SILABI A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS
: HUKUM PIDANA PERS : WAJIB KONSENTRASI : :2
B. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Pidana Pers merupakan mata kuliah yang perlu memberikan penjelasan mengenai tindak pidana yang terkait dengan percetakan dan redaksional pers. Pembahasan hukum pidana pers meliputi : Pengertian dan Sejarah Pers di Indonesia, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Bentuk dan macam produk Pers, Organisasi Perusahaan dan Redaksional Pers, Tindak Pidana Pers dalam KUHP, TP Pers di Luar KUHP, Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian sengketa Pers. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami untuk menganalisis tindak pidana yang terkait dengan pers dan penyelesaian dalam sengketa Pers di Indonesia. D. LEVEL KOMPETENSI 1. LEVEL KOMPETENSI I : Kontrak Belajar dan Pendahuluan (1x) a. Kontrak Belajar dan penilaian b. Penjelasan Silabi dan SAP c. Urgensi Hukum Pidana Pers (Keterkaitan HPP dengan TP Pers) 2. LEVEL KOMPETENSI II : Pengertian dan Sejarah Pengaturan Pers di Indonesia (2X) a. Istilah dan Pengertian Pers b. Perkembangan pengaturan hukum pidana terkait pers di Indonesia c. Fungsi Pers dalam era Transformasi Sosial
3. LEVEL KOMPETENSI III: Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik(2X) a. Perkembangan Teori-teori Kebebasan Pers b. Kode etik Jurnalistik c. Trial by the Press d. UU Pokok Pers e. Dewan Pers
4. LEVEL KOMPETENSI IV: Organisasi Perusahaan dan Redaksional Pers (2x) a. Organisasi Perusahaan Pers dan Kebebasan Jurnalistik b. Produk dan Isi Pers 1) Features 2) Reportase 3) Investigative Reporting 4) Interpretive News c. Jurnalistik Warga (Citizen Journalism) di era Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. LEVEL KOMPETENSI V: Tindak Pidana Pers dalam KUHP (3x) a. TP Penerbitan Pers b. TP Pembocoran Rahasia Negara c. TP Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara d. TP Penghinaan Terhadap Agama e. TP Penawaran Tindak Pidana f. TP Penghasutan g. TP Penghinaan terhadap nama baik dan kehormatan: seseorang, golongan, kepala negara atau Raja negara Sahabat, Perwakilan Negara Asing h. TP Pelanggaran ketertiban Umum i. TP terhadap Kesusilaan 6. LEVEL KOMPETENSI VI: Tindak Pidana Pers di Luar KUHP(1X) a. TP Pornografi dalam UU No 44 tahun 2008 b. TP Pers dalam UU ITE No 11 tahun 2008 c. TP dalam UU Penyiaran
7. LEVEL KOMPTENSI VII : Sistem Pertanggung Jawaban Pidana dalam TP Pers (2x) a. Sistem Pertanggungjawaban dalam KUHP b. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi c. Sistem Pertanggungjawaban dalam UU Pokok Pers 8. LEVEL KOMPETENSI VIII: Penegakan Hukum dalam Sengketa Pers (1X) a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR) b. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS
: HUKUM PIDANA PERS : WAJIB KONSENTRASI : :2
B. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Pidana Pers merupakan mata kuliah yang perlu memberikan penjelasan mengenai tindak pidana yang terkait dengan percetakan dan redaksional pers. Pembahasan hukum pidana pers meliputi : Pengertian dan Sejarah Pers di Indonesia, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Bentuk dan macam produk Pers, Organisasi Perusahaan dan Redaksional Pers, Tindak Pidana Pers dalam KUHP, TP Pers di Luar KUHP, Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian sengketa Pers.
