2016 LAPORAN TAHUNAN

2016 LAPORAN TAHUNAN

KATA PENGANTAR

D

engan memanjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata`ala atas rahmat, taufiq dan hidayah-NYA, sehingga Tim Penyusunan Laporan

Tahunan dapat menyelesaikan Laporan Tahunan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2016 dengan tepat waktu sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama tahun 2016. Laporan ini merupakan hasil kerja seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bangkalan yang di dalamnya menguraikan tentang pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2016, yang meliputi: Bab I Pendahuluan; Bab II Struktur Organisasi (TUPOKSI); Bab III Pembinaan dan Pengelolaan; Bab IV Pengawasan, Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, serta lampiran-lampiran, baik Lampiran Kepaniteraan maupun Lampiran Kesekretariatan. Terima kasih kepada Pegawai Pengadilan Agama Bangkalan yang telah membantu dalam penyelesaian laporan Kegiatan Tahun 2016 ini. Dan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah kami ucapkan terima kasih telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2016. Dalam penyajian laporan ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam hal sistimatiknya maupun materi laporan.Untuk itu demi kesempurnaan laporan di masa yang akan datang, kami mengharap koreksi, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Akhirnya kami berharap Laporan tahunan pelaksanaan tugas ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bangkalan, 30 Desember 2016 Ketua Pengadilan Agama Bangkalan,

Drs. Eko Budiono, SH. MH. Nip. 19691127 199303 1 003 i KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkalan–Tahun 2016

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... . ii BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Kebijakan Umum Peradilan ........................................................ 2 B. Visi dan Misi .............................................................................. 5 C. Rencana Strategis ....................................................................... 8

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ...................................... 12 A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ........................................ 12 B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ..................................... 14

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ......................................... 29 A. SUMBER DAYA MANUSIA ................................................... 29 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ............................... 29 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ....................... 30 3. Rekruitmen ............................................................................ 32 4. Mutasi ................................................................................... 32 5. Promosi.................................................................................. 32 6. Pensiun .................................................................................. 32 B. KEADAAN PERKARA ........................................................... 33 1. Rekapitulasi perkara ............................................................. 33 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis .......................................... 35 ii BAB I | PENDAHULUAN


3. Putusan Yang Diajukan Banding .......................................... 36 4. Putusan Yang Diajukan Kasasi ............................................ 37 5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali ...................... 37 C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ................ 39 1. Sarana dan Prasarana Gedung ............................................ 40 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung .............................. 41 D. PENGELOLAAN KEUANGAN ............................................. 43 1. Belanja Pegawai .................................................................. 44 2. Belanja Barang .................................................................... 45 3. Belanja Modal ..................................................................... 47 E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI ............................ 48 F. REGULASI TAHUN 2015 ....................................................... 49 1. Manajemen Perubahan ........................................................ 49 2. Perundang-Undangan .......................................................... 49 3. Penataan Penguatan Organisasi............................................ 49 4. Penataan Tata Laksana ........................................................ 50 5. Penataan Sistem Manajemen SDM ...................................... 50 6. Penguatan Akuntabilitas ...................................................... 51 7. Penguatan Pengawasan ........................................................ 51 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ............................... 52 BAB IV

PENGAWASAN ............................................................................... 53 A. Pengawasan Internal ................................................................. 53 B. Evaluasi Pengawasan ................................................................ 53 iii BAB I | PENDAHULUAN


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ......................................... 55 1.

Kesimpulan ............................................................................... 55

2.

Rekomendasi ............................................................................ 57

3.

Penutup .................................................................................... 57

LAMPIRAN - LAMPIRAN ................................................................................. 39 A. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan; B. Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangkalan;

iv BAB I | PENDAHULUAN


BAB I

PENDAHULUAN Berdasarkan pasal

24 ayat (2)

Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Karena Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirlah UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. 1 BAB I | PENDAHULUAN


Pengadilan Agama Bangkalan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orangorang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang

nomor

50

tahun

2009

tentang

Peradilan

Agama

sebagai

penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana; Penyusunan pertanggungjawaban

laporan kinerja

ini

dimaksudkan

Pengadilan

Agama

untuk

memberikan

Bangkalan

kepada

gambaran Pimpinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bangkalan selama tahun 2016 sebagaimana terurai dalam diskripsi dibawah ini . A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan.Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Keran informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah m`embungkam keinginan banyak rakyat untuk dapat mengakses informasi publik semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik. 2 BAB I | PENDAHULUAN


Ditengah gelombang pembaharuan lembaga pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan

adanya

kecurigaan

orang

dan

akan

membawa

konsekuensi

penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Bangkalan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kwalitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standart Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Bangkalan telah membuat Standart Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan KetuaPengadilan Agama Bangkalan Nomor : W 13-A30/89/HK.05/I/2015 tanggal2 Januari 2015 dan Standard Operational Prosedur sebagaimana yang telah direvisi pada tanggal 08 April 2016 untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat. Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu 3 BAB I | PENDAHULUAN


bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi.Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertangungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan waktu pelayanan. Pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparatur peradilan khususnya. Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif. Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk proses tersebut maka Pengadilan Agama Bangkalan selama tahun 2016 telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara, PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparasi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta 4 BAB I | PENDAHULUAN


pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetakan poster, pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah dan memiliki SOP (Standart Operasional Procedur), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan Program Utama yaitu Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA ), sedang untuk pelaksanaan sidang keliling telah dilaksanakan di Kecamatan Blega dan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Dan untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2016 Pengadilan Agama Bangkalan telah memanfaatkan atau mengunakan sistem aplikasi administarsi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selain SIPP pada Pengadilan Agama Bangkalan juga masih menggunakan Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) PLUS sebagai backup dari Aplikasi SIPP selama masa transisi tersebut.

B. VISI DAN MISI Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia :“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung“. Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan; Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Bangkalan menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan,kredebel dan trasparan. 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan. 5 BAB I | PENDAHULUAN


Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai: a. Kemandirian kekuasaan kehakiman. b. Integritas dan kejujuran. c. Akuntabilitas. d. Responbilitas. e. Keterbukaan. f. Ketidak-berpihakan. g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut antara lain: 1. Area organisasi dan kepeminpinan. Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif. 2. Area kebijakan. Adanya kebijakan-kebijakan pengadilan yang beroriantasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan. 3. Area proses berperkara. Adanya penyelenggara persidangan yang effektif,effisien,transfaran dan akuntabel. 4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur. Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai. 5. Area kepuasan pencari keadilan. Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan 6. Area keterjangkuan. Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau. 7. Area kepercayaan publik. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

6 BAB I | PENDAHULUAN


Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Bangkalan meliputi 1. Penyelesaian perkara 2. Manajemen SDM 3. Pengawasan / Pengaduan 4. Pengelolaan website 5. Pelayanan Meja Informasi 6. Pelayanan Publik 7. Implementasi SIPP Disamping itu Pengadilan Agama Bangkalan melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu: 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT) 6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Perilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: 1. Berperilaku adil 2. Berperilaku jujur 3. Berperilaku arif dan bijaksana 4. Bersikap mandiri 5. Berintegritas tinggi 6. Bertanggung jawab 7. Menjunjung tinggi harga diri 7 BAB I | PENDAHULUAN


8. Berdisiplin tinggi 9. Berperilaku rendah hati 10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agamadi lingkungan Pengadilan Agama Bangkalan, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan diantaranya adalah : 1.

Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktudan akuntabel. .

2.

Mewujudkan administrasi perkara yang effektif, effisien dan akuntabel.

3.

Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.

4.

Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.

5.

Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang effektif dan effisien.

6.

Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

7.

Mewujudkantersediannya dukungan managemen dan tugas teknisdalam penyelenggaran fungsi Peradilan.

8.

Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi. Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi

Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Bangkalan menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya: 1. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia yaitu dengan mengikutsertakan suluruh aparat Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan; 2. Membangun Budaya Kerja Profesional yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Bangkalan akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Pegawai Mahkamah Agung dan 8 BAB I | PENDAHULUAN


Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Bangkalan akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Bangkalan akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi. 3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Bangkalan sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi ”calo perkara”. 4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilanyaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga

(kemandirian

institusional),

serta

kemandirian

hakim

dalam

menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalanan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu,



juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang. 5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan yaitu Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Bangkalan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilanbagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. 6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Bangkalan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). 10 BAB I | PENDAHULUAN


7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan,

serta

publikasi

putusan-putusan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan

informasi

dan

pelaporaninternal,

personil

peradilan

akan

mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.



BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI ) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan yang baru sesuai dengan Undang-undang tersebut diatas, sehingga sesuai dengan pasal 106A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut : “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku peraturan Perundang-Undangan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini”, maka Susunan Organisasi Pengadilan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang lama, sehingga susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkalan tetap mengacu pada SEMA nomor 5 tahun 1996. A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengadilan Agama Bangkalan, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sertawakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari’ah, sebagai mana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009.

12 BAB II | STRUKTUR ORGANISASI

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkalan –Tahun 2016

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur sebagaimana Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI no 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasinal Prosdur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bangkalan membuat SOP Kepaniteraan yang telah diatur dan dijabarkan dalam bentuk beberapa deskripsi diantaranya : 1. Penerimaan dan Pendistribusian Berkas Perkara. 2. Pencatatandan Register Perkara. 3. Pelayanan Penerimaan Perkara Prodeo (DIPA). 4. Pemanggilan Para Pihak. 5. Pemanggilan Para Pihak melalui Media Massa. 6. Pemanggilan Para Pihak melalui Delegasi. 7. Tata Persidangan dan Pemeriksaan Perkara. 8. Mediasi 9. Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim. 10. Penyelesaian Putusan dan Pemberitahuan Isi Putusan 11. Penyampaian Salinan Putusan. 12. Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 13. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan /atau Akta Cerai. 14. Pengambilan Sisa Panjar Biaya Perkara. 15. Eksekusi Lelang. 16. Eksekusi Riil. 17. Sita Jaminan. 18. Layanan Informasi. 19. Pelayanan Legalisasi. 20. Pengaduan Masyarakat.



21. PenerimaandanPermohonan Banding. 22. Penerimaan dan Permohonan Kasasi. 23. Penerimaan dan Permohonan PK. 24. Publikasi Putusan. 25. Pengarsipan Berkas Perkara. 26. SIPP. Dan SOP Kesekertariatan yang telah diatur dan dijabarkan dalam bentuk beberapa deskripsi diantaranya : 1. SOP Umum dan Keuangan 2. SOP Kepegawaian 3.

B.

SOP Perencanaan,TI dan Pelaporan

KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, maka disetiap lembaga pemerintah agar menyusun Sasaran Kinerja Pegawai untuk mewujudkan penyelenggara tugas pemerintahan dan pembangunan dimana diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab,jujur dan adil. Oleh karena itu melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Hasil penilaian prestasi kerja pegawai dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier yang berkaitan

dengan

bidang

pekerjaan,

bidang

pengangkatan

dan

penempatan, bidang pengembangan, bidang penghargaan, bidang disiplin.Sasaran Kinerja ini bertujuan digunakan sebagai pedoman bagi setiap pegawai, pejabat penilai untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah.



Adapun Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016, terurai sebagai berikut :

Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Bangkalan pada Tahun 2016 1. Ketua Pengadilan Agama Pejabat Penilai

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Kegiatan Tugas Jabatan

:

1. Menetapkan perkara prodeo, dan Hakim mediator; 2. Menetapkan Majelis Hakim dan hari sidang; 3. Melaksanakan sidang perkara; 4. Melakukan Musyawarah Majelis Hakim 5. Menandatangani Berita Acara Sidang dan membuat putusan, serta meminutasi berkas perkara; 6. Melantik pejabat struktural, fungsional dan staf; 7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan hakim; 8. Menyetujui ijin cuti pegawai; 9. Menetapkan Aanmaning dan perintah eksekusi; 10. Membuat surat ijin kuasa insidentil; 11. Menandatangani surat bantuan tabayyun; 12. Menandatangani dan memaraf buku register perkara, buku jurnal keuangan perkara dan buku register panduan; 13. Memeriksa dan menutup secara insidentil BKIP; 14. Memeriksa dan manandatangani penutupan buku register, dan buku keuangan setiap akhir tahun; 15. Memeriksa dan menandatangani laporan perkara dan laporan pengaduan; 16. Membuat SK yang berkaitan dengan proses perkara; 17. Mengevaluasi pelaksanaan SOP; 15 BAB II | STRUKTUR ORGANISASI


18. Melakukan rapat dinas secara berkala; 19. Menetapkan renstra, IKU, RKT, dan program kerja; 20. Membuat kontrak penetapan kerja; 21. Menandatangani SK yang berhubungan naskah kepegawaian; 22. Mendisposisi surat masuk.

2. Wakil Ketua Pengdilan Agama Pejabat penilai

: Ketua Pengadilan Agama Bangkalan

Kegiatan Tugas Jabatan; 1. Mempelajari berkas perkara; 2. Melaksanakan sidang perkara; 3. Menandatangani berita acara sidang dan membuat putusan, serta minutasi berkas perkara; 4. Melakukan musyawarah majelis hakim; 5. Melakukan pengawasan; 6. Mengkoordinir hakim pengawas bidang; 7. Membuat laporan kegiatan hakim; 8. Membuat program kerja pengawasan; 9. Menandatangani rekap absen pegawai; 10. Melaksanakan rapat baperjakat; 11. Melaksanakan rapat paberjakat; 12. Sebagai tim teknologi inforamatika (TI); 13. Menyusun SAKIP dan LAKIP.

3. Hakim Pejabat Penilai


Kegiatan Tugas Jabatan : 1. Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf; 2. Mempelajari Berkas Perkara: 3. Melaksanakan sidang perkara 16 BAB II | STRUKTUR ORGANISASI


4. Melakukan Musyawarah Majelis Hakim 5. Menadatangani Berita Acara Sidang dan membuat putusan,serta meminutasi berkas perkara; 6. Melakukan Pengawasan 7. Membuat Laporan Hasil Pengawasan 8. Membuat Laporan Kegiatan Hakim 9. Melaksanakan mediasi dengan para pihak (sebagai Mediator) 10. Memberikan informasi kepada musyawarah (sebagai Humas).

4. Panitera Pejabat Penilai

: Ketua Pengadilan Agama

Kegiatan Tugas Jabatan : 1.

Menyusun draft Program Kerja Kepaniteraani Tahun 2016;

2.

Menyusun draft Penetapan Kinerja Tahun 2016;

3.

Menyusun draft Uraian Tugas Pegawai (Job Description);

4.

Melaksanakan rapat dinas dengan bawahan secara berkala;

5.

Menandatangani Penunjukan Panitera Pengganti;

6.

Menandatangani Penunjukan Jurusita Pengganti;

7.

Menandatangani Legalisasi surat-surat yang akan diajukan bukti dalam persidangan;

8.

Menandatangani salinan putusan;

9.

Menandatangani Akta Cerai;

10. Menandatangani Laporan Perkara; 11. Menandatangani akta permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 12. Melaksanakan Eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama; 13. Mengelola pengadaan ATK perkara; 14. Menilai dan mendandatangani Penilaian Prestasi Kerja PNS di Kepaniteraan ; 17 BAB II | STRUKTUR ORGANISASI


15. Menyusun dan menandatangani Laporan Bulanan Perkara; 16. Menyusun dan Menandatangani LAKIP; 17. Menyusun draft Laporan Rapat Baperjakat;

5. Sekretaris Pejabat Penilai



:

1.

Menyusun draft Program Kerja Kesekretariatan Tahun 2016;

2.

Menyusun draft Penetapan Kinerja Tahun 2016;

3. Menyusun draft Uraian Tugas Pegawai (Job Description); 4. Melaksanakan rapat dinas dengan bawahan secara berkala; 5. Merumuskan tugas-tugas dibidang kesekretariatan 6. Menetapkan sasaran dan kegiatan dibidang kesekretariatan 7. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi bidang Kepegawaian, keuangan dan Umum TI dan pelaporan 8. Menggerakkan

dan

mengarahkan

pelaksanaan

kegiatan

dilingkungan kesekretariatan 9. Membagi habis tugas dan menetapkan tanggung jawab 10. Melakukan pangawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugastugas dibidang kesekretariatan 11. Menandatangani Laporan Keuangan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran; 12. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 13. Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi; 14. Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN; 15. Menilai dan mendandatangani Penilaian Prestasi Kerja PNS; 16. Mengevaluasi prestasi kerja/kinerja dibidang kesekretariatan 17. Penanggung jawab informasi 18. Melaksankan rapat Baperjakat 19. Menotulen rapat rapat Dinas ke kedinasan 20. Membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugas keskretariatan



1. Wakil Panitera Pejabat Penilai

: Panitera

Kegiatan Tugas Jabatan : 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang 2. Membuat berita acara sidang (BAS) 3. Melakukan proses registrasi surat kuasa 4. Melakukan proses registrasi sita barang bergerak/tidak bergerak dnn pembagian harta diluar sengketa 5. Membagi wilayah Jurusan Pengganti 6. Memproses panggilan dari dan ke Pengadilan Agama lain (tabayyun) 7. Merancang konsep surat teguran kekurangan panjar biaya perkara 8. Menyiapkan bahan program kerja dibidang kepaniteraan 9. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru 10. Membuat laporan realisasi biaya proses (anggaran) 11. Membantu Panitera untuk membuat surat teguran kepada para pihak yang berperkara tentang kekurangan panjar biaya perkara 12. Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat 13. Mempersiapkan berkas-berkas perkara yang akan disidangkan 14. Melaksanakan rapat Baperjakat 15. Mengoreksi laporan perkara yang akan di tanda tangani oleh panitera dan ketua.

