HUKUM ACARA PERDATA Heri Hartanto, SH.,M.Hum.
SENGKETA Manusia sebagai mahluk sosial memerlukan interaksi dengan individu (subjek hukum) lain Interaksi antar individu berpotensi menimbulkan benturan kepentingan SENGKETA
CARA PENYELESAIAN SENGKETA Yudicial Settlement of Dispute Extra Yudicial Settlement of Dispute Quasi Yudicial / pseudo yudicial
Yudicial Settlement of Dispute Penyelesaian melalui proses peradilan Bersifat formal Melibatkan hakim / proses persidangan di pengadilan Win – lose solution
Extra Yudicial Settlement of Dispute Penyelesaian di luar pengadilan Sifat penyelesaian kompromi Bersifat informal Tidak melibatkan hakim Win-win solution Bentuk-bentuk ADR : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrasi.
Quasi Yudicial / pseudo yudicial Penyelesaian sengketa hukum oleh lembaga non yudisial yang mempunyai kewenangan yudisial Misal : KPPU, BPSK, Komisi Banding Merek/Paten, dll.
Pengertian Hukum Acara Perdata
Menurut Prof. Wiryono Prodjodikoro
Himpunan peraturan yang mengatur bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaiamana pengadilan harus bertindak, satu sama lain, untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
Menurut Abdulkadir Muhammad
Peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.
Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo
Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.
Sumber Hukum
UUDar Nomor 1 tahun 1951 Pasal 5 ayat (1) hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri di daerah Republik Indonesia dahulu
Het Herziene Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura.
Rechtsreglement Buitengewesten / Reglemen daerah Seberang (RBg) untuk daerah luar Jawa dan Madura.
UU No. 2 tahun 1986 Jo. UU 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum UU No. 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. UU No. 14 tahun 1985 Jo. UU No. 5 tahun 2004 Jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Yurisprudensi Doktrin Buku ke IV KUH Perdata/BW Burgerlijk Rechts Verdering (BRv) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Kebiasaan
Asas-asas Hukum Acara Perdata Audi et Alteram Partem / Horen Van Bijde Partijen Dalam memeriksa suatu perkara, Hakim harus memberikan perhatian, perlakuan, kesempatan dan kedudukan yang sama dan seimbangan antar pihak-pihak yang bersengketa. (perlakuan yg sama) (Pasal 5 UU No. 4 tahun 2004) Hak Ingkar
Actor Sequitor Forum Rei (pasal 118 (1) HIR) Pada prinsipnya gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat
Forum Rei Sitae (pasal 118 (3) HIR) Gugatan diajukan ditempat objek sengketa (benda tetap) berada.
Verhandlungs Maxime / Lydelijkheid Van De Rechter Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang bersengketa, hakim tidak boleh memutus lebih dari yang dituntut atau mempertimbangkan kurang dr pokok perkara. Bahkan tdk dpt mengakhiri sengketa.
Nemo yudex Sine Actore / Judex Ne Procedat Ex Afficio/Hakim Pasif Hakim menunggu datangnya perkara, tidak ada persidangan karena jabatan. Kalau tidak ada perkara tidak ada persidangan.
Ius curia Novit Hakim dianggap tahu hukumnya
Putusan Hakim harus disertai dengan alasan-alasan Putusan hakim harus disertai alasanalasan dan dasar putusan, selain itu juga memuat pasal peraturan per-UU-an atau sumber hukum tidak tertulis yang terkait (Pasal 25 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman)
Openbaarheid Van Rechtspraak Pada asasnya sidang pemeriksaan perkara harus terbuka untuk umum (pasal 19 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004)
Res yudicata Pro Veritate Habetur Putusan hakim harus dianggap benar, sampai dibuktikan sebaliknya
Nebis In Idem Perkara yang sama, dengan pihak yang sama mengenai hal yang sama, tidak boleh diputus dua kali dalam persidangan yang sama atau sama tingkatnya.
Sederhana, Cepat dan biaya ringan Proses persidangan berlangsung sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktanya ??
Berperkara tidak harus diwakilkan Berperkara dipengadilan tidak harus diwakili oleh ahli hukum/advokat, para pihak boleh beracara sendiri/maju sendiri, sekalipun buta hukum bahkan buta huruf.
Berperkara dengan biaya Berperkara di muka pengadilan harus dikenakan biaya perkara.
Unus testis nulus testis Satu saksi bukan alat bukti
TESTIMONIUM DE AUDITU
JENIS PERKARA PERDATA
Contentious Jurisdictie / Sengketa
Voluntaire jurisdictie / Permohonan
Contentious Jurisdictie / Sengketa Peradilan yang sesungguhnya karena mengandung sengketa Minimal ada 2 pihak Hakim terikat dengan hukum positif Produk hakim : putusan Contoh : wanprestasi, perbuatan melawan hukum, waris, perceraian.
