Block Book
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Kode Mata Kuliah : WU16256 Tim Penyusun serta Tim Tutorial : I Ketut Artadi , SH.SU. I Wayan Bela Siki Layang, SH.MH. I Ketut Sudjana, SH.MH. I Nyoman A. Martana, SH.MH. DW Nym Rai Asmara Putra, SH.MH. Ida Bagus Rai Djaja, SH.MH.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UADAYANA DENPASAR JAN’ 2010
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA .I. Identitas Mata Kuliah Nama : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Kode Mata Kuliah : WU16256 Satuan Kredit Semester ( SKS ) : 2 SKS Semester : VI Status Mata Kuliah : Wajib Nasional II. Pengasuh Mata Kuliah Nama : I Ketut Artadi, SH.SU. Alamat : Jln. Sekarjepun V N0. 14, Denpasar Telpon : ( 0361 ) 461053 ) Nama : I Wayan Bela Siki Layang, SH.MH. Alamat : Jln. Karangsari 99X, Padangsambian Kaja, Dps. Telpon : ( 0361 ) 8444002 , 08123958176
Nama : I Ketut Sudjana , SH. MH. Alamat : Dusun Canggu , Desa Canggu, Kuta. Telpon : ( 0361 ) 8445355. Nama : I Nyoman. A . Martana, SH.MH. Alamat : Br. Padangtawang, Desa Canggu, Kuta. Telpon : ( 0361 ) 8567935 Nama : DW. Rai Asmara Putra, SH.MH. Alamat : Jalan Tukad Citarum i/5A Perum Taman Kresna Permai, Renon Denpasar Telpon : ( 0361 ) 243440 , 08123903554 Nama : Ida Bagus Rai Djaya, SH.MH. Alamat : Jln. Sandat Gang IV N0. 3, Denpasar. Telpon : ( 0361 ) 232650.
1
III. Deskripsi Perkuliahan Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan mata kuliah Wajib Nasional ( WU16256 ) ) dengan bobot 2 SKS yang harus diikuti oleh mahasiswa setelah lulus menempuh mata kuliah wajib prasyarat Ilmu Negara ( WU1303) dan Hukum Perdata ( 12307 ) Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan bidang kuliah penerapan hukum materiil dengan melakukan pendalaman terhadap ketentuan ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya melakukan tuntutan terhadap Pejabat atau Badan tata Usaha negara yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemerintahan dengan menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara (K.TUN ) yang merugikan orang pribadi atau Badan Hukum Perdata. Materi mata kuliah Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara akan disampaikan dengan tatap muka membahas tentang tujuan HAPTUN, Penamaan UU N0.5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sistematika PTUN, Pengertian PTUN, tugas Hakim PTUN, Karakteristik danPrinsipprinsip HAPTUN, Alur penyelesaian sengketa TUN, Hukum acara Formil, Dismissal proses, Pemeriksaan Persiapan, Pemeriksaan persidangan, Putusan, Upaya Hukum, Eksekusi putusan TUN. Seluruh materi tersebut akan diajarkan dengan Metode Pengajaran berbasiskan problem, dimana mahasiswa diajak untuk mencermati suatu kasus yang relevan, dijadilan acuan dalam tiaptiap pengajaran materi kuliah. IV. Tujuan Mata Kuliah Pemahaman terhadap materi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui hal – hal yang yang harus diperhatikan dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha negara, meliputi cara mengajukan gugatan gugatan , subyek , posita dan petitum gugatan, dasar hukum gugatan, strategi dalam dismissal proses,menghadiri sidang Pengadilan, jawabmenjawab dalam persidangan, pengajuan bukti, pemeriksaan saksi dan menyusun putusan Pengadilan. V. Metode dan Strategi Pengajaran Metode yang dipakai dalam memberikan kuliah adalah Problem Based Learning, yaitu pengajaran dengan berbasiskan problem/ kasus nyata yang terjadi dimsyarakat. Strategi pengajaran berupa tanyajawab, diskusi, belajar mandiri, diskusi kelompok ter arah, dan tugas terstruktur. Pada awal perkuliahan dimulai dengan tanya jawab untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa atas materi elementer mata kuliah yang berkaitan dengan materi kuliah saat ini, dan melakukan penyegaran / penelaahan atas masalah masalah yang telah diidentifikasi. Selanjutnya perkuliahan dapat dimulai dengan metode pengajaran berbasiskan problem, tanya jawab untuk mendapatkan pola penyelesaian masalah sejenis melalui diskusi kelompok, permainan peran dalam membahan topik topik tertentu, selanjutnya tugastugas mandiri dilakukan oleh mahasiswa diluar perkuliahan.