2. Panitera Muda Permohonan Pejabat Penilai

: Panitera

Kegiatan Tugas Jabatan : 1. Menerima surat-surat permohonan 2. Memeriksa kelengkapan berkas perkara 3. Menaksir biaa perkara dan membuat SKUM 4. Mengembalikan berkas perkara kepada Pemohon untuk diteruskan 19 BAB II | STRUKTUR ORGANISASI


kepada kasir 5. Menyerahkan baerkas perkara kepada Ketua Pengadilan, Panitera dan Majelis Hakim 6. Mencatat perkara permohonan kedalam buku register perkara permohonan 7. Menerima dan mencatat pendaftaran perkara Banding, Kasasi, PK, Sita dan Eksaekusi 8. Membuat Instrumen Panggilan dan Pemberitahuan 9. Membantu Panitera untuk membuat surat teguran kepada para pihak yang berperkara tentang kekurangan panjar biaya perkara 10. Mempersiapkan kelengkapan persidangan 11. Mempaersiapkan berkas-berkas perkara yang akan disidangkan 12. Meminutasi berkas perkara yang telah putus dan diserahkan kepad Panitera Muda Hukum 13. Pananggung jawab Informasi 14. Membantu berita acara sidang (BAS) 15. Penanggung Jawab berkas aktif perkara permohonan

3. Panitera Muda Gugatan Pejabat Penilai

: Panitera


:

1. Menerima surat-surat gugatan 2. Memeriksa kelengkapan berkas perkara gugatan 3. Menaksir biaya perkara dan memuat SKUM 4. Mengembalikan berkas perkara kepada Pengggat untuk diteruskan kepada kasir 5. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan,Panitera dan Majelis Hakim 6. Mencatat perkara gugatan kedalam buku register perkara gugatan 7. Membuat Instrumen Panggilan dan Pemberitahuan 20 BAB II | STRUKTUR ORGANISASI


8. Membantu Panitera untuk membuat surat teguran kepada para pihak yang berperkara tentang kekurangan panjar biaya perkara 9. Mempersiapkan kelengkapan persidangan 10. Mempaersiapkan berkas-berkas perkaran yang akan disidangkan 11. Meminutasi berkas perkara yang telah putus untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum 12. Membuat berita acara sidang (BAS) 13. Penanggung Jawab berkas aktif perkara gugatan.

4. Panitera Muda Hukum Pejabat Penilai

: Panitera


:

1. Mengikuti dan Mencatat jalannya sidang 2. Membuat berita acara sidang (BAS) 3. Mengetik penetapan sita 4. Melaksanakan pemberkasan perkara 5. Mengumpulkan dan Mengelola data perkara 6. Mengkonsep dan menyelesaikan laporan perkara 7. Mengarsipkan berkas perkara aktif 8. Menyajikan statstik perkara 9. Mengirim salinan putusan/penetapan (CG/CT) ke KUA 10. Menyusun bundel B 11. Menerbitkan Akta Cerai 12. Menyerahkan dan Menyampaikan salinan putusan kaepada para pihak 13. Melaengkapi dan mengirimkan berkas perkara Banding 14. Melengkapi dan maengirimkan berkas perkara Kasasi 15. Penanggung Jawab pelayanan meja informasi 16. Melengkapi dan mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali 17. Menerima pendaftaran kuasa dan mencatat pendaftaran kuasa pada 21 BAB II | STRUKTUR ORGANISASI


buku register kuasa 18. Menerima dan mencatat pendaftaran perkara Banding, Kasasi, Sita dan Eksekusi.

5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pejabat Penilai

: Sekretaris


:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana; 2. Menetapkan sasaran kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana setiap tahunnya; 3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana; 4. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang dibidang Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana; 5. Mengadakan koorinasi dengan sub bagian yang lain; 6. Menangani dan memecahkan masalah yang muncul dibidang Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana; 7. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 8. Mengusulkan SK pengangkatan CPNS menjadi PNS di Pengadilan Agama Bangkalan; 9. Mengusulkan kenaikan pangkat bagi PNS di Pengadilan Agama Bangkalan; 10. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian/pension dan pemberhentian sementara bagi PNS Pengadilan Agama Bangkalan; 11. Memproses/mengusulkan ijin cuti PNS di Pengadilan Agama Bangkalan; 12. Mengusulkan ijin belajar PNS di Pengadilan Agama Bangkalan; 22 BAB II | STRUKTUR ORGANISASI


13. Mengusulkan tanda kehormatan atau penghargaan untuk PNS di Pengadilan Agama Bangkalan; 14. Mengusulkan PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan II serta penyesuaian ijazah di Pengadilan Agama Bangkalan; 15. Mengkoordinir penyusunan dan pemeliharaan file kepegawaian; 16. Mengelola data dan statistik Kepegawaian PNS di Pengadilan Agama Bangkalan melalui aplikasi SAPK, SIKEP dan SIMPEG; 17. Membuat semua SK yang berkaitan tentang pengelolaan, penataan dan pelaksanaan organisasi di Pengadilan Agama Bangkalan; 18. Menyelesaikan surat-surat rahasia tentang kepegawaian dan organisasi tata laksana yang ditgaskan oleh atasan/pimpinan kepada Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana; 19. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan; 20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. 21. Menyusun Laporan DUK & Bezetting 22. Menyusun konsep SKP,Surat Tugas Tambahan, Pengukuran SKP,Catatan Perilaku dan Penilaian Prestasi Kerja 23. Menyusun dan mengirim usul penerima penghargaan 24. Menyusun konsep surat tentang kaepegawaian 25. Membuat Buku Kendali Kenaikan Pangkat, Cuti, kenaikan berkala, Hukuman Disiplin, Peserta Bimtek, dan Inpassing 26. Menyusun Laporan tahunan bagian Kepegawaian 27. Menyusun usul peserta Diklat dan Bimtek 28. Menyusun dan mengisi data Buku Induk Pegawai 29. Menyusun draft Laporan Baperjakat 30. Menyusun SOP



6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pejabata Penilai

: Sekretaris


:

1. Menyusun Program Kerja dan rencana kerja Kasubbag Umum dan Keuangan setiap tahunnya; 2. Melaksanakan penatausahaan administrasi surat masuk dan surat keluar serta pengarsipannya pada Pengadilan Agama Bangkalan; 3. Menyiapkan dan melaksanakan pengadaan sesuai kebutuhan pada Pengadilan Agama Bangkalan; 4. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Bangkalan; 5. Menatausahakan dan merawat perpustakaan pada Pengadilan agama Bangkalan; 6. Melaksanakan dan mengawasi keamanan pada Pengadilan Agama Bangkalan; 7. Melaksanakan tugas Protokol pada Pengadilan Agama Bankalan; 8. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat pada Pengadilan Agama Bangkalan; 9. Melakukan inventarisasi barang-barang milik negara meliputi pembuatan DBR dan DIL serta kodifikasi barang sesuai dengan klasifikasi; 10. Melakukan rapat dan evaluasi terhadap kinerja dan prestasi bawahan melalui SKP si Sub Bagian Umum dan Keuangan; 11. Menyusun dan mengawasi jalannya kebersihan kantor Pengadilan Agama Bangkalan; 12. Mendokumentasikan kegiatan didalam dan diluar kantor; 13. Menerima, mempelajari DIPA dan membuat konsep rencana pembiayaan kegiatan; 14. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPP, memeriksa ketersediaan 24 BAB II | STRUKTUR ORGANISASI


