HUKUM ACARA PERDATA (HAPerd)

HUKUM ACARA PERDATA (HAPerd)

PEMBAHASAN 1. Pengertian

Pembuktian 2. Tujuan Pembuktian 3. Hukum Pembuktian 4. Beban Pembuktian 5. Alat-alat Bukti

HIKMAH HARI INI ISTIGFAR menenangkan hati, menambah rizki, meredam atau menolak AZAB Allah ... dan tidaklah Allah akan mengAZAB mereka sedang mereka meminta ampun.(QS:8:33)

TUNTUTAN HAK 

Pengertian  a/ tindakan yg bertujuan tuk memperoleh

perlindungan hak yg diberikan o/ pengadilan tuk mencegah eigenrichting. 

Syarat  Harus ada kepentingan hukum



Macamnya  Gugatan  Permohonan

TAHAPAN PERSIDANGAN Sebelum sidang  Gugatan diajukan kpd Ketua PN  Didaftarkan, Verskot, register perkara  Ka.PN “menunjuk n menetapkan majelis hakim yg akan mengadili”  Hakim menetapkan persidangan  Hakim menyatakan sidang dibuka n terbuka tuk umum

Persidangan Hakim mendamaikan “hakim mediasi” =akta van dading= putusan Hakim  Gugatan dibacakan  Melakukan perubahan dg syarat sebelum jawaban  Jawaban:  Eksepsi: dlm pokok perkara (dlm konvensi dan rekonvensi)  Eksepsi dlm pokok perkara (dlm konvensi dan rekonvensi) jawaban tergugat 

LANJUTAN Ada eksepsi ttg kompetensi pengadilan, hakim hrs membacakan putusan sela (upaya hukum yg dpt dilakuakn a/ banding)  Tidak ada eksepsi n menjadi kewenangan hakim, maka tidak wajib membacakan putusan sela  Replik dan duplik  Pembuktian 

   

Apa yg hrs dibuktikan Siapa yg hrs membuktika Siapa yg melakukan Macam alat bukti

LANJUTAN Dalam persidangan  Panggilan (sah ato tidk)  Tergugat tidak hadir Verstek  Penggugat tidak hadir gugur  Upaya hukum atas putusan tersebut  Verstek verzet 

Hakim hars menganjurkan para pihak tuk damai melalui hakim mediasi sesuai SEMA No.2 /2003  Bila terjadi perdamaian dibuat akta damai  Bila tidak terjadi, maka dilanjutkan dg pembacaan

gugatan

LANJUTAN 

Kesimpulan  Sifatnya tdk wajib. Krn dpt membantu hakim dlm

memberikan putusan 

Putusan  Dikabulkan  Tidak dpt diterima  Ditolak



Upaya hukum  Biasa: verzet, banding dan kasasi  Luar biasa: derden verzet dan PK



Eksekusi:  Putusan yg sudah tetap (inkrach)  Serta merta  Grosse sertifikat hak tanggungan

PEMBUKTIAN 

Pengertian  a/ upaya memberikan keyakinan pd hakim dlm proses penyelesaian

suatu sengketa ato perkara di depan sidang pengadilan ato dlm proses litigasi 

Prinsip umum pembuktian:  Pembuktian mencari n mewujudkan kebenaran formiil  Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara  Pembuktian perkara tdk bersifat logis faktual

Hukum acara perdata pembuktian hanya tuk mencari kebenaran formiil (formiil waarheid)  Hukum acara perdata tdk dituntut adany keyakinan dari sanubari hakim (normatif)  Jika tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat, maka hakim secara teoritis hrs menerima hal itu tuk melindungi ato mempertahankan hak perorangan/keperdataan yg bersangkutan. 

Pembuktian Fakta Fakta yg dinilai a/ yg diajukan dipersidangan  Fakta yg terungkap dluar persidangan tdk dipertimbangkan  Hanya fakta berdasarkan kenyataan yg bernilai pembuktian  Dalam mencari kebenaran formiil ada beberapa prinsip: 

 Tugas n peran hakim bersifat pasif. ○ Artinya hakim tdk dibenarkan berperkara aktif  Hakim mnerima setiap pengakuan ato pengingkaran yg diajukan

para pihak.  Pemeriksaan n putusan terbatas pd tuntutan dan gugatn penggugat

Azas Pembuktian 

Audi et Alteram Partem  a/ pengajuan alat-alat bukti hrs dimuka persidangan

yg dihadiri o/ kedua belah pihak yg berperkara. 

