HUKUM ACARA PERDATA MATERI UAS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

HUKUM ACARA PERDATA MATERI UAS

Hukum Acara Perdata, FH UNS

MEDIASI DI PENGADILAN • Baca PERMA Nomor 1 Tahun 2016!

PENCABUTAN DAN PERUBAHAN GUGATAN • Tidak diatur dlm HIR atau RBg


PERUBAHAN GUGATAN Perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan Tergugat, krn perubahan itu akan mempersulit Tergugat dalam pembelaannya dan menghambat jalannya persidangan. Tergugat akan lebih diuntungkan jika tidak ada perubahan atas gugatan yg telah diajukan


WAKTU PENGAJUAN PERUBAHAN GUGATAN • Dilakukan sebelum pembacaan Gugatan • Dalam praktek dikenal dengan RENVOI


PERUBAHAN GUGATAN • Tidak boleh merubah pokok perkara (peristiwa yg menjadi dasar tuntutan) • Tidak boleh menambah tuntutan • Perngurangan tuntutan dibolehkan


ALASAN PENCABUTAN GUGATAN • Tergugat telah memenuhi tuntutan Penggugat. • Terdapat kekeliruan yg fatal dari surat gugatan


WAKTU PENCABUTAN GUGATAN • Dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan, atau • Sebelum Tergugat mengajukan jawaban  TIDAK PERLU PERSETUJUAN TERGUGAT • Sesudah Tergugat mengajukan jawaban  HARUS SEIJIN TERGUGAT


Permasalahan : • Mengapa pencabutan setelah Tergugat mengajukan Jawaban harus seijin Tergugat ? • Dapatkah Tergugat menolak pencabutan Gugatan ? Mengapa? • Apa akibat hukumnya pencabutan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban dan Sesudah mengajukan Jawaban ?


KUMULASI GUGATAN Penggabungan beberapa gugatan dalam 1 gugatan. Penggabungan beberapa subjek atau objek dalam satu gugatan SUBJEKTIF KUMULASI OBJEKTIF


TUJUAN KUMULASI • Mewujudkan peradilan yg sederhana • Menghindari putusan yg saling bertentangan


SYARAT DILAKUKAN KUMULASI •Terdapat hubungan yg erat •Terdapat hubungan hukum


KUMULASI SUBJEKTIF • Dalam gugatan ada lebih dari 1 penggugat dan/atau lebih dari 1 Tergugat • Dapat terjadi beberapa Penggugat menggugat 1 Tergugat, atau • 1 Penggugat menggugat beberapa Tergugat, atau • Beberapa Penggugat menggugat beberapa Tergugat


KUMULASI OBJEKTIF • Penggugat mengajukan lebih dari 1 tuntutan sekaligus dlm 1 gugatan • Subjeknya harus sama • Perkara masuk kompetensi PN


INTERVENSI • Masuknya pihak ke III dalam gugatan yg sedang berlangsung. • Pasal 279 – 282 Rv. • Pihak yg melakukan intervensi disebut sebagai INTERVENIEN


INTERVENSI ADA 3 JENIS 1. VOEGING : menempatkan diri di samping salah satu pihak bersama-sama dengan pihak menghadapi pihak yang lain 2. TUSSENKOMST : (mencampuri /menempatkan diri) di tengah - tengah antara ke dua belah pihak / tidak memihak, untuk kepentinganya sendiri.


VOEGING :

TUSSENKOMST:

Atas inisiatif Pihak III Atas inisiatif Pihak III sendiri sendiri Menggabungkan diri Tidak memihak/ kepada salah 1 pihak membela yg berperkara kepentingannya sendiri.


VRIJWARING • Masuknya pihak III bukan karena keinginan pihak III sendiri, tapi ditarik oleh Tergugat untuk ikut menanggung.


CARA MENGAJUKAN • Voeging dan Tussenkomst : intervenien mengajukan gugatan untuk ikut masik dlm perkara yg sedang berlangsung • Vrijwaring : Tergugat dlm jawabannya memohon kepada hakim agar menarik pihak III masuk dlm perkara yg sedang diperiksa. • Hakim akan memberikan putusan sela yg memutuskan menerima/menolak Voeging, Tussenkomst atau Vrijwaring


JAWABAN  Tergugat “DAPAT” mengajukan jawaban, untuk membantah Gugatan Penggugat.  Tergugat tidak wajib mengajukan Jawaban. Tapi memiliki hak untuk mengajukan JAWABAN


Jawaban dapat berisi : •EKSEPSI (jika ada) •KONPENSI •REKONPENSI (jika ada)


