MATA KULIAH : HUKUM PERIKATAN KODE MATA KULIAH : WHI 3216.
BLOCK BOOK
Disusun oleh : ANAK AGUNG NGURAH GEDE DIRKSEN, S.H, M. Hum.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA BALIINDONESIA TAHUN 2009
I. IDENTIFIKASI MATA KULIAH Nama Mata Kuliah : Hukum Perikatan. Kode Mata Kuliah : WHI 3216. Team/Pengajar : AANG Dirksen, SH M Hum. Status : Mata Kuliah Wajib Institusi. Bobot mata kuliah : 2 sks.
II.DISKRIPSI MATA KULIAH Secara garis besar adapun pokok bahasan dari mata kuliah hukum perikatan ini terdiri dari berbagai aspek hukum mengenai hukum perikatan pada umumnya, jenis perikatan baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi, sumber sumber perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian, baik yang bernama maupun yang tidak bernama, sahnya perjanjan, perikatan yang bersumber dari undang undang, perikatan yang dibolehkan oleh hukum, perikatan yang lahir dari akibat perbuatan yang melanggar hukum dan terakhir mengenai ketentuan ketentuan yang beraku terhadap hapusnya perikatan.
III.TUJUAN MATA KULIAH Melalui pembelajaran yang diberikan kepada dan apa yang diterima serta dimiliki oleh para mahasiswa diharapkan mhsw memahami keberadaan hukum perikatan yang berasal dari Belanda dan masih eksis sampai sekarang ini di Indonesia dan itupun akan masih berlangsung terus sepanjang belum dibuatkan
oleh Pemerintah kita berupa undang undang tentang hukum perikatan yang bersifat nasional. Hal ini terbukti bahwa baik dari praktek kehidupan se hari hari dalam pembuatn perjanjian onderhand ataupun otentik maupun praktek di pengadilan berupa pertimbangan pertimbangan hukum oleh Hakim norma yang terdapat dalam BW tidak dapat diabaikan sehingga sering kali diajukan sebagai acuan. Mata Kuliah Hukum Perikatan ini dapat dikatakan sebagai mata kuliah prasyarat sebelum mhsw memprogram mata kuliah Perancangan Kontrak pada semester berikutnya. Sehubungan dengan itulah mhsw harus memahami pada intinya berbagai macam perikatan yang ditimbulkan dari perjanjian baik dari perjanjian yang bernama (nominat) maupun dari perjanjian yang tidak bernama (innominat) beserta akibat hukumnya.
IV.METODA DAN STRATEGI PROSES PEMBELAJARAN 1.Metode perkuliahan Metode perkuliahan yang menekankan pada Problem Based Learning (PBL) maka yang menjadi pusat pembelajaran adalah mahasiswa itu sendiri. Penekanan metode ini menitik beratkan pada fokus belajar bagi mahasiswa bukan hanya mengajar bagi dosen. Artinya bukan dalam proses pemberian hanya se mata mata dari dosen kepada mahasiswa akan tetapi bagaimana mahasiswa memperoleh, menerima dan memilki sesuatu ilmu dengan belajar melalui caranya masing masing secara mandiri. Berdasarkan PBL tersebut maka strategi pembelajaran adalah kombinasi dari perkuliahan dan tutorial. Secara kuantitatif 50 % kegiatan dikelas yang terdiri
dari 6 kali tatap muka dalam perkuliahan dan tutorial juga 50 % terdiri dari pertemual tutorial sebanyak 6 kali. Ditambah dengan satu kali pertemuan pada tengah semeseter dan satu kali pada akhir semester. Dengan demikian total 14 kali tatap muka telah dilakukan di dalam kelas selama satu semester yang sedang berjalan. 2.Teknis Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial. Dalam Mata kuliah Hukum Perikatan ini, pelaksanaan kegiatannya akan diselenggarakan selama 6 kali pertemuan untuk perkuliahan dengan rincian sebagai berikut yaitu pertemuan ke 1, 3, 5, 7, 9, dan terakhir adalah pertemuan yang ke 11. Sedangkan tutorial juga diselenggarakan sebanyak 6 kali kegiatan yaitu dalam pertemuan yang ke 2, 4, 6, 8, 10 dan dan terakhir yang ke 12. Secara umum paper yang akan ditampilkan di kelas sebagai kegiatan tutorial harus memenuhi format tulisan ilmiah antara lain : 1.Cover isinya a.l : judul, logo UNUD, disusun oleh : identitas yang lengkap. 2.Kertas berukuran A 4, dengan margin 4, 4, 3, 3 dan spasi 2, huruf Times New Roman berukuran 12, Bold. 3.Sistimatika paper terdiri dari : Cover, Kata Pengantar, Daftar isi, Judul, Permasalahan, Bahasan, Penutup : terdiri dari : simpulan dan saran (kalau ada) dan Daftar Buku Bacaan yang benar benar dipakai acuan dalam penulisan paper tersebut. 4.Setiap kutipan harus menunjukkan dari mana sumber kutipan tersebut diambil dengan cara menggunakan body note.
