SILABI
A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS PRASYARAT SEMESTER SAJIAN
: HUKUM KEUANGAN NEGARA : WAJIB KONSENTRASI ::2 : HAN : VII
B. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara merupakan mata kuliah hukum yang bersifat lanjutan yang berisi asas, teori, konsep dan hukum positif tentang Keuangan Negara. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami asas, teori, konsep dan hukum positif tentang Keuangan Negara dan mampu menggunakannya untuk memecahkan kasus-kasus konkrit. D. LEVEL KOMPETENSI LEVEL KOMPETENSI I
: ANGGARAN DAN KEUANGAN NEGARA 1. Pengertian istilah Hukum Keuangan Negara 2. Pengertian Anggaran dan Keuangan Negara 3. Hubungan Anggaran dengan Teori Kebulatan dan Trias Politika 4. Landasan Teori Anggaran
LEVEL KOMPETENSI II
: LANDASAN HUKUM KEUANGAN NEGARA 1. Landasan Konstitusional Keuangan Negara 2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI III
: SIKLUS ANGGARAN 1. Asas, Sistem, dan Sistematika Anggaran 2. Fungsi dan Klasifikasi Anggaran
3. Peranan Pemerintah, DPR dan BPK dalam Siklus Anggaran 4. Siklus Anggaran (APBN) LEVEL KOMPETENSI IV
: PENGAWASAN ANGGARAN NEGARA a. Pengertian Pengawasan b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) c. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) d. Hubungan BPK dengan BPKP
LEVEL KOMPETENSI V
: PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA a. Pengertian Harta Kekayaan Negara b. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan Negara c. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa d. Pengawasan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
LEVEL KOMPETENSI VI
: PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH a. Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan b. Sumber Penerimaan Daerah c. Dana Perimbangan d. Dana Bagi Hasil e. Pinjaman Daerah
LEVEL KOMPETENSI VII
: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Tolak ukur Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
LEVEL KOMPETENSI VIII : PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) 1. Kedudukan Hukum BUMN 2. Pengelolaan Keuangan BUMN 3. Hubungan BUMN dengan Keuangan Negara 4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) LEVEL KOMPETENSI IX
: HUTANG LUAR NEGERI
1. 2. 3. 4.
Jenis Bantuan Luar Negeri Sikap Bangsa Indonesia terhadap Bantuan Luar Negeri Landasan Hukum Bantuan Luar Negeri Pengawasan terhadap Hutang Luar Negeri
SATUAN ACARA PERKULIAHAN
A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS PRASYARAT SEMESTER SAJIAN
: HUKUM KEUANGAN NEGARA : WAJIB KONSENTRASI ::2 : HAN : VII
B. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara merupakan mata kuliah hukum yang bersifat lanjutan yang berisi asas, teori, konsep dan hukum positif tentang Keuangan Negara. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami asas, teori, konsep dan hukum positif tentang Keuangan Negara dan mampu menggunakannya untuk memecahkan kasus-kasus konkrit. D. LEVEL KOMPETENSI LEVEL KOMPETENSI I
: ANGGARAN DAN KEUANGAN NEGARA a. Pengertian istilah Hukum Keuangan Negara b. Pengertian Anggaran dan Keuangan Negara c. Hubungan Anggaran dengan Teori Kebulatan dan Trias Politika d. Landasan Teori Anggaran
LEVEL KOMPETENSI II
: LANDASAN HUKUM KEUANGAN NEGARA a. Landasan Konstitusional Keuangan Negara b. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI III
: SIKLUS ANGGARAN a. Asas, Sistem, dan Sistematika Anggaran b. Fungsi dan Klasifikasi Anggaran
c. Peranan Pemerintah, DPR dan BPK dalam Siklus Anggaran d. Siklus Anggaran (APBN) LEVEL KOMPETENSI IV
: PENGAWASAN ANGGARAN NEGARA a. Pengertian Pengawasan b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) c. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) d. Hubungan BPK dengan BPKP
LEVEL KOMPETENSI V
: PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA a. Pengertian Harta Kekayaan Negara b. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan Negara c. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa d. Pengawasan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
LEVEL KOMPETENSI VI
: PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH a. Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan b. Sumber Penerimaan Daerah c. Dana Perimbangan d. Dana Bagi Hasil e. Pinjaman Daerah
LEVEL KOMPETENSI VII
: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH a. Pengelolaan Keuangan Daerah b. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Tolak ukur Pengelolaan Keuangan Daerah d. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
LEVEL KOMPETENSI VIII : PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) a. Kedudukan Hukum BUMN b. Pengelolaan Keuangan BUMN c. Hubungan BUMN dengan Keuangan Daerah d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) LEVEL KOMPETENSI IX
: HUTANG LUAR NEGERI
a. b. c. d.
