LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK JL. SUDIRMAN NO. 10 KOTA WAIKABUBAK http://www.pn-waikabubak.go.id

i

PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016. Laporan tahunan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Waikabubak dalam pelaksanaan tugas administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2016. Dengan segala keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang ada, kami tetap bertekad untuk terus berupaya menjaga kemandirian, kredibilitas dan transparansi peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi membantu terwujudnya badan peradilan yang agung di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk peningkatan kinerja aparat Pengadilan Negeri Waikabubak pada masa yang akan datang.

Waikabubak, 30 Desember 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK,

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H. NIP. 19710909 199903 2 002

ii

DAFTAR ISI PENGANTAR ............................................................................................................................ii DAFTAR ISI .............................................................................................................................iiii BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................................... 11 BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ..................................................................55 A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) .............................................20 20 B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ............................................20 20

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ..................................................................21 21 A. SUMBER DAYA MANUSIA .............................................................................21 21 1. Mutasi ............................................................................................................ 23 23 2. Promosi .......................................................................................................... 24 24 3. Pensiun ........................................................................................................... 24 24 B. KEADAAN PERKARA .....................................................................................24 24 1. Rekapitulasi Perkara ...................................................................................... 24 24 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis .................................................................... 25 25 3. Putusan yang diajukan Banding ..…………………………………………... 25 a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding ............................. 25 25 b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding ............................ 26 26 4. Putusan yang diajukan Kasasi .……………………………………………. 26 26 a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi .................................................................................. 26 26 b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan

dibatalkan Tk. Kasasi ................................................................................. 26 26 c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi .................................................................. 26 26 5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) …………………….…… 26 a. Putusan

PengadilanTk.I yang dikuatkanTk. Banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK .............................................26 26 27 C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA …………………….……27 27 1. Tanah dan Gedung/Bangunan ………………………………………………..27 28 2. Peralatan dan Mesin …………………………………………………………..28 D. PENGELOLAAN KEUANGAN .......................................................................30 30 1. Belanja Pegawai ......................................................................................... 30 30 2. Belanja Barang .............................................................................................31 31 3. Belanja Modal .............................................................................................31 31 E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI .......................................................32 32 -

Perangkat Keras ...............................................................................................32 32

ii iii -

Perangkat Lunak ............................................................................................... 32

F. REGULASI TAHUN 2016 ................................................................................. 34

BAB IV PENGAWASAN ........................................................................................................ 37 A. INTERNAL ......................................................................................................... 37 B. EVALUASI ......................................................................................................... 44

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …………..…………………… ……….. 45 LAMPIRAN ………………………………………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN

A.

KEBIJAKSANAAN UMUM PERADILAN Pengadilan Negeri Waikabubak adalah peradilan tingkat pertama yang melaksanakan

peradilan di tingkat kabupaten, dalam perkembanganya pada tahun 2004 Pengadilan Negeri telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI, yang sebelumnya kantor Pengadilan Negeri untuk bidang kesekretariatan di bawah Departemen Kehakiman RI dan pada saat itu diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung RI dituntut agar lebih independen hal tersebut tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, begitupula dengan Laporan Keuangan Mahkamah Agung menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)”. Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata mayarakat umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, akan tetapi menjadikan pengayom masyarat dalam mencari keadilan. Dasar dari pembuatan Laporan Tahunan pada kantor Pengadilan Negeri Waikabubak yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VNI//2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat Plt.Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2016 dan surat dari Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : W26-U/1818/PRN.05.10/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2016. Tujuan Laporan tahunan ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan juga sebagai barometer untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan Tahunan berisi tentang capaian kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. B.

VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan

citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Waikabubak. PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

|LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016

1

Visi Pengadilan Negeri Waikabubak adalah : “Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Waikabubak” Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai Visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai Visinya, mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Misi Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaitu : 1.

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2.

Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

4.

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. Agar selaras antara Visi dan Misi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, maka

Pengadilan Negeri Waikabubak merumuskan Misi Pengadilan Negeri Waikabubak, yaitu 1.

Melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara Independen, Efektif dan berkeadilan.

2.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan berkeadilan.

3.

Menyelenggarakan Manajemen dan Administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

4.

Pengelolaan sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara Peradilan.

5.

Didukung anggaran dengan pengelolaan berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional.

6.

Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang berkompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil Peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya Peradilan.

8.

Terciptanya pelayanan publik yang prima.

9.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin Akuntabilitas, Kredibilitas dan Transparansi.

10. Memiliki kantor modern berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu. C.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Waikabubak merupakan perencanaan

Pengadilan Negeri Waikabubak yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


2

akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Waikabubak beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Rencana strategi yang diambil dan dirumuskan Pengadilan Negeri Waikabubak selaras dengan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan adalah melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah Hukum guna menegakan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari Keagungan, Keluhuran dan Kemuliaan Institusi. Rencana strategis Pengadilan Negeri waikabubak merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan Pengadilan Negeri Waikabubak, Untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Waikabubak telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) sebagai program jangka menengah (lima tahunan) sebagai berikut : 1.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Peradilan;

2.

Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan;

3.

Peningkatan Efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan;

4.

Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan;

5.

Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan; Penjabaran Rencana Strategis Pengadilan Negeri Waikabubak 2015 – 2019 sebagai

berikut : 1.

2.

3.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan; -

Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan – pelatihan.

-

Pembinaan disiplin aparat Peradilan.

-

Kenaikan Gaji dan Tunjangan aparat Peradilan.

-

Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga Peradilan.

Peningkatan Prasarana dan sarana Peradilan; -

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

-

Pembenahan administrasi teknis peradilan dan administrasi umum.

-

Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.

Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan; -

Terlaksananya proses kinerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

-

Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan.

-

Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim pengawas serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


3

4.

Pemberian sangksi tegoran dan peringatan bagi aparat yang melanggar ketentuan.

Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan : -

Terlaksananya proses kinerja aparat di bidang teknis Peradilan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

-

Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara dan hukum Materiil yang berlaku.

5.

NO 1.

-

Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara.

-

Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.

Pengelolaan Anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan -

Merencanakan dan menyusun RKA-KL.

-

Penata-usahaan pembukuan.

-

Penyusunan laporan yang akurat.

-

Pertanggung jawaban yang akuntabel. KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan eksebilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


INDIKATOR KINERJA a. Prosentasi mediasi yang berhasil diselesaikan b. Prosentasi perkara yang diselesaikan c. Prosentasi sisa perkara yang diselesaikan d. Prosentasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Prosentasi penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Prosentasi berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Prosentasi berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentasi penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Prosentasi perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentasi temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti c. Prosentasi perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat d. Prosentasi (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Prosentasi permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Waikabubak telah diatur dalam undang undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang undang Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang undang Nomor 49 tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1993, sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991. Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Negeri Waikabubak dapat melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis dan Administrasi Yudisial maupun tugas-tugas Administrasi Umum. Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Waikabubak tergambarkan sebagai berikut :



5

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK



6

Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang alur TUPOKSI pada Pengadilan Negeri Waikabubak, selanjutnya kami uraikan mengenai alur Tugas pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan di Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai berikut : 1.

Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Dalam Bidang Ketatalaksanaan Hukum a. Membuat hal-hal baik, selaras dan serasi mengenai : -

Perencanaan (Planing, Programming) dan Pengorganisasian (Organizing);

-

Pelaksanaan (Implementation dan executing);

-

Pengawasan (Evaluation dan Controlling);

b. Mengatur pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua agar dapat bekerja sama dengan baik mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi. c. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan. d. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perkara dan mengawasi Keuangan rutin/pembangunan. e. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan dengan seluruh karyawan. f. Melakukan pengawasan internal dan external : -

Internal Pejabat Peradilan, Keuangan dan material

-

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

g. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi Bidang Hukum tertentu : -

Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan;

-

Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian kepada Mahkamah Agung.

h. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 (lima) bulan dan mengumumkan pada pertemuan berkala dengan para Hakim. i. Mempersiapkan Leader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi. j. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmayukti Karini, IKAHI, Koperasi dan PTWP. PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


7

k. Melakukan koordinasi antara sesama instansi dilingkungan penegakan Hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum kepada instansi pemerintah di wilayah Hukum Pengadilan apabila diminta. l. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dalam masyarakat dan menaggapinya bila dipandang perlu. m. Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan Hukum dan Perkara kepada para Hakim, Kepaniteraan dan Jurusita/Jurusita Pengganti. n. Melaksanakan fungsi Mahkamah Agung yaitu dalam melakukan pengawasan terhadap : -

Penyelenggaraan Peradilan dan pelaksanaan tugas para Hakim dan Pejabat Kepaniteraan, Sekretariatan dan Jurusita diwilayah Hukumnya.