2
Strategi pembelajaran adalah kombinasi Perkuliahan 50% ( 6 kali pertemuan ) dan tutorial 50% ( 6 kali pertemuan ), satu kali pertemuan untuk Test Tengan Semester dan satu kali pertemuan untuk Test Akhir Semester. Total pertemuan 14 kali. VI. Pelaksanaan Perkuliahan Dalam kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Neraga, perkuliahan direncanakan berlangsung 6 kali pertemuan yaitu hari ke 1, 3, 5, 7, 9 dan ke 11. Tutorial dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan yaitu hari ke 2, 4, 6, 8, 10 dan ke 12. VII. Strategi Perkuliahan Sebelum perkuliahan diberikan, mahasiswa sudah harus memiliki Block Book. Untuk kepentingan perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri dengan mencari bahan, memahami pokok bahasan sesuai dengan arahan dalam Block Book. Perkuliahan tentang sub.sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu / media papan tulis, power point slide, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. VIII. Strategi Tutorial Dalam tutorial, mahasiswa berperan aktif mengerjakan tugastugas, sebagai bagian dari self study ( 20 jam perminggu ), kemudian berdikusi dalam klas toturial, presentasi power point, diskusi peran ( sesuai kasusnya ). Dalam 6 kali tutorial di kelas mahasiswa diwajibkan ; 1. Membuat paper sesuai dengan topic tutorial 1, 2, 3, 4 . Pilih salah satu topic dan disetor paling lambat pada tutorial ke 4. 2. Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point untuk tugas tutorial 1, 2, 4. Presentasi dilakukan pada saat tutorial ke 2 dan ke 4. 3. Mengambil peran sebagai penggugat, tergugat dan hakim untuk materi ke 3. IX. Ujian Ujian terdiri dari ujian tertulis dalam bentuk essay dalam masa Ujian Tengah Semester dan masa Ujian Akhir Semester.Ujian Tengah Semester ( UTS ) atas materi perkuliahan 1 sampai dengan 5, sedangkan Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilakukan atas materi perkuliahan 7 sampai 15. Ujian dapat dilakukan secara lisan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa melakukan argumentasi argumentasi pembelaan dalam bentuk peradilan semu didepan klas. X. Penilain. Penilaian meliputi aspek hard skills dan soft skills. Penilaian hards skills melalui tugas – tugas (TT), UTS dan UAS. Nilai hards skills diperhitungkan menggunakan rumus : ( UTS + TT ) + 2 (UAS ) ______________ 2 NA = ____________________________ 3
3
Penilaian soft skills ( sikap prilaku ) dilakukan berdasarkan pengamatan selama perkuliahan. Nilai Soft skills dikombinasi dengan NA untuk menentukan nilai hasil studi (NHS) yang ditentukan kriterianya sebagai berikut ; Nilai range A
80 100
B 65 79 C 55 64 D 40 54 E
0 39
X. Organisasi Materi 1. Orientasi Kontrak Perkuliahan 2. Karakteristik dan PrinsipPrinsip HAPTUN 3. Alur Penyelesaian Sengketa TUN 4. Hukum Acara Formil 5. Dismissal Proses 6. Pemeriksaan Persiapan 7. Pemeriksaan dalam Persidangan 8. Gugatan 9. Perwakilan dalam Sengketa TUN 10. Pembuktian 11. Putusan dan Upaya Hukum 12. Eksekusi XI . Daftar Bacaan 1. Undang Undang N0.5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2. Undang Undang N0. 14 tahun 1970 dirobah dengan UU N0.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimam 3. Undang Undang No. 14 tahun 1985 dirobah dengan UU N0. 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung. 4. A. Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. 5. I Wayan Bela Siki Layang, N.A. Martana, Ketut Sujana, Ida Bgs.Rai Djaja, 2006 , Bahan Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana. 6. I Ketut Artadi, 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar.
