LAPORAN TAHUNAN pengadilan agama bengkulu

LAPORAN

TAHUNAN 2014

pengadilan agama bengkulu

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 2014

ii

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas izin dan karunia-Nya laporan tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada Tahun 2014 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan tahunan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas kepada negara dan publik sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/III/2007 tentang Kerterbukaan Informasi Di Pengadilan, yang pada intinya adalah berisi tentang pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam kurun waktu Tahun 2014. Setulusnya kami menyadari bahwa laporan tahunan ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu segala kritik dan koreksi yang sifatnya membangun demi sempurnanya laporan ini akan kami terima dengan senang hati dan tak lupa disampaikan terima kasih. Harapan kami, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah jualah kami serahkan segalanya disertai harapan. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita untuk terus menggapai keridhoan-Nya.

Bengkulu, 31 Desember 2014 Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, ttd

Drs. H. Thamzil, S.H. NIP. 195502281984031001


iii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................

1

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ................................

3

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)...................

4

B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ...................

21

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ....................................

23

A. SUMBER DAYA MANUSIA ................................................

23

1. Rekruitmen ........................................................................

23

2. Mutasi ................................................................................

23

3. Promosi..............................................................................

25

4. Pensiun ..............................................................................

26

B. KEADAAN PERKARA .........................................................

26

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ...............

33

D. PENGELOLAAN BAGIAN KEUANGAN ...........................

34

1. Belanja Pegawai ...............................................................

34

2. Belanja Barang .................................................................

35

3. Belanja Modal ...................................................................

35

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI ..........................

36

F. REGULASI TAHUN 2014 ....................................................

37

BAB IV PENGAWASAN .........................................................................

39

A. INTERNAL ...........................................................................

39

B. EVALUASI ...........................................................................

40

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................

41

A. KESIMPULAN .......................................................................

41

B. REKOMENDASI ....................................................................

41

BAB V

LAMPIRAN


iv

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan, bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang telah dicabut dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masingmasing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.


v

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Depertemen Agama yang ditangani oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Perubahan ini tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, finansial maupun sarana prasarana. Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1975 (LN. No 99 Tahun 1975) tentang pembentukan Pengadilan Agama Syari’ah di daerah luar jawa dan penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1975 tanggal 13 Movember 1975 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Syar’iyah di Sumatera. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu pada waktu pembentukan adalah kotamadia Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Arga Makmur, keadaan wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu sedemikian berlangsung sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah tersebut. Visi Peradilan Agama Bengkulu Kelas IA mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.


vi

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Sebagaimana

yang

diamanatkan

UUD

1945

dan

keempat

amandemennya, maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA menggunakan struktur organisasi sebagaimana yang telah diatur

dalam

Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

No.

MA/SEK/07/SK/III/2006 tahun 2006. Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana yang diatur dalam n Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama melalui SIADPA serta penyitaan dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.


vii

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai konsep judicial reform pada reformasi birokrasi di Indonesia, maka perlu ditetapkan suatu standar dalam memberikan pelayanan kepada publik. Untuk itu pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada tahun 2014 telah menetapkan Standar Operational Procedures ( SOP ) baik dalam bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan, yang diharapkan menjadi pedoman bagi publik dalam berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Salah satu SOP bidang kepaniteraan adalah SOP Berperkara di Pengadilan Agama yakni sebagai berikut : Uraian Pelayanan A.

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

Petugas Meja I

5 Menit

Petugas Meja I

5 Menit

Petugas Meja I

5 Menit

Petugas bank

15 menit

Kasir

3 Menit

Kasir

5 Menit

Kasir

3 Menit

Kasir

2 menit

Kasir

2 menit

Petugas Meja II

20 Menit

Petugas meja II

2 menit

Pendaftaran Perkara

1. Menerima surat gugatan/ permohonan sebanyak para pihak ditambah 4 eksemplar termasuk softcopy-nya. Dari Penggugat/Pemohon 2. Meneliti surat gugatan/ permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon 3. Menaksir panjar biaya perkara dan membuat SKUM Rangkap 4 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Penggugat/Pemohon agar membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk 4. Menerima pembayaran panjar biaya perkara sesuai SKUM 5. Memberi tanda lunas dan nomor perkara pada SKUM setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara di Bank yang ditunjuk. 6. Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal perkara yang bersangkutan 7. Membubuhkan nomor perkara pada surat gugatan/ permohonan dengan stempel yang telah ditetapkan. 8. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan 9. Menyerahkan berkas perkara berisi surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar kedua kepada Penggugat/Pemohon untuk mendaftar perkaranya pada petugas meja II 10. Mencatat perkara gugatan dalam buku register gugatan dan perkara permohonan dalam buku register permohonan 11. Menyerahkan satu eksemplar surat gugatan/permohonan kepada Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan


viii

B. Pendaftaran perkara Prodeo 1.

Menerima permohonan dan gugatan secara cuma-cuma (prodeo). 2. Memeriksa kelengkapan berkas. 3. Membuat SKUM nihil. 4. Menyerahkan SKUM kepada penggugat/pemohon. 5. Mencatat biaya perkara nihil dalam buku jurnal perkara 6. Memberi nomor perkara pada SKUM. 7. Menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara. 8. Menerima surat gugatan dan asli SKUM dari pihak berperkara 9. Mencatat dalam register induk perkara sesuai dengan nomor perkara yang ada di dalam SKUM 10. Menyerahkan 1 (satu) eks. surat gugatan/ permohonan yang telah diberi cap nomor perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM.

Meja I

5 Menit

Meja I Kasir Kasir

10 Menit 5 Menit 3 Menit

Kasir

5 Menit

Kasir Kasir

3 Menit 3 Menit

Meja I

3 Menit

Meja II

20 Menit

Meja II

2 Menit

Begitu juga halnya di bidang kesekretarian, sudah ditetapkan adanya SOP setiap kegiatan yang terlaksana di bidang kesekretariatan, SOP bagian Umum antara lain sebagai berikut : NO

A.

Uraian Kegiatan DESKRIPSI: Prosedur Tatacara Pengelolaan Persuratan Pengelolaan Surat Masuk

Keterangan Pelayanan

1.

2.

3.

