Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS

Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS

INTERVENSI Masuknya pihak ke-3 dalam perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan. Ada 3 jenis Intervensi :

Tussenkomst

(menengahi) Voeging (menyertai) Vrijwaring (ditarik sbg penjamin) Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS

Bentuk Intervensi

Inisitatif dari

Untuk Kepentingan

Cara

Tussenkomst

Intervenient

Diri sendiri

Mengajukan gugatan intervensi kepada hakim

Voeging

Intervenient

Salah satu, Penggugat atau Tergugat

Mengajukan gugatan intervensi kepada hakim

Vrijwaring

Tergugat

Tergugat

Tergugat memohon kepada Hakim agar Pihak ke-3 dimasukan sebagai penjamin yang ikut bertanggungjawab


REPLIK - DUPLIK

REPLIK : diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan Jawaban, untuk menanggapi jawaban tsb. DUPLIK : diajukan oleh Tergugat untuk menanggapi REPLIK yang diajukan oleh Penggugat.


PROVISI Putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu


Provisi dlm Perkara Perceraian

1.

Pasal 24 PP No. 9/1975 Jo. Pasal 77 dan 78 UU No. 7/1989 Selama berlangsung gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan bahaya yg mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengijinkan suami-istri tidak tinggal dalam 1 rumah


Lanjutan Provisi… 2.

Atas permohonan Penggugat, Pengadilan dapat : a. Menentukan nafkah yg ditanggung suami b. Menentukan hal-hal yg perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak c. Menentukan hal-hal yg perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yg menjadi harta bersama suami-istri atau barang=barang yg menjadi hak istri.


SITA (BESLAG)

Tindakan hukum oleh Hakim yg bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yg bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau barang jaminan dipenuhinya tuntutan hak, dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani suatu jaminan utang, dirusak atau dimusnahkan oleh pihak yg menguasai barang tsb, untuk menjamin pelaksanaan Putusan Hakim.


JENIS SITA

CONSERVATOIR BESLAG REVINDICATOIR BESLAG MARITAL BESLAG


CONSERVATOIR BESLAG (CB)/ SITA JAMINAN

Penyitaan terhadap benda tetap atau benda bergerak milik Tergugat CIRI : - benda tetap atau benda bergerak - milik tergugat, atau - benda tetap milik Penggugat


Tujuan CB

Untuk menjamin pembayaran Menyita

harta Tergugat sebelum Putusan Harta Tergugat tidak dialihkan / dibebani jaminan hutang


Lanjutan..

Pembayaran ganti rugi tuntutan

dapat berupa penggantian biaya, bunga, keuntungan yang mungkin diperoleh (perkara wanprestasi – 1243 KUH Perdata) Penggantian kerugian dalam bentuk materiil dan immaterial (perkara Perbuatan Melanggar Hukum/PMH - Pasal 1365 KUH Perdata)


Lanjutan..

Menjamin diserahkannya objek sengketa


REVINDICATOIR BESLAG

Penyitaan terhadap benda bergerak milik Penggugat yang ada pada pihak lain (Tergugat) dengan tujuan agar benda tersebut kembali kepada Penggugat– Pasal 226 HIR


CIRI :

Benda Bergerak Milik Penggugat Dikuasai oleh Tergugat tanpa alasan hukum yang sah Penggugat dapat meyebutkan ciri benda tersebut secara jelas.


MARITAL BESLAG / SITA MARITAL /SITA HARTA BERSAMA Harta bersama (Pasal 35 (1) UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) : Harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan berlangsung Terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan bersama Catatan : Suami istri tidak membuat perjanjian nikah yg berisi pemisahan harta sebelum melangsungkan pernikahan


Harta Pribadi/Bawaan (Pasal 35 (2) UU Perkawinan) :

Harta yang diperoleh suami atau istri pada saat sebelum menikah Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, wasiat, warisan selama perkawinan berlangsung Harta pribadi masing-masing suami atau istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hokum atasnya.


