A. Nama Mata Kuliah
Nama
: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Kode SKS
: SPE 445
Status Mata Kuliah
: Mata Kuliah Wajib Jurusan
Jumlah SKS
: 3 SKS
Semester
: Genap
B. Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada
mahasiswa
tentang
kebijakan
pembangunan
beserta
dengan
persoalan
kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di Indonesia. Hal yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi : pengertian tentang kebijakan pembangunan, manfaat studi kebijakan dalam pembangunan, masalah publik, model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik, seleksi alternatif kebijakan, proses kebijakan (formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan) , advokasi kebijakan, mewirausahakan birokrasi, good governance (tata pemerintahan yang baik) dan reformasi birokrasi publik di Indonesia. C. Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis fenomena kebijakan publik pada umumnya dan juga pemahaman terhadap
kebijakan
pembangunan
di
Indonesia.
Melalui
pemahaman
tersebut
diharapkan mahasiswa mempunyai analisis kritis terhadap persoalan-persoalan kebijakan pembangunan di Indonesia.
D. Materi Pembelajaran : Mata kuliah Demografi terdiri dari 8 pokok bahasan sebagai berikut : 1. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan pembangunan 2. Manfaat Studi Kebijakan Pembangunan 3. Masalah Publik 4. Model dan Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan Publik 5. Seleksi Alternatif Kebijakan 6. Proses Kebijakan Publik 7. Advokasi Kebijakan Publik 8. Mewirausahakan Birokrasi 9. Good Governance 10. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia Universitas Gadjah Mada
1
E. Outcome/ Kompetensi:
Pokok bahasan I : Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu : a. Menerangkan tentang pengertian kebijakan pembangunan dalam kerangka kebijakan publik b. Menjelaskan tentang sejarah kemunculan studi kebijakan publik c. Menjelaskan tentang orientasi studi kebijakan publik.
Pokok bahasan II : Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu : a. Menerangkan tentang manfaat studi kebijakan bagi proses pembangunan daerah. b. Menjelaskan mengenai tipe-tipe studi kebijakan publik.
Pokok bahasan III : Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu : a. Menerangkan tentang definisi dan pengertian masalah kebijakan. b. Menjelaskan tentang kriteria-kriteria masalah publik. c. Menjelaskan tentang ciri-ciri kebijakan. d. Menjelaskan mengenai definisi dan pengertian isu kebijakan.
Pokok bahasan IV : Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu : a. Memahami model-model dalam analisis kebijakan publik. b. Menerangkan beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan publik. c. Menerapkan model-model dan pendekatan tersebut dalam memahami fenomena kebijakan pembangunan di Indonesia.
Pokok bahasan V : Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu : a. Menerangkan tentang seleksi alternatif kebijakan. b. Menerangkan tentang peramalan dan pendekatan-pendekatan peramalan dalam kebijakan publik. c. Memahami kelebihan dan kelemahan dari pendekatan-perndekatan peramalan
Universitas Gadjah Mada
2
d. Menggunakan teori-teori tentang seleksi alternatif kebijakan dan pendekatan peramalan dalam memahami kebijakan pembangunan di Indonesia.
Pokok bahasan VI : Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu : a. Menerangkan tentang proses kebijakan publik di Indonesia. b. Memahami dan menerangkan tentang formulasi kebijakan, model-model dan pendekatan dalam formulasi kebijakan. c. Menerangkan tentang implementasi kebijakan. d. Menerangkan tentang evaluasi kebijakan. e. Menggunakan teori-teori mengenai proses kebijakan tersebut di dalam memahami kebijakan pembangunan di Indonesia.
Pokok bahasan VII : Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu : a. Menerangkan konsep tentang advokasi kebijakan. b. Menerangkan tentang kerangka kerja dasar advokasi. c. Menerangkan tentang langkah-langkah advokasi kebijakan. d. Menerangkan langkah-langkah advokasi kebijakan tersebut di dalam memahami isu-isu kebijakan publik di Indonesia.
Pokok bahasan VIII : Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu : a. Menerangkan tentang konsep mewirausahakan birokrasi. b. Menerangkan tentang prinsip-prinsip dalam mewirausahakan birokrasi. c. Menerangkan tentang prinsip-prinsip untuk mewujudkan organisasi yang berhasil.