-

Masalah – masalah yang timbul.

-

Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Sekretariatan dan Jurusita diwilayah Hukumnya.

-

Masalah eksekusi yang berada di wilayah Hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

o. Mengevaluasi laporan penanganan perkara, selanjutnya mengirimkan laporan secara periodik kepada Mahkamah Agung. p. Ketua Pengadilan Negeri wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan serta petunjuk pimpinan Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi serta bertanggung jawab langsung kepadanya. Dalam Bidang Ketatalaksanaan Teknis Peradilan Bidang Perdata 1.

Mengatur pembagian tugas para Hakim.

2.

Membagi semua berkas perkara dan atau surat –surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

3.

Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya.

4.

Melaksanakan putusan serta merta : a.

Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

b. 5.

Dalam hal perkara dimohonkan Kasasi wajib meminta izin kepada Mahkamah Agung.

Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.



8

6.

Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengijinkan untuk beracara secara Prodeo).

7.

Membagi perkara Gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.

8.

Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.

9.

Menunjuk Hakim untuk mencatat Gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan.

10. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemangilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan “teguran” (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya. 11. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan “peringatan” atau somasi. 12. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan. 13. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung. 14. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku : a.

Menetapkan biaya Jurusita

b.

Menetapkan biaya eksekusi

c.

Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, kantor lelang Negara sebagai pelaksana lelang.

d.

Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada HakimHakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

15. Pembagian berkas perkara : a.

Disetiap Pengadilan harus ada Majelis tetap yang ada menangani perkara – perkara yang masuk di Pengadilan tersebut yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun, dan alasan-alasan serupa lainnya;

b.

Pembagian berkas perkara kepada majelis tersebut diatas ditentukan berpedoman pada pembagian yang merata oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kecakapan dan kemampuan masing-masing Hakim;

c.

Ketua Pengadilan Negeri berhak membentuk Majelis khusus untuk perkara-perkara keahlian tertentu dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat;

16. Pemberian informasi perkara : a.

Pada hakekatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkara untuk meningkatkan transparansi;



9

b.

Ketua Pengadilan berhak menolak mana kala informasi tersebut dapat mempengaruhi kegiatan Pengadilan bila diumumkan kepada publik.

Bidang Pidana 1.

Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat;

2.

Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan;

3.

Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu : a. perkara anak; b. Terorisme; c. Narkotika/Psikotropika; d. pencucian uang; atau e. perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh Undang – Undang dan perkara yang terdakwanya berada di dalam rumah tahanan Negara;

4.

Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan;

5.

Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu;

6.

Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan Verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan Kasasi kepada terdakwa/pemohon banding atau kasasi;

7.

Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara Pidana dengan acara singkat dan cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangkannya;

8.

Menyediakan buku khusus untuk anggota Majelis Hakim yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakanya;

9.

Menyerahkan berkas permohonan Grasi kepada Hakim untuk diproses;

10. Menugaskan

Hakim

untuk

bertindak

selaku

Hakim

pengawas

dan

pengamat

(KIMWASMAT) secara periodik; 11. Pembagian berkas perkara; a.

Disetiap Pengadilan harus ada majelis tetap yang ada menangani perkara – perkara yang masuk di Pengadilan tersebut yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun, dan alasan – alasan serupa lainnya;

b.

Pembagian berkas perkara kepada majelis tersebut diatas ditentukan berpedoman pada pembagian yang merata oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kecakapan dan kemampuan masing –masing Hakim;

c.

Ketua Pengadilan Negeri berhak membentuk majelis khusus untuk perkara – perkara keahlian tertentu dan perkara – perkara yang menarik perhatian masyarakat;

12. Pembagian informasi perkara : PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


10

a.

Pada hakekatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkara untuk menigkatkan transparansi.

b.

Ketua Pengadilan berhak menolak manakala informasi tersebut dapat mempengaruhi kegiatan Pengadilan bila diumumkan kepada publik.

2.

Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b.

pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c.

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d.

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e.

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

f.

pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang- undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g.

pelaksanaan mediasi;

h.

pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

i.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak.

Dalam Bidang Manajemen Peradilan 1.

Merupakan unsur pembantu pimpinan.

2.

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.

3.

Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.

4.

Panitera

dengan

dibantu

oleh

Wakil

Panitera

dan

Panitera

Muda

harus

menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara Perdata dan perkara Pidana maupun situasi keuangan. 5.

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat – surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

6.

Membuat akta dan salinan putusan.



11

7.

Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

8.

Melaksanakan eksekusi putusan perkara Perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam Bidang Ketatalaksanaan Teknis Peradilan Bidang Perdata

1.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

2.

Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.

3.

Menyusun berita acara persidangan.

4.

Memberitahukan putusan Verstek dan putusan diluar hadirnya terdakwa.

5.

Membuat salinan putusan.

6.

Mengirim berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

7.

Pemungutan biaya – baiaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara (Hak –hak Kepaniteraan dan PNBP).

8.

Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan.

9.

Melegalisir surat – surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.

10. Menerima surat kuasa khusus/ Insidentil. 11. Melaksanakan, melaporkan dan pertanggung jawaban eksekusi yang di perintahkan oleh Ketua Pengadilan 12. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan /diperintahkan oleh Ketua Pengadilan. 13. Membuat akta –akta : a.

Permohonan Banding

b.

Pemberitahuan adanya permohonan Banding.

c.

Penyampaian salinan memori Banding dan kontra memori Banding.

d.

Pemberitahuan membaca / memeriksa berkas perkara (inzage)

e.

Pemberitahuan putusan Banding.

f.

Pencabutan permohonan Banding.

g.

Permohonan Kasasi.

h.

Pemberitahuan memori Kasasi.

i.

Penyampaian salinan memori Kasasi/kontra memori Kasasi.

j.

Pernyataan terlambat mengajukan memori kasasi.

k.

Pencabutan permohonan Kasasi.

l.

Pemberitahuan putusan Kasasi.

m. Permohonan peninjauan kembali. n.

Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.



12

o.

Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali.

p.

Pencabutan permohonan peninjauan kembali.

q.

Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali.

r.

Pembuatan akta yang menurut peraturan Undang – Undang diharuskan dibuat oleh Panitera.

Dalam menjalankan tugasnya Panitera mempunyai fungsi : Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan termasuk mengurus daftar perkara, keuangan perkara dan pelaksanaan putusan perkara perdata; a.

Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi;

b.

Tugas lainnya berdasarkan peraturan Perundang – undangan.

Bidang Pidana 1.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2.

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, akta, buku daftar, barang bukti dan surat – surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan, termasuk menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.

3.

Menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan Grasi yang di terima di Kepaniteraan.

4.

Membuat salinan putusan.

5.

Membuat akta – akta : a.

Terima putusan

b.

Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan.

c.

Penolakan permohonan Banding bagi pengajuan Banding yang terlambat.

d.

Permohonan Banding.

e.

Pemberitahuan adanya permohonan Banding.

f.

Penyampaian salinan memori /kontra memori Banding.

g.

Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage).

h.

Pencabutan permohonan Banding.

i.

Pemberitahuan putusan Banding.

j.

Permohonan Kasasi.

k.

Pemberitahuan adanya permohonan kasasi.

l.

Penerimaan memori kasasi.

m. Penyampaian kontra memori kasasi. n.

Penerimaan kontra memori Kasasi.

o.

Penyampaian tembusan kontra memori Kasasi.



13

p.

Mengajukan memori kasasi.

q.

Pencabutan permohonan kasasi.

r.

Pemberitahuan putusan kasasi.

s.

Permohonan peninjauan kembali.

t.

Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.

6.

Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

7.

Mengirimkan berkas permohonan Grasi ke Kejaksaan Negeri.

8.

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

3.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak Kesekretariatan Pengadilan Negeri Waikabubak adalah aparatur tata usaha negara yang

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Waikabubak dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas Waikabubak mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Waikabubak Dalam

melaksanakan tugas

tersebut,

sekretaris

Pengadilan Negeri

Waikabubak

menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; c. pelaksanaan urusan keuangan; d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; f.

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Waikabubak. h. Menerima, meneliti, mengoreksi dan memaraf surat/laporan bagian kesekretariatan sebelum diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri, i.

Membuat catatan tentang aktifitas para Kepala Sub Bagian untuk pembuatan bahan SKP setiap bulan,

j.

Mengkoordinasi penyusunan konsep RKA-KL Pengadilan Negeri Waikabubak setiap tahun,



14

k. Mengikuti/mendampingi penelahaan/konsultasi RKA-KL dan DIPA tingkat pusat dan daerah, l.

Bertanggung jawab atas kebenaran, kerapian, kelancaran, dan kelengkapan setiap laporan Kesekretariatan,

m. Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk/bimbingan kepada bawahan sesuai peraturan yang berlaku, n. Bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran, o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak. 4.

Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Waikabubak I. Wakil Ketua Dalam Bidang Manajemen Peradilan 1. Membantu Ketua Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasian. 2. Mewakili Ketua Pengadilan bila berhalangan. 3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua Pengadilan. 4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam Bidang Perdata 1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan. 2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian perkara permohonan. Dalam Bidang Pidana 1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan. 2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian perkara dengan acara singkat dan perkara tindak pidana ringan dengan pembagian yang merata kepada semua Hakim. II. Wakil Panitera Dalam Bidang Manajemen Peradilan 1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasian. 2. Membantu panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas – tugas administrasi perkara, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara



15

antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodic. 3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya. Dalam Bidang Perdata dan Pidana 1. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain: ketertipan dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain – lain. 2. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 3. Melaksanakan tugas Panitera yang didelegasikan kepadanya. III. Panitera Muda Perdata Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi; j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


16

IV. Panitera Muda Pidana Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana; b. pelaksanaan registrasi perkara pidana; c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon; d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; f.

pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;

g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; i.

pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

j.

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; l.

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera



17

V. Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; b. pelaksanaan penyajian statistik perkara; c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, f.

pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan; h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. VI. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Tugas Pokok yaitu : 1.

Menyusun RKA-KL,dan DIPA Pengadilan Negeri Waikabubak

2.

Membantu pimpinan dalam menyusun program kerja kantor

3.

Pengelolaan/Pemeliharaan Perangkat Keras Pendukung Teknologi Informasi

4.

Melakukan perawatan jaringan teknologi informasi

5.

Memantau email yang masuk dan keluar

6.

Memeriksa/mengkoreksi hasil peliputan dan narasi untuk data dalam website

7.

Memperbaharui pelayanan jasa koneksi penyedia web hosting

8.

Melakukan sinkronisasi aplikasi SIPP ke server MA-RI

9.

Meneliti bahan pendukung laporan dan membuat penyusunan laporan (Laporan Tahunan, LKJIP)

10. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada atasan VII. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Subbagian

Kepegawaian, Organisasi,

dan Tata

Laksana

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Tugas Pokok yaitu : 1.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bagian Kepegawaian,

2.

Mendistribusikan tugas-tugas bagian Kepegawaian kepada staf,



18

3.

Membagi tugas-tugas staf sesuai dengan bidang tugas/fungsi masing-masing dengan memberi arahan, bimbingan dan petunjuk serta mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas,

4.

Mempersiapkan bahan rapat BAPERJAKAT serta memberikan saran-saran kepada tim BAPERJAKAT,

5.

Menganalisa dan mengevaluasi data-data Kepegawaian untuk pembuatan program kerja dan penyusunan data Kepegawaian,

6.

Mengkoordinir dan menyusun laporan bulanan, semesteran dan tahunan serta laporan Kepegawaian lainnya,

7.

Membuat uraian tugas dan menyusun bahan-bahan untuk usulan PNS, promosi jabatan, mutasi struktural/fungsional,

8.

Menyusun dan mengarsipkan DUK, Bezzeting, serta data Kepegawaian lainnya,

9.

Melakukan pencatatan atas prestasi staf dan memberikan penilaian SKP,

10. Mengkoordinir kegiatan upacara penyumpahan dan pelantikan jabatan, 11. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada atasan, VIII. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Tugas Pokok yaitu ; 1.

Menatausahakan

Barang

milik

Negara,

mengadministrasi

surat

menyurat,

perlengkapan rumah tangga Pengadilan Negeri Waikabubak dan perpustakaan serta mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan pimpinan dan peraturan perundang-undangan. 2.

Rincian tugas pokoknya sebagai berikut ;

3.

Memimpin pelaksanaan tugas bagian Umum,

4.

Menyusun rencana dan menjadwalkan kegiatan pelaksanaan tugas dengan berpedoman kepada rencana kerja Kesekretariatan,

5.

Membagi tugas-tugas staf sesuai dengan bidang tugas/fungsi masing-masing dengan memberi arahan, bimbingan dan petunjuk serta mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas,

6.

Menatausahakan Barang Milik Negara pada Pengadilan Waikabubak,

7.

Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPNL,

8.

Menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan,



19

9.

Mempersiapkan/menyediakan kebutuhan ATK dan barang inventaris untuk keperluan perkantoran dan pimpinan,

10. Sebagai penaggung jawab barang-barang milik Negara yang berada pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan dan keamanan kantor, 11. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan perpustakaan, 12. Memberikan pertimbangan dan membuat SKP staf bagian Umum untuk bahan pertimbangan atasan, 13. Menyusun rencana pelaksanaan tugas dibidang Keuangan dengan berpedoman pada rencana kerja Kesekretariatan, 14. Membagi tugas staf sesuai dengan fungsi masing-masing, 15. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf Keuangan, serta mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas, agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 16. Meneliti SPP dan tagihan atau kwitansi yang berkaitan dengan penggunaan dana yang bersumber dari DIPA, 17. Membuat SPM dan meneliti kelengkapan untuk disampaikan ke KPPN, 18. Membuat rencana penarikan dana DIPA, 19. Membuat konsep surat yang berhubungan dengan tugas Keuangan, 20. Memberikan pertimbangan dan merekomendasikan ke atasan atas kredit bank yang diajukan pegawai. 21. Menyusun dan mengkoordinir laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan bagian Keuangan Pengadilan Negeri Waikabubak. 22. Menerima dan mengoreksi kelengkapan gaji dan mutasi pegawai. 23. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh atasan. A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Sebagai salah satu indikator dari implementasi arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang didalam Cetak Biru pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia serta bentuk dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tanggal 30 April 2012 Pengadilan Negeri Waikabubak telah berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). (Terlampir). B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) (Terlampir).



20

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A.

SUMBER DAYA MANUSIA Pengadilan Negeri Waikabubak dalam rangka meningkatkan kinerja guna mewujudkan

peradilan yang agung, telah memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan satuan kerja. Adapun sumber daya manusia tersebut terdiri dari tenaga teknis peradilan, pejabat struktural, staf pelaksana, dan tenaga honorer yang berjumlah 25(dua puluh lima) orang pegawai dan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer. Tenaga Teknis Peradilan di Pengadilan Negeri Waikabubak sampai dengan bulan Desember 2016 terdiri dari : Ketua.hakim Wakil Ketua/Hakim Hakim Panitera Wakil Panitera Panitera Muda Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti JUMLAH

: : : : : : : : : :

1 Orang 1 Orang 3 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 14 Orang

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menimbulkan adanya pemisahan antara kepaniteraan dengan kesekretariatan. Berdasarkan kebijakan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, pada hari Kamis, 31 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Waikabubak telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural baru. Jabatan baru yang diambil sumpah ini meliputi jabatan: 1.

Sekretaris;

2.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

3.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan

4.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Formasi jabatan struktural baru tersebut didasarkan pada surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1975/DJU/SK/KP04.5/11/2016 tertanggal 25 November 2016 dan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 37/SEK/Peng.06.1/12/2016 yang tertanggal 16 Desember 2016. Pengadilan Negeri Waikabubak per 30 Desember 2016 memiliki 5 (lima) orang hakim yaitu : PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


21

NO

NAMA

NIP

1

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

2

PANGKAT

MASA KERJA

JABATAN

PENDIDIK AN

GOL

TMT

NAMA

TMT

THN

BLN

19710909 199903 2 002

PEMBINA (IV/a)

1/4/2015

KETUA

15/12/2015

17

4

SI

PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum

19761120 200112 1 004

PENATA TK.I (III/d)

1/4/2014

WAKIL. KETUA

8/1/2016

14

3

S2

3

SONNY EKO ANDRIANTO,SH

19850114 200805 1 001

PENATA (III/c)

1/1/2016

HAKIM PRATAMA MADYA

7/4/2015

8

5

SI

4

NASUTION, SH

19830228 200904 1 006

PENATA MUDA TK.I(IlI/b)

1/4/2013

HAKIM PRATAMA MUDA

29/10/2015

7

4

SI

5

WAHYU EKO SURYOWATI, SH.M.Hum

19830109 2011012 006

PENATA MUDA TK.I(III/b)

1/4/2015

HAKIM PRATAMA MUDA

3/11/2014

5

9

S2

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Waikabubak menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Berdasarkan table di atas, pegawai Pengadilan Negeri Waikabubak berjumlah 25 orang yang terdiri atas 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Berikut nama pegawai pada Pengadilan Negeri Waikabubak : NO 1 2

NAMA SARLOTA MARSELINA SUEK,SH PUTU G. NOVYARTHA, S.H. ,M.Hum

NIP

PANGKAT

JABATAN

PEND.

