Heri Hartanto - FH-UNS. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama

Heri Hartanto - FH-UNS

VOLUNTAIRE

PERKARA PERDATA CONTENTIOUS


Voluntaire jurisdictie / Permohonan  Bukan peradilan yang sesungguhnya karena tidak

mengandung konflik  Hanya ada 1 pihak  pemohon  Hakim leluasa menggunakan kebijaksanaan  Produk hakim : Penetapan  Contoh : penetapan ahli waris, hak asuh anak, ijin kawin, ijin poligami, dll.


Contentious Jurisdictie / Sengketa  Peradilan yang sesungguhnya karena mengandung sengketa  Minimal ada 2 pihak  Hakim terikan dengan hukum positif  Produk hakim : putusan  Contoh : sengketa waris, wasiat, hibah, wakaf, perceraian, talak, dll.


ALASAN CERAI / TALAK Penjelasan Pasal 39 (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 9 PP 19/1975 : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Heri Hartanto - FH-UNS

LANJUTAN ALASAN CERAI… d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqoq).


ALASAN CERAI (116 KHI) a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami menglanggar taklik talak; k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. l. Sumpah Li’an (127 KHI) Heri Hartanto - FH-UNS

SIGHOT TAKLLIK TALAK

“sesudah akad nikah, saya..........bin.......... berjanji dengansesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama .......... binti .......... dengan baik (mu’asyaroh bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam. Selanjutnya saya mengicapkan sighot taklik atas istri saya itu sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu; (4) Atau saya mambiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;” Heri Hartanto - FH-UNS

SIGHOT TAKLLIK TALAK “Kemudian istri saya itu tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas terserbut tadi saya kuasakan untuk menerima uamh iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, untuk keperluan ibadah sosial”


Bentuk Gugatan/Permohonan  Tidak ada format baku  Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama  Secara umum berisi :  identitas para pihak,  posita dan  petitum Heri Hartanto - FH-UNS

ISI DAN SISTEMATIKA GUGATAN  Tempat dan tanggal pengajuan gugatan  Pengadilan Agama yg berwenang  Identitas Penggugat/para Penggugat dan Kuasa hukum (jika ada diajukan oleh kuasa hukum)  Identitas Tergugat/para Tergugat


IDENTITAS PARA PIHAK  Orang : nama lengkap, termasuk gelar

atau alias jika ada

bin” atau

 nama orang tua para pihak “

“binti”  Badan hukum : harus ditulis lengkap

sesuai anggaran dasar Heri Hartanto - FH-UNS

Lanjutan..  Alamat  Orang : kedudukan hukum, alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal sebenarnya. dilihat dari : KTP, NPWP, Kartu Keluarga (KK)  Badan Hukum : dilihat dari anggaran dasar, NPWP, izin usaha, papan nama  “Agama : Islam….”


Lanjutan..  Penyebutan Identitas lain, tidak imperatif.  Boleh Menambahkan identitas Tergugat secara lengkap spt : umur, pekerjaan, jenis kelamin, kebangsaan.  Tidak mencantumkan identitas diatas, tidak mengakibatkan gugatan obscuur libel atau error in persona  Yg utama nama dan alamat.


Posita/Fundamentum Petendi  Uraian tentang fakta/peristiwa yg mendasari gugatan (Rechtfeiten)  Hubungan hukum penggugat –Tergugat  Alasan-alasan yang mendasari tuntutan  Alasan Sita jaminan/ Revindicatoir/ marital  Alasan Uit Verbaar Bij Vooraad (UbV)


 Uraian tentang Hukum (Rechtsgronden)  Dasar hukum Cerai, waris, wasiat, hibah, dll.


PETITUM/TUNTUTAN Hal-hal yg dituntut Penggugat PRIMER  Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya  Sah dan berharga sita  Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian  Menyatakan Pengugat dan Tergugat adalah ahli waris dari….  Membagi harta waris Alh..... Secara hukum Islam  Membagi harta warisan alm... Secara hukum Islam  Menghukum Tergugat membayar biaya perkara/ Menetapakan beban biaya perkara sesuai dgn peraturan per UU an SUBSIDER Mohon putusan seadil-adilnya Heri Hartanto - FH-UNS

CARA MENGAJUKAN GUGATAN  Surat Gugatan dan Surat Kuasa (jika ada) digandakan minimal 5/ sesuai jumlah para pihak  Diajukan pada Kepaniteraan Perdata PA  Membayar biaya perkara  Mendapat nomor perkara


