SILABI
A.
B.
IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH
: HUKUM PIDANA
STATUS MATA KULIAH
: WAJIB NASIONAL
KODE MATA KULIAH
: 10
JUMLAH SKS
: 4
PRASYARAT
: PIH, PHI
SEMESTER SAJIAN
: II
DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang memberikan uraian mengenai pemahaman awal hukum pidana yang menguraikan Pengertian,tujuan,fungsi, jenis-jenis dan kaitannya dengan bidang hukum lain, sejarah dan hubungan antara KUHP dengan ketentuan luar KUHP serta eksistensi Hukum pidana Adat,kemudian dilanjutkan dengan uraian asas-asas,teori,dan konsep hokum pidana, uraian berikutnya adalah mengenai dua hal pokok dalam hokum pidana yaitu perbuatan pidana dan kesalahan dan dilanjutkan dengan pidana dan pemidanaan serta uraian mengenai ketentuan umum dalam KUHP yang terkait dengan Percobaan (poging),penyertaan (Deelneming), Gabungan (concursus),kambuhan (Residive) kemudian diakhiri dengan selayang pandang pembaharuan hokum pidana Indonesia.
C.
KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa dapat memahami asas, teori dan konsep-konsep dalam Hukum Pidana dan mampu menggunakannya untuk memecahkan kasus-kasus konkrit
D. LEVEL KOMPETENSI I
KONTRAK BELAJAR DAN PENDAHULUAN a. b. c. d. e.
Pengertian Hukum Pidana; Jenis-jenis hukum pidana Kaitan hukum pidana dengan bidang hukum lain Sejarah KUHP Hubungan KUHP dengan ketentuan Hukum Pidana di luar KUHP
II
f. Eksistensi hukum pidana adat BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU DAN TEMPAT a. b. c. d. e. f. g. h.
III
Asas asas Asas Asas Asas Asas Asas Asas
legalitas, Retroaktif; Teritorialiteit; Personaliteit Nasionaliteit; Universaliteit Tiada pidana tanpa kesalahan Ne bis In Idem
PERBUATAN PIDANA a. b. c. d. e. f. g.
Subjek perbuatan Pidana Perumusan perbuatan Pidana Jenis-jenis perbuatan Pidana Unsur-unsur perbuatan Pidana Sifat Melawan Hukum Teori kausalitas Alasan Pembenar
IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
V
a. Asas tiada Pidana tanpa kesalahan b. Kemampuan bertanggung jawab c. Bentuk kesalahan d. Alasan pemaaf PIDANA DAN PEMIDANAAN a. b. c. d.
VI
VII
Pengertian Pidana Jenis-Jenis Pidana Tujuan Pemidanaan Penghapusan Kewenangan menuntut dan penghapusan pelaksanaan pidana.
PERCOBAAN (POGING) a. Syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana b. Jenis-jenis percobaan c. Pemidanaan terhadap percobaan PENYERTAAN (DEELNEMING) a. Asas-asas dalam penyertaan b. Bentuk-bentuk penyertaan c. Pemidanaan dalam penyertaan
VIII
GABUNGAN (CONCURSUS) a. Jenis-jenis gabungan b. Pemidanaan terhadap gabungan
IX
KAMBUHAN (RESIDIVE) a. Jenis-jenis kambuhan b. Pemidanaan terhadap kambuhan
X
SELAYANG PANDANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA a. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana b. Paradigma pembaharuan hokum pidana Indonesia
SATUAN ACARA PERKULIAHAN A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : Hukum Pidana STATUS MATA KULIAH : WAJIB NASIONAL KODE MATA KULIAH : JUMLAH sks :4 PRASYARAT : PHI,PIH SEMESTER SAJIAN : II B. DESKRIPSI MATA KULIAH: Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang memberikan uraian mengenai pemahaman awal hukum pidana yang menguraikan Pengertian,tujuan,fungsi, jenis-jenis dan kaitannya dengan bidang hukum lain, sejarah dan hubungan antara KUHP dengan ketentuan luar KUHP serta eksistensi Hukum pidana Adat,kemudian dilanjutkan dengan uraian asasasas,teori,dan konsep hokum pidana, uraian berikutnya adalah mengenai dua hal pokok dalam hokum pidana yaitu perbuatan pidana dan kesalahan dan dilanjutkan dengan pidana dan pemidanaan serta uraian mengenai ketentuan umum dalam KUHP yang terkait dengan Percobaan (poging),penyertaan (Deelneming), Gabungan (concursus),kambuhan (Residive) kemudian diakhiri dengan selayang pandang pembaharuan hokum pidana Indonesia. C. KOMPETENSI MATA KULIAH : Mahasiswa dapat memahami aspek umum dari hokum pidana,memahami asas, teori dan konsep-konsep dalam hukum pidana serta mampu menggunakannya untuk memecahkan kasus-kasus konkrit. D. SATUAN ACARA PERKULIAHAN
1. LEVEL KOMPETENSI I : KONTRAK BELAJAR DAN PENDAHULUAN a. Pengertian Hukum Pidana; b. Jenis-jenis hukum pidana; c. Kaitan hukum pidana dengan bidang hukum lain d. Sejarah KUHP e. Hubungan KUHP dengan ketentuan Hukum Pidana di luar KUHP f. Eksistensi hukum pidana adat 2. LEVEL KOMPETENSI II : BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU DAN TEMPAT a. Asas legalitas, b. asas Retroaktif; c. Asas Teritorialiteit; d. Asas Personaliteit
e. Asas Nasionaliteit; f. Asas Universaliteit g. Asas Tiada pidana tanpa kesalahan h. Asas Ne bis In Idem 3.
