SISTEM PERADILAN PIDANA KODE MATA KULIAH : WHI 6258
BLOCK BOOK
Planning group : I Ketut Keneng, SH,MH ( Kordinator) Bagian Hukum Acaraa FH UNUD, Telp. 431876, email:
[email protected] I Wayan Tangun Susila SH. MH Bagian Hukum Acara FH UNUD, Telp 461225
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2009/ 2010
1. Identifikasi Mata Kuliah WHI 6258 Team Pengajar
: Sistem Peradilan Pidana : I Ketut Keneng, SH,MH I Wayan Tangun Susila SH. MH
Status Mata Kuliah : MK Wajib Institutional (Universitas / Fakultas) SKS : 2 2. Diskripsi Mata Kuliah : Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batasbatas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kemuka siding pengadilan dan menerima pidana. Gambaran di atas adalah memang tugas utama dari sistem ini, tetapi tidak merupakan keseluruhan tugas sistem. Masih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Sistem peradilan pidana dikenal ada empat komponen, adapun keempat komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansiinstansi (badanbadan) yang kita kenal dengan nama: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dapat diketahui bahwa keempat instansi (badan) tersebut merupakan instansi yang masingmasing berdiri sendiri secara administratif. Kepolisian mempunyai puncak MABES POLRI, Kejaksaan mempunyai puncak Kejaksaan Agung, Pengadilan mempunyai puncak Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan berada dalam struktur organisasi Departemen Hukum dan HAM. Dalam pengertian dan gambaran sistem peradilan pidana seperti diuraikan dengan singkat di atas, maka kerjasama erat dalam satu sistem oleh keempat instansi adalah suatu keharusan. Jelas hal ini tidak mudah, tetapi kerugian yang dapat timbul apabila hal ini tidak dilakukan adalah pula besar.
3. Tujuan Mata Kuliah Melalui pemahaman terhadap Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang semua aspek Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dan cara penyelesaian masalah yang terdapat di dalamnya, guna mencapai tujuan dari SPP, serta dapat memahami perkembangan Pendidikan hukum & ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan seluasluasnya untuk turut serta menciptakan suatu sistem: peradilan pidana , penegakan, penyelenggaraan/tindakan yang lebih sesuai dengan perkembangan perubahan masyarakat.
4. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran Metode Perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching). Karena itu, strategi pembelajaran berupa tanya jawab, tugas terstruktur, diskusi, belajar mandiri, diskusi berkelompok terarah (Focus Group Discussion), dan permainan peran (Rule Play). Pada awalnya perkuliahan, tanya jawab dilakukan untuk mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (Prior Knowledge) oleh mahasiswa dan untuk melakukan Brainstorming atas permasalahan permasalahan yang telah diidentifikasi.
Strategi perkuliahan : Perkuliahan tentang subsub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media papan tulis, power point slide, serta peyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan ( guidance ) dalam Block Book. Tehnik perkuliahan : pemaparan materi , tanya jawab dan diskusi ( proses pembelajaran dua arah ).
5. Ujian dan Penilaian Ujian Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) Penilaian Penilaian Akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan Rumus Nilai Akhir sesuai Buku Pedoman yaitu :
NA =
(UTS + TT) + 2 (UAS) 2 ____________________ 3
Nilai
Range
A
80100
B+
7079
B
6569
C+
6064
C
5559
D+
5054
D
4049
E
039
6. Materi Perkuliahan ( Organisasi perkuliahan) I. PENDAHULUAN 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 2.Tujuan Sistem Peradilan Pidana II. PENDEKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 1. Pendekatan Law and Order 2. Pendekatan sistem. 3. Pendekatan normative, administratif dan social
III. KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA .1 Kepolisian sebagat sub Sistem Peradilan Pidana. 2 Kejaksaan sebagat sub Sistem Peradilan Pidana. 3 Pengadilan sebagai sub Sistem Peradilan Pidana. 4 Lembaga Pemasyarakat sebagai subSistem Peradilan Pidana. 5 Advokat sebagai sub Sistem Peradilan Pidana. IV.MODELMODEL SISTEM PERADILAN PIDANA 1.Model sstem pemeriksaan Inkuisitur. 2.Crime Control Model. 3 Due Prosess Model. 4. Family Model 5. Integreted Model V. SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. 1. Perubahan fundamental dalam Sistem Peradila Pidana dengan berlakunya KUHAP. 2. Hubungan fungsional antara sub. sistem dalam proses peradilan pidana. 3. Implikasi UU No.8 Th 1981 terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. 4. Sistem peradilan pidana terpadu (Intergreted Criminal Justice Sistem).
6.BAHAN BACAAN: 1. Romli Atmasasmita, SH.LLM : Sistem Peradilan PidanaPersspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. 2. Sidik Sunaryo
: Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana.