3.Stategi Perkuliahan. Arahan mengenai sub pokok bahasan dari pokok bahasan hukum perikatan ini akan dijelaskan melaluii alat bantu yang tersedia di fakultas misalnya berupa white board, OHP atau slide. Tidak hanya dosen yang aktif mencarikan buku yang mungkin sulit didapat oleh mhsw juga menyiapkan bahan bahan yang up to date dalam perkembangan yang berkaitan dengan hukum perikatan itu sendiri. Mahasiswapun wajib dan harus belajar secara mandiri dirumahnya mengenai bahan bahan yang akan dikuliahkan pada minggu berikutnya sesuai dengan arahan sebagaimana dituangkan dalam Block Book. Jika masing masing pihak baik dosen dan mahasiswa yang sama sama menyiapkan diri maka proses pembelajaran yang terdiri dari pemaparan materi, dengan contoh contohnya diperlukan untuk dapat menjelaskan lebih gamblang lagi, tanya jawab antara dosen dan mhsw dan diskusi antar mhsw maka akan terjadi proses pembelajaran yang dua arah. Pada akhirnya mhsw akan mampu menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hukum perikatan ini melalui bahasa lisan pada waktu diskusi dan bahasa tulis yang apik sebagaimana dituangkan dalam karya ilmiahnya berupa paper yang disampaikan dalam kegiatan tutorial. 4.Strategi Tutorial. Dalam alokasi waktu lebih kurang 20 jam perminggu mhsw wajib mengerjakan tugas tugas yang mandiri berkaitan dengan berbagai substansi dari berbagai sub pokok bahasan yang ada. Tugas tugas tersebut dipresentasikan di kelas tutorial. Dalam waktu 6 kali pertemuan tutorial di kelas mahasiswa wajib :
Menyerahkan kepada dosen 1 eksemplar hasil karya tulisnya berupa paper yang harus memenuhi syarat tulisan ilmiah sesuai dengan topik berkaitan dengan materi perkuliahan minggu yang lalu. Dari beberapa karya tulis itu dapat juga dipilih salah satu untuk dapat didiskusikan pada waktu pertemuan tutorial berikutnya. Setiap mhsw tanpa kecuali wajib tampil mempresentasikannya untuk selanjutnya dapat mendiskusikannya dengan penuh tanggung jawab secara ilmiah.
V. UJIAN DAN PENILAIAN 1.Ujian. Untuk mengetahui pemahaman mhsw terhadap substansi mata kuliah hukum perikatan ini diadakan ujian sebanyak dua kali berupa ujian tengah semesetr (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 2.Penilaian. Terhadap ujian tersebut akan diadakan penilaian terhadap proses pembelajaran mhsw berdasarkan rumus yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam buku pedoman Fakultas Hukum UNUD yaitu UTS ditambah tugas tugas dibagi dua selanjutnya UAS dikalikan dua dan senua itu dibagi tiga. Jadi Nilai ujian akhir : Tugas tugas + UTS _________________ + 2 (UAS) 2 _________________________________ 3
3.Sistem Penilaian. Sistem penilaian menggunakan skala 5 (0 – 4) dengan penjelasan sebagai berikut : Huruf Angka 0 10 0 100.
