Block Book
Viktimologi
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana 2010
Block Book Materi Kuliah Viktimologi
Pengantar Dalam perkuliahan Viktimologi di fakultas hukum akan lebih fokus pada korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana (Penal Viktgimologi). Perkuliahan akan dimulai dengan mengantarkan mahasiswa memahami apakah Viktimologi tersebut dan melihat latar belakang perkembangannya (melihat sudut pandang para sarjana dalam melihat korban kejahatan dan melihat proses penimbulan korban), manfaat dan bagaimana kedudukannya dalam khasanah ilmu pengetahuan, terutama hubungannya dengan Kriminologi, Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana. Seknjutnya obyek kajian Viktimologi, yaitu korban, akan menjadi sorotan, khususnya korban kejahatan. Pembahasan akan lebih mengarah pada penyebab viktimisasi, bukan saja karena kejahatan tetapi perhatian juga akan diberikan pada sistem yang berperan pula sehingga timbunya korban, dan munculnya secondery victim, atau bahkan tertiary victim. Upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kejahatan akan dipelajari bersamaan dengan keberadaan hakhak dan kewajiban korban kejahatan. Perlindungan lebih diarahkan pada access to justice, pengakuan terhadap victim impact statement, dan upaya untuk memberikan ganti kerugian serta santunan (kompensasi) pada korban kejahatan. Hal yang penting juga akan dilihat paradigma yang bertentangan antara restoratif justice dengan restributif justice. Metode dan Strategi Pembelajaran Perkuliahan ini menggunakan system PBL (Probleme Based Learning). Semua mahasiswa ketika masuk kelas diharapkan sudah
mempelajari materi yang telah disarankan. Materi telah ditentukan dan tercantum dalam Block book. Pelaksanaan PBL akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada (dilihat jumlah mahasiswa, kondisi kelas dan sistem kredit semester). Ada tiga bagian perkuliahan, yaitu : kuliah umum, tutorial dan ujian (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester). Kuliah umum dalam mata kuliah ini akan dilakukan paling sedikit sebanyak dua kali, tutorial sebanyak sepuluh kali. Dalam setiap tutorial, hal yang tetap harus dilakukan adalah presentasi tugas oleh seorang mahasiswa (atau oleh satu kelompok diskusi) dan kemudian ada seorang mahasiswa (atau suatu kelompok diskusi) akan bertindak selaku penanggap wajib (bisa berupa komentar/perluasan materi atau sanggahan untuk peper yang dipresentasikan). Sementara itu mahasiswa yang lain (kelompok diskusi yang lain akan bertindak sebagai peserta diskusi setelah presentasi peper dan tanggapan. Bila mana memungkinkan maka seorang mahasiswa (wakil kelompok) akan bertindak sebagai pemimpin diskusi (leader discussion). Pemimpin diskusi akan mendistribusikan dan mendorong kesempatan untuk mengajak peserta berpartisipasi aktif, baik bertannya ataupun berkomentar pada setiap tutorial. Sementara itu ujian akan dilakukan dua kali yaitu ujian pada tengah semester dan ujian pada akhir semester. Nilai (hasil evaluasi) akan dihitung berdasarkan nilai ujian, nilai keaktivan di kelas dan nilai tugastugas pada setiap tutorial. Pengajar dan Tutor (lecturing and tutorial) Pengajar maupun tutor akan dilakukan secara bergantian oleh dosen para pengasuh mata kuliah dari bagian Hukum Pidana (dosen penanggungjawab matakuliah akan mengatur baik perkuliahan, tutorial dan ujian). Perencana Materi Perkuliahan (Planning Group)