Voluntaire jurisdictie / Permohonan
Bukan peradilan yang sesungguhnya karena tidak mengadung konflik Hanya ada 1 pihak pemohon Hakim leluasa menggunakan kebijaksanaan Produk hakim : Penetapan Contoh : penetapan adopsi, ganti nama, ganti status kelamin, penetapan rapat RUPS, penbubaran PT.
KOMPETENSI PENGADILAN Jenis sengketa beraneka macam Kewenangan pengadilan dibatasi oleh UU meliputi perkara tertentu kewenangan pengadilan dibatasi oleh wilayah tertentu
Permasalahan Kompetensi Pembagian kompentensi berdasarkan lingkungan peradilan Pembagian kompentensi berdasarkan wilayah hukum Pembagian tingkat peradilan
KOMPETENSI PENGADILAN
KOMPETENSI ABSOLUT (Atributive Competentie)
KOMPETENSI RELATIF (Distributive Competentie)
KOMPETENSI ABSOLUT (Atributive Competentie)
Kewenangan/kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan Kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkara Apakah perkara itu menjadi wewenang PN/PA/PTUN/PM
Kekuasaah Kehakiman Mahkamah Agung Terdiri dari 4 lingkungan Peradilan : - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Tata Usaha Negara - Peradilan Militer
Alasan pemisahan yurisdiksi :
masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu; kewenangan tertentu tersebut, menciptakan kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan subject matter of jurisdiction; masing-masing peradilan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang diatur UndangUndang.
KEWENANGAN PERADILAN UMUM (Pengadilan Negeri) Pidana, dan; Perdata Mengadili seluruh perkara perdata.
Khusus untuk perkara permohonan pailit dan sengketa ketenangakerjaan menjadi wewenang peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrian.
Peradilan Khusus di lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Niaga Pengadilan Hubungan Industrial
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA perkawinan (talak, cerai, pembatalan perkawinan berserta akibat hukumnya) Kewarisan (meliputi waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam) Wakaf dan shodaqah.
KEWENANGAN PTUN
mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Antara Badan/Pejabat TUN dengan masyarakat (orang/badan hukum) akibat dikeluarkanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, individual dan final
KEWENANGAN PERADILAN MILITER
berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya adalah anggota TNI.
KOMPETENSI RELATIF (Distributive Competentie)
Kewenangan/kekuasaan mengadili antar satu lingkungan Peradilan ( PN dgn PN, PA dgn PA, dst) Kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukum Pengadilan menentukan Pengadilan Negeri mana yg berwenang memeriksa Kompetensi relatif diatur dalam Pasal 118 HIR
KOMPETENSI RELATIF
PN berkedudukan di tiap Kota/Kabupaten
KEMANA GUGATAN DIAJUKAN ?
Pasal 118 ayat (1) HIR
Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat (actor secuitor forum rei).
Mengapa harus di tempat kediaman Tergugat ?
Yang dimaksud tempat kediaman tempat kediaman tempat alamat tertentu tempat kediaman sebenarnya
Sumber untuk menentukan tempat kediaman Berdasarkan KTP Kartu Keluarga Surat Pajak Anggara Dasar Persoran (jika Tergugatnya suatu Perseroan)
Permasalahan : 1.
2.
3.
Bagaimana jika setelah gugatan diajukan Tergugat pindah tempat tinggal ? Bagaimana jika tempat tinggal Tergugat berpindah-pindah, pada saat akan mengajukan gugatan tidak tau Tergugat tinggal dimana ? Bagaimana jika seorang Tergugat memiliki 2 atau lebih tempat kediaman yg jelas ?
Pasal 118 ayat (2) HIR Apabila Tergugat lebih dari satu dan bertempat tinggal pada wilayah hukum PN yg berbeda Dipilih salah satu. Penggugat dapat mengajukan gugatan pada salah satu PN.
Permasalahan : Bagaimana jika dalam sengketa hutang piutang, Tergugat I sebagai Debitur sedangkan Tergugat II sebagai penjamin hutang. Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di wilayah hkm PN yg berbeda.
Di PN mana gugatan diajukan ?
Pasal 118 ayat (3) HIR Jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui Jika Tergugat tidak diketahui identitasnya Diajukan pada PN tempat tinggal Penggugat
Lanjutan … Jika Objek gugatan tentang benda tetap/tidak bergerak Diajukan pada PN yg mewilayahi benda tetap tsb berada (forum rei sitae)
Pasal 118 ayat (4) HIR
Sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada PN yg ditunjuk dalam perjanjian tsb.
AKIBAT HUKUM MENYALAHI KOMPETENSI Hakim dapat menyatakan dirinya tidak berwenang Tergugat dapat mengajukan eksepsi ttg kompetensi Apabila Tergugat mengajukan Eksepsi tentang kompetensi (absolut atau relatif), maka hakim WAJIB mengeluarkan putusan sela Gugatan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard (NO)
SENGKETA KOMPETENSI Kompetensi absolut
Mahkamah Agung
Kompetensi relatif dalam 1 wilayah hukum PT yang sama
Pengadilan Tinggi
Kompetensi relatif dalam wilayah hukum PT yang berbeda
Mahkamah Agung
PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA PERDATA -
-
Minimal ada 2 pihak (Penggugat dan Tergugat) memiliki kepentingan dengan pokok perkara (pihak materiil) Point d’interet, point d’action
Orang yang beracara di Pengadilan harus cakap hukum Lalu bagaimana jika orang yang bersengketa belum dewasa atau di bawah pengampuan/ dinyatakan pailit ?
