1
Apakah
Pailit = Insolvensi?
Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)
Debitor Pailit menjadi Insolvensi, Jika : Pada rapat pencocokan piutang, Debitor tdk mengajukan rencana Perdamaian Rencana Perdamaian yg diajukan Debitor tidak diterima Pengesahan Perdamaian ditolak berdasarkan Putusan yg telah berkekuatan hukum tetap. (Pasal 178 (1) UU K PKPU)
Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)
2
Akibat Insolvensi
Kurator mulai menjual aset Debitor pailit secara lelang
Apabila menurut Hakim Pengawas uang hasil lelang sudah cukup, dapat memerintahkan kurator untuk membayar piutang kreditor sesuai dengan urutan kreditor
Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)
3
Tahap Akhir Dari Proses Pemberesan Dan Pembagian Hasil Penjualan Harta Pailit
Apabila telah terkumpul cukup dana (dari hasil lelang) kurator dengan seijin hakim pengawas dapat membayar utang kepada para kreditor. Dasar dan pertimbangan Kurator untuk menetapkan daftar pembagian akhir kepada para kreditur dari hasil penjualan harta pailit.
Pasal 201 UUK Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan apabila setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 UUK Nomor 37 Tahun 2004, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator wajib membayar pembagian yang sudah ditetapkan kepada para kreditur sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 202 UUK Nomor 37 Tahun 2004 juga menyatakan segera setelah kepada Kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
Pengakhiran pemberesan harta pailit dalam hal masih terdapat harta –harta yang secara komersial tidak lagi mempunyai nilai untuk dipertahankan akan tetapi tidak laku untuk dijual.
Pasal 185 ayat 3 UUK NOMOR 37 TAHUN 2004 menyatakan: “ Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas “.
Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka untuk semua harta pailit yang secara komersial tidak lagi mempunyai nilai untuk dipertahankan akan tetapi tidak laku untuk dijual, maka Kurator mempunyai kewenangan untuk memutuskan tindakan-tindakan apa yang akan diambil atas benda tersebut.
Pengumuman pengakhiran pemberesan harta pailit dan status debitur pailit dalam hal harta debitur pailit tersebut masih lebih besar dari kewajiban atau sebaliknya. Berdasarkan Pasal 202 UUK NOMOR 37 TAHUN 2004 menyatakan Kurator melakukan pengumuman berakhirnya kepailitan dalam berita Negara republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) yaitu paling sedikit 2 ( dua ) surat kabar harian.
Pasal 215 UUK NOMOR 37 TAHUN 2004 menyatakan bahwa setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202 dan Pasal 207, maka debitur mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, keadaan debitur paililt pada saat setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, kepada semua kreditur telah dibayarkan sejumlah piutang mereka, maka debitur pailit berhak mengjukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.
Apabila setelah daftar pembagian akhir menjadi mengikat, kemudian diketahui bahwa harta debitur masih lebih besar daripada kewajiban, atau dalam hal ini masih terdapat sisa boedel pailit, maka debitur pailit dapat mengajukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan niaga, kemudian setelah kepailitan diakhiri, debitur tersebut dapat kembali menjalankan aktivitas bisnisnya seperti dahulu ( Pasal 215 UUK NOMOR 37 TAHUN 2004 ). Apabila sebaliknya setelah pengumuman berakhirnya kepailitan ternyata hutang debitur pailit lebih besar dari boedel pailit, maka hal ini merupakan kerugian bagi para kreditur, karena piutang yang telah mereka daftarkan tidak sepenuhnya dapat tertagih atau terbayarnya sedangkan mengenai keadaan debitur pailit, maka dari sisi debitur pailit tentu saja tidak dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya, dalam praktek debitur biasanya melikuidasi perseroan.
Catatan: Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu ( Pasal 203 UUK NOMOR 37 TAHUN 2004 )
Berakhirnya kepailitan, jika :
Pengesahan Perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap (homologasi) (psl 166 UU K PKPU)
Seluruh kreditor (yg telah mencocokan piutangnya) telah memperoleh pembayaran penuh
Harta pailit tidak memenuhi untuk membiayai kepailitan
Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)
14
REHABILITAS
Pemulihan nama baik Debitor yg semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yg berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.
pemohonan rehabilitasi diumumkan di 2 surat kabar harian.
Dlm waktu 60 hari sejak pengumuman, kreditor dpt mengajukan keberatan.
Dlm waktu 60 hari sejak pengumuman, Pengadilan wajib memutus mengabulkan atau menolak rehabilitasi tsb
Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)
15