4
7. I Ketut Artadi, 2008. Praktik Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar. 8. I Ketut Artadi, 2008. Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Hukum Acara Perdata , Bali Post, Denpasar, 9. SF. Marbun, 1988. Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta 10. Zairin Harahap, 2001. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 11. Philipus M Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya. 12. Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 13. Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindio Persada, Yogyakarta. 14. Indoharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Peradilan Tata Usaha negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 13.Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 14.Rozali Abdullah , 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet, ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta XII. Persiapan Perkuliahan. Mahasiswa diwajibkan memiliki Block Book, sebelum perkuliahan dimulai, dan mempersiapkan materi berupa bukubuku, putusan Pengadilan yang berkaitan dengan materi Block Book.
XIII. PERTEMUAN PERTEMUAN PERTEMUAN PERTAMA Perkuliahan ; Penjelasan ruang lingkup perkuliahan § Tentang UU No 5 ahun 1986 dan pasalpasal yang dirobah dengan UU No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha negara § Tentang Penamaan, sistematika, Pengertian, dan tugas pokok hakim TUN sebagaimana diatur dalam UU N0.5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha negara. § Karakteristik dan PrinsipPrinsip HAPTUN Bahan bacaan § I Wayan Bela Siki Layang, N.A. Martana, Ketut Sujana, Ida Bgs.Rai Djaja, 2006 , Bahan Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana. § I Ketut Artadi, 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar.
5
§ I Ketut Artadi, 2008. Praktik Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar. 2. Literatur § UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. § I Ketut Artadi, 2008. Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Hukum Acara Perdata , Bali Post, Denpasar, § A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. PERTEMUAN KEDUA Tutorial Discussion tast/study tast Dilihat dari sisi hukum materiil terjadi perobahan UU N0.5 tahun 1986 oleh UU N0.9 tahun 2004 meliputi tiga pasal penting yaitu pasal 2 , psl 53 dan pasal 116 UU N0.5 tahun 1986. Apa yang menjadi latar belakang dari pentingnya dilakukan perobahan terhadap pasalpasal tersebut, dilihat dari sudut pandang hukum acara TUN. Hal itu dimintakan kepada mahasiswa untuk dicermati dan didiskusikan berdasarkan kasus kasus yang disiapkan oleh Dosen. Bahan bacaan § I Ketut Artadi, 2008. Praktik Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar. § Indoharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Peradilan Tata Usaha negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2. Literatur § UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. § A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. PERTEMUAN KETIGA Perkuliahan ; Alur Penyelesaian Sengketa TUN dan Hukum Acara Formil § Dalam upaya penyelesaian sengketa TUN menurut pasal 48 UU N0 5 tahun 1986 dapat ditempuh dua cara yaitu ; pertama ; melalui upaya jalur administrasi dan kedua melalui gugatan langsung ke Pengadilan TUN. § Penyelesaian sengketa TUN melelaui upaya administrasi dikenal adanya dua macam upaya administrative yaitu ; pertama ; Banding Administrative ( administratieve beroep ), kedua ; presedur keberatan. § Gugatan langsung ke Pengadilan TUN dapat dilakukan setelah seluruh upaya jalur administrarive sudah ditempuh. § Apabila jalur administrative belum ditempuh, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, baik ditingkat dismissal proses atau ditingkat pemeriksaan
6
perkara secara biasa, karena eksepsi tergugat ( ekseptio delatoria ) dikabulkan oleh Pengadilan TUN. § Peradilan TUN dalam memeriksa perkara TUN, mengenal tiga acara formil dalam pemeriksaan perkara yaitu ; Pemeriksaan perkara dengan acara singkat ( psl. 62 UU N0 6 tahun 1986 ), Pemeriksaan perkara dengan acara Cepat ( psl 99 UU No 6 tahu 1986 ) dan Pemeriksaan perkara dengan acara Biasa ( psl 53 s/d psl 121) Bahan bacaan. § Philipus M Hadjon, 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah mada University Press, Yogyakarta. § Indroharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Literatur § Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindio Persada, Yogyakarta. § Indoharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Peradilan Tata Usaha negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. § Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha NegaraSuatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta § Rozali Abdullah , 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara cet, ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
PERTEMUAN KEEMPAT Tutorial Discussion tast/study tast Dosen mendeskripsikan kasus pemecatan pegawai oleh Pemda dan kasus penetapan Pajak oleh Kantor pajak, terhadap seseorang. Kepada mahasiswa diminta untuk mencermati upaya administrative, manakala pegawai tersebut keberatan dengan K.TUN pemecatan pegawai dan penetapan pajak yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tersebut Bahan bacaan § Indoharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Peradilan Tata Usaha negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. § Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha NegaraSuatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta § Rozali Abdullah , 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara cet, ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Literatur § UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. § A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung.