197109091999032002

Pembina(IV/a)

Ketua

SI

197611202001121004

Penata Tk!(III/d)

Wakil ketua

S2

Penata (III/c)

Hakim

SI

Hakim

SI

Hakim

S2

Panitera

SI

3

SONNY EKO ANDRI ANT 0,SH

198501142008051001

4

NASUTlON,S.H

198302282009041006

5

WAHYU E.SURYOWATI,SH.M.Hum

198301092011012006

6

YUSUF FAOT, S.H.

197207121993031005

7

SITI MARLIYAH

196009101983022002

Penata (III/c)

Wakil panitera

SLTA

8

ARYO ENDARTO,ST

197805052005021005

Penata (III/c)

Sekretaris

SI

9

ALBERTUS ORA

197004221992031001

Penata (III/c)

10

UMBU NDAWA JURUMANA

195808011985031006

Penata (III/c)

11

YOHANIS NDAPAOLE

195707251983111001

12

DAUD DADI MERE

196412311991031006

13

APLIANA PUTARATHO

196204191988032002


Penata Muda Tk.I(III/b) Penata Muda Tk.I(III/b) Penata Tk.I(III/d)

Penata Muda Tk.I(III/b) Penata Muda Tk.I(III/b) Penata Muda Tk.I(III/b)

Panitera muda Hukum Panitera Pengganti Panitera muda Perdata

SLTA SLTA SLTA

Jurusita

SLTA

Jurusita Pengganti

SLTA


22

NO

NAMA

NIP

PANGKAT

JABATAN Kasubag.Umum dan Keuangan Kasubag. Teknologi Informasi dan Perencanaan Kasubag. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. Panitera Pengganti

14

SIPRIANUS YANTO BERE

197809032009041006

Penata Muda Tk.I(III/b)

15

BUNGSU D. MANUKOA,S.Kom

197707082011011004


16

SONY ALEX MELKIANUS

197206251993031002


17

BARA SIDIN

196306061990031007

18

MARIA KUNIAWATI LIM,SH

198903282014032004

19

ANDY WILSON NDUN

198404162009121004

20

ANDRI STEFANUS DJAWA

198409152006041002

21

IMANUEL RIWU

198311072006041003

22

SOFIAH WALDI ALGADRI

196604232014082001

23

ERLINA

196607192014082002

24

FREDERIK UMBU DJAMA

197502042014081001

25

THERESIA RAMBU HAJA

198502262014082002

Penata Muda TK.I(III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur TK.I (II/d)

PEND. SI

SI

SLTA

SLTA

Staf

SI

Staf

D3

Pengatur (II/ c)

Jurusita

SLTA

Pengatur (II/c)

Staf

SLTA

Staf

SLTA

Staf

SLTA

Staf

SLTA

Staf

SLTA

Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda (II/a)

Pada Tahun Anggaran 2016 ini, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : W26-U9/89/KP.04.05/I/2016, Tanggal 05/01/2016 telah menunjuk 10 (sepuluh) orang tenaga honorer yang masing-masing ditugaskan sebagai: - Petugas Pengamanan (SATPAM)

: 2 (dua) orang.

- Petugas Kebersihan (Cleaning servis)

: 6 (Enam) orang.

- Petugas Pengemudi

: 2 (dua) orang.

1.

Mutasi

NO 1

JENIS MUTASI Mutasi Masuk

NAMA/NIP PUTU G. NOVYARTHA, S.H. ,M.Hum / 197611202001121004

SATKER ASAL Pengadilan Negeri Ponorogo Kias II Jawa Timur Pengadilan Negeri Ruteng

SATKER TUJUAN Pengadilan Negeri Waikabubak

Pengadilan Negeri Waikabubak

2

Mutasi Masuk

NASUTION, SH 19830228 200904 1 006

3

Mutasi Keluar

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH 19810106 200912 1 002


Pengadilan Negeri Waingapu

4

Mutasi Keluar

DESBERSEKY TANAEM 19601216 1983111 004


Pengadilan Negeri Soe


SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1885/DJU/SK/KP04.5/10/201 5, tertanggal 28 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1887/DJU/SK/KP04.5/10/201 5 tanggal 29 Oktober 2015. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1571/DJU/SK/KP04.5/9/2016 tanggal 30 September 2016 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1044/DJU/SK/KP04.5/6/201,


23

JENIS MUTASI

NO 5

Mutasi Masuk

NAMA/NIP YUSUF FAOT, S.H. 197207121993031 005

SATKER ASAL Pengadilan Negeri Oelamasi

SATKER TUJUAN Pengadilan Negeri Waikabubak

SK tertanggal 27 Juni 2016 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1044/DJU/SK/KP04.5/6/201, tertanggal 27 Juni 2016

2. Promosi NO

NAMA/NIP

TANGGAL

SK

1

PUTU G. NOVYARTHA, S.H., M.Hum 197611202001121004

28 Oktober 2015

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1885/ DJU/SK/ KP04.5/10/2015,

2

NASUTION, SH 19830228 200904 1 006

29 Oktober 2015

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1887/D JU/SK/KP04.5/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015

3

EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H.,M.H. 30 September 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik 19810106 200912 1 002 Indonesia, 1571 / DJU/SK/KP04.5/ 9/2016,

4

DESBERSEKY TANAEM 19601216 1983111 004

27 Juni 2016

5

YUSUF FAOT, S.H. 197207121993031 005

27 Juni 2016

6

ALBERTUS ORA 197004221992031001

21 Desember 2015

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1044/DJU/SK/KP04.5/ 6/2016, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1044/DJU/SK/KP04.5/6/2016, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2061/DJU/SK/KP04.5/12/2015,

3. Pensiun NO 1

NAMA/NIP JOHANIS LENDE NGONGO 19551231 198503 1 023

B.

TANGGAL

SK

01 Januari 2016

Kepala Badan Kepegawaian Negara 000023/KEP/KV/13001/15

KEADAAN PERKARA Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Waikabubak, keadaan perkara dapat

dijelaskan sebagai berikut : 1.

Rekapitulasi Perkara Tahun 2016

NO 1. 2.

PERKARA PIDANA Sisa Tahun 2015 Masuk dalam tahun 2016


JUMLAH BIASA 19 148

ANAK 7

SINGKAT -

KETERANGAN Sisa Tahun 2016 : - Pidana Biasa : 24


24

NO

PERKARA PIDANA

3. 4. 5.

Putus Terdakwa/Jaksa menerima Terdakwa/Jaksa Banding - Sisa Banding tahun sebelumnya - Tambah tahun ini Terdakwa/Jaksa Kasasi - Sisa Banding tahun sebelumnya - Tambah tahun ini PK (peninjauan kembali) Terdakwa minta Grasi

6. 7. 8.

JUMLAH BIASA 142 140

ANAK 7 7

3

-

4 1 -

-

SINGKAT

KETERANGAN

- Pidana Anak : 0 - Pidana Singkat : 0

1. 2. 3. 4. 5.

PERKARA PIDANA CEPAT DAN LALU LINTAS Sisa Tahun 2015 Masuk dalam tahun 2016 Putus Kasasi Grasi

NO

PERKARA PERDATA GUGATAN

JUMLAH

1. 2. 3. 4. 5.

Sisa Tahun 2015 Masuk dalam tahun 2016 Putus Para pihak menerima Para pihak minta Banding - Sisa Banding tahun sebelumnya - Tambah tahun ini Para pihak minta Kasasi - Sisa Kasasi tahun sebelumnya - Tambah tahun ini PK (peninjauan kembali) - Sisa PK tahun sebelumnya - Tambah tahun ini *)

11 17 19 15

1 1*)

*) Novum yang diajukan sudah pernah diajukan dalam tk. I sehingga tidak dikirim ke MA

PERKARA PERDATA PERMOHONAN

JUMLAH

KETERANGAN

NO

6.

7.

NO 1. 2. 3.

2.

Sisa Tahun 2015 Masuk dalam tahun 2016 Putus

JUMLAH 235 235 -

KETERANGAN Sisa Tahun 2016 : 0

KETERANGAN Sisa Tahun 2016 : 9 Perkara

4 15 2

0 19 19

Sisa Tahun 2016 : 0 Perkara

Rasio Perkara Terhadap Majelis 5 : 191

3.

Putusan yang diajukan Banding a.

Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK. Banding -

01/Pdt.G/2015/PN Wkb



25

b.

-


-


-


-

41/Pid.B/2016/PN Wkb

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding -

4.

NIHIL

Putusan yang diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

-


-


-


-


-


-


-


-


b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

-


c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk.

Kasasi 5.


Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK -




26

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Tanah dan Gedung/Bangunan Keadaan tanah Pengadilan Negeri Waikabubak per 30 Desember 2016 adalah No

Lokasi

Luas (m2)

No. Sertifikat

Atas nama

Peruntukan

Nilai (Rp.)