Penguasaan kompetisi
1. A 4 8,0 10,0 80 100 Sangat baik. 2. B + 3,5 7,0 – 7,9 70 3. B 3 6,5 6,9 65
79 Antara sangat baik/baik
69 Baik
4. C+ 2,5 6,0 6,4 60 64 Antara baik dan cukup 5. C 2 5,5 5,9 55 59 Cukup 6. D + 1,5 5,0 5,4 50 54 Kurang 7. D 1 4,0 4,9 40 49 Sangat kurang 8. E 0 0,0 3,9 0
39 Gagal
VI. MATERI PERKULIAHAN (ORGANISASI PERKULIAHAN) Hukum Perikatan ini sebagai mata kuliah wajib institusi yang berbobot 2 sks meliputi 4 pokok bahasan utama yang terdiri dari : 1.Hukum Perikatan Secara umum. 2.Perikatan Bersumber Perjanjian. 3. Perikatan Bersumber Undang undang. 4.Hapusnya Perikatan.
VII. BAHAN BACAAN. A.BAHAN HUKUM PRIMER. Perundang Undangan.
1.KUHPerdata terjemahan Prof Subekti, SH. 2.Undang Undang Perlindungan Konsumen. 3.Undang Undang Persaingan Tidak Sehat. 4.Rancangan Undang Undang Hukum Perikatan Nasional : a.Konsep dari Wirjono Prodjodikoro. b.Konsep dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.
B. BAHAN HUKUM SEKUNDER. 1. Abdulkadir Muhammad SH, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. 2. Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. 3. Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung, 1994. 4. Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983. 5. Dr H Hari Saherodji, SH, Pokok Pokok Hukum Perdata, Aksara Baru, Jakarta, 1980. 6. R Subekti, SH, Penerjemah BW, Pradnya Paramita, Jakarta, 1961. 7. A.A.Ngurah Gede Dirksen, SH, Pengantar Singkat Mengenai Sumber Sumber dan Hapusnya Perikatan, Setia Kawan, Denpasar, 1985.
8. A.A.Ngurah Gede Dirksen, SH, Menyongsng Lahirnya Hukum Perikatan Nasional, Penerbit Universitas Udayana, 1980. 9.Budiman N.P.D.Sinaga, Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2005. 10. J Satrio, SH, Hukum Perikatan , Perikatan yang Lahir dari Undang Undang, Bagian I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983. 11. R Subekti SH, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Cetakan Keduabelas, 1993. 12. R.Soeroso, SH, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 1995. 13. R.M.Suryodiningrat, SH, Perikatan bersumber Undang Undang, Tarsito Bandung, 1980. 14. Hartono Hadisoeprato, SH, Pokok Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1984. 15. Ida Susanti, SH, LL.M, CN, Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, PT Citra Aditya Bakti, 2003. 16. Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. 17. Mr Tommy M Kleian dan Humphrey R Djemat SH, LLM, Compendium Hukum Perikatan, Penerbit Indonesia Business Law Center, Jakarta, 2006. 18. Salim HS.,SH, MS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Cet ke 3, Januari 2006.
19. Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter (Buku I), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006. 20.Oey Hoey Tiong, Fiducia sebagai jaminan unsur sunsur perikatan, Ghalia Indonesia, 1984. 21.Huala Adolf, Dasar Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, 2007. 22.R Subekti SH, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1977. 23.Ridwan Khairandy, Itikad baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
C. BAHAN HUKUM TERSIER. 1. I.P.M.,Ranuhandoko, BA, Terminologi Hukum Inggris Indonesia, Sinar Grafika, 2006. 2. Salman, SH, Kamus Umum Lengkap, Belanda Indonesia, Patma Bandung, 1986. 3. A.F.Elly Erawaty, SH, LL.M, Babinkumnas, Penyusunan Kamus Hukum Bahasa Belanda – Bahasa Indonesia, Departemen Kehakiman R I, 1998.
VII. PERSIAPAM PROSES PERKULIAHAN. Agar PBL dapat berjalan dengan lancar maka setiap mhsw wajib memiliki Block Book mata kuliah hukum perikatan sebelum perkuliahan dimulai. Artinya mhsw sudah menyiapkan dirinya dari berbagai aspek, baik materi yang relevan dengan sub pokok bahasan maupun kemampuan untuk berdiskusi. Mhsw wajib hadir dalam pertemuan perkuliham dan pertemuan tutorial. Kewajiban untuk mengikuti kuliah dan tutorial diperhitungkan dengan ketentuan yaitu mhsw yang kurang dari
75 % kehadirannya maka mhsw yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir.