pagu anggaran dalam DIPA, memeriksa kesesuaian rencana kerja, Pemeriksa kebenaran atas hak tagih, selanjutnya membuat SPM dan mengajukan ke KPPN; 15. Mengambil SP2D sebagai bukti dana telah realisasikan ke KPPN; 16. Melakukan pembayaran gaji dan dana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah dalam daftar yang telah disetujui oleh KPA dan PPK; 17. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan rekonsiliasi data keuangan satker dengan KPPN setempat dan PTA Surabaya; 18. Menatausahakan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

realisasi

anggaran serta menguploud BKU, LPJ, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan SSBP ke aplikasi Komdanas; 19. Menyusun laporan keuangan terdiri atas (LRA Face, Neraca, LRA, LO, LPE), CALK dan telaah satker setiap bulan, semester I, semester II dan tahunan; 20. Menyusun laporan keuangan SAIBA tingkat UAPPA-W di Pengadilan Agama Bangkalan; 21. Memonitor dan meneliti laporan manual dan Komdanas format DJA/MA-RI (LRA, LRA menurut program, TGR dan PNBP); 22. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengajuan remunerasi melalui Komdanas, melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, dan membuat pertanggungjawaban serta laporan rekening Koran untuk satker; 23. Menginput/membuat laporan PP No. 39/2006 Form A kepada Bapenas pada triwulan I, II, III dan IV untuk satker; 24. Menginput/mengisi

capaian

output

satker

kepada

eMonev

Anggaran Kementerian Keuangan melalui system monev anggaran depkeu setiap bulan; 25. Menangani Laporan Barang Milik Negara (BMN) pengadilan Agama Bangkalan;



26. Mengkoordinir pelaporan SIMAK BMN Pengadilan Agama Bangkalan; 27. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan;

7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pejabat Penilai

: Sekretaris


:

1. Menyusun konsep rencana kerja (Renja) 2. Menyusun konsep rencana strategi; 3. Menyusun konsep rencana kinerja tahunan (RKT); 4. Menyusun konsep penetapan kinerja tahunan (PKT); 5. Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan; 6. Menyusun konsep indicator kinerja utama (IKU) 7. Menyusun konsep rencana kerja dan anggaran (RKA); 8. Menyusun konsep daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan petunjuk operasional kegiatan (POK); 9. Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan anggaran belanja tamabahan; 10. Memantau pelaksanaan DIPA; 11. Menyususn konsep tanggapan laporan hasil pemerikasaan (LHP) dan aparat pengawasan masyarakat; 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris dan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 13. Menguploud segala bentuk laporan dan berita kedalam website; 14. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server computer dan perangkat pendukungnya; 15. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer; 16. Melaksanakan pengelolaan system dan teknologi informasi; 26 BAB II | STRUKTUR ORGANISASI


17. Membuat laporan kinerja triwulanan berdasarkan PP 39 tahun 2006; 18. Membuat laporan kinerja semesteran; 19. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan; 20. Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan; 21. Menyiapkan

dan

melaksanakan

evaluasi

dan

monitoring

pelaksanaan program kegiatan dan anggaran; 22. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan laporan tahunan dan LKJIP.

8. Panitera Pengganti Pejabat Penilai

: Panitera


:

1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan; 2. Melaksanakan Pembuatan Berita Acara Sidang; 3. Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis; 4. Membuat instrumen PGL / PBT / Amar Putusan; 5. Memeriksa surat panggilan / pemberitahuan isi putusan / teguran yang dibuat jurusita pengganti; 6. Malapor kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang; 7. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan; 8. Membuat dan mengetik BAS yang harus diselesaikan sebelum sidang selanjutnya; 9. Mengetik penetapan (Sita/Ikrar); 10. Melaksanakan Pemberkasan Perkara;



9. Jurusita Pengganti Pejabat Penilai

: Panitera


:

1. Menerima instrumen perintah panggilan, pengumuman, teguran dan pemberitahuan isi putusan 2. Mengetik

surat

panggilan,

pengumuman,

teguran,

dan

pemberitahuan 3. Melaksanakan panggilan/pemberitahuan isi putusan. 4. 3Mengetik pemberitahuan pelaksanaan sita. 5. Menerima dan melaksankan instrumen perintah panggilan tabayun.



BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A

Sumber Daya Manusia Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak system yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggungjawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya. Berikut daftar nama pegawai Pengadialan Agama Bangkalan. Sebagaimana Lampiran 1 Permasalahan sekarang ini ratarata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas kususnya dibidang yudicial telah diambil langkah sebagai berikut : a.

Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.

b.

Mengikutkan pelatihan - pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.

c.

Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.

d.

Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.

e.

Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di

29 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


lembaga peradilan berada ditangan Hakim. Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya. Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Bangkalan terdiri dari Hakim, sebanyak 8 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 6 hakim), Panitera l (satu) orang, Wakil Panitera 1 (satu) orang, Panitera Muda Permohonan 1 (satu) orang, Panitera Muda Gugatan 1 (satu) orang, Panitera Muda Hukum 1 (satu) orang, Panitera Pengganti 2 (dua) orang, Jurusita sebanyak 1 (satu) orang sedang Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) orang. Namun ada juga yang merangkap jabatan lainnya. Sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 yang jabatan semula Panitera merangkap Sekretaris menjadi Panitera (sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 2). 2.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 30 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola dibidang organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya kedalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningatan tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik dibidang kepegawaian, keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut diatas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat ditempat kerja (DDTK), metting dan pengkajian. Setelah adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 dan terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 tenaga Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Bangkalan terdiri dari Sekretaris 1 orang, Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana masing-masing sebanyak 1 (satu)orang, Bendahara Pengeluaran 1 (satu) orang, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai 1 (satu) orang dan sebagai Bendahara Penerimaan / PNBP 1 (satu) orang (Lampiran 3) dan staf Umum sebanyak

6 orang (dari tenaga honorer )

termasuk petugas keamanan dan cleaning servis, sedang staf Kepegawaian 1 orang dari PNS. Adapun tenaga honoreryang membantu administrasi dikepaniteraan sebanyak 5 orang. Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang 31 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan. -

Rekruitmen : Pengadilan

Agama

Bangkalan

dalam

hal

rekruitmen

tidak

mempunyai kewenangan, karena dalam hal ini rekruitmen menjadi wewenang / hak Mahkamah Agung RI. -

Mutasi : Pada tahun 2015 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas. a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 3 pegawai, dan telah teralisasi 3 orang sebagaimana dalam Lampiran 4. b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 12 pegawai, dan telah terealisasi semua sebagaimana dalam Lampiran 5. c. Mutasi jabatan intern sebanyak 5pegawai dalam Lampiran 6. d. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Bangkalan dan untuk tahun 2015 terdapat 1 orang pegawai mutasi masuk sebagaimana dalam Lampiran 7 dan terdapat 1 pegawai mutasi keluar sebagaimana dalam Lampiran 8. e. Cuti, sebagaimana peraturan pegawai bahwa setiap pegawai Negeri Sipil mempunyai hak cuti yang meliputi : cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, di Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2014 pegawai yang mengajukan cuti sebanyak 12 orang, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 9.

-

Promosi : Pada tahun 2015 Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan telah dipromosi menjadi Sekretaris.

-

Pensiun Pengadilan Agama Bangkalan untuk tahun 2015, tidak ada usulan pensiun, karena belum ada yang memasuki usia pensiun. 32 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


B. KEADAAN PERKARA 1.

Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2015 sisa perkara yang belum selesai sebanyak341 perkaraterdiri dari(perkara gugatan311perkara dan perkara permohonan30 perkara), sedang pada tahun 2016 menerima perkara sebanyak1.692perkara yang terdiri dari1.300perkara gugatan dan 392perkara permohonan. Sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak2.033 perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2016 sebanyak1.851perkara (0,91%) yang terdiri dari418perkara permohonandan1.433 gugatan sebagaimana matrik terlampir,

sehingga

sisa

tundaan

perkara

yang

belum

diputus

sebanyak182perkara (0,89%) terdiri dari4perkara permohonan dan178perkara gugatan. Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016penerimaan perkara mengalamikenaikan sebanyak143Perkara (0.092%) bila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2015 (yang diterima sebesar 1.549perkara dan sisa tahun 2014sejumlah 342 perkara sehingga seluruhnya 1.891perkara, sedang penyelesaian perkara tahun 2015 sejumlah 1.550perkara (0,81%) sisa perkara 341 perkara (0,18%), dengan demikian penyelesaian perkara sudah lebih dari 0,61%,

karena pada tahun 2016 penyelesaian perkara naik

menjadi1.692 perkara. Adapun sisa perkara sejumlah 182 tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass mediadan melalui bantuan Pengadilan Agama lain (Tabayyun) sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil, sedang rincian alasan penundaan sebagaimana uraian di bawah ini.