3. Prof. Dr. H. Muladi, SH.
: Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana.
4. Mardjono Reksodiputro
: Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.
5.
: Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana.
6. Martiman Prodjohamidjojo : Pembahasan Hukum Acara Pidana 7. Herbert L. Parker
: The Limits of The Criminal Sanction.
8. Ansori Sabuan, dkk.
: Hukum Acara Pidana.
9. Soedjono D
: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,
10. ______________________ : Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana 11. ______________________ : Pedoman Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
7.Persiapan Proses Perkuliahan Mahasiswa diwajibkan sudah memiliki Block Book Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana ini sebelum perkuliahan dimulai, dan sudah mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan toutorial dapat terlaksana dengan lancar.
Pertemuan 1 : Perkuliahan 1 ( Lectures) Pendahuluan. 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 2.Tujuan Sistem Peradilan Pidana Bahan Bacaan : PerUndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004 Literatur • Romli
Atmasasmita SH.LLM.; Sistem Peradilan Pidana Persspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme • Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana • , Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana
Pertemuan 2 : Perkuliahan 2 ( Lectures) Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana 1. Pendekatan Law and Order 2. Pendekatan sistem. 3. Pendekatan normative, administratif dan social Bahan Bacaan : • Romli
Atmasasmita SH.LLM.; Sistem Peradilan Pidana Persspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme • Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. • Sidik Sunaryo; Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana • Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana Pertemuan 3 : Perkuliahan 3 ( Lectures) KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA 1 Kepolisian sebagat sub Sistem Peradilan Pidana. 2 Kejaksaan sebagai sub Sistem Peradilan Pidana. Bahan Bacaan : PerUndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004, UU NO. 2 Tahun. 2002, NO. 16 Tahun 2004. Literatur • Romli
Atmasasmita SH.LLM.; Sistem Peradilan Pidana Persspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme • Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. • Martiman Prodjohamidjojo : Pembahasan Hukum Acara Pidana • Sidik Sunaryo; Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana • Ansori Sabuan, dkk.; Hukum Acara Pidana.
• Soedjono D; Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. • Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana.
Pertemuan 4 : Tutorial ke 1. Discussion Task Study Task “ Bekerjanya sub sistem peradilan pidana adalah dimulai dari tejadinya tindak pidana yang selanjutnya ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh pihak korban yaitu: pertama tidak mengadukan/melaporkan kepada kepolisian dengan beberapa alasan dan kedua mengadukan/melaporkan kepada kepolisian. Apabila korban mengadukan/melaporkan kepada kepolisian, maka pihak kepolisian ada dua kemungkinan yang dilakukan yaitu: pertama tidak memproses aduan/laporan dari korban dengan beberapa alasan dan kedua memproses aduan/laporan dari korban. Apabila kepolisian memproses aduan/laporan dari korban, maka kepolisian (penyidik) menyerahkan perkaranya kepada kejaksaan. Kepolisian menyerahkan perkaranya ke kejaksaan dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Pada saat kejaksaan menerima perkara tahap pertama, terlebih dahulu akan diteliti dan bila dianggap belum lengkap maka akan dikembalikan kepada kepolisian untuk dilengkapi (prapenuntutan). Apabila sudah dianggap lengkap, maka pihak kejaksaan ada dua kemungkinan yang dilakukan yaitu: pertama tidak melakukan penuntutan dengan beberapa alasan, kedua melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Diskusikan bekerjanya sub sistem peradilan pidana dari mulainya terjadinya tindak pidana sampai Kejaksaan (penuntut umum) melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang.
Bahan Bacaan : PerUndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004, UU NO. 2 Tahun. 2002, NO. 16 Tahun 2004.
Literatur • Romli
Atmasasmita SH.LLM.; Sistem Peradilan Pidana Persspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme • Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. • , Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. • Sidik Sunaryo; Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana • Ansori Sabuan, dkk.; Hukum Acara Pidana. • Martiman Prodjohamidjojo : Pembahasan Hukum Acara Pidana • Soedjono D; Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pertemuan 5 : Perkuliahan 4 ( Lectures) KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA 1. Pengadilan sebagai sub Sistem Peradilan Pidana. 2. Lembaga Pemasyarakat sebagai subSistem Peradilan Pidana. 3. Advokat sebagai sub Sistem Peradilan Pidana.
Bahan Bacaan : Per UndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004, UU NO 8 Tahun. 2OO4; UU NO 5 Tahun 2004, UU NO. 12 Tahun 1995, UU NO. 18 Tahun 2003 Literatur § Romli
Atmasasmita,
SH.LLM,
Sistem
Peradilan
PidanaPersspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme. § Sidik Sunaryo, Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana. § Prof. Dr. H. Muladi, SH., Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana. § Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. § , Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana.
