PERADILAN TATA USAHA NEGARA dan PROSES BERPERKARA di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Diterbitkan Oleh PTUN PALEMBANG
Alamat : Jalan Jenderal A. Yani No. 67 Palembang (30264) Telp. (0711) 516935
TIM PENYUSUN : Penasehat : Ketua PTUN Palembang Wakil Ketua PTUN Palembang Pansek PTUN Palembang Penyusun : 1. 2. 3.
Oktova Primasari, SH Dafrian, SH Bernelya Novelin N, SH
PERADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
I.
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Badan / Pejabat TUN dengan warga masyarakat oleh akibat pelaksanaan atau penggunaan wewenang pemerintah yang dilakukan oleh Badan / Pejabat TUN yang menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa dengan warga masyarakat.
II. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATUN PALEMBANG a. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara b. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara c. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara d. PP No. 41 TAhun 1991 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara III. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PERATUN SERTA YURISDIKSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG 1.
Tempat Kedudukan Pengadilan (Pasal 6 UU PERATUN) (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota. (2) Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.
2. Kewenangan PERATUN a. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 47 UU PERATUN). b. Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : 1)
Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2)
Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 49 UU No.5 tahun 1986).
3. Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 1. Meliputi wilayah Hukum Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari : 1) Kabupaten Banyuasin 2) Kabupaten Empat Lawang 3) Kabupaten Lahat 4) Kabupaten Musi Banyuasin 5) Kabupaten Muara Enim 6) Kabupaten Musi Rawas
7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)
Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kota Lubuk Linggau Kota Pagar Alam Kota Palembang Kota Prabumulih
2. Meliputi wilayah Hukum Propinsi Bangka Belitung yang terdiri dari : 1) Kota pangkal Pinang 2) Kabupaten Bangka 3) Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Barat 4) Kabupaten Bangka Tengah 5) Kabupaten Bangka Selatan 6) Kabupaten Belitung Timur
IV. VISI DAN MISI PERATUN - VISI : Visi sebagai gambaran menantang di masa depan yang terwujud melalui cara dan citra yang dicanangkan, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengacu pada Visi yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu : Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
- MISI : Misi sebagai keharusan yang diemban atau dilaksanakan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengacu pada misi yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa
keadilan masyarakat ; 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain ; 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat ; 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan ; 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati ; 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
V. SUBJEK DAN OBJEK DALAM SENGKETA TUN 1. Subjek : a. Penggugat (Pasal 1 angka 10 UU No.5 Tahun 1986 Jo Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004) adalah Orang atau Badan Hukum Perdata b. Tergugat (Pasal 1 angka 12 UU No.51 Tahun 2009) adalah Badan / Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata.
2. Objek sengketa TUN adalah Keputusan Tata Negara yaitu : a. Keputusan TUN (Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009) adalah suatu Penetapan Tertulis yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata b. Keputusan TUN Fiktif Negatif (Pasal 3 UU PERATUN), yaitu : 1.
Apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
2.
Jika suatu Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di maksud telah lewat, maka Badan/ Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud
3.
Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan
IX.
PROSES BERPERKARA DI PERADILAN TUN Didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan Putusan dan Eksekusi. Proses berperkara di Peradilan TUN pada intinya melalui tahap-tahap sebagai berikut : a) Pemeriksaan Pendahuluan 1. Pemeriksaan administrasi di Kepaniteraan 2. Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN ( Pasal 62 UU PERATUN ) 3. Pemeriksaan Persiapan ( Pasal 63 UU PERATUN ) b) Pemeriksaan Persidangan 1. Pembacaan Gugatan (Pasal 74 UU PERATUN ) 2. Pembacaan Jawaban ( Pasal 74 UU PERATUN ) 3. Replik ( Pasal 75 UU PERATUN ) 4. Duplik ( Pasal 75 UU PERATUN ) 5. Pembuktian ( Pasal 100 UU PERATUN ) 6. Kesimpulan ( Pasal 97 UU PERATUN ) 7. Putusan ( pasal 108 UU PERATUN ) c) Pembacaan Putusan ( Pasal 108 UU PERATUN ) 1. Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 2. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu Putusan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang Salinan Putusan ini disampaikan dengan Surat tercatat kepada yang bersangkutan 3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) akibat Putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum
d) Materi Muatan Putusan ( Pasal 109 UU PERATUN ) 1.