1500

1300

1433

1000

500

418

392

311

178 30

4

0 Sisa Tahun 2015

Terima 2016

Putus 2016

Sisa Tahun 2015 G( 311 pkr)

Sisa Tahun 2016

P (30 pkr)

Terima 2016 G ( 1.300 pkr) P (392 pkr) Putus 2016 G ( 1.433 pkr) P ( 418 pkr) Sisa 2016 G ( 178 pkr) P (4 pkr)

Dari sisa tersebut diatas ada 182perkara (0,089%), dengan rincian yang ditunda menunggu Surat Ijin dan/atau Surat Keterangan dari atasan/PNS ada 6 perkara (0.032%), adapun pemanggilannya melalui Pengadilan Agama diluar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan/Tabayun ada 31perkara (0.17%) sertapemanggilan intern sebanyak53perkara (0.29%), sedang perkara yang belum diputus lebih dari 5 bulan sebanyak7perkara (0.038%),perkara yang ditunda karena ditegor biayanya kurang ada 2 perkara (0.010%).Adapun pemanggilan melalui mass mediayaitu melalui media elektronik/Media Massa yakni melalui Radio Pemerintah Daerah Bangkalan sebanyak 85 perkara (0.46%), sedang pemanggilan melalui kedutaan Besar RI karena pihak lawan berada diluar negeri sebanyak 0 perkara (0%).



PNS 0% 0,46%

Pemanggilan delegasi 0,032%

Pemanggilan intern

0,010% Belum putus lebih 5 bulan Tegor biaya habis

0,017% 0.038% 0,29%

Panggilan mass media

Rincianjenis perkara yang diterima pada tahun 2016sebagaimana dalam Lampiran 10, rincian jenis perkara yang diputus pada tahun 2016 sebagaimana dalam Lampiran 11, sedang sisa perkara tahun 2016 sebanyak 182 terdiri dari Cerai Talak 39 perkara, Cerai Gugat 134 perkara, Harta Bersama 2 perkara, Gugat Waris 1 perkara, Istbat Nikah 4 perkara dan Penetapan Ahli Waris 2 perkara. Adapun perkara putustahun 2016sebanyak 1.851 perkara dan yang telah diminutirsebanyak1.851 perkara (100%), sehingga sisa perkara yang belum diminutir sebanyak 0perkara(0.%),sebagaimana grafik dibawah ini:

2000 1500 1000 500 0

Series 1 Column1 Perkara Putus Th. 2016

Perkara Perkara Yang Yang Belum Diminutir Diminutir Th. 2016

Column2

Sedangkan perkara yang belum diputus lebih dari 5 bulan tahun 2016sebanyak7perkara sebagaimana Lampiran12. 2.

RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS Perkarayang diterima pada tahun 2016 sebanyak 1.692perkara, sedangHakim yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan sebanyak 8 orang 35 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


termasuk (Ketua dan Wakil Ketua) sedang pelaksanaan persidangan selama 4hari kerja setiap harinya sidang 2 Ruang/ 2Majelis sehingga semuanya ada 8Majelis (MajelisA, Majelis B, untuk hakim yang menjadi Ketua Majelis C.1 sampai C.6 ). Pembagian penerimaan untuk masing- masing Majelispada satu tahun dengan perkara 1.692 yang diterima perbandingannya sebagai berikut: 1.

Untuk Majelis A : 1 sehingga jumlah yang diterima 64 perkara.

2.

Untuk Majelis B : 2 sehingga jumlah yang diterima 174 perkara.

3.

Untuk Majelis C.1 sampai C.6 : 4 sehingga setiap majelis menerima ratarata 242 perkara.

Atau setiap bulannyaMajelis A menerima 5 perkara, Majelis B menerima 14 perkara sedangkan Majelis C.1 sampai C.6 menerima masing-masing 21 perkara. Dalamsatu minggu masing-masingMajelismelakukan sidang 1 kali sehingga dalam satu bulan sidang 4 kali dan ratarata untuk MajelisA menyidangkan5 perkara, Majelis B menyidangkan 14perkara dan Majelis C.1 sampai C.6menyidangkan 20 perkara.Ketua Majelis tidak menjadi anggota Majelis yang lain, sedang hakimyang bukan Ketua Majelismenjadi anggota Majelis, dengan demikian Ketua Majelis bisa menyelesaikan perkara dengan maksimal. 3.

PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING Penerimaan permohonan banding pada tahun 2016 sebanyak6 perkara sisa permohonan banding sebelum tahun 2016 yang belum diputus sebanyak 0 perkara,(Lampiran 13)sehingga jumlah permohonan banding sebanyak 6 perkara.Adapun permohonan banding yang telah diputus pada tahun 2016 sebanyak 6 perkara (100%) dan yang belum diputus sebanyak 0 perkara (0%). A. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan tingkat Banding Perkara banding yang diputus tahun2016 sebanyak 6 perkara adapun yang dikuatkan oleh tingkat banding sebanyak 6perkara, sebagaimana daftar lampiran. B. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tingkat Banding 36 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


Perkara banding tahun 2016 yang putus 6 perkara,sedang yang dibatalkan 0dibatalkan pada tingkat banding sebanyak 0 perkara, sebagaimana daftar lampiran. C. Putusan Pengadilan Tingkat Iyang tidak dapat diterima TingkatBanding. Perkara

banding

tahun

2016yang

diputus

sebanyak

6

perkara,

sedangPutusan yang tidak dapat diterima sebanyak0perkara, sebagaimana, daftar lampiran. 4.

PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI Pengadilan Agama Bangkalan menerima permohonan kasasi pada tahun 2016, sejumlah2perkaradan sisasebelum tahun 2016 yang belum putus ada1perkara sehingga jumlah semuanyaada 3perkara.Adapun pada tahun 2016perkara Kasasi yang telah diputus sebanyak1 perkara (0.3%), sehingga sisa2perkara (0.6%).Sebagaimana Lampiran 14 terlampir.

5. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI Penerimaan permohonan peninjauan kembali pada tahun 2016 ada 0 perkara, sedang sisa sebelum tahun 2016 yang belum putus 0perkara, sehingga jumlah ada0perkara dan yang telah diputus 0perkara(100%), sisa yang belum putus 0 perkara (100 %).Adapun Putusan PK Tahun 2016 yang telah diterima kembali sebanyak 0perkara dengan rincian sebagai berikut:(sebagaimana Lampiran15), -

Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan banding dan ditolak Tingkat Kasasi maupun Tingkat PK sebanyak 0 perkara. Pelayanan penerimaan permohonan eksekusi sebelum tahun 2016 yang

belum

selesai

sebanyak

0

perkara,sedang

pada

tahun

2016menerimasebanyak2perkara (sebagaimana Lampiran16), sehingga jumlah permohonan eksekusi sebanyak2perkara, yang telah diselesaikan tahun 2016sebanyak2perkara (100%) sehingga sisa yang belum selesai 0 perkara(0%). Adapunpelayanan pelaksanaan sita selama tahun 2016 ada3penetapan, yang

sudah

dilaksanakan3perkara(terealisasi

100%)

