HUKUM PERDATA INTERNASIONAL KODE MATA KULIAH : WHI 3219 BLOCK BOOK
PLANNING GROUP: Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. I Ketut Tjukup, S.H., M.H Dr. Putu Tuny Cakabawa Landra, S.H., M.Hum. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum (Koordinator) I Ketut Westra, SH., MH I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH., MH. Made Maharta Yasa, SH., MH.. Anak Agung Sri Utari, SH., MH. Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., MH Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH., MHum. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH., MH., L.LM I Made Budi Arsika, SH., L.LM. I Gde Putra Ariana, SH., MKn. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, SH., MHum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010
1
1. IDENTITAS MATA KULIAH Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata Internasional Planning Group : Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. I Ketut Tjukup, S.H., M.H Dr. Putu Tuny Cakabawa Landra, S.H., M.Hum. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum (Koordinator) I Ketut Westra, SH., MH I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH., MH. Made Maharta Yasa, SH., MH.. Anak Agung Sri Utari, SH., MH. Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., MH Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH., MHum. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH., MH., L.LM I Made Budi Arsika, SH., L.LM. I Gde Putra Ariana, SH., MKn. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, SH., MHum. Kode Mata Kuliah : WHI 3219 Status Mata Kuliah : Mata Kuliah Wajib Fakultas (Kurikulum 2009) SKS : 2 2. MANFAAT MATA KULIAH Peristiwa, kegiatan atau aktivitas yang bersifat lintas batas negara semakin meningkat pada era globalisasi ini. Kegiatan atau aktivitas tersebut tidak hanya menjadi bagian dari Hukum Internasional Publik tetapi juga Hukum Internasional Privat yang selanjutnya akan disebut dengan Hukum Perdata Internasional. Adanya foreign element dalam peristiwa hukum perdata internasional mengakibatkan terjadinya pertautan lebih dari satu sistem hukum nasional yang berbeda. Mata kuliah ini dikonstruksikan untuk: 1. secara teoritis, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sumbersumber, asasasas, konsepkonsep dan teoriteori tentang Hukum Perdata Internasional; dan 2. secara praktis, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalahmasalah yang terjadi pada peristiwa hukum perdata internasional. 3. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini mengkaji baik aspek teoritis maupun praktis dari Hukum Perdata Internasional. Secara garis besar, materimateri tersaji yang dibahas adalah: a) Pengertian, Ruang Lingkup, Sejarah, dan Sumber Hukum Perdata Internasional; b) Titik Taut dan Status Personal dalam HPI; c) Asasasas HPI; d) Kualifikasi dan Persoalan Pendahuluan dalam HPI; e) Renvoi; f) Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Arbitrase Asing di Indonesia
2
4. TUJUAN MATA KULIAH Mahasiswa melalui partisipasinya pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini diharapkan mampu memahami asasasas, konsepkonsep, dan teoriteori Hukum Perdata Internasional, serta dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dalam Peristiwa Hukum Perdata Internasional. Standar Kompetensi : C4 5. PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Secara formal, mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah ini harus telah lulus mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Perdata. Secara Substantif, mata kuliah ini mensyaratkan adanya pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materimateri dasar Hukum Internasional, diantaranya; Pengertian, Sumber Hukum Internasional, Subyek Hukum Internasional dan Ruang Lingkup Hukum Internasional, Sementara terkait Hukum Perdata, mata kuliah ini mensyaratkan adanya pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materimateri hukum benda, orang, perikatan. 6. METODE DAN STRATEGI PROSES PEMBELAJARAN Metode Perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) dimana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (learning) bukan “mengajar” (teaching). Strategi pembelajaran : Kombinasi perkuliahan (6 kali pertemuan), tutorial (6 kali pertemuan, satu kali pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS), dan satu kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester (UAS). Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial. Dalam Mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional ini, perkuliahan direncanakan berlangsung selama 6 kali yaitu pertemuan ke 1,3,5,7,9, dan ke 11. Sedangkan Tutorial direncanakan berlangsung 6 kali pertemuan yaitu: pertemuan ke 2, 4,6,8, 10 dan ke 12. Strategi perkuliahan: Perkuliahan berkaitan dengan pokok bahasan akan dipaparkan dengan alat bantu media berupa papan tulis, power point slide, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) melakukan penelusuran bahan, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Adapun teknik perkuliahan adalah pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).
