Laporan Tahunan. Semangat Mengabdi. Laporan Tahunan 2016 bapertarum-pns

2016

Laporan Tahunan

Semangat Mengabdi www.bapertarum-pns.co.id Laporan Tahunan 2016 bapertarum-pns

C

Daftar Isi 1 1 2

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Tema Laporan Tahunan 2016 Jejak Langkah

71 72 72

KILAS KINERJA 2016 6 Ikhtisar Keuangan 7 Grafik Ikhtisar Keuangan 7 Ikhtisar Saham 7 Informasi tentang Obligasi 7 Aksi Korporasi 8 Peristiwa Penting 2016 9 Penghargaan dan Sertifikasi Laporan Manajemen 12 Laporan Dewan Pengawas 16 Laporan Direksi 20 Surat Pernyataan Anggota Dewan pengawas dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 BAPERTARUM-PNS Profil Perusahaan 24 Identitas Perusahaan 25 Sekilas Perusahaan 25 Logo Perusahaan 26 Visi dan Misi 27 Nilai-nilai Budaya 28 Struktur Organisasi 30 Profil Dewan Pengawas 34 Profil Direksi 37 Profil PNS 38 Produk Layanan 42 Komposisi Pemegang Saham 42 Entitas Anak dan Asosiasi 42 Lembaga dan Profesi Penunjang Tinjauan Pendukung Bisnis 46 Sumber Daya Manusia 50 Teknologi Informasi Analisa dan Pembahasan Manajemen 56 Tinjauan Ekonomi Makro 57 Tinjauan Industri 58 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha 60 Tinjauan Kinerja Keuangan 60 Laporan Posisi Keuangan 63 Laporan Aktivitas 65 Laporan Arus Kas 67 Target dan Realisasi Tahun 2016 69 Proyeksi 2017 69 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektabilitas Piutang 69 Struktur Modal 70 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal 70 Investasi Barang Modal 70 Prospek Usaha

72 72 72 73 73

Aspek Pemasaran Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Kebijakan Dividen Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Pegawai Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum Perubahan Kebijakan Akuntansi Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tata Kelola Perusahaan 76 Prinsip-Prinsip GCG 77 Komitmen Penerapan GCG 77 Kelengkapan Infrastruktur GCG 77 Struktur GCG 78 Sidang Anggota 79 Dewan Pengawas 81 Sekretaris Dewan Pengawas 81 Direksi 88 Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi 89 Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi 90 Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas dan Direksi 90 Kebijakan Keberagaman Dewan Pengawas dan Direksi 91 Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi 91 Info Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Pada Perusahaan Lain 91 Komite Audit 91 Komite Nominasi dan Remunerasi 91 Sekretaris Pelaksana 95 Unit Audit Internal 99 Manajemen Risiko 102 Sistem Pengendalian Internal 103 Akuntan Publik 104 Perkara Penting dan Perkara Hukum Yang Dihadapi BAPERTARUM-PNS 104 Sanksi Administratif 104 Kode Etik dan Perilaku BAPERTARUM-PNS 105 Whistleblowing System 108 Akses Informasi 108 Tanggung Jawab Perusahaan LAPORAN KEUANGAN audited

tema Laporan Tahunan 2016 BAPERTARUM-PNS didirikan dengan tujuan mulia untuk mempercepat kepemilikan rumah bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kehadiran lembaga ini memperlihatkan kepedulian negara kepada PNS. Sebagai Badan Umum Lainnya yang diberi amanah untuk mengelola dana Taperum PNS, BAPERTARUM-PNS memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memberikan sumbangsih terhadap akselerasi kepemilikan rumah bagi para PNS. Tanggung jawab ini kami formulasikan dengan kerja keras serta ikhtiar sungguh-sungguh. Bagi kami, tanggung jawab ini merupakan amanah pengabdian mulia. Spirit inilah yang ingin kami sampaikan melalui pemilihan tema “Semangat Mengabdi” sebagai tema Laporan Tahunan BAPERTARUMPNS Tahun Buku 2016. Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan BAPERTARUM-PNS, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang BAPERTARUM-PNS. BAPERTARUM-PNS tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Tema

ini

menggambarkan

bahwa

setiap

kebijakan

BAPERTARUM-PNS, setiap langkah, kebijakan strategis, serta

semua

Produk

Layanan

BAPERTARUM-PNS

dipersembahkan bagi para PNS dan negara. Lingkaran sebagai tema halaman sampul memperlihatkan filosofi semangat pengabdian tanpa henti sementara kolase gambar di dalam lingkaran merepresentasikan hasil kerja sungguh-sungguh. Warna biru yang menjadi warna mayoritas pada cover ini memberikan kesan kepercayaan dan keandalan BAPERTARUM-PNS dalam memberikan pelayanan. Background yang bersih pada back cover memberikan kesan profesionalitas dan integritas.

Laporan Tahunan 2016 bapertarum-pns

1

Jejak Langkah 1993

Terbit Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Taperum-PNS

1994

1995

Terbit Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993

u Terbit

Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 1 tentang besaran Bantuan Uang Muka (BUM) u Diadakan Kerjasama Pengembalian Tabungan dengan PT. Taspen

1998

u Terbit

Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 tentang Bantuan bagi Golongan IV u Terbit Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02 tentang Pemberian Jasa Pengembalian Tabungan Perumahan.

