SITA. Hukum Acara Perdata - FH UNS

SITA

Hukum Acara Perdata - FH UNS

Pengertian  Tindakan penjagaan paksa berdasarkan perintah pengadilan/hakim untuk menempatkan harta kekayaan milik penggugat dan/atau tergugat kedalam penjagaan untuk menjamin dipenuhinya tuntutan hak. (Yahya Harahap)


JENIS SITA  Sita Jaminan thdp barang milik Debitur/Tergugat (Conservatoir Beslag)  Sita Jaminan thdp barang bergerak milik Penggugat :  Revindicatoir Beslag  Marital Beslag.


TUJUAN SITA  Agar gugatan penggugat tidak illusoir/dapat dieksekusi  Agar barang kekayaan milik Tergugat tidak dialihkan  barang kekayaan milik tergugat tidak dijadikan jaminan hutang atau disewakan


CONSERVATOIR BESLAG (CB)/ SITA JAMINAN  Penyitaan terhadap benda tetap atau benda bergerak milik Tergugat CIRI : - benda tetap atau benda bergerak milik Tergugat. - benda tetap milik Penggugat.


Tujuan CB  Untuk menjamin pembayaran  Menyita harta Tergugat sebelum Putusan  Harta Tergugat tidak dialihkan / dibebani jaminan hutang


Lanjutan..  Pembayaran ganti rugi  tuntutan dapat berupa penggantian biaya, bunga, keuntungan yang mungkin diperoleh (perkara wanprestasi – 1243 KUH Perdata)  Penggantian kerugian dalam bentuk materiil dan immaterial (perkara Perbuatan Melanggar Hukum/PMH Pasal 1365 KUH Perdata) Hukum Acara Perdata - FH UNS

Lanjutan..  Menjamin diserahkannya objek sengketa


REVINDICATOIR BESLAG  Penyitaan terhadap benda bergerak milik Penggugat yang ada pada pihak lain (Tergugat) dengan tujuan agar benda tersebut kembali kepada Penggugat– Pasal 226 HIR


CIRI :  Benda Bergerak  Milik Penggugat  Dikuasai oleh Tergugat tanpa alasan hukum yang sah  Penggugat dapat meyebutkan ciri benda tersebut secara jelas.


MARITAL BESLAG / SITA MARITAL /SITA HARTA BERSAMA  Harta bersama (Pasal 35 (1) UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) :  Harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan berlangsung  Terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan bersama


Harta Pribadi/Bawaan (Pasal 35 (2) UU Perkawinan) :  Harta yang diperoleh suami atau istri pada saat sebelum menikah  Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, wasiat, warisan selama perkawinan berlangsung  Harta pribadi masing-masing suami atau istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hokum atasnya. Hukum Acara Perdata - FH UNS

MANFAAT MARITAL BESLAG  tidak menghalangi Suami/Istri memanfaatkan barang  Pemanfaatan barang tidak boleh mengurangi pemenuhan kesejahteraan keluarga spt: pendidikan anak, nafkah anak atau mengusir salah satu pihak dari kediaman semula  Pemanfaatan yg memberikan hasil berkewajiban membagi hasil tsb kepada pihak lain Hukum Acara Perdata - FH UNS

Alasan Mengajukan Sita  Tergugat tidak akan mau melaksanakan isi putusan secara suka rela  Dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan hartanya atau menjadikan jaminan utang selama proses pemeriksaan berlangsung


Permasalahan :  Bagaimana jika permohonan sita tidak diajukan sewaktu pemeriksaan di tingkat PN, bolehkan mengajukan ditingkat banding atau kasasi?  Jika permohonan sita ditolak oleh Hakim PN, bolehkan hakim PT atau MA mengabulkan?


Waktu pengajuan permohonan sita  Diajukan pada saat belum dijatuhkan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama (pengadilan Negeri)  Diajukan selama Putusan belum dieksekusi (Pasal 227 (1) HIR


Pihak yg mengabulkan Sita  Hakim pada tingkat PN, PT atau MA


Alasan dikabulkannya sita  Kaitan antara objek sita dengan dalil gugatan sangat erat, sehingga penyitaan dianggap benar-benar urgen, sebab kalau tidak diletakan sita atas harta Tergugat, kepentingan PEnggugat tidak terlindungi.


Lanjutan ….  Penggugat dapat menunjukan berupa fakta atau indikasi adanya dugan atau persangkaan Tergugat berusaha menggelapkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung, guna menghindari pemenuhan gugatan.


