SILABUS A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS PRASYARAT
: HUKUM PERDATA INTERNASIONAL : WAJIB KONSENTRASI KEPERDATAAN : HKI4004 : 2 (DUA) : Seluruh Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan Hukum
B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah mata kuliah yang mempelajari istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) yang terdapat unsur asingnya, dan “hukum acara” (bentuk formal perbuatan hukum serta hukum formalnya) dilanjutkan pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa dapat memahami istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) yang terdapat unsur asingnya, dan hukum formal serta pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia, serta menyelesaikan masalah-masalah HPI di masyarakat. D. LEVEL KOMPETENSI 1. LEVEL KOMPETENSI I:
2. LEVEL KOMPETENSI II:
PENDAHULUAN a. Urgensi HPI di Indonesia b. Istilah dan Pengertian HPI c. Karakteristik HPI d. Ruang lingkup HPI di Indonesia e. Sumber hukum HPI di Indonesia STATUS PERSONAL MANUSIA (natuurlijk persoon) a. Pengertian dan dasar hukum b. Prinsip-prinsip status personal (nasionalitas dan domisili) c. Bidang-bidang status personal manusia (luas dan sempit)
3. LEVEL KOMPETENSI III:
STATUS PERSONAL BADAN HUKUM (recht persoon) a. Pengertian dan sumber hukum b. Prinsip-prinsip status personal badan hukum: i. Inkorporasi ii. Kedudukan Manajemen yang Efektif c. Prinsip status personal badan hukum dalam HPI Indonesia
4. LEVEL KOMPETENSI IV:
HUKUM KELUARGA a. Perkawinan a.1. Pengertian perkawinan menurut HPI a.2. Dasar hukum a.3. Syarat-syarat perkawinan menurut HPI 3
- materiil - formal a.4. Akibat hukum perkawinan - hak kewajiban suami istri - hak kewajiban orang tua dan anak - harta benda perkawinan b. Perceraian b.1. Pengertian perceraian menurut HPI b.2. Hukum yg berlaku bagi perceraian: - Pasutri berkewarganegaraan sama - Pasutri berkewarganegaraan berbeda b.3. Akibat hukum putusan perceraian - Pengakuan putusan perceraian di negara lain - Harta benda c. Adopsi dalam HPI c.1. Pengertian adopsi dalam HPI c.2. Prinsip-prinsip umum adopsi dalam HPI c.3. Prinsip adopsi dalam HPI Indonesia c.4. Akibat hukum adopsi dalam HPI Indonesia -Terhadap orang tua angkat -Terhadap anak angkat (kewarganegaraan dan hubungan dg orang tua biologis) 5. LEVEL KOMPETENSI V:
HUKUM BENDA a. Benda Bergerak - Kedudukan benda bergerak dalam HPI b. Benda tidak bergerak b.1. Kedudukan benda tidak bergerak dalam HPI b.2. Prinsip lex rei sitae b.3. Dasar hukum
6. LEVEL KOMPETENSI VI:
HUKUM PERIKATAN a. Perjanjian (kontrak) a.1. Pengertian perjanjian dalam HPI a.2. Pilihan hukum a.3. Asas-asas perjanjian dalam HPI b. Perbuatan melanggar hukum (tort) b.1. Pengertian PMH dalam HPI b.2. Asas-asas PMH dalam HPI
7. LEVEL KOMPETENSI VII:
HUKUM ACARA DALAM HPI a. Bentuk formal perbuatan hukum a.1. Definisi dan dasar hukum a.2. Tujuan formalitas perbuatan hukum b. Doktrin-doktrin HPI c. Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Badan Peradilan Asing Di Indonesia
4
E. BAHAN PUSTAKA 1. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional 2. Bayu Seto. 2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti. 3. Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. 4. Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7). Bandung: Alumni. 5. Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 2 buku ke-8). Bandung: Alumni. 6. Sudargo Gautama. 1983. Capita Selecta Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni. 7. Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni.