PERTEMUAN 1 : PERKULIAHAN Sebelum sampai pada arahan mengenai sub pokok bahasan maka dosen dan mhsw membuat kontrak perkuliahan. Isinya antara lain : mengenai Block Book, tata tertib perkuliahan, absensi kehadiran, evaluasi, cara belajar untuk menjadikan mhsw mahir dan terampil di bidang hukum perikatan ini. Pada pertemuan 1 kali ini disampaikan materi pengantar hukum perikatan pada umumnya yang dapat meliputi : 1.Eksistensi BW umumnya dan khususnya Buku III BW sekarang ini di Indonesia. 2.Berbagai terjemahan terhadap Verbintennisenrecht. 3.Luas lingkup hukum perikatan. 4,Definisi Perikatan. 5.Membahas unsur / kualifikasi perikatan.
BAHAN BACAAN : 1.Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. 2. Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983.
3. Mr Tommy M Kleian dan Humphrey R Djemat SH, LLM, Compendium Hukum Perikatan, Penerbit Indonesia Business Law Center, Jakarta, 2006 4. KUHPerdata terjemahan Prof Subekti SH. 5.A.A.Ngurah Gede Dirksen, SH, Pengantar Singkat Mengenai Sumber Sumber dan Hapusnya Perikatan, Setia Kawan, Denpasar, 1985. 6.Hartono Hadisoeprato, SH, Pokok Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1984.
PERTEMUAN 2 : TUTORIAL Setelah tatap muka berupa pertemuan I di atas, mhsw dirumahnya masing masing membuat paper yang memenuhi syarat syarat karya tulis ilmiah untuk dapat dipresentasikan pada pertemuan ke 2 ini di depan kelas untuk didiskusikan yang berkaitan dengan : 1.Mahasiswa mampu memaparkan tentang sejarah berlakunya KUHPerdata di Indionesia yang berasal dari Belanda. Disamping itu pula mamhasiswa mampu menjelaskan asas konkordansi bagaimana hukum perdata Perancis sampai berlaku di Negeri belanda. Mahasiswa dapat memberikan contoh bahwa pasal berupa angka dari BW tidak menjadi sama dalam pasal angka dalam KUHperdata di Inonesia. 2.Melalui berbagai argumentasi yang dapat dikemukakan terhadap terjemahan yang paling tepat untuk menerjemahkan “verbintenissenrecht” ke dalam istilah hukum bahasa Indonesia. Ada berbagai pendapat mengenai luas lingkup hukum
perikatan. Memberikan beberapa buah contoh definisi dari hukum perikatan menurut para pakar hukum perikatan di Indonesia. 3.Menemukan berbagai kelemahan/kekurangannya melalui argumentasi hukum terhadap berbagai definisi hukum perikatan yang ada diatas.
PERTEMUAN 3 : PERKULIAHAN A.Wanprestasi. 1.Cidera janji. 2.Tuntutan pemenuhan perikatan. 3. Bentuk pernyataan lalai. 4.Saat pemenuhan prestasi. 5. Kapan pernyataan lalai tidak diperlukan. 6.Wujud wanprestasi : ditinjau dari subyeknya, prestasi, kekeliruan, waktu dan caranya memenuhi. 7.Bentuk ganti rugi. 8.Besarnya ganti rugi. 9.Hubungan ganti rugi dengan cidera janji. 10.Pembuktian adanya kerugian. 11.Berbagai bunga yang dapat dituntut karena wanprestasi. B.Overmacht. 1.Berbagai istilah yang digunakan. 2.Apa keadaan memaksa. 3.Teori keadaan memaksa.
4.Akibat keadaan memaksa. 5.Tidak putusnya perikatan karena ada keadaan memaksa. 6.Risiko : dapat disepakati pleh para pihak dan jika tidak ditentukan oleh para pihak maka ditetapkan oleh undang undang.
DAFTAR BACAAN : 1.KUHPerdata. 2.Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. 3.Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983.
PERTEMUAN 4 : TUTORIAL Mhsw dirumahnya masing masing membuat paper yang memenuhi syarat syarat karya tulis ilmiah untuk dapat dipresentasikan pada pertemuan ke 4 ini di depan kelas untuk didiskusikan yang berkaitan dengan : 1.Mampu menguraikan perbedaan antara wanprestasi dengan pernyataan lalai. 2.Uraian secara lengkap mengenai perbedaan antara kerugian nyata dengan kerugian berupa keuntungan yang diharapkan oleh Kreditur akibat wanprestasi. Kemukakan contohnya yang konkrit dalam kehidupan se hari hari sehingga menjadi sangat jelas keberadaan perbedaan kerugian tersebut.
