap materi pokok 6. Materi Pokok A. MALPRAKTEK MEDIK Ø Criminal Malpractice, Civil Malpractice dan Administrative Malpractice Ø Pembuktian dan tanggung gugat Malpractice Ø Pencegahan terjadinya Malpractice Ø Upaya menghadapi tuntutan Hukum B. TeoriTeori MALPRACTICE Ø Teori Sumber Perbuatan Malpractice Ø Kriteria dalam menilai dan membuktikan adanya Malpractice Ø TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice 7. Pengalaman Belajar : Menganalisa dan memecahkan masalah Malpraktek medik serta teoriteori dalam Malpraktek (C3 dan C4) 8. Strategi Pembelajaran : TAHAP
KEGIATAN DOSEN
KEGIATAN
MEDIA
MAHASISWA (1) Pembukaan
(2)
(3)
Menjelaskan
materi Mendengarkan,
mencatat Silabus,
kuliah secara umum dan tanya jawab
Kontrak
sesuai
Perkuliahan, Text
dengan
sub
bahasan
(4) SAP,
Book, Power Point, Block Book, Tugas Terstruktur,
Penyajian
A. MALPRAKTEK
Mendengarkan dan mencatat idem
50
MEDIK
dan bertanya
Ø Criminal Malpractice, Civil Malpractice dan Administrative Malpractice Ø Pembuktian dan tanggung
gugat
Malpractice Ø Pencegahan terjadinya Malpractice Ø Upaya menghadapi tuntutan Hukum B.
TeoriTeori MALPRACTICE
Ø Teori
Sumber
Perbuatan Malpractice Ø Kriteria
dalam
menilai
dan
membuktikan adanya Malpractice Ø TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice Penutup
Kesimpulan kuliah
Berdiskusi
idem
Tanya jawab Mencatat
51
Post Test
kemampuan memahami dan menganalisis teori dan evaluasi terhadap proses pembelajaran serta unjuk sikap
Referensi
1. Adam Chazawi ; ”Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h. 41136 2. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.45127 3. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.8295 4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.2028 5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.8693 6. Ninik Mariyanti ; ”Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988, h.3766 7. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.95128 8. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.132175 9. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.4754 10. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001 Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani SH)
52
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 10
5. Indikator Pencapaian
: Mahasiswa mampu menemukan
jawaban,menjelaskan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan atas problem task dan discussion task 6. Materi Pokok
: Problem task dan Discussion task
7. Pengalaman Belajar : Menganalisa dan memecahkan masalah yang dirangkum dalam Block book (C3 dan C4). 1. Strategi Pembelajaran TAHAP
KEGIATAN DOSEN KEGIATAN MAHASISWA
(1) Pendahuluan
(2)
MEDIA
(3)
Materi Diskusi
(4)
Mendengarkan
Silabus,
Diskusi dan tanya jawab
Kontrak
SAP,
Perkuliahan, Text Book,
Power
Point,
Block
Book,
Tugas
Terstruktur, Penyajian
Fasilitator pada saat
Mendiskusikan:
idem
diskusi
Mengenai malpraktek dalam medik dan jenisnya beserta upaya
dalam
menghadapi
tuntutan hukumnya Mengenai teoriteori dalam malpraktek Penutup
Kesimpulan
kuliah, Berdiskusi
memberikan
evaluasi Tanya jawab
idem
53
jalannya diskusi Post Test
kemampuan memahami dan menganalisis kasus dan evaluasi proses pembelajaran dan unjuk sikap
Referensi
1. Adam Chazawi ; ”Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h. 41136 2. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.45127 3. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.8295 4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.2028 5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.8693 6. Ninik Mariyanti ; ”Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988, h.3766 7. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.95128 8. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.132175 9. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.4754 10. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001 Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani SH)
54
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 11
5. Indikator Pencapaian
: Mahasiswa mampu menganalisa, menjelaskan,
menemukan jawaban sekaligus memecahkan masalah tentang aborsi dan tanggungjawab dokter Hukum Kesehatan 6. Materi Pokok : 1. ABORSI a. Pengertian Aborsi b. Aspek hukum Aborsi 2. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HUKUM a. Tanggungjawab Perdata b. Tanggungjawab Pidana c. Tanggungjawab Administrasi 7. Pengalaman Belajar : Menganalisa dan memecahkan masalah tentang tentang aborsi dan tanggungjawab dokter Hukum Kesehatan(C3 dan C4) 8. Strategi Pembelajaran : TAHAP (1) Pembukaan
KEGIATAN DOSEN KEGIATAN MAHASISWA (2) Memberikan
MEDIA
(3) ulasan Mendengarkan
umum materi kuliah
Mencatat dan bertanya
(4) Silabus,
SAP,
Kontrak Perkuliahan,
Text
Book, Power Point, Block Book, Tugas Terstruktur, Penyajian
1. ABORSI a. Pengertian
Mendengarkan, mencatat
idem
dan bertanya
Aborsi
55
b. Aspek
hukum
Aborsi 2. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HUKUM a. Tanggungjawab Perdata b. Tanggungjawab Pidana c. Tanggungjawab Administrasi Penutup
Kesimpulan kuliah
Diskusi aktif
idem
Post Test
Evaluasi proses pembelajaran serta unjuk sikap
Referensi
1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.3885 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.196211 3. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.2276 4. Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan Pertama, 2000, h.135141 5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.5574 6. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.3548 Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani SH)
56
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
1. Nama Mata Kuliah
: HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah
: PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan
: 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke
: 12
5. Indikator Pencapaian
: Mahasiswa mampu menganalisa, menjelaskan,
menemukan jawaban sekaligus memecahkan masalah atas discussion task yang diajukan dan menghubungkannya dengan perkembangan kenyataan di lapangan 6. Materi Pokok
: Discussion task
7. Pengalaman Belajar : Menganalisa dan memecahkan masalah Discussion task (C3 dan C4) 8. Strategi Pembelajaran : TAHAP
KEGIATAN DOSEN KEGIATAN MAHASISWA
(1) Pembukaan
(2) Memberikan
MEDIA
(3) ulasan Mendengarkan
umum materi kuliah
Mencatat dan bertanya
(4) Silabus,
SAP,
Kontrak Perkuliahan,
Text
Book, Power Point, Block Book, Tugas Terstruktur, Penyajian
Fasilitator pada saat Mendiskusikan mengenai : diskusi
idem
Aborsi, Pengertian aborsi dan aspek hukumnya Tanggung jawab dokter secara hukum baik perdata, pidana, dan administrasi.
Penutup
Memimpin diskusi / Diskusi aktif tanya jawab dan
idem
Mengerjakan tugas
Kesimpulan kuliah Post Test
Masingmasing membawa satu kasus yang berbeda dengan bersumber dari internet dan Evaluasi proses pembelajaran serta unjuk sikap
57
Referensi
1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.3885 2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.196211 3. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.2276 4. Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan Pertama, 2000, h.135141 5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.5574 6. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.3548 Dosen Pengampu Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani SH)
58