5
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS PRASYARAT
: HUKUM PERDATA INTERNASIONAL : WAJIB KONSENTRASI KEPERDATAAN : HKI4004 : 2 (DUA) : Seluruh Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan Hukum
B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah mata kuliah yang mempelajari istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) yang terdapat unsur asingnya, dan “hukum acara” (bentuk formal perbuatan hukum serta hukum formalnya) dilanjutkan pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa dapat memahami istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) yang terdapat unsur asingnya, dan hukum formal serta pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia, serta menyelesaikan masalah-masalah HPI di masyarakat. D. LEVEL KOMPETENSI 1. LEVEL KOMPETENSI I:
2. LEVEL KOMPETENSI II:
PENDAHULUAN a. Urgensi HPI di Indonesia b. Istilah dan Pengertian HPI c. Karakteristik HPI d. Ruang lingkup HPI di Indonesia e. Sumber hukum HPI di Indonesia STATUS PERSONAL MANUSIA (natuurlijk persoon) a. Pengertian dan dasar hukum b. Prinsip-prinsip status personal (nasionalitas dan domisili) c. Bidang-bidang status personal manusia (luas dan sempit)
3. LEVEL KOMPETENSI III:
STATUS PERSONAL BADAN HUKUM (recht persoon) a. Pengertian dan sumber hukum b. Prinsip-prinsip status personal badan hukum: i. Inkorporasi ii. Kedudukan Manajemen yang Efektif c. Prinsip status personal badan hukum dalam HPI Indonesia
4. LEVEL KOMPETENSI IV:
HUKUM KELUARGA a. Perkawinan a.1. Pengertian perkawinan menurut HPI a.2. Dasar hukum a.3. Syarat-syarat perkawinan menurut HPI 6
- materiil - formal a.4. Akibat hukum perkawinan - hak kewajiban suami istri - hak kewajiban orang tua dan anak - harta benda perkawinan b. Perceraian b.1. Pengertian perceraian menurut HPI b.2. Hukum yg berlaku bagi perceraian: - Pasutri berkewarganegaraan sama - Pasutri berkewarganegaraan berbeda b.3. Akibat hukum putusan perceraian - Pengakuan putusan perceraian di negara lain - Harta benda c. Adopsi dalam HPI c.1. Pengertian adopsi dalam HPI c.2. Prinsip-prinsip umum adopsi dalam HPI c.3. Prinsip adopsi dalam HPI Indonesia c.4. Akibat hukum adopsi dalam HPI Indonesia -Terhadap orang tua angkat -Terhadap anak angkat (kewarganegaraan dan hubungan dg orang tua biologis) 5. LEVEL KOMPETENSI V:
HUKUM BENDA a. Benda Bergerak - Kedudukan benda bergerak dalam HPI b. Benda tidak bergerak b.1. Kedudukan benda tidak bergerak dalam HPI b.2. Prinsip lex rei sitae b.3. Dasar hukum
6. LEVEL KOMPETENSI VI:
HUKUM PERIKATAN a. Perjanjian (kontrak) a.1. Pengertian perjanjian dalam HPI a.2. Pilihan hukum a.3. Asas-asas perjanjian dalam HPI b. Perbuatan melanggar hukum (tort) b.1. Pengertian PMH dalam HPI b.2. Asas-asas PMH dalam HPI
7. LEVEL KOMPETENSI VII:
HUKUM ACARA DALAM HPI a. Bentuk formal perbuatan hukum a.1. Definisi dan dasar hukum a.2. Tujuan formalitas perbuatan hukum b. Doktrin-doktrin HPI c. Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Badan Peradilan Asing Di Indonesia
7
E. 1.
Mata Kuliah: Hk Perdata Internasional
LEVEL KOMPETENSI I PENDAHULUAN
Waktu: Minggu I dan II/ Pertemuan ke-1 dan 2
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Penjelasan tentang silabi dan kontrak belajar. b. Urgensi HPI Indonesia c. Istilah dan Pengertian HPI d. Karakteristik HPI e. Ruang lingkup HPI di Indonesia f. Sumber hukum HPI di Indonesia TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan b. Mahasiswa memahami urgensi HPI Indonesia, istilah dan pengertian HPI, karakteristik HPI, ruang lingkup HPI dan sumber hukum HPI di Indonesia. INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya HPI Indonesia b. Mahasiswa dapat menjelaskan urgensi HPI Indonesia, istilah dan pengertian HPI, karakteristik HPI, ruang lingkup HPI dan sumber hukum HPI di Indonesia. METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi kuliah EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1) BAHAN PUSTAKA: Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Bayu Seto. 2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. E. 2.
Mata Kuliah: LEVEL KOMPETENSI II Hk Perdata STATUS PERSONAL MANUSIA (natuurlijk Internasional persoon)
Waktu: Minggu III/ Pertemuan ke-3
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian dan dasar hukum b.Prinsip-prinsip status personal (nasionalitas dan domisili) c. Bidang-bidang status personal manusia (luas dan sempit)
8
TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip status personal (nasionalitas dan domisili). b. Mahasiswa memahami bidang-bidang status personal manusia (luas dan sempit). INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip status personal (nasionalitas dan domisili). b. Mahasiswa dapat menjelaskan bidang-bidang status personal manusia (luas dan sempit).. METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi. EVALUASI : Pemberian tugas untuk memecahkan kasus-kasus status personal HPI untuk dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1). BAHAN PUSTAKA: Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Bayu Seto. 2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. E. 3.
Mata Kuliah: Hk Perdata Internasional
LEVEL KOMPETENSI III STATUS PERSONAL BADAN HUKUM (recht persoon)
Waktu: Minggu IV, Pertemuan ke-4
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian dan sumber hukum b. Prinsip-prinsip status personal badan hukum: i. Inkorporasi ii. Kedudukan Manajemen yang Efektif c. Prinsip status personal badan hukum dalam HPI Indonesia
TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip status personal badan hukum b. Mahasiswa mampu memahami prinsip status personal badan hukum dalam HPI Indonesia INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip status personal badan hukum b. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip status personal badan hukum dalam HPI Indonesia. METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi. c. Pemberian contoh-contoh kasus.