1.

Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Bhayangkara

946

Sertifikat Hak Pakai No. 79

Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI

Tanah Rumah Dinas Wakil Ketua dan Hakim

71.150.000,-

2.

Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Bhayangkara

537



Tanah Rumah Negara Hakim Thn 1986

40.475.000,-

3

Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Wanokaka

1.269



Tanah Bekas Rumah Ketua

133.445.000,-

4.

Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Waikabubak

441



Tanah Rumah Ketua

65.909.000,-

5.

Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Komerda Jalan Sudirman No. 10

1.627

Sertifikat No.82


Kantor PN. Waikabubak

227.980.000,-

6.

Prop. : NTT, Kab. Sumba Tengah, Katikutana, Anakalang Jalan Waikabubak-Anakalang

1.153

Sertifikat No. 00009


Tnh Tempat Sidang Anakalang

23.243.327,-

7.

Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Langgalero Jalan Weetabula-Tambolaka

1.832

Sertifikat No. 00020


Tnh Tempat Sidang Weetebula

33.644.955,-

8.

Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Kalumbang

1.335

Sertifikat No.65


Hibah Tanah Lapangan Tenis dari PEMDA

186.985.000,-

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Waikabubak per 30 Desember 2016 adalah : NO 1 2 3 4. 5.

URAIAN Bangunan Gedung Kantor Permanen Rumah Negara Gol. I Tipe B Permanen Rumah Negara Gol. I Tipe C Permanen Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plant Pagar Permanen

JUMLAH

Kuantitas (Unit) 1 5 8 2 2

16

Nilai (Rp.) 9.851.913.460,1.417.447.000,2.024.882.500,189.477.000,220.571.000,-

13.704.290.960

Gedung kantor Pengadilan Negeri Waikabubak terdiri atas 1 (satu) gedung bertingkat lantai 2 (dua) kantor baru yang terletak di Jalan Sudirman No.10 Kota Waikabubak. a. Pengadaan Pada Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan pengadaan pekerjaan Pembuatan Atap Parkir dan Taman. b. Pemeliharaan Pada Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


27

serta halaman kantor sejumlah Rp. 44.450.000.- Selain itu

:;:

juga telah dilaksanakan

pemeliharaan 7 (tujuh) unit rumah dinas sejumlah Rp. 7.938.000,- Pemeliharaan ini tidak menambah kuantitas dan nilai aset baik tanah maupun gedung dan bangunan. c. Penghapusan Pada Tahun Anggaran 2016 tidak ada penghapusan tanah dan gedung/bangunan. 2.

Peralatan dan Mesin Keadaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Negeri Waikabubak per 30 Desember 2016 adalah NO

URAIAN

KUANTITAS (UNIT)

NILAI (Rp.) KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Station Wagon Sepeda Motor Cermin Besar Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Mesin Fotocopy Folio Lemari Kayu Rak Besi Rak Kayu filing Cabinet Besi Bmndkas Peti Uang/Cash Box/Coin Box Tabung Pemadam Api Papan Visual/Papan Nama White Board Peta Mesin Absensi Hand Metal Detector Perkakas Kantor Lainnya

3 6 3 3 1 24 10 9 4 2 2 5 22 8 1 1 1 7

425,583,117 76,280,000 450,000 4,868,000 48,325,600 18,393,000 6,807,000 11,545,000 800,000 23,800,000 200,000 14.179,800 3,148,000 1,100,000 50,000 9,165,000 500,000 6,540,000

19

Meja Ketja Besi/Metal

8

1,500,000

Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi rusak Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi rusak Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi rusak Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi rusak

20

Meja Kerja Kayu

64

156,630,000

Kondisi baik

21

Kursi Besi/Metal

2

35,000

Kondisi rusak

22

Kursi Kayu

27

20,665,000

Kondisi baik

23

Sice

10

26,970,000

Kondisi baik

24

Bangku Panjang Kayu

49

18.926,400

Kondisi baik

25

Meja Rapat

12

48,079,200

Kondisi baik

26

Meja Komputer

4

3.100,000

Kondisi rusak

27

Tempat Tidur Kayu

1

3,000,000

Kondisi baik

28

Meja Resepsionis

i

2,129,800

Kondisi baik

29

Kursi Fiber Glaa/Plasttk

129

81,783,000

Kondisi baik

30

Jam Elektronik

2

110,000

Kondisi rusak

31

Mesin Penghisap Debu/V'acuum Cleaner

2

12,100,000

Kondisi baik

32

A.C. Split

19

76,096,000

Kondisi baik

33

Kipas Angin

1

290,000

Kondisi baik



28

KUANTITAS (UNIT)

NO

URAIAN

34

2

2,657.000

1

116,000

36

Televisi Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use)) Sound System

1

7,100,000

Kondisi baik

37

Alat Hiasan

3

81,000

Kondisi baik

38

Lambang Garuda Pancasila

4

300,000

Kondisi baik

39

Tiang Bendera

8

3,375,000

Kondisi baik

40

Kaca Hias

1

50,000

Kondisi baik

41

Dispenser

2

1,200,000

Kondisi rusak

42

Mimbar/Podium

1

326,000

Kondisi rusak

43

Palu Sidang

5

925,000

Kondisi baik

44

Lambang Instansi

5

5,373,309

Kondisi baik

45

Handy Cara

1

5,500,000

Kondisi baik

46

Gordyin/Kray

100

25,000,000

Kondisi baik

47

Uninterruptible Power Supply (UPS)

3

15,235,000

Kondisi rusak

48

Camera Digital

1

9.500,000

Kondisi Baik

49

Pesawat Telephone

3

850,000

Kondisi baik

50

Facsimile

1

1,125,000

Kondisi baik

51

Antene SHF Stationary

1

1,500,000

Kondisi rusak

52

Genset

1

72,488,600

Kondisi baik

53

P.C Unit

20

268,596,400

Kondisi baik

54

Lap Top

11

197,850,837

Kondisi baik

55

Printer (Peralatan Personal Komputer)

14

12,950,000

Kondisi baik

56

2

71.585,000

Kondisi baik

57

Server Router

2

17,350,000

Kondisi baik

58

Scanner

1

9.350.000

Kondisi baik

35

t

NILAI (Rp.) KETERANGAN Kondisi baik Kondisi baik

a. Pengadaan Pada Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan pengadaan meubelair sejumlah Rp. 225.000.000,b. Pemeliharaan Pada Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung diantaranya pemeliharaan kendaraan dinas, genset, komputer, server, AC split, faksimili, mesin photo copy, instalasi listrik, dan alat rumah tangga dengan nilai total belanja pemeliharan sejumlah Rp. 34.750.000,c. Penghapusan Pada Tahun Anggaran 2016 tidak ada penghapusan Peralatan dan Mesin.



29

D. PENGELOLAAN KEUANGAN Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Waikabubak menerima 2 (dua) DIPA masing-masing DIPA-005.01.2.099972/2016

dengan

pagu

sebesar

Rp.

4.037.269.000

dan

DIPA-

005.03.2.099973/2016 dengan pagu sebesar Rp. 134.970.000,Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.114.600, mencapai 81% dari estimasi pendapatan yang sejumlah Rp. 10.000.000 Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 menurun sebesar 1.885.400,- dibandingkan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2015 yang mencapai Rp. 10.100.000,- Penurunan ini antara lain diakibatkan oleh kurangnya pegawai yang mengambil uang muka gaji. Sementara realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2016 sebesar

97,12% atau Rp.

3.921.041.578 dari pagu belanja sebesar 4.037.269.000 Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2015 yang sebesar 5.019.326.000,- (98,10% dari pagu anggaran), realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sejumlah Rp. 116.227.422,atau (1%). Penurunan ini lebih disebabkan karena penurunan alokasi anggaran atau jumlah pagu di tahun 2016. 1.

Belanja Pegawai

Realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: NO

KODE

JENIS BELANJA

PAGU

1 1.

2 511111

3 Belanja Gaji Pokok PNS

4 921.342.000

2.

511119

3.

511121

4.

511122

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS

5.

511123

6.

511124

7.

REALISASI

SISA

KET

5 1.103.444.920

6 (182.102.920)

7 113,50%

24.000

17.126

6.874

71.35%

67.447.000

66.593.070

853.930

98,73%

18.251.000

19.454.975

(1.203.975)

106,57%

14.040.000

26.130.000

(12.090.000)

186%

1.056.445.000

940.425.000

116.020.000

89,01%

511125

Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS

163.958.000

119.812.189

44.145.811

97,17%

8.

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

61.396.000

56.632.440

4.763.560

92,24%

9.

511129

213.840.000

134.902.000

78.938.000

63%

10.

511151

65.032.000

16.630.000

48.402.000

25,57%

11.

