LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA DUMAI TAHUN 2016

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA DUMAI TAHUN 2016

JL. PUTRI TUJUH - DUMAI 2016

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb. Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, pembuatan laporan Tahunan Pengadilan Agama Dumai tahun 2016 telah dapat diselesaikan, laporan ini dibuat berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 11 November 2016. Sejak lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah titik awal bagi Peradilan Agama mendapatkan kedudukan sebagai lembaga Peradilan yang sebenarnya, Undang-undang ini telah membawa perubahan yang besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya Undang-undang No.3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama dan lahirnya Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tersebut diatas, semakin memantapkan eksistensi lembaga Peradilan ini,

terutama dengan

diberikannya kewenangan menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah. Kedua Undang-undang tersebut telah menjadikan Peradilan Agama sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman yang mandiri (Court of Law), sejajar dengan lingkungan Peradilan lainnya dan juga Indepedensi dari campur tangan ekstra yudisial (eksekutif). Sebagai lembaga Peradilan yang mandiri dan independen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu : Pertama tertib Administrasi, baik umum ataupun Administrasi teknis yudisial, Kedua penerapan Hukum Acara yang benar dalam konsep penanganan perkara, dan Ketiga dapat melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan yang telah dijatuhkan oleh Peradilan tersebut. Dalam era keterbukaan Informasi, setelah Peradilan Agama ini mendapat kedudukan sebagai Lembaga Peradilan yang sebenarnya, maka selanjutnya dalam menilai kinerja lembaga ini, perlu adanya prinsip keterbukaan (Transparant). Keterbukaan ini adalah merupakan kunci lahirnya Akuntanbilitas (Pertanggung jawaban). Dari dasar pemikiran tersebut maka Laporan Tahunan ini dibuat walaupun mungkin dalam penyajian laporan banyak dijumpai kelemahan dan kekurangan, namun demikian hasilnya adalah merupakan usaha yang maksimal dari segenap jajaran Pengadilan Agama semoga dapat gambaran tentang aktivitas dan kinerja yang telah dan akan dilakukan dilingkungan Peradilan Agama Dumai.

i

Tujuan dari Laporan ini selain merupakan gambaran sebagaimana tersebut diatas, juga merupakan Evaluasi terhadap Realisasi terhadap pelaksanaan program kerja tahunan sebelumnya. Dengan evaluasi ini dapat tergambar faktor-faktor pendukung pencapaian program atau kendal-kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian program serta solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas. Atas segala kelemahan dan kekurangan baik dari segi tehnis penulisan maupun dari segi isi laporan ini diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, semoga dimasa-masa yang akan datang penyusunan laporan ini akan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Demikian laporan ini kami buat semoga bermanfaat adanya. Wassalamualaikum wr. wb.

Dumai, 31 Desember 2016 Ketua,

Drs. H. SASMIRUDDIN, MH NIP. 19621010.199203.1.008

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..............................................................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................

iii

BAB

PENDAHULUAN ................................................................................................

1

A. Kebijakan Umum Peradilan ........................................................................... B. Visi dan Misi ................................................................................................. C. Rencana strategis ...........................................................................................

1 2 3

STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) .......................................................

5

A. Standar Operational procedures ( SOP ) ........................................................ B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) .........................................................

8 9

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.............................................................

20

A. Sumber Daya Manusia ................................................................................... 1. Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial ................................................... 2. Sumber Daya Manusia Non Teknik Yudisial ........................................... 3. Mutasi ....................................................................................................... 4. Promosi ..................................................................................................... 5. Pensiun ..................................................................................................... B. Keadaan Perkara ............................................................................................ C. Pengelolaan Sarana dan Sarana ...................................................................... D. Pengelolaan Keuangan ................................................................................... 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ................... 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .......................................... .. 4. Pengelolaan Biaya Proses ......................................................................... E. Dukungan Teknologi Informasi ..................................................................... F. Regulasi Tahun 2016 ...................................................................... ...............

20 20 20 22 22 22 26 30 33 33 33 35 37 37 40

PENGAWASAN ................................................................................................

44

A. Internal ........................................................................................................... B. Evaluasi .........................................................................................................

45 57

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................................

59

A. Kesimpulan ..................................................................................................... B. Rekomendasi ..................................................................................................

59 59

I

BAB II

BAB III

BAB

BAB V

VI

LAMPIRAN

iii

BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun oleh Instansi dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun Anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas Fungsional, tugas-tugas Struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya itu harus terangkum dalam laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan

pijakan dalam

menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Sebagaiman telah diamanatkan Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) tentang sifat dan karakter kekuasaan Kehakimam dengan menyatakan “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan “ demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia Untuk mewujudkan amanat konsitusi diatas, Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman, merasa bertanggung jawab sekaligus tertantang guna mewujudkan terselenggaranya manejemen Peradilan sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel, tidak saja di lingkungan Mahkamah Agung tetapi juga 4 (empat) lingkungan

Peradilan

dibawahnya sebagai konsekuensi kebijakan “ satu atap “. Pengadilan Agama Dumai didirikan dan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No.95 tahun 1982 dan beroperasi melaksanakan kegiatannya secara resmi baru dimulai pada tanggal 1 April 1984. Pada awal pendiriannya berlokasi di Jalan Lepin No.2 Kota Dumai, Sejak tanggal 18 Agustus 2007 Pengadilan Agama Dumai telah menempati Gedung Baru yang terletak di Jalan Putri Tujuh Kota Dumai. Kendatipun volume dan tata ruangannya masih belum sesuai dengan prototype dan belum memenuhi kriteria kantor yang representative sebagai sebuah kantor pelayanan bagi masyarakat, namun Pengadilan Agama

1

Dumai tetap bertekad dan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan. Pengadilan Agama Dumai berada di Kota Dumai yang memiliki 11 (sebelas) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dalam wilayah Kota Dumai dan 4 (empat) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis, namun merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat (1), maka pada bulan Februari Tahun 2015 yang lalu 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis yaitu Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat Selatan dan Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir harus dikembalikan kepada kompetensi absolute Pengadilan Agama Bengkalis, sehingga praktis wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai meliputi 7 (tujuh) Kecamatan. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Dumai tahun 1984 telah terjadi penggantian Pimpinan selaku Ketua Pengadilan Agama Dumai yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Nama-nama Pimpinan Pengadilan Agama Dumai dari mulai berdiri sampai sekarang. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nama Kamilun Anwar Drs. Bukhari Ras Drs. Abdurrahman Har,SH Drs. Kasmansur Drs. A. Bahri Adnan Drs. H. Lumban Hutabarat, SH.MH Dra. Hj. Husni Rasyid .SH.MH Drs. H. Endang Tamami .MH Dra.Hj.Husni Rasyid,SH.MH Drs. H. Sasmirudin, MH

Jabatan Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Wakil Ketua Ketua Ketua Ketua

Masa Jabatan 1983 s/d 1987 1987 s/d 1990 1990 s/d 1994 1994 s/d 1998 1998 s/d 2003 2003 s/d 2006 2006 s/d 2007 2007 s/d 2011 2011s/d 2015 2015 s/d saat ini

B. VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Dumai Visi Pengadilan Agama Dumai mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI. Adapun visi dari Pengadilan Agama Dumai adalah :

2

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA DUMAI YANG YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN”. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama dumai menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu : a.

Menjaga kemandirian badan peradilan

b.

Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Dumai.

c.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

d.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan aparatur Peradilan Agama Dumai yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.

e.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

f.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA STATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Agama Dumai Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efiesiensi Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Dumai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang ( RPNJP ) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019 Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Dumai adalah : a.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

b.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan 3

c.

Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Dumai dapat memenuhi butir 1

dan 2 diatas. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Dumai sebagai berikut : a.

Meningkatnya penyelesaian perkara .

b.

Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

c.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

d.

Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )

e.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

f.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

4

B A B II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Struktur organisasi Pengadilan Agama Dumai terdiri dari pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pegawai dan Tenaga Honorer, seluruhnya berjumlah 25 orang Pegawai dan 10 tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut : 1.

Ketua

2.

Wakil Ketua

3.

Hakim sebanyak 6 orang

4.

Panitera

5.

Sekretaris

6.

Panitera Muda Hukum

7.

Panitera Muda Gugatan

8.

Panitera Muda Permohonan

9.

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

10.

Kasubbag Umum dan Keuangan

11.

Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan

12.

Panitera Pengganti 3 orang

13.

Jurusita 1 orang

14.

Jurusita Pengganti 5 orang.

15.

Staf 1 orang

16.

Tenaga Honorer 10 orang Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diperbaharui dengan Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan

Agama

yang

terdiri

dari

Ketua,

Wakil

Ketua,

Hakim,

Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kaur Umum, Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Namun struktur organisasi Pengadilan Agama tersebut telah diubah melalui Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 5

Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Penggantiyang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain: Ketua Pengadilan Agama; Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin Pengadilan Agama Dumai yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses peradilan yang baik dengan mengelola (managerial skill), membuat rencana kerja (programming), mengatur pelaksanaan (organizing), melaksanakan rencana kerja (executing), dan mengawasi pelaksanaan tugas (controlling), serta menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama Dumai. Wakil Ketua Pengadilan Agama; Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Dumai serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai. Hakim; Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang berdasarkan atas perintah Ketua. Panitera; Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 6

Sekretaris; Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam melaksanakan

pemberian

dukungan

di

bidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat,

perpustakaan,

serta pengelolaan keuangan dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian,

penataan

organisasi

dan tata laksana dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan; Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Panitera Muda Gugatan; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi

dan

membuat

laporan/bertanggungjawab kepada Panitera. Panitera Muda Permohonan; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi

dan

membuat

laporan/

bertanggungjawab kepada Panitera.

7

Panitera Muda Hukum; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera. Panitera Pengganti; Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui serta bertanggung jawab kepada Panitera. Jurusita Dan Jurusita Pengganti; Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera A. Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pencari keadilan dan untuk menjalankan dan melaksanakan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan Visi Direktoat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta Visi dan Misi Pengadilan Agama Dumai, maka Pengadilan Agama Dumai menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk tahun 2016. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dalam pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan serta pelayanan pelaksanaan tugas supporting unit. SOP ini menunjukkan pengadilan memiliki kemauan memperbaiki langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta memperbaharuinya sesuai dengan tuntutan peraturan perundangundangan. SOP salah satu modal penting bagi pengadilan dalam mengendali untuk kan seluruh keputusan dan pelaksanaan tugas yang sistematis, efisien dan efektif. Untuk SOP bidang Kepaniteraan berpedoman kepada SK MARI Nomor : KMA / 001 / SK/1991 Tgl

24-01-1991

tentang

Pola

Bindalmin (SOP

sebagaimana terlampir).