3.Memberikan sebuah definisi dan uraikan secara jelas, padat dan lugas mengenai pengertian dari “risiko” yang sdr definisikan tersebut. 4.Berikanlah sebuah definisi dan uraikan secara jelas, padat dan lugas mengenai pengertian dari “kerugian” yang sdr definisikan tersebut. 5.Berbagai bentuk atau macam kerugian dalam hukum perdata. 6.Hubungan sebab akibat antara kerugian dan wanprestasi. 7.Menjelaskan dari berbagai pandangan para pakar hukum perikatan khususnya perjanjian mengenai ajaran/teori overmacht baik yang dianut di Belanda maupun di Indonesia.
PERTEMUAN 5 : PERKULIAHAN A.Mengkritisi pasal 1233 KUHPerdata ditinjau dari berbagai aspeknya. B.Bagan sumber hukum Perikatan. C.Berbagai jenis perikatan menurut doktrin. D.Berbagai jenis perikatan yang terdapat dalam BW. E.Berbagai jenis perikatan di luar kodifikasi dengan yang terkodifikasi. F.Perikatan bersyarat : tangguh dan membatalkan. G.Perikatan dgn ketetapan waktu. H.Perikatan manasuka. I.Perikatan tanggung renteng : aktif dan pasif. K.Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. L.Perikatan dgn ancaman hukuman.
BAHAN BACAAN : 1.KUHPerdata. 2.Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. 3.Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983.
PERTEMUAN 6 : TUTORIAL Mhsw dirumahnya masing masing membuat paper yang memenuhi syarat syarat karya tulis ilmiah untuk dapat dipresentasikan pada pertemuan ke 6 ini di depan kelas untuk didiskusikan yang berkaitan dengan : 1.Doktrin adalah salah satu sumber hukum formal di Indonesia. Temukan berbagai contoh mengenai jenis perikatan yang tidak terkodifikasi di bidang hukum perikatan yang menjadi sumber hukum formal di Indonesia. 2.Perbandingan antara sistematika BW (lama) 1838 dengan BW baru (NBW) yang berlaku di Belanda khususnya yang mengatur tentang perikatan. 3.Berikanlah beberapa contoh untuk dapat membedakan dengan jelas antara perikatan hukum bersyarat dengan perikatan hukum ketetapan waktu. 4.Semenjak tahun 1970, bidang hukum perikatan dalam NBW sudah mengalami perubahan yang sangat besar terbukti pada mulanya BW terdiri dari 4 buku kini menjadi 10 buku. Bagaimana komentar sdr apakah NBW berlaku di Indonesia.
Bandingkan kedua hal tersebut melalui sebuah format sehingga tampak jelas perbedaannya. 5.Jelaskan arti kata/makna “ancaman hukuman” dalam perikatan hukum dengan ancaman hukuman. 6.Ungkap dengan analisa yang jelas serta berikan contoh contoh yang relevan untuk membandingkannya sehingga dapat dipahami perbedaan antara perikatan sukarela, perikatan alternatif dan perikatan fakultatif.
PERTEMUAN 7 : PERKULIAHAN Perikatan Bersumber Perjanjian. 1.Hubungan perikatan dengan perjanjian. 2.Mengkritisi rumusan perjanjian. 3.Asas asas hukum perjanjian. 4.Freedom of Contract. 5.Berbagai macam jenis perjanjian : nominat dan innominat. 6.Sejarah pasal 1320 KUHPerdata. 7.Syarat sahnya perjanjian. 8.Akibat hukum sebuah perjanjian yang sah. 9.Perjanjian mengikat kedua belah pihak. 10.Eksistensi membuat janji untuk kepentingan pihak ke III. 11.Benoemde contract yang terkodifikasi. 12.Debitur
wanprestasi
dilindungi
undang
undang
a.Overmacht. b.Rechtverweking. c.E.N.A.C.
karena
adanya
:
BAHAN BACAAN : 1.Ridwan Khairandy, Itikad baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003. 2.Huala Adolf, Dasar Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, 2007. 3.Oey Hoey Tiong, Fiducia sebagai jaminan unsur sunsur perikatan, Ghalia Indonesia, 1984. 4.KUHPerdata. 5.Sinaga, Budiman N.P.D, Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2005. 6.Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983.