MANFAAT MARITAL BESLAG

tidak menghalangi Suami/Istri memanfaatkan barang Pemanfaatan barang tidak boleh mengurangi pemenuhan kesejahteraan keluarga spt: pendidikan anak, nafkah anak atau tdk boleh mengusir salah satu pihak dari kediaman semula Pemanfaatan yg memberikan hasil, berkewajiban membagi hasil tsb kepada pihak lain


ALASAN PENGAJUAN SITA

Menjamin Pelaksanaan isi Putusan/agar gugatan tidak illusoir Tergugat dikhawatirkan akan memindah tangankan, menghilangkan, membebankan dgn jaminan utang barang-barang sengketa/hartanya Terdapat tanda-tanda yg mendasari kekhawatiran itu


BENDA YANG DAPAT DISITA Pasal 197 (1) HIR

Hanya sebatas benda tertentu jika perkara hanya sebatas pada sengketa kepemilikan benda tertentu Seluruh harta Tergugat sampai mencukupi seluruh tagihan jika perkara utang-piutang atau tuntutan ganti rugi Didahulukan menyita benda bergerak


Waktu pengajuan permohonan sita

Diajukan pada saat belum dijatuhkan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama (pengadilan Negeri) Diajukan selama Putusan belum dieksekusi (Pasal 227 (1) HIR


TIDAK SEMUA BARANG DAPAT DISITA

Yang tidak dapat disita Pasal 197 (8) HIR Hewan Perkakas yang sungguh-sungguh digunakan sebagai alat pencari nafkah sehari-hari


Penjelasan alat pencari nafkah ..

Digunakan langsung oleh seseorang dengan kekuatan tenaga fisik untuk mencari nafkah sehari-hari, seperti cangkul, parang termasuk pakaian yang digunakan sehari-hari Alat yang digunakan oleh seorang ahli atau profesi seperti gergaji bagi seorang tukang, pahat bagi pematung. Jika hewan atau barang tersebut benar-benar digunakan sebagai alat pencari nafkah dilarang untuk disita. Tetapi jika barang atau berfungsi sebagai sarana jasa atau produksi, dapat disita.


PEMBUKTIAN

Definisi : Memberikan kepastian kepada HAKIM tentang kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/dasar bantahan dengan alat-alat bukti yang ada.


ASAS-ASAS DALAM PEMBUKTIAN AUDI ET ALTERAM PARTEM UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS TESTIMONIUM DE AUDITU ACTORI INCUMBIT PROBATIO (163 HIR) NEGATIVA NON SUNT PROBANDA IUS CURIA NOVIT


APA YANG HARUS DIBUKTIKAN Yang harus dibuktikan adalah PERISTIWANYA, bukan hukumnya. Pokok sengketa, yi : semua yg didalilkan dalam gugatan, dan yang dibantah dlm jawaban Berupa peristiwa, hak atau hubungan hukum


Hal-hal yang TIDAK perlu dibuktikan Hal-hal yang diakui oleh Tergugat Hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat Hal-hal yang diketahui Hakim di dlm persidangan Fakta NOTOIR (Notoir feiten) : pengetahuan umum


Beban Pembuktian

Pasal 163 HIR, 1865 BW : “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau menyebut suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”


KEKUATAN PEMBUKTIAN A. B. C. D. E.

Bukti Mengikat dan Menentukan Bukti Sempurna Bukti Bebas Bukti Permulaan Bukti Bukan Bukti


A. Mengikat dan Menetukan

Meskipun hanya 1 alat bukti, sudah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara berdasarkan bukti itu, tanpa alat bukti lain Hakim terikat dgn bukti itu, shg tdk dpt memutus lain dari yg alat bukti tsb Tidak dpt dilumpuhkan dgn alat bukti lain.