LEVEL KOMPETENSI III : PERBUATAN PIDANA
a. Subjek perbuatan Pidana b. Perumusan perbuatan Pidana
4.
c. Jenis-jenis perbuatan Pidana d. Unsur-unsur perbuatan Pidana e. Sifat Melawan Hukum f. Teori kausalitas g. Alasan Pembenar LEVEL KOMPETENSI IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
a. Asas tiada Pidana tanpa kesalahan b. Kemampuan bertanggung jawab
5
c. Bentuk kesalahan d. Alasan pemaaf LEVEL KOMPETENSI V : PIDANA DAN PEMIDANAAN
a. b. c. d. 6.
Pengertian Pidana, Jenis-jenis Pidana; Tujuan pemidanaan; Penghapusan kewenangan menuntut dan penghapusan pelaksanaan pidana
LEVEL KOMPETENSI VI : PERCOBAAN
a. Syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana
7.
c. Pemidanaan terhadap percobaan LEVEL KOMPETENSI VII : PENYERTAAN (DEELNEMING)
a. Asas-asas dalam penyertaan b. Bentuk-bentuk penyertaan c. Pemidanaan dalam penyertaan 8.
LEVEL KOMPETENSI VIII : GABUNGAN (CONCURSUS)
a. Jenis-jenis gabungan b. Pemidanaan terhadap gabungan 9.
LEVEL KOMPETENSI IX : KAMBUHAN (RESIDIVE)
a. Jenis-jenis kambuhan b. Pemidanaan terhadap kambuhan X
SELAYANG PANDANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
a. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana
b. Paradigma pembaharuan hokum pidana Indonesia E. 1.
Mata Kuliah: HUKUM PIDANA
LEVEL KOMPETENSI I KONTRAK BELAJAR DAN PENDAHULUAN
Waktu: Minggu I Pertemuan ke-1 dan ke-2
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian Hukum Pidana; b. Jenis-jenis Hukum pidana; c. Kaitan hokum pidana dengan bidang hokum lain; d. Sejarah KUHP; e. Hubungan KUHP dengan Ketentuan Hukum pidana di luar KUHP; f. Eksistensi hokum pidana adat TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan b. Ruang lingkup perkuliahan INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menguraikan : Pengertian Hukum Pidana; Jenis-jenis Hukum pidana; Kaitan hokum pidana dengan bidang hokum lain; Sejarah KUHP; Hubungan KUHP dengan Ketentuan Hukum pidana di luar KUHP; Eksistensi hokum pidana adat b. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran Hukum Pidana METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Tanya Jawab; c. Menelaah Pustaka. EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam Tanya jawab dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1) BAHAN PUSTAKA:
1. Jankers, J.E., 1987. Hukum Pidana Hindia Belanda. PT Bina Aksara, Jakarta. 2. Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 3. Moeljatno,1980, Asas-Asas Hukum Pidana, Bahan Kuliah 4. Prodjodikoro, W., 1969. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. PT ERISCO, Jakarta-Bandung. 5. Ruba’i, Masruchin, dan S. Astuti, Made, (1986). Hukum Pidana I. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
E. 2.
Mata Kuliah: HUKUM PIDANA
LEVEL KOMPETENSI II BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU DAN TEMPAT
Waktu: Minggu II Pertemuan ke-3 dan ke-4
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. b. c. d. e. f. g. h.