Menerima, meneliti dan mengelompokkan surat menurut jenisnya (surat biasa/penting dan surat dinas/pribadi), serta mengembalikan surat yang salah alamat. Memberi tanggal terima dan paraf pada surat masuk. Mencatat surat masuk ke dalam KK (Kartu Kendali) untuk surat penting, dan



Staf Umum

Staf Umum

Staf Umum

Waktu Penyelesaian

15 Menit

5 Menit

15 Menit

ix

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LPSB (Lembar Pengantar Surat Biasa) untuk surat biasa Meneruskan kepada TU (Tata Usaha) UP (Unit Pelaksana) dan mengambil KK/LPSB lembar ke-2 setelah di paraf oleh TU UP yang bersangkutan untuk dimasukkan ke kotak yang disiapkan Memberikan LD (lembar disposisi) pada surat masuk dan meneruskan ke Kasubbag Umum Membaca dan meneliti surat masuk, diteruskan ke Wakil Sekretaris Membaca, meneliti dan memaraf surat masuk, diteruskan ke Panitera/Sekretaris Membaca, meneliti dan memaraf surat masuk, diteruskan ke Ketua PA Bengkulu Membaca, meneliti dan memberi petunjuk pada surat masuk untuk ditindaklanjuti, surat kembali diturunkan ke Kasubbag Umum melalui Panitera/Sekretaris dan Wakil Sekretaris secara berjenjang sebagai kontrol pelaksanaan Wasek mengambil lembar ke-2 pada LD untuk


Staf Umum

Staf Umum

Kasubbag Umum

Wakil Sekretaris

5 Menit

5 Menit

5 Menit

5 Menit

Panitera/Sekretaris

10 Menit

Ketua PA Bengkulu

10 Menit

Wasek

5 Menit

x

11.

B.

Pengelolaan Surat Keluar

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

diarsipkan sebagai fungsi kontrol, selanjutnya memerintahkan Kasubbag Umum untuk menindaklanjuti sesuai disposisi Ketua PA Bengkulu Mengarsipkan surat yang telah ditindak lanjuti/selesai diproses, pada UP masing-masing Mengonsep surat dinas sesuai dengan perintah atasan dan memaraf konsep surat dinas yang telah diketik Mengetik konsep surat dinas Membaca, meneliti, dan memaraf konsep surat keluar, diteruskan ke Pan/Sek Membaca, meneliti, dan memaraf konsep surat keluar, diteruskan ke Ketua PA Bengkulu Membaca, meneliti dan memaraf konsep surat keluar, kemudian diturunkan ke Kasubbag Umum untuk diketik jadi melalui Pan/Sek dan Wasek secara berjenjang sebagai fungsi kontrol Memberi Nomor, tanggal dan cap pada surat keluar dalam buku agenda surat keluar Mengesahkan


Staf Umum

5 Menit

Kasubbag Umum

15 menit

Staf Umum

15 menit

Wasek

5 menit

Pan/Sek

1 menit

Ketua PA Bengkulu

10 menit

Staf Umum

5 menit

Kasubbag Umum

10 menit

xi

C.

Pengelolaan/ Penatausahaan Arsip

1. 2.

3.

4. 5.

D.

surat untuk dikirim sesuai tujuan surat dan mengarsipkan arsip surat pada kotak yang telah disiapkan. Menerima arsip in aktif Menata arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat Menyeleksi dan menginventarisir arsip-arsip yang telah dapat dimusnahkan Melakukan pemusnahan arsip Membuat berita acara pemusnahan arsip

Kasubbag Umum

5 menit

Staf Umum

10 menit

Staf Umum

1 hari

Staf Umum

2 jam

Kasubbag Umum

15 menit

Selesai

SOP bagian Keuangan antara lain : NO

Uraian Kegiatan

A.

DESKRIPSI: Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Gaji iInduk


1.

2.

3.

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi setiap awal bulan Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Koreksi Daftar


Unit/pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

Operator

1 Jam

PDG

10 menit

PDG

30 menit

xii

4.

5.

6.

7.

B.

Gaji Susulan, Kekurangan Gaji

1.

Gaji dan kelengkapannya Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SPM untuk ditandatangani oleh pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar gaji beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Gaji Pokok Pegawai (GPP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan kemudian dikoresi oleh petugas KPPN untuk diterbitkan SP2D Mengambil SP2D dan memberikan daftar transfer ke rekening masingmasing pegawai ke Bank Persepsi Membuat daftar gaji susulan dan kekurangan gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala,


PDG

30 menit

Operator

1 Jam

Staf Keuangan

1 jam

Operator

30 menit

Operator

1 jam

xiii

SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi setiap awal bulan) 2.

3.

4.

5.

6.

Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

Koreksi daftar gaji susulan, Kekurangan Gaji dan kelengkapannya Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SPM untuk ditandatangani oleh pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar gaji susulan beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Gaji Pokok Pegawai (GPP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan


PDG

10 menit

PDG

30 menit

PDG

30 menit

Operator

1 jam

Staf Keuangan

1 jam

xiv

Negara dan kemudian dikoresi oleh petugas KPPN untuk diterbitkan SP2D 7.

C.

Uang Makan

1.

2.

3.

4.

Mengambil SP2D dan memberikan daftar transfer ke rekening masingmasing pegawai ke Bank Persepsi Membuat daftar uang makan pegawai menggunakan aplikasi gaji pokok pegawai (gpp) dan mengoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian Kepegawaian pada setiap bulan Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar uang makan beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor


Staf Keuangan

30 menit

Operator

1 jam

PDG

15 menit

PDG

10 menit

Staf Keuangan

1 jam

xv

5.

D.

Uang Lembur

1.

2. 3.

4.

5.

6.

Pelayanan Perbendaharaan Negara dan kemudian dikoreksi oleh petugas KPPN untuk diterbitkan SP2D Mengambil SP2D dan memberikan daftar transfer uang makan ke rekening masingmasing pegawai ke Bank Persepsi Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Ketua atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Membuat Daftar Absen Lembur Penandatanganan oleh penerima/ yang diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SPM untuk ditandatangani oleh pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke Kantor

Staf Keuangan

30 menit

PDG

1 jam

PDG

1 jam

PDG

30 menit

PDG

2 jam

Operator Keuangan

1 jam

Staf Keuangan

1 jam


xvi

7. E.

Gaji ke-13 (tiga belas)

1.

2.

3.

4.

5.

Pelayanan Perbendaharaan Negara Mengambil SP2D di KPPN Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengajuan daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) untuk ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar uang makan beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Gaji Pokok Pegawai (GPPP)


Staf Keuangan

30 menit

Operator

1 hari

PDG

10 menit

PDG

30 menit

Operator

30 menit

Staf Keuangan

1 jam

xvii

6.

F.

Pengajuan Uang Persedian (UP)

1.

2.

3.

G.

Tambahan Uang Persedian (TUP)

1.

2.

3.

ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan kemudian dikoreksi oleh petugas KPPN untuk diterbitkan SP2D Mengambil SP2D dan memberikan daftar transfer uang makan ke rekening masingmasing pegawai ke Bank Persepsi Menyusun kelengkapan untuk pengajuan Uang Persediaan (UP) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Membuat surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM)


Staf Keuangan

30 menit

PDG

1 jam

Operator

1 jam

Staf Keuangan

1 jam

PDG

1 jam

Operator

1 jam

Staf Keuangan

1 jam

xviii

4.

H.

Pengajuan Ganti Uang Persediaan

1.

2.

3.

I

Pengajuan SPM Langsung (LS)

1.

2.

J.

Remunerasi dan Pertanggungjawa ban nya

1.

2.

