2015 MATA KULIAH HUKUM PERDATA

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ)

www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER II TAHUN 2014/2015 MATA KULIAH HUKUM PERDATA Disusun oleh MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN NPM. 151000126 KELAS D

081223956738

UNIVERSITY

muh.jamal08

Muh_Nur_Jamal

16jamal

D070AF70

muh.nurjamaluddin

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2014/2015 Mata Kuliah Hukum Perdata Halaman 1


www.mnj.my.id

Silakan follow ya    [email protected]

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id mnurjamaluddin.blogspot.co.id creativityjamal.blogspot.co.id

Muhammad Nur Jamaluddin

ASAL Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

SAAT INI Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja, RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia



www.mnj.my.id

Renungan Ya Tuhan, saya lupa Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya Ingat: Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa? Ya Tuhan, karena saya lupa Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini Ingat: Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui? Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu? Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang lainnya Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini Ingat: Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku? Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia Dan juga kebahagiaan di akhirat Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan Ingat: Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2014/2015 Mata Kuliah Hukum Perdata Halaman 3


www.mnj.my.id

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG FAKULTAS HUKUM Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261 UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2014/2015

MATA KULIAH

: HUKUM PERDATA

HARI, TANGGAL

: SENIN, 16 MARET 2015

KELAS/SEMESTER

: A-B-C-D-E-F-G-H-I/II

WAKTU

: 90 MENIT

DOSEN

: TIM DOSEN

SIFAT UJIAN

: CLOSE BOOK

SOAL 1. Soalnya, yaitu: a. Jelaskan dasar hukum berlakunya Burgerlijke Wetboek (BW) di Indonesia, dan bagaimana menurut SEMA No. 3 Tahun 1963, apakah BW suatu rechtboek ataukah wetboek! Jawaban: 1) Dasar Hukum Berlakunya Burgerlijke Wetboek (BW) Di Indonesia Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan: “Segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Kemudian Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan: “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Pusat.” Berdasarkan Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden mengadakan dan megumumkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut: “Kami Presiden Republik Indonesia, untuk ketertiban masyarakat, bersandae atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal II berhubung dengan Pasal IV menetapkan peraturan sebagai berikut:



www.mnj.my.id

Pasal 1 “Segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertetangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.” Pasal 2 “Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.” Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 ini disebutkan bahwa, diadakannya Peraturan Pemerintah tersebut untuk lebih menegaskan berlakunya Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka keadaan hukum perdata pada tanggal 17 Agustus 1945 diteruskan berlaku di Indonesia. Kemudian untuk daerah Jawa dan Madura telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, dimana dalam Pasal 3 dinyatakan: “Semua badan-badang Pemerintah dan kekuasaanya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer.” Selanjtunya berdasarkan konsideran ke-4 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan: “Buku II KUHPerdata dicabut, sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypooteek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang” ini. Dengan berlakunya UUPA berarti menunjukan bahwa buku II KUHPerdata dicabut dan membawa konsekuensi berlakunya buku I, III, dan buku IV da pasal-pasal lain, misalnya: a) Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh, karena tidak mengenai bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Misalnya: Pasal 505, 509, 518, 612, 613, 826, 827, 830-1130, 1131, 1149, 1150-1160 KUHPerdata.



www.mnj.my.id

b) Ada Pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku lagi, yaitu Pasal yang melulu mengatur mengenai bumi, air dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya misalnya : pasal tentang benda tak bergerak yang hanya berhubungan dengan hak-hak atas tanah, Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah, Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, dan Pasal 625-672, 673, 674-710, 711-719, 720-736, 737-755 KUHPerdata. Ada Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuanketentuan bumi, air dan kekayaan alam yang erkandung didalamnya tidak berlaku lagi dan masih berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya. Misalnya: Pasal-pasal tentang benda umum. Kemudian untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Artinya : ketentuan lain selain tentang perkawinan di dalam KUHPerdata dinyatakan masih berlaku. ( ----- penafsiran argumentum a contrario ) Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia itu: a) Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 b) Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 c) Pasal 1 dan Pasal 2 Peratuan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 d) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 e) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria f) Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