3
Strategi Tutorial: · Mahasiswa mengerjakan tugastugas (Discuccion Task, Study Task dan Problem Task) sebagai bagian dari self study dan melakukan presentasi (power point) dan berdiskusi di kelas tutorial. · Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan: Secara individual menjawab seluruh pertanyaan yang tersedia di Block Book sebelum pertemuan tutorial dilaksanakan. Secara sukarela (atau dalam kondisi tertentu tutor akan menunjuk secara acak), mahasiswa mempresentasikan jawabanjawaban tersebut di kelas tutorial. Berdiskusi di kelas selama pelaksanaan tutorial dengan mengemukakan argumen argumen yang dikembangkan dalam jawaban individu mahasiswa terhadap pertanyaanpertanyaan di Blok Book. Secara individual menyusun sebuah paper dengan topiktopik yang akan disampaikan pada perkuliahan/tutorial. Paper ini akan digunakan sebagai komponen utama nilai tugas selain partisipasi dalam tanya jawab/diskusi selama perkuliahan/tutorial. 7. UJIAN DAN PENILAIAN Ujian Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). TugasTugas (TT)Lihat Strategi Tutorial. Penilaian Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan rumus Nilai Akhir (NA) sesuai buku pedoman, yaitu:
NA:
Nilai A B+ B C+ C D+ D E
(UTS+TT) _________ + 2(UAS) 2 ___________________ 3
Range 80100 7079 6569 6064 5559 5054 4049 039
Di luar model penilaian di atas, mata kuliah ini juga memberikan Nilai Partisipasi Kelas (Kolektif) sebagai nilai tambahan untuk Nilai Akhir. 4
8. MATERI PERKULIAHAN (ORGANISASI PERKULIAHAN) I.
PENDAHULUAN
A. Definisi dan Istilah HPI B. Peranan dan Manfaat HPI C. Ruang Lingkup HPI D. Sejarah Perkembangan HPI E. Sumber Hukum Perdata Internasional II.
TITIK TAUT DAN STATUS PERSONAL
A. Pengertian Titik Taut B. Titik Taut Primer C. Titik Taut Sekunder D. Status Personal 1. Prinsip Kewarganegaraan 2. Prinsip domisili III.
ASASASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
A. Asasasas HPI dalam Hukum Orang B. Asasasas HPI dalam Hukum Benda C. Asasasas HPI dalam Hukum Perjanjian D. Asasasas HPI dalam Penentuan Status Badan Hukum IV. KUALIFIKASI DAN PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI A. Pengertian B. Arti Penting Kualifikasi C. Teoriteori Kualifikasi 1. teori kualifikasi 2. teori kualifikasi lex causae 3. teori kualifikasi otonom 4. teori kualifikasi bertahap D. Persoalan Pendahuluan 1. Pengertian 2. Persyaratan 3. Cara Penyelesaian V. RENVOI A. Pengertian B. Jenisjenis C. Praktek Penyelesaian Renvoi VI. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA A.
Praktek pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia 1. Pengertian dan Jenisjenis putusan 2. Pengakuan dan pelaksanaan 3. Perbandingan praktek di negara lain 5
B.