Kepala Putusan yang berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
2.
Nama, Jabatan, Kewrganegaraan, Tempat kediaman, atau tempat kedudukan para Pihak yang bersengketa.
3.
Ringkasan Gugatan dan Jawaban Tergugat yang jelas
4.
Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam Persidangan selama sengketa itu diperiksa
5.
Alasan Hukum yang menjadi dasar Putusan
6.
Amar Putusan tentang Sengketa dan biaya Perkara
7.
Hari, Tanggal Putusan, Nama Hakim yang memutus, Nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak
e) Amar Putusan (pasal 97 UU PERATUN ) 1.
Gugatan ditolak
2.
Gugatan dikabulkan
3.
Gugatan tidak diterima
4.
Gugatan Gugur
f) Amar tambahan dalam Putusan PERATUN (Pasal 97 UU PERATUN ) Dalam hal Gugatan di kabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN. Kewajiban sebagaimana dimaksud diatas berupa : 1. Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan. 2. Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan
Tata Usaha Negara
yang baru 3. Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 UU PERATUN g)
Cara Pengambilan Putusan (Pasal 97 UU PERATUN) a. Putusan dalam Musyawarah Majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil Pemufakatan Bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat Putusan diambil dengan suara terbanyak b. Apabila Musyawarah Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) UU PERATUN tidak dapat menghasilkan Putusan, Permusyawaratan ditunda sampai Musyawarah Majelis berikutnya c. Apabila dalam Musyawarah Majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan
h)
Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa TUN Jangka waktu penyelesaian sengketa TUN adalah 6 bulan. Apabila penyelesaian lebih dari 6 bulan Hakim / Majelis Hakim melaporkan kepada Mahkamah Agung ( MA ) disertai alasan-alasan
i)
Minutasi Putusan ( Pasal 109 UU PERATUN ) Putusan harus ditanda tangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera / Panitera Pengganti yang turut bersidang selambat-lambatnya 30 hari sesudah Putusan diucapkan
j)
Pelaksanaan Putusan ( Pasal 116 UU No.51 Tahun 2009) 1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada Para Pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja 2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memrintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut 4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. 5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 6. Disamping diumumkan pada media masa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. XII.
Struktur Organisasi PTUN Palembang a. Jabatan Fungsional - Para hakim - Panitera Pengganti b. Jabatan Struktural 1. Ketua 2. Wakil Ketua
3. Panitera/ Sekretaris 4. Wakil Panitera, membawahi : - Panitera Muda Perkara - Panitera Muda Hukum 5. Wakil Sekretaris, membawahi : - Kasubag Kepegawaian - Kasubag Umum - Kasubag keuangan 6. Staff ( Struktur Organisasi PTU PLG- Lampiran II )
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
DAFTAR NAMA KETUA PTUN PALEMBANG PERIODE 1991 - SEKARANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Yenni Ch Ratulangi S. SH (1991-1992) Hj. Goesmain Ridwan A, SH (1992-1996) Imam Subechi, SH (1996-1998) Ismoehari, SH (1998-1999) H.R Suhardoto, SH (1999-2000) Mukmin Siregar,SH (2000-2001) Hj. Murni Waliulu, SH (2001-2003) H. Swani Adjun, SH (2003-2006) Jayatan Sihombing, SH. (2006- 2008) H.Eddy Nurjono, SH (2008-2010) T.Sjahnur Ansjari,SH.MH (2010-Sekarang) NAMA-NAMA HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG PERIODE 27 April 2010 s/d SEKARANG
1. T.Sjahnur Ansjari,SH.MH 2. H.Ujang Abdullah, SH.M.SI. 3. Nenny Frantika, SH.,MH. 4. I Gede Eka Putra Suartana, SH.,MH. 5. Indra Kesuma Nusantara, SH. 6. Gerhat Sudiono, SH.. 7. Joko Agus Sugianto, SH. 8. Oktova Primasari, SH. 9. Estiningtyas D Mandagi, SH. 10. Ayi Solehudin, SH.,MH 11. Lucya Permatasari, SH., MH