7
PERTEMUAN KELIMA Perkuliahan : Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan § Dismissal proses diatur dalam pasal 62 UU No 5 tahun 1986, dimana gugatan penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima apabila al. tidak termasuk kewenangan Pengadilan TUN, gugatan lampau waktu atau belum waktunya untuk diajukan. Gugatan Lampau waktu diatur dalam psl.55 UU No 5 tahun 1986 . Kata kunci dari pasal diatas adalah “ gugatan lampau waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya K TUN “. Praktek Pengadilan menunjukkan, sertipikat hak Milik atas tanah, yang terbit puluhan tahun yang lalu dan sudah diumumkan puluhan tahun yang lalu banyak dibatalkan oleh Pengadilan TUN. Dasar hukumnya adalah SEMA N0.2 tahun 1991, tgl 9 Juli 1991 No MA/KUMDIL/213/VII/K/1991 angka V bagian 3. Kata kunci dari SEMA diatas adalah “ bagi yang tidak dituju, berlaku ketentuan 90 hari sejak penggugat mengetahui adalah K TUN “. § Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ( psl. 63 ayat 1 UU No 5 tahun 1986 ). § Mahasiswa diajak mendiskusikan persoalan persoalan gugatan lampau waktu, gugatan belum waktunya ( premature ) dan gugatan yangkurang jelas. Bahan bacaan § Philipus M Hadjon, 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah mada University Press, Yogyakarta. § Indroharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Literatur § Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. § Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindio Persada, Yogyakarta.
PERTEMUAN KEENAM Tutorial Discussion tast/study tast Mahasiswa diajak untuk mendiskusikan tentang contohcontoh gugatan yang tidak jelas ( obcuur llibel ), baik menyangkut identitas, posita maupun petitum. Juga mendiskusikan apakah kesalahan tulis juga termasuk gugatan yang tidak jelas ? Mahasiswa mendiskusikan bahwa apakah SEMA N0.2 tahun 1991, tgl 9 Juli 1991 No MA/KUMDIL/213/VII/K/1991, tidak bertentangan dengan ketentuan psl. 55 UU No 5 tahun 1986, dan terlalu memberikan keleluasaan bagi hakim PTUN untuk dapat membatalkan sertipikat Hak milik, sedangkan ketentuan psl 32 ayat 2 PP No 24 tahun
8
1997, gugatan lampau waktu, jika ditujukan kepada obyek sertipikat yang diterbitkan 5 tahun . Bahan bacaan § Putusan Pengadilan TUN Denpasar No 04/G/2008, tertanggal 17 Juli 2008, putusan Pengadilan TUN Denpasar No 06/G.TUN/2007/PTUN.Dps. § PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Atas Tanah 2. Literatur § UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. § A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. PERTEMUAN KETUJUH Ujian Tengah Semester ( UTS ) PERTEMUAN KEDELAPAN Perkuliahan; Pemeriksaan dalam Persidangan dan Gugatan Intervensi § Apabila gugatan TUN sudah diperiksa oleh pengadilan TUN, maka gugatan itu harus duputus, dan tidak dikenal adanya perdamaian, seperti dalam gugatan perdata. § Pasal 53 ayat 1 UU No 9 tahun 2004 secara tegas menentukan bahwa yang berkedudukan sebagai Pengugat adalah orang atau Badan Hukum Perdata. Pasal 1 ayat 6 UU No 5 tahun 1986 secara tegas menentukan bahwa berkedudukan sebagai tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha negara. Pasal 83 UU No 5 tahun 1986, membenarkan adanya Intervensi oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan kedalam perkara yang sedang berlangsung. Pengadilan TUN dalam putusan selanya dapat menempatkan intervenient terkadang sebagai penggugat intervensi, juga terkadang sebagai tergugat intervensi. § Mahasiswa diajak untuk mendalami, mengapa gugatan TUN tidak dapat didamaikan, apakah gugatan TUN dapat dicabut, apakah gugatan TUN, apakah gugatan TUN dapat diperbaiki setelah tergugat menyampaikan jawaban terhadap gugatan ?. § Mahasiswa diajak mendiskusikan, bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam menempatkan posisi invervenient dalam suatu perkara TUN. Bahan bacaan § Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No 29/G.TUN/2002/PTUN.Dps,dimana intervenient diposisikan sebagai tergugat Intervensi. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No 06/G.TUN/2005/PTUN.Dps, dimana intervenient diposisikan sebagai Pergugat Intervensi.
9
§