Praktek pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia 1. Pengertian 2. Pengakuan dan pelaksanaan
9. Literatur Instrumen Internasional 1. International Chamber of Commerce (ICC) Incoterms, 2000 2. United Nations Convention for International Sales of Goods, 1981. 3. Rules of Arbitraton of International Chamber of Commerce, 1998. Instrumen Nasional 1. Kitab Undangundang Hukum Perdata 2. Kitab UndangUndang Hukum Dagang 3. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordeting (RV) 4. Undangundang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 5. Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Internasional 6. Undangundang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran 7. Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 8. Undangundang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 9. Undangundang Nomor Tahun 5 Tahun 1968 tentang Ratifikasi Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other States 10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Mahkamah Agung Republik Indonesia. Case Law 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUUV/2007 Perihal Pengujian UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap UndangUndang Dasar 1945. Buku dan Jurnal 1. Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2. Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke2,Cetakan ke1, PT. Alumni, Bandung, 2005. 3. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kedua, Cetakan ke1, PT. Alumni, Bandung, 2003. 4. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press. 5. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta. 6. 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni. 6
Literatur Tambahan: 1. Record Talk Show, Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana Mengenai Permasalahanpermasalahan Aktual Hukum Internasional Privat Kepada Para Pendengar Phoenix Radio Bali 91.00 FM, tanggal 22 Agustus 2010.
10. PERSIAPAN PROSES PERKULIAHAN Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diwajibkan sudah memiliki block book mata kuliah Hukum Perdata Internasional dan sudah mempersiapkan materi, sehingga perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar. Mahasiswa juga diharapkan sudah memiliki buku Ridwan Khairandi, Pengantar Hukum Perdata Internasional, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
7
PERTEMUAN I
Perkuliahan ke1 : Pengantar HPI (C2) A. Definisi, Istilah HPI B. Peranan dan Manfaat HPI C. Ruang Lingkup HPI D. Sejarah Perkembangan HPI E. Sumber HPI
Bahan Bacaan: Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti,h.1021. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press,h.214. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta. 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.
8
PERTEMUAN II Tutorial ke1 : Pengantar HPI (C2)
Study TaskDiscussion Task Hukum perdata internasional merupakan perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubunganhubungan atau peristiwaperistiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. Definisi hukum perdata internasional akan menjadi lebih jelas jika kita kaitkan dengan definisi hukum internasional. Hal tersebut selain dikarenakan keduanya samasama memakai istilah internasional, keduanya juga acapkali dipertentangkan. Dari istilah yang digunakan, para ahli khususnya di Indonesia sepakat untuk menggunakan istilah hukum perdata internasional dengan sederet pertimbangan yuridis maupun nonyuridis. Untuk memahami suatu peristiwa hukum merupakan ruang lingkup materi hukum perdata internasional, maka kita harus mampu mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis apakah suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum perdata internasional. Apabila proses ini dapat dilalui, maka peristiwa hukum perdata internasional akan dapat diselesaikan secara runtut dan sistematis dengan mengetahui alur permasalahan pokok dalam hukum perdata internasional. Petunjuk 1. Diskusikan Persamaan dan Perbedaan Hukum Internasional dengan Hukum Perdata Internasional! 2. Pelajari pertimbanganpertimbangan para ahli memilih istilah Hukum Perdata Internasional dibandingkan Hukum Perselisihan atau Hukum Antar Tata Hukum (HATAH)! 3. Jelaskan apa yang menjadi masalah pokok dalam Hukum Perdata Internasional! Bahan Bacaan Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.1021. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press, h.214 Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta. 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.
9
Standard Answers 1. Persamaan dan Perbedaan HI dan HPI Hukum Internasional Ruang Lingkup Lintas Negara Permasalahan Subjek Dominan Negara Objek Sumber
Publik Pasal 38 Internasional
Hukum Internasional Lintas Negara
Perdata
Dominan Negara dan Badan Hukum Privat Perdata Mahkamah Hukum Nasional
2. Hukum Perdata Internasional digunakan karena: Telah menjadi kebiasaan umum Internasional menyangkut ruang lingkup permasalahan yang bersifat lintas negara Hukum perselisihan tidak digunakan karena suatu peristiwa hukum tidak selalu berkonflik Hukum antar tata hukum tidak digunakan karena ruang lingkup berlakunya terlalu luas 3. Masalah Pokok HPI Hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing; Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan/atau menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing; Bilamana/sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusanputusan pengadilan asing dan/atau mengakui hakhak/kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum/putusan pengadilan asing.
