Heri Hartanto - FH UNS

Heri Hartanto - FH UNS

1

Kekuasaan Kehakiman 



Psl 13 UU 14/1970 Jo. UU 4/2004 ttg Kekuasaan Kehakiman :  memungkinkan di bentuk peradilan khusus di dalam peradilan Umum. Psl 8 UU 2/1986 Jo. UU 8/2004 ttg Peradilan Umum :  Di dlm Peradilan Umum dpt diadakan pengkhususan yg diatur oleh UU. Heri Hartanto - FH UNS

2

PENGADILAN NIAGA 

 

Di bentuk berdasarkan PERPU 1/1998 Jo. UU 4/1998 UU 37 / 2004 Wewenang memeriksa perkara Kepailitan, PKPU dan Perkara lain yg ditentukan UU.


3

SISTIM PERADILAN DI INDONESIA


4

KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA  

Kompetensi Absolut Kompetensi Relatif


5

KOMPETENSI ABSOLUT 



Kewenangan atau kekuasaan mengadili antar badan peradilan Kompetensi Absolut menjawab pertanyaan badan peradilan mana yg berwenang memeriksa & mengadili suatu sengketa


6

Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga (Pasal 300 UU 37/2004)  



Permohonan Pernyataan Pailit Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perkara lain yg ditentukan oleh UU, yaitu : Paten, Merek, Desain Industri, Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu


7

PAILIT


8



Pengertian (Pasal 1 angka 1 UU 37/2004)  Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas


9

Syarat DEBITOR Pailit (Psl 2 (1) UU 37/2004) 

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.


10

Syarat Debitor Pailit : 1. 2.

3.

Debitor memiliki minimal 2 orang Kreditor Debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 utangnya Minimal ada 1 utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih


11

UTANG (Psl. 1 angka 6 UU 37/2004) 

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.


12

Permasalahan :   

Apakah utang selalu ada jaminannya? Apa saja jenis jaminan kebendaan ? Mengapa Debitur Pailit harus memiliki minimal 2 Kreditor?


13

Setiap Utang yg Jatuh tempo, belum tentu dapat ditagih



Force Majeur Rechts Verwerking / pelepasan hak Kreditor Exceptio non ad impleti contractus



Even of Defaults

 


14



1131 KUH Perdata :  Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatanperikatan perorangan debitur itu.



1132 KUH Perdata :  Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Heri Hartanto - FH UNS

15

TUJUAN PENGATURAN KEPALITAN 





Menghindari perebutan harta debitor jika dalam waktu yg sama ada beberapa kreditor yg menagih piutangnya kepada debitor Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yg menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lain Menghindari kecurangan cari salah satu kreditor atau debitor sendiri Heri Hartanto - FH UNS

16

LANDASAN HUKUM 

 





Stb. 1905 No. 217 Jo. Stb. 1906 No. 348, Jo. Perpu No. 1 / 1998 Jo. UU No. 4 / 1998 UU 37/2004 ttg Kepailitan dan PKPU Herzeine inlandsch Reglement (HIR) untuk jawa dan madura dan Recht Reglement Buitengewijsten (RBg) untuk luar jawa dan madura. UU No.14/1985 Jo. UU No.5/2004 Jo. UU No.3/2009 tentang MA UU No. 14/2001 tentang PATEN


17

   

UU No.15/2001 tentang MEREK UU No.19/2002 tentang HAK CIPTA UU No.31/2001 tentang DESAIN INDUSTRI UU No.30/2000 tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU


18

KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN NIAGA 

Pengadilan Niaga berada dalam lingkungan Peradilan Umum (Psl. 280 (1) Perpu 1/1998 Jo. Psl. 1 angka 7 UU 37/2004)





Pasal 15 (1) UU 4/2004 : Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud psl. 10 yg diatur dgn UU. Pengadilan Niaga termasuk salah 1 badan peradilan khusus yg berada dilingkungan peradilan umum


19

KOMPETENSI RELATIF 



Kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Kompetensi Relatif menjawab permasalahan pengadilan niaga mana yg berwenang mengadili


20

Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999     

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pengadilan Niaga Ujung Pandang Pengadilan Niaga Medan Pengadilan Niaga Surabaya Pengadilan Niaga Semarang


21

Pasal 2 KEPPRES 97/1997 







Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.