8

Selanjutnya Standar Operating Prosedure (SOP) Pengadilan Agama Dumai Tahun 2016 telah disusun dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor : W4-A12/192/OT.01.1/SK/1/2015 tanggal 2 Desember 2015. B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Untuk memperbaiki sistem penilaian DP3 pegawai , pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013. Pemberlakuan ini seharusnya pada 30 November 2011. Namun, pelaksanaannya baru akan mulai pada 1 Januari 2014. PP ini merupakan penyempurna dari PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Prestasi kerja PNS terdiri atas dua unsur. Unsur pertama yaitu sasaran kerja yang berasal dari kontrak kinerja, terdiri atas aspek kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya dengan bobot penilaian 60%, dan unsur kedua yakni perilaku kerja yang berasal dari pengamatan berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, serta kepemimpinan. Unsur perilaku kerja ini memiliki bobot penilaian 40%. Dengan selesainya SKP yang disusun oleh setiap pegawai Pengadilan Agama Dumai diharapkan mampu menjadi media transfer pengetahuan dalam rangka peningkatan

kapabilitas

sumber

daya

aparatur

di

Lingkungan

Pengadilan Agama Dumai. Adapun Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Agama Dumai adalah sebagai berikut: 1. Ketua - Membuat Penetapan Perkara Prodeo

9

-

Menunjuk Hakim Membuat Catatan Gugatan Bagi yang Buta Huruf Menunjuk Hakim Mediator Membuat PMH Membuat PHS

- Menyidangkan Perkara dan Mengoreksi Berita Acara Sidang serta Menandatangani Berita Acara Sidang Membuat dan Mengoreksi Putusan Serta Menanda tangani Putusan -

Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Melakukan Evaluasi Menindaklanjuti Terhadap Hasil Pegawasan Hakim Menganonim Putusan Membuat Penetapan Perintah Eksekusi Membuat Surat Izin Kuasa Insidentil Menandatangani dan Memaraf Buku Register, Keuangan dan Pengaduan Perkara Mengevaluasi Pelaksanaan SOP Melakukan Rapat Menetapkan Renstra, IKU, RKT dan Program Kerja Membuat Kontrak Penetapan Kerja Mendisposisi Surat Masuk Mengoreksi dan Menandatangani Surat-surat Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Membuat Penilaian SKP

2. Wakil Ketua -

Menerima dan Mempelajari Berkas Perkara yang akan di Sidangkan Sebagai Ketua Majelis dan Hakim Anggota Menandatangani Penetapan Hari Sidang Sebagai Ketua Majelis Menunjuk Hakim Mediator

Melaksanakan Persidangan Sebagai Ketua Majelis

10

-

Mengoreksi Berita Acara Sidang (BAS) Sebagai Ketua Majelis

Melakukan Musyawarah Majelis Sebagai Ketua Majelis -

Menandatangi Instrumen Persidangan Membuat Konsep Putusan Sebagai Ketua Majelis

Menandatangani Putusan sebagai Ketua Majelis -

Memeriksa Berkas yang Akan Di Minutasi sebagai Ketua Majelis Sebagai Hakim Mediator Melakukan Evaluasi Terhadap Hasil Pengawasan Hakim Menindaklanjuti Laporan atas Hasil Pengawasan Hakim Melaksanakan Rapat Hakim Pengawas Bidang

Melaksanakan Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Pengadilan Agama Dumai -

Mengawasi Siadpa Plus / SIPP Melaksanakan Bimtek Mengikuti Rapat Berkala Mengikuti Upacara hari Nasional Menghadiri undangan rapat Pemda /DPRD

3. Hakim -

Mempelajari Berkas Perkara Membuat dan Menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)

Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk Melakukan Panggilan -

Menyidangkan Perkara Mengoreksi Berita Acara Sidang Melakukan Musyawarah Majelis Hakim Membuat Konsep Putusan

11

-

Menandatangani Putusan Memeriksa Berkas Perkara yang Akan di Minutasi Menganonim Putusan Melakukan Pengawasan Membuat Laporan Hasil Pengawasan Melakukan Mediasi

4. Panitera -

Membuat Rencana Anggar Biaya Proses

-

Menyusun Laporan Keadaan Perkara

-

Menyusun Laporan Keuangan Perkara

-

Membuat surat penunjukan panitera pengganti

-

Membuat Surat Penunjukan Juru Sita dan Jurusita Pengganti

-

Menandatangani Akta Cerai

-

Menandatangani Akta Banding

-

Menandatangani Laporan Perkara

-

Membuat Berita Acara Sidang (BAS)

-

Membuat Instrumen PGL/PBT/Amar putus/ tunda

-

Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi

-

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang

-

melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi

-

Menyusun Laporan Tahunan

-

Menyusun Lakip

-

Menyusun RKAKL

-

Memberikan Pertimbangan kepada Ketua tentang Permohonan perkara prodeo Menetapkan dan menandatangani SK tentang biaya Prodeo Menandatangani / Melegalisir alat bukti yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara

-

Melaksanakan Revisi DIPA

-

Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi SAKPA

-

Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi BMN

-

Menindak lanjuti / Mendisposisi Surat Bantuan Pemanggilan / Pemberitahuan Amar Putusan dari Pengadilan Agama Dumai

12

-

Menandatangani / Melegalisir Surat Kuasa Khusus

-

Menandatangani Akta Kasasi

-

Menandatangani Akta Peminjaman Kembali

5. Sekretaris -

Menyusun jadwal rencana kegiatan kesekretariatan

-

Mengadakan rapat dinas dan berkala.

-

Membaca dengan seksama serta memberikan pertimbangan dan informasi jika diperlukan pada setiap surat masuk pada bagian kesekretariatan.

-

Meneruskan setiap surat masuk kepada Ketua apabila menurut sifat dan tujuannya menjadi kewenangan Ketua.

-

Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan di bagian kesekretariatan.

Memeriksan dan membubuhkan faraf/tanda tanagan pada setiap konsep surat keluar. Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan dibidang kesekretariatan.

-

Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan Menanggapi dan memecahkan masalah dibidasng kesekretariatan.

-

Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan.

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.

6. Panitera Muda Hukum -

Mengumpulkan dan mengelola data perkara

-

Mengkonsep dan menyelesaikan laporan perkara

-

Menyajikan statistik perkara

-

Mengarsipkan berkas in aktif

-

Penyusunan Bundel B

-

Menerbitkan akta cerai

-

Mengelola Surat Masuk Hukum

7. Panitera Muda Gugatan -

Menyediakan Blangko-blangko instrumen keperluan sidang

-

Membantu Ketua/Hakim dan mencatat jalannya sidang

-

Menyampaikan/memberitahukan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti apabila ada pihak berperkara tidak hadir dalam sidang

-

Membuat agenda sidang setiap persidangan

13

-

Melaporkan hasil persidangan kepada petugas Register Meja II

-

Memberitahukan kepada Kasir tentang biaya perkara untuk mengecek keadaan biaya perkara

-

Menyerahkan berkas perkara yang akan dikonsep/baca putusan

-


-

Mengisi dan menyerahkan instrumen yang tersedia dalam berkas perkara Menyerahkan berkas perkara yang akan disidangkan kepada ketua Majelis

-

Melaksanakan Minutasi perkara yang diputus

-

Mengarsipkan berkas perkara

-

Mendatangani berita Acara Sidang

-

Menadatangani Putusan

-

Mengetik Berita Acara Sidang

-

Menyerahkan Instrumen penundaan sidang kepada meja II untuk dicatat pada register Melapor kepada Ketua Majelis tentang kesiapan sidang

8. Panitera Muda Permohonan -

Menyediakan Blangko-blangko instrumen keperluan sidang

-


-


-


-

Melaporkan hasil persidangan kepada petugas Register Meja II

-

Memberitahukan kepada Kasir tentang biaya perkara untuk mengecek keadaan biaya perkara

-


-

Mengetik Putusan/Penetapan serta menyerahkannya kepada Ketua majelis dan Hakim Anggota untuk ditandatangani

-


-


-


-

Mengarsipkan berkas perkara

14

-

Mendatangani berita Acara Sidang

-

Menadatangani Putusan

-

Mengetik Berita Acara Sidang

-

Menyerahkan Instrumen penundaan sidang kepada meja II untuk dicatat pada register Melapor kepada Ketua Majelis tentang kesiapan sidang

9. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana -

Membuat program Kegiatan Bidang Kepegawaian dan Ortala

-

Bersama-sama pejabat Kesekretariatan dan Kepaniteraan Menyusun Laporan Tahunan (Laptah), Program Kerja 2016

-

-

Membuat Usul Kenaikan Pangkat Pegawai, Pensiun, Taspen, BPJS, Karis/Karsu, Karpeg. Membuat SK, KGB, dan Cuti Tahunan Cuti sakit, Cuti Alasan Pentingdan Cuti Besar dan Satya . Mengkonsep Surat Keputusan yang berhubungan dengan Tupoksi Kantor Merekap SKP Hakim dan Pegawai, menyusun Jobs Description berdasarkan SKP, serta Memperbaharui Struktur Organisasi

-

Merekap Data Kehadiran Pegawai Manual dan KOMDANAS

-

Pengisisan Buku Kendali Kepegawaian

-

Monitoring data SIMPEG

-

Merekap dan Mengelola surat yang berhubungan dengan kepegawaian dan Ortala -

Membuat Surat Pernyataan Pelantikan, SPMT, dan SPMJ Kp4 Hakim dan pegawai. Membuat DUK, Bezzeting dan Data Kepegawaian

-

Membuat Daftar Soniaritas Hakim

-

Melaporkan kegiatan bidang Kepegawaian kepada Sekretaris Menyiapkan Pelantikan dan Penyiapan Untuk Pegawai Baru Membuat surat keluar yang berkenaan dengan bagian kepegawaian dan ortala