PERTEMUAN 8 : TUTORIAL Mhsw dirumahnya masing masing membuat paper yang memenuhi syarat syarat karya tulis ilmiah untuk dapat dipresentasikan pada pertemuan ke 8 ini di depan kelas untuk didiskusikan yang berkaitan dengan : Kasus. Kurniawan pergi ke toko Bumi Mas Jl Bypass Kediri Pesiapan Tabanan yang menjual barang barang elektronik. Setelah melihat secara seksama dan teliti sebelum membeli Kur menetapkan pilihan membeli sebuah TV Merk Sony tipe 29 KD Made in Japan. Tercapai kesepakatan antara Kur dengan Bumimas terhadap harga barang sebesar Rp 5.490.000, Barang akan langsung diserahkan oleh penjual
bersamaan dengan pembayaran. Barang akan diangkut sendiri oleh pembeli. Sementara itu sebelum pembayaran dan penyerahan barang dilaksanakan Kur minta waktu beberapa saat kepada penjual untuk pergi meninggalkan toko dan akan membeli salah satu spare part traktor pembajak titipan bapaknya di toko alat pertanian di sebelah timur Bumimas. Begitu Kur melangkah dan meninggalkan toko tanpa sepengetahuannya datanglah Risa Dewi ke toko Bumimas yang juga hendak membeli TV KD 29 Made in Japan. Terjadi transaksi atas TV kemudian berlangsung pembayaran secara tunai dan penyerahan barangnya saat itu juga. Setelah mendapat sparepart traktor, Kurniawan kembali ke Bumimas ternyata TV yang dipilihnya tidak ada. Penjual berjanji akan memenuhi kewajibannya, namun perlu waktu untuk mengambil ke gudang. Kurniawan tidak dapat menerima alasan penjual dan tetap menginginkan TV pilihannya. Ternyata TV pilihan Kurniawan telah dijual kepada Risa Dewi dengan harga Rp 6.490.000, a.Apakah kesepakatan antara Kurniawan dengan Bumi merupakan perjanjian yang sah dan mengikat. Berikan argumentasi hukumnya. b.Apakah Kurniawan dapat menyatakan Bumimas telah melakukan wanprestasi. Mengapa sdr jawab demikian. c.Apakah jual beli antara Bumimas dengan Risa Dewi sah menurut hukum perjanjian. Apa alasan sdr menjawab demikian.
d.Apakah Kurniawan dapat menggugat Risa yang telah mengambil TV pilihan Kurniawan. Apakah yang menjadi dasar hukum gugatan sdr tersebut. e.Apakah tindakan Bumimas menjual barang pilihan orang lain (Kurniawan ) kepada Risa dapat dibenarkan secara hukum bisnis. f.Sebagai seorang Notaris sdr yang kebetulan praktek dikomplek pertokoan itu juga di blok paling barat datang menghadap Kurniawan dan Bumimas untuk berkonsultasi. Pertimbangan hukum yang akan sdr berikan harus menggambarkan langkah langkah penerapan hukum dalam penalaran hukum praktikal yang mencakup : 1.Kasus posisi : sdr mampu memaparkan duduk perkaranya/persoalannya. 2.Kualifikasi yuridis : menerjemahkan fakta fakta ke dalam bahasa yuridis. 3.Penemuan aturan hukumnya : menelusuri peraturan perundang undangan yang dipandang relevan dengan penanganan kasus yang bersangkutan. 4.Analisis dan interprestasi yuridis : penguraian isi. 5.Penentuan arti atau makna yang tepat dari aturan hukum perikatan untuk kasus ybs. 6.Penerapan hukum : penentuan secara konkrit akibat akibat hukum dari kasus yang bersangkutan. 7.Evaluasi : penilaian dan argumentasi atas penggunaan interprestasi yang terkait dengan langkah 4 dan 5 di atas. 8.Formulasi putusan : konklusi atau amar putusan sdr yang disusun secara sistematis dan logis.
PERTEMUAN 9 : PERKULIAHAN Perikatan Bersumber Undang undang. A.Analisa terhadap arti “undang undang” yang dimaksudkan sebagai sumber hukum perikatan menurut pasal 1233 BW. B.Bagan perikatan yang bersumber dari undang undang. C.Perikatan yang bersumber dari undang undang saja. D.Perikatan yang dibolehkan oleh hukum: zaakwaarneming, conditio in di biti, natuurlijk verbintennisrecht. E.Perikatan yang bertentangan dengan hukum : membahas aliran sempit disekitar tahun 1910 dan aliran luas disekitar tahun 1919 tentang luas lingkup pengertian dari obrechtmatigedaad. F.Pembahasan terhadap unsur unsur dari pasal 1365 KUHPerdata. Temukan dan lakukan analisa serta argumentasinya terjemahan yang paling tepat untuk menerjemahkan “onrechtmatige daad” kedalam bhs hukum Indonesia. G.Tuntutan ganti rugi yang dapat digugat dalam hal adanya penghinaan.