3.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mempertanggungj awabkan TUP ke dalam SPM NIHIL ke KPPN terhitung 1 bulan sejak terbitnya SP2D Mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) dan kelengkapannya Membuat dan Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mempertanggungj awabkan GUP ke KPPN untuk meminta pergantian UP di KPPN Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Menerima rekapitulasi absen dari Sub Bagian Kepegawaian pada minggu pertama awal bulan Membuat daftar tanda terima remunerasi berdasarkan rekapitulasi absen Koreksi daftar tanda terima permintaan


Bendahara

1 – 15 hari

PDG

1 jam

Staf Keuangan

1 jam

Bendahara

1 – 15 hari

Operator

1 jam

Staf Keuangan

1 jam

Staf Keuangan

15 menit

Staf Keuangan

30 menit

Kasubbag Keuangan

1 jam

xix

4.

5.

6.

K.

Pengelolaan Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP)

1.

2.

3.

remunerasi Penandatanganan daftar tanda terima permintaan remunerasi oleh setiap pegawai yang menerima remunerasi Penandatanganan daftar tanda terima permintaan remunerasi dan rekapitulasinya oleh Ketua, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Mengirim daftar tanda terima permintaan remunerasi dan Rekapitulasi Permintaan Remunerasi ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Menerima, membukukan, dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank persepsi, dilaksanakan setiap hari jum'at (kecuali hari jum'at libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya) Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari senin Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu paling lambat tanggal 5 setiap bulannya


Staf Keuangan

1 jam

Staf Keuangan

30 menit

Staf Keuangan

1 jam

Bendahara

1 hari

Bendahara

1 jam

Bendahara

1 jam

xx

L.

Mekanisme Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin/Operasional Perkantoran

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Menerima blanko pengajuan belanja dari Kasubbag Umum dan meneruskannya ke Bendahara

Memberikan informasi saldo keuangan rutin (akun 52) kepada Kasubbag Keuangan per tanggal pengajuan Memberikan informasi tentang saldo tersebut pada blanko pengajuan dari Kasubbag Umum Tersebut, dan meneruskannya ke Wasek sebagai PPK Membaca, meneliti dan memaraf pengajuan, dan diteruskan kepada Pan/Sek sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Membaca, meneliti dan menandatangani pengajuan sebagai bukti persetujuan dikeluarkannya anggaran. Pengajuan disampaikan kepada Bendahara untuk berkoordinasi dengan Kasubbag Umum Instrumen tersebut dijadikan dasar bendahara mengeluarkan anggaran dan diserahkan pada bagian umum untuk segera dibelanjakan.


Kasubbag Keuangan

15 menit

Bendahara

5 menit

Kasubbag Keuangan

5 menit

Wakil Sekretaris

10 menit

Panitera/Sekretaris

10 menit

Bendahara

10 menit

xxi

7.

8.

M.

Teknis pembelanjaan dilaksanakan bagian umum dan keuangan bersama-sama. Bendahara tidak bisa dan tidak boleh mengeluarkan anggaran APBN tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran

Keuangan dan Umum

3 jam

Bendahara

Selesai

SOP bagian Kepegawaian antara lain : No

A.

Uraian Kegiatan DESKRIPSI: Prosedur Tatacara Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis Prosedur Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis


1.

Pegawai menyerahkan berkas kenaikan Pangkat kepada bagian kepegawaian: a. Salinan SK CPNS b. Salinan SK PNS c. Salinan SK kenaikan pangkat terakhir d. Salinan DP 3 dua tahun terakhir e. Salinan SK jabatan terakhir f. Salinan surat pernyataan pelantikan g. Salinan pernyataan surat melaksanakan tugas h. Salinan surat



Waktu Penyelesaian

Pegawai Ybs

xxii

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

pernyataan menduduki jabatan Menerima dan Meneliti berkas kenaikan pangkat serta melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditandatangani oleh Pansek Meneliti berkas lalu memberi paraf Meneliti berkas lalu memberi paraf Menandatangani disposisi berkas kenaikan pangkat, berkas dikembalikan kebagian Kepegawaian Membuat konsep Nota usul dan pengantar kenaikan pangkat Meneliti konsep nota usul dan pengantar kenaikan pangkat lalu diparaf dan diterukan kepada Pansek Panitera sekretaris memaraf konsep nota usul dan pengantar kenaikan pangkat untuk diteruskan ke Ketua PA Bengkulu Ketua PA Bengkulu menanda-tangani nota usul dan pengantar kemudian turun ke Kepegawaian Kepegawaian mengirim berkas ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk diproses lebih lanjut


Kasubbag Kepegawaian

Wakil Sekretaris Panitera / Sekretaris

Ketua PA Bengkulu

2 Jam

15 Menit 15 Menit

30 Menit

Bagian Kepegawaian

2 Jam

Wakil Sekretaris

30 Menit

Panitera / Sekretaris

30 Menit

Ketua PA Bengkulu

30 Menit


1 Jam

xxiii

B.

Prosedur Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

Pegawai menyerahkan berkas kenaikan Pangkat kepada bagian kepegawaian: a. Salinan SK kenaikan pangkat terakhir b. Salinan DP 3 dua tahun terakhir c. Salinan SK jabatan terakhir d. Salinan surat pernyataan pelantikan e. Salinan pernyataan surat melaksanakan tugas f. Salinan surat pernyataan menduduki jabatan g. Salinan SK CPNS h. Salinan Konversi NIP Baru Menerima dan meneliti berkas kenaikan pangkat serta Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditandatangani oleh Pansek Meneliti berkas lalu memberi paraf Meneliti berkas lalu memberi paraf Menandatangani berkas kenaikan pangkat Konsep Nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kenaikan pangkat Meneliti konsep nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kenaikan pangkat lalu diparaf dan


Pegawai Ybs


2 Jam

Wakil Sekretaris

15 Menit

Panitera / Sekretaris

15 Menit

Ketua PA Bengkulu

30 Menit


2 jam

Wakil Sekretaris

30 Menit

xxiv

8.

9.

10.

C.

diterukan kepada Pansek Panitera Sekretaris memaraf konsep nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kenaikan pangkat untuk diteruskan ke Ketua PA Bengkulu Ketua PA Bengkulu menandatangani nota usul ke PTA Bengkulu dan pengantar kemudian turun ke Kepegawaian Kepegawaian mengirim berkas ke PTA Bengkulu untuk diproses lebih lanjut

Panitera Sekretaris

Ketua PA Bengkulu


20 Menit

30 Menit

1 Jam

Selesai

B. SASARAN KINERJA PEGAWAI ( SKP ) Melihat banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem penilaian Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk DP3, sekaligus sebagai pengejawantahan pasal 12 dan pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999, maka pemerintah membuat cara baru dalam menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yaitu menggunakan metode Penilaian Prestasi Kerja. Pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian mengamanatkan bahwa tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah untuk lebih menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan aturan mengenai Sasaran Kerja Pegawai yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil (pasal 1 ayat 2 PP No. 46 Tahuan 2011). Tujuannya adalah untuk


xxv

mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil menggabungkan antara penilaian sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Penilaian Prilaku Kerja. Penilaian prestasi kerja tersebut terdiri dari dua unsur yaitu SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan Prilaku Kerja dengan bobot penilaian masing-masing unsur SKP sebesar 60% dan prilaku Kerja sebesar 40%. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan.