Asas Legalitas Asas Retroaktif Asas Teritorialitet Asas Personalitet Asas Nasionalitet Asas Universalitet Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Asas No Bis In Idem
TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu memahami dengan benar asas-asas penting dalam hokum pidana tersebut INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan asas-asas penting dalam hukum pidana tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus sederhana METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Tanya jawab; c. Studi kasus EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam Tanya jawab dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1) BAHAN PUSTAKA:
1. Moeljatno,1980, Asas-Asas Hukum Pidana, Bahan Kuliah 2. Prodjodikoro, W., 1969. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. PT ERISCO, Jakarta-Bandung. 3. Ruba’i, Masruchin, dan S. Astuti, Made, (1986). Hukum Pidana I. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
E. 3.
Mata Kuliah: HUKUM PIDNA
LEVEL KOMPETENSI III PERBUATAN PIDANA
Waktu: Minggu III / Pertemuan ke-5 dan ke-6
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. b. c. d. e. f. g.
Subyek perbuatan Pidana Perumusan perbuatan Pidana Jenis-Jenis perbuatan Pidana Unsur-unsur perbuatan pidana Sifat Melawan Hukum Teori Kasualitas Alasan Pembenar
TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan dengan benar subyek dan unsur perbuatan pidana INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa dapat menerapkan pemahaman tentang subyek dan unsur perbuatan pidana pada kasus-kasus sederhana METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah;; b. Tanya jawab c. Studi kasus ;
EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1) BAHAN PUSTAKA:
1. Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 2. Moeljatno,1980, Asas-Asas Hukum Pidana, Bahan Kuliah 3. Ruslan Saleh, 1987. Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana. Aksara Baru, Jakarta 4. Ruslan Saleh, 1979. Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana. Aksara Baru, Jakarta
E. 4.
Mata Kuliah: HUKUM PIDANA
LEVEL KOMPETENSI IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Waktu: Minggu IV / V Pertemuan ke7,KE8 DAN KE9
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Asas tiada pidana tanpa kesalahan b. Kemampuan Bertanggung Jawab c. Bentuk Kesalahan d. Alasan pemaaf
TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa dapat menguraikan dan menjelaskan dengan benar keberadaan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan unsur-unsur perbuatan pidana INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pada kasus sederhana keberadaan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan unsur-unsur perbuatan pidana METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah;; b. Tanya jawab; c. Studi kasus. EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1) BAHAN PUSTAKA:
1. Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana,Prenada Media, Jakarta 2. Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 3. Moeljatno,1980, Asas-Asas Hukum Pidana, Bahan Kuliah 4. Ruslan Saleh, 1987. Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana. Aksara Baru, Jakarta 5. Ruslan Saleh, 1979. Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana. Aksara Baru, Jakarta
E. 5.
Mata Kuliah: HUKUM PIDANA
LEVEL KOMPETENSI V PIDANA DAN PEMIDANAAN
Waktu: Minggu VI / VII Pertemuan ke10,KE-11 DAN KE-12
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. b. c. d.
Pengertian Pidana Jenis-jenis pidana Tujuan pemidanaan Penghapusan kewenangan menuntut dan penghapusan pelaksanaan pidana
TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar pengertian,jenis-jenis dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang terkait dengan Penghapusan kewenangan menuntut dan penghapusan pelaksanaan pidana INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa dapat mendiskusikan eksistensi sanksi pidana Indonesia dimasa depan METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah, b. Diskusi; c. penugasan EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2) BAHAN PUSTAKA:
1. Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 2. Hamzah, Andi, 1985, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita,Jakarta
E. 6.
Mata Kuliah: HUKUM PIDANA
LEVEL KOMPETENSI VI PERCOBAAN (POGING)
Waktu: Minggu VIII / Pertemuan ke-13 dan 14
SUB-SUB KOMPETENSI : a. Syarat-syarat Percobaan yang dapat dipidana b. Jenis-jenis percobaan c. Pemidanaan terhadap percobaan
TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu menguraikan dan pemidanaan terhadap percobaan
memahami
dengan
benar syarat,jenis
dan
INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu mendiskusikan dan menerapkan terhadap kasus sederhana penerapan pasal percobaan. METODE PEMBELAJARAN : a. ceramah; b. Diskusi; c. Studi kasus EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2) BAHAN PUSTAKA:
1. Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 2. Remmelink,Jan, 2003, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hkum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka utama,Jakarta