10. Kasubbag Umum dan Keuangan

15

-

Membuat dan menyusun perencanaan kerja bagian umum dan keuangan tahun 2016

-

Membuat perencanaan kebutuhan ATK

-

Mengelola surat masuk

-

Mengelola surat keluar

-

Membuat Daftar Inventaris setiap ruangan

-

Mengkoordinir / menangani pembelian, penyimpanan dan pendistribusian ATK

-

Membayar pajak dan mengurus perpanjangan pajak kendaraan Dinas

-

Melaksanakan perawatan dan perbaikan

Barang Milik Negara dan

bangunan kantor -

Mengelola surat dan Laporan-laporan di bidang umum dan keuangan

-

Membuat SK Penanggung jawab Rumah Dinas

-

Membuat SK Penanggung jawab kendaraan dinas roda 2

-

Membuat SK Penanggunag jawab kendaran dinas Roda 4

-

Membuat Label Ruangan kantor

-

Membuat Berita acara serah terima BMN

-

Membuat Laporan Tahunan

-

Membuat uraian tugas Tenaga Honorer

-

Mendistribusi kan surat surat masuk ke unit-unit pengelola

-

Mengelola dan Mengirimkan surat surat keluar melalui Pos

-

Membuat SK Penanggung jawab Laptop dan PC

-

Membuat SK penanggung jawab Mess Kantor PA Dumai

-

Mengkoordinir kebersihan kantor

-

Mengkoordinir/mengawasi keamanan dan ketertiban kantor

-

Menyimpan arsip,surat surat dan Dokumentasi kantor

-

Membuat SK tim Pengelola Anggaran TA 2016

11. Kasubbag Pelaporan, Informasi Teknologi dan Pelaporan -

Menyusun perencanaan kegiatan anggaran / RKA-K/L tahun berikutnya Menyiapkan data RKA-KL untuk DIPA tahun berikutnya Membuat laporan manual realisasi anggaran 2016

16

-

meng-update data laporan pada aplikasi Komdanas

-

Membuat laporan keuangan semester dan tahunan

-

Meng-upload data SAIBA untuk KPPN ke aplikasi e-rekon

-

Mengisi data aplikasi Monev kinerja anggaran

-

Mengisi data aplikasi Monev Bappenas

-

Membuat laporan realisasi kinerja anggaran perkara 2016 dan melaporkan ke Pengadilan Tingkat Banding

-

Membuat laporan saldo rekening 2016 dan melaporkan ke KPPN

-

Melakukan Revisi POK dan Revisi DIPA

-

Meneliti dan mengolah surat masuk dan surat keluar bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan 12. Panitera Pengganti

-


-


-


-

Melaporkan hasil persidangan kepada petugas Register Meja II Memberitahukan kepada Kasir tentang biaya perkara untuk mengecek keadaan biaya perkara Menyerahkan berkas perkara yang akan dikonsep/baca putusan

-

Menyerakan berkas Perkara kepada Ketua Majelis untuk dikoreksi berita acara siding

-

Memasukkan amar putusan kedalam aplikasi siadpa

-


-


-

Mengetik Berita Acara Sidang Menyerahkan Instrumen penundaan sidang kepada meja II untuk dicatat pada register Melaporkan Kepada Ketua Majelis tentang kesiapan sidang

-

13. Jurusita 17

-

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara

-

Melaksanakan pemberitahuan

-

Melaksanakan Penyitaan

-

Membuat Berita Acara Penyitaan

-

Membuat Relaas panggilan

-

Pembuatan penetapan Ikrar Talak

-

Pembuatan penetapan Sita Ekskusi

-

Pelaksanaan Ekskusi 14. Jurusita Pengganti

-

Melaksanakan pemanggilan sidang dan Pemberitahuan (Pbt) Isi Putusan para pihak berperkara

-

Melaksanakan pemanggilan sidang / pemberitahuan isi Putusan dari Pengadilan Agama lain (Tabayun) Menyampaikan surat teguran kepada Penggugat/Pemohon karena panjar biaya habis. Melaksanakan panggilan Eksekusi/ Pelaksanaan Eksekusi dan Sita Eksekusi/Membuat Berita Acara Sita Eksekusi

-

15. Staf -

Operator dan pengelola Aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mendigitalisasi data pegawai untuk Aplikasi SIKEP Pengadilan Agama Dumai Meng upload data e-dokumen ke dalam aplikasi SIKEP Pengadilan Agama Dumai Operator dan pengelola Aplikasi SIMKEP (ABS) Mendigitalisasi data pegawai untuk Aplikasi SIMKEP (ABS) Pengadilan Agama Dumai Meng upload data e-dokumen ke dalam aplikasi SIMKEP (ABS) Pengadilan Agama Dumai Membuat surat perintah tugas Admin pada aplikasi finger / sidik jari Mengisi / update data Komdanas urusan Kepegawaian Membenahi file masing-masing hakim dan pegawai sesuai urutan

18

-

Membantu Kasubbag dalam setiap kegiatan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

19

B A B III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Agama Dumai telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan dilingkungan internal Pengadilan Agama Dumai maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan. Dilingkungan Internal Pengadilan Agama Dumai, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Ketua atau Pejabat lainnya dalam Rapat Umum/ Bulanan. Kemudian dilaksanakan juga pertemuan berkala setiap bulan dengan para Hakim atau tenaga teknis lainnya seperti Panitera Pengganti atau Jurusita Pengganti. Selain itu Pengadilan Agama Dumai juga mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut : 1. Acara Rapat Koordinasi / Pembinaan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tingkat pertama Sewilayah Pekanbaru yang diselenggarakan di Good Way Hotel Batam pada tanggal 12 s/d 14Mei 2016 dengan mengutus 4 orang Hakim.

2. Menghadiri Undangan dalam rangka Pembinaan oleh Ketua Kamar dan Hakim Agung yang diselenggarakan di Hotel Alfa Pekanbaru pada tanggal 16 s/d 17 September 2016 dengan mengutus 9 orang Hakim, Panitera dan Sekretaris.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudicial sebagamana pelaksana pembina terhadap tenaga tehnis yudisial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Dumai telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

NO

JENIS PELATIHAN/KEGITAN

JUMLAH PESERTA

TEMPAT

KET

20

1

2 3

Acara Bimbingan Tehnis 2 orang Penyusunan Laporan Keuangan Dilingkungan Mahkamah Agung RI Acara Rapat Koordinasi PTA. 1 orang Pekanbaru Acara Diklat Sistim Aplikasi 1 Keuangan Tk Intansi Wilayah orang

4

PA.Batam Kegiatan Sosialisasi SIWAS MA.RI

5

Rapat Koordinasi Tahun 2015

6

Acara pembinaan

7.

Kegiatan Diklat Kuasa 1 orang Pengguna Anggaran ( KPA ) Anggaran VII dan VIII Tahun Anggaran 2016 Acara Bimbingan dan Evaluasi 1 orang ULP/LPSE Mahkamah Agung RI Wilayah

8.

Aplikasi 1 orang

PTA PekanBaru

26 S/29 Januari 2016

PTA Pekanbaru

29 s/d31Maret 2016

Balai Pelatihan Kesehatan 25 s/d 29 Batam 2016

April

Aula PTA. Pekanbaru.

26 s/d 27 Oktober Juni 2016

2 orang

Aula PTA. Pekanbaru

1 orang

Aula PT. Pekanbaru

11 s/d 12 Agustus 2015 26 s.d 27 Oktober 2016 09 s/14 Oktober 2016

Diklat Kumdil MA-RI

Aula PTA.Pekanbaru

10 s/d 11 Nopember 2016

Untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas-tugas pada Pengadilan Agama Dumai pada tahun 2016 melaksanakan rekruitmen tenaga honorer 1 (satu) orang An. Hilda Putri Handayani, S.Kom untuk menambah tenaga honorer yang sudah ada sebanyak 9 (Sembilan) orang. DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA HONORER PENGADILAN AGAMA DUMAI TAHUN 2016 NO

NAMA

TENAGA HONORER

1 1.

2

3

KHAIRUL AMRI

SOPIR

2.

M. TAUFIK

SATPAM

3.

SANTOSO

SATPAM

4.

HERIANTO

SATPAM

5.

FAUZI, A.Md.

PRAMUBAKTI

21

6.

SUKRIADI

PRAMUBAKTI

7.

RINI ANDRIANI

PRAMUBAKTI

8.

NOVIA ANITA SILABAN. S.Kom

PRAMUBAKTI

9.

ABDURRAZAK , SH.

PRAMUBAKTI

10.

HILDA PUTRI HANDAYANI S.Kom

PRAMUBAKTI

3. Mutasi Dalam tahun 2016 Pengadilan Agama Dumai telah di mutasi dan menerima mutasi 5 (Lima) orang Pegawai beserta Hakim yaitu: No

Nama/NIP

1.

ASEP NURDIANSYAH, SH. 19830828.200904.1.005

Jabatan Lama

Jabatan Baru

Kaim Pratama Muda Hakim Pratama pada PA. Dumai Muda PA.Selat Panjang MULTAZAM, SH.I Jurusita Pengganti PA Jurusita PA. 19810716.200912.1.005 Dumai Mungkid ALFIZA, S.HI. MA. Hakim Pratama Hakim Pratama 19790815.200704.1.001 Madya PA. Madya PA. Kangean Marabahan kelas II kelas II HASAN NUL HAKIM, Hakim Pratam Madya Hakim Prtama SHI, MA. PA. Bangko Kls.II Madya PA.Dumai

2. 3.

4.

Ket 15 2016

Pebruari

18 Agustus 2016 27 Januari 2016

27 Januari 2016

1919810702.2009.1.009

5.

BADRUL MH.

JAMAL,

S.H, Hakim Pratama Muda Hakim Pratama 27 Januari 2016 PA. Tanjung Pandan Muda Ketua PA 1919820608.200904.1.005 Dumai 4. Promosi Pengisian Jabatan Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Dumai telah menerima Pengusulan promosi dan pengisian jabatan sebanyak 2 orang : No

Nama/NIP

1.

Dra. Hj. ROHAYA 19630503.199203.2.001

2.

ZAINUDIN KOROMPOT, SH, 19610110.199202.1.001

Jabatan Lama

Jabatan Baru

Panitera Muda Hukum Panitera Permohonan Panitera Pengganti Panitera Hukum

Ket

Muda 25 Oktober 2016 Muda 25 Oktober 2016

5. Pensiun

22

Pada Tahun 2016 tidak ada pengusulan pensiun. -

Kenaikan Gaji Berkala Untuk tahun 2016 telah diterbitkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk 12

(Dua belas) orang Pegawai yaitu :

-

1. Drs. BULGANI

Gol III/d TMT 01-02-2016

2. ZAINUDIN KOROMPOT, SH.


3. Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

Gol IV/b TMT 01-03-2016

4. Dra. ERINA, MH.

Gol IV/b TMT 01-03-2016

5. Drs. ERMAN


6. Dra. ROHAYA


7. MURZANI, S.Ag


8. Dra. ASMAWATY


9. SUDARMAN, S.Ag.

Gol III/c TMT 01-05-2016

10. ZULFADLI, SHI.


11. Drs. H. ZAKARIA. W


12. INDRIATI WAHYUSARI

Gol II/b TMT 01-12-2016

Disiplin Pegawai Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai telah diadakan pengarahan

melalui rapat berkala, dan mengacu/berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dan pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Peradilan Agama, dengan dibentuknya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dumai tentang penunjukan Tim Pengawasan Absensi pada Kantor Pengadilan Agama Dumai. Dengan penertiban jam masuk dan jam pulang pada pengisian Absen. -

Kesejahteraan Pegawai Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai telah dilaksanakan beberapa

kegiatan sebagai berikut : a. Cuti

23

Dalam Tahun 2016 telah diberikan cuti untuk 21 (Dua puluh satu) orang Pegawai : NO

NAMA PEGAWAI

JENIS CUTI

JANGKA

TANGGAL

WAKTU 1

2.