xxvi

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN B. SUMBER DAYA MANUSIA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk tahun 2014 memiliki Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebagai berikut: a. Hakim

: 17 Orang

b. Panitera

: 1 Orang

c. Wakil Panitera

: 1 Orang

d. Panitera Muda

: 3 Orang

e. Panitera Pengganti

: 4 Orang

f. Jurusita/JSP

: 5 Orang

Sementara untuk Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial di tahun 2014 ini Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA memiliki tenaga sebagai berikut: a. Wakil Sekretaris

: 1 Orang

b. Kepala Sub Bagian

: 3 Orang

c. Staf

: 16 Orang

5. Rekruitmen Pegawai Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai Pengadilan tingkat pertama maka tidak berwenang untuk melakukan rekruitmen pegawai selain tenaga honorer yang berjumlah 6 orang untuk formasi Supir, satpam dan cleaning service. 6. Mutasi Pegawai Pada tahun 2014 pegawai Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang mutasi masuk/pindah tugas sebanyak 20 orang yaitu: a. Revi Yanti, S.H., Inge Amelia dan Apriska Maghlianda, S.M.B., M.M., Staf Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. b. Reza Sahrizal, S.Kom., Staf Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Agama Boyolali Kelas IB.


xxvii

c. Dra. Zulfiarti, Hakim Pengadilan Agama Jambi Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. d. Drs. M. Zuhdi Harun, S.H., Drs. Musiazir, Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H., Drs. Sarijan. Md. Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. e. Dra. Hj. Helmawati Khas, Hakim pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. f. Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I., Ketua pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kelas II yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. g. Drs. Abdul Manaf, M.E.I, Ketua pada Pengadilan Agama Sarolangun Kelas II yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. h. Drs. Riduan Ronie Coprin, Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas II yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. i. Ainun Zahara dan Ardiansyah, S.H., Staf pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II yang pindah tugas menjadi staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. j. Delvi Puryanti, S.H.I., Yulia Nengsih, S.H. staf pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. k. Toni Indra, S.H., staf pada Pengadilan Agama Argamakmur Kelas IB yang pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. l. Wawan Noviantoro, S.T., Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Agama Boyolali Kelas IB pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.


xxviii

m. Happy Pian, S.H., Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Agama Manna Kelas II yang pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. n. Rochmatun, S.Ag., M.H.I., Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Curup Kelas IB yang pindah tugas menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 11 orang, yakni sebagai berikut : a. TMT 1 April 2014 berjumlah 8 orang, yaitu: - DR. H. Osin Moh Muhsin, S.H., M.Hum dari golongan IV/c ke IV/d - Sri Andriani, S.H., M.H.I.

dari golongan III/d ke IV/a

- Fatihatun Nisak, S.Ag., M.H. dari golongan III/c ke III/d - Yuli, S.Ag., M.H.

dari golongan III/c ke III/d

- Reza Sahrizal, S.T.

dari golongan III/a ke III/b

- Fitrawati, A.M.d

dari golongan II/c ke II/d

- Juhan

dari golongan II/b ke II/c

- Inge Amelia

dari golongan II/b ke II/c

b. TMT 1 Oktober 2014 berjumlah 8 orang, yaitu: - Drs. Sapuan

dari golongan IV/c ke IV/d

- Drs. Musiazir


- Drs. M. Zuhdi Harun


- Drs. Abdul Manaf, M.E.I

dari golongan IV/b ke IV/c

- Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I


- Drs. Riduan Ronie Coprin


- Dra. Leni Puspawati

dari golongan III/d ke IV/a

- Talidi, S.H,.M.H.I

dari golongan III/c ke III/d

- Nurmaini, S.H.

dari golongan III/b ke III/c

7. Promosi Pegawai Pada tahun 2014 pegawai Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang dipromosikan sebanyak 4 orang yaitu:


xxix

a. Drs. Sarjono, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Wakil Panitera pada Pengadilan Agama Argamakmur Kelas IB b. Agus Salim, S.H, ,M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Curup Kelas IB menjadi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA c. Sri Andriani, S.H,.M.H.I, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA menjadi Panitera Muda Gugatan Pegadilan Agama Bengkulu Kelas I A 8. Pensiun Adapun pegawai yang masuk pada usia pensiun dan Pensiun meninggal pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebanyak 4 orang, yaitu: a.

Drs. H. Salim Muslim Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memasuki usia pensiun

b.

Drs. Ahmad Sahil, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang pensiun meninggal

c.

Drs. M. Zuhdi Harun, S.H, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang pensiun meninggal

d.

Drs. A. Sapuan, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang pensiun meninggal

B. KEADAAN PERKARA Salah satu tujuan pembaruan peradilan (judicial reform) yang meliputi kebijakan Mahkamah Agung RI, adalah terwujudnya badan peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. Prioritas pembaruan peradilan periode ini meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu manajemen aparatur peradilan,

manajemen

perkara

dan

pengurangan

penumpukan

perkara,

transparansi, akuntabilitas dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur, pengawasan dan sanksi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagai langkah mewujudkan pembaruan peradilan tersebut, diantaranya adalah


xxx

peningkatan transparansi peradilan melalui website Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Kemudian sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/SK/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pelayanan Publik dan Meja Informasi, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menjalankan sistem pemberian pelayanan melalui meja informasi berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor W7-A1/1567/HM.00/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor W7-A1/1213/HK.05/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Tim Petugas Pengaduan, sehingga akses antara aparat peradilan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan masyarakat, benar-benar hanya dapat dilakukan melalui petugas meja informasi dan petugas meja pengaduan. Dalam penanganan perkara, selama tahun 2014 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menerima 742 perkara, 707 perkara gugatan, dan 35 perkara permohonan, ditambah dengan sisa perkara di tahun 2013 sebanyak 130 perkara. Sehingga total perkara yang ditangani Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2014 sebanyak 872 perkara. Untuk tahun 2014 ini perkara yang telah diputus sebanyak 780 perkara dan dengan sisa 92 perkara serta yang sudah diminutasi adalah sebanyak 773 perkara. Dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.1 Rincian Perkara Lain-Lain Perkara khusus Peraturan Pemerintah Putus sebanyak 61 Perkara Nomor: 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 a. Cerai Gugat 436 lembar Pengeluaran Akta Cerai b.