Pokok bahasan IX : Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu : a. Menerangkan tentang konsep good governance. b. Menerangkan tentang prinsip-prinsip good governance. c. Menerangkan tentang peluang penerapan prinsip good governance tersebut dalam tata pemerintahan di Indonesia.
Pokok bahasan X : Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu : a. Menerangkan tentang budaya birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Universitas Gadjah Mada
3
b. Menerangkan tentang rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan di dalam mengatasi kelemahan birokrasi pelayanan publik di Indonesia. F. Rencana Pembelajaran Minggunan Minggu I
Kuliah
Jam
Pengertian kebijakan pembangunan dalam
kerangka
2
kebijakan publik. Latar Belakang studi kebijakan publik Orientasi studi kebijakan publik
II
Tipe-tipe studi kebijakan publik
2
Manfaat studi kebijakan publik bagi pembangunan
III
Konsep masalah kebijakan
2
Beberapa macam masalah publik Ciri-ciri masalah kebijakan Isu kebijakan
IV
Model-model dalam analisis kebijakan publik
2
Pendekatan dalam analisis kebijakan publik
V
Pengertian alternatif kebijakan
2
Peramalan (Forescating) Pendekatan-pendekatan dalam peramalan
VI-VIII
Formulasi kebijakan
6
Implementasi kebijakan Evaluasi kebijakan
IX
Definisi dan pengertian advokasi kebijakan
2
Kerangka kerja dasar advokasi Langkah-langkah advokasi kebijakan
X
Konsep mewirausahakan birokrasi
2
Prinsip-Prinsip dalam mewirausahakan birokrasi Mal administrasi Prinsip-Prinsip Untuk Mewujudkan Organisasi yang
berhasil XI-XII
Perbedaan antara Governance dengan
Government dan Universitas Gadjah Mada
4
4
sejarah perkembangannya. Konsep tentang Good Governance Prinsip-Prinsip Good Governance Budaya Birokrasi Publik Di Indonesia
XIII
2
Reformasi Birokarasi Publik Di Indonesia
XIV
Diskusi kelas
2
G. Evaluasi : Evaluasi dilakukan dengan dengan menggabungkan beberapa kegiatan partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas, tugas (paper kelompok), ujian pertengahan dan ujian akhir semester.
H.
Bahan Bacaan :
Bryant, Coralie dan White, Louse G., 1987, Manajemen Pembangunan : Untuk Negara Berkembang, Jakarta, LP3ES.
Culla, Adi Suryadi (1999), Masyarakat Madani : Pemikiran Teori dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Dwiyanto,
Agus,
1995,
Manfaat
Pengembangan
Studi
Kebijakan
Publik
Untuk
Pembangunan Daerah, dalam Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan III, Yogyakarta, 11-22 Juli 1995, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dwiyanto, Agus, 1995, Evaluasi Program dan Kebijaksanaan Pemerintah, Makalah pada Pelatihan Analisis Kebijaksanaan Sosial Angkatan III, Yogyakarta, 11-22 Juli 1995, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dwiyanto, Agus, dkk., 2002, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Henry, Nicolas, 1986, Publik Administration and Publik Affairs, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
Koentjaraningrat, 1997, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta, Gramedia.
Universitas Gadjah Mada
5
Langbein, Laura I., 1980, Discovering Wether Programs Work : A Guide to Statistical Methods for Program Evaluation, Scott, Forestman and Company-GlenviewIllinois. Linz, Juan J. dan Stepan, Alfred, (1996), Problems of Democratic Transition and Consolidation : Southern Europe, South America and Post Communist Europe, Baltimore London : The Johns Hopkins University Press.
Mas'oed Mochtar, 1994, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Nasikun, 1987, Kerangka Konseptual Pembangunan Sistem Monitoring Evaluasi, Makalah Seminar PAU Studi Sosial UGM, Yogyakarta.
Ndraha, Taliziduhu Ndraha, Prospek Pembangunan Desa Pada Milenium Ketiga, dalam Pembangunan Masyarakat Desa, 1997, Orientasi Pendalaman Bidang Tugas DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
Osborne dan Ted Gabler, (Penerjemah : Abdul Rosyid), 1996, Mewirausahakan Birokrasi, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
Putra, Fadillah, 2003, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelaj ar.
Universitas Gadjah Mada
6