Perencana materi perkuliahan yang direalisasikan lewat Block Book adalah para dosen bagian Hukum Pidana yang mengasuh mata kuliah Viktimologi. Sarana yang dipergunakan dalam perkuliahan Perkuliahan dan tutorial minimal didukung dengan papan tulis, bila memungkinkan maka perkuliahan akan didukung dengan peralatan berupa LCD. Apabila perkuliahan didukung LCD maka setiap presentasi diharuskan membuat bahan presentasi dalam program power point. Penilaian (Evaluasi) Pola penilaian disesuaikan dengan pola penilaian yang telah diatur dalam Buku Pedoman Fakultas. (UTS + TT) + 2 (UAS) NA ___________________ 3
Nilai Range A 80 100 B 65 – 79 C 55 – 64 D 40 – 54 E 0 39
Isi Perkuliahan : 1. Pertemuan I : Kuliah Umum tentang Viktimologi dan korban kejahatan 2. Pertemuan II : Apakah Viktimologi itu? Tugas I : Obyek Kajian Viktimologi. 3. Pertemuan III : Perkembangan Viktimologi. Tugas II : Kriminologi dan Viktimologi Tugas III : Viktimologi Survey. 4. Pertemuan IV : Penal Viktimologi. Tugas IV : Victim Precipitation. 5.. Pertemuan V : Korban Kejahatan. Tugas V : Korban dipersalahkan Pelaku dibela. Tugas VI : Kasus Prita Mulya Sari. 6. Pertemuan VI : Kuliah Umum tentang Pencegahan dan Perlindungan Korban Kejahatan. 7. Pertemuan VII : Hak dan Kewajiban Korban Kejahatan. Tugas VII : Korban HAM Abepura. 8. Pertemuan VIII : Upaya Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan. Tugas VII : Korban dan Permasalahannya. 9. Pertemuan IX : Perlindungan Korban Kejahatan. Tugas IX : Perlindungan terhadap Istriistri Korban Bom Bali. 10.Pertemuan X : Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Tugas X : Criminal Justice Model Vs. Victim Justice Model.
Tugas XI : Precedural Rights Model dan Service Model. . 11.Pertemuan XI : Ganti Kerugian (Restitusi) pada Korban Kejahatan. Tugas XII : Restorative Justice Vs. Retributive Justice. Tugas XIII : Ganti Kerugian dan Permasalahannya. 12.Pertemuan XIV : Santunan (Kompensasi) pada Korban Kejahatan. Tugas XII : Kompensasi dan permasalahannya..
Pertemuan I Kuliah umum Kejahatan
dari dosen tentang Viktimologi dan Korban
Pertemuan II Apakah Viktimologi itu? Literatur yang harus dibaca : JJM van Dijk, HI Sagel Grande, LG Toornvilet, Kriminal Aktual, Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1996.Bab IX Mardjono Reksodipoetro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum – Lembaga Kriminologi UI, 1994. Hal. 70 – 83. Sahetapy, ”Modernisasi dan Victimology”, Makalah dalam Seminar Relevansi Viktimologi di Indonesia Dewasa Ini, Surabaya 23 Maret 1985 Didik M Arief Mansur dan Elsatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007. Bab II. Andrew Karmen, Crime Victims, An Introduction to Victimology, Monterey, California : Brooks/ Cole Publishing Company, 1984. Bab I.. Tugas I : Obyek Kajian Viktimologi Perhatikan beberapa kasus yang telah disiapkan, berikanlah tanggapan saudara tentang :
Kasus Luna Maya, Gempa Padang, Bibit Candra, Kasus Lumpur Lapindo, Kasus Buruh Migran, Kasus Bunuh diri, kasus saksi yang meninggal di pengadilan, kasus marsinah, kasus pencurian buah coklat, dsb. a. Apakah kasus kasus tersebut merupakan obyek kajian dari Viktimologi (ruang lingkup viktimologi)? b. Apakah karakteristik dari Viktimologi? c. Difinisikan apakah Viktimologi tersebut.!