www.mnj.my.id

2) Keadaan BW Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1963 tentang gagasan menganggap Burgerlijke Wetboek tidak sebagai undang-undang ini masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang. Sebagai konsekuensi, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi pasal-pasal berikut ini: a) Pasal 108 dan 110 tentang kewenangan istri melakukan perbuatan hukum dan menghadap di muka Pengadilan. b) Pasal 284 ayat (3) mengenai pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli. Dengan demikian, pengakuan anak itu tidak lagi berakibat terputusnya perhubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga juga tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua WNI. c) Pasal 1682 yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris. Dengan demikian penghibahan diantara semua WNI juga dapat dilakukan dengan akta hibah dibawah tangan. d) Pasal 1579 yang menentukan bahwa dalam hal sewa menyewa barang, si pemilik dapat menghentikan persewaan dengan mengatakan, akan memakai sendiri barangnya. Saat ini dapat terjadi apabila pada waktu membentuk perjanjian sewa-menyewa telah disepakati. e) Pasal 1238 yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim, apabila gugatan didahului dengan suatu penagihan tertulis, melainkan dapat dilakukan secara lisan. f) Pasal 1460 menentukan bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan. Jadi risiko dalam jual beli ditangan pembeli. Dengan tidak berlakunya pasal ini, maka harus ditinjau dari tiap-tiap keadaan, apakah tidak sepantasnya pertanggungan jawab atau resiko atas musnahnya barang-barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan, harus dibagi antara kedua belah pihak, yaitu si penjual dan si pembeli.



www.mnj.my.id

g) Pasal 1603 ayat (1) dan (2) yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa disatu pihak dan orang bukan Eropa dilain pihak mengenai perjanjian perburuhan. Bertolak dari pendapat dan uraian di atas, maka dewasa ini kedudukan KUHPerdata di Indonesia hanya merupakan rechtboek (buku hukum), bukan sebagai wetboek (buku Undang-undang). Oleh karenanya, berlakunya KUHPerdata hanya sebagai pedoman saja. Sehingga biasa juga dikatakan KUHPerdata itu hanya suatu ketentuan yang tidak tertulis tetapi tertulis. Walaupun kenyataannya guna mengatasi kevacuuman (mengisi kekosongan dalam hukum) adanya ketentuan KUHPerdata itu secara a priori harus diberlakukan secara memaksa (dwingenrecht). Namun apabila ditinjau secara yuridis formil, KUH Perdata masih tetap sebagai hukum positip karena sampai pada saat ini belum ada undang-undang dan peraturan resmi mencabutnya. Berdasarkan asas Res Judicata Provere bahwa setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Asas ini menjadi alasan karena pada dasarnya putusan hakim itu sah menurut hukum positif, dan di dalam pertimbangan yang terkandung dalam putusan hakim, hakim tersebut menggunakan BW/Kitab Undang-undnag Hukum Perdata (KUHPer) sebagai sumber hukum, maka diakuinya BW sebagai sumber hukum positif sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hakim dalam hal mempertimbangkan suatu putusan dalam persidangan, baik BW yang diterjemahkan oleh Prof. Subekti ataupun yang lain, selama BW tersebut dijadikan sumber hukum oleh hakim, secara tidak langsung BW tersebut menjadi sumber hukum positif yang sah apabila dihubungkan dengan asas ini.