Jenis Bantuan Luar Negeri Sikap Bangsa Indonesia terhadap Bantuan Luar Negeri Landasan Hukum Bantuan Luar Negeri Pengawasan terhadap Hutang Bantuan Luar Negeri
E. MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI I ANGGARAN DAN KEUANGAN NEGARA
PERTEMUAN Minggu I dan II (Pertemuan 1 dan 2)
F. SUB- SUB KOMPETENSI 1. Pengertian istilah Hukum Keuangan Negara 2. Pengertian Anggaran dan Keuangan Negara 3. Hubungan Anggaran dengan Teori Kebulatan dan Trias Politika 4. Landasan Teori Anggaran G. TUJUAN PEMBELAJARAN Mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup Hukum Keuangan Negara serta Landasan Teori Anggaran Negara H. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menyebutkan Pengertian dan ruang lingkup Hukum Keuangan Negara 2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Anggaran dan Keuangan Negara 3. Mahasiswa mampu menjelaskan Landasan Teori Anggaran Negara I. SKENARIO PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab J. EVALUASI Aktifitas Mahasiswa dalam tanya jawab diberikan penilaian harian K BAHAN PUSTAKA 1. Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1995 2. Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973 3. Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
E. MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI II LANDASAN HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERTEMUAN Minggu III (Pertemuan 3)
F. SUB- SUB KOMPETENSI 1. Landasan Konstitusional Keuangan Negara 2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara G. TUJUAN PEMBELAJARAN Mahasiswa mampu memahami landasan Hukum Keuangan Negara, baik landasan Konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lebih operasional H. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menyebutkan Landasan Konstitusional dari Keuangan Negara 2. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan tentang Landasan Hukum Keuangan Negara di tingkat Undang-Undang I. SKENARIO PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab J. EVALUASI Aktifitas Mahasiswa dalam tanya jawab diberikan penilaian harian K BAHAN PUSTAKA 1. Arifin P. Soeriaatmadja, Mekanisme Pertanggung jawaban Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta, 1986 2. Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1995 3. Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
E. MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI III SIKLUS ANGGARAN
PERTEMUAN Minggu IV dan V (Pertemuan 4 dan 5)
F. SUB- SUB KOMPETENSI 1. Asas, Sistem, dan Sistematika Anggaran 2. Fungsi dan Klasifikasi Anggaran 3. Peranan Pemerintah, DPR dan BPK dalam Siklus Anggaran 4. Siklus Anggaran (APBN) G. TUJUAN PEMBELAJARAN Mahasiswa mampu memahami Siklus Anggaran mulai dari asas, sistem, dan sistematika Anggaran sampai dengan tahapan-tahapan dalam APBN H. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menjelaskan asas, sistem, dan sistematika Anggaran 2. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan klasifikasi Anggaran 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang peranan Pemerintah, DPR dan BPK dalam Pengelolaan Anggaran. I. SKENARIO PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab J. EVALUASI Aktifitas Mahasiswa dalam tanya jawab diberikan penilaian harian K BAHAN PUSTAKA 1. Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1995 2. Nur Jaman Arsvad, Keuangan Negara, Intermedia, Jakarta, 1992 3. Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
E. MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI IV PENGAWASAN ANGGARAN NEGARA
PERTEMUAN Minggu VI (Pertemuan 6)
F. SUB- SUB KOMPETENSI 1. Pengertian Pengawasan 2. Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 3. Hubungan BPK dengan BPKP G. TUJUAN PEMBELAJARAN Mahasiswa mampu memahami Pengawasan Keuangan Negara dan Lembaga-lembaga Pengawas baik Internal maupun Eksternal H. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang asas dan Teori Pengawasan 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Pengawas baik Internal maupun Eksternal 3. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan kelembagaan antara BPK dengan BPKP I. SKENARIO PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi Kelompok J. EVALUASI Aktifitas Mahasiswa dalam tanya jawab dan dalam diskusi kelompok K BAHAN PUSTAKA 1. Arifin P. Soeriaatmadja, Mekanisme Pertanggung jawaban Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta, 1986 2. Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1995 3. Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
E. MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI V PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA
PERTEMUAN Minggu VII (Pertemuan 7)