BAHAN BACAAN : 1. J Satrio, SH, Hukum Perikatan , Perikatan yang Lahir dari Undang Undang, Bagian I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983. 2. KUHPerdata. 3.R.M.Suryodiningrat, SH, Perikatan bersumber Undang Undang, Tarsito Bandung, 1980.
PERTEMUAN 10 : TUTORIAL Mhsw dirumahnya masing masing membuat paper yang memenuhi syarat syarat karya tulis ilmiah untuk dapat dipresentasikan pada pertemuan ke 10 ini di depan kelas untuk didiskusikan yang berkaitan dengan : 1.Temukan dan lakukan analisa serta argumentasinya terjemahan yang paling tepat untuk menerjemahkan “onrechtmatige daad” kedalam bhs hukum Indonesia. 2.Jelaskan menurut kalimat sdr sendiri apakah yang dimaksudkan dengan zaakwaarneming itu. 2.Uraikan definisi sdr tersebut sehingga sdr menemukan apa sesungguhnya yang menjadi unsur unsur dari sebuah perbuatan zaakwaarneming itu. 3.Sdr wajib memberikan 3 buah contoh zaakwaarneming dalam lingkungan kehidupan sdr se hari hari. 4.Akibat hukum zaakwaarneming mempunyai pengaruh (legal efect) wanprestasi dan kapan pula zaakwaarneming tersebut mempunyai akibatnya memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata. 5.Baca pasal 1774 KUHPerdata dan simpulkan letak perbedaan yang jelas antara perjudian dan pertaruhan. 6.Judi dilarang menurut hukum Indonesia. Namun barang siapa yang secara sukarela membayar kekalahan dalam perjudian tidak boleh menuntut kembali ( via ps 1791 KUHPdt). Berikan analisa sdr secara jelas, lugas dan padat dengan argumentasi dari aspek hukumnya.
Apakah ini yang disebut ada paradok satu aturan dengan aturan yang lain. Apakah hal tersebut di atas disebut konflik norma. Apakah dalam hal ini dapat diterapkan asas lex spesialis derogat legi generalis. Apakah dalah hal ini ketentuan yang lebih lama dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang baru. Apakah dalam hal ini terdapat asas ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. 7.Apakah dalam olah raga ketangkasan dapat dijadikan obyek pertaruhan. Jika dapat apa argumerntasui sdr dan sebaliknya jika tidak dapat apa pula argumerntasi hukumnya. 8.Temukan
sebanyak
mungkin
berbagai
istilah/idiom/terminilogi
untuk
menerjemahkan natuurlijk verbintennissen recht ke dalam bhs hukum Indonesia. 9.Menurut sdr istilah mana yang paling tepat dalam pemaknaan yang linier dengan natuurlijk verbintenissen recht tersebut.
PERTEMUAN 11 : PERKULIAHAN Hapusnya Perkatan. A.Pembayaran. 1.Arti pembayaran. 2.Kepada siapa pembayaran dilakukan. 3.Pembayaran kpd orang yang tidak cakap. 4.Apa yang harus dibayarkan. 5.Tempat pembayaran.
6.Persangkaan telah terjadinya pemnbayaran. 7.Subrogasi. B.Consignatie. Syarat syarat penawaran pembayaran tunai. C.Pembaharuan Hutang. 1.Berbagai macam novatie. 2.Contoh dari masing masing novatie tersebut. D.Perjumpaan hutang. 1.Kompensasi demi hukum. 2.Syarat untuk kompensasi. 3.Kompensasi sesudah cessie. 4.Ongkos yang timbul jika ada kompensasi. E.Percampuran hutang. Dipersoalkan hutang yang dicampur atau subyeknya yang bercampur. F.Pembebasan Hutang. Perlu tidaknya pernyataan tegas. G.Musnahnya barang terhutang. H.Kebatalan atau pembatalan. 1.Batal dan pembatalan. 2.Batal absolut dan batal relatif. 3.Batal demi hukum (nietig). 4.Dapat dibatalkan (vernietigbaar heid).