10
PERTEMUAN III Perkuliahan ke2: Titik Taut dan Status Personal (C4) A. Pengertian Titik Taut B. Titik Taut Primer C. Titik Taut Sekunder D. Status Personal 1. Prinsip Kewarganegaraan 2. Prinsip domisili Literatur . Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.5866. Record Talk Show, Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana Mengenai Permasalahanpermasalahan Aktual Hukum Internasional Privat Kepada Para Pendengar Phoenix Radio Bali 91.00 FM, tanggal 22 Agustus 2010. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press, h.2939 dan h.5872. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta. 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.
11
PERTEMUAN IV Tutorial ke2: Titik Taut Dan Status Personal (C4) Problem Task Kasus Imajiner (1) Wik Pratiwi adalah seorang gadis Solo bekewarganegaraan Indonesia yang berusia 16 tahun. Di selasela waktunya mengikuti studi di bangku SMA, Wik Pratiwi juga bekerja sebagai penjual Batik merk Kadutan di Pasar Benteng. Pada suatu kesempatan ketika ia sedang berjualan datanglah seorang pengunjung lakilaki bernama Dirk van Mandi yang merupakan warga negara Belanda, namun saat ini memegang Kartu Ijin Tinggal Sementara di Denpasar dengan sponsor PT. Jengkol. Pertemuan tersebut ternyata berlanjut dalam hubungan asmara. Kedua pasangan tersebut kemudian melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara perkawinan agama Kristen Protestan di JimbaranBali. Pertanyaan : 1. Apakah perkawinan tersebut merupakan persitiwa HPI? C3 2. Agar perkawinan tersebut sah, hukum mana yang harus berlaku? C4 Standard Answer
1. Ya. Karena adanya titik taut primer kewarganegaraan yang menentukan status personal masingmasing pihak yang mengakibatkan berlakunya syarat hukum materiil Belanda untuk Birt van mandi. 2. Hukum yang harus berlaku adalah hukum perkawinan Indonesia berdasarkan asas lex loci celebration. Problem Task Kamus Imajiner (2) Bered Kejepit adalah seorang pria Amerika Serikat bekerja sebagai manajer marketing di PT. Bila Bodong Indonesia yang memegang Kartu Ijin Tinggal Sementara di Denpasar. Untuk kepentingan tinggal di Indonesia, Bered Kejepit menyewa sebuah villa di Canggu, Badung, yang dimiliki Wayan Pelem. Mereka kemudian menandatangani perjanjian sewamenyewa villa tersebut di hadapan seorang Notaris. Pertanyaan: 1. Apakah perjanjian sewamenyewa merupakan persitiwa HPI? 2. Hukum mana yang berlaku dalam perjanjian sewamenyewa tersebut?
12
Standard Answer 1. Tidak, apabila status personal Bered Kejepit mengikuti hukum Indonesia Ya, apabila status personal Bered Kejepit tidak mengikuti hukum Indonesia 2. Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia berdasarkan asas: a. lex rei sitae b. lex loci contractus c. lex loci solution
Bahan Bacaan: Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.5866. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press, h.2939 dan h.5872. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta. 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.
13
PERTEMUAN V Perkuliahan ke3 : AsasAsas Hukum Perdata Internasional (C2) A. Asasasas HPI dalam Hukum Orang B. Asasasas HPI dalam Hukum Benda C. Asasasas HPI dalam Hukum Perjanjian D. Asasasas HPI dalam Penentuan Status Badan Hukum
Bahan Bacaan Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti. h.263304. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press. h. 174191 Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta. 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.