Indra Gunawan, S.Ag

Muhammad Yanis, S.Ag

- Tahunan 2015

5 hari

25 s/d 29 Januari 2016

-Tahunan 2016

3 hari

27 s/d 29 Juni 2016

-Tahunan 2015

5 hari

01 s/d 05 Februari 2016

- CAP

2016

3 hari

10 s/d 12 Februari 2016

- Tahunan 2016

5 hari

22 s/d 26 Agustus 2016

- CAP

3 hari

03 s/d 05 Oktober 2016

2 hari

28 s/d 29 Januari 2016

2016

- Sakit 3

Murzani, S.Ag

2016

-Tahunan 2015 dan 10 hari

07 s/d 24 Maret 2016 2

2016 4

5

Hasan Nul Hakim, SHI, -Tahunan 2015 dan 11 hari MA.

2016

Dra.Erina, MH.

-Tahunan 2014 dan

15 s/d 29 Pebruari 2016

5 hari

10 s/d 15 Maret 2016

- Tahunan 2015

3 hari

09 s/d 11 Mei 2016

- Tahun 2015 dan

5 hari

06 s/d 10 Juni 2016

-sakit 2016

2 hari

18 s/d 19 Pebruari 2016

2015

2016

6

Suhendri

-Tahunan 2015

3 hari

14 s/d 18 April 2016

7

Alfiza, SHI, MA.

-Tahunan 2014

11 hari

21 April s/d 06 Mei 2016

-Tahun 2016

04 hari

12 s/d 15 Juli 2016

-Tahunan 2015

07 Hari

27 April s/d 06

Dan 2015

8.

Zainudin Korompot, SH.

dan 2016

Mei

2016 10 s/d 12 Agustus 2015 24

9.

Jefi Efrianti, S.HI., MA.

-Tahunan 2016

3 hari

02 s/d 04 Mei 2016

10

Nurmala

-Tahunan 2015

3 hari

20 s/d 25 April 2016

- Tahunan 2016

8 hari

08 s/d 17 Juni 2016

- Sakit 2016

2 hari

13 s/d 14 April 2016

11.

Dian Trisnavita, Hsb., SH

-Tahunan 2015

4 hari

17 s/d 20 Juni 2016

12.

Elizarti, S.HI.

-Tahunan 2015

6 hari

25 Mei s/d 01 Juni 2016

1 hari

20 Oktober 2016

dan 2016 Sait

13.

Indriati wahyusari

-Tahunan 2015

3 hari

27 s/d 29 Juni 2016

14

Badrul Jamal, SH. MH.

-Tahunan 2016

5 hari

13 s/d 19 Juli 2016

- sakit

1 hari

01 Agustus 2016

3 hari

27 s/d29 Juni 2016

8 hari

27

15

2016

Sudarman, S.Ag -Tahunan 2015 -Tahunan 2016

Desember

s/d

05

Januari 2016

16.

Majdy Hafizhuddin, S.sy

-Tahunan 2016

3 hari

24 s/d 24 Juni 2016

17.

Drs. H. Zakaria.W

-Tahunan 2016

3 hari

29 s/d 31 Agustus 2016

-Tahunan 2016

5 hari

26 s/d 30 Desember 2016

-Cuti Besar

51 hari

15

18.

Drs. H. Sasmiruddin, MH

Agustus

s/d

04

Oktober 2016 19.

T. Mufardisshadri, S.HI.

-Tahunan 2015

9 hari

dan 2016

20.

Drs. Bulgani

-Tahunan 2015

2016

5 hari

Dan 2016 21.

Zulfadli, S.HI.

-Tahunan 2016

05 s/d 16 September

28

November s/d 02

Desember 2016 8 hari

20 s/d 30 Desember 2016

25

b. Kartu Askes / Kartu Pegawai Elektronik Untuk pengurusan Kartu Askes yang telah diterbitkan oleh PT. ASKES Dumai untuk tahun ini tidak ada pegawai yang mengurus karena kartu askes yang lama telah otomotis berubah menjadi BPJS. c. Kartu Suami/Kartu Istri Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Dumai telah memiliki Karis/karsu. d. Dharma Yukti Karini Kegiatan Dharma Yukti Karini pada Pengadilan Agama Dumai telah berjalan setiap bulan dengan kegiatan arisan, Ceramah Agama, dan kursus kecantikan serta kegiatan lain baik diluar Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama Dumai. e. Koperasi Pengadilan Agama Dumai telah memiliki koperasi yang masih bersipat simpan pinjam untuk anggota koperasi , yang anggotanya terdiri dari seluruh pegawai Pengadilan Agama Dumai. B. KEADAAN PERKARA 1.

Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara tahun 2016 terdiri dari : a. Sisa perkara tahun 2015

=

104

Perkara

b. Terima perkara tahun 2016

=

579

Perkara

c. Diputus

=

573

Perkara

d. Perkara Gugatan

=

529

Perkara

e. Perkara Permohonan

=

50

Perkara

Dari perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 579 Perkara dan ditambah dengan sisa perkara diterima tahun 2015 sebanyak 104 perkara, maka jumlahnya sebanyak 683 perkara. Jumlah tersebut telah diselesaikan sebanyak 573 perkara dan sisa 110 perkara. Adapun rincian yang diputus adalah sebagai berikut : a. Perkara yang dikabulkan

=

437

Perkara

26

b. Perkara yang digugurkan

=

20

Perkara

c. Cabut

=

77

Perkara

d. Perkara yang ditolak

=

14

Perkara

= =

21 4

Perkara Perkara

=

573

Perkara

e. Perkara yang dicoret dari Register f. Perkara yang tidak diterima Jumlah

Adapun jenis perkara yang diterima tahun 2016 terdiri dari : 1.

Izin Poligami

=

1

Perkara

2.

Cerai Talak

=

139

Perkara

3.

Cerai Gugat

=

378

Perkara

4.

Harta Bersama

=

5

Perkara

5.

Isbat Nikah/Pengesahan Nikah

=

23

Perkara

6.

Malwaris

=

12

Perkara

7.

Penetapan Wali

=

0

Perkara

8.

Dispensasi Nikah

=

7

Perkara

9.

Izin Kawin

=

0

Perkara

10. Penguasaan Anak

=

4

Perkara

11. Perwalian

=

4

Perkara

12. Pengesahan Anak

=

2

Perkara

13. Pembatalan Perkawinan

=

0

Perkara

14. Asal usul Anak

=

0

Perkara

15. Wali Adhal

=

1

Perkara

16. Nafkah Anak Oleh Ibu

=

0

Perkara

17. Lain-lain

=

3

Perkara

18. Jumlah

=

579

Perkara

Sedangkan perkara yang berkaitan dengan PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 sebanyak 16 ( enam belas ) perkara Penyelesaian perkara yang masuk/diterima di Pengadilan Agama Dumai tersebut dilakukan dalam persidangan di tempat kedudukan Pengadilan Agama Dumai dengan pelaksanaan sidang setiap hari senin sampai dengan hari Kamis.

27

2.

Perkara Yang Banding

Sejak 04 Januari 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 Pengadilan Agama Dumai menerima perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) perkara yaitu : 

Nomor :

650/Pdt.G/2014/PA.DUM



Nomor :




Nomor :


3.

Perkara Yang Kasasi

Sedangkan yang Kasasi tahun 2016 ada 2 ( dua) Perkara yaitu : 

Nomor :




Nomor :


4.

Perkara Peninjauan Kembali

Pada tahun 2016 tidak ada perkara Peninjauan Kembali. 5.

Perkara Ekseskusi

Perkara Eksekusi tahun 2016 ada 5 (lima) perkara yaitu :  Nomor : 332/Pdt.G/2013/PA.DUM  Nomor : 471/Pdt.G/2015/PA.DUM  Nomor : 795/Pdt.G/2013/PA.DUM  Nomor : 54/Pdt.G/2007/PA.DUM  Nomor : 0542/Pdt.G/2014/PA.DUM 6.

Akta Cerai

Pengadilan Agama Dumai selama tahun 2016 telah menerbitkan Akta Cerai atas perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Dumai sebanyak 375 ( tiga ratus tujuh puluh lima ) lembar dengan perincian : SERI D

:

34 Steel

11943

s/d

11976

bulan Januari

SERI D

:

35 Steel

11978

s/d

13963

bulan Februari

SERI D

:

27 Steel

13964

s/d

13990

bulanMaret

SERI D

:

41 Steel

13991

s/d

14034

bulan April

SERI D

:

30 Steel

14035

s/d

10318

bulan Mei

28

SERI D

:

31 Steel

10319

s/d

10350

bulanJuni

SERI D

:

15 Steel

10351

s/d

10365

bulanJuli

SERI D

:

35 Steel

10366

s/d

10402

bulanAgustus

SERI D

:

30 Steel

10403

s/d

10433

bulan September

SERI D

:

29 Steel

10434

s/d

10463

bulanOktober

SERI D

:

37 Steel

10464

s/d

10502

bulan November

31 Steel

10503

s/d

10535

bulanDesember

SERI D

:

Jumlah

:

375 Steel

Sedangkan jumlah blangko akta cerai yang rusak sebanyak : 16 Steel Dengan Rincian sebagai berikut : No

Bulan

No Seri Akta Cerai

Jumlah Yang Rusak

1

Januari

D.11972

1

2

Februari

D.11997

1

3

Maret

-

0

4

April

D.13999, D.14008,

3

D.14010 5

Mei

D.10307, D.10315

2

6

Juni

D.10339

1

7

Juli

-

0

8

Agustus

D.10374, D.10378

2

9

September

D.10410

1

10

Oktober

D.10458

1

11

Nopember

D.10467, D.10477

2

12

Desember

D.10522, D.10529

2

Jumlah

16

Pada tahun 2016 dilaksanakan pemusnahan Akta Cerai yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016 oleh Panitia Pemusnahan Blanko Akta Cerai berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor : W4A12/128/HK.05/6/2016 Tanggal 10 Juni 2016 Tentang Penunjukan Tim Pemusnahan Blanko Akta Cerai, dengan rincian sebagai berikut :

29

No Tahun

Nomor Seri AC

Stel

1

2013

14048 – 15450

1403

2

2014

18001 – 20000

2000

Jumlah

7.