3) Keadaan BW Sekarang Menurut Sahardjo, S. H., bahwa BW sekarang tidak lagi sebagai suatu undang-undang melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis. Dengan kata lain BW bukan lagi sebagai wetboek tetapi rechtsboek yang hanya dipakai sebagai pedoman.



www.mnj.my.id

b. Jelaskan disertai contoh perbuatan hukum yang tidak sah secara relatif (relatief nietig), dan perbuatan hukum yang tidak sah secara mutlak (absolut nietig)! Jawaban: Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang menimbulkan akibat hukum. Pebuatan hukum yang tidak sah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Perbuatan Hukum Yang Tidak Sah Secara Relatif (Relatif Neitig) Yaitu perbuatan hukum yang menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dan terlebih dahulu ada pembatalan atau ada subjek hukum lain yang membatalkan perbuatan hukum tersebut. Namun selama perbuatan hukum tersebut tidak dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum tersebut tetap dianggap sah. Contoh: Dalam melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suata perikatan; c) suatu hal tertentu; d) seuatu seba yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi tidak sah secara relatif (relatif neitig) atau dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berhak membatalkan (biasanya yang merasa dirugikan). Misalnya salah satu pihak melakukan perjanjian karena terpaksa, ditipu atau belum cakap. 2) Perbuatan Hukum Yang Tidak Sah Secara Mutlak (Absolute Neitig) Yaitu perbuatan hukum yang menajdi tidak sah dengan sendirinya karena ada syaratsyarat tertentu yang tidak dipenuhi. Akibat dari Perbuatan hukum yang tidak sah secara mutlak (absolute neitig) maka hak dan kewajiban yang timbul menjadi gugur dengan sendirinya tanpa harus dimintakan pembatalan terlebih dahulu. Contoh dalam melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Para Pihak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suata perikatan; c) suatu hal tertentu; d) seuatu seba yang halal. Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2014/2015 Mata Kuliah Hukum Perdata Halaman 9


www.mnj.my.id

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi tidak sah secara mutlak (absolute neitig) atau menjadi batal demi hukum. Jadi apabila terbukti syarat objektif tidak dipenuhi maka seketika itu hak dan kewajiban antar para pihak yang melakukan perjanjian menjadi gugur dan perjanjan dianggap tidak pernah ada. Misalnya perjanjian melanggar undang-undang, ketertiban dan/atau kesusilaan.

c. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cakap/dewasa, dan kriterianya menurut KUHPerdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menurut Hukum Adat! Jawaban: 1) Pengertian Cakap/Dewasa Cakap atau dewasa adalah keadaan seseorang yang dianggap mampu menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Dapat disimpulkan bahwa cakap/dewasa adalah setiap orang sebagai subjek hukum (rechtspersoonlijkheid) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid). 2) Kriteria Cakap/Dewasa Menurut KUHPerdata Kriteria cakap/dewasa menurut KUHPerdata tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdata Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Jadi menurut pasal ini mereka yang cakap/dewasa adalah: a) yang sudah berumur dua puluh satu tahun; b) belum berumur dua puluh satu tahun tapi sudah menikah c) mereka yang kawin sebelum usia dua puluh satu tahun dan kemudian bercerai, kedudukannya tetap dianggap dewasa. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan cakap/dewasa bila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 adalah mereka yang telah mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, atau telah terlebih dahulu melangsungkan perkawinan.



www.mnj.my.id

3) Kriteria Cakap/Dewasa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya, Pasal 50 ayat 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah. Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun Dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pria yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dianggap cakap/dewasa. 4) Kriteria Cakap/Dewasa Menurut Hukum Adat Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Hukum Adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan berkembang jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.



www.mnj.my.id

Profesor Soepomo dalam bukunya tersebut di atas, seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila ia antara lain sudah: a) Kuwat gawe (dapat/ mampu bekerja sendiri). Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala- galanya itu. b) Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri. Menurut hukum adat “dewasa” ini baru mulai setelah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua. Jadi bukan asal sudah kawin saja.

d. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan! Jawaban: 1) Kelahiran Kelahiran adalah proses akhir dari kehamilan yang sukses sehingga manusia/seorang Ibu yang menghasilkan bayi dilahirkan. Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pasal 27 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 2) Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (1)). Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Mengatur Mengenai Tatacara Pencatatan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2014/2015 Mata Kuliah Hukum Perdata Halaman 12


www.mnj.my.id

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil/mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 3) Perceraian Perceraian berakhirnya perkainan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. 4) Adopsi Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling Iambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.



www.mnj.my.id

5) Kematian Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Pasal 44 (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hai terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Kelima peristiwa di atas harus ditulis oleh kantor catatan sipil untuk digunakan sebagai data kependudukan di suatu negara. Kemudian bisa digunakan oleh seseorang sebagai jaminan administrasi kependudukan di suatu negara.