Cerai Talak 159 lembar

Perkara Ghoib

Diterima sebanyak 74 perkara

Perkara yang Dimohonkan Banding

10 (sepuluh) perkara 1)

0445/Pdt.G/2013/PA.Bn

2)

0510/Pdt.G/2013/PA.Bn

3)

0442/Pdt.G/2013/PA.Bn

4)

0568/Pdt.G/2013/PA.Bn


xxxi

5)

0120/Pdt.G/2014/PA.Bn

6)

0421/Pdt.G/2013/PA.Bn

7)

0503/Pdt.G/2013/PA.Bn

8)

0317/Pdt.G/2014/PA.Bn

9)

0617/Pdt.G/2014/PA.Bn

10) 0545/Pdt.G/2014/PA.Bn Perkara yang Dimohonkan Kasasi

2 (dua) perkara 1)

0317/Pdt.G/2014/PA.Bn

2)

0421/Pdt.G/2013/PA.Bn

Perkara yang Dimohonkan Peninjauan (Nihil) Kembali (PK) 14 (empat belas) perkara Perkara yang Dimohonkan Eksekusi 1) 0414/Pdt.G/2013/PA.Bn 2) 0080/Pdt.G/2011/PA.Bn 3) 0430/Pdt.G/2013/PA.Bn 4) 0250/Pdt.G/2013/PA.Bn 5) 0001/Eks/2014 6) 0002/Eks/2014 7) 0003/Eks/2014 8) 0004/Eks/2014 9) 0005/Eks/2014 10) 0006/Eks/2014 11) 0007/Eks/2014 12) 0008/Eks/2014 13) 0009/Eks/2014 14) 0010/Eks/2014 Pengelolaan keuangan perkara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA meliputi biaya Proses Penyelesaian Perkara (selanjutnya disebut biaya proses) dan Hak Kepaniteraan yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara. Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Dasar hukum biaya proses ini adalah Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor:


xxxii

W7-A1/1289/KU.04.2/IX/2014, Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: W7-A/847/KU.03.2/IX/2010 Pasal 90 (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 81 A ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan petunjuk teknisnya melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Sedangkan hak kepaniteraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya merupakan jenis PNBP yang berasal dari biaya perkara. Biaya proses perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah: 1.

Biaya Kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu.

2.

Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.

3.

Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakantindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu.

4.

Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Semua kegiatan keuangan tersebut tercatat dalam buku jurnal keuangan

perkara yang meliputi: 1. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan

K1.PA.1/P

2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Gugatan

K1.PA.1/G

3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding

K1.PA.2

4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi

K1.PA.3

5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali

K1.PA.4

6. Buku Jurnal Keuangan Perkara Eksekusi

K1.PA.5

Secara keseluruhan, penerimaan dan pengeluaran biaya perkara dicatat dan dibukukan dalam Buku Induk Keuangan Perkara yang terdiri dari: 1. Buku Induk Keuangan Perkara

K1.PA.6

2. Buku Induk Keuangan Eksekusi

K1.PA.7


xxxiii

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 053 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka selama tahun 2014 PNBP dari biaya perkara di Pengadilan

Agama

Bengkulu

Kelas

IA

untuk

DIPA

01

berjumlah

Rp. 31.065.988,- (tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Sedangkan untuk DIPA 04 realisasi PNBP berjumlah Rp. 40.710.700,- (empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah). Keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu peradilan, berujung pada suatu putusan Hakim yang baik. Untuk itu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah dilaksanakan 4 (empat) hari persidangan. Penyusunan majelis hakim dan penetapan pelaksanaan hari sidang tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pencari keadilan dan untuk meminimalkan jumlah sisa perkara pada akhir tahun, sejalan dengan pembaharuan pengadilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI. Berikut ini adalah susunan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: W7-A1/270.a/Kp.01.2/II/2014 (Januari s.d Maret 2014) dengan rincian 12 Hakim (1 Ketua, 1 Wakil Ketua dan 10 Hakim) dan 9 Panitera Pengganti (1 Panitera, 1 Wakil Panitera, 3 Panitera Muda dan 4 Panitera Pengganti) : Majelis

Ketua Majelis

Anggota

Anggota

Majelis A

Drs. H. Thamzil, S.H.

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.

Rozali, BA., S.H.

Majelis B

Drs. Helmi, M.Hum.

Sulaiman Tami, S.H.

Majelis C1

Drs. H. Osin Muh Muhsin, S.H., M.Hum. Drs. A. Sapuan

Drs. Ahmad Sahil

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Majelis C2

Kamal Muktar, S.Ag.

Drs. H. Salim Muslim

Majelis C3

Drs. Kamardi,S.H., M.A Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.

Rozali, BA., S.H.

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H. Sulaiman Tami, S.H

Rozali, BA., S.H.

Sulaiman Tami, S.H

Drs. Helmi, M.Hum

Drs. Ahmad Sahil

Drs. H. Salim

Majelis C4

Majelis C5


Panitera Pengganti Anasrullah, S.H.,M.H. Dra. Leni Puspawati Dra. Leni Puspawati Nora Addini, S.H. Agusalim, S.H., M.H. Sri Andriani, S.H., M.HI. Drs. Sarjono Rosmawati, S.H. Fauziah, S.H. Tuti Baheram, BA Tuti Baheram, BA Sri Andriani, S.H., M.HI. Rosmawati, S.H.

xxxiv

Muslim

Nora Addini, S.H.

Sedangkan dari bulan April s.d Juli 2014, susunan Majelis Hakim berdasarkan SK Nomor: W7-A1/545/Kp.01.2/IV/2014 dengan rincian 14 Hakim (1 Ketua, 1 Wakil Ketua dan 12 Hakim) dan 8 Panitera Pengganti (1 Panitera, 1 Wakil Panitera, 3 Panitera Muda dan 3 Panitera Pengganti) : Majelis

Ketua Majelis

Majelis

Panitera

Anggota

Anggota

Drs. Thamzil, S.H.

Drs. H. Osin Moh Muhsin, S.H., M.Hum.

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Anasrullah, S.H., M.H.

Drs. Thamzil, S.H

Kamal Muktar, S.Ag Drs. Kamardi, M.A.

Anasrullah, S.H., M.H. Dra. Leni Puspawati

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H Drs. Musiazir

Agusalim, S.H., M.H.

Majelis C2

Drs. H. Osin Moh Muhsin, S.H., M.Hum. Drs. H. Zuhdi Harun, S.H. Kamal Muktar, S.Ag

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. Drs. Helmi, M.Hum.

Majelis C3

Drs. A. Sapuan

Rozali, B.A, S.H.

Sulaiman Tami, S.H.

Majelis C4

Rozali, B.A, S.H.

Sulaiman Tami, S.H.

Dra. Zulfiarti

Drs. Musiazir

Nora Addini, S.H.

Majelis C6

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. Drs. Kamardi, S.H., M.A. Dra. Zulfiarti

Sri Andriani, S.H., M.HI. Nora Addini, S.H. Fauziah, S.H. Rosmawati, S.H. Tuti Baheram, BA.

Sulaiman Tami, S.H.

Tuti Baheram, BA.

Majelis C7

Drs. Helmi, M.Hum.

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H Drs. Musiazir

Rozali, B.A, S.H.

Rosmawati, S.H.