Pertemuan III Perkembangan Viktimologi Literatur yang harus dibaca : Arif Gosita, Relevansi Viktimologi, Jakarta : Indo hilco, Didik M Arief Mansur dan Elsatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007. Bab II. Mardjono Reksodipoetro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum – Lembaga Kriminologi UI, 1994. Hal. 70 – 83. 84 – 96. Jenis Barkas, Victim and Victimology Introduction, http://Student.bton.ac.uk. (Microsoft word document) Tugas II : Kriminologi dan Viktimologi Kriminologi dan Viktimologi adalah samasama ilmu yang berhubungan dengan kejahatan. Banyak orang berpandangan bahwa Viktimologi adalah bagian dari kriminologi, sebaliknya ada
yang berpandangan bahwa Viktimologi adalah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Buatlah peper (5 – 8) halaman yang berisi penelusuran munculnya viktimologi dalam khasanah ilmu pengetahuan, dengan memperhatikan pertanyaanpertanyaan di bawah :
a. Apakah Viktimologi itu bagian dari Kriminologi? b. Bagaimanakah posisi Viktimologi dalam khasanah ilmu pengetahuan yang lain (Viktimologi dengan Hukum Pidana, Sistem Peradila Pidana) Tugas III : Victim Survry Hasil survey yang dilakukan Steven Box, Robert F Kidd dan Ellen F Chayet demikian pula hasil survey dari Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa banyak korban kejahatan yang tidak melaporkan kejadian yang menimpanya pada polisi dengan alasan : upaya yang sangat mahal, buangbuang waktu, takut, tidak mengerti proses hukumnya, dianggap dapat diselesaikan sendiri, tidak pantas dilaporkan, tidak ada gunanya, korban tidak tahu telah menjadi korban, merasa lebih baik diselesaikan di luar pengadilan. a. Apakah hasil survey di atas berperan penting dalam perkembangan Viktimologi? Adakah halhal lain yang mendorong perkembangan Viktimologi? (latar belakang/ sejarah, tujuan, fungsi, dan manfaat yang diharapkan dari keberadaan Viktimologi). b. Bagaimanakah konsep pemikiran dari aliran Positivis Victimology, Radical Victimology, dan Critical Victimology
Pertemuan IV Penal Victimology Literatur yang harus dibaca : M. Mustofa, Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan, ”Perlindungan terhadap Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban Kejahatan”’ Makalah pada Seminar Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan, diselenggarakan oleh Jurusan Kriminologi FISIP UI bekerjasama dengan Polda Metro Jaya, 18 Juli 1994. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Akademika Presindo, 1983. Bab VI. JM. Van Dijk, Ron GH van Kaam, Joanne Wemmers, Caring for Crime Victim, Monsey, New York : Criminal Justice Press, 1999. Hal. 1 – 10 dan hal. 141 – 151.
Sandra Walklate, Hand Book of Victim and Viktimology, Willan Publishing Andrew Karmen, Crime Victims, An Introduction to Victimology, Monterey, California : Brooks/ Cole Publishing Company, 1984. Bab III, IV.
Tugas IV : Victim Precipitation Penampilan yang menarik dari Tono seorang duren (duda keren) yang sering nongkrong di Kafe Ayu, telah membuat nona tergila gila, nona berusaha untuk mendapat perhatian dari tono. Bahkan karena terlalu semangatnya sampaisampai Tono diberikan pelayanan yang istimewa. Suatu hari Tono diajak pergi ke luar
kota. Ternyata kepergian nona kali ini adalah sebuah perpisahan, karena setelah itu berita sedih yang diterima. Nona di temukan telah menjadi mayat dengan kondisi menyedihkan dan Tono yang ternyata seorang psikopat itu adalah pembunuhnya. a. Bandingkan pendapat Von Hentig, Mondelshon dan Wolfgang, (Hindelang, Godferson dan Garofalao), Van Dijk, (choen dan Felson), sebagainya..Bagaimanakah masing masing dari mereka memandang korban. b. Ilustrasikan bagaimanakah tindakantindakan yang dikatagorikan sebagai blaming the victim, victim facilitation, vicitim precipitation, dan victim provocation.
Pertemuan V Korban Kejahatan Literatur yang harus dibaca : JJM van Dijk, HI Sagel Grande, LG Toornvilet, Kriminal Aktual, Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1996.Bab IX Damona Puspawardaya,”Sekitar Masalah Perlindungan terhadap Korban Kejahatan”, Makalah dalam Seminar tentang Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan, diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan hukum Golkar Pusat, Jakarta 8 juni 1994. Mardjono Reksodipoetro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum – Lembaga Kriminologi UI, 1994. Hal. 84 – 96. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Akademika Presindo, 1985. Bab III.