22



Wilayah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi : Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat.


23

Permohonan Kepailitan diajukan pada : (Pasal 3 UU 37/2004) 1.

2.

Permohonan Kepalitan diajukan pada Pengadilan Niaga yg mewilayahi tempat kedudukan hukum Debitor Jika Debitor meninggalkan wilayah RI, permohonan pailit diajukan pada Pengadilan Niaga yg daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor


24

3.

4.

5.

Apabila Debitornya Firma,perseroan, permohonan pailit diajukan pada Pengadilan Niaga yg mewilayahi kedudukan hukum firma/perseroan tersebut Apabila Debitor tidak berkedudukan di Indonesia, tapi menjalankan usahanya di Indonesia, permohonan pailit diajukan di Kantor pusat Debitor menjalankan usahanya di Indonesia Jika Debitor adalah badan hukum, tempat kedudukannya adalah sebagaimana dimaksut dlm anggaran dasarnya Heri Hartanto - FH UNS

25

SIFAT KHUSUS HUKUM ACARA PERADILAN NIAGA Beracara dengan tulisan/Surat

1. 

Beracara dipengadilan niaga dengan surat/tulisan. Berbeda dgn beracara dipengadilan negeri dapat diajukan scr lisan (120 HIR)

Kewajiban dengan bantuan ahli/Advokat

2.

(Psl. 7 UU

37/2004) 

UU Kepalitan mewajibkan menggunakan bantuan Advokat dlm mengajukan permohonan pailit, krn proses pemeriksaan kepailitan memerlukan pengetahuan hukum dan kecakapan teknis, (berbeda dgn Acara perdata di PN tidak diwajibkan menggunakan jasa Advokat.)


26

3. Tidak terikat Prosedur Mediasi 



Menurut Psl 130 HIR dan PERMA 1/2016 setiap perkara Perdata harus dilakukan upaya perdamaian dgn cara Mediasi. Kecuali perkara yg diperiksa di Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, keberatan atas Putusan KPPU


27

4. Pembuktian secara Sederhana (Pasal 8 (4) UU 37/2004)

UU mensyaratkan agar permohonan pailit dapat dibuktikan dengan fakta/keadaan yg terbukti scr sederhana. Yg dibuktikan scr sederhana syarat pailit :



   

Ada 2 / lebih kreditor Minimal 1 hutang tidak dibayar lunas Minimal 1 hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih


28

Waktu Pemeriksaan (sidang)

5. 









Tenggang waktu penerimaan permohonan dan pemeriksaan kepalitan telah diatur scr tegas sbg pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggilan Sidang dgn surat kilat tercatat nimimal 7 hari sebelum sidang (pls 8 (2) UU37/2004). Perkara kepalitan harus sudah diputus dlm waktu 60 hari sejak permohonan didaftarkan (psl.8(5)UU37/2004) Perkara Paten, harus sudah diputus dlm waktu 180 hari sejak pendaftaran gugatan (psl.121 UU14/2001) Perkara merek, harus sudah diputus dlm waktu 90 hari sejak pendaftaran gugatan (psl. 80 (8) UU15/2001)


29

6.

Putusan Bersifat Serta Merta (Uit Veerbaar Bij Vooraad) (psl. 8 (7) UU 37/2004)

7.

Perkara Kepalitan dgn klausula Arbitrase 



Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa perkara kepailitan dari para pihak yg terikat perjanjian yg memuat klausula arbitrase (Psl 303 UU 37/2004). Apakah hal ini bertentangan dgn UU 30/1999?


30

Upaya Hukum

8. 





Pengadilan Niaga memeriksa perkara kepailitan, hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (Psl. 11 (1) UU 37/2004) Terhadap Putusan PKPU tidak ada upaya hukum (psl.293 (1) UU 37/2004) Terhadap putusan pengadilan niaga yg telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), Kecuali PKPU (Psl. 14 (1) Jo. 295 UU 37/2004)


31

Heri Hartanto - FH UNS

Recommend Documents