2. Kalau saudara melihat media online, saudara akan melihat kasus perkawinan antara Jessica dengan Ludwig (WNA Jerman). a. Berikan komentar terhadap perkawinan tersebut (keabsahan perkawinannya dan status anaknya)! Jawaban: Penggugat: Ludwig Franz Willibald Tergugat: Jessica Iskandar, Pihak Gereja Yesus Sejati, dan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Kronologi kasus: 1) Jessica dan Ludwig menikah pada 13 Desember 2013 silam. 2) Henry yang tak lain adalah kakak Jessica mendatangi Dinas kependudukan catatan sipil DKI dengan membawa persyaratan untuk pencatatan perkawinan secara sipil pada tanggal 17 Desember 2013.



www.mnj.my.id

3) Selain surat pengantar pernikahan dari kelurahan, Herny juga membawa surat pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati di Jl. Samahudi, Jakarta Pusat. Dari surat tersebut, terdapat keterangan bahwa Jessica dan Ludwig telah menjalani pemberkatan pada 11 Desember 2013. 4) Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi formal oleh pihak Disdukcapil. Kemudian diumumkan pada 19 Desember 2013, bahwa Jessica dan Ludwig akan menjalani pencatatan pernikahan di Dinas Catatan Sipil Jakarta Selatan. 5) Di kawasan Epicentrum, Kuning, Jakarta Selatan tepatnya di ruangan khusus di kantor ANTV, pencatatan dilakukan pada 8 Januari 2014. Sebelumnya, pihak terkait memastikan tak ada pihak yang keberatan dengan pencatatan tersebut. 6) Saat pencatatan, ternyata Ludwig juga ikut hadir. Kemudian, dilengkapi dengan dua saksi. Salah satunya adalah Henry, kakak kandung Jessica. 7) Beberapa saat setelah pencatatan tersebut, diketahui Jessica menghilang dan menetap di California, Amerika Serikat. Kemudian, Jessica juga dikabarkan melahirkan seorang anak. 8) Pada 2 Juni 2014, pihak Gereja Yesus Sejati mengirimkan surat kepada Disdukcapil bahwa gereja tidak pernah melakukan pemberkatan terhadap Jessica dan Ludwig. Nama pendeta yaitu Simone Jonathan juga dinyatakan fiktif. 9) Kemudian pada 13 Oktober 2014, Ludwig mengajukan gugatan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena merasa tidak pernah menikah dengan Jessica. 10) Selain itu juga Ludwig melayangkan gugatan terhadap Pihak Gereja Yesus Sejati, dan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara a) Berdasarkan Putusan Hakim PTUN Hakim PTUN memutuskan gugatan yang diajukan Ludwig ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditolak oleh Pengadilan TUN karena ternyata gugatan tersebut baru masuk pada tanggal 28 Oktober 2014, dan dianggap telah lewat dari jangka waktu 90 hari yang ditentukan dari perkawinan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. “Gugatan pengguguran akta pernikahan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 harti terhitung sejak diterimanya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara.” Artinya putusan Hakim PTUN memenankan pihak tergugat (Jessica Iskandar).



www.mnj.my.id

b) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 Gugatan pembatalan pernikahan oleh Ludwig Franz Willibald pada Jessica Iskandar akhirnya dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig.). Ini berarti pernikahan yang pernah dilakukan pada Desember 2013 silam dianggap tak pernah ada. Artinya: Putusan Hakim memenangkan gugatan dari Pihak Penggugat (Ludwig). Komentar Keabsahan Perkawinannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Artinya: Pasca dibatalkannya Perkawinan tersebut, maka membawa konsekuensi bahwa perkawinan tersebut menjadi batal atau dianggap tidak pernah ada. c) Status Anaknya: Ada beberapa hal yang tidak berlaku surut atas putusan pengadilan mengenai batalnya suatu perkawinan seperti yang dibahas dalam UU No. 1/1974 pasal 28 ayat (2) sebagai berikut: a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain. c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya: Terhadap

anak-anak

yang

dilahirkan

dari

perkawinan

tersebut tetap merupakan anak yang sah dan tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai semua kebutuhannya oleh kedua orang tuanya serta.