C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami untuk menganalisis tindak pidana yang terkait dengan pers dan penyelesaian dalam sengketa Pers di Indonesia. D. LEVEL KOMPETENSI 1. LEVEL KOMPETENSI I : Kontrak Belajar dan Pendahuluan (1x) a. Kontrak Belajar dan penilaian b. Penjelasan Silabi dan SAP c. Urgensi Hukum Pidana Pers 2. LEVEL KOMPETENSI II : Pengertian dan Sejarah Pengaturan Pers di Indonesia (2X) a. Istilah dan Pengertian Pers b. Perkembangan pengaturan hukum pidana terkait pers di Indonesia c. Sumber-sumber hukum terkait Pers di Indonesia
3. LEVEL KOMPETENSI III: Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik(2X) a. Perkembangan Teori-teori Kebebasan Pers b. Kode etik Jurnalistik c. Trial by the Press d. UU Pokok Pers 4. LEVEL KOMPETENSI IV: Organisasi Perusahaan dan Redaksional Pers (2x) a. Organisasi Perusahaan Pers dan Kebebasan Jurnalistik b. Produk dan Isi Pers 1. Features 2. Reportase 3. Investigative Reporting 4. Interpretive News c. Jurnalistik Warganegara (Citizen Journalism) di era Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. LEVEL KOMPETENSI IV: Tindak Pidana Pers dalam KUHP (3x) a. TP Percetakan Pers b. TP Pembocoran Rahasia Negara c. TP Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara d. TP Penghinaan Terhadap Agama e. TP Penawaran Tindak Pidana f. TP Penghasutan g. TP Penghinaan terhadap nama baik dan kehormatan: seseorang, golongan, kepala negara atau Raja negara Sahabat, Perwakilan Negara Asing h. TP Pelanggaran ketertiban Umum i. TP terhadap Kesusilaan 6. LEVEL KOMPETENSI V: Tindak Pidana Pers di Luar KUHP(1X) a. TP Pornografi dalam UU No 44 tahun 2011 b. TP Pers dalam UU ITE 7. LEVEL KOMPTENSI VII : Sistem Pertanggung Jawaban Pidana dalam TP Pers (2x) a. Sistem Pertanggungjawaban dalam KUHP b. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi
c. Sistem Pertanggungjawaban dalam UU Pokok Pers
8. LEVEL KOMPETENSI VI: Penyelesaian Sengketa Pers (1X) a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR) b. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)
E. 1.
Mata Kuliah: HUKUM PIDANA PERS
LEVEL KOMPETENSI I PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR
Waktu: Minggu I / Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Kontrak Belajar dan penilaian b. Penjelasan Silabi dan SAP c. Urgensi Hukum Pidana Pers TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan b. Ruang lingkup perkuliahan INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya mempelajari hukum pidana terkait dengan pers di Indonesia b. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran dalam mata kuliah pidana pers METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penugasan pengumpulan kuliah Hukum Pidana Pers
bahan/materi sebagai referensi
EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA: Adami Chazawi, 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah. 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Oemar Seno Adji,1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta ----------------------,1980, Peradilan Bebas negara Hukum, Erlangga, Jakarta ----------------------,1977, Mass Media dan Hukum, Bina Cipta, Jakarta Rudi Satrio, Tindak Pidana Pers dalam RKUHP, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Satjipto Rahardjo,Delik Pers dan Dunia Jurnalis, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 KUHP UU No 40 tahun 1999 tentang Pers UU No 11 tahun 2008 tentang ITE UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi
E. 2.
Mata Kuliah: Hukum Pidana Pers
LEVEL KOMPETENSI II Pengertian dan Sejarah Pengaturan Pers di Indonesia
Waktu: Minggu II/ Pertemuan ke-2
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Istilah dan Pengertian Pers b. Perkembangan pengaturan hukum pidana terkait pers di Indonesia c. Sumber-sumber hukum terkait Pers di Indonesia
TUJUAN PEMBELAJARAN : a.Mahasiswa memahami Asal kata dan definisi Pers b. Mahasiswa memahami Sejarah pengaturan Pers dalam Perundang-undangan khususnya terkait dengan hukum pidana pers c. Mahasiswa memahami Sumber-sumber hukum yang terkait dengan Pers dan Hukum Pidana Pers
INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan Istilah dan terminologi terkait dengan Pers b. Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah singkat Tindak pidana terkait Pers dalam peraturan Perundang-undangan c. Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber hukum terkait Pers dan Hukum Pidana Pers METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi. EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).
BAHAN PUSTAKA: Adami Chazawi, 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah. 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Oemar Seno Adji,1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta ----------------------,1980, Peradilan Bebas negara Hukum, Erlangga, Jakarta ----------------------,1977, Mass Media dan Hukum, Bina Cipta, Jakarta Rudi Satrio, Tindak Pidana Pers dalam RKUHP, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Satjipto Rahardjo,Delik Pers dan Dunia Jurnalis, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Wina Armada,1989. Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta KUHP UU No 40 tahun 1999 tentang Pers UU No 11 tahun 2008 tentang ITE UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi
E. 3.
Mata Kuliah: Hukum Pidana Pers
LEVEL KOMPETENSI III Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik (3X)
Waktu: Minggu III, IV dan V/ Pertemuan ke3 hingga ke 5
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Perkembangan Teori-teori Kebebasan Pers b. Kode etik Jurnalistik c. Trial by the Press d. UU Pokok Pers
TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami Perkembangan teori-teori kebebasan Pers b. Mahasiswa mampu memahami kode etik Jurnalistik c. Mahasiswa mampu memahami konsep “Trial by the Press” d. Mahasiswa mampu memahami konsep Pers dalam UU No 40 tahun 1999 . INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan teori dan penerpan teori kebebasan pers diberbagai negara b. Mahasiswa dapat menjelaskan kode etik pers sebagai wujud tanggung jawab sosial Pers Indonesia c. Mahasiswa mampu menjelaskan wujud trial by the press d. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan Pers dalam UU No 40 tahun 1999
METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Analisi kasus c. Diskusi. EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).