3403

Pelaksanaan Mediasi

Untuk Tahun 2016 jumlah perkara yang dimediasi adalah 93 (Sembilan puluh tiga) perkara dan 11 (sebelas) perkara yang berhasil dimediasi. 8.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Untuk perkara bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilingkungan Pengadilan Agama Dumai diselesaikan tepat waktu. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum telah dilaksanakan sebanyak 520 jam layanan dengan jumlah perkara sebanyak 591 perkara sudah terlaksana dengan baik sesuai Anggaran yang tersedia dalam DIPA. 9.

Perkara Prodeo :

Untuk perkara bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai telah direalisasikan penyelenggaraan sidang prodeo sebanyak 40 perkara dalam artian output dan outcome dapat dicapai dengan baik. 10. Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk perkara Sidang Keliling tahun 2016 ada 2 lokasi, yaitu di Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Bukit Kapur. Penyerapan anggaran pada kegiatan dimaksud adalah sebesar 100 %. C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Pengadilan Agama Dumai untuk tahun 2016 mendapatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa : - Pengadaan peralatan dan mesin yaitu : 30

 Perangkat Pengolah data dan Komunikas sebesar Rp. 86.000.000, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp. 60.000.000,b. Pemeliharaan Pengadilan Agama Dumai untuk tahun 2016 mendapatkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sebesar Rp.86.299.000,- dengan rincian sebagai berikut :  Pemeliharaan PC sebesar Rp. 5.400.000, Pemeliharaan Laptop sebesar Rp. 3.600.000, Pemeliharaan Printer sebesar Rp. 4.699.000, Pemeliharaan AC Split sebesar Rp. 2.400.000, Pemeliharaan Inventaris Kantor sebesar Rp. 7.200.000, Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 sebesar Rp. 10.000.000, Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 sebesar Rp. 53.000.000,c. Penghapusan Pengadilan Agama Dumai

untuk tahun 2016 telah melaksanakan

pelelangan : 

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Suzuki A.100 Tahun Perolehan 1998 dengan nomor Risalah Lelang 041/2016



1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa meubelair kantor dengan nomor Risalah Lelang 018/2016.

Dan Tahun 2016 juga telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI Tentang penghapusan Barang Milik Negara selain tanah

dan/atau bangunan berupa Peralatan Kantor (meubelair) Nomor :

97.e/Bua/SK/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 dan juga surat keputusan Badan Urusan Adminstrasi MA RI tentang penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Roda 2 Nomor : 100.a/Bua/SK/05/2016 tanggal 16 Mei 2016. 2. Sarana dan prasarana Gedung a. Pengadaan Pengadilan Agama Dumai pada tahun anggaran 2016

mendapatkan

anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Gedung berupa Penambahan Daya Listrik sebanyak Rp. 25.000.000,- .

31

b. Pemeliharaan Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Dumai mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan

yaitu

perawatan/pemeliharaan

sarana

gedung

sebesar

Rp.51.381.000,- dengan rincian sebagai berikut : 

Pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 46.991.000,-



Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp. 4.390.000,-

3. Tanah Pengadilan Agama Dumai menguasai Barang Milik Negara berupa tanah sejumlah 3 bidang tanah dengan perincian sebagai berikut : -

Tanah bangunan kantor Pemerintah dengan luas 450 M2 yang berlokasi di Jl. Lepin RT/RW 01 kelurahan Sukajadi kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dengan dokumen kepemilikan bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q MARI, dan telah dialih fungsikan menjadi Bangunan Mess Kantor Pengadilan Agama Dumai sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi MARI tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Kantor Pengadilan Agama Dumai yang lama menjadi Tanah dan Bangunan Mess Nomor 164/Bua/SK/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016

-

Tanah Bangunan Rumah Negara dengan luas 600 M2 yang berlokasi di Gang H. A. Dahlan Kelurahan Jaya mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dengan dokumen kepemilikan bersertifikat atas nama Pihak ketiga (Syamsir Hasan ) . Pengadilan Agama Dumai telah mengajukan permohonan balik nama atas sertifikat dari pihak ketiga An. Syamsir hasan ke Pemerintah RI c.q MA.RI ke BPN Dumai. Bangunan Rumah Dinas telah diajukan Penetapan Status nya dan telah mendapatkan Surat Keputusan Sekretaris MA RI tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I pada Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor : 48/SEK/SK/8/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

-

Tanah Bangunan kantor pemerintah

dengan luas

5000 M2 yang

berlokasi di Jl.putri Tujuh dengan dokumen kepemilikan masih milik Pemerintah Kota Dumai, dan pada Tahun 2016 Pengadilan Agana Dumai telah mengajukan permohonan “ALIH STATUS” dari 32

kementerian ESDM yang telah dikontrakkan kepada PT.CHEVRON ke MA RI c.q. Pengadilan Agama Dumai. 4. Arsip Dinamis Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Dumai telah mengelola surat sebanyak 1.896 surat yang terdiri dari 962 surat masuk dan 934 surat keluar. 5. Perpustakaan Buku-buku perpustakaan yang ada pada perpustakaan Pengadilan Agama Dumai sebanyak 1.584.016 buah telah dimanfaatkan oleh pegawai untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dibidang masing-masing.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN Dalam menjalankan operasional perkantoran, Pengadilan Agama Dumai memperoleh Anggaran dari Mahkamah Agung RI melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Angaran Tahun 2016 untuk DIPA 01 dengan Nomor : DIPA-005.01.2.402622/2016 sebanyak Rp 4.472.297.000,- (Empat milyar Empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan DIPA 04 dengan nomor : DIPA-005.04.2.402623/2016 sebanyakRp 120.680.000,-(Seratus Dua puluh juta Enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Demi kelancaran dalam melaksanakan tugas, maka anggaran yang tertuang dalam DIPA tersebut telah di alokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. I.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 1.

II.

Belanja Pegawai a. RKA-KL Rp. 3.777.296.000,b. Pelaksanaan Rp. 3.108.635.922,c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Rp. 366.500.378,d. Persentase Realisasi = 82.30% 2. Belanja Barang a. RKA-KL Rp. 524.001.000,b. Pelaksanaan Rp. 516.188.600,c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Rp. 7.812.400 ,d. Persentase Realisasi = 98.51% Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 33

Belanja Modal a. RKA-KL

Rp.

171.000.000,-

b.

Pelaksanaan

Rp.

167.953.600,-

c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan

Rp.

2.862.000,-

d.

Persentase Realisasi

=

98.22%

Pembiayaan untuk Pengadilan Agama Dumai pada Tahun Anggaran 2016 dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 Nomor : DIPA-005.01.2.402622/2016, Tanggal 17 Desember 2015, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.4.472.297.000,-( Empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : DIPA NOMOR : DIPA-005.01.2.402622/2016 TAHUN ANGGARAN 2016 NO 1 1

2

KODE 2 51

JENIS BELANJA/MAK 3 BELANJA PEGAWAI

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511157 512211

Bel. Gaji Pokok PNS Bel. Pembulatan Gaji PNS Bel. T unj. Suami/Isteri PNS Bel. T unj. Anak PNS Bel. T unj. Struktural PNS Bel. T unj. Fungsional PNS Bel. T unj. PPh PNS Bel. T unj. Beras PNS Bel. Uang Makan PNS Bel. T unj. Umum PNS Bel. T unj. Kemahalan Hakim Bel. Uang Lembur

Rp

1.180.199.000

Rp

22.000

Rp

104.186.000

Rp

30.232.000

BELANJA BARANG

Rp

Bel. Langganan Listrik Bel. Langganan T elepon Bel. Keperluan Kantor Bel. Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Honor Operasional Satuan Kerja Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

52 522111 522112 521111 521811 521115 523111 523119

2

Rp

RKA-KL REALISASI/PELAKSANAAN SISA ANGGARAN 4 5 6 3.777.296.000 Rp 3.108.635.922 Rp 668.660.078

Rp

4.745.000

Rp

145.800.000

Rp

36.540.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

524.001.000

Rp

516.188.600

Rp

7.812.400

Rp

42.000.000

Rp

3.600.000

Rp

207.680.000

Rp

33.740.000

Rp

42.180.000

Rp

46.991.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

36.407.030 1.437.664 207.672.266 33.740.000 42.180.000 46.991.000 4.390.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5.592.970 2.162.336 7.734 -

86.256.620 7.593.020 7.000.000 1.871.000 40.650.000

Rp Rp Rp Rp Rp

42.380 6.980 -

Rp

26.130.000

Rp

1.801.188.000

Rp

153.798.000

Rp

74.376.000

Rp

220.080.000

Rp

4.390.000

523121 Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rp

86.299.000

521114 521119 521211 524111

Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Bel. Barang Operasional Lainnya Belanja Bahan Belanja Perjalanan Biasa

Rp

7.600.000

Rp

7.000.000

BELANJA MO DAL

1.180.198.200 21.240 104.185.660 30.231.168 26.130.000 1.183.320.000 153.797.314 74.375.340 190.258.000 2.715.000 126.900.000 36.504.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

800 760 340 832 617.868.000 686 660 29.822.000 2.030.000 18.900.000 36.000

Rp

1.871.000

Rp

40.650.000

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp

171.000.000

Rp

167.953.600

Rp

3.046.400

533121 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bagunan Rp 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah Data) Rp 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Fasilitas Perkantoran) Rp

25.000.000 86.000.000 60.000.000

Rp Rp Rp

24.910.000 85.905.600 57.138.000

Rp Rp Rp

90.000 94.400 2.862.000

4.472.297.000

Rp

3.792.778.122

Rp

679.518.878

53

JUMLAH

Rp

34

*). Sisa Anggaran yang tersebut dalam kolom jumlah diatas adalah Sebesar Rp. 679.518.878,- (Enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah). III.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Belanja Barang 

RKA-KL

Rp.

124.390.000,-



Pelaksanaan

Rp.

123.785.000,-



Sisa Anggaran Pelaksanaan

Rp.

605.000,-



Persentase Realisasi

=

99.51%

Di dalam tingkatan kehidupan masyarakat yang majemuk, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, hal ini mengakibatkan banyaknya berbagai masalah timbul didalam masyarakat, namun terkadang butuh pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mahkamah Agung melalui unit organisasinya Badan Peradilan Agama menyusun suatu program untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mencari keadilan. Maka melalui DIPA 04 ini, masyarakat yang tidak mampu tidak perlu lagi untuk takut mencari keadilan di Pengadilan karena tidak ada biaya, karena semua biaya akan dibebankan dalam DIPA 04. Dalam Tahun Anggaran 2016, Pengadilan Agama Dumai mengelola DIPA 04 yang mempunyai anggaran senilai Rp 124.390.000,- , anggaran tersebut telah di alokasikan untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum dan Pembebasan Biaya Perkara serta kegiatan Sidang diluar Gedung Pengadilan . 1.