Barang yang dapat disita  Secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata  seluruh harta milik Debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang aka nada, menjadi jaminan pelunasan hutang-hutangnya. (Jaminan kebendaan Umum)


 Pasal 1132 KUH Perdata  Kreditur yang memiliki hak yang didahulukan dalam pelunasan hutangnya jika memiliki jaminan kebendaan khusus untuk pelunasan hutangnya (Kreditur Preferan)  Gadai, Hak tanggungan, Fiducia


TIDAK SEMUA BARANG DAPAT DISITA  Yang dapat disita Pasal 197 (1) HIR  Tang tidak dapat disita Pasal 197 (8) HIR


Pasal 197 (1) HIR  Dalam sengketa hak milik  terbatas pada barang yang disengketakan  Dalam sengketa hutang piutang dengan jaminan barang tertentu  barang jaminan tersebut, jika harta tsb tidak mencukupi nilainya dapat dimintakan jaminan lain dari harta milik Tergugat  Sita dilakukan dengan mendahulukan benda bergerak


Pasal 197 (8) HIR  Hewan  Perkakas yang sungguh-sungguh digunakan sebagai alat pencari nafkah sehari-hari


Penjelasan alat pencari nafkah ..  Digunakan langsung oleh seseorang dengan kekuatan tenaga fisik untuk mencari nafkah sehari-hari, seperti cangkul, parang termasuk pakaian yang digunakan sehari-hari  Alat yang digunakan oleh seorang ahli atau profesi seperti gergaji bagi seorang tukang, pahat bagi pematung.  Jika hewan atau barang tersebut benar-benar digunakan sebagai alat pencari nafkah dilarang untuk disita. Tetapi jika barang atau berfungsi sebagai sarana jasa atau produksi, dapat disita. Hukum Acara Perdata - FH UNS

Penjagaan Terhadap Objek Sita  Benda yang telah disita, diletakan dimana ? Atau simpan oleh siapa ?


SEMA No. 5 tahun 1975  Sita Terhadap benda bergerak  Ditinggalkan untuk disimpan oleh pihak tersita/tergugat ditempat barang itu terletak, atau  Sebagian atau seluruh barang dibawa ketempat penyimpanan yang patut


Lanjutan SEMA No. 5 tahun 1975..  Sita Terhadap benda tidak bergerak  Penguasaan tetap pada Tersita  Tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga  Mengajukan pendaftaran sita kepada Kantor Pertanahan jika tanah telah bersertifikat, kepada Kepala Desa/Kelurahan jika masih Leter C


Lanjutan..  Sita Terhadap rekening bank  Rekening bank dilakukan pemblokiran dengan Tetap disimpan pada rekening tersita di bank yang bersangkutan  Penjagaannya tetap berada pada tersita, oleh karena itu tidak boleh dipindahkan atas nama orang lain


Lanjutan..  Penyitaan tidak boleh mengurangi penguasaan dan kegiatan usaha  Setiap penyitaan dibuat berita acara sita dan didaftarkan : apabila objek sita adalah tanah bersertifikat didaftarkan pada Kantor Pertanahan, apaila masih berupa Leter C kepada Kepala Desa, Fiducia di kantor Pendaftaran Fidusia Hukum Acara Perdata - FH UNS

Permasalahan..  Bagaimana jika objek sita dialihkan oleh Tergugat ?  Bagaimana jika objek sita dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat ?  Bagaimana jika objek sita disewakan oleh Tergugat ?


Pasal 199 (1) dan 200 HIR  kekuatan mengikat sita jaminan meliputi : Para pihak yang berperkara dan pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara.


Sejak Pengumuman sita jaminan, hukum melarang :  Mengalihkan objek sita kepada pihak lain  Membebaninya jaminan hutang  Menyewakan kepada orang lain

 Jika dilakukan akibatnya BATAL

DEMI HUKUM


Pelanggaran terhadap Pasal 199 (1) HIR :  Dapat dipidana berdasarkan Pasal 231 KUHP ancaman pidana penjara 4 tahun


Permasalahan..  Bagaimana benda yang disita dalah perkara Perdata, juga disita dalam perkara Pidana ?  Perkara pidana >< Perkara Perdata  Kepentingan Publik >< Privat  Mana yang didahulukan ?