(sebagaimana 37

BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


Lampiran17). Sedang laporan Data Penyelesaian Perkara masing-masing Ketua MajelisHakim Tahun 2016 dapat dilihat dalam Lampiran 18, yang mana produktifitas hakim dalam menyelesaikan perkara dapat tergambarkan secara jelas dan akurat. Keuangan perkara dibukukan dengan memakai aplikasi SIKPA begitu juga pencetakan / print out pembukuannya menggunakan aplikasi SIKPA dengan kertas ukuran A3 yang setiap bulan ditutup dan setiap tiga bulan dilakukan pemeriksaan oleh atasan,sedangkan setiap 6 bulan sekali dilaksanakan audit keuangan dengan menggunakan aplikasi E-Audit, dengan demikian kevalidtan keuangan perkara akan terus terukur. Sisa uang perkara tahun 2015 sejumlah Rp. 119.232.000,-penerimaan tahun 2016 sejumlah Rp.1.241.787.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 1.361.019.000,- sedangpengeluaran sebesar Rp.1.259.583.000,-sehingga sisa tahun 2016 sejumlah Rp.101.436.000,- sebagaimana Lampiran19. Sedang saldo uang eksekusi

pada tahun 2015 sejumlah Rp. 0-,

penerimaan tahun 2016 sejumlah Rp.3.142.000-,sehingga jumlahkeseluruhan Rp. 3.142.000,-pengeluaran tahun 2016 sejumlah Rp. 3.142.000-. sehingga sisa tahun 2016 sejumlah Rp. 0,-. Perkara yang belum dimasukkan dalam box arsip pada tahun 2016 sebanyak 86 perkara sedang pada tahun 2016 yang diputus 1.851 perkara sehingga jumlah 1.937 perkara dan telah dimasukkan dalam box arsip sebanyak 1.815 perkara sehingga sisa yang belum masuk boxarsip sebanyak 122 perkara. Adapun Akta Cerai yang diterbitkan pada tahun 2016 sejumlah 1.239eksemplar, terdiri dari705 examplaruntuk perkara cerai gugat yang telah berkuatan hukum tetap, sedang533 examplaruntuk perkara cerai talak yang telah diikrarkan. Sedang yang telah diterima oleh pihak suami sebanyak 463lembar dan yang telah diambil oleh pihak istri 651 lembar, sehingga sisa yang belum diambil 124 lembar baik cerai talak maupun perkara cerai gugat. Keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Bangkalan telah dilakukan sesuai dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011. Begitu juga tentang Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga 38 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


Peradilan,

telah

dilakukan

sesuai

dengan

SK

KMA

Nomor:

076/KMA/SK/VI/2009. Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Bangkalan telah menerima pengajuan permohonan informasi sebanyak35 permohonan dan semua permohonan

informasi

masyarakat

tersebut

telah

terlayani

dengan

baik.(Sebagaimana Lampiran20)Sedangkan pelayanan pengaduan masyarakat, selama tahun 2016Pengadilan Agama tidak menerima pengaduan dari masyarakat baik pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan peradilan maupun pengaduan mengenai perilaku aparat pengadilan.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam

rangka

menuju

tertib

administrasi

perlengkapan

perlu

memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Informasi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Bangkalan selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per bulan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). 39 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


1.

Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan gedung kantor permanen dan bangunan gedung tempat ibadah permanen. Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Bangkalan meliputi: - Mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Inventaris berupa peralatan dan mesin. - Mengusulkan alih fungsi kantor lama yang semula tanah dan bangunan gedung kantor Pengadilan Agama bangkalan menjadi tanah dan bangunan mess serta ruang arsip Pengadilan Agama bangkalan - Mengusulkan permohonan ijin BMN berupa tanah untuk musholla Pengadilan Agama Bangkalan - Penghapusan gedung bangunan kantor permanen, selama tahun 2016 tidak ada penghapusan bangunan gedung kantor. a. Pengadaan Pengadilan Agama Bangkalan untuk Tahun Anggaran 2016 tidak mendapatkan Belanja Modal Pembangunan gedung kantor. b. Pemeliharaan Pada

Tahun

Anggaran

2016

Pengadilan

Agama

Bangkalan

mendapatkan belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan kantor. Belanja biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan gedung dan halaman sebesar Rp.24.830.000 ,- (Dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Pada bulan Nopember 2016 dilakukan revisi POK anggaran pemeliharaan gedung dan halaman kantor menjadi Rp.34.020.000,-. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang meningkat untuk pemeliharaan gedung. Pemeliharaan gedung ini berupa perbaikan atap yang bocor, perbaikan toilet yang bocor, perbaikan saluran air dan pembuangan, pengecatan batas tempat parkir, dan pengecatan gedung kantor. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.33.997.500,-. c. Penghapusan Dalam Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Bangkalan untuk gedung dan bangunan tidak ada penghapusan. 40 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inverntaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan. Pengelolaan peralatan dan mesin kantor di Pengadilan Agama Bangkalan antara lain meliputi : -

Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengidentifikasi kondisi barang.

-

Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) sebanyak 17 ruangan melalui Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara).

-

Pembuatan SK ijin pemakaian BMN berupa kendaraan dinas bermotor roda 2 sebanyak 8 buah dan untuk kendaraan roda empat sebanyak 3 buah dan laptop baru sebanyak 2 buah.

-

Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor.

-

Penginputan pembelian dan pengeluaran persediaan di aplikasi persediaan.

-

Penginputan transfer masuk berupa PC ke aplikasi simak BMN.

-

Penginputan belanja modal berupa pengadaan PC, Laptop, Printer, Router dan Scanner ke aplikasi simak BMN. Adapun pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka dilingkungan

Pengadilan Agama Bangkalan, meliputi : a). Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi: -

Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang 41 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


tidak ada tulisan atau gambar. -

Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru.

-

Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak pepustakaan serta di masukkan pada aplikasi SLIMS (Senayan Library Management Sytem) dimana ke depan bisa di akses ke Website Pengadilan Agama Bangkalan .

-

Melayani para peminjam buku.

b). Pengadministrasian aset-aset lainnya, meliputi : Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka di Pengadilan Agama Bangkalan dari : -

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 11 buku.

a.

Pengadaan Pada Tahun Anggaran 2016 ini Pengadilan Agama Bangkalan mendapatkan dana untuk pengadaan alat pengolah data berupa PC sebanyak 4 unit, Laptop sebanyak 2 unit, Printer sebanyak 10 unit, Router sebanyak 1 unit, dan Scanner sebanyak 1 unit.

b. Pemeliharaan Prasarana Pada Tahun Anggaran 2016 ini Pengadilan Agama Bangkalan mendapatkan dana dari DIPA untuk biaya perawatan : - kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 3 unit sebesar Rp. 71.700.000,-, kemudian direvisi menjadi Rp.67.500.000,- terealisasi Rp.67.486.277,- ( 99.98 %). - Kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 8 unit sebesar Rp. 8.000.000,kemudian direvisi menjadi Rp.9.540.000,- terealisasi Rp.8.904.472,- ( 93,34 %). - Laptop/notebook sebanyak 5 unit sebesar Rp.2.400.000,- terealisasi Rp 2.400.000,-.( 100 %). - PC sebanyak 17 unit sebesar Rp.8.160.000,- terealisasi Rp.8.158.500,-.( 99,98 %). 42 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


- AC sebanyak 22 unit sebesar Rp.7.700.000,- kemudian direvisi menjadi Rp.6.160.000,- terealisasi Rp.5.920.000,-.( 96,10 %). - Printer sebanyak 10 unit sebesar Rp.5.000.000,- kemudian direvisi menjadi Rp.4.000.000,- terealisasi Rp.3.953.000,-.( 98,83 %). c.

Penghapusan Pada Tahun 2016 Pengadilan Agama Bangkalan tidak mengajukan penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung karena belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana yang berupa meubelir walaupun keadaan sudah tidak layak masih tetap dipergunakan.

D. Pengelolaan Keuangan Dalam

rangka

mendukung

terwujudnya

good

governance

dalam

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, berbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Bangkalan yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Bangkalan secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan selaku PPK dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku pelaksana tehnis. Namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pejabat Penanda Tangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Kepala sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Bendahara Penerima. 43 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun Anggaran 2016 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 04 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan kedalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis belanja, yaitu : 1. Belanja Pegawai Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a.

Pagu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2016 yang diusulkan pada tahun 2015, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Bangkalan memerlukan dana sebesar Rp. 3.225.897.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Bangkalan untuk belanja pegawai mendapatkan pagu dana sebesar Rp.3.225.897.000,- (100 %). Selama tahun 2016 tersebut DIPA Pengadilan Agama Bangkalan mengalami revisi sebanyak 2 kali, dan yang berhubungan dengan perubahan pagu belanja Pegawai tidak ada. b.

Realisasi Dari pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Bangkalan dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.225.897.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp.3.503.587.819,Dari total anggaran yang telah terealisasi tersebut di atas, maka total pagu yang terserap sebesar 108,61%. 44 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


c.

Sisa Anggaran Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah

terealisasi / terserap, maka dari total anggaran masih ada sisa sebesar Rp.277.690.819,- (-8,61%). Namun sisa tersebut bukan merupakan sisa dari uang persedian (UP) yang harus dikembalikan karena dana tersebut belum diambil. Yang secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana dalam matrik terlampir. 2. Belanja Barang Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemerliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standart biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I. Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a.