§ Ansori Sabuan, dkk., Hukum Acara Pidana. § Martiman Prodjohamidjojo : Pembahasan Hukum Acara Pidana § Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,
Pertemuan 6 : Tutorial ke 2 Discussion Task Study Task ” Pada saat pengadilan menerima pelimpahan perkara dari kejaksaan (penuntut umum), Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu memeriksa pelimpahan perkara dari kejaksaan tersebut, apakah merupakan kewenangan pengadilan atau tidak. Apabila tidak merupakan kewenangnya maka perkara tersebut akan dikembalikan kepada pengadilan yang berwenang dan tidak ada permasalahan, tetapi kalau ada permasalahan maka akan terjadi sengketa kewenangan mengadili yang harus diselesaikan oleh peradilan yang berwenang memeberikan putusan. Akan tetapi kalau merupakan kewenangannya maka Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk hakim yang akan memerikasa perkara tersebut. Selanjutnya hakim yang ditunjuk akan melakukan dua kemungkinan, yaitu pertama tidak menyidangkan perkara tersebut dengan beberapa alasan dan kedua menyidangkan perkara tersebut sampai membacakan putusannya. Selanjutnya bila putusan hakim membebaskan/melepaskan dari segala tuntutan hukum maka terdakwa tidak masuk Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi kalau putusannya menjatuhkan pidana maka terdakwa akan masuk Lembaga Pemasyarakatan sebagai terpidana untuk dilakukan pembinaan”. Diskusikan bekerjanya sub sistem peradilan pidana dari mulainya Ketua Pengadilan Negeri menerima pelimpahan perkara dari kejaksaan (penuntut umum) sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Bahan Bacaan : Per UndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004, UU NO 8 Tahun. 2OO4; UU NO 5 Tahun 2004, UU NO. 12 Tahun 1995, UU NO. 18 Tahun 2003
Literatur § Romli
Atmasasmita,
SH.LLM,
Sistem
Peradilan
PidanaPersspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme. § Sidik Sunaryo, Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana. § Prof. Dr. H. Muladi, SH., Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana. § Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. § , Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. § Ansori Sabuan, dkk., Hukum Acara Pidana. § Martiman Prodjohamidjojo : Pembahasan Hukum Acara Pidana § Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Pertemuan 7 : Perkuliahan 5 ( Lectures) MODELMODEL SISTEM PERADILAN PIDANA 1. Model sIstem pemeriksaan Inkuisitur. 2. Crime Control Model. 3. Due Prosess Model. Bahan Bacaan : PerUndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004, UU NO 8 Tahun. 2OO4; UU NO 5 Tahun 2004, UU NO. 12 Tahun 1995.
Literatur: § Romli
Atmasasmita,
SH.LLM,
Sistem
Peradilan
PidanaPersspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme. § Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. § , Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. § Ansori Sabuan, dkk., Hukum Acara Pidana. § Martiman Prodjohamidjojo : Pembahasan Hukum Acara Pidana
§ Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, § Herbert L. Parker, The Limits of The Criminal Sanction. § Ansori Sabuan, dkk., Hukum Acara Pidana. § Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,
Pertemuan 8 : Tutorial ke 3 Discussion Task Study Task Berlakunya UU No 8 Th 1981 tentang KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implementasi terhdap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubabahan Sistem Peradilan yang dianut melalui UU tersebut sudah barang tentu mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berpikir yang kemudian mengakibatkan pula perubahan sikap dan caraberpikirserta bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan.Hal ini dapat dilihat dari landasan UU No 8/1981 yang memiliki beberapa asas diantaranya; perlakuan yang sama dimuka hukum; praduga tidak bersalah; hak untuk memperoleh bantuan hukum hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal adanya dua model yaitu: 1. Due Proses Model dengan beberapa karakteristik. 2. Crime Control Model dengan beberapa karakteristik. Tugas mahasiswa ; 1. Bandingkan Due process model dan crime control model. 2. Di antara kedua model tesebut, model apakah yang diterapkan semasa berlakunya Het Herziene Inlandsch Reglement (Stbl. 1941 No. 44) dan UU No 8 Tahun 1981?
Bahan Bacaan : PerUndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004, UU NO 8 Tahun. 2OO4; UU NO 5 Tahun 2004.