9
EVALUASI : Pemberian tugas untuk memecahkan kasus-kasus status personal HPI untuk dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1). BAHAN PUSTAKA: Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7). Bandung: Alumni. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Bayu Seto. 2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. E. 4.
Mata Kuliah: Hk Perdata Internasional
LEVEL KOMPETENSI IV HUKUM KELUARGA
Waktu: Minggu V –VIII/ Pertemuan ke- 5 - 8
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Perkawinan a.1. Pengertian perkawinan menurut HPI a.2. Dasar hukum a.3. Syarat-syarat perkawinan menurut HPI - materiil - formal a.4. Akibat hukum perkawinan - hak kewajiban suami istri - hak kewajiban orang tua dan anak - harta benda perkawinan b. Perceraian b.1. Pengertian perceraian menurut HPI b.2. Hukum yg berlaku bagi perceraian: - Pasutri berkewarganegaraan sama - Pasutri berkewarganegaraan berbeda b.3. Akibat hukum putusan perceraian - Pengakuan putusan perceraian di negara lain - Harta benda c. Adopsi dalam HPI c.1. Pengertian adopsi dalam HPI c.2. Prinsip-prinsip umum adopsi dalam HPI c.3. Prinsip adopsi dalam HPI Indonesia c.4. Akibat hukum adopsi dalam HPI Indonesia -Terhadap orang tua angkat -Terhadap anak angkat (kewarganegaraan hubungan dg orang tua biologis)
dan
TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami perkawinan dalam HPI b. Mahasiswa dapat memahami perceraian dalam HPI c. Mahasiswa dapat memahami adopsi dalam HPI
10
INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan perkawinan dalam HPI b. Mahasiswa dapat menjelaskan perceraian dalam HPI c. Mahasiswa dapat menjelaskan adopsi dalam HPI METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi c. Pemberian contoh-contoh kasus. EVALUASI : Pemberian tugas untuk memecahkan kasus-kasus perceraian dan perkawinan internasional untuk dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1). BAHAN PUSTAKA: Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7). Bandung: Alumni. Berbagai yurisprudensi. E. 5.
Mata Kuliah: Hk Perdata Internasional
LEVEL KOMPETENSI V HUKUM BENDA
Waktu: Minggu IX Pertemuan ke-9
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Benda Bergerak - Kedudukan benda bergerak dalam HPI b. Benda tidak bergerak b.1. Kedudukan benda tidak bergerak dalam HPI b.2. Prinsip lex rei sitae b.3. Dasar hukum TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami hukum benda bergerak dalam HPI. b. Mahasiswa dapat memahami hukum benda tidak bergerak dalam HPI INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum benda bergerak dalam HPI. b. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum benda tidak bergerak dalam HPI. METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi c. Pemberian contoh-contoh kasus EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).
11
BAHAN PUSTAKA: Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7). Bandung: Alumni. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Bayu Seto. 2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. E. 6.
Mata Kuliah: Hk Perdata Internasional
LEVEL KOMPETENSI VI HUKUM PERIKATAN
Waktu: Minggu X-XI/ Pertemuan ke-10-11
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Perjanjian (kontrak) a.1. Pengertian perjanjian dalam HPI a.2. Pilihan hukum a.3. Asas-asas perjanjian dalam HPI b. Perbuatan melanggar hukum (tort) b.1. Pengertian PMH dalam HPI b.2. Asas-asas PMH dalam HPI TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami perjanjian dalam HPI Indonesia. b. Mahasiswa dapat memahami PMH dalam HPI Indonesia. INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan perjanjian dalam HPI Indonesia. b. Mahasiswa dapat menjelaskan PMH dalam HPI Indonesia. METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi c. Pemberian contoh-contoh kasus EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2). BAHAN PUSTAKA: Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7). Bandung: Alumni. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Bayu Seto. 2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. E. 7.
Mata Kuliah: Hk Perdata Internasional
LEVEL KOMPETENSI VII HUKUM ACARA DALAM HPI
Waktu: Minggu XII-XIV / Pertemuan ke-12 - 14
12
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Bentuk formal perbuatan hukum a.1. Definisi dan dasar hukum a.2. Tujuan formalitas perbuatan hukum b. Doktrin-doktrin HPI c. Pengakuan dan pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami apa bentuk formal perbuatan hukum b. Mahasiswa dapat memahami berbagai doktrin HPI c. Mahasiswa dapat memahami pengakuan dan pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia. INDIKATOR HASIL BELAJAR a. Mahasiswa dapat menjelaskan apa bentuk formal perbuatan hukum b. Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai doktrin HPI c. Mahasiswa dapat menjelaskan pengakuan dan pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi. c. Pemberian contoh-contoh kasus EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2). BAHAN PUSTAKA: Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7). Bandung: Alumni. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Bayu Seto. 2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
13