Ukuran Usia Kedewasaan Orang -
Pasal 29 BW untuk perkawinan Pa. 18 Pi. 15 UU 1 1974 untuk perkawinan Pa. 19 Pi. 16 BW untuk melakukan perbuatan hukum perdata
21 Tahun
Lanjutan… Pihak yang berusia kurang dari 21 tahun atau dibawah pengampuan kepentingan hukumnya di diwakili oleh Walinya, Untuk orang yang dinyatakan Pailit diwakili oleh KURATOR
Badan Hukum/ Rechts Persoon Harus diwakili oleh pihak Formil (Pasal 8 nomor 2 Rv, 1955 BW). - PT Direksi - Yayasan Pengurus - Instansi Pemerintah PNS pimpinan Instansi tsb
PIHAK DALAM PERKARA
KUASA Pengertian kuasa menurut pasal 1792 BW : Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaanya kepada orang lain, yang menerima, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Dasar Hukum Pasal 1792 BW Pasal 123 HIR UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat SEMA 6/1994
Cara Memberi Kuasa Kuasa dapat diberikan secara lisan atau Tertulis Pemberian kuasa lisan,dilakukan dalam persidangan Kuasa tertulis dapat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik
Arti penting Surat Kuasa (SK): Surat kuasa yang tidak memenuhi syarat akan berakibat : surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan tidak didasarkan surat kuasa yg sah. Segala proses pemeriksaan di pengadilan tidak sah, karena dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat. Maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard /NO).
Lanjutan… Pasal 123 HIR Pihak yang ingin menguasakan harus dengan Surat Kuasa Khusus Pejabat yang mewakili Negara tidak memerlukan surat kuasa
Kapan kuasa dapat diberikan Setiap saat sebelum dijatuhkan Putusan Kuasa dapat diberikan disetiap tahap tingkat persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi) Surat Kuasa diberikan diberikan untuk seluruh tingkat pengadilan
Siapa yang dapat menerima Kuasa Advokat Lembaga Bantuan Hukum PNS/TNI mewakili institusinya Jaksa sebagai Pengacara Negara Saudara pihak bersengketa/Kuasa insidentil
Kapan berakhirnya kuasa Pekerjaan yang dikuasakan telah selesai Pemberi Kuasa menarik kembali secara sepihak Salah satu pihak atau keduanya meninggal Penerima kuasa melepas kuasa
Pemberi Kuasa menarik kembali secara sepihak Pasal 1814 KUH Perdata, penarikan kuasa dapat dilakukan dengan cara : tidak memerlukan persetujuan penerima kuasa pencabutan dilakukan secara tegas (tertulis, meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa) pencabutan secara diam-diam (pasal 1816 KUH Perdata) dengan cra menunjuk kuasa baru untuk urusan yang sama.
Penerima kuasa melepas kuasa Dilakukan dengan cara : memberitahukan pelepasan kuasa tsb kepada pemberi kuasa tidak dilakukan pada saat yang tidak layak.
Pengenyampingan Pasal 1814 KUH Perdata surat kuasa mutlak Surat kuasa dapat disepakati bersifat mutlak dengan diberi judul “Surat Kuasa Mutlak” yang didalamnya memuat klausula : pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengahiri perjanjian pemberian kuasa
Jenis Surat Kuasa
Surat Kuasa Umum Surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Istimewa
Surat Kuasa Umum memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa yaitu : melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa meliputi segala sesuatu mengenai harta kekayaan pemberi kuasa hanya meliputi perbuatan pengurusan kepentingan pemberi kuasa Tidak dapat digunakan dalam sidang di pengadilan.
Surat Kuasa Khusus Hanya mengenai 1 kepentingan atau lebih yg dinyatakan secara tegas. Agar dapat mewakili pemberi kuasa di pengadilan, harus secara tegas menyebut “untuk mewakili/mendampingi pemberi kuasa sebagai …… dalam sidang ….”
SURAT KUASA KHUSUS 123 HIR Bersifat Teristimewa 1795 KUH Per bersifat Khusus SEMA 6/1994 : Sifat Khusus
Menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Menjelaskan secara khusus peruntukan surat kuasa Menyebut scr tegas pokok dan objek sengketa. Menjelaskan scr tegas untuk mewakili di PN. Menyebut Kompetensi Pengadilan.
Surat Kuasa Istimewa Diberikan hanya pada tindakan tertentu yang sangat penting, tidak cukup dengan SK Umum atau SK Khusus. harus dengan akta otentik Cth : - Menjual harta benda milik pemberi kuasa - Membuat perdamaian dengan pihak lain