Contoh alat bukti Mengikat dan Menetukan

Sumpah Decisoir (156 HIR / 183 R.Bg) Pengakuan (174 HIR / 311 R.Bg)


B. Bukti Sempurna Meskipun hanya ada 1 alat bukti, sudah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara dgn dasar alat bukti tsb Hakim terikat dgn bukti tsb, kecuali jika dibuktikan sebaliknya Bukti tsb dapat dilumpuhkan dgn bukti lawan Contoh : Akta Otentik (165 HIR / 285 R.Bg)


C. Bukti Bebas

Hakim bebas untuk menilai sesuai dgn pertimbangannya Hakim tdk terikat dgn bukti tsb Hakim bebas untuk menilai alat bukti tsb Hakim dapat mengenyampingkan alat bukti ini dgn pertimbangan2 tertentu Dapat dilumpuhkan dgn bukti lawan


Contoh Bukti Bebas

Saksi yg disumpah (172 HIR / 307 R.Bg) Saksi Ahli (154 HIR / 181 R.Bg) Pengakuan di luar sidang (175 HIR / 312 R.Bg)


D. Bukti Permulaan Meskipun alat bukti itu sah, tp belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yg cukup Bukti ini masih perlu ditambah dgn alat bukti lain Haki bebas dan tidak terikat dgn alat bukti ini Bukti ini dapat dilumpuhkan dgn alat bukti lawan Contoh :

Saksi

tp hanya 1 orang (136 HIR/306 R.Bg) perlu ditambah alat bukti lain Akta dibawah tangan yg dibantah isi dan TTD nya oleh lawan (165 HIR / 289 R.Bg) Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS

E. Bukti Bukan Bukti Tidak memenuhi syarat formal sbg bukti Tidak mempunyai kekuatan pembuktian Contoh :

Saksi

yg tidak disumpah (145 (4) HIR / 172 R.Bg) Saksi yg belum cukup umur (dibawah 15 tahun) Kesaksian tidak lansung (testimonium de auditu) (717 HIR / 308 R.Bg)


Yang harus membuktikan adalah para Pihak (Penggugat dan Tergugat)

Permasalahan : Apa

yg harus dibuktikan oleh Penggugat ? Apa yg harus dibutikan oleh Tergugat ?


Alat bukti Pasal 164 HIR Surat/tulisan Saksi Pengakuan Persangkaan Sumpah Alat bukti Lain : Pemeriksaan Setempat (90 RO) Keterangan Ahli (154 HIR) Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS

1. ALAT BUKTI SURAT Bukti Surat/Tulis : adalah segala sesuatu yg memuat tanda baca yg dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.


BUKTI SURAT/TULIS Dibagi menjadi 2 : ambtelijk otentik partij

Akta dibawah tangan

Bukan akta Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS

AKTA AKTA : Surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yg memuat peristiwa yg menjadi dasar suatu hak atau perikatan. BUKAN AKTA : tidak ada tanda tangan, cth: karcis, buku register, catatan


AKTA OTENTIK : akta yang dibuat dlm bentuk yg ditentukan perat per-UU-an oleh/ dihadapan pejabat umum yg berwenang. Akta ambtelijk : akta pejabat publik Akta partij : akta notaris

Akta dibawah tangan : akta yg dibuat oleh para pihak sendiri.


KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA

AKTA OTENTIK : kekuatan pembuktiannya lengkap dan sempurna. AKTA DIBAWAH TANGAN : kekuatan pembuktiannya tergantung diakui atau tidaknya akta tersebut. Jika diakui kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik. Jika isi dan ttd nya tidak diakui oleh pihak lawan, maka kedudukanya sbg bukti permulaan. Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS

2. BUKTI SAKSI

Kesaksian : kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan ttg peristiwa yg disengketakan dgn jalan pemberitahuan scr lisan dan pribadi oleh orang yang bersangkutan, bukan salah satu pihak yg berperkara.


SAKSI MENJADI BUKTI JIKA :

Saksi melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yg dipersaksikan. Tidak berupa kesimpulan/pendapat dari saksi Dapat menjelaskan sumber kesaksiannya Tidak Testimonium de auditu Tidak Unnus testis nullus testis Mengucapkan sumpah


SYARAT SAKSI :

Dewasa Tidak ada hubungan keluarga Tidak ada hubungan kerja


Kekuatan Pembuktian Saksi BUKTI

BEBAS


3. BUKTI PERSANGKAAN Persangkaan merupakan bukti sementara, dan bersifat alat bukti tidak langsung, bukan alat bukti yg berdiri sendiri. Cth. Membuktikan ketidak hadiran seseorang pd suatu waktu di tempat ttt, dgn membuktikan kehadirannya pd waktu yg sama di tempat lain


Kesimpulan yang ditarik oleh Hakim atau UU ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kearah peristiwa lain yang belum terang keadaannya.