512211

Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Uang Lembur

39.540.000

39.530.000

10.000

99,97%

12.

511157

Belanja Tunj. Kemahalan Hakim

165.000.000

95.850.000

69.150.000

58.09%

2.786.315.000

1.619.421.720

166.893.280

Jumlah Kegiatan 1066.01.001


99.97%


30

2.

Belanja Barang Berikut merupakan daftar Belanja Barang pada Pengadilan Negeri Waikabubak selama

tahun anggaran 2016. NO

KODE

JENIS BELANJA

1 1.

2 521111

2.

521114

3.

521115

4.

521119

5.

522111

3 Belanja keperluan Perkantoran Belanja Pengirman Surat Dinas Pos Belanja Honor Operasional satuan kerja Belanja Barang Operasional lainnya Belanja langgganan Listrik

6.

522112

Belanja langganan Telpon

7.

522113

Belanja Langganan Air

8.

523111

9.

523121

Belanja Biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya pemeliharaan Peralatan dan mesin

10.

524111

PAGU

Belanja perjalanan biasa

Jumlah Kegiatan

REALISASI

4 186.000.000

5 186.000.000

27.000.000

SISA

KET 0,-

7 100%

27.000.000

0,-

100%

39.240.000

39.240.000

0,-

100%

4.700.000

4.700.000

0,-

100%

42.000.000

42.000.000

0,

100%

19.200.000

19.200.000

0,

100%

1.800.000

1.800.000

0,-

100%

44.450.000

44.450.000

0,-

100%

34.750.000

34.750.000

0,-

100%

163.215.000

163.215.000

644.078.000

738.343.700

6

0,2.400.000

100% 99,98%

DIPA 03 No

Kode

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

Ket

1

2

3

4

5

6

7

1049.01.011 1. 2.

521211 521119

3. 4.

524119 522191

Berkas perkara kasasi, PK dan Grasi pd Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding yg diselesaikan tepat waktu Belanja Bahan 22.100.000 22.100.000 0,100% Belanja Barang 54.000.000 54.000.000 0,100% Operasional lainnya Belanja Perjalanan lainnya 68.313.000 60.720.000 7.593.00 88,87% Belanja Jasa Lainnya 6.328.000 6.328.000 0,100% Jumlah Kegiatan

3.

125.720.000

114.300.000

11.420.000

90,92%

Belanja Modal Berikut merupakan daftar Belanja Modal pada Pengadilan Negeri Waikabubak selama tahun

anggaran 2016. No

Kode

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

1 1.

2 533111

3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembuatan Taman dan Atap Parkir)

4 100.000.000.-

5 98.393.035.-

6 1.606.965.-

2.

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Alat Pendukung SIPP)

106.000.000.-

105.988.850.-

11.150.-

3.

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Meubelair)

225.000.000.-

224.620.000.-

380.000.-

431.000.000

429.001.885

Ket 7 99,97% 100%

Jumlah Kegiatan PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

1.998.115

99,97%


31

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI a.

Perangkat Keras Sampai sekarang ini jumlah atau keadaan perangkat keras Teknologi informasi sebagai alat

pengolah data dan media informasi di Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sebagai berikut : NO

1. 2.

3.

b.

URAIAN

JUMLAH

PC Server PC Desktop - Merk HP

2 unit 20 5 unit

- Merk Dell - Lain-lain

5 unit 8 unit

- All In One Merk Acer

2 unit

4. 5. 6.

Laptop - Merk Toshiba - Merk Acer - Merk Fujitsu Printer Scanner UPS

7. 8. 9. 10.

Router (Jaringan) Modem ADSL Switch ISP Telkom Speedy

8 unit 1 unit 2 unit 14 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 Line

KETERANGAN

Kondisi Baik Kondisi Baik (3), Kondisi Rusak (2) Kondisi Baik Kondisi Baik (3), Kondisi Rusak (5) Kondisi Baik (1), Kondisi Rusak (1) Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik (1) Kondisi Rusak (1) Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik

Perangkat Lunak - Sistem Operasi Sistem operasi yang dipergunakan di Pengadilan Negeri Waikabubak secara umum adalah Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8 dan Windows 10 sedangkan untuk server menggunakan Linux Centos 7. - Aplikasi Perkantoran Secara umum aplikasi perkantoran yang dipergunakan adalah Microsoft Office 2007, 2010. - Aplikasi Manajemen Perkara Pengadilan Negeri Waikabubak sejak bulan Juni 2013 telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang pada bulan Nopember 2016 telah diupgrade ke versi 3.1.4 Sistem ini telah dapat diakses baik melalui jaringan lokal maupun di internet dengan alamat: http://sipp.pn-waikabubak.go.id. Per 15 Desember 2016 data perkara yang telah terekam dalam SIPP adalah sebanyak 1.809 perkara yang terdiri dari 89 data perkara gugatan, 562 data perkara permohonan, 593 data perkara pidana biasa, 0



32

data perkara pidana singkat, 16 data perkara pidana cepat, 538 data perkara lalu lintas dan 11 data perkara pidana anak. Persentase penanganan perkara tahun 2016 yang dapat dilihat pada peta SIPP MA http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/map/maps.php per tanggal 30 Desember 2016 adalah sebesar 83,28%. Hasil ini diperoleh dari persamaan: Jumlah perkara minutasi tahun 2016 X 100 % Sisa perkara tahun 2015 + Jumlah perkara masuk tahun 2016 Rasio penanganan perkara tersebut di atas tidak memperhitungkan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas. Sinkronisasi data perkara SIPP lokal baik dengan SIPP web maupun dengan SIPP Mahkamah Agung telah rutin dilaksanakan setiap hari kerja. Pengguna SIPP lokal Pengadilan Negeri Waikabubak saat ini adalah sejumlah 16 pengguna. Sistem Informasi Penelusuran Perkara selain sangat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Waikabubak, juga sangat membantu dalam otomatisasi pembuatan laporan dan data statistik perkara di Pengadilan Negeri Waikabubak. Selain itu mempermudah pengawasan dan evaluasi kinerja penyelesaian perkara oleh pimpinan di Pengadilan Negeri Waikabubak, Pengadilan Tinggi Kupang hingga ke Mahkamah Agung RI. Untuk

direktori

putusan

Pengadilan

Negeri

Palopo

yang

beralamat

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-waikabubak selama tahun 2016 telah diunggah sebanyak 90 dokumen elektronik putusan. - Situs Web Pengadilan Negeri Waikabubak sejak bulan Februari 2010 telah memiliki situs web dengan alamat: http://pn-waikabubak.go.id. Pada bulan Nopember 2016 situs tersebut telah ditingkatkan versi CMSnya dan tampilannya di desain kembali sesuai ketentuan template desain pengadilan umum oleh Badan Peradilan Umum. - Aplikasi lainnya Saat ini yang menggunakan program aplikasi hanya bagian Keuangan, bagian Personalia dan Kepaniteraan dan pengelolaan data inventaris/Umum adalah sebagai berikut : a.

Aplikasi GPP

b.

Aplikasi SAKPA

c.

Aplikasi SPM

d.

Aplikasi RKA-KL

e.

Aplikasi AFS



33

f.

Aplikasi PP39

g.

Aplikasi Pin PP-SPM

h.

Aplilasi SILABI

i.

Aplikasi SIMAK-BMN

j.

Aplikasi Persediaan

k.

Aplikasi Absensi Sidik jari

Sementara untuk perangkat lunak untuk pengelolaan data kepegawaian . yang sifatnya lokal dan umum lainnya masih belum ada. Selain Aplikasi di atas, Pengadilan Negeri Waikabubak juga mengoperasikan Aplikasi berbasis online/html di antaranya : - SAPK/BKN Aplikasi yang dikeluarkan oleh badan Kepegawaian Negara berbasis website yang dibangun dengan tujuan untuk pengelolaan data kepegawaian setiap satker baik satker lembaga atau satker Kementerian menuju pengelolaan data Kepegawaian berbasis IT. SAPK BKN tidak untuk publik hanya diperuntukan buat pengelolaan data Database Kepegawaian Nasional. - KOMDANAS Mahkamah Agung RI Aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk pengelolaan data umum, Kepegawaian dan Keuangan Badan Peradilan di Indonesia. - Sistem Informasi Kepegawaian MA-RI (SIKEP MA RI) Aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan

untuk pengelolaan data

Sistem

Informasi Kepegawaian. Aplikasi

ini tidak bersifat pelayanan intern satker. - SIKEP MARI : Aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indoensia dengan tujuan untuk pengelolaan data Sistem Informasi Kepegawaian. Aplikasi ini tidak bersifat pelayanan intern satker. Itulah beberapa perangkat lunak / Aplikasi yang dipergunakan di Pengadilan Negeri Waikabubak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk tahun anggaran 2016. F. REGULASI TAHUN 2016 Berikut disampaikan daftar Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak maupun Surat Keputusan dari Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak dan SekretarisPengadilan Negeri Waikabubak yang diterbitkan selama Tahun 2016. 1.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak -

W26-U9/89/KP.04.05/I/2016, Tanggal 05/01/2016 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor.