Pagu Rencana Kerja Anggaan Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/lembaga (RKA-KL) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung tahun anggaran 2016 yang diusulkan pada tahun 2015 untuk belanja barang Pengadilan Agama Bangkalan memerlukan dana sebesar Rp.579.372.000- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Bangkalan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp.612.622.000,-. atau bila dibandingkan antara usulan dalam RKA-KL untuk tahun 2016 dengan DIPA 2016, maka dikabulkan 105,74%. Selama tahun 2016 tersebut DIPA Pengadilan Agama Bangkalan mengalami revisi sebanyak 2 kali, dan yang berhubungan dengan perubahan pagu belanja Barang adalah pada saat dilakukan revisi ke dua. Revisi ke dua 45 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2016. Revisi ini dilakukan karena adanya tambahan pagu di belanja langganan daya dan jasa yaitu listrik, telepon, dan air. Disamping itu juga dilakukan revisi POK, dengan menggeser beberapa anggaran. Anggaran yang bergeser pada output Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan yaitu anggaran belanja bahan pelantikan, pelaporan dikurangi untuk menambah anggaran perjalanan dinas dan jamuan tamu. Sedangkan

output

Layanan

Perkantoran

yaitu

anggaran

belanja

pemeliharaan kendaraan roda 4, printer, AC, penambah daya tahan tubuh dikurangi untuk menambah anggaran belanja persediaan konsumsi, pengiriman surat dinas, pemeliharaan gedung dan halaman serta kendaraan dinas roda 2. Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 tahun anggaran 2016 di Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun Anggaran 2016 mendapat dana sebesar Rp. 44.000.000,- yang berdasarkan usulan pada tahun 2015 yang diusulkan untuk 2016 sebesar Rp. 44.000.000,- maka dikabulkan 100%., b.

Realisasi Anggaran Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Bangkalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung tahun anggaran 2016 sebesar Rp.612.622.000 - tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp.602.901.101,- (98,41%), sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pengadilan Agama Bangkalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.44.000.000,-.Anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp.40.698.000,- (92,50%).

c.

Sisa Anggaran Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung masih ada sisa sebesar Rp.9.720.899,-

atau

sebesar 1,59%. 46

BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pengadilan Agama Bangkalan masih ada sisa sebesar Rp.3.302.000,- atau sebesar 7,50%.Yang dapat dilihat dalam matrik terlampir.

3. Belanja Modal Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Untuk tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Bangkalan ada belanja modal. a. PaguAnggaran Berdasarkan

usulan

dalam

Rencana

Kerja

Anggaran

Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2016 yang diusulkan pada tahun 2015, untuk belanja modal Pengadilan Agama Bangkalan memerlukan dana sebesar Rp. 118.000.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Bangkalan untuk belanja modal mendapatkan pagu dana sebesar Rp.98.000.000,- (83,05 %). Selama tahun 2016 tersebut DIPA Pengadilan Agama Bangkalan mengalami revisi sebanyak 4 kali, dan yang berhubungan dengan perubahan pagu belanja modal adalah pada saat dilakukan revisi ke satu. Revisi ke satu dilakukan pada tanggal 11 April 2016. Pada revisi ini terjadi perubahan POK. Hal ini dilakukan karena disesuaikan kebutuhan kantor dan spesifikasi alat pengolah data dari Mahkamah Agung. b. Realisasi Anggaran Dari pagu belanja modal Pengadilan Agama Bangkalan dalam Daftar Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

tahun

anggaran

2016

sebesar

Rp.98.000.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp.97.980.100,Dari total anggaran yang telah terealisasi tersebut di atas, maka total pagu yang terserap sebesar 99.98%. c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah 47 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


terealisasi / terserap, maka daritotal anggaran masih ada sisa sebesar Rp.19.900,(0,02%). Namun sisa tersebut bukan merupakan sisa dari uang persedian (UP) yang harus dikembalikan karena dana tersebut belum diambil. Yang secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana dalam matrik terlampir. Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak, sisa tahun 2016 yang belum disetor sebanyak Rp.0, penerimaan tahun 2016 Rp.116.316.500,- yang telah disetorkan tahun 2016 sebesar Rp.116.316.500,- sisa yang belum disetor tahun 2016 sebesar Rp.0,- yang dapat dilihat dalam matrix terlampir (Lampiran 22). E. Dukungan Teknologi Informasi. Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yangprima,transparan dan akunLampiran kepada masyarakat pencari keadilanmaka sarana tersebut sangat dibutuhkan, begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya. Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Bangkalan sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yaitu memakai

SIADPA

PLUS

yang

merupakan

Pola

Bindalmin

yang

dikomputerisasikan, sebagaimana dinstruksikan oleh BADILAG Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara , berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah memperingan beban tugas kita. Adapun perangkat keras yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bangkalan saat ini berupa : 1. PC Unit sejumlah 15 buah 2. Note book ( laptop ) sejumlah 7 buah 3. Printer sejumlah 10 buah 48 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


4. Server sejumlah 1 buah Modem sejumlah 1 buah F. REGULASI TAHUN 2015 Untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja yang akuntabel dan berkualitas dan dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada serta dapat memberikan saran perbaikan, maka Pengadilan Agama Bangkalan selama pada tahun 2016 ini membuat suatu pedoman sebagai dasar pelaksanaan tugas dan sebagai bentuk implementasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area : 1. MANAJEMEN PERUBAHAN Area ini bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu/unit untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Adapun sasarannya adalah meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai, terjadinya pola pikir dan budaya kerja dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. 2. PERUNDANG-UNDANGAN Area ini bertujuan meningkatkan effektifitas pengelolaan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga,

meningkatnya effektifitas pengelolaan peraturan

perundang-undangan. Oleh karena itu untuk pengukuran sasaran dengan membuat SOP sebagai pedoman pelaksanan tugas. 3. PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI Area ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem organisasi secara profesional

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas 49 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal dan meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bangkalan dalam pelaksanaannya dibuatkan Job Description dan sesuai dengan struktur organisasi. 4. PENATAAN TATA LAKSANA Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur pada suatu organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapaiadalah : meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan serta meningkatnya kinerja di pemerintah. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bangkalan dalam implementasinya dalam organisasi telah menggunakan aplikasi SIPP dan SIADPA PLUS untuk pelayanan perkara, SIKEP dan e-PUPNS untuk kepegawaian, SIMAK BMN, SIMAN dan SIMANTAP untuk barang milik negara serta SAS, GPP dan SAIBA untuk keuangan selain itu di bidang perencanaan ada aplikasi RKA-KL, untuk menertibkan pelaksanaannya maka ditunjuk TIM TI sebagai koordinator, sedang untuk pengukuran pencapaian adalah dengan terbangunnya IKU dan survey CAPAIAN KERJA sebagaimana wujud dari PERJANJIAN KERJA yang tertuang dalam LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH setiap tahun. 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. b. Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada 50 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


masing-masing lembaga. c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektifitas manajemen SDM dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Agama Bangkalan melakukan penertiban pada aplikasi SIKEP sehingga akan memudahkan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan mutasi karena kewenangan mutasi rekrutmen ada pada Mahkamah Agung, sedangkan untuk meningkatkan disiplin pegawai diterapkan dengan absensi melalui finger Print dan dikoordinasi oleh Wakil Ketua sebagai Ketua Pengawas bidang beserta TIM ABSENSI. 6. PENGUATAN AKUNTABILITAS Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : meningkatnya kinerja lembaga dan meningkatnya akuntabilitas lembaga dengan dasar pengukuran terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur serta peningktan kualitas laporan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Bangkalan untuk pelaksanaannya adalah adanya IKU dan menerapkan sistem pelaporan yang berbasis TI, untuk itu supaya pelaksanaan terkoordinasi dibentuk TIM TI. 7. PENGUATAN PENGAWASAN Area ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, adapun target yang ingin dicapai adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara. c. Meningkatnya status opini BPK tehadap pengelolaan negara. d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Untuk itu Pengadilan Agama Bangkalan dalam implementasi pada area 51 BAB IV | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


ini adalah dengan melaporkan keuangan DIPA maupun Keuangan Perkara secara rutin dan berkala dan memasukan dalam Aplikasi KOMDANAS di Website

Mahkamah

Agung

sedang

untuk

perkara

dengan

aplikasi

infoperkara.badilag.net dan secara internal telah ditunjuk Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan No.W13A30/998/PS.01/V/2016 Tgl 04 Mei 2015. 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (cepat, murah, biaya ringan). b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. d. Meningkatnya indek kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.. Pengadilan Agama Bangkalan untuk pengukuran pelaksanaan pada area ini akan melalukan survey kepuasan publik dan merencanakan melakukan survey secara berkala untuk menanggulanggi keluhan masyarakat, disamping itu dengan adanya meja Informasi yang membantu masyarakat untuk memberikan informasi secara langsung. Begitu juga SMS Gateway sangat bermanfaat karena masyarakat tidak perlu datang maupun telepon jika memerlukan informasi yang dibutuhkan. Petugas Meja Pengaduan sangat membantu masyarakat apabila mengalami permasalahan terkait pelayanan.