Literatur § Romli
Atmasasmita,
SH.LLM,
Sistem
Peradilan
PidanaPersspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme. § Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. § , Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. § Ansori Sabuan, dkk., Hukum Acara Pidana. § Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, § Herbert L. Parker, The Limits of The Criminal Sanction. § Ansori Sabuan, dkk., Hukum Acara Pidana. § Martiman Prodjohamidjojo : Pembahasan Hukum Acara Pidana § Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pertemuan 9 : Perkuliahan 6 ( Lectures). MODELMODEL SISTEM PERADILAN PIDANA § Family Model § Integreted Model Bahan Bacaan : PerUndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004, UU NO 8 Tahun. 2OO4; UU NO 5 Tahun 2004, UU NO. 12 Tahun 1995. Literatur: § Romli
Atmasasmita,
SH.LLM,
Sistem
Peradilan
PidanaPersspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme. § Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. § , Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. § Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, § Herbert L. Parker, The Limits of The Criminal Sanction. § Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,
Pertemuan 10 : Perkuliahan 7 ( Lectures).
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. § Perubahan fundamental dalam Sistem Peradila Pidana dengan berlakunya KUHAP. § Hubungan fungsional antara sub. sistem dalam proses peradilan pidana.
Bahan Bacaan : Per UndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004, UU NO 8 Tahun. 2OO4; UU NO 5 Tahun 2004, UU NO. 12 Tahun 1995, UU NO. 18 Tahun 2003 Literatur § Romli
Atmasasmita,
SH.LLM,
Sistem
Peradilan
PidanaPersspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme. § Sidik Sunaryo, Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana. § Prof. Dr. H. Muladi, SH., Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana. § Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. § , Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. § Ansori Sabuan, dkk., Hukum Acara Pidana. § Martiman Prodjohamidjojo : Pembahasan Hukum Acara Pidana § Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
Pertemuan 11 : Perkuliahan 8 ( Lectures). § Implikasi UU No.8 Th 1981 terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. § Sistem peradilan pidana terpadu (Intergreted Criminal Justice Sistem).
Bahan Bacaan : Per UndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004, UU NO 8 Tahun. 2OO4; UU NO 5 Tahun 2004, UU NO. 12 Tahun 1995, UU NO. 18 Tahun 2003. Literatur § Romli
Atmasasmita,
SH.LLM,
Sistem
Peradilan
PidanaPersspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme. § Sidik Sunaryo, Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana. § Prof. Dr. H. Muladi, SH., Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana. § Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. § , Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. § Ansori Sabuan, dkk., Hukum Acara Pidana. § Martiman Prodjohamidjojo : Pembahasan Hukum Acara Pidana § Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
Pertemuan 12 : Tutorial ke 4 Discussion Task Study Task Berlakunya UU No 8 Th 1981 tentang KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implementasi terhdap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubabahan Sistem Peradilan yang dianut melalui UU tersebut sudah barang tentu mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berpikir yang kemudian mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara berpikir serta bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan. Dilihat dari segi ilmu pengetahuan hukum acara pidana, perubahan cara berpikir ini sangat penting artinya oleh karena kaitan dan konsekuensinya terhadap cara bersikap dan bertindak. Suatu undang undang yang secara konsepsional baik bukan hanya akan efektif, akan tetapi sekaligus akan menjadi tidak memiliki nilainilai yang dianggap baik dan adil apabila tidak didukung oleh penghayatan yang baik atas nilainilai yang terkandung pada konsep undangundang. Perubahan sistem peradilan dari sistem inkuisitur semasa berlakunya
Het Herziene Inlandsch Reglement (Stbl. 1941 No. 44) ke sistem akusatur yang menurut sementara orang dianut oleh Undangundang No. 8 tahun 1981, perlu diamati dan diteliti secara amat berhatihati. Hal ini disebabkan perubahan dimaksud memiliki implikasi yang mendasar dan meluas. Perubahan setelah berlakunya Undangundang No. 8 tahun 1981, ini dapat dilihat dari landasan UU No 8/1981 yang memiliki beberapa asas diantaranya; perlakuan yang sama dimuka hukum; praduga tidak bersalah; hak untuk memperoleh bantuan hukum hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi. Diskusikan: apakah semasa berlakunya Het Herziene Inlandsch Reglement (Stbl. 1941 No. 44) menganut system inkuisitur dan semasa berlakunya UU No. 8 tahun 1981 menganut system akusatur?
Bahan Bacaan : Per UndangUndangan § UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 2004, UU NO 8 Tahun. 2OO4; UU NO 5 Tahun 2004, UU NO. 12 Tahun 1995, UU NO. 18 Tahun 2003 Literatur § Romli
Atmasasmita,
SH.LLM,
Sistem
Peradilan
PidanaPersspektif
Eksistensialisme dan Abolisionisme. § Sidik Sunaryo, Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana. § Prof. Dr. H. Muladi, SH., Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana. § Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. § , Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. § Ansori Sabuan, dkk., Hukum Acara Pidana. § Martiman Prodjohamidjojo : Pembahasan Hukum Acara Pidana § Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.