JM. Van Dijk, Ron GH van Kaam, Joanne Wemmers, Caring for Crime Victim, Monsey, New York : Criminal Justice Press, 1999. Hal. 141 – 151. Tugas V : Korban Dipersalahkan Pelaku dibela Banyak pria saat ini terpaksa memikul dosa kesepakatan berbuat mesum. Ketika palu hakim diketuk kaum pria harus rela kehilangan alasan kalau perbuatannya yang disinyalir paksaan itu sebetulnya berasal dari kesepakatan. Meskipun bertentangan dengan hati nuraninya, tapi si pria rela melaksanakannyakarena telah bersepakat dengan si rambut panjang yang men urut si pria suka memutarbalikkan kata ”sepakat” menjadi kata ”paksa”. ”Sungguh saya menyesal dia itu kan ayam beneran (PSK) di kota Kupang. Mulanya dia sudah dipakai sejumlah temanteman saya di malam itu, baru tiba giliran saya. Sebelum bertarung, saya dan JMF masih kompromi tentang tarif dan posisi permainan yang akan digunakan. JMF setuju saya gunakan posisi tidur”. Ujar Hendrikus Neno (23tahun) yang diganjar empat tahun penjara karena terbukti bersama enam rekan lainnya melakukan perkosaan terhadap JMF di kompleks RRS Liliba pada September 1997.(Sunarto, Televisi Kekerasan dan Perempuan, Jakarta : Kompas, 2009, hal. 5. Berita ini dikutip dari Pos Kupang, 13 April 1998). Tugas VI : Kasus Prita Mulya Sari Bermuda dari panas tinggi dan pusing kepala, Prita Mulyasari, seorang ibu dengan dua anak ini memeriksakan dirinya di RS Ovni Internacional Tangerang. Hasil pemeriksaan diduga demam berdarah dan harus rawat inap./ Berbagai pengobatan dilakukan, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh bahkan cenderung membahayakan. Karena tidak puas dengan pelayanan pindah rumah sakit, tapi minta file data perawatan sangat sulit. Di Rumah sakit yang lain didiagnosa berbeda. Kekecewaaan Prita ditulis
dalam email pribadinya ke beberapa teman. Email ini menyebar sehingga akhirnya terbaca oleh RS Omni I. Prita mengugat RS Omni dan dr. Hengki dan dr. Grace. Prita kalah dan harus membayar kerugian material dan immaterial sejumlah 261 jt. Rupiah. . Selain itu berdasarkan pengaduan dr. Hengki Prita juga didakwa melakukan pencemaran nama baik.(http//www.sumbawa news.com, diakses 9 Januari 2010) a. Siapakah korban kejahatan itu? (lihat pendapat para sarjana dan instrumen internasional dan nasional). b. Bagaimana dengan kasus IV siapakah yang menjadi korban di situ? Menagapa? c. Apakah Prita merupakan korban? Jenis korban apakah dia? Bagaimana dengan keluargannya? d. Bagaimanakah penderitaan yang dialami korban kejahatan dan bagaimanakah reaksi mereka (cost of victimisation)? e. Bagaimanakah tingkat pertanggungjawaban pelaku dan korban dalam kejahatan (Shared Responsibility, Victim Bleming and Victim Defending)
Pertemuan VI Kuliah umum dari dosen tentang Pencegahan dan perlindungan korban kejahatan
Pertemuan VII Hak dan Kewajiban Korban Kejahatan Literatur yang harus dibaca : JM. Van Dijk, Ron GH van Kaam, Joanne Wemmers, Caring for Crime Victim, Monsey, New York : Criminal Justice Press, 1999. Hal. 141 – 151. Jonathan Doak, Victim’s Rignts, Human Right, and Criminal Justice, Oxford and Portland Oregon : Hart Publishing, 2008. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Akademika Presindo, 1983. Bab III Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban Tugas VII : Korban HAM Abepura Lilimus Suhuniap, Panies Elopere dan Rubus Kayoga adalah tiga orang saksi sekaligus korban pelanggran HAM di Papua. Hal ini terjadi karena mereka diduga terkait dengan LSM di Papua, pemeriksaan dan penyiksaan menjadi bagian dari penderitaan mereka oleh polisi di Polsek Abepura, di Markas Brimob dan di Polres Jaya pura. Selanjutnya ketika persidangan mereka menangis dan menyerahkan daftar kerugian yang mereka alami pada hakim lewat jaksa penuntut umum, mungkin tak mengembalikan apa yang mereka minta, apa yang semula ada pada diri mereka. Mereka menderita trauma yang berkepanjangan. (http://www.ham papua.org/skp/abepura, diakses 9 Jabuari 2010)
Persiapkan jawaban saudara untuk pertanyanpertanyaan di bawah a. Apakah korban kejahatan mempunyai hak, apakah hakhak korban kejahatan? b. Apakah yang menjadi kewajiban korban kejahatan? Pertemuan VIII Upaya Pencegahan terjadinya korban kejahatan Literatur yang harus dibaca : Harkristuti Harkrisnowo, ”Mereka yang terlupakan : Para Korban Kejahatan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan (LPPH Golkar 1994) M. Mustofa, Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan, ”Perlindungan terhadap Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban Kejahatan”’ Makalah pada Seminar Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan, diselenggarakan oleh Jurusan Kriminologi FISIP UI bekerjasama dengan Polda Metro Jaya, 18 Juli 1994.