14
PERTEMUAN VI Tutorial ke3: Asasasas Hukum Perdata Internasional (C2) 1. Review Materi Sebutkan dan Jelaskan Asasasas HPI dalam Hukum Benda Sebutkan dan Jelaskan Asasasas HPI dalam Hukum Perjanjian 2. Problem Task Denilson, seorang warga negara Brazil mengadakan kontrak kerja dengan Emanuel Kono, agen pemain sepakbola warga negara Kamerun yang berdomisili di London. Dalam kontrak tersebut, Denilson menyetujui isi kontrak untuk bermain di klub sepakbola Arema Malang pada Liga Indonesia. Pada saat itu ia masih terikat kontrak dengan FC Victoria Hongkong. Denilson memilih untuk memenuhi isi kontrak tersebut dan bermain pada klub Arema Malang. Tindakan Denilson ini menimbulkan gugatan dari FC Victoria karena menganggap Denilson Wanprestasi Petunjuk Tentukan hukum (lex causae) dan pengadilan (lex fori) yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan tersebut! Standard Answer Berdasarkan asas lex loci actus, maka hukum dan pengadilan yang berwenang adalah hongkong
3. Problem Task Roberto Mancini seorang warga negara Italia dalam perjalanan di atas kapal berbendera Norwegia, bertemu dengan Nwanko Kanu seorang warga negara Nigeria. Di atas kapal tersebut, Roberto Mancini sepakat menjual dua unit apartemen miliknya kepada Nwanko Kanu yang terletak di Australia. Mereka juga sepakat untuk mengadakan kontrak pinjam meminjam uang yang rencananya akan digunakan untuk membangun lima puluh unit apartemen di Indonesia. Petunjuk Tentukan hukum (lex causae) yang berwenang dalam kedua peristiwa hukum tersebut!
15
Standard Answer Berdasarkan asas lex rei sitae , maka hukum yang berwenang dalam kontrak jual beli tersebut adalah hukum Australia Berdasarkan asas lex loci solutionis, maka hukum yang berwenang dalam kontrak pinjam meminjam uang adalah hukum indonesia
Bahan Bacaan Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti. h.263304. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press. h. 174191 Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta. 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.
16
PERTEMUAN VII Perkuliahan ke4 : Kualifikasi Dan Persoalan Pendahuluan Dalam HPI (C4) A. Pengertian B. Arti Penting Kualifikasi C. Teoriteori Kualifikasi 1. teori kualifikasi 2. teori kualifikasi lex causae 3. teori kualifikasi otonom 4. teori kualifikasi bertahap D. Persoalan Pendahuluan 1. Pengertian 2. Persyaratan 3. Cara Penyelesaian Bahan Bacaan
17
PERTEMUAN VIII Tutorial ke4 : Kualifikasi (C4) Problem Task Kasus Imajiner (1) • A, Berusia 19 Tahun, berdomisili di Prancis • A menikah dengan B yang berkewarganegaraan Inggris. Pernikahan dilangsungkan di Inggris. • A menikah tanpa Izin orang tua, menuurut Code Civil Prancis anak laki laki yang belum berusia 25 tahun tidak dapat menikah tanpa persetujuan orang tua • Di Prancis A mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan dasar perkawinannnya dengan B tanpa Izin orang tua. Permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan • Beberapa waktu kemudian, B melangsungkan perkawinan dengan C warga negara Inggris. Perkawinan dilangsungkan di Inggris. • Setelah menyadari kenyataan bahwa B masih terikat perkawinan dengan A (karena menurut hukum Inggris perkawinan A dan B belum bubar), maka C mengajukan gugatan permohonan pembatalan perkawinan dengan B atas dasar B telah melakukan Poliandri. Gugatan diajukan di pengadilan