Pasal 39 KUHAP  Benda yang disita dalam perkara Perdata dapat disita dalam perkara Pidana


Benda yg disita dalam perkara PIDANA  Benda yang sebagian atau seluruhnya diduga diperoleh dari tindak pidana  Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana  Benda yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana  Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana Hukum Acara Perdata - FH UNS

PROVISI


Putusan Provisi :  Putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.  Putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu


Mengapa diperlukan Provisi?  Untuk melindungi kepentingan Penggugat  Menghindari kerugian lebih besar pada Penggugat  Diperlukan tindakan tertentu yang sangan urgen untuk melindungi kepentingan penggugat.


DASAR HUKUM PROVISI  Provisi diatur dalam : - 180 HIR - 191 Rbg - SEMA no. 3 tahun 2000


Waktu pengajuan gugatan Provisi  Bersama dengan gugatan pokok perkara, atau  Diajukan secara terpisah


Syarat formil gugatan provisi  Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya  Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan  Gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara Hukum Acara Perdata - FH UNS

Jika ada gugatan provisi maka :  Mendahukukan pemeriksaan gugatan provisi  Sistem pemeriksaan provisi dengan prosedur singkat


Putusan Provisi  Gugatan provisi tidak dapat diterima  Jika gugatan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah masuk ke pokok perkara

 Gugatan provisi ditolak  Jika gugatan provisi tidak ada kaitan dengan pokok perkara atau tidak ada urgensinya, karena secara objektif apa yang dituntut tidak perlu dilakukan , maka gugatan ditolak. Hukum Acara Perdata - FH UNS

Lanjutan..  Mengabulkan Gugatan provisi  Jika gugatan provisi berkaitan erat dengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.


PUTUSAN SERTA MERTA (Uitvoerbaar bij Vooraad/ UvB)


Definisi :  Putusan serta merta adalah putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya secara serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap (Abdulkadir Muhammad )


Ketentuan Umum  putusan yg telah berkekuatan hukum tetap yg dapat dieksekusi.  Putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya belum dapat dieksekusi (Pasal 195 dan 196 HIR)


 Bagaimana Putusan dapat dikatakan telah berkekuatan hukum tetap?


DASAR HUKUM UbV    

180 HIR 191 RBg 54 Rv SEMA no. 3 Tahun 2000


180 HIR, 191 RBg, 54 Rv  Putusan pengadilan dapat dijatuhkan dengan serta merta Permasalahan : - Mengapa diperlukan Putusan serta merta ? - Bagaimana jika Putusan PN telah dieksekusi secara serta merta, tapi pada tingkat PT dan MA dibatalkan? Hukum Acara Perdata - FH UNS

Syarat UbV Menurut 180 HIR, 191 RBg, 54 Rv  gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;  didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusannya dijatuhkan secara verstek;  didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.


Syarat UbV menurut SEMA 3 tahun 2000  gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;  gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;  gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikat baik; Hukum Acara Perdata - FH UNS

LAnjutan SEMA 3 2000…  gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;  dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;


 Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;  Jaminan yang senilai dengan objek sengketa


 PN yg menjatuhkan Putusan serta merta wajib meminta persetujuan MA yg didelegasikan kepada PT;  2 minggu setelah putusan, PN wajib mengirim pemberitahuan kepada PT


PENGGUGAT MENGAJUKAN EKSEKUSI UvB  Menyampaikan salinan Putusan pada PT (30 hari)  Jika PEnggugat mengajukan pemohonan eksekusi, dikirimkan pada PT beserta berkas lengkap disertai pendapat KPN


Pemulihan kembali Eksekusi Uvb (Rehabilitasi)  Pemulihan dari Pihak Ke tiga  Melalui gugatan Contoh : A menggugat B C PT,MA membatalkan UbV, maka B harus menggugat A dan C Hukum Acara Perdata - FH UNS

Pemulihan terhadap barang yang telah hancur  mengganti dengan barang sejenis    

jumlahnya sama sama kualitasnya sama nilai harganya sama ukurannya


 ganti rugi dengan uang :  Penggugat diperintahkan untuk membayar ganti rugi pemulihan yang adil, dengan cara ganti rugi itu : ditaksir dengan harga pada saat pemulihan itu dilaksanakan


CARA MENYUSUN GUGATAN  Pengertian Gugatan adalah tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengekata dengan pihak lain (Sudikno Mertokusumo)


Bentuk Gugatan  Tidak ada format baku  Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri  Secara umum berisi    

Kepala Surat; identitas para pihak; Posita; dan Petitum Hukum Acara Perdata - FH UNS

ISI DAN SISTEMATIKA GUGATAN  Tempat dan tanggal pengajuan gugatan  Pengadilan Negeri yg berwenang  Identitas Penggugat/para Penggugat dan Kuasa hukum (jika ada diajukan oleh kuasa hukum)  Identitas Tergugat/para Tergugat


IDENTITAS PARA PIHAK  Nama  Orang : nama lengkap, termasuk gelar atau alias jika ada  Badan hukum : harus ditulis lengkap berdasarkan anggaran dasar.