34

-

W26-U9/114/PL.01.01/I/2016, Tanggal 08/01/2016 Tentang Penempatan Rumah Dinas Ketua.

-

W26-U9/115/PL.01.01/I/2016, Tanggal 08/01/2016 Tentang Penempatan Rumah Dinas Wakil Ketua.

-

W26-U9/116/PL.01.01/I/2016, Tanggal 08/01/2016 Tentang Penempatan Rumah Dinas Hakim.

-

W26-U9/177/KP.04.11/II/2016, Tanggal 18/02/2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Kepaniteraan Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

-

W26-U9/201/KP.04.10/II/2016, Tanggal 29/02/2016 Tentang Penunjukan Humas dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

-

W26-U9/399/KP.11.01/IV/2016, Tanggal 25/04/2016 Tentang Pembentukan Baperjakat pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

-

956/KPN/SK/X/2016, Tanggal 05/10/2016 Tentang Penunjukan Admin dan Operator SIPP Pengadilan Negeri Waikabubak.

-

957/KPN/SK/X/2016, Tanggal 05/10/2016 Tentang Penunjukan Penunjukan Petugas Informasi Pengadilan Negeri Waikabubak.

-

W26-U9/958/HN.03.01/X/2016, Tanggal 05/10/2016 Tentang Pengangkatan Petugas Pemegang Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Waikabubak.

-

W26-U9/959/HN.03.01/X/2016, Tanggal 05/10/2016 Tentang Pengangkatan Petugas Pemegang Register Perkara Pidana Banding Pengadilan Negeri Waikabubak

-

W26-U9/960/HN.03.01/X/2016, Tanggal 05/10/2016 Tentang Pengangkatan Petugas Pemegang Register Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Waikabubak.

-

W26-U9/961/HN.03.01/X/2016, Tanggal 05/10/2016 Tentang Pengangkatan Petugas Pemegang Petugas Penata Kearsipan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Waikabubak.

2.

Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak selaku Kuasa Pengguna Barang. -

W26-U9/954/UM.02.02/X/2016, Tanggal 31/10/2016 Tentang Penunjukan Pemegang Laptop Atas Nama Imanuel Riwu

-

W26-U9/956/UM.02.02/X/2016, Tanggal 31/10/2016 Tentang Penunjukan Pemegang Laptop Atas Nama Frederik Umbu Djama.

-

W26-U9/2033/UM.02.02/XI/2016, Tanggal 30/11/2016 Tentang KPB Perubahan Kondisi BMN.

-

W26-U9/172/UM.02.02/II/2016, Tanggal 19/02/2016 Tentang Penetapan Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016.



35

-


-


-


-

W26-U9/175/UM.02.02/II/2016, Tanggal 19/02/2016 Tentang Penetapan Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2016

3.

Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak selaku Kuasa Pengguna Anggaran -

W26-U9/23/KU.01.05/I/2016, Tanggal 04/01/2016 Tentang Penunjukan Pejabat PPK.

-

W26-U9/24/KU.01.05/I/2016, Tanggal 04/01/2016 Tentang Penunjukan PPSPM.

-

W26-U9/25/KU.01.05/I/2016, Tanggal 04/01/2016 Tentang Penunjukan Bendahara.

-

W26-U9/26/KU.01.05/I/2016, Tanggal 04/01/2016 Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan.

-

W26-U9/888/PL.03.03/IX/2016, Tanggal 19/09/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan IT

-

W26-U9/889/PL.03.03/IX/2016, Tanggal 19/09/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Kegiatan Pekerjaan Pembuaan Taman dan Atap Parkir

-

W26-U9/890/PL.03.03/IX/2016, Tanggal 19/09/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas.

-

W26-U9/891/PL.03.03/IX/2016, Tanggal 19/09/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Taman dan Atap Parkir.



36

BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL 1.

Waskat Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di

bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Berpedoman pada aturan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah melaksanakan secara terus-menerus. Sasaran pengawasan adalah aparat Pengadilan Negeri Waikabubak. Ruang lingkup pengawasan secara umum meliputi penyelenggaraan,pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan financial pengadilan, antara lain: a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup

administrasi persidangan dan administrasi perkara. b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi

administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang, administrasi umum, dan administrasi pengelolaan Teknologi Informasi. c. Pengawasan terhadap perilaku aparat pengadilan. d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja

pengadilan dan kualitas pelayanan publik. Metode pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan cara: a. Pengawasan langsung: pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus. b. Pengawasan tidak langsung: melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan dan

pemberitaan media massa. Tata urutan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Waikabubak dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap: 1. Yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri:

-

Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri.

-

Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri.

-

Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas hakim dan pegawai di pengadilan negeri.

2. Hakim, Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana dan Hakim Pengawas Bidang: PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


37

a.

b.

c.

Tenggang waktu penyelesaian perkara pidana: -

Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan.

-

Penyelesaian/minutasi perkara.

-

Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tenggang waktu penyelesaian perkara perdata: -

Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014.

-

Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP.

Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan perkara dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata.

d.

Menerima laporan Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana, serta Hakim Pengawas Bidang.

3. Panitera

a.

Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP.

b.

Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara

c.

Memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dan grosse acte, termasuk eksekusi berdasarkan delegasi dari pengadilan negeri lain.

d.

Memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari kejaksaan.

e.

Memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara perdata dan pidana, serta konsignasi.

f.

Memantau kedisiplinan pembaharuan data SIPP/CTS.

4. Sekretaris

a.

Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP

b.

Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi umum.

c.

Memantau pelaksanaan program kerja, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban DIPA.

b. Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri 1.

Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera/Sekretaris dan jajaran pada Pengadilan Negeri.

2.

Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan perkara perdata.

3.

Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri.

4.

Memantau penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009.

5.

Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum.



38

c. Pengawasan oleh Panitera terhadap: 1. Wakil Panitera a.

Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.

b.

Memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara.

c.

Memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala.

d.

Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

e.

Memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan keuangan perkara setiap bulannya.

f.

Melakukan koreksi terhadap putusan perdata atau pidana yang akan dikirim upaya banding/kasasi sesuai atau belum dengan putusan berita acara persidangan dan putusan aslinya.

2. Panitera Pengganti a.

Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera Pengganti sudah sesuai SOP.

b.

Meneliti berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, apakah telah sesuai atau belum

c.

Meneliti berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, apakah telah sesuai atau belum.

3. Jurusita/Jurusita Pengganti a. Pelaksanaan tugas-tugas para Jurusita/Jurusita Pengganti sudah sesuai SOP 4. Pengawasan oleh Wakil Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, dan Hukum: a.

Pelaksanaan tugas para Panitera Muda di kepaniteraan sesuai dengan SOP.

b.

Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf.

c.

Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda.

d.

Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh Panitera Muda.

e.

Meneliti berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, apakah amar putusan dalam putusan dan amar putusan dalam berita acara telah sesuai atau belum.

5. Pengawasan oleh Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Perencanaan, TI dan Pelaporan dan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana a. Pelaksanaan tugas-tugas di kesekretariatan sesuai SOP. b. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Perencanaan, TI dan Pelaporan dan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terhadap kinerja staf. c. Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara ke Mahkamah Agung dan PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


39

instansi terkait. d. Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya. e. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Kasubbag. f. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor. 6. Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap Staf a.

Panitera Muda Pidana 1.

Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pra peradilan.

2.

Pelaksanaan registrasi

penahanan,

perpanjangan

penahanan,

pengalihan

penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan dan pembatalan penahanan. 3.

Pelaksanaan registrasi barang bukti.

4.

Pelaksanaan registrasi uang jaminan penangguhan penahanan.

5.

Pelaksanaan registrasi dana bantuan hukum.

6.

Pembuatan konsep-konsep surat penetapan dan pengiriman penetapan.

7.

Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada majelis.

8.

Penyampaian salinan dan atau petikan putusan.

9.

Pelaksanaan pemberkasan perkara.

10. Mempersiapkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau

Mahkamah Agung. 11. Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk

diarsipkan. 12. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana, keuangan perkara pidana dan

dana bantuan hukum. 13. Pelaksanaan tugas sesuai SOP. b.

Panitera Muda Perdata 1.

Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, sita dan pengangkatan sita jaminan, serta eksekusi.

2.

Pelaksanaan jurnal biaya perkara.

3.

Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada majelis.

4.

Pelaksanaan pemberkasan perkara.

5.