Khusus Majelis A Majelis B Majelis C1

Majelis C5

S.H.,

Drs. A. Sapuan Nurmadi Rasyid, S.H., M.H

Pengganti

Sedangkan bulan Agustus 2014, susunan Majelis Hakim berdasarkan SK Nomor: W7-A1/1162/Kp.01.2/VIII/2014 dengan rincian 18 Hakim (1 Ketua, 1 Wakil Ketua dan 16 Hakim) dan 8 Panitera Pengganti (1 Panitera, 1 Wakil Panitera, 3 Panitera Muda dan 3 Panitera Pengganti): Majelis

Ketua Majelis

Majelis

Anggota

Drs. Thamzil, S.H.



Anasrullah, S.H. M.H.

Drs. Thamzil, S.H

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I.

Dra. Zulfiarti

Anasrullah, S.H. M.H. Dra. Leni Puspawati

Drs. Sarijan, M.D.

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H. Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Khusus Majelis A Majelis B Majelis C1 Majelis C2

Panitera

Anggota

Drs. H. Osin Moh Muhsin, S.H., M.Hum. Dra. Hj. Helmawati Khas Kamal Muktar, S.Ag.

Drs. Musiazir


Drs. Helmi, M.Hum.

Pengganti

Agusalim, S.H., M.H. Sri Andriani, S.H., M.HI.

xxxv

Rozali, B.A, S.H.

Sulaiman Tami, S.H.

Tuti Baheram, BA.

Drs. Musiazir

Sulaiman Tami, S.H.

Nora Addini, S.H.

Drs. Sarijan, M.D.

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H. Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. Sulaiman Tami, S.H.

Fauziah, S.H.

Majelis C8

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. Drs. Kamardi, S.H., M.A. Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I. Drs. Abd. Manaf, M.E.I. Dra. Zulfiarti

Majelis C9

Drs. Helmi, M.Hum.

Drs. Riduan Ronie Coprin Rozali, B.A, S.H.


Rosmawati, S.H.

Majelis C4 Majelis C5 Majelis C6 Majelis C7

Majelis C10

Drs. Riduan Ronie Coprin

Rozali, B.A, S.H. Drs. Musiazir

Nora Addini, S.H. Tuti Baheram, BA.

Rosmawati, S.H.

Sedangkan dari bulan September s.d Oktober 2014, susunan Majelis Hakim berdasarkan SK Nomor: W7-A1/1263/Kp.01.2/IX/2014 dengan rincian 17 Hakim (1 Ketua, 1 Wakil Ketua dan 15 Hakim) dan 8 Panitera Pengganti (1 Panitera, 1 Wakil Panitera, 3 Panitera Muda dan 3 Panitera Pengganti) :

Majelis

Ketua Majelis

Majelis

Anggota

Drs. Thamzil, S.H.




Drs. Thamzil, S.H


Dra. Zulfiarti

Anasrullah, S.H. M.H. Dra. Leni Puspawati

Drs. Sarijan, M.D.

Agusalim, S.H., M.H.

Khusus Majelis A Majelis B

Panitera

Anggota


Drs. Helmi, M.Hum.

Pengganti


Sulaiman Tami, S.H.

Nora Addini, S.H.

Drs. Sarijan, M.D.


Fauziah, S.H.

Majelis C7

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. Drs. Kamardi, S.H., M.A. Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I. Drs. Abd. Manaf, M.E.I. Dra. Zulfiarti


Majelis C8

Drs. Helmi, M.Hum. Drs. Riduan Ronie Coprin


Rosmawati, S.H.

Majelis C9


Majelis C1 Majelis C2 Majelis C3 Majelis C4 Majelis C5 Majelis C6

Drs. Musiazir



Sri Andriani, S.H., M.HI. Tuti Baheram, BA.

Nora Addini, S.H. Tuti Baheram, BA.

Rosmawati, S.H.

xxxvi

Sedangkan dari bulan November s.d Desember 2014, susunan Majelis Hakim berdasarkan SK Nomor: W7-A1/1715/Kp.01.2/XI/2014 dengan rincian 17 Hakim (1 Ketua, 1 Wakil Ketua dan 15 Hakim) dan 9 Panitera Pengganti (1 Panitera, 1 Wakil Panitera, 3 Panitera Muda dan 4 Panitera Pengganti) : Majelis

Ketua Majelis

Majelis

Anggota

Drs. Thamzil, S.H.




Drs. Thamzil, S.H


Dra. Zulfiarti

Drs. Sarijan, M.D.

Anasrullah, S.H. M.H. Dra. Leni Puspawati Rochmatun, S.Ag., M.HI. Agusalim, S.H., M.H.

Khusus Majelis A


Majelis B

Panitera

Anggota

Drs. Helmi, M.Hum.

Pengganti

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. Drs. Kamardi, S.H., M.A. Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I.

Rozali, B.A, S.H.


Drs. Musiazir

Sulaiman Tami, S.H.

Nora Addini, S.H.

Drs. Sarijan, M.D.

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Rozali, B.A, S.H.

Majelis C7

Drs. Abd. Manaf, M.E.I. Dra. Zulfiarti

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. Sulaiman Tami, S.H.

Fauziah, S.H. Rochmatun, S.Ag., M.HI. Nora Addini, S.H.

Majelis C8

Drs. Helmi, M.Hum.

Majelis C9

Drs. Riduan Ronie Coprin


Majelis C1 Majelis C2 Majelis C3 Majelis C4 Majelis C5

Majelis C6

Drs. Musiazir

Drs. Musiazir


Sri Andriani, S.H., M.HI. Tuti Baheram, BA.

Tuti Baheram, BA. Rosmawati, S.H. Rosmawati, S.H.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA a.

Pengadaan Barang / Jasa Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA melaksanakan Pembangunan Pagar Kompleks Rumah Dinas Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Kemudian pada triwulan ke-tiga terdapat sumbangan komputer dari Bapak Anasrullah, S.H.,M.H.

b.

Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor Dana DIPA 2014 untuk pemeliharaan adalah sebesar Rp. 94.251.000,(Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 1. Pemeliharaan gedung dan halaman kantor


Rp. 22.200.000,-

xxxvii

2. Pemeliharaan Rumah Negara

Rp. 7.400.000,-

3. Pemeliharaan Sarana Gedung

Rp. 7.842.000,-

4. Pemeliharaan/ perawatan Kendaraan Dinas

Rp. 47.190.000,-

5. Pemeliharaan Inventaris Kantor

c.

1). Pemeliharaan PC/ laptop/ netbook

Rp. 6.000.000,-

2). Pemeliharaan Printer

Rp. 3.619.000,-

Penghapusan Pada tahun 2014 ini Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sudah melakukan opname fisik barang inventaris terhadap barang yang tidak terpakai / dihentikan penggunaannya dengan kondisi rusak berat untuk diusulkan penghapusan. Pengadilan Agama Bengkulu telah melakukan penghapusan BMN berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang hilang pada Aplikasi SIMAK BMN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan

administrasi

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

197.d/BUA/SK/10/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara Berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang Hilang Pada Pengadilan Agama Bengkulu. d.

Penetapan Status Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bengkulu sudah memproses pengajuan penetapan status untuk gedung dan rumah dinas serta sudah melakukan balik nama sertifikat a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung.