Lanjutan..  Alamat  Orang : kediaman pokok, alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal riil. dilihat dari : KTP, NPWP, Kartu Keluarga (KK)  Badan Hukum : dilihat dari anggaran dasar, NPWP, izin usaha, papan nama


Lanjutan..  Penyebutan Identitas lain, tidak imperatif.  Boleh Menambahkan identitas Tergugat secara lengkap spt : umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, kebangsaan.  Tidak mencantumkan identitas diatas, tidak mengakibatkan gugatan obscuur libel atau error in persona  Yg utama nama dan alamat. Hukum Acara Perdata - FH UNS

Posita/Fundamentum Petendi  URAIAN TENTANG FAKTA/PERISTIWA YG MENDASARI GUGATAN (RECHTFEITEN)  Hubungan hukum penggugat -Tergugat  Alasan tuntutan (ganti rugi,)  Alasan Sita jaminan/ Revindicatoir/ marital  Alasan Uit Verbaar Bij Vooraad (UbV)  AlasanDwang Som


 Uraian tentang Hukum (Rechtsgronden)  Dasar hukum yang mengatur tentang masalah yg disengketakan (Cerai, wanprestasi, PMH, waris)


PETITUM/TUNTUTAN Hal-hal yg dituntut Penggugat PRIMER  Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya  Sah dan berharga sita  Menyatakan Tergugat wanprestasi/ PMH/ ahli waris dari …/ perceraian  Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang/melakukan sesuatu  UbV  Menghukum Tergugat membayar biaya perkara SUBSIDER Mohon putusan seadil-adilnya Hukum Acara Perdata - FH UNS

CARA MENGAJUKAN GUGATAN  Surat Gugatan dan Surat Kuasa (jika ada) digandakan minimal 5 / sesuai jumlah para pihak  Diajukan pada Kepaniteraan Perdata PN  Membayar biaya perkara  Mendapat nomor perkara


Jika gugatan secara lisan  Penggugat menyampaikan/menceritakan permasalahan dan apa yg dituntut  Panitera PN mencatat


PENGAJUAN PEMERIKSAAN PERKARA SCR PRODEO  Harus diperiksa terlebih dahulu permohonan prodeonya  Syarat : Pemohon harus dalam keadaan keadaan miskin


 Panitera PN menyerahkan berkas gugatan kepada Ketua PN  Ketua PN menunjuk Majelis Hakim  Majelis Hakim menetapkan hari sidang  Pantera memanggil para pihak yg bersengketa.


PANGGILAN SIDANG Definisi : menyampaikan secara resmi dan PATUT kepada para pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan hakim di persidangan. (Yahya Harahap) Hukum Acara Perdata - FH UNS

DASAR HUKUM  Pasal 121 (2), 122, 126 390 HIR  Pasal 65 UU No. 2/1986 Jo. UU No. 8/2004.


PANGGILAN YANG PATUT  Dilakukan dengan RELAS  Oleh Juru Sita/Juru sita Pengganti  Diterima selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum hari sidang  Langsung kpd yg bersangkutan  Panggilan kepada Tergugat disertai Gugatan  Jika Tergugat tdk hadir, harus dipanggil lagi hingga 3kali panggilan. Hukum Acara Perdata - FH UNS

 Kl alamat tdk jelas, dititipkan pd kepala desa/lurah  Kl tdk diketahui alamatnya, panggilan kpd Bupati ditempel pd papan pengumuman Desa, bupati, dan pengadilan.

Kl sudah meninggal, panggilan diserahkan pd Ahli warisnya Hukum Acara Perdata - FH UNS

Pendelegasian Pemanggilan  Apabila para pihak bertempat tinggal di luar wilayah PN yg mengadili, pemanggilan dilakukan dgn PN yg mewilayahi tempat tinggal pihak tsb.  PN yg mengadili meminta bantuan agar dilakukan pemanggilan kpd PN yg mewilayahi tmpat tinggal para pihak


Pihak Berperkara beralamat di Luar Negeri  Pemanggilan melalui Jalur diplomatik  Penyampaian melalui departemen Luar Negeri, Kedutaan, atau konsulat di tempat pihak bertempat tinggal.