Mempersiapkan pengiriman berkas-berkas ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI.



40

6.

Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diarsipkan.

7.

Pelaksanaan administrasi keuangan perkara.

8.

Penyerahan PNBP pada bendahara penerima.

9.

Pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata dan biaya perkara perdata.

10. Pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan SOP. c.

Panitera Muda Hukum 1. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata. 2. Pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung RI. 3. Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata. 4. Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara. 5. Pelaksanaan register badan hukum, serta kuasa, legalisasi, surat-surat keterangan

sesuai dengan ketentuan undang-undang. 6. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.

7. Pengawasan oleh Kepala Sub Bagian terhadap Staf a.

Sub Bagian Umum dan Keuangan 1.

Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara.

2.

Pencatatan barang persediaan.

3.

Pencatatan permintaan barang persediaan.

4.

Pelaksanaan inventarisasi barang milik negara.

5.

Penghapusan barang milik negara.

6.

Mengelola agenda surat-surat keluar.

7.

Pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan.

8.

Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor.

9.

Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor dan petugas piket harian.

10. Pelaksanaan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung RI. 11. Menjaga ketertiban di lingkungan kantor dan pelayanan untuk persidangan. 12. Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran. 13. Pelaksanaan penyetoran pajak. 14. Pelaksanaan penyetoran pendapatan negara bukan pajak (PNBP). 15. Pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran. 16. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


41

b.

Sub Bagian Kepegawaian 1.

Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk.

2.

Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file kepegawaian.

3.

Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan ^jabatan, usulan PNS, mutasi, cuti, pembuatan DP3,kenaikan gaji berkala, pensiunan, usulan satya lencana, pendidikan / pelatihan / bimbingan teknis, hukuman disiplin, pembuatan konsep-konsep surat keputusan, surat tugas dan lain-lain.

4.

Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai.

5.

Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan, serta prosesi purnabhakti hakim.

6.

Pembuatan konsep-konsep laporan.

7.

Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.

8. Sub Bagian Perencanaan,TI dan Pelaporan 1.

Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL.

2.

Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran.

3.

Pelaksanaan pengelolaan Website dan e-mail.

4.

Pelaksanaan Perawatan Jaringan.

5.

Pelaksanaan Perawatan Teknologi Informasi

6.

Pembuatan Laporan Tahunan, LKJP dan Renstra..

7.

Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.

Selain pengawasan internal, selama tahun 2016 Pengadilan Negeri Waikabubak juga telah menerima kunjungan dalam rangka pengawasan oleh tim pengawasan dari Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 21 Juni 2016, dengan susunan tim sebagai berikut : No.

Nama

Jabatan/ Gol.

1.

ANDREAS DONRADE, SH, MH. NIP. 19531020 198403 1 001

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang/ Pembina Utama (IV/e)

2.

MINIARDI, SH., MH, NIP. 19551231 197401 1 001

Hakim Tinggi/ Pembina Utama Madya (IV/d)

3.

POLIN TAMPUBOLON, SH. NIP. 19611216 198612 1 001

Hakim Tinggi/ Pembina Utama Madya (IV/d)

4.

AGUNG RUMEKSO, SH, M.Hum. NIP. 19581908 198103 1 004

Panitera/ Pembina Utama Madya (IV/d)

5.

I DEWA GEDE PUTRA UTAMA, ST NIP. 19799416 200604 1 004

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga/ Penata (III/c)



42

Beberapa hal yang menjadi temuan dari hasil pengawasan dari Pengadilan Tinggi Kupang ini akan menjadi bahan evaluasi pembinaan bagi Pengadilan Negeri Waikabubak yaitu sebagai berikut : 1.

Administrasi Perkara : a. Beberapa register pidana maupun perdata pengisiannya belum sesuai petunjuk dan semua kolom yang ada harus diisi sesuai keadaan. b. Jurusita/jurusita

pengganti

dalam

menjalankan

tugasnya

untuk

memanggil/

pemberitahuan isi putusan, tidak dibekali instrumen/ surat perintah dari Hakim yang menyidangkan perkara atau surat tugas dari panitera. c. Berita acara persidangan dibuat panitera pengganti tidak sesuai template putusan yang dibuat Mahkamah Agung RI. 2.

Administrasi Umum : a.

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : -

Papan Job Description belum dipasang;

-

Terdapat jabatan yang masih lowong, yakni Panitera Muda Pidana yang sudah pensiun tahun 2015 yang lalu;

-

e-LLK belum dilaksanakan.

b.

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan :

-


-

Kegiatan Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) masih dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan;

-

Belum dibuat atau disediakan media informasi publik terutama menyangkut informasi sidang melalui TV center, karena tidak tersedianya perangkat.

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan : -


-

Realisasi belanja masih rendah;

-

Proses pencairan dana belanja di keuangan tidak melalui proses yang berjenjang, dan tidak dikoreksi lengkap data - data pendukungnya;

-

Data keuangan di aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung RI belum lengkap diinput;

-

Proses persuratan terutama surat masuk tidak bisa dipantau apabila terjadi kehilangan atau tercecer dalam tahapan disposisi surat;

-

Penggunaan kendaraan dinas dan rumah negara belum sesuai ketentuan dan tidak semua ditandatangani oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang;



43

-

Daftar Barang Ruangan (DBR) belum up to date',

-

Belum ada kontrak kerja untuk tenaga kontrak yang ada pada Pengadilan Negeri Waikabubak;

-

Banyak terdapat BMN yang sudah tidak layak digunakan dan sudah harus dihapuskan penggunaannya;

-

2.

Kebersihan kantor terutama pada kamar mandi perlu ditingkatkan;

Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Untuk melaksanan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi bagian-bagian dengan SK nomor : W26-U9/201/KP.04.10/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Penunjukan Humas dan Hakim Pengawas Bidang : 1.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. Koordinator Pengawas Bidang ;

2.

Sony Eko Andrianto, S.H., Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana ;

3.

Nasution, S.H. Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata dan Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan ;

4.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum dan Sub Bagian Kepegawaian ;

5.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum. Hakim Pengawas Sub Bagian Umum dan Keuangan ;

6.

Sony Eko Andrianto, S.H.Hakim Pengawas Pelaksanaan Putusan (KIMWASMAT);

7.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. Pejabat Humas.

B. EVALUASI Dari hasil temuan pengawasan maka telah dilaksanakan evaluasi melalui pembahasan atas laporan baik secara lisan dan tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di Pengadilan Negeri Waikabubak. Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasana yang tersedia.



44

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

Kesimpulan Pengadilan Negeri Waikabubak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya

dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Waikabubak juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang. Secara umum, kualitas kinerja dari para aparat Pengadilan Negeri Waikabubak baik di bidang administrasi peradilan maupun administrasi umum telah diupayakan semaksimal mungkin. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. B.

Rekomendasi

1.

Mengingat hingga saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Negeri Waikabubak sangat minim (5 orang hakim, 20 orang PNS, dan 10 orang tenaga honorer) dan tingginya beban kerja yang dapat dilihat dari volume perkara, kami mengharapkan agar Mahkamah Agung RI dapat menempatkan beberapa orang Hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Waikabubak. Hal ini perlu kami tekankan karena pada tahun 2017 ada seorang Panitera Muda Perdata yang telah memasuki purnabhakti (pensiun T.M.T. Juli 2017) , tahun 2018 1 (satu) orang Panitera Panitera dan 3 (tiga) tahun ke depan ada 1 (satu) orang Wakil Panitera dan 1 (satu) orang Jurusita Pengganti yang akan memasuki purnabhakti, dengan keadaan SDM yang sedemikian minim dapat berimbas pada tingkat penyelesaian penanganan perkara semakin rendah dan banyak tenaga fungsional yang merangkap sebagai staf.

2.

Pada saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Waikabubak berjumlah 10 (sepuluh) orang. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung RI dapat memberikan perhatian lebih dan dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat konstribusi mereka dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai Pengadilan Negeri Waikabubak sangat besar.

3.

Kendaraan Bermotor dinas roda dua ada 3 (tiga) unit yang umur manfaatnya sudah habis



45

mohon tahun 2017 bisa disediakan anggaran untuk pengadaan kendaraan Bermotor dinas roda dua. 4.

Pengadilan Negeri Waikabubak belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan dan Penata Laporan Keuangan mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa dialokasikan tenaga tersebut untuk Pengadilan Negeri Waikabubak.

5.

Diharapkan agar Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Kupang dapat lebih menggiatkan bimbingan teknis tentang peraturan-peraturan terbaru misalnya seperti bimbingan teknis mengenai penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan, sistem penilaian prestasi kerja PNS dan sistem peradilan anak, sehingga pengadilan yang berada di daerah dapat lebih memahami dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut dengan baik dan benar.



46

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016

Recommend Documents