J. Lewat waktu : 1. Akuisitif dan extentiv veryaring. 2.Jangka waktu lampau waktu. BAHAN BACAAN : 1.KUHPerdata. 2.Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. 3.Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983. 4. A.A.Ngurah Gede Dirksen, SH, Pengantar Singkat Mengenai Sumber Sumber dan Hapusnya Perikatan, Setia Kawan, Denpasar, 1985.
PERTEMUAN 12 : TUTORIAL Mhsw dirumahnya masing masing membuat paper yang memenuhi syarat syarat karya tulis ilmiah untuk dapat dipresentasikan pada pertemuan ke 12 ini di depan kelas untuk didiskusikan yang berkaitan dengan : Kasus. Yuventinus (kapten) pemain sepakbola Persipura berdomisili di Denpasar mendapat bonus sebesar Rp 200.000.000. setelah mampu merobohkan Mahyadi penjaga gawang Bontang Kalimantan Timur dalam menit ke 12 detik ke 3. Yuvent merayakan kegembiraannya dengan mandi bir di Doeble Six Kuta setelah ia mandi keringat di Stadion Gelora Bung Karno. Dinner ala Irian diselenggarakan di
Dount Be You Cafe di Kawasan Renon dan pesta nasi Janggo di Cafe ”RASA BINTANG LIMA, HARGA KAKI LIMA”. Sebagian besar bonus tersebut akan digunakan membeli mobil Daihatsu Terios dari sebuah dealer di Jalan Setiabudhi. Untuk itu Yuvent membayar DP sebesar Rp 10.000.000. Ternyata Yuvent tidak mampu melunasinya pada tgl 5 Maret 2009 yang lalu sesuai kesepakatannya dgn pihak dealer. Dibuat tawar menawar akhirnya pihak dealer (melalui konsultant hukumnya : Raymond She Hom Bing SH, MH, Mkn & Partner) dengan Yuvent (mhsw smt III yang juga pinter ngomong berargumentasi hukum) sepakat membatalkan perjanjian jual beli tersebut untuk diganti dengan perjanjian hutang piutang terhitung mulai tanggal 5 Maret 2009 dalam bentuk akte otentik dibuat di kantor Notaris dan PPAT KD Richa Mulyawati SH, M Kn Pav. III.A. no : 27 Komplek Pertokoan Sudirman Jl Panglima Besar Sudirman Denpasar. a.Menurut BW perjanjian yang mana dikatakan legal dan sah ? Apakah yang menjadi landasan/dasar hukum sdr berpendapat demikian. b.Ditinjau dari aspek hukum perikatan dalam perjanjian Yuvent termasuk wanprestasi atau Yuvent telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sdr harus mampu mengsidentifikasi kapan suatu perbuatan dikatakan berakibat wanprestasi dan kapan pula
suatu perbuatan dikatakan berakibat
onrechtmatigedaad. c.Dapatkah perjanjian jual beli diganti dengan perjanjian hutang piutang ? d.Apa argumentasi sdr menjawab nomor c di atas jo berakhirnya perikatan.
Tunjuk pasal pasal yang menjadi dasar hukum jawaban sdr tersebut. Pertimbangan hukum yang akan sdr berikan sebagai seorang lawyer (bukan liar) harus menggambarkan langkah langkah penerapan hukum dalam penalaran hukum praktikal yang mencakup : 1.Kasus posisi : Sdr mampu memaparkan duduk perkaranya/persoalannya. 2.Kualifikasi yuridis : Menerjemahkan fakta fakta ke dalam bahasa yuridis. 3.Penemuan aturan hukumnya : Menelusuri peraturan perundang undangan yang dipandang relevan dengan penanganan kasus yang bersangkutan. 4.Analisis dan interprestasi yuridis : Penguraian isi. 5.Penentuan arti atau makna yang tepat dari aturan hukum untuk kasus ybs. 6.Penerapan hukum : Penentuan secara konkrit akibat hukum dari kasus ybs. 7.Evaluasi : Penilaian dan argumentasi atas penggunaan interprestasi yang terkait dengan langkah 4 dan 5 di atas. 8.Formulasi putusan : Konklusi atau amar putusan sdr yang disusun secara sistematis dan logis.