PERSANGKAAN dibedakan menjadi: 1. 2.

Persangkaan berdasarkan kenyataan Persangkaan berdasarkan hukum


Persangkaan berdasarkan kenyataan

Hakim yg berwenang memutuskan kemungkinan kenyataan tsb


Persangkaan Berdasarkan Hukum

Perbuatan-perbuatan yg oleh UU dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan UU.


4. Pengakuan

Pengakuan dapat diberikan di dlm maupun diluar persidangan Tertulis maupun lisan Membenarkan seluruh maupun sebagian


Pengakuan Murni

Pengakuan yg sederhana & sesuai dengan tuntutan lawan Cth : Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta


Pengakuan dengan kualifikasi

Pengakuan disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan Cth :Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, tetapi harganya 3 juta, bukan 5 juta.


Pengakuan dengan clausula

Pengakuan yg disertai dgn keterangan tambahan yg bersifat membebaskan Cth : Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, tetapi telah dibayar lunas.


Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu)

Pengakuan harus diterima bulat Hakim tidak boleh memisah-misahkan pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.


Kekuatan Pembuktian Pengakuan

Pengakuan di dalam Persidangan SEMPURNA dan MENENTUKAN


5. Bukti Sumpah

Sumpah dibagi menjadi 2 :

Sumpah Supletoir Sumpah Decisoir


Sumpah Supletoir/Pelengkap

Ada bukti permulaan/alat bukti lain Diperintahkan oleh hakim Tidak dapat dikembalikan oleh lawan Kekuatan pembuktiannya SEMPURNA


sumpah Decisoir

Sama sekali tidak ada bukti lain Dibebankan oleh salah 1 pihak kepada pihak lawan Dapat dikembalikan Kekuatan pembuktiannya MENENTUKAN


6. Pemeriksaan Setempat

Pada prinsipnya pemeriksaan persidangan dilakukan di gedung Pengadilan Untuk memeriksa benda tetap tidak mungkin dilaksanakan di gedung Pengadilan Untuk mendapatkan kepastian, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat di tempat benda tetap berada (Pasal 90 RO)


Dapat diajukan oleh para pihak atau oleh Hakim Untuk memeriksa kejelasan dan kepastian objek sengketa (letak, batas-batas, luas) Kekuatan pembuktian bebas


7. Bukti Saksi Ahli

Hakim menggunakan keterangan ahli agar memperoleh keterangan yg lebih mendalam ttg sesuatu yg hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu Dasar hukum 154 HIR/181 RBg/215 RV. Hakim atau para pihak dapat mengajukan saksi ahli


Kedudukannya dapat digantikan oleh ahli yang sama Saksi ahli memberikan pendapat/kesimpulan Kekuatan Pembuktian bebas


Pasal 1 angka 1 UU ITE

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.


Pasal 1 angka 4 UU ITE

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.


Pasal 5 UU ITE (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.


Cerai alasan menuduh zina

Dengan 4 orang saksi Apabila tdk ada 4 saksi dan Tergugat menyangkalnya, Penggugat wajib mengucapkan sumpah lian Tergugat juga diberi kesempatan untuk mengucap sumpah


Cerai Alasan Tergugat dipidana

Dengan bukti surat, berupa salinan putusan asli PN yg memutus hukuman 5 tahun/lebih


Cerai karena alasan Tergugat cacat badan

Pengakuan Tergugat di persidangan Saksi Hakim memerintahkan kepada Termohon/Tergugat memeriksakan ke dokter. Apabila Tergugat/Termohon menolak memeriksakan diri ke dokter, maka Tergugat/termohon dikalahkan.


Cerai Alasan syiqoq

Dengan saksi yg mengungkapkan bentuk pertengkaran beserta penyebab pertengkaran itu Hakim harus mendengarkan saksi dari pihak keluarga suami/istri yg bersengketa Hakim dapat mengangkat seorang/lebih hakam dari pihak keluarga suami/istri.


Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS

Recommend Documents