D. PENGELOLAAN BAGIAN KEUANGAN Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A telah mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 005.01.2.308152/2014 tanggal 05 Desember 2013 Eselon I Badan Urusan Administrasi

Mahkamah

Agung

RI

dengan

nilai

pagu

sebesar

Rp.7.309.995.000,- (Tujuh milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 22 September 2014 terjadi pengurangan Pagu DIPA khusus untuk Belanja Uang Lembur sebesar Rp.


xxxviii

15.952.000,- dan pada tanggal 24 Nopember 2014 mendapat pagu tambahan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 503.795.000,- sehingga total Pagu DIPA 01 menjadi Rp. 7.797.838.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). 1. Belanja Pegawai Belanja pegawai DIPA tahun 2014 sebesar Rp.6.517.142.000,(Enam milyar lima ratus tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 22 September 2014 terjadi revisi yaitu pengurangan Pagu khusus Belanja Uang Lembur sebesar Rp. 15.952.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dan sudah diajukan revisi pagu minus tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp.503.795.000,-. Sehingga total keseluruhan Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.004.985.000 (Tujuh milyar empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sampai akhir Desember 2014 penyerapan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.7.031.222.464,- (Tujuh milyar tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) atau 100,37 persen. Minus Rp. 26.237.464,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). 2. Belanja Barang Untuk belanja barang, jumlah alokasi dana yang diterima di dalam DIPA sebesar Rp.492.853.000,- (Empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Total penyerapan anggaran pada kegiatan belanja barang di tahun anggaran 2014 sebesar Rp.489.811.950,- (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau 99.38 persen. 3. Belanja Modal Pada belanja modal di tahun anggaran 2014 ini, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A mendapatkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Total penyerapan pada kegiatan Belanja Modal pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 293.164.485,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus


xxxix

enam puluh empat ribu empat ratus delapan pulu lima rupiah) atau 97.72 persen. Sedangkan untuk DIPA Nomor: SP DIPA – 005.04.2.309123/2014 tanggal 05 Desember 2013 Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dari total pagu sebesar Rp. 33.850.000,- (tiga pulu tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dapat terserap sebesar Rp. 33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,97 persen dan sisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tidak terserap. Pada urusan keuangan beberapa kewajiban yang harus dilakukan dalam hal pelaporan antara lain membuat laporan realisasi anggaran (manual/aplikasi) baik satker maupun laporan wilayah karena Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A adalah Koordinator Wilayah DIPA Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Untuk periode bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Untuk triwulan ditambah laporan PP 39, untuk laporan semesteran ditambah dengan pembuatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan semua kewajiban pembuatan laporan tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu.

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama memprioritaskan

reformasi

manajemen

dibidang

aparatur

peradilan,

manajemen perkara, transparasi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur dan pengawasan serta sanksi. Pengadilan Agama Bengkulu sebagai public server (pelayan publik) dan penegakan hukum berperan membantu masyarakat umum agar mudah memperoleh informasi secara terbuka (dari mulai proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi Putusan), bahkan bagi internal aparat Peradilan Agama sendiri dapat mempermudah untuk mengakses informasi-informasi yang up to date (dari segi administrasi sampai dengan internal rule seperti :


xl

Perma, SEMA, keputusan aturan kebijakan pejabat, dll) terutama yang berada di Pengadilan Tinggi Agama atau dari Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung RI, dan secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun rincian pengelola, perangkat keras dan perangkat lunak sistem teknologi informasi yang digunakan di Pengadilan Agama Bengkulu sebagai berikut : a) Pengelola Telah dibentuknya tim IT guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang meliputi tim website dan SIADPA. b) Perangkat Keras No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kondisi Baik Rusak 1 1 9 15 14 24 2 1 1 14 2 5 3 1 1 3 3 -

Jenis Barang Server PC unit Printer Modem LCD Projector Scanner Laptop Notebook Ultra Mobile PC CPU Monitor Router Swicth

Jumlah (Unit) 2 23 38 2 1 1 16 5 3 1 1 3 3

c) Perangkat Lunak - Aplikasi SIADPA digunakan untuk manajemen perkara - Aplikasi SAI yang meliputi SIMAK BMN, SAKPA, SAPPAW digunakan untuk manajemen aset dan keuangan yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI - Aplikasi

SIMPEG

dan

SAPK

digunakan

untuk

manajemen

kepegawaian - Aplikasi KOMDANAS untuk manajemen informasi data pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI. F. REGULASI TAHUN 2014


xli

Pengaturan / Regulasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada tahun 2014 yaitu antara lain: a. Bagian Kepaniteraan - Surat Keputusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : W7A1/169.a/PS.00//I/2014 tanggal 20 Januari 2014, yang diperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7A1/582.a/PS.00/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan yang terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7A1/1290/PS.00/IX/2014 tanggal 05 September 2014 tentang kelompok Kerja Meja I, II, dan III. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : W7-A1/163.a/KU.04.2/I/2014

tanggal

16

Januari

2014

yang

diperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : W7-A1/1289/KU.04.2/IX/2014 tanggal 05 September 2014 tentang Penanggung Jawab Biaya Proses. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : W7-A1/095/KU.03.2/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Panjar Biaya Perkara dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya.

b. Bagian Kesektariatan - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : W7-A1/067/KU.01/I/2014 tanggal 02 Januari 2014, yang diperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7A1/1192/KU.01/VII tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat

Penanggung Jawab Kegiatan/PPK/Pejabat

Penguji SPP/Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara penerimaan dan Staf Pengelola Sebagai Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).


xlii

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : W7-A1/068/Kp.04.6/I/2014

tanggal

02

Januari

2014

tentang

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2014. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : W7-A1/077/Kp.04.6/I/2014

tanggal

02

Januari

2014

tentang

Penunjukan Tim Koordinator Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah berkaitan dengan Kode Anggaran 005.03, 005.04, dan 005.05 tahun 2014.


xliii

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

A. INTERNAL Sejalan dengan konsep pembaruan pengadilan (judicial reform) dalam reformasi birokrasi, maka untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang melalui Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: W7-A1/128/Kp.04.6/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang diperbarui oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7-A1/667/Kp.04.6/IV/2014 tanggal 28 April 2014, terakhir oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7-A1/1217/Kp.04.6/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagai berikut : 1.

Dra. Hj. Helmawati Khas/ Hakim Utama Muda, hakim pengawas bidang Manajemen Peradilan.

2.

Kamal Mukhtar, S. Ag./ Hakim Madya Utama, hakim pengawas bidang Manajemen Peradilan.

3.

Drs. A. Sapuan/ Hakim Madya Utama, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan Pola Bindalmin.

4.

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H./ Hakim Utama Muda, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan Pola Bindalmin.

5.

Kamardi, S.H., MA/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan Pola Bindalmin.

6.

Dra. Hj. Milfaneti, M.H.I/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan Pola Keuangan Perkara.

7.

Drs. Abdul Manaf, M.H.I/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan bagian Register.

8.

Dra. Zulfiarti/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan Pola Pelaporan Perkara.


xliv

9.