Persiapkan jawaban saudara untuk pertanyaan di bawah : Tugas VIII : Korban dan permasalahannya dalam SPP a. Identifikasi masalahmasalah penimbulan korban! b. Persoalanpersoalan apakah yang dihadapi oleh korban dalam sistem peradilan pidana (di kepolisian, di kejaksaan, dan di pengadilan) c. Bagaimanakah bentukbentuk pencegahan agar tidak timbul korban? d. Bagaimanakah meningkatkan partisipasi korban?
Pertemuan IX Perlindungan korban kejahatan Literatur yang harus dibaca : JM. Van Dijk, Ron GH van Kaam, Joanne Wemmers, Caring for Crime Victim, Monsey, New York : Criminal Justice Press, 1999. Hal. 141 – 151. Didik M Arief Mansur dan Elsatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007. Bab IV.. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : kencana Media Group, 2007. Bab VII. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban. UU Tentang Kesejahteraan Sosial UU Tentang Perlindungan Anak UU Tentang Peradilan Anak Tugas IX : Perlindungan terhadap istriistri korban Bom Bali I Korban bom Bali tidak lagi sendiri menanggung beban. Berbagai lembaga telah didirikan untuk berusaha mengembalikan kondisi fisik maupun psikologis korban. Korban, baik yana langsung maupun tidak langsung memdapat bantuan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, salah satunya adalah YKIP (Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi). Yayasan ini mengkoordinasikan berbagai LSM, menghimpun dana untuk bea siswa anakanak korban bom Bali, mengusahakan pekerjaan buat istriistri korban bom bali dan sebagainya. Apakah saudara melihat ada bentuk
perlindungan terhadap korban kejahatan dalam tulisan di atas? Dikatagorikan bentuk perlindungan apakah itu? Persiapkan jawaban saudara untuk pertanyaan di bawah : a. apakah yang dimaksud dengan Perlindungan korban kejahatan? b. Bagaimanakah bentuk bentuk perlindungan korban kejahatan tersebut? c. Apakah yang dimaksud dengan Victim Support, dan bagaimana bentuk serta perkembangannya? d. Bagaiamanakah perlindungan korban kejahatan di Indonesia ?
Pertemuan X Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Literatur yang harus dibaca : Jan JM van Dijk, ”Victim Right to Better Service or Right to Active Participation”. Ezzat Fattah and Tony Peters, Support for Victims in a Comparative Perspektive Leuven University Press, 1998. Hal. 13 – 20. Andrew Karmen, Crime Victims, An Introduction to Victimology, Monterey, California : Brooks/ Cole Publishing Company, 1984. Bab V Robert C Davis and Barbara H Smith, “Victim Impact Statements and Victim Statistic Action : An Unfulfilled Promise, Journal of Criminal justice Vol 22 No. 1. pp 1 – 12, 1994.