Penyelesaian Perkara Prodeo

Penyelesaian perkara prodeo merupakan bantuan dari negara untuk Masyarakat miskin yang tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan Agama Dumai. Untuk bantuan perkara prodeo ini, DIPA 04 menyediakan anggaran sebesar Rp 14.840.000,- (Empat belas Juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 14.235.000,(Empat belas Juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dari dana yang telah dialokasikan tersebut, masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 605.000,- ( Enam ratus lima ribu rupiah ).

35

2.

Persidangan diluar Gedung Pengadilan

Pada Tahun 2016 ini Pengadilan Agama Dumai mendapatkan anggaran umtuk Persidangan diluar Gedung Pengadilan yaitu kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Bukit kapur sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor :

tanggal

tentang Tempat pelaksanaan Sidang Keliling . Dan

Pelaksanaan sidang keliling ditetapkan majelisnya sebanyak dua Majelis sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor : W4A12/132/Kp.04.6/8/2016 tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Susunan Majelis Hakim dan Jadwal Sidang Keliling Pengadilan Agama Dumai. Pembiayaan sidang diluar gedung Pengadilan dianggarkan dalam DIPA 04 sebesar Rp.56.050.000,- . Dana

tersebut telah dialokasikan sebanyak Rp.

56.050.000,. 3.

Penyelesaian Pos Pelayanan Hukum

Penyelesaian pos pelayanan hukum merupakan bantuan dari negara untuk Masyarakat miskin dan kurang mampu dalam membuat gugatan perkara. Untuk bantuan posbakum ini, DIPA 04 menyediakan anggaran sebesar Rp 52.000.000,(Lima puluh dua juta rupiah) dan telah digunakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah). Dari dana yang telah dialokasikan tersebut tidak ada anggaran yang tersisa. 4.

Perjalanan Administrasi Kepaniteraan

Perjalanan administrasi kepaniteraan merupakan anggaran dari negara untuk perjalanan dinas monitoring atau konsultasi di bidang keperkaraan. DIPA 04 menyediakan anggaran sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari dana yang telah dialokasikan tersebut tidak ada anggaran yang tersisa. Pembiayaan untuk Pengadilan Agama Dumai pada Tahun Anggaran 2016 dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 Nomor : DIPA-005.04.2.402623/2016, Tanggal 17 Desember 2015, yang keseluruhannya

36

berjumlah sebesar Rp. 124.390.000,- (Seratus Dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : NO

KODE

1

2

1

52

JENIS BELANJA/MAK 3

REALISASI/PELAKS SISA ANGGARAN ANAAN

4

5

6

BELANJA BARANG

Rp

124.390.000

Rp

123.785.000

Rp

605.000

524111

Bel. Perjalanan Biasa

Rp

1.500.000

Rp

1.500.000

Rp

-

521219

Bel. Barang Non Operasional Lainny a (Pembebasan Rp Biay14.840.000 a Perkara)

Rp

14.235.000

Rp

605.000

524113

Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp

56.050.000

Rp

56.050.000

Rp

-

522131

Bel. Jasa Konsultan

Rp

52.000.000

Rp

52.000.000

Rp

-

Rp

124.390.000

Rp

123.785.000

Rp

605.000

JUMLAH

IV.

RKA-KL

PENGELOLAAN BIAYA PROSES Pengadilan Agama Dumai sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 31

Desember 2016 mengelola dana dari Biaya proses perkara sesuai dengan Surat Keputusan

Ketua

Pengadilan

Agama

Dumai

Nomor

:

W4-

A12/77/HK.05/SK/I/2016 tentang Perincian Biaya Proses Pada Pengadilan Agama Dumai yang berjumlah Rp. 42.100.500,- dan telah di realisasikan selama tahun 2016 sebanyak Rp. 35.357.000,- dan saldo Rp.6.743.500,Biaya Proses Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Dumai merupakan biaya alat tulis dan sarana yang digunakan untuk penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Agama Dumai di luar biaya pendaftaran, dan biaya panggilan/pemberitahuan. E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama Dumai sangat di dukung oleh Teknologi Informasi,seperti berikut : 1. WEBSITE Pengadilan Agama Dumai memiliki situs website (http://www.padumai.go.id) yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana berperkara serta informasi-informasi lain yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Dumai 2. EMAIL 37

Untuk mempermudah trasformasi data serta komunikasi elektronik Pengadilan Agama Dumai memiliki akun alamat e-mail resmi yaitu : [email protected], sehingga komunikasi data elektronik dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih simple. 3. APLIKASI KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG RI Adalah

aplikasi

internet

www.mahkamahagung.go.id

yang yang

terpusat berfungsi

pada untuk

website

:

memudahkan

komunikasi data yang meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian dan Umum. 4. APLIKASI ADMINISTRASI PERKARA -

SIADPPA-plus (Sistim Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama) adalah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang perkara dengan basis komputer, dari penerimaan perkara, persiapan persidangan, proses persidangan sampai dengan penyelesaian perkara.

-

SIPP (Sistem Informasi Penulusuran Perkara) adalah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang perkara dengan basis online, dari penerimaan perkara, persiapan persidangan, proses persidangan sampai dengan penyelesaian perkara.

-

Portal Tabayun, yaitu aplikasi yang dapat membantu mempermudah proses perkara yang para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, dimana aplikasi tersebut berada pada website: badilag.net.

-

Informasi Publik dan laporan perkara, yaitu aplikasi yang juga berpusat pada website badilag.net, yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada publik tentang perkara.

5. APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN -

SIKEP (Sistim Informasi Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data-data pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dapat dilihat di SIKEP yang terintegrasi pada website Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (http//:badilag.net)

6. APLIKASI ADMINISTRASI UMUM

38

-

Untuk mengelola aset atau Barang Milik Negara Pengadilan Agama Dumai juga didukung oleh aplikasi yang berbasis komputer yaitu aplikasi SIMAK-BMN.

-

Untuk pengelolaan administrasi Alat Tulis Kantor serta barang keperluan perkantoran lainnya, didukung oleh aplikasi komputer yaitu aplikasi PERSEDIAAN, dari pengadaan/pembelian, pemdistribusian serta pelaporannya.

-

Khusus pengelolaan aset tanah / barang tidak bergerak PA Dumai juga didukung oleh aplikasi SIMANTAP .

7. APLIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN -

Aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar) adalah aplikasi komputer untuk membuat dokumen-dokumen seperti SPM dan SPP.

-

Aplikasi SILABI (Sistim Laporan Bendahar Instansi): yaitu aplikasi komputer untuk emmmembuat laporan bendahara yang terdiri dari buku kas umum, LP5, BAP kas, DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran), SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja)

-

Aplikasi SAIBA (Sistim Akuntasi Instansi Basis Akrual) yaitu aplikasi komputer sebagaian bagian inti dari pengelolaan keuangan dari realisasi penyerapan, Pendapatan dan jurnal neraca, serta laporanlaporan keuangan lainnya yang berbasis Akrual.

-

Aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian & Lembaga) yaitu aplikasi yang digunakan dalam menyusun rencana kinerja dan anggaran kementerian lembaga setiap tahunnya dalam rangka penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran berikutnya.

-

Aplikasi SIRUP (Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan), yaitu aplikasi yang berbasis internetyang berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan rencana umum pengadaan.

-

Aplikasi MONEV (Monitoring Evaluasi) yaitu aplikasi yang berbasis internet yang berfungsi untuk melaporkan realisasi anggaran setiap triwulannya.

39

F. REGULASI TAHUN 2016 Dalam melaksanakan tugas-tugas Peradilan baik yang berhubungan dengan tugas pokok maupun yang berkaitan dengan tugas penunjang, Pengadilan Agama Dumai telah ikut berperan aktif menerapkan program reformasi birokrasi sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan berupaya melaku reformasi pada delapan area, yaitu sebagai berikut: 1.

Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 2.

Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan pada tingkat satuan kerja serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan. 3.

Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari satuan kerja. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. 4.

Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur pada masingmasing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan dan manajemen

40

pemerintah, adannya efesiensi proses manajemen dan meningkatnya kinerja aparatur. 5.

Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Sudah menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi. Program ini diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja. 6.

Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada Pengadilan Agama Dumai. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 7.

Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU). 8.

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

41

Untuk mewujudkan perubahan-perubahan pada delapan area sebagaimana tersebut diatas, di Pengadilan Agama Dumai telah berupaya maksimal mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut : 1. Membuat rancangan dan matrik program kerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2016 dan garis panduan dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan Anggaran yang ada didalam DIPA. 2. Membenahi

sistem

manajemen

penanganan

perkara

baik

yang

berhubungan dengan Personil petugas ataupun yang berhubungan dengan Instrumennya dalam rangka percepatan dan Efisiensi permasalahan dan penyelesaian perkara. 3. Menegakkan Disiplin Pegawai yang baku atau yang telah ada sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku selama ini. Hal ini diharapkan lahirnya suatu kesadaran dalam setiap pribadi Pegawai itu sendiri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada masingmasingnya. Disiplin ini meliputi disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin ilmu (penambahan wawasan) atau hal-hal lain yang menunjang dari tugas-tugas di Kantor. Dengan lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK./V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan Disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai. peningkatan Disiplin Pegawai lebih dioptimalkan. 4. Membuat rincian Job Description mulai dari Pimpinan sampai tenaga Honorer melalui penerbitan Surat Keputusan dari Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk seluruh Pegawai. Hal ini diharapkan bahwa seluruh Pegawai memiliki pedoman dan mengetahui apa yang menjadi tugas pokoknya dalam melaksanakan pekerjaan seharihari. 5. Menanamkan rasa kebersamaan dan keharmonisan

antara Pegawai

melalui sarana olah raga, Senam dan gotong royong atau sarana lain seperti Sholat berjamaah dan kuliah tujuh menit (kultum). Dengan program ini diharapkan setiap Pegawai dapat bekerja sama dan saling melengkapi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada mereka.

42

6. Memotivasi para Pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta wawasan, dibidang tehnis atau pengetahuan lainnya. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan melalui acara diskusi atau pertemuan-pertemuan yang telah diprogramkan. Disamping itu dengan memberikan dorongan agar dapat melanjutkan kuliah Program Strata 1 (S1) atau Strata 2 (S2).