BAHAN PUSTAKA: Adami Chazawi, 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah. 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Oemar Seno Adji,1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta ----------------------,1980, Peradilan Bebas negara Hukum, Erlangga, Jakarta ----------------------,1977, Mass Media dan Hukum, Bina Cipta, Jakarta Rudi Satrio, Tindak Pidana Pers dalam RKUHP, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Satjipto Rahardjo,Delik Pers dan Dunia Jurnalis, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Wina Armada,1989. Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta KUHP UU No 40 tahun 1999 tentang Pers UU No 11 tahun 2008 tentang ITE UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi
E. 4
Mata Kuliah: Hukum Pidana Pers
LEVEL KOMPETENSI IV Organisasi Perusahaan dan Redaksional Pers (3X)
Waktu: Minggu VI, VII dan VIII Pertemuan ke- 6, 7, 8
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Organisasi Perusahaan Pers b. Code of Expression/Code of Publication dan Code of Enterprise c. Produk dan Isi Pers 1. Features 2. Reportase 3. Investigative Reporting 4. Interpretive News d. Jurnalistik Warganegara (Citizen Journalism) di era Teknologi Informasi dan Komunikasi
TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami organisasi perusahaan Pers b. Mahasiswa dapat memahami prinsip Kebebasan dalam Code of Expression/Code of Publication dan Code of Enterprise c. Mahasiswa dapat memahami Produk dan Isi Pers d. Mahasiswa dapat memahami konsep Jurnalistik Warganegara INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan organisasi perusahaan Pers b. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip Kebebasan dalam Code of Expression/Code of Publication dan Code of Enterprise c. Mahasiswa dapat menjelaskan Produk dan Isi Pers d. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Jurnalistik Warganegara
METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi
EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2). BAHAN PUSTAKA: Adami Chazawi, 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah. 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Oemar Seno Adji,1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta ----------------------,1980, Peradilan Bebas negara Hukum, Erlangga, Jakarta ----------------------,1977, Mass Media dan Hukum, Bina Cipta, Jakarta Rudi Satrio, Tindak Pidana Pers dalam RKUHP, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Satjipto Rahardjo,Delik Pers dan Dunia Jurnalis, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Wina Armada,1989. Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta KUHP UU No 40 tahun 1999 tentang Pers UU No 11 tahun 2008 tentang ITE UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi
E. 5
Mata Kuliah: Hukum Pidana Pers
LEVEL KOMPETENSI V Tindak Pidana Pers dalam KUHP (1X)
Waktu: Minggu IX/ Pertemuan ke-9
SUB-SUB KOMPETENSI : a. TP Percetakan Pers b. TP Pembocoran Rahasia Negara c. TP Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara d. TP Penghinaan Terhadap Agama e. TP Penawaran Tindak Pidana f. TP Penghasutan g. TP Penghinaan terhadap nama baik dan kehormatan: seseorang, golongan, kepala negara atau Raja negara Sahabat, Perwakilan Negara Asing h. TP Pelanggaran ketertiban Umum i. TP terhadap Kesusilaan
TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami TP Percetakan Pers b. Mahasiswa dapat memahami TP Pembocoran Rahasia Negara c. Mahasiswa dapat memahami TP Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara d. Mahasiswa dapat memahami TP Penghinaan Terhadap Agama e. Mahasiswa dapat memahami TP Penawaran Tindak Pidana f. Mahasiswa dapat memahami TP Penghasutan g. Mahasiswa dapat memahami TP Penghinaan terhadap nama baik dan kehormatan: seseorang, golongan, kepala negara atau Raja negara Sahabat, Perwakilan Negara Asing h. Mahasiswa dapat memahami TP Pelanggaran ketertiban Umum i. Mahasiswa dapat memahami TP terhadap Kesusilaan
INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan TP Percetakan Pers b. Mahasiswa dapat menjelaskan TP Pembocoran Rahasia Negara c. Mahasiswa dapat menjelaskan TP Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara d. Mahasiswa dapat menjelaskan TP Penghinaan Terhadap Agama e. Mahasiswa dapat menjelaskan TP Penawaran Tindak Pidana f. Mahasiswa dapat menjelaskan TP Penghasutan g. Mahasiswa dapat menjelaskan TP Penghinaan terhadap nama baik dan kehormatan: seseorang, golongan, kepala negara atau Raja negara Sahabat, Perwakilan Negara Asing h. Mahasiswa dapat menjelaskan TP Pelanggaran ketertiban Umum i. Mahasiswa dapat menjelaskan TP terhadap Kesusilaan
METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).