Zairin Harahap, 2001. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. § Philipus M Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya. 2. Literatur § UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. § A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. PERTEMUAN KESEMBILAN Tutorial Discussion tast/study tast Dalam proses pemeriksaan perkara, tergugat ( Pejabat Tata Usaha Negara ), atas kemauannya sendiri mengabulkan gugatan penggugat ; misalnya menerbitkan K.TUN baru yang diminta oleh penggugat, atau membatalkan K.TUN yang dimintakan pembatalan oleh penggugat. Mahasiswa dalam kasus tersebut, wajib mendiskusikan, bagaimana seharusnya putusan P.TUN dalam peristiwa seperti tu. Pengadilan TUN dalam putusan selanya, lazim menempatkan intervenient sesuai arah pembelaan kepentingan. Kalau intervenient masuk kedalam perkara mengarah kepada pembelaan kepentingan tergugat, maka ia akan diposisikan sebagai tergugat intervensi, dan apabila intervenient masuk kedalam perkara mengarah kepada pembelaan kepentingan penggugat maka ia akan diposisikan sebagai penggugat intervensi, sedangkan jika intervenient membela kepentingannya sendiri, maka ia akan diposisikan sebagai pengugat intervensi. Mahasiswa diminta untuk mengkaji dasar hukum dan dasar pertimbangan Pengadilan TUN dalamt memposisikan intervenient seperti tu. Bahan bacaan § Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No 29/G.TUN/2002/PTUN.Dps,dimana intervenient diposisikan sebagai tergugat Intervensi. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No 06/G.TUN/2005/PTUN.Dps, dimana intervenient diposisikan sebagai Pergugat Intervensi. § I Ketut Artadi, 2008. Praktik Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar. 2. Literatur § UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 14.Rozali Abdullah , 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet, ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
10
PERTEMUAN KESEPULUH Perkuliahan; Perwakilan dalam Sengketa TUN dan Pembuktian § Perwakilan pihak dalam hukum dikenal ada ; pihak bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, pihak selaku kuasa, pihak selaku mewakili Badan Hukum, pihak selaku Wali, pihak selaku pengampu. Pihak selaku kuasa maupun sebagai pemberi kuasa dapat membatalkan kuasanya secara sepihak ( psl. 1813 y0 psl.1817 KUHPer ) mengundurkan diri sebagai kuasa. § Pembuktian dalam hukum Acara TUN diatur dalam pasal.100 s/d psl.110 UU N0 5 tahun 1986. Dalam pasal. 100 UU N0.5 tahun 1986 disebutkan ada 5 macam alat bukti yaitu ; ( a ) surat atau tulisan ( b ) keterangan ahli ( c ) keterangan saksi ( d ) pengakuan para pihak ( e ) pengetahuan hakim. § Pengetahuan hakim sebagai alat bukti dalam Hukum Acara peradilan TUN adalah suatu yang khas, sebagai implementasi azas hakim aktif dalam perkara TUN, sebagaimana diatur dalam pasal. 62, pasal 63, pasal 85 UU N0 5 tahun 1986. Bahan bacaan § Undang Undang N0. 14 tahun 1970 dirobah dengan UU N0.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimam § Undang Undang No. 14 tahun 1985 dirobah dengan UU N0. 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung. § A. Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. § I Wayan Bela Siki Layang, N.A. Martana, Ketut Sujana, Ida Bgs.Rai Djaja, 2006 , Bahan Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana. § I Ketut Artadi, 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar. Literatur § UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. § A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. § Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindio Persada, Yogyakarta. § Indoharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Peradilan Tata Usaha negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. § Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
11