Martin Wright, Justice for Victim and Offender, A Restorative Response to Crime, Wincester : Waterside Press, 1996. Bab V. KUHAP Philp P Purpura, Criminal justice an Introduction, Boston, Oxford, Johanesburg, Melbourne, New Delhi, Singapore : Butterworth Heinemann, 1997. Bab I dan Bab II. Muladi, ”Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan, dalam Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung Alumni, 1992. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tugas X : Criminal Justice Model Vs Victim Justice Model Buatlah peper berdasarkan pengamatan saudara tentang perbandingan perlindungan terhadap tersangka terdakwa di satu sisi dengan korban di sisi yang lain. Lengkapi dengan karakteristik Criminal Justice model dan Victim Justice Model. Tugas XI : Procedural Rights Model dan Service Model Persiapkan jawaban saudara untuk pertanyaan di bawah : a. Apakah yang dimaksud dengan Acess to Justice? b. Apakah Victim impact statement itu? c. Apakah yang dimaksud dengan Procedural Rights Model dan Service Model? d. Apakah kelemahankelemahan dua model tersebut? e. Manakah dari dua model tersebut yang lebih tepat dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
Pertemuan XI Ganti Kerugian (restitusi) pada Korban Kejahatan Literatur yang harus dibaca : Hudson and Galaway, Restitution in Criminal justice, Canada : DC Heath and Company, 1977, Baca Bab : IV, Bab V, Bab VI, Bab IX, dan bab X Andrew Karmen, Crime Victims, An Introduction to Victimology, Monterey, California : Brooks/ Cole Publishing Company, 1984. Bab VI. Stephen Schafer, Compensation and Restitution to Victim of Crime, Montclair, New Jersey : Patterson Smith, 1970. Bab I, IV. Djoko Prakoso, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Jakarta : Bina Aksara, 1988. Bab IV dan Bab V. Arif Gosita, Viktimologi dan KUHAP, Jakarta : Akademika Presindo, 1987. Arif Gosita, Vitimologi dan KUHAP, Jakarta : Akademika Presindo, 1987. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of crime and Abuse of Power, 1985. KUHP (Pasal 14 c) dan KUHAP (Pasal 98 – Pasal 101) Tugas XII : Restoratif Justice Vs. Retibutif Justice
Perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana telah memunculkan dua paradigma yang bertentangan yaitu : restoratif justice dan retributif justice. Buatlah peper (5 – 8) halaman tentang apa yang dimaksud dengan restoratif justice dan retributif justice serta perbedaannya. Tugas XIII : Ganti Kerugian dan permasalahannya Persiapkan jawaban saudara untuk menjawab pertanyaan di bawah : a. Apakah yang dimaksud dengan Ganti Kerugian? b. Bagaimanakah pandangan para sarjana tentang keberadaan Ganti Kerugian dalam Sistem Peradilan Pidana? (perhatikan teori Reintegratif Shaming) c. Apakah Ganti Kerugian memiliki manfaat untuk melakukan restorasi terhadap korban? d. Terhadap korban kejahatan apakah Ganti Kerugian perlu diberikan? e. Siapakah yang berhak menerima Ganti Kerugian? f. Bagimanakah menentukan besarnya Ganti Kerugian? g. Apakah Ganti Kerugian merupakan bagian dari sanksi pidana dalam Hukum Pidana Indonesia?
Pertemuan XII Kompensasi terhadap Korban Kejahatan Literatur yang harus dibaca : Romli Atmasasmita, Santunan untuk Korban Kejahatan. Makalah pada Penyajian Pola Pemidanaan. Penerimaan Bekas Narapidana dan Pemberian Santunan terhadap Korban Tindak Pidana.
Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta, 19 – 21 Februari 1992.
Andi Matatalata, ”KUHAP dan Santunana bagi Korban”, Makalah dalam Seminar Relevansi Viktimologi di Indonesia Dewasa Ini, 25 Maret 1985. Stephen Schafer, Compensation and Restitution to Victim of Crime, Montclair, New Jersey : Patterson Smith, 1970. Bab V. Andrew Karmen, Crime Victims, An Introduction to Victimology, Monterey, California : Brooks/ Cole Publishing Company, 1984. Bab VII. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban. Tugas XIV : Kompensasi dan Permasalahannya. Persiapkan jawaban saudara untuk pertanyaan di bawah : a. Mengapakah korban kejahatan membutuhkan kompensasi? b. Apakah alasan pembenaran secara rasional tentang keberadaan kompensasi? c. Apakah kompensasi bersifat primer ataukah subsider dalam Sistem Peradilan Pidana? d. Apakah standar pemberian kompensasi, dan bagaimana menentukan besarnya kompensasi? e. Korban kejahatan apakah yang perlu mendapat kompensasi? f. Bagaimanakah keberadaan Kompensasi di Indonesia?