Definisi : menyampaikan secara resmi dan PATUT kepada para pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan hakim di persidangan. (Yahya Harahap) Heri Hartanto - FH-UNS

DASAR HUKUM  Pasal 121 (2), 122, 126 390 HIR  Pasal 65 UU No. 2/1986 Jo. UU No. 8/2004.  Pasal 26 (1) PP 9/1975


PANGGILAN YANG PATUT  Dilakukan dengan RELAS  Oleh Juru Sita/Juru sita Pengganti  Selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum hari sidang  Langsung kpd yg bersangkutan  Panggilan kepada Tergugat disertai Gugatan  Jika Tergugat tdk hadir, harus dipanggil lagi hingga 3kali panggilan.


 Kl alamat tdk jelas, dititipkan pd kepala desa/lurah  Kl tdk diketahui alamatnya, panggilan kpd Bupati ditempel pd papan pengumuman Desa, bupati, dan pengadilan. Kl sudah meninggal, panggilan diserahkan pd Ahli warisnya


Pendelegasian Pemanggilan  Apabila para pihak bertempat tinggal di luar wilayah PA yg mengadili, pemanggilan dilakukan dgn PA yg mewilayahi tempat tinggal pihak tsb.  PA yg mengadili meminta bantuan agar dilakukan pemanggilan kpd PA yg mewilayahi tmpat tinggal para pihak


Cara Pemanggilan  Relas diserahkan langsung kepada pihak yg berperkara  Relas terdiri dr 2 rangkap, di ttd oleh pihak berperkara, 1 untk pihak berperkara, 1 untuk majelis hakim  Juru sita melaporkan kpd majelis hakim ttg pemanggilan sidang yg telah dilakukan.


Relas 1

Relas 2 Relas 3

P

T

P

T

P

Akibat Upaya T Hukum Hukum

1

H

H

X

X

X

X

Contradictoir

Banding

2

H

X

H

X

H

X

Verstek

Verzet

3

X

H

X

H

X

H

Gugur

gugatan baru

4

X

X

X

X

X

X

Dicoret

gugatan baru

5

H

X

X

H

H

X

Contradictoir

Banding


TAHAP-TAHAP PERSIDANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

MEDIASI PEMBACAAN GUGATAN PEMBACAAN JAWABAN (EKSEPSI &REKONPENSI) REPLIK DUPLIK PUTUSAN SELA (JIKA ADA) PEMBUKTIAN KESIMPULAN PUTUSAN Heri Hartanto - FH-UNS

MEDIASI Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh PIHAK KETIGA (Mediator)


PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  Dasar Hukum :

Pasal 130 HIR Pasal 154 RBg PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan


PENCABUTAN DAN PERUBAHAN GUGATAN  Tidak diatur dlm HIR atau RBg


PERUBAHAN GUGATAN Perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan Tergugat, krn perubahan itu akan mempersulit Tergugat dalam pembelaannya dan menghambat jalannya persidangan. Tergugat akan lebih diuntungkan jika tidak ada perubahan atas gugatan yg telah diajukan


WAKTU PENGAJUAN PERUBAHAN GUGATAN  Dilakukan sebelum pembacaan Gugatan  Dalam praktek dikenal dengan RENVOI


PERUBAHAN GUGATAN  Tidak boleh merubah pokok perkara (peristiwa yg menjadi dasar tuntutan)  Tidak boleh menambah tuntutan  Perngurangan tuntutan dibolehkan


ALASAN PENCABUTAN GUGATAN  Tergugat telah memenuhi tuntutan Penggugat.  Terdapat kekeliruan yg fatal dari surat gugatan


WAKTU PENCABUTAN GUGATAN  Dilakukan sebelum perkara diperiksa di

persidangan, atau  Sebelum Tergugat mengajukan jawaban  TIDAK PERLU PERSETUJUAN TERGUGAT  Sesudah Tergugat mengajukan jawaban  HARUS SEIJIN TERGUGAT


JAWABAN Dapat berisi :  EKSEPSI  JAWABAN KONPENSI  REKONPENSI


EKSEPSI  TANGKISAN/BANTAHAN DILUAR POKOK PERKARA


Jenis E K S E P S I       

OBSCUUR LIBEL DECLINATOIR DISQUALIFICATOIR PEREMTOIR DILATOIR EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM NEBIS IN IDEM Heri Hartanto - FH-UNS

OBSCUUR LIBEL Gugatan kabur, tidak jelas dan pasti. Yg dimaksut gugatan kabur adalah :  Dalil gugatan/posita/fundamental petendi tidak jelas  Tidak jelas objek sengketanya  Petitum tidak jelas  Antara Posita dan Petitum tidak sesuai


DECLINATOIR  Sifat Eksepsi declinatoir adalah yang mengelakan. Eksepsi ini bertujuan agar Hakim menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara.  Eksepsi tentang Kompentensi baik Absolut maupun Kompetensi Relatif.