PERTEMUAN KESEBELAS Tutorial Discussion tast/study tast § Buat identitas para pihak dalam gugatan TUN, menyangkut semua perwakilan yang dibenarkan oleh UU, termasuk dasar hukumnya ? § Apakah keyakinan hakim sebagai alat bukti dalam pperkara TUN, sama dengan bukti persangkaan (vermoedent) sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata ? § Apakah azas “ actori incubit probatio “ berlaku dalam pembuktian perkara TUN? Bahan bacaan § A. Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. § I Wayan Bela Siki Layang, N.A. Martana, Ketut Sujana, Ida Bgs.Rai Djaja, 2006 , Bahan Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana. § I Ketut Artadi, 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar. § I Ketut Artadi, 2008. Praktik Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar. § I Ketut Artadi, 2008. Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Hukum Acara Perdata , Bali Post, Denpasar, § SF. Marbun, 1988. Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta Literatur § UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. § A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. § Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindio Persada, Yogyakarta. § Indoharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Peradilan Tata Usaha negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. § Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
PERTEMUAN KEDUABELAS Perkuliahan ; Putusan , Upaya Hukum dan Eksekusi § Putusan Pengadilan TUN dapat berupa ; gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima dan gugatan gugur, yang masingmasing mempunyai pengertian berbeda. § Apabila putusan Pengadilan TUN mengabulkan gugatan pengugat, maka tergugat dapat dibebankan kewajibankewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 97 ( 9 ).
12
§ Pihak yang berkeberatan atas putusan Pengadilan, dapat mengajukan upaya hukum. HAPTUN mengenal dua upaya hukum yaitu upaya hukum biasa upaya hukum luar biaya. § Putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van Gewishde ) dapat dimintakan eksekusi. § Eksekusi putusan Pengadilan TUN ada perbedaan dengan eksekusi Putusan perkara perdata, karena dalam eksekusi putusan Pengadilan TUN dikenal adanya eksekusi mengambang dan eksekusi otomatis. Bahan bacaan § Zairin Harahap, 2001. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. § Philipus M Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya. § Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. § Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindio Persada, Yogyakarta. § Nyoman Martana, 2008, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Ketentuan Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN ( Tesis ). Literatur § UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. § A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. § Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindio Persada, Yogyakarta. § Indoharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Peradilan Tata Usaha negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. § Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. PERTEMUAN KETIGABELAS Tutorial Discussion tast/study tast § Apa perbedaan pengertian dari putusan yang isinya gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugatan gugur. § Dapatkah putusan Ultra petita dibatalkan dalam tingkat peninjauan kembali ?. § Bagaimana halnya apabila Badan/Pejabat TUN tidak melaksanakan kewajibannya menerbitkan KTUN baru maupun KTUN perbaikan, atau membayar ganti rugi, Bahan bacaan § Zairin Harahap, 2001. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
13
§ Philipus M Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya. § Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. § Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindio Persada, Yogyakarta. § Nyoman Martana, 2008, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Ketentuan Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN ( Tesis ). Literatur § UU N0. 5 tahun 1986 dirobah dengan UU N0. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. § A Siti Soetami, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung. § Zairin Harahap, 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindio Persada, Yogyakarta. § Indoharto, 1996. Usaha Memahami Undang Undang Peradilan Tata Usaha negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. § Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
PERTEMUAN KEEMPAT BELAS Ujian Akhir Semester ( UAS )
14