EKSEPSI • TANGKISAN/BANTAHAN DILUAR POKOK PERKARA


Jenis E K S E P S I • • • • • • •

OBSCUUR LIBEL DECLINATOIR DISQUALIFICATOIR PEREMTOIR DILATOIR EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM NEBIS IN IDEM Hukum Acara Perdata, FH UNS

OBSCUUR LIBEL Gugatan kabur, tidak jelas dan pasti. Yg dimaksut gugatan kabur adalah : • Dalil gugatan/posita/fundamental petendi tidak mempunyai dasar hukum yg jelas • Uraian gugatan tidak konsisten • Tidak jelas objek sengketanya • Petitum tidak jelas • Antara Posita dan Petitum tidak sesuai


DECLINATOIR • Sifat Eksepsi declinatoir adalah yang mengelakan. Eksepsi ini bertujuan agar Hakim menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara. • Eksepsi tentang Kompentensi baik Relatif maupun Kompetensi Absolut.


• Eksepsi Kompetensi Relatif : PN tidak berwenang mengadili, seharusnya diadili oleh PN di wilayah lain. • Eksepsi Kompetensi Absolut : PN tidak berwenang mengadili, yg berwenang mengadili adalah peradilan lain, (PA, PTUN) Hakim dapat menyatakan diri tdk berwenang scr Absolut, Dapat diajukan meskipun ditengah2 sidang (pasal 134 HIR


DISQUALIFICATOIR Eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini.


DILATOIR Eksepsi yang bertujuan untuk menunda diajukan gugatan, bisa dikarenakan batas waktu perjanjian belum jatuh tempo atau ada kesepakatan penundaan pelaksanaan kewajiban


PEREMTOIR • Tangkisan karena gugatan diajukan telah melampaui waktu (kadaluarsa) atau Tergugat telah dibebaskan dari membayar.


EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM Eksepsi ini dibagi menjadi 2 • Eksespsi Error in Persona • Espsepsi Subjectum Litis


Eksespsi Error in Persona • Tergugat menyatakan gugatan penggugat salah alamat. • Seharusnya bukan tergugat yang digugat, tetapi pihak lain yang harus bertanggung jawab (sebagai Tergugat)


Eksepsi Subjectum Litis • Gugatan Penggugat kurang subjek • Seharusnya ada pihak lain yg ikut digugat Cth : dlm perkara waris, seluruh ahli waris harus jd pihak dalam gugatan Dlm perkara pembatalan perjanjuan jual beli, seluruh pihak yg terlibat dlm transaksi sebelumnya harus ikut digugat


NEBIS IN IDEM ?


Eksepsi HARUS diajukan bersama-sama dengan Jawaban. Kecuali eksepsi temtang Kompetensi Absolut. Setiap waktu sebelum Putusan dapat diajukan Eksepsi Kompetensi Absolut (134 HIR)


KONPENSI • JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA • Jawaban Konpesi dapat berisi : • Pengakuan, • bantahan atau • referte.


PENGAKUAN • Jawaban Tergugat dapat berisi Pengakuan tentang apa yang didalilkan Penggugat. • Pengakuan dapat dlm bentuk pengakuan seluruhnya atau Pengakuan Sebagian


BANTAHAN • Membantah dalil-dalai Gugatan Penggugat • Tergugat memiliki alur kronologi sendiri yang berdeda dengan Penggugat


REFERTE • Menyerahkan segalanya pada kebijaksanaan hakim (Pasrah Bongkokan) • Tergugat tidak melakukan pengakuan, tidak juga melakukan bantahan • Tergugat hanya bersikap menunggu Putusan


REKONPENSI • Gugatan balasan/gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena terdapat hubungan hukum lain, selain perkara konpensi. • Rekonpensi HARUS diajukan bersama-sama dengan Jawaban, baik tertulis maupun lisan (132b (1) HIR)


• Penggugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi • Tergugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi


SYARAT GUGATAN REKONPENSI • Para Pihak sama dan memiliki kapasitas yang sama • PN berwenang mengadili perkara rekonpensi tersebut • Bukan perkara dalam rangka melaksanakan isi suatu putusan Pengadilan/eksekusi • Dlm perkara rekonpensi tidak berlaku ketentuan ttg kompetensi Relatif


TUJUAN REKONPENSI • Kumulasi/penggabungan 2 tuntutan • Menghemat waktu, biaya dan mempermudah prosedur • Menghindari putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain


HUKUM ACARA PERDATA MATERI UAS

Recommend Documents