 Eksepsi Kompetensi Absolut : PA tidak

berwenang mengadili, yg berwenang mengadili adalah peradilan lain, (PN, PTUN) Hakim dapat menyatakan diri tdk berwenang scr Absolut, Dapat diajukan meskipun ditengah2 sidang (pasal 134 HIR  Eksepsi Kompetensi Relatif :

PA tidak berwenang mengadili, seharusnya diadili oleh PA di wilayah lain. Heri Hartanto - FH-UNS

DISQUALIFICATOIR Eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini.


DILATOIR Eksepsi yang bertujuan untuk menunda diajukan gugatan, bisa dikarenakan batas waktu belum jatuh tempo atau ada kesepakatan penundaan pelaksanaan kewajiban


PEREMTOIR  Tangkisan karena gugatan diajukan telah melampaui waktu (kadaluarsa) atau Tergugat telah dibebaskan dari kewajiban.


EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM Eksepsi ini dibagi menjadi 2  Eksespsi Error in Persona  Espsepsi Subjectum Litis


Eksespsi Error in Persona  Tergugat menyatakan gugatan penggugat salah alamat.  Seharusnya bukan tergugat yang digugat, tetapi pihak lain yang harus bertanggung jawab (sebagai Tergugat)


Eksepsi Subjectum Litis  Gugatan Penggugat kurang subjek  Seharusnya ada pihak lain yg ikut digugat

Cth : dlm perkara waris, seluruh ahli waris harus jd pihak dalam gugatan.


NEBIS IN IDEM  SATU PERKARA YANG SAMA, TIDAK DAPAT DIPERIKSA DAN DIPUTUS PADA DUA PERADILAN PADA TINGKAT YANG SAMA.


Eksepsi HARUS diajukan bersama-sama dengan Jawaban. Kecuali eksepsi tentang Kompetensi Absolut. Setiap waktu sebelum Putusan dapat diajukan Eksepsi Kompetensi Absolut (134 HIR)


KONPENSI  JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA  Jawaban Konpesi dapat berisi :  Pengakuan,  bantahan atau  referte. Heri Hartanto - FH-UNS

PENGAKUAN  Jawaban Tergugat dapat berisi Pengakuan tentang apa yang didalilkan Penggugat.  Pengakuan dapat dlm bentuk pengakuan seluruhnya atau Pengakuan Sebagian


BANTAHAN  Membantah dalil-dalai Gugatan Penggugat  Tergugat memiliki alur kronologi sendiri yang berbeda dengan Penggugat


REFERTE  Menyerahkan segalanya pada kebijaksanaan hakim (Pasrah Bongkokan)  Tergugat tidak melakukan pengakuan, tidak juga melakukan bantahan  Tergugat hanya bersikap menunggu Putusan Heri Hartanto - FH-UNS

REKONPENSI  Gugatan balasan/gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena terdapat hubungan hukum lain, selain perkara konpensi.  Rekonpensi HARUS diajukan bersama-sama dengan Jawaban, baik tertulis maupun lisan (132b (1) HIR)


 Penggugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi  Tergugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi


SYARAT GUGATAN REKONPENSI  Para Pihak sama dan memiliki kapasitas yang

sama  PA berwenang mengadili perkara rekonpensi tersebut  Bukan perkara dalam rangka melaksanakan isi suatu putusan Pengadilan/eksekusi  Dlm perkara rekonpensi tidak berlaku ketentuan ttg kompetensi Relatif


REKONPENSI DLM PERMOHONAN TALAK/CERAI GUGAT Hak asuh anak (hadlanah); Pembagian Harta Gono Gini; Istri yg ditalak suaminya, memiliki hak yg dituntut melalui Rekonpensi :  Iddah;  Mut’ah;  Jauziyah;  Biaya hadlanah;  1/3 gaji (jika suami PNS); Heri Hartanto - FH-UNS

Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (1)memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (2)memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil”;


Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 beserta perubahannya berbunyi sebagai berikut : (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Heri Hartanto - FH-UNS

Heri Hartanto - FH-UNS. Hukum Acara Peradilan Agama

Recommend Documents