FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET BAHAN KULIAH KD 3 HUKUM ACARA PERDATA. Hukum Acara Perdata, FH UNS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAHAN KULIAH KD 3

HUKUM ACARA PERDATA

Hukum Acara Perdata, FH UNS

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN • Dasar Hukum : Pasal 130 HIR Pasal 154 RBg PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan


Definisi Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator


RUANG LINGKUP DAN KEKUATAN BERLAKU PERMA 1 2008 • PERMA ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara Perdata di Pengadilan. • Setiap mediator / hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA ini. • Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. • Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Hukum Acara Perdata, FH UNS

Jenis Perkara yang dimediasi Semua perkara Perdata di PN dan PA, kecuali perkara yang diselesaikan melalui :

• prosedur pengadilan niaga • pengadilan hubungan industrial • keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen • keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha


YG DAPAT MENJADI MEDIATOR • HAKIM • MEDIATOR SELAIN HAKIM YG MEMILIKI SERTIFIKAT MEDIATOR


TAHAP PRA MEDIASI • Pada sidang Pertama, para pihak memilih Mediator atas kesepakatan bersama • Apabila dlm 5 hari kerja para pihak tidak sepakat dalam memilih mediator, Mediator di pilih oleh Ketua Majelis


TAHAP MEDIASI • Proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain • Mediasi dpt dilakukan max. dlm 40 hari kerja, jika tidak cukup dapat di tambah 14 hari kerja • Paling lambat 5 hari setelah penunjukan Mediator, para Pihak Menyerahkan Resume Perkara kepada Mediator


PELAKSANAAN MEDIASI • MEDIATOR HAKIM – Mediasi dilaksanakan di Pengadilan – GRATIS, tidak dikenakan biaya

• MEDIATOR NON HAKIM – Dapat dilaksanakan di luar Pengadilan – Ada biaya untuk jasa mediator


• Sangat dianjurkan pihak materiil datang langsung • Mediator mengupayakan perdamaian • Jika diperlukan dilakukan KAUKUS • Kesepakatan dibuat oleh para pihak


JIKA TERJADI PERDAMAIAN • Para pihak dapat membuat akta perdamaian, yang kemudian diminta kepada Majelis Hakim memutus sesuai dengan ini Putusan damai/akta Perdamaian, atau • Para pihak dapat mencabut gugatan yg telah diajukan • Khusus perkara cerai, perdamaian dgn cara mencabut gugatan


• Mediator berwenang menyatakan mediasi gagal dan memberitahukan kepada majelis hakim • Setelah menerima surat pemberitahuan tsb, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara


KETERPISAHAN PROSES MEDIASI DARI LITIGASI • Pemeriksaan mediasi terpisah dari litigasi • Jika Mediasi gagal, seluruh pernyataan,pengakuan, bukti2 yang diajukan pada proses mediasi tidak boleh diajukan dalam sidang litigasi • Catatan Mediator wajib dimusnahkan • Mediator tdk boleh menjadi saksi dlm perkara tsb. Hukum Acara Perdata, FH UNS

PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING / KASASI / PENINJAUAN KEMBALI

• Mediasi dapat dilakukan selama putusan belum dijatuhkan • Keinginan bermediasi harus disampaikan secara tertulis • MAjelis Hakim pemeriksa perkara menunda sidang selama 14 hari kerja


KESEPAKATAN DILUAR PENGADILAN • Pihak yg bersengketa dan telah mencapai kepepakatan damai dapat mendaftarkan akta perdamaiannya dgn mengajukan GUGATAN • Gugatan dilampiri bukti hubungan hukum & akta perdamaian • Hakim memutus dengan Putusan damai/Akta Perdamaian


KELEBIHAN PUTUSAN DAMAI/AKTA PERDAMAIAN

• Putusannya berkekuatan hukum tetap • Tidak ada upaya hukum • Dapat langsung dieksekusi


PENCABUTAN DAN PERUBAHAN GUGATAN • Tidak diatur dlm HIR atau RBg


PERUBAHAN GUGATAN Perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan Tergugat, krn perubahan itu akan mempersulit Tergugat dalam pembelaannya dan menghambat jalannya persidangan. Tergugat akan lebih diuntungkan jika tidak ada perubahan atas gugatan yg telah diajukan


WAKTU PENGAJUAN PERUBAHAN GUGATAN • Dilakukan sebelum pembacaan Gugatan • Dalam praktek dikenal dengan RENVOI


PERUBAHAN GUGATAN • Tidak boleh merubah pokok perkara (peristiwa yg menjadi dasar tuntutan) • Tidak boleh menambah tuntutan • Perngurangan tuntutan dibolehkan


ALASAN PENCABUTAN GUGATAN • Tergugat telah memenuhi tuntutan Penggugat. • Terdapat kekeliruan yg fatal dari surat gugatan


WAKTU PENCABUTAN GUGATAN • Dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan, atau • Sebelum Tergugat mengajukan jawaban TIDAK PERLU PERSETUJUAN TERGUGAT • Sesudah Tergugat mengajukan jawaban HARUS SEIJIN TERGUGAT


Permasalahan : • Mengapa pencabutan setelah Tergugat mengajukan Jawaban harus seijin Tergugat ? • Dapatkah Tergugat menolak pencabutan Gugatan ? Mengapa? • Apa akibat hukumnya pencabutan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban dan Sesudah mengajukan Jawaban ?