43

B A B IV PENGAWASAN I. Internal Dalam rangka memegakkan disiplin dan menanamkan kesadaran atas pelaksanaan

tugas-tugas

yang

telah

dibebankan

kepada

masing-masing

pegawai,maka telah dilakukan pengawasan yang berkesinambungan.Hal ini dimaksudkan agar efektifitas dan efiesiensi pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Untuk maksud tersebut diatas, pengawasan dilakukan dengan cara: 1. Pengawasan melekat dan represif, agar pelaksanaan tugas . tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraruran berdasarkan

perundang-undang Keputusan

yang

berlaku.

Mahkamah

Pengawasan Agung

melekat

Nomor

:

KMA/006/SK/III/1994, dimana setiap atasan langsung memberikan penilaian kepada pejabat yang berada dibawahnya. 2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini Pengawasan melekat (waskat) pengawasan ini dilakukan oleh masing – masing atasan langsung dari setiap pegawai mulai dari Ketua sampai Pejabat Struktural lainnya terhadap bawahannya tersebut secara preventif dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : 1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana

dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

44

3. Mencegah

terjadinya

penyimpangan,

mal-administrasi,

dan

ketidakefisien penyelenggaraan peradilan. 4. Menilai kinerja. 3. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), pengawasan ini dilakukan oleh para hakim yang telah ditunjuk dan SK-kan oleh Ketua untuk mengawasi bidang – bidang tertentu sesuai dengan penunjukkannya. dan represif, agar pelaksanaan tugas . tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraruran perundang-undang yang berlaku. Pengawasan melekat berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/III/1994, dimana setiap atasan langsung memberikan penilaian kepada pejabat yang berada dibawahnya. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), pengawasan ini dilakukan oleh para hakim yang telah ditunjuk dan SK-kan oleh Ketua untuk mengawasi bidang – bidang tertentu sesuai dengan penunjukkannya. Pengawsana ini dilaksanakan 4 (empat) bulan sekali. A. Pengawasan Internal Dalam rangka menegakkan disiplin dan menanamkan kesadaran atas pelaksanaan tugas – tugas yang telah dibebankan kepada masing – masing pegawai,

maka

secara

internal

telah

dilakukan

pengawasan

yang

berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar efektifitas dan efisiensi pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk : a. Untuk memantau pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar. b. Untuk memantau tertib pelaksanaan adminstrasi perkara, adminstrasi persidangan, adminstrasi kesekretariatsn serta pelaksanaan kinerja dan pelayanan publik. c. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang terdapat di lapangn dalam pelaksanaan adminstarsi baik kepaniteraan mapun kesekretariatan. d. Untuk memberikan masukan dan rekomendasikan kepada atasan langsung dan pimpinan Pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

45

Dalam tahun 2016 Pengadilan Agama Dumai melaksanakan pengawasan internal dan pembinaan berdasarkan Triwulan ,sebagimanan berikut : 1. Triwulan I Tahun 2016. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor : W4-A12/96/Kp.02.6/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 Tentang Penunjukan Hakim Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengadilan Agama Dumai Tahun 2016 dan Surat Tugas Nomor : W4-A12/111/Kp.02.6/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 pengawasan dan Pembinaan reguler Pengadilan Agama Dumai dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2016 (periode Januari s/d Maret 2016). Susunan Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut : 1.

Dra. Erina, M.H. sebagai koordinator Hakim pengawas bidang peradilan.

2.

Badrul Jamal, SH, MH. Sebagai Hakim Pengawas/pemeriksa Bidang Manajemen Peradilan.

3.

Alfiza, S.Hi, M.A, Sebagai Hakim Pengawas/pemeriksa Bidang Administrasi perkara.

4.

Zulfadli, SH. Sebagai hakim pengawas / pemeriksa bidang administrasi persidangan.

5.

Asep Nurdiansyah, SH. Sebagai hakim pengawas / pemeriksa bidang administrasi Kepegawaian.

6.

Sudarman S.Ag. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Keuangan DIPA.

7.

T. Mufardisshadri, S.HI. sebagai Hakim Pengawas Bidang inventaris, persuratan, dan perpustakaan.

8.

Hasan Nul Hakim, S.HI., MA. Sebagai Hakim Pengawas/pemeriksa kinerja pelayanan publik dan aplikasi dan informasi teknologi. Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :

1.

Manajemen Peradilan

2.

Administrasi Perkara

3.

Administrasi Persidangan

4.

Adminstrasi Pelaporan Perkara

5.

Adminstrasi Kearsipan Perkara

6.

Adminstrasi Umum

46

7.

Adminstrasi Keuangan DIPA dan Keuangan perkara

8.

Administarsi Kepegawaian

9.

Tata Persuratan dan perpustakaan

10.

Kinerja dan Pelayanan Publik

11.

Aplikasi Informasi dan Teknologi. Metodologi Pengawasan

1.

Melakukan

pemeriksaan

terhadap

hal-hal

yang

terkait

dengan

Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik. 2.

Melakukan pemeriksaan tekinis perkara terutama perkara-perkara yang telah diputus.

3.

Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh buku register,seluruh buku jurnal, buku induk keuangan perkara, minutasi perkara dan laporan perkara dengan cara mengamati apakah telah sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama ( Buku II MARI Edisi Revisi 2010 dan Edisi Revisi 2013 )

4.

Melakukan Pemeriksaan terhadap Administarsi Umum, kepegawaian dan keuangan.

5.

Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pelaksana ( sataf) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

2. Triwulan II Tahun 2016 Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor : W4-A12/96/Kp.02.6/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 Tentang Penunjukan Hakim Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengadilan Agama Dumai Tahun 2016 dan Surat Tugas Pengadilan agama dumai nomor : W4-A12/911/KP.02.1/VII/ 2016 tanggal 21 Juli 2016, maka waktu pelaksanaan pemeriksaan reguler di Pengadilan Agama Dumai oleh Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang (Habinwasbid) Pengadilan Agama Dumai adalah pada bulan Juli 2016. Adapun Susunan Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut : 1.

Dra. Erina, M.H. sebagai koordinator Hakim pengawas bidang peradilan.

2.

Alfiza, S.Hi, M.A, Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi perkara.

3.

T. Mufardisshadri, S.hi sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi inventaris.

47

4.

Sudarman S.Ag. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Keuangan DIPA.

5.

Zulfadli, SH. Sebagai hakim pengawas / pemeriksa bidang administrasi persidangan.

6.

Hasanul hakim, S.H, M.A sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik serta Aplikasi Teknologi dan Informasi.

7.

Badrul Jamal, SH, MH. Sebagai Hakim Pengaws Bidang Manajemen Peradilan.

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi : 1.

Manajemen Peradilan

2.


3.


4.


5.


6.

Adminstrasi Umum

7.


8.


9.


10.


11.

Aplikasi Informasi dan Teknologi.

Metodologi Pengawasan 1.

Melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang terkait dengan Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik.

2.


3.


4.

Melakukan Pemeriksaan terhadap Administarsi Umum, kepegawaian dan keuangan.

48

5.

Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pelaksana ( staf) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

3. Triwulan III Tahun 2016 Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor : W4-A12/169/Kp.02.6/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 Tentang Penunjukan Hakim Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengadilan Agama Dumai Tahun 2016

dan

Surat

Tugas

Pengadilan

agama

dumai

nomor

:

W4-

A12/1527/KP.02.1/XI/ 2016 tanggal 25 Nopember 2016, maka waktu pelaksanaan pemeriksaan reguler di Pengadilan Agama Dumai oleh Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang (Habinwasbid) Pengadilan Agama Dumai adalah pada bulan November 2016. Adapun Susunan Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut : 1. Dra. Erina, M.H. sebagai koordinator Hakim pengawas bidang peradilan. 2. Alfiza, S.Hi, M.A, Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi perkara. 3. T. Mufardisshadri, S.hi sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi inventaris. 4. Sudarman S.Ag. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Keuangan DIPA. 5. Zulfadli, SH. Sebagai hakim pengawas / pemeriksa bidang administrasi persidangan. 6. Hasanul hakim, S.H, M.A sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik serta Aplikasi Teknologi dan Informasi. 7. Badrul Jamal, SH, MH. Sebagai Hakim Pengaws Bidang Manajemen Peradilan. Ruang Lingkup Pengawasan meliputi : 1.

Manajemen Peradilan

2.


3.


4.


5.


6.

Adminstrasi Umum

7.


49

8.


9.


10.


11.

Aplikasi Informasi dan Teknologi.

Metodologi Pengawasan 1.

Melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang terkait dengan Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik.

2.


3.


4.

Melakuk an Pemeriksaan terhadap Administarsi Umum, kepegawaian dan keuangan.

5.

Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pelaksana ( staf) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan

yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : 1.

Memperoleh

informasi

apakah

penyelenggaraan

tehnis

peradilan,

pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana

dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 2.

Memperoleh

umpan

balik

bagi

kebijaksanaan,

perencanaan

dan

pelaksanaan tugas-tugas peradilan. 3.

Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan.

50

4.

Menilai kinerja. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), ini dilakukan oleh

para hakim yang telah ditunjuk dan di SK-kan oleh Ketua untuk mengawasi bidang – bidang tertentu sesuai dengan penunjukkannya. Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi : 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah. Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu : 1. Bentuk pengawasan terdiri atas : pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Dumai, ada 3 ( tiga ) point penting yang harus diperhatikan yaitu : 1. Pengawasan

rutin/regular

dengan

melakukan

pemeriksaan

secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi : a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara. b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya. c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik. 2. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :

51

a. Current

audit

yaitu

pemeriksaan

atas

pengelolaan

APBN

dan

dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin. b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca. 3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap: a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan. b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan, c. Kinerja lembaga peradilan. d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan. B. Pengawasan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Voorpost (Kawal Depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam melakukan control langsung serta memonitor dan menilai kekerja aparat Pengadilan agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama,

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama

Pekanbaru melaksanakan pengawasan dan pembinaan reguler terhadap Pengadilan Agama Dumai dilaksanakan dua kali ,sebagaimana berikut : a.

Priode I Bulan April 2016 Sesuai surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru nomor : W4-

A/669/PS.01/III/2016,

telah

melaksanakan

pengawasan

reguler

terhadap

Pengadilan Agama Dumai yang dilaksanakan pada Bulan April 2016 . Tim Pengawasan dan Pembinaan : 1.

Drs.H.Ridwan Santoso,MH sebagai ketua Tim

2.

Drs. H. Hardinal, M. Hum. sebagai anggota

3.

M. Amin, SH. MH. sebagai sekretaris Tim

Dengan Objek Pemeriksaannya adalah : 1.

Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik. a. Program Kerja Tahun 2016. b. Pelaksanaan/pencapaian target. c.

Pengawasan dan pembinaan oleh Pimpinan.

d. Hambatan dan kendala. 52

e. Faktor Pendukung. f. Evaluasi kegiatan. 2.

Administrasi Persidangan a. Prosedur Penerimaan Perkara tingkat pertama b. Prosedur penerimaan perkara permohonan banding,kasasi dan peninjauan Kembali( PK) c. Register Perkara. d. Keuangan Perkara. e. Laporan Perkara. f. Kearsipan perkara.

3.

Adminstrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan a.

Sistem pembagian perkara dan Penetapan Majelis hakim ( PMH)

b.

Penetapan hari Sidang (PHS) dan PHS Ex pasal 70 ayat(3) UUPA

c.

Panggilan/PBT yang diwajibkan.

d.

Panggilan ke luar Negeri.

e.

Panggilan Sidang Ikrar

f.

Berita acara Persidangan

g.

Putusan

h.

Baerita acara sidang Ikrar Talak

i.

Penetapan ikrar Talak

j.

Akta cerai

k.

Pelaksanaan Putusan ( eksekusi)

l.

Pemberian/pengiriman Salinan putusan

m. Minutasi n.

Penyelesaian perkara yang lebih dari 6 bulan

o.

Pemberkasan

4. Administrasi umum : a.

Bidang Kepegawaian

b.

Bidang Keuangan

c.

Bidang Umum -

Inventaris Barang Milik Negara (BMN)

-

Perpustakaan

53

5.

4.

Tertib persuratan dan perkantoran

Pelayanan Publik : a.

Pengelolaan Manajemen dan mekanisme pengawasan

b.

Kepemimpinan

c.

Pembinaan dan pengembanganan SDM

d.

Pemeliharaan/Perawatan Inventaris

e.

Ketertiban,kedisiplinan,ketaatan.kebersihan dan kerapian

f.

Kecepatan dan ketepatan penanganan pekara

g.

Tingkat pengaduan masyarakat

Program Prioritas a.

Percepatan Penyelesaian perkara

b.

Manajemen sumber daya Manusia

c.

Pengelolaan website untuk keterbukaan informasi

d.

Pelayanan mja informasi

e.

Implementasi SIADPA

f.

Justice for all( perkara prodeo,sidang keliling dan posbakum)

b. Periode II November 2016 Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja sekali gus monitoring Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam rangka melaksanakan monitoring pada Pengadilan agama Dumai yang dilaksanakan pada bulan November 2016, Tim nya terdiri dari : 1.

Dr. H. Alimin Fatawari, SH, MH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Tim.

2.

Zosmel Zuly, ST.,M.Sc.,MH. Kasubag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pendamping Tujuan Monitoring : Adalah melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap temuan-temuan

pada pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan pada semester I pada Bulan April 2016 lalu, apakah sudah diperbaiki dan di tindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Dumai dan juga untuk mengetahui kenyataan yang ada pada Pengadilan Agama Dumai tersebut sebagai masukan/input dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru guna merumuskan kebijakan-

54

kebijakan dan sebagai bahan yang diperlukan untuk melakukan pembinaan atau tindakan tertentu yang berkaitan/berhubungan dengan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, jurusita, jurusita Pengganti ,Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf Lainnya. Ruang Lingkup dan sasaran Monotoring Kegiatan monitoring Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dimaksud lebih

memberikan

penekanan

terhadap

peningkatan

pelayanan

publik

sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012, tentang Satandar Pelayanan publick. Disamping itu jua dimaksudkan untuk melakukan pengecekan terhadap temuan-temuan pada pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan pada semester I pada Bulan April 2016, yaitu dibidang : 1. Manajemen Peradilan a. Program Kerja Tahun 2016 b. Pelaksanaan/Pencapaian target c. Pengawasan dan Pembinaan oleh Pimpinan d. Hambatan dan kendala e. Faktor Pendukung f. Evaluasi kegiatan. 2. Adminstrasi Perkara a. Prosedur Penerimaan Perkara tingkat pertama b. Prosedur penerimaan perkara permohonan banding,kasasi dan peninjauan kembali ( PK) c. Register Perkara d. Keuangan Perkara. e. Laporan Perkara. f. Kearsipan perkara. 3. Adminstrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan a. Sistem pembagian perkara dan Penetapan Majelis hakim ( PMH) b. Penetapan hari Sidang (PHS) dan PHS Ex pasal 70 ayat(3) UUPA c. Panggilan/PBT yang diwajibkan. d. Panggilan ke;luar Negeri.

55

e. Panggilan Sidang Ikrar f. Berita acara Persidangan g. Putusan h. Baerita acara sidang Ikrar Talak i. Penetapan ikrar Talak j. Akta cerai k. Pelaksanaan Putusan ( eksekusi) l. Pemberian/pengiriman Salinan putusan m. Minutasi n. Penyelesaian perkara yang lebih dari 6 bulan o. Pemberkasan 4. Administrasi umum : a. Bidang Kepegawaian b. Bidang Keuangan c. Bidang Umum -

Inventaris Barang Milik Negara (BMN)

-

Perpustakaan

-

Tertib persuratan dan perkantoran

5. Pelayanan Publik : a. Pengelolaan Manajemen dan mekanisme pengawasan b. Kepemimpinan c. Pembinaan dan pengembanganan SDM d. Pemeliharaan/Perawatan Inventaris e. Ketertiban,kedisiplinan,ketaatan.kebersihan dan kerapian f. Kecepatan dan ketepatan penanganan pekara g. Tingkat pengaduan masyarakat 6. Program Prioritas a. Percepatan Penyelesaian perkara b. Manajemen sumber daya Manusia c. Pengelolaan website untuk keterbukaan informasi d. Pelayanan mja informasi e. Implementasi SIADPA

56

f. Justice for all( perkara prodeo,sidang keliling dan posbakum)

II. EVALUASI Dalam tahun 2016 ini

Pengadilan Agama Dumai telah melakukan

pengawasan dan pembinaan oleh Pengawas Habinwasbid dan pengawasan dari Pengadilan Tinggi agama Pekanbaru, yang hasilnya akan dapat memberikan informasi apakah pelaksanaan tugas pokok peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari Objek Pengawasan dan Pembinaan : 1. Bidang Manajemen Peradilan Manajemen Pengadilan Agama Dumai pada umumnya sudah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam bidang pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi adanya rangkap jabatan, hal ini terjadi karena kelkurangan nya pegawai. Dan Pimpinan/atasan langsung belum maksimal membimbing, membina dan mengawasi bawahannya. 2. Bidang Kinerja dan Pelayanan Pelayanan Publik Kinerja dan pelayanan publik Pengadilan Agama Dumai secara umum sudah memadai, tetapi belum sempurna karena bidang sarana dan prasarana yang belum memadai, penataan ruangan sulit diatur karena ruangan sempit,ruangan yang seharusnya ada tidak dapat diadakan seperti ruangan Meja Pengaduan dan Meja Informasi serta ruangan Satpam dan ruangan tunggu, dan juga personil yang sangat kurang. 3. Bidang Administrasi Perkara Administrasi perkara masih belum sempurna, banyak kekurangan seperti pengisian buku-buku register,buku-buku keuangan perkara dan buku jurnal tidak sesuai dengan pola bindalmin,biaya eksekusi dibukukan dalam buku induk keuangan perkara. 4. Bidang Administrasi Persidangan Keterlambatan menyelesaikan pekerjaan akibat banyaknya beban tugas pegawai bersangkutan serta rangkap tugas dan lemahnya kemampuan SDM serta tanggung jawab belum maksimal. Berkas perkara sudah diminutasi masih ada kekurangan/kekeliruan yang belum diperbaiki antara lain PMH belum ditandatangani Ketua, Berita Acara 57

Sidang belum diperbaiki. Ada PMH, Putusan, penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti belum dicap Dinas. Untuk tidak terjadi lagi kekeliruan tentang hal ini perlu ketelitian Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan untuk meneliti ulang kelengkapan berkas perkara sebelum diserahkan kepada Meja III. 5. Bidang Administrasi Pelaporan Perkara Terdapatnya kurang ketelitian dalam menigi laporan keadaan perkara, karena belum koordinasi antara pembuat laporan dan sistem SIADPA. 6. Bidang Kearsipan Perkara Kearsipan perkara pada umumnya sudah baik, hanya saja perlu pembenahan yang berkelanjutan. Ruang arsip nya kurang memadai. 7. Bidang Administrasi Keuangan Secara umum kegiatan pada pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti, kendatipun masih terdapat kekurangan-kekurangan, namun dapat diatasi dengan baik. bahwa penyerapan anggaran yang maksimal dapat menjadi sebuah indikator tentang semua kegiatan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik. 8. Bidang Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian, secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa yang perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti. 9. Bidang Administrasi Umum Administrasi Umum secara umum telah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki.Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hal yang paling utama tapi tidak mengurangi kinerja bagian administrasi umum.Ada beberapa kendala yang menjadikan beberapa tugas bagian umum terhambat diantaranya adalah tidak adanya staf bagian umum yang membantu Kaur umum untuk mengelola tugas-tugas bagian umum.

58

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI I.

KESIMPULAN

1. Program Kerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2016 sebagian besar telah dapat

dilaksanakan

walaupun

masih

ditemui

hambatan

dalam

penyelesaian. 2. Penerimaan perkara pada tahun 2016 tidak mengalami kenaikan dan telah dapat diselesaikan sesuai dengan volume perkara yang ada. 3. Penyelesaian dan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Dumai secara umum telah dapat dilaksanakan walaupun kondisi ruang kerja dan sarananya cukup terbatas. 4. Masih kurangnya tenaga fungsional khususnya Panitera Pengganti dan tenaga Pegawai bila dibandingkan dengan volume kerja yang ada. 5. Kurang tersedianya blanko serta formulir yang tersedia, sehingga Pengadilan Agama Dumai harus mencetak sendiri. II.

REKOMENDASI

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru agar dapat kiranya : 1. Menambah pegawai, mengingat masih sedikitnya jumlah pegawai yang ada dan dalam penempatan pegawai di Pengadilan Agama Dumai harus dilihat dan dikaji track record yang bersangkutan. 2. Menambah volume sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, karena masih banyak kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oleh karenanya penambahan dan peningkatan anggaran dari tahun berjalan sangat diharapkan untuk tahun berikutnya. 3. Mewujudkan Pengadilan Agama Dumai yang agung, harus didukung infrastruktur dalam anggaran yang memadai sesuai dengan usulan (skala prioritas).

59

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA DUMAI TAHUN 2016

Recommend Documents