E. 7.
Mata Kuliah: HUKUM PIDANA
LEVEL KOMPETENSI VII PENYERTAAN (DEELNEMING)
Waktu: Minggu IX sampai dengan Minggu X / Pertemuan ke-15 sampai pertemuan ke-17
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Asas-asas dalam penyertaan b. Bentuk-bentuk penyertaan c. Pemidanaan dalam penyertaan TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan dengan benar asas,bentuk dan pemidanaan dalam penyertaan INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu mendiskusikan dan menerapkan terhadap kasus sederhana penerapan kasus-kasus penyertaan EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
BAHAN PUSTAKA:
1. Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 2. Remmelink,Jan, 2003, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hkum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka utama,Jakarta
E. 8.
Mata Kuliah: HUKUM PIDANA
LEVEL KOMPETENSI VIII GABUNGAN (CONCURSUS)
Waktu: Minggu XI sampai dengan Minggu XII / Pertemuan ke-18 sampai pertemuan ke-20
SUB-SUB KOMPETENSI
a. Jenis-jenis gabungan b. Pemidanaan tehadap gabungan
TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan dengan benar jenis dan pemidanaan dalam gabungan perbuatan pidana INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu mendiskusikan dan menerapkan terhadap kasus sederhana penerapan kasus-kasus gabungan perbuatan pidana EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2) BAHAN PUSTAKA:
1. Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 2. Remmelink,Jan, 2003, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hkum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka utama,Jakarta
E. 9.
Mata Kuliah: HUKUM PIDANA
LEVEL KOMPETENSI IX KAMBUHAN (RESIDIVE)
Waktu: Minggu XIII Pertemuan ke-21
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Jenis-jenis kambuhan b. Pemidanaan terhadap kambuhan
TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan dengan benar jenis dan pemidanaan terhadap kambuhan INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu mendiskusikan dan menerapkan terhadap kasus sederhana penerapan kasus-kasus kambuhan EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2) BAHAN PUSTAKA:
1. Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 2. Remmelink,Jan, 2003, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hkum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka utama,Jakarta
E. X.
Mata Kuliah: HUKUM PIDANA
LEVEL KOMPETENSI VII SELAYANG PANDANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA SUB-SUB KOMPETENSI :
Waktu: Minggu XIV Pertemuan ke-24
a. Pengertian Pembaharuan hokum pidana b. Paradigma pembaharuan hokum pidana Indonesia TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan dengan benar pengertian dan paradigma pembaharuan hokum pidana Indonesia INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu mendiskusikan paradigma pembaharuan hokum pidana Indonesia EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
BAHAN PUSTAKA:
1. Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 2. Remmelink,Jan, 2003, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hkum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka utama,Jakarta
F. PENILAIAN Komponen Penilaian
Persentase
Keaktifan di Kelas T1 T2 UTS UAS Total
100
G.REFERENSI Budiarto, M., 1980. Masalah Ekstradisi. Graha Indonesia, Jakarta. Hamzah, Andi, 1985, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita,Jakarta Huda,
Chairul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana,Prenada Media, Jakarta
Jankers, J.E., 1987. Hukum Pidana Hindia Belanda. PT Bina Aksara, Jakarta. Loqman Loebby, 2002, Pidana Dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung Moeljatno, 1969. Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Dalam Hukum Pidana. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ______________,1980, Asas-Asas Hukum Pidana, Bahan Kuliah .Prodjodikoro, W., 1969. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. PT ERISCO, Jakarta-Bandung. Ruba’i, Masruchin, dan S. Astuti, Made, (1986). Hukum Pidana I. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Remmelink,Jan, 2003, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undangundang Hkum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka utama,Jakarta Saleh, R., 1983. Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif. Aksara Baru, Jakarta. _____, 1987. Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana. Aksara Baru, Jakarta.
_____, 1979. Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana. Aksara Baru, Jakarta. _____, 1962. Stesel Pidana di Indonesia. Gadjah Mada, Yogyakarta. Scaffmeister, D., at all, diedit oleh Sahetapy, J.E., 1995. Hukum Pidana. Liberty, Yogyakarta Sianturi, S.R., 1982. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Penerbit Alumni AHM-TTHM, Jakarta. Sapardjaja, Komariah,Emong, 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung Utrech, E., 1960. Hukum Pidana I. Universitas, Bandung. Utrech, E., 1986. Hukum Pidana II. Pustaka Tinta Mas, Surabaya. Adji, Oemar Seno dkk, 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Graha Indonesia, Jakarta.