F. SUB- SUB KOMPETENSI 1. Pengertian Harta Kekayaan Negara 2. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan Negara 3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4. Pengawasan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa G. TUJUAN PEMBELAJARAN Mahasiswa mampu memahami Pengelolaan Harta Kekayaan Negara dari Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan Negara sampai dengan masalah pengawasannya. H. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Harta Kekayaan Negara 2. Mahasiswa mampu menjelaskan proses Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan Negara 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa I. SKENARIO PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi Kelompok J. EVALUASI Aktifitas Mahasiswa dalam tanya jawab dan dalam diskusi kelompok K BAHAN PUSTAKA 1. Abu Daud Busroh, Pemeriksaan Keuangan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1988 2. Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1995 3. Gunawan Wijaya, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
E. MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI VI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEM.DAERAH
PERTEMUAN Minggu VIII dan IX (Pertemuan 8 dan 9)
F. SUB- SUB KOMPETENSI 1. Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan 2. Sumber Penerimaan Daerah 3. Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah G. TUJUAN PEMBELAJARAN Mahasiswa mampu memahami Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sumber Penerimaan Daerah serta Pinjaman Daerah H. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber Penerimaan Daerah 3. Mahasiswa mampu menjelaskan Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah I. SKENARIO PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi Kelompok J. EVALUASI Aktifitas Mahasiswa dalam tanya jawab dan dalam diskusi kelompok K BAHAN PUSTAKA 1. John P. Due, Keuangan Negara, UI Pers, Jakarta, 1985 2. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 3. Nurjaman Arsyad, Keuangan Negara Indonesia, Jakarta, 1992
4. Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
E. MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI VII PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERTEMUAN Minggu X (Pertemuan 10)
F. SUB- SUB KOMPETENSI Pengelolaan Keuangan Daerah Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah Tolak ukur Pengelolaan Keuangan Daerah
1. 2. 3. 4.
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
G. TUJUAN PEMBELAJARAN Mahasiswa mampu memahami Pengelolaan Keuangan Daerah, Tujuan dan Tolak ukur Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya memahami tentang APBD. H. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Mahasiswa mampu menjelaskan Tolak ukur Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengelolaan APBD I. SKENARIO PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi Kelompok J. EVALUASI Aktifitas Mahasiswa dalam tanya jawab dan diskusi kelompok K BAHAN PUSTAKA 1. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 2. Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
E. MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI VIII PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA(BUMN)
PERTEMUAN Minggu XI dan XII (Pertemuan 11 dan 12)
F. SUB- SUB KOMPETENSI 1. Kedudukan Hukum BUMN 2. Pengelolaan Keuangan BUMN 3. Hubungan BUMN dengan Keuangan Negara 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) G. TUJUAN PEMBELAJARAN Mahasiswa mampu memahami Pengelolaan BUMN, hubungannya dengan Keuangan Negara, serta Pengelolaan Keuangan BUMD H. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menyebutkan Landasan Hukum BUMN 2. Mahasiswa mampu menyebutkan Pengelolaan Keuangan BUMN 3. Mahasiswa mampu menyebutkan Pengelolaan Keuangan BUMD I. SKENARIO PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi Kelompok J. EVALUASI Aktifitas Mahasiswa dalam tanya jawab dan diskusi kelompok K BAHAN PUSTAKA 1. Ibrahim, BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 2. Nurjaman Arsyad, Keuangan Negara Indonesia, Jakarta, 1992 3. Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,
Yogyakarta, 1987
E. MATA KULIAH Hukum Keuangan Negara
LEVEL KOMPETENSI IX HUTANG LUAR NEGERI
PERTEMUAN Minggu XIV (Pertemuan 14)
F. SUB- SUB KOMPETENSI 1. Jenis Bantuan Luar Negeri 2. Sikap Bangsa Indonesia terhadap Bantuan Luar Negeri 3. Landasan Hukum Bantuan Luar Negeri 4. Pengawasan terhadap Hutang Luar Negeri G. TUJUAN PEMBELAJARAN Mahasiswa mampu memahami Bantuan/Hutang Luar Negeri, Landasan Hukum dan Pengelolaannya, serta bagaimana Pengawasan terhadap Hutang Luar Negeri H. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa mampu menyebutkan Landasan Hukum Hutang Luar Negeri 2. Mahasiswa mampu menjelaskan cirri-ciri dan jenis Hutang Luar Negeri 3. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem Pengelolaan Hutang Luar Negeri I. SKENARIO PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi Kelompok J. EVALUASI Aktifitas Mahasiswa dalam tanya jawab dan diskusi kelompok K BAHAN PUSTAKA 1. John F. Due, Keuangan Negara, UI Pers, Jakarta, 1985 2. Nur Jaman Arsyad, Keuangan Negara Indonesia, Jakarta, 1992 3. Supriyatno, Hutang Luar Negeri Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1991