Cara Pemanggilan  Relas diserahkan langsung kepada pihak yg berperkara  Relas terdiri dr 2 rangkap, di ttd oleh pihak berperkara, 1 untk pihak berperkara, 1 unkt majelis hakim  Juru sita melaporkan kpd majelis hakim ttg pemanggilan sidang yg telah dilakukan. Hukum Acara Perdata - FH UNS

Relas 1

Relas 2 Relas 3 Upaya Hukum

P

T

P

T

P

T

Akibat Hukum

1

H

H

X

X

X

X

Contradictoir

Banding

2

H

X

H

X

H

X

Verstek

Verzet

Gugur

gugatan baru

3

X

H

X

H

X

H

4

X

X

X

X

X

X

Dicoret

gugatan baru

5

H

X

X

H

H

X

Contradictoir

Banding


PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan Materiil paling banyak 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Wajib diselesaikan 25 hari kerja sejak sidang pertama PERMA NO. 2 TAHUN 2015 ttg Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hukum Acara Perdata - FH UNS

SYARAT GUGATAN SEDERHANA      

Perkara Perdata PMH atau wanprestasi Nilai tuntutan maks 200 juta Tidak masuk kompetensi pengadilan khusus Bukan sengketa hak atas tanah P & T masing2 1. kecuali memiliki kepentingan sama  T diketahui jelas tempat tinggalnya  P & T berdomisili pada wilayah PN yg sama  P & T wajib datang, mesikpun menggunakan kuasa hukum Hukum Acara Perdata - FH UNS

PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA  Pendaftaran : mengisi blangko gugatan :  Identitas P &T, uraian singkat duduk perkara dan Tuntutan  melampirkan bukti surat yng sudah dilegislasi  Membayar biaya perkara  KPN menunjuk Hakim (tunggal) dan PP Hukum Acara Perdata - FH UNS

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  Hakim menilai apakah perkara tsb pembuktiannya sederhana  Jika sifat perkara tidak sederhana, Hakim mengeluarkan penetapan “bukan gugatan sederhana”  Tidak ada upaya hukum atas Penetapan tsb


 Pemanggilan Para Pihak  Jika P tidak hadir  gugatan gugur  Jika T tidak hadir 2x, Perkara diperiksa dan diputus scr contradictoir  Upaya hukum bagi T: KEBERATAN


PERAN HAKIM  Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana  Mengupayakan damai, mengajurkan P&T melakukan perdamaian diluar persidangan  Menuntun pembuktian  Menjelaskan upaya hukum yg dpt ditempuh Hukum Acara Perdata - FH UNS

PERDAMAIAN  Hakim mengupayakan perdamaian,  Tidak terikat PERMA MEDIASI  Jika terjadi perdamaian dibuat Put. akta perdamaian  Putusan damai tsb tidak ada upaya hukum


PERSIDANGAN  Pembacaan Gugatan dan Jawaban  TIDAK DAPAT DIAJUKAN : Provisi, Eksepsi, Rekonpensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan  Gugatan yg diakui/tidak dibantah : tidak perlu dibuktikan  Gugatan yg dibantah : wajib dibuktikan Hukum Acara Perdata - FH UNS

PUTUSAN  Dibacakan dlm sidang terbuka untuk umum  Dapat diajukan upaya hukum Keberatan  Dlm hal para pihak tdk hadir, salinan putusan disampaikan 2 hari setelah putusan


UPAYA HUKUM  Maks. 7 hari  Dapat diajukan KEBERATAN kepada Ka.PN dilampiri memori keberatan  3 hari diberitahukan kpd Termohon  Pihak lawan mengajukan Kontra Memori Keberatan (3 hari sejak menerima memori keberatan)


PEMERIKSAAN KEBERATAN  KPN menetapkan Majelis Hakim setelah berkas Keberatan lengkap  Materi Pemeriksaan  Putusan dan berkas gugatan sederhana  Memori Keberatan  Kontra memori keberatan

 TIDAK ada pemeriksaan tambahan


PUTUSAN KEBERATAN  Diucapka max 7 hari sejak tanggal penetapan majelis  Pemberitahuan disampaikan kpd para pihak 3 hari sejak diucapkan  Putusan Keberatan berkekuatan hukum tetap  Tidak ada upaya hukum banding, Kasasi atau PK Hukum Acara Perdata - FH UNS

SITA. Hukum Acara Perdata - FH UNS

Recommend Documents