Inggris. • Hakim Inggris memutuskan perkawinan antara A dan B tetap sah, sebab izin orang tua berdasarkan hukum inggris dianggap sebagai persayaratan formal saja secara hukum perkawinan A dan B tetap sah karena telah memenuhi ketententuan persyaratan esensial hukum inggris sebagai lex loci celebrationis. Sehingga perkawinan B dan C harus dinyatakan tidak sah, B diangap Poligami. Perkawinan C dikabulkan Kasus Imajiner (2) • Sepasang WN Prancis, Menikah di Prancis tanpa perjanjian tentang harta perkawinan • Suami istri pindah ke Inggris. Suami meninggal di Inggris dengan meninggal kan wasiat yang mengabaikan semua hak isteri atas harta perkawinan • Istri mengajukan gugatan di Pengadilan Inggris untuk menuntut haknya atas harta bersama • Proses penyelesaian. Dalam keadaan demikian Hakim harus menetapkan terlebih dahulu apakah gugatan janda merupakan masalah pewarisan atau kontraktual? perkara.Menurut Hukum Prancis harta yang ada dalam perkawinan menjadi harta bersama bila diantara para pihak tidak dibuat perjanjian secara tegas. Hukum Inggris mengkualifikasi masalah semacam ini sebagai masalah perjanjian , karena kanyataan tidak ada kontrak mengenai harta bersama. Oleh karena itu HPI Inggris menunjuk pada Lex Loci celebration (Hukum Prancis). Putusan Hakim Inggris; berdasarkan pertimbangan bahwa harta perkawinan adalah harta bersama sesuai konsep hukum Prancis. Walaupun tidak ada kontrak yang tegas tetapi karena harta perkawinan merupakan harta bersama, maka hal itu dapat dianggap sebagai kontrak diamdiam, maka permohonan janda dikabulkan, wasiat suami 18
yang mengabaikan hak istri batal . Suami dan istri masingmasing berhak ½ atas harta kekayaan. Kasus Imajiner (3) Seseorang Warga Negara Swiss, berdomisili terakhir di Inggris meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta peninggalan baik benda tetap maupun bergerak di berbagai negara.Perkara pembagian warisan diajukan di Pengadilan Swiss. Berdasarkan hukum manakah proses pewarisan itu harus diatur. Dengan menggunakan teori kualifikasi bertahap maka prosesnya sebagai berikut ; Tahap Pertama; Berdasarkan hukum Swiss hakim terlebih dahulu menentukan kategori hukum dari sekumpulan fakta yang dihadapinya. Seandainya Hukum Swiss menganggap peristiwa tersebut sebagai pewarisan, maka langgak selanjutnya adalah menetapkan Kaedah HPI apa dari Hukum Swis yang harus digunakan untuk menetapkan lex Causae. Kaedah HPI swis menetapkan bahwa pewarisan harus diatur oleh hukum dari tempat tinggal terakhir pewaris tanpa membedakan benda bergerak dan tidak bergerak. Dengan demikian berarti HPI Swis menunjuk hukum Inggris. Tahap Kedua; Berdasarkan hukum Inggris hakim kemudian menetapkan bagian bagian dari harta peninggalan yang dikatagorikan sebagai sebagai benda bergerak atau tidak bergerak. Setelah itu berdasarkan kaedah hukum ingris hakim menetapkan hukum apa yang harus digunakan untuk mengatur pewarisan tersebut. Pada tahap ini hakim akan dapat menjumpai untuk benda bergerak pewarisan akan dilakukan berdasarkan hukum dari tempat pewaris berdomisili pada saat meninggal ( hukum Inggris ).Untuk bendabenda tetap kaedah HPI inggris menetapkan yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana benda itu berada. Seandainya Sipewaris meninggalkan sebidang tanah di Prancis maka tidak mustahil akan dipergunakan hukum Prancis untuk mengatur pewarisan tersebut. Pertanyaan 1. Teori kualifikasi apakah yang digunakan pada masingmasing kasus di atas ? 2. Apakah yang menjadi kelebihan dan kelemahan penggunaan masingmasing teori tersebut? Standar Answer 1. Kasus pertama menggunakan teori kualifikasi Lex Fori, Kasus Kedua Kualifikasi Lex Causae, dan kasus ketiga Teori Kualifikasi bertahap. 19