Daftar Pustaka Buku – buku : Atmasasmita, Romli. Santunan untuk Korban Kejahatan. Makalah pada Penyajian Pola Pemidanaan. Penerimaan Bekas Narapidana dan Pemberian Santunan terhadap Korban Tindak Pidana. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta, 19 – 21 Februari 1992. Barkas,Jenis. Victim and Victimology Introduction, http://Student.bton.ac.uk. (Microsoft word document) C Davis, Robert and Barbara H Smith, “Victim Impact Statements and Victim Statistic Action : An Unfulfilled Promise, Journal of Criminal justice Vol 22 No. 1. pp 1 – 12, 1994. Fattah, Ezzat and Tony Peters, Support for Victims in a Comparative Perspektive Leuven University Press, 1998. Gosita, Arief. Relevansi Viktimologi. Jakarta. Indo hilco, Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Akademika Presindo, 1983. Gosita, Arif. Viktimologi dan K UHAP, Jakarta : Akademika Presindo, 1987 Harkristuti Harkrisnowo, ”Mereka yang terlupakan : Para Korban Kejahatan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan (LPPH Golkar 1994)
Hudson and Galaway, Restitution in Criminal justice, Canada : DC Heath and Company, 1977, Jonathan Doak, Victim’s Rignts, Human Right, and Criminal Justice, Oxford and Portland Oregon : Hart Publishing, 2008. Karmen, Andrew. Crime Victims. An Introduction to Victimology Monterey. California : Brooks/ Cole Publishing Company, 1984 Mattalata,Andi. ”KUHAP dan Santunana bagi Korban”, Makalah dalam Seminar Relevansi Viktimologi di Indonesia Dewasa Ini, 25 Maret 1985. M Arief Mansur, Didik dan Elsatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007. Mustofa, M, Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan, ”Perlindungan terhadap Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban Kejahatan”’ Makalah pada Seminar Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan, diselenggarakan oleh Jurusan Kriminologi FISIP UI bekerjasama dengan Polda Metro Jaya, 18 Juli 1994. Muladi, ”Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan, dalam Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung Alumni, 1992. P Purpura, Phiplip. Criminal justice an Introduction, Boston, Oxford, Johanesburg, Melbourne, New Delhi, Singapore : Butterworth Heinemann, 1997. Reksodipoetro, Mardjono. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum – Lembaga Kriminologi UI. 1994. Prakoso, Djoko. Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Jakarta : Bina Aksara, 1988.
Puspawardaya, Damona. ”Sekitar Masalah Perlindungan terhadap Korban Kejahatan”, Makalah dalam Seminar tentang Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan, diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan hukum Golkar Pusat, Jakarta 8 juni 1994. Schafer, Stephen. Compensation and Restitution to Victim of Crime, Montclair, New Jersey : Patterson Smith, 1970. Sahetapy, ”Modernisasi dan Victimology”, Makalah dalam Seminar Relevansi Viktimologi di Indonesia Dewasa Ini, Surabaya 23 Maret 1985 Van Dijk, JJM. HI Sagel Grande, LG Toornvilet. Kriminal Aktual. Surakarta : Sebelas Maret University Press. 1996. Van Dijk,JJM, ”Victim Right to Better Service or Right to Active Participation”. Van Dijk, JM, Ron GH van Kaam, Joanne Wemmers, Caring for Crime Victim, Monsey, New York : Criminal Justice Press, 1999. Walklate, Sandra. Hand Book of Victim and Viktimology. Willan Publishing Wright, Martin. Justice for Victim and Offender, A Restorative Response to Crime, Wincester : Waterside Press, 1996.
Peraturan _Peraturan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of crime and Abuse of Power, 1985. UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi UUTPU KUHP KUHAP UU Perdaganang Orang Dan Lainlain