BAHAN PUSTAKA: Adami Chazawi, 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah. 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Oemar Seno Adji,1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta ----------------------,1980, Peradilan Bebas negara Hukum, Erlangga, Jakarta ----------------------,1977, Mass Media dan Hukum, Bina Cipta, Jakarta Rudi Satrio, Tindak Pidana Pers dalam RKUHP, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Satjipto Rahardjo,Delik Pers dan Dunia Jurnalis, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Wina Armada,1989. Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta KUHP UU No 40 tahun 1999 tentang Pers UU No 11 tahun 2008 tentang ITE UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi
E. 6.
Mata Kuliah: Hukum Pidana Pers
LEVEL KOMPETENSI VI Tindak Pidana Pers di Luar KUHP(1X)
Waktu: Minggu X/ Pertemuan ke-10
SUB-SUB KOMPETENSI : a. TP Pornografi dalam UU No 44 tahun 2011 b. TP Pers dalam UU ITE
TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa dapat memahami tindak pidana terkait redaksional pers yang terdapat diluar KUHP INDIKATOR HASIL BELAJAR: Mahasiswa dapat menjelaskan tindak pidana terkait redaksional pers yang terdapat diluar KUHP METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah b. Diskusi EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).
BAHAN PUSTAKA: Adami Chazawi, 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah. 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Oemar Seno Adji,1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta ----------------------,1980, Peradilan Bebas negara Hukum, Erlangga, Jakarta ----------------------,1977, Mass Media dan Hukum, Bina Cipta, Jakarta Rudi Satrio, Tindak Pidana Pers dalam RKUHP, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Satjipto Rahardjo,Delik Pers dan Dunia Jurnalis, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 KUHP UU No 40 tahun 1999 tentang Pers UU No 11 tahun 2008 tentang ITE UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi
E. 7.
Mata Kuliah: Hukum Pidana Pers
LEVEL KOMPETENSI VII Sistem Pertanggung Jawaban Pidana dalam TP Pers (2x)
Waktu: Minggu XI dan XII / Pertemuan ke-11 dan ke-12
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Sistem Pertanggungjawaban dalam KUHP b. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi c. Sistem Pertanggungjawaban dalam UU Pokok Pers
TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami Sistem Pertanggungjawaban dalam KUHP b. Mahasiswa dapat memahami Sistem Pertanggungjawaban Korporasi c. Mahasiswa dapat memahami Sistem Pertanggungjawaban dalam UU Pokok Pers
INDIKATOR HASIL BELAJAR a. Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Pertanggungjawaban dalam KUHP b. Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi c. Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Pertanggungjawaban dalam UU Pokok Pers
METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi. EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).
BAHAN PUSTAKA: Adami Chazawi, 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah. 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Oemar Seno Adji,1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta ----------------------,1980, Peradilan Bebas negara Hukum, Erlangga, Jakarta ----------------------,1977, Mass Media dan Hukum, Bina Cipta, Jakarta Rudi Satrio, Tindak Pidana Pers dalam RKUHP, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 Satjipto Rahardjo,Delik Pers dan Dunia Jurnalis, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengurai Delik Pers dalam RUU KUHP” yang diselenggarakan oleh AJI –Aliansi Nasional Reformasi KUHP tanggal 12 September 2006 KUHP UU No 40 tahun 1999 tentang Pers UU No 11 tahun 2008 tentang ITE UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi
SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN
Nama Mata Kuliah Bobot sks Tim Penyusun
: Hukum Pidana Pers : 2 : 1. Faizin Sulistio,SH,LLM 2. Dr. Prija Djatmika,SH.MS 3. Dr. Lucky Endrawati,SH,MH 4. Paham Triyoso,SH.,MH. 5. Fachrizal Affandi,S. Psi.,SH.,MH.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2012
Lembar Pengesahan
1. 2. 3.
: : :
Hukum Pidana Pers 2 Faizin Sulistio
4.
Nama Mata Kuliah Bobot sks Koordinator Penyusun Anggota Penyusun
:
5. 6.
Tanggal Gelar Silabi Bagian
: :
1. Dr. Prija Djatmika,SH,MS 2. Dr. Lucky Endrawati,SH,MH 3. Paham Triyoso,SH.,MH. 4. Fachrizal Affandi,S. Psi.,SH.,MH 1 Nopember 2012 Hukum Pidana
Malang, 19 Nopember 2012 Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Pidana
Koordinator Penyusun
Eny Harjati,SH.,MH. NIP. 19590406 198601 2 001
Faizin Sulistio,SH.,LLM NIP. 19780914 200501 1003
Menyetujui, Pembantu Dekan I
Dr. Muchamad Ali Safa’at,SH.,MH. NIP. 19760615 199903 1 003