Drs. Helmi, M.Hum/ Hakim Utama Muda, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan Pola Pemberkasan dengan Kearsipan Perkara.

10. Drs. Riduan Ronie Coprin/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan bagian administrasi Persidangan. 11. Drs. Sarijan MD/ Hakim Madya Utama, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan bagian Minutasi Perkara dan Pelaksanaan Putusan. 12. Nurmadi Rasyid, S.H., M.H/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi Umum. 13. Drs. Musiazir/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi Kepegawaian. 14. Rozali, B.A., S.H/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi Keuangan. 15. Sulaiman Tami, S.H/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang Kinerja Penyampaian Publik. 16. Drs. M. Wancik Dahlan, S.H.,M.H./ Hakim Madya Muda, hakim pengawas

bidang

bagian

Pemeliharaan

Inventaris,

Ketertiban,

Kedisiplinan, Tingkat Pengaduan Masyarakat,dll. Sedangkan koordinator pengawasan kantor secara keseluruhan dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Dalam pelaksana tugasnya Hawasbid melakukan pengawasan sesuai bidangnya dan menyampaikan laporannya kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan setiap tiga bulan sekali. Wakil Ketua merekap laporan Hawasbid tersebut dan menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. B. EVALUASI Berdasarkan laporan hasil pengawasan Hawasbid tersebut maka diketahui bidang pekerjaan yang mana sudah berjalan dengan baik dan mana yang masih harus dievaluasi dan diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dimasa mendatang.


xlv

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Program kerja tahun 2014 telah terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa hambatan dan belum dilaksanakan secara maksimal, namun demikian disadari bahwa kekurangan yang belum dilaksanakan karena terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang ada.

B. REKOMENDASI 1. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai kawal depan Mahkmah Agung kiranya dapat mensosialisasikan manajemen keuangan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI dan prosedur pengajuan anggaran agar Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya memperoleh dana maksimal pada tahun anggaran mendatang. 2. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia secara profesional dan Proporsional, kiranya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melakukan pembinaan terprogram baik dibidang teknis yudisial maupun non yudisial melalui dana APBN yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. 3. Dalam waktu dekat kiranya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dapat mengadakan pelatihan tentang SAKIP dan LAKIP terhadap Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu agar dapat

menunjang

Rencana

Kerja

Anggaran-Kementerian/Lembaga

mendatang.


xlvi

LAMPIRAN


xlvii


xlviii

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TK PERTAMA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1

2

3

4

5

6

Rp. 7.004.985.000,-

Rp. 7.031.222.464,-

Rp. (26.237.464,-)

1

308152


ii

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TK PERTAMA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1

2

3

4

5

6

Rp. 492.853.000,-

Rp. 489.811.950,-

Rp. 3.041.050,-

1

308152


iii

REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TK PERTAMA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1

2

3

4

5

6

Rp. 300.000.000,-

Rp. 293.164.485,-

Rp. 6.835.515-

1

308152


iv

REKAPITULASI BELANJA BARANG (04) PADA PENGADILAN TK PERTAMA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1

2

3

4

5

6

Rp. 33.850.000,-

Rp. 33.840.000,-

Rp. 10.000,-

1

309123


v

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PROPINSI : BENGKULU

NO

1

1

PERDATA

SATKER

2

PA Bengkulu

Masuk Minutasi

Selesai Minutasi

Sisa

6

7

8

780

773


7

JUMLAH PANITERA

KET

9

10

9

1 Panitera, 1 Wakil Panitera, 3 Panitera Muda dan 4 Panitera Pengganti murni

ii

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA BENGKULU TAHUN 2014

No

1

Bulan

2

1

Januari

2

Februari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

7

Juli

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

November

Saldo Awal Pelaporan (Rp) 3 Rp 38,823,000.00 Rp 45,956,000.00 Rp 47,961,000.00 Rp 51,837,000.00 Rp 45,344,000.00 Rp 50,664,000.00 Rp 50,024,000.00 Rp 39,168,000.00 Rp 43,752,000.00 Rp 46,413,000.00 Rp 43,565,000.00

(Rp) 5

Uang Yang Dikembalikan ke Para Pihak (Rp) 6

Saldo Akhir Bulan (Rp) 7

Rp 31,088,000.00 Rp 36,866,000.00 Rp 39,065,000.00 Rp 28,999,000.00 Rp 33,959,000.00 Rp 30,549,000.00 Rp 24,355,000.00 Rp 23,256,000.00 Rp 31,700,000.00 Rp 30,407,000.00 Rp 26,405,000.00



Penerimaan bulan ini

Uang terpakai

(Rp) 4 Rp 45,976,000.00 Rp 42,940,000.00 Rp 50,114,000.00 Rp 35,924,000.00 Rp 43,609,000.00 Rp 37,259,000.00 Rp 18,513,000.00 Rp 34,200,000.00 Rp 42,641,000.00 Rp 37,621,000.00 Rp 28,113,000.00


Keterangan

8 -

ii

12

Desember Jumlah

No

Bulan

1

2

1

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah

Rp 38,041,000.00 Rp 38,823,000.00

Rp 42,107,000.00 Rp 459,017,000.00

Rp 29,798,000.00 Rp 366,447,000.00

Rp 9,209,000.00 Rp 90,252,000.00

Rp 41,141,000.00 Rp 41,141,000.00

-

Laporan Penyelesaian Mediasi

Sisa Perkara Bulan Lalu Yang Belum di Mediasi

Perkara Diterima bulan ini

Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Di Mediasi

Jumlah Perkara Yang Di Mediasi

3

4

5

6

Masih Dalam Proses Mediasi

Sisa Perkara

Keterangan

Gagal

Berhasil

Tidak Layak

7

8

9

10

11

12

7

12

4

4

4

-

-

1

11

-

11

13

1

13

13

-

-

1

10

-

10

8

2

7

7

-

-

4

9

-

9

16

2

16

16

-

2

1

7

-

7

8

-

8

8

-

-

-

7

-

7

10

3

5

10

-

-

-

11

-

11

9

2

9

9

-

-

1

9

-

9

9

2

9

9

-

-

1

7

-

7

21

-

21

19

1

-

1

7

-

7

15

-

15

15

-

-

-

7

-

120

48

38

22

22

-

-

2

108

-

108

62

64

14

14

-

-

-

92

-

92

231

118

143

146

1

2

12

92

-


iii

LAPORAN PELAYANAN TERPADU PENGADILAN AGAMA BENGKULU TAHUN 2014 JUMLAH PERKARA ITSBAT NIKAH YANG DISIDANGKAN

NO

SATKER

TEMPAT PELAKSANAAN

N

JUMLAH BUKU NIKAH YANG DIKELUARKAN OLEH KUA JUMLAH AKTA KELAHIRAN YANG DIKELUARKAN DUKCAPIL

WAKTU PELAKSANAAN

I


KABUL

TOLAK

SUAMI

H

I

L

KET

ISTRI

iv


ii


iii

LAPORAN TAHUNAN pengadilan agama bengkulu

Recommend Documents