BAB IV

PENGAWASAN A. INTERNAL Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bangkalan telah Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang pemberlakuan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan peradilan di lingkungan badan-badan peradilan.Pengawasan pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan pada 8 orang Hakim dan 15 orang pegawai selama tahun 2016 dan dilakukan secara rutin dengan pembinaan baik kemampuan, ketrampilan, ilmu pengetahuan (sumber daya manusia) melaui rapat dinas rutin minimal 3 bulan sekali ditambah pengawasan dan pembinaan oleh hakim-hakim pengawas bidang kemudian dituangkan dalan Data Sasaran Kerja Pegawai (SKP), sedangkan hasil pengawasan terhadap Hakim dan Pejabat Kepaniteraan maupun kesekretariatan dituangkan dalam CPP.1/WAS.1 dan CPP.2/WAS.2.Pada Pengadilan Agama Bangkalan pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) telah berjalan cukup baik.

B. EVALUASI Untuk lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di Pengadilan Agama Bangkalan juga ada Pengawasan Bidang Tugas, yang merupakan pengawasan terhadap seluruh Pegawai dan semua unsur, mulai Hakim, Pejabat Kepaniteraan/Kesekretariatan, Pejabat Struktural maupun Fungsional yang dilakukan oleh Pimpinan dalam hal ini wakil ketua sebagai koordinator pengawas, dengan menunjuk beberapa Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan tugas pengawasan bidang. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 04 Mei 2016 Nomor W13-A30/998/Ps.01/V/2016, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Bangkalan. Adapun nama-nama yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah : 1.

Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H. M.H. (Wakil Ketua/Hakim Madya Muda), sebagai Koordinator Pengawas Bidang;

2.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H. (Hakim Madya Pratama), sebagai Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan untuk SubBag Keuangan dan Bendahara;

3.

Drs. H. Muthofa Zahron (Hakim Madya Muda), sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Hukum; 53 BAB IV| PENGAWASAN


4.

H. Abdul Majid, S.HI, M.H. (Hakim Pratama Madya ), sebagai Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan untuk SubBag Umum dan Kinerja Pelayanan Publik.

5.

Dra. Farhanah, MH (Hakim Madya Muda), sebagai Hakim Pengawas Bidang Keuangan Perkara.;

6.

Dra. Hj.Nurul Qolbi, MHES (Hakim Madya Muda), sebagai Hakim Pengawas Bidang kepaniteraan muda Gugatan dan Permohonan;

7.

H. Supriyadi, S.Ag, MHES. (Hakim Madya Pratama), sebagai Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan untuk SubBag Kepegawaian dan Teknologi Informasi; Mengenai disiplin dan Sanksi atas indisipliner pegawai sesuai KMA No 71 tahun 2001 ditunjang

dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 35 mengenai penegakan disiplin dibentuk tim dari satu koordinator yakni Wakil ketua sebagai Ketua, Sekretaris sebagai sekretaris dan 3 anggota tim pengawas ,terdiri dari Hakim Zainuri Jali, S.Ag. MH, Dra.Farhanah, MH dan Panitera Zainul Hudaya, SH Selain Pengawasan internal tersebut diatas Pengadilan Agama juga menerima masukan dari Masyarakat, berupa pengaduan, kritik dan saran terhadap kinerja Pengadilan agama Bangkalan (Wasmasy), dengan maksud antara lain sebagai berikut: 1.

Mencegah terjadinya penyimpangan masalah administrasi, dan ketidakefisienenan penyelenggaraan peradilan;

2.

Menilai kinerja. Adapun tujuan dari kegiatan pengawasan di atasa dalah sebagai masukan dan bahan pertimbangan Pimpinan Pengadilan Agama Bangkalan dalam rangka menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan, yang menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja pelayanan publik Pengadilan Agama Bangkalan.

54 BAB IV| PENGAWASAN


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN Penyelesaian perkara tahun 2016pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa pada tahun 2015 sebanyak341perkara, ditambah penerimaan pada tahun 2016 sebanyak1.692perkara, sehingga jumlah yang ditangani

sebanyak

2.033

perkara

dan

telah

berhasil

diselesaikan

sebanyak1.851perkara (0,91%), sisanya sebanyak182perkara (0,089%). Jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu pada tahun 2015, perkara yang diterima 1.549 perkara dan sisa tahun 2014 sebanyak 342 perkara sehingga jumlahnya 1.891 perkara, sedang yang diputus sebanyak 1.550 perkara (0.81%), sisanya 341,mperkara (0.18%).Dengan demikian penerimaan perkara tahun 2016 mengalami kenaikan sejumlah143perkara (0.9%) dan perkara yang diputus naik 301 perkara jika dibandingkan tahun 2015, olehkarena itu penyelesaian perkara sudah sesuai target, meskipun penerimaan naik dari tahun tetapi penyelesaiannya juga naik dari tahun lalu, adapun sisa perkara yang belum dapat diselesaikan sejumlah182perkara(0,089%)tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media masa dan tabayun /pemanggilan melalui Pengadilan Agama diluar yurisdiksiPengadilan Agama Bangkalan, karena pendaftaran di akhir tahun mengalami kenaikan sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dan telah direvisi tahun 2013, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki / disempurnakan. 1.

Program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Bangkalan meliputi 1. 55 BAB V| KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


Penyelesaian perkara 2. Manajemen SDM 3. Pengawasan / Pengaduan 4. Pengelolaan website 5. Pelayanan Meja Informasi 6. Pelayanan Publik 7. Implementasi SIPP dan SIADPA Plus dan “Justice for all” berupa penerimaan perkara prodeo. 2.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim, pegawai maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi.

3.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang admnistrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.

4.

Penata usahaan bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIMPEG Online MA-RI, keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan : SAIBA, SAS, GPP dan RKA-KL dan umum yakni sistem aplikasi SIMAK-BMN yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAN secara online selain itu juga telah digunakanya aplikasi SIMANTAP untuk pendataan aset berupa tanah telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.

6.

Jumlah pegawai di

Pengadilan Agama Bangkalan masih sangat jauh dari

standart untuk ukuran Klas 1 B, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan. Untuk tahun 2016 Penghadilan Agama Bangkalan tidak mendapatkan tambahan pegawai, sehingga bisa disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada dengan kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan semakain besar, untuk itu dalam menyikapi keadaan seperti itu dituntut adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. 7.

Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2016 ini telah menempati gedung yang telah memenuhi standart Prototype dengan

luas tanah kurang lebih

2.524.m2 sedang bangunan dua lantai seluas 768 m2 terletak di Jl SoekarnoHatta 49 Bangkalan. 8.

Penerapan administrasi umum dan arsip dinamis telah berjalan dengan baik 56 BAB V| KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


meskipun ditunjang dengan sarana yang kurang memadai, karena prasarana untuk menyimpan instrumen arsip dinamis tidak ada. 9.

Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

10. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2016 berhasil dengan baik.

B. REKOMENDASI 1.

Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dimohon mengupayakan penambahan pegawai/jurusita pengganti maupun Panitera Pengganti agar tidak terjadi rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.

2.

Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan modal khususnya kendaraan bermotor untuk roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas jurusita serta kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk menunjang mobilitas sekretaris.

3.

Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparat peradilan serta pagu anggaran pada mata anggaran perjalanan dinas bisa sesuai dengan kebutuhan.

4.

Pembinaan, pengawasan dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan dengan memperbanyak Diklat kepada pegawai sesuai dengan sasarannya.

C. PENUTUP Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2016, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bangkalan yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja 57 BAB V| KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapis ecara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data- data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayahdari Allah SWT Amin.

Bangkalan, 30 Desember 2016 Ketua Pengadilan Agama Bangkalan

Drs. Eko Budiono, S.H., M.H. NIP. 19691127 199303 1 003

58 BAB V| KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


2016 LAPORAN TAHUNAN

Recommend Documents