SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BADUNG NOMOR : W22-A15/05/PS.01/SK/I/2015 TENTANG SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA BADUNG MENIMBANG
:
a.
Bahwa, pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen, termasuk didalamnya menajemen peradilan hal tersebut berguna dalam rangka mengevaluasi dan mengendalikan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud KMA Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 dan telah diubah dengan KMA 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung.;----------------------------------------------------------------b. Bahwa, agar hal tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinerji maka dalam jangka waktu tertentu pengawasan oleh masing-masing Hakim pengawas tersebut perlu dievaluasi dan di rolling secara berkala ;--------c. Bahwa Hakim-Hakim yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas-tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 Surat Keputusan ini, untuk bertindak selaku Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Badung;------------------------d. Bahwa, dengan terbitnya surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor : W22-A15/1040/PS.01/SK/XI/2013 tanggal 19 November 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;------------------------------------------------------------
MENGINGAT
:
1.
2.
3.
4.
5. 6. 7.
8.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----------------------------------------------------------Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;-----------------------------------------------------------------Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;------------------------------------------Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian;------------------------------------------------Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Melekat;------------------------------------------------Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;-------------------------------------------Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 080/KMA/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009;---------------------------------------------Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 24 Agustus 2007 Tentang Pemberlakuan Buku I.
1
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Badung Tentang Perubahan Susunan Hakim Pengawas Bidang dan sekaligus mencabut Keputusan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Badung Nomor : W22-A15/391/PS.01/SK/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
KESATU
:
Menunjuk Hakim-Hakim yang namanya tersebut dalam kolom (2) sebagai Hakim Pengawas Bidang sebagaimana tersebut pada kolom (4), dalam lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA
:
Masing-masing Hakim Pengawas melaporkan hasil pengawasannya untuk setiap tiga bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Badung melalui Wakil Ketua pengadilan Agama Badung selaku Koordinator Pengawas;
KETIGA
:
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya .;
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal KETUA,
: Badung : 02 Januari 2015
Drs. H. MOH. HIFNI, MA. NIP. 19600611.199303.1.004
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Mahkamah Agung RI cq. Sekretaris MARI di Jakarta; 2. Ketua Muda Pengawas MARI di Jakarta; 3. Kepala Biro Kepegawaian MARI di Jakarta; 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta; 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram.
2
Lampiran :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Badung Nomor : W22-A15/05/PS.01/SK/I/2015 Tanggal : 02 Januari 2015 DAFTAR SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA BADUNG
NO
1
NAMA/NIP/PANGKAT Drs. H. MOH. HIFNI, MA NIP. 19600611.199303.1.004 Pembina TK I (IV/b)
JABATAN
KETUA
TUGAS
Penanggung Jawab
2
Drs. TAYEB, SH NIP : 19660608.199403.1.003 Pembina TK I (IV/b)
WAKIL KETUA
3
NANANG MOH ROFI’I NURHIDAYAT, S.Ag NIP : 19720724.199803.1.002 Pembina (IV/a)
HAKIM
Register : Gugatan/Permohonan, Banding, Kasasi, PK
4
FARHAN MUNIRUS SU’AIDI, S.Ag NIP : 19720930.199703.1.002 Pembina (IV/a)
HAKIM
Register : Surat Kuasa Khusus, Penyitaan Barang Bergerak/tidak Bergerak, Eksekusi, AC, dan Pembagian Harta Peninggalan di Luar Sengketa
5
LIA YULIASIH, S.Ag NIP : 19740716.200604.2.001 Penata (III/c) MUHAMMAD ISNA WAHYUDI, S.HI., M.SI NIP : 19810502.200704.1.001 Penata (III/c)
HAKIM
Laporan dan Kearsipan Perkara
HAKIM
Jurnal Buku Indukk Keuangan Perkara
7
ACH. ZAKIYUDDIN, SH NIP. 19820222.200704.1.002 Penata Muda Tk I (III/b)
HAKIM
Administrasi Umum Meliputi Keuangan dan Umum
8
NOOR FAIZ, S.HI NIP. 19850108.200912.1.005 Penata Muda Tk I (III/b)
HAKIM
Administrai Umum Meliputi Adminitrasi Kepegawain dan Iformasi Teknologi
6
Ditetapkan di Pada tanggal KETUA,
Koordinator Hawasbid
dan
: Badung : 02 Januari 2015
Drs. H. MOH. HIFNI, MA NIP. 19600611.199303.1.004
3
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BADUNG NOMOR : W22-A15/1040/PS.01/SK/XI/2013 TENTANG SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA BADUNG MENIMBANG
:
e.
f.
g.
h.