2. Untuk Lex Fori Kelebihan Lex Fori
Lex Causae
Kualifikasi Bertahap
Perkara lebih cepat selesai, karena hanya menggunakan hukum nasional Hakim Hukum nasional tidak ada kontaminasi dari hukum asing (kedaulatan negara utuh) Lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak
Kekurangan Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh para pihak, karena mengabaikan hukum asing yang semestinya dapat diterapkan dalam kasuskasus tertentu
Perkara lebih memakan waktu lama, karena hakim membutuhkan waktu untuk mempelajari hukum asing Dapat mengganggu sendisendi hukum nasional Paling memenuhi rasa keadilan bagi Perkara lebih memakan waktu lama, para pihak, karena mengakomodir karena hakim membutuhkan waktu baik hukum nasional hakim maupun untuk memadukan hukum nasionalnya hukum asing yang terkait. dan berbagai hukum asing yang terkait dalam memutus sengketa HPI
20
PERTEMUAN IX Perkuliahan ke5: Renvoi (C2) A. Pengertian Renvoi B. Jenisjenis Renvoi C. Praktek Penyelesaian Renvoi Bahan Bacaan
21
PERTEMUAN X Tutorial ke5: Renvoi (C2) Dalam hal renvoi, jika penunjukan kepada hukum asing itu dianggap termasuk pula kaidahkaidah HPI nya, maka mungkin terjadi apa yang dinamakan dengan penunjukan kembali, misalnya hakim di negara X berdasarkan kaidah HPI negara X harus memeberlakukan hukum negara Y dalam arti seluruh sistem hukum negara Y, maka mungkin ketentuan HPI negara Y menunjuk kembali kepada hukum negara X. Mungkin pula HPI negara Y tersebut menunjuk lebih jauh kepada hukum negara ketiga, yaitu Z (penunjukan lebih jauh). Dengan demikian penunjukan kembali dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Penunjukan Kembali (simple renvoi atau remssion); dan 2. Penunjukan Lebih Lanjut atau Lebh Jauh Contoh kasus yang dapat dijadikan standar penerapan doktrin renvoi ini dapat dilihat dalam kasus Fargo. Posisi kasusnya adalah sebagai berikut : Forgo adalah seorang anak luar kawin, memiliki kewarganegaraan Bavaria (Jerman) 1. Ia sejak kecil sudah berdomisili (bertempat tinggal) di Perancis; 2. Ia meninggal dunia di Perancis tanpa meninggalkan testamen; 3. Forgo meninggalkan bendabenda bergerak, berupa sejumlah uang yang didepositokan di Bank Pernacis; 4. Perkara pembagian warisan diajukan oleh saudarasaudara alamiah Forgo pada pengadilan Perancis. Persoalan hukum yang timbul adalah : berdasar hukum mana pengaturan pembagian warisan tersebut harus dilakukan? Berdasarkan hukum Bavaria atau hukum Perancis? Kaidah HPI lex fori (Perancis) menyatakan, bahwa persoalan pewarisan bendabenda bergerak harus diatur berdasarkan kaidahkaidah hukum dari tempat dimana pewaris menjadi warga negara. Sedangkan kaidah HPI Bavaria menetapkan, bahwa pewarisan bendabenda bergerak harus diatur berdasarkan hukum dari tempat dimana pewaris bertempat tinggal seharihari. Proses penyelesaian perkara :
22