Dasar Hukum  Psal 1865 KUHPerd Pasal 163 HIR/283 Rbg.  Brg sapa mengaku memiliki hak atas suatu ato

mengemukakan atas suatu perbuatan, tuk menegakkan hak ato membantah hak org lain, maka wajiblh ia membuktikan adanya hak ato perbuatan tsb.

Macam-macam alat bukti Bukti surat  Bukti Saksi  Persangkaan  Pengakuan  Sumpah 

 

Pembuktian utama terletak pd bukti surat-surat ,n baru bukti pendukung lainnya (P.1886 KUHPerd).

Bukti Surat (BRIEVEN) Bukti surat ato bukti tulisan akan mempunyai kekuatan pembuktian jika surat tsb ditandatangani o/ pihak ato pejabat yg berkepentingan dg surat tsb. (P.1876 KUHPerd)  Akta otentik a/ putusan PN Pidana / akta notaris (Yurisorudens)  Akta dibawah Tangan (P.1874-1875 KUHPerd)  Surat biasa a/ koresprodensi surat2 keputusan dll. (P.1881 KUHPerd) 

Membuat daftar alat bukti 

Dlm mengajukan pembuktian tertulis, sebaiknya dibuat surat pengantar daftar bukti tertulis n diberi nomor kode surat sesuai dg urutannya serta sesuai dg masing2 surat bukti. Bertujuan tuk memudahkan hakim dlm penilaian.

Bukti Saksi  

Bukti saksi bersifat bebas (P.1895 n 1908 KUHPerd n P.172 HIR) Nilai pembuktian:  Terserah penilaian hakim dihubungkan dg saksi n alat bukti yg lain

serta memenuhi syarat formilk n materiil  Alat bukti saksi dlm memenuhi syarat formil n materil hrs bersifat kumulatif bukan alternatif. Artinya jika salah satu tdk terpenuhi maka saksi tsb tdk memenuhi syarat sbg alat bukti. 

Syarat miniml:  Minimal 2 orang saksi  Keterangan hrs saling berhubungan  Memenuhi syart formil n materiil

Syarat formil



Cakap menurut hkm Disampaikan dimuka pengadilan (P.1905 BW) Diperiksa satu persatu (P.144(1)HIR) Mengucapkan sumpah (P.147HIR)



Syarat Materiil:

  

 Saksi hrs lebih dari satu ato ditambh dg alat bukti lain  Keterangan berdasar alasan n sumber pengertahuan  Tdk boleh pendapt ato perkiraan

 Saling bersesuaian

Yang tidak boleh jadi saksi Pasal 145 HIR/Pasal 272 RBg  Keluarga sedarah n semenda garis lurus keturunan salah satu pihak  Suami ato istri salah satu pihak (meski tlah cerai)  Anak2 belum cukup umur  Orang sakit ingatan 

Klo tetp dihadirkan maka  Saksi tdk disumpah

 Memberikan penjelasan saja  Penilaian diserahklan hakim

 Penjelasan bs diterima ato ditolak para pihak

Bukti persangkaan = Vermoedem Pasal 1915 KUHPerd n P.173 HIR  Bukti persangkaan sbenarnya bukan merupakan alat bukti  Bisa merupakan alat bukti tp sbg bukti tdk langsung  Bukti persangkaan a/ kesimpulan atas terbuktinya suatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa lain  Bukti persangkaan hanya merupakan kesimpulan hakim atas hasil pemeriksaan perkara dihubungkan dg keterangan saksi n alat bukti

Bukti Pengakuan (Bekentenis) Pasal 1923 KUHPer n P.174 HIR  a/ pernyataan ato keterangan yg dikemukakan o/ salah satu pihak kpd pihak lain dlm suatu proses perkar  Dikemukakan dlm sidang pengadilan  Keterngannya merupakan pembenaran baik sebagian ato seluruhnya. 

Bukti sumpah Pasal 1929 -1945 KUHPer n P.157 n 177 HIR  a/ keterangan atas pernyataan yg akan mendapat murka tuhan jika berbohong  Syarat:  Dilakukan setelah tdk ada bukti petunjuk  Diucapkan dimuka hakim dg lisan  Dilaksanakan dihadapan lawan

SEKIAN