KUMULASI GUGATAN Penggabungan beberapa gugatan dalam 1 gugatan. Penggabungan beberapa subjek atau objek dalam satu gugatan SUBJEKTIF KUMULASI OBJEKTIF


TUJUAN KUMULASI • Mewujudkan peradilan yg sederhana • Menghindari putusan yg saling bertentangan


SYARAT DILAKUKAN KUMULASI • Terdapat hubungan yg erat • Terdapat hubungan hukum


KUMULASI SUBJEKTIF • Dalam gugatan ada lebih dari 1 penggugat dan/atau lebih dari 1 Tergugat – Dapat terjadi beberapa Penggugat menggugat 1 Tergugat, atau – 1 Penggugat menggugat beberapa Tergugat, atau – Beberapa Penggugat menggugat beberapa Tergugat Hukum Acara Perdata, FH UNS

KUMULASI OBJEKTIF • Penggugat mengajukan lebih dari 1 tuntutan sekaligus dlm 1 gugatan • Subjeknya harus sama • Perkara masuk kompetensi PN


INTERVENSI • Masuknya pihak ke III dalam gugatan yg sedang berlangsung. • Pasal 279 – 282 Rv. • Pihak yg melakukan intervensi disebut sebagai INTERVENIEN


INTERVENSI ADA 2 JENIS 1. VOEGING : menempatkan diri di samping salah satu pihak bersama-sama dengan pihak menghadapi pihak yang lain 2. TUSSENKOMST : (mencampuri /menempatkan diri) di tengah - tengah antara ke dua belah pihak / tidak memihak, untuk kepentinganya sendiri.


VOEGING :

TUSSENKOMST:

Atas inisiatif Pihak III Atas inisiatif Pihak III sendiri sendiri Menggabungkan diri Tidak memihak/ kepada salah 1 pihak membela yg berperkara kepentingannya sendiri.


VRIJWARING • Masuknya pihak III bukan karena keinginan pihak III sendiri, tapi ditarik oleh Tergugat untuk ikut menanggung.


CARA MENGAJUKAN • Voeging dan Tussenkomst : intervenien mengajukan gugatan untuk ikut masik dlm perkara yg sedang berlangsung • Vrijwaring : Tergugat dlm jawabannya memohon kepada hakim agar menarik pihak III masuk dlm perkara yg sedang diperiksa. • Hakim akan memberikan putusan sela yg memutuskan menerima/menolak Voeging, Tussenkomst atau Vrijwaring


JAWABAN Tergugat “DAPAT” mengajukan jawaban, untuk membantah Gugatan Penggugat. Tergugat tidak wajib mengajukan Jawaban. Tapi memiliki hak untuk mengajukan JAWABAN Hukum Acara Perdata, FH UNS

Jawaban dapat berisi : • EKSEPSI (jika ada) • KONPENSI • REKONPENSI (jika ada)


EKSEPSI • TANGKISAN/BANTAHAN DILUAR POKOK PERKARA


Jenis E K S E P S I • • • • • • •

OBSCUUR LIBEL DECLINATOIR DISQUALIFICATOIR PEREMTOIR DILATOIR EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM NEBIS IN IDEM Hukum Acara Perdata, FH UNS

OBSCUUR LIBEL Gugatan kabur, tidak jelas dan pasti. Yg dimaksut gugatan kabur adalah : • Dalil gugatan/posita/fundamental petendi tidak mempunyai dasar hukum yg jelas • Uraian gugatan tidak konsisten • Tidak jelas objek sengketanya • Petitum tidak jelas • Antara Posita dan Petitum tidak sesuai


DECLINATOIR • Sifat Eksepsi declinatoir adalah yang mengelakan. Eksepsi ini bertujuan agar Hakim menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara. • Eksepsi tentang Kompentensi baik Relatif maupun Kompetensi Absolut.


• Eksepsi Kompetensi Relatif : PN tidak berwenang mengadili, seharusnya diadili oleh PN di wilayah lain. • Eksepsi Kompetensi Absolut : PN tidak berwenang mengadili, yg berwenang mengadili adalah peradilan lain, (PA, PTUN) Hakim dapat menyatakan diri tdk berwenang scr Absolut, Dapat diajukan meskipun ditengah2 sidang (pasal 134 HIR Hukum Acara Perdata, FH UNS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET BAHAN KULIAH KD 3 HUKUM ACARA PERDATA. Hukum Acara Perdata, FH UNS

Recommend Documents