MENGINGAT
:
9.
10.
11.
12.
13. 14. 15.
16.
Bahwa, pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen, termasuk didalamnya menajemen peradilan hal tersebut berguna dalam rangka mengevaluasi dan mengendalikan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud KMA Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 dan telah diubah dengan KMA 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung.;----------------------------------------------------------------Bahwa, agar hal tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinerji maka dalam jangka waktu tertentu pengawasan oleh masing-masing Hakim pengawas tersebut perlu dievaluasi dan di rolling secara berkala ;--------Bahwa Hakim-Hakim yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas-tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 Surat Keputusan ini, untuk bertindak selaku Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Badung;------------------------Bahwa, dengan terbitnya surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor :W22-A15/72/PS.01/SK/2013 tanggal 02 Januari 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;-------Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----------------------------------------------------------Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;-----------------------------------------------------------------Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;------------------------------------------Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian;------------------------------------------------Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Melekat;------------------------------------------------Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;-------------------------------------------Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 080/KMA/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009;---------------------------------------------Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 24 Agustus 2007 Tentang Pemberlakuan Buku I.
4
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Badung Tentang Perubahan Susunan Hakim Pengawas Bidang dan sekaligus mencabut Keputusan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Badung Nomor : W22-A15/72/PS.01/SK/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;--
KESATU
:
Menunjuk Hakim-Hakim yang namanya tersebut dalam kolom (2) sebagai Hakim Pengawas Bidang sebagaimana tersebut pada kolom (4), dalam lampiran Surat Keputusan ini;-----------------------
KEDUA
:
Masing-masing Hakim Pengawas melaporkan hasil pengawasannya untuk setiap tiga bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Badung melalui Wakil Ketua pengadilan Agama Badung selaku Koordinator Pengawas;------------------------
KETIGA
:
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya .;--------------
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal KETUA
: Badung : 19 November 2013
Drs. H. MOH. HIFNI, MA. NIP. 19600611 199303 1 004
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 6. Ketua Mahkamah Agung RI cq. Sekretaris MARI di Jakarta; 7. Ketua Muda Pengawas MARI di Jakarta; 8. Kepala Biro Kepegawaian MARI di Jakarta; 9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta; 10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram.
5
Lampiran :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Badung Nomor : W22-A15/1040/PS.01/SK/XI/2013 Tanggal : 19 November 2013 DAFTAR SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA BADUNG
NO 1 2
3
4
5
6
7
8
9
NAMA/NIP/PANGKAT Drs. H. MOH. HIFNI, MA NIP. 19600611 199303 1 004 Pembina TK I (IV/b) Drs. TAYEB, SH NIP : 19660608 199403 1 003 Pembina (IV/a) Drs. ASFUHAT NIP : 19640907 199403 1 003 Pembina (IV/a) FARHAN MUNIRUS SU’AIDI, S.Ag NIP : 19720930 199703 1 002 Pembina (IV/a)
NANANG MOH ROFI’I NURHIDAYAT, S.Ag NIP : 19720724 199803 1 002 Penata Tk I (III/d) MUNIROH, S.Ag, SH NIP : 19740301 200003 2 002 Penata Tk I (III/d) LIA YULIASIH, S.Ag NIP : 19740716 200604 2 001 Penata Muda Tk I (III/b) MOH. MAHIN RIDHO AFIFI, S.HI NIP : 19790209 200604 1 003 Penata Muda Tk I (III/b) NOOR FAIZ, S.HI NIP. 19850108 200912 1 005 Penata Muda (III/a)
JABATAN KETUA WAKIL KETUA
TUGAS PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR HAWASBID
HAKIM
Prosedur penyelenggaraan adminitrasi perkara
HAKIM
Penyitaan barang Bergerak/ Tidak Bergerak. Eksekusi, AC dan pembagian harta peninggalan di luar sengketa, HUMAS Register : Gugatan/Permohonan, Banding, Kasasi, PK, Surat Kuasa Khusus
HAKIM
HAKIM
Jurnal / Buku Induk Keuangan Perkara
HAKIM
Laporan dan Kearsipan Perkara
HAKIM
Adminitrasi Umum meliputi Keuangan dan Umum
HAKIM
Adminitrasi Umum meliputi Adminitrasi Kepegawaian, Informasi Teknologi dan Kepustakaan
Ditetapkan di Pada tanggal KETUA
: Badung : 19 November 2013
Drs. H. MOH. HIFNI, MA NIP. 19600611 199303 1 004
6