www.mnj.my.id

b. Bisakah perkawinannya dibatalkan oleh Ludwig, dan bagaimana pengajuan pembatalannya? Jawaban: Bisa dengan proses pembatalan seperti di bawah ini: 1) Ludwig atau Kuasa Hukum Ludwig mendatangi Pengadilan Negeri (UU No.7/1989 pasal 73) 2) Kemudian Ludwig mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1)/Rbg pasal 142 ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus. 3) Ludwig sebagai Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 pasal 26,27 dan 28 Jo HIR pasal 121,124 dan 125). 4) Ludwig dan Jessica secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut. 5) Ludwig dan Jessica secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 6) Ludwig dan Jessica menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan 7) Setelah anda menerima akta pembatalan, sebagai Ludwig segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Catatan Sipil (KCS).



www.mnj.my.id

c. Jelaskan asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan bagaimana dalam praktiknya? Jawaban: Asas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah asas monogami terbuka. Hal ini tampak jelas diatur dalam : Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun ayat (2) menentukan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Formalitas untuk beristri lebih dari satu orang ini diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Yaitu harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Izin untuk berpoligami akan diberikan oleh Pengadilan apabila : 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal ini berbeda dengan asas perkawinan yang dianut oleh KUHPerdata yang menganut asas mongami tertutup atau mutlak, yaitu bahwa suami hanya boleh mimiliki satu orang istri dalam waktu yang sama dan sebaliknya. Dalam Praktiknya: Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, namun dalam hal ini suami yang seharusnya hanya memiliki satu orang istri dalam satu waktu ternyata dapat memiliki lebih dari seorang istri (poligami) jika memenuhi alas an-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas.



www.mnj.my.id

d. Jelaskan bagaimana analisis saudara terhadap perkawinan siri, perkawinan kontrak, dan perkawinan di bawah tangan! Jawaban: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 1 ayat (1)]. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1) Perkawinan Siri Perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Akibat Hukum: Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Didalam akta pernikahannya pun status anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Pasal 43 UU Perkawinan, yang menyatakan anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hokum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga dengan demikian Pasal 43 tersebut harus dimaknai jika dapat dibuktikan lakilaki tersebut adalah ayah biologis dari anak tersebut. Maka anak tersebut dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.



www.mnj.my.id

2) Perkawinan Kontrak Kawin Kontrak dalam Islam disebut mut’ah yang secara etimologis memiliki pengertian “kenikmatan dan kesenangan”, jadi tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk meperoleh kesenangan seksual. Di lain pihak menurut Syara’ mut’ah adalah seorang lakilaki menikahi wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Dalam perkawinan mut’ah, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi laki-laki untukmemberi nafkah, tempat tinggal, serta kewajiban lainnya. Jika merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata yeng mengatur mengenai syarat sah perjanjian, salah satu syarat objektif dari perjanjian adanya kausa atau sebab yang halal. Dalam hal ini jika suatu perkawinan tidak didasarkan karena sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu secara yuridis, kawin konrak tidak diperbolehkan. Selain itu, perkawinan kontrak biasanya tidak dicatat sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing dan dicatat oleh pejabat yang berwenang. 3) Perkawinan Dibawah Tangan Perkawinan dibawah tangan adalah istilah lain dari perkawinan yang tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan dianggap tidak sah secara yuridis. Istilah “Nikah Di Bawah Tangan” adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif “sirri”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari’ah yang benar.


2015 MATA KULIAH HUKUM PERDATA

Recommend Documents