1. Pada tahap pertama, hakim Perancis melakukan penunjukan kearah hukum Bavaria sesuai perintah kaidah HPI Perancis; 2. Tampaknya, hakim Perancis menganggap penunjukan itu sebagai gesamtverweisung (penunjukan hukum asing), sehingga meliputi pula kaidahkaidah HPI Bavaria; 3. Telah diketahui, bahwa kaidah HPI Bavaria yang menyangkut pewarisan bendabenda bergerak menetapkan bahwa hukum yang harus digunakan adalah hukum dari tempat tinggal tetap si pewaris. Jadi kaidah HPI Bavaria menunjuk kembali ke arah hukum Perancis (hukum dari tempat kediaman tetap si pewaris). Pada tahap seperti inilah baru terjadi renvoi; 4. Hakim Perancis ternyata kemudian menganggap bahwa penunjukan kembali oleh kaidah HPI Bavaria sebagai suatu sachtnormverweisung (penunjukan hukum intern); 5. Berdasarkan anggapan itu, hakim Perancis (dalam hal ini Cour de Cassation)) kemudian memberlakukan kaidah hukum waris Perancis (Code Civil) untuk memutus perkara yang bersangkutan. Perbedaan antara pemberlakuan hukum Perancis atau hukum Bavaria untuk memutus perkara tersebut, bukanlah sekadar masalah teoritik saja, tetapi juga dapat menghasilkan keputusan yang yang mungkin berbeda. Dalam kasus Forgo diatas, menurut hukum Bavaria, saudarasaudara kandung dari seorang anak luar kawin tetap berhak menerima harta warisan dari anak luar tersebut. Sedangkan menurut Code Civil Perancis, harta peninggalan dari seorang anak luar kawin akan jatuh ke tangan negara. Oleh karena Cour de Cassation telah menerima renvoi, yasng berarti hakim menerapkan Code Civil Perancis, maka sebagai akibatnya harta warisan Forgo jatuh ke tangan fiscus atau pemerintah Perancis. Bahan Bacaan
23
PERTEMUAN XI Perkuliahan ke6: Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Arbitrase Asing di Indonesia (C4) A. Praktek pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia 1. Pengertian dan Jenisjenis putusan 2. Pengakuan dan pelaksanaan 3. Perbandingan praktek di negara lain B. Praktek pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia 1. Pengertian 2. Pengakuan dan pelaksanaan Bahan Bacaan
24
PERTEMUAN XII Tutorial ke6: Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing (C4) • PT ASIA KOREA JAYA adalah sebuah perusahaan yang didirikan sekitar awal tahun 2001 dan dalam rangka penanaman modal asing berkedudukan di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Perusahaan ini memiliki core bisnis akomodasi jasa pariwisata hotel resort. Komposisi Kepemilikan saham dari PT ASIA KOREAN JAYA adalah KIM JONK BOK Warga Negara Korea 35 %, Joe Joe Lunk 35% Warga Negara Korea dan Wayan Gede Jubalium Perak Warga Negara Indonesia 30 %. • Pada Bulan Agustus 2009 KIM JONK BOK meninggal dunia. Kim Jonk Bok tidak mempunyai istri dan anak namun mempunyai beberapa saudara sebagai . Para ahli waris ini selanjutnya mengajukan perkara pewarisan atas harta kekayaan Kim Jonk Bok JAYA di Pengadilan Korea . Selanjutnya Pengadilan Korea memutuskan bahwa para saudara KIM JONK BOK berhak secara bersama sama atas harta kekayaan peninggalannya termasuk atas kepemilikannya atas saham pasa PT ASIA KOREA • Apakan Putusan Pengadilan Korea tentang Penunjukan Pihak Pewaris untuk kepemilikan saham pada PT ASIA KOREAN JAYA dapat dilaksanakan ? • Kalau dapat dilaksanakan Bagaimanakah tata cara pelaksaannya • Dapat karena putusan pengadilan Korea tidak bersifat menghukum (Condemnatoir) • Langsung dapat dilaksanakan tanpa diperlukan adanya fiat eksekusi Bahan Bacaan • KUHD • RV • Ridwan Khairandy. 2007. Yogyakarta:FHUII Press
Pengantar
Hukum
Perdata
Internasional.
25