2016

u Disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat u Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan BAPERTARUM-PNS tentang Penyediaan Data Penerimaan Setoran/Potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM-PNS) Dan Data Pegawai Negeri Sipil Pusat 2


1999

u PKS antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Tentang Pertukaran Data Potongan Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM-PNS) Dan Data Pegawai Negeri Sipil Pusat u PKS antara Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Dengan Badan Kepegawaian Negara, tentang Percepatan Verifikasi Hasil E-PUPNS 2015

u Berdasarkan

Rapat Koordinasi, diputuskan adanya pendelegasian wewenang ke Provinsi u Terbentuknya Tim Perwakilan Daerah Unit Pelaksana Pelayanan Penyaluran Daerah (UP3D)

2015

u Meluncurkan

produk Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) u Bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) untuk penyaluran Pengembalian Tabungan (PT) u Memberikan Penghargaan kepada Pengembang, Pemda, dan Perbankan u Memberikan reward program kepada Bank Pelaksana

2004

2005

Terbit Peraturan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah tentang Pinjaman Uang Muka (PUM) sebesar Rp 3,5 juta dengan Tenor 5 Tahun

u Penutupan

2006

UP3D berdasarkan Kesepakatan Munas yang diikuti Kabupaten, Kota, dan Provinsi u Pertama kali disusun Rencana Strategis (Renstra) 2005-2010

2014

Pencanangan Transformasi BAPERTARUM- PNS, diantaranya tercermin pada: u Perubahan Struktur Organisasi u Diberlakukannya Akun Individu u Penerapan Budaya Kerja u Pemberlakuan TBUM sebesar Rp 20 Juta

2007

u Terbit

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Harian BAPERTARUMPNS Nomor 02/PERMEN/M/2006 tentang Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bagi PNS. u Terbit Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Harian BAPERTARUMPNS Nomor 35/PERMEN/M/2006 tentang Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Sebagian Biaya Membangun Rumah Bagi PNS. u Terbit Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Harian BAPERTARUMPNS Nomor 23/PERMEN/M/2006 tentang Pemberian Pinjaman Lunak Bancana Alam Pembangunan/Perbaikan Rumah (PLBA-PR) Bagi PNS.

2011

Terbit Permenpera No. 12/Tahun/2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Juli 2011, sebesar Rp 13,2 Juta; Rp 13,5 Juta dan Rp 13,8 Juta.

u Penerapan

PSAK 45 untuk Akuntansi u Diadakan Pemda Award dan Lomba Penulisan Jurnalistik u Terbit

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.09/ PERMEN/M/2007 Tanggal 18 September 2007 Tentang Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Satuan Rumah Susun (PUM-KPR SARUSUN) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 20.000.000,-

2009

Terbit Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/ PERMEN/M/2009 tentang Pemberhentian Layanan Bantuan Kepada Golongan IV/a Dan IV/b Serta Pemberhentian Pemberian Jasa Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

2008

u Juara

Umum Bakohumas di Yogyakarta u Mengadakan Pameran Rumah Murah Bekerjasama dengan Panangian EO di Balai Kartini, Jakarta


3

Kilas Kinerja 2016

4

Laporan Tahunan 2016 bapertarum - pns

5 Laporan Tahunan 2016 bapertarum - pns

5

Ikhtisar Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Testimoni Adanya pemberian bantuan uang muka dari BAPERTARUM-PNS sangat membantu PNS untuk memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah. Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc. Menteri Pariwisata Republik Indonesia

Ikhtisar Keuangan Laporan Posisi Keuangan Dalam Rupiah Uraian

2016

2015

2014

Aset Lancar

3.733.882.790.518

3.430.355.915.671

3.042.162.468.925

Aset Tidak Lancar

7.626.834.477.458

6.983.306.337.884

6.328.395.143.861

11.360.717.267.976

10.413.662.253.555

9.370.557.612.786

Liabilitas Jangka Pendek

471.294.866

328.962.115

382.837.072

Liabilitas Jangka Panjang

4.151.296.900.404

3.953.806.122.193

3.685.822.527.555

Jumlah Liabilitas

4.151.768.195.270

3.954.135.084.308

3.686.205.364.627

Jumlah Aset Bersih

7.210.501.626.919

6.459.478.524.159

5.684.826.595.244

(1.552.554.214)

48.645.088

(474.347.086)

11.360.717.267.976

10.413.662.253.555

9.370.557.612.786

2016

2015

Jumlah Aset

Penghasilan Konprehensif lain Jumlah Liabilitas dan Aset Bersih

Laporan Aktivitas Dalam Rupiah Uraian Aset Bersih Awal Tahun Koreksi Aset Bersih Pendapatan Beban Manajemen Pendapatan di Atas (di bawah) Beban Aset Bersih Akhir Tahun

2014

6.459.478.524.159

5.684.826.595.245

4.874.675.221.499

190.475.448

0

0

789.647.185.288

808.400.057.958

832.220.812.956

38.814.557.976

33.748.129.044

22.069.439.210

750.832.627.312

774.651.928.914

810.151.373.746

7.210.501.626.919

6.459.478.524.159

5.684.826.595.245

Informasi mengenai hasil usaha meliputi laba-rugi, laba rugi per saham dan penghasilan komprehensif tahun berjalan baik yang diatribusikan kepada entitas induk dan asosiasi tidak relevan karena Laporan Keuangan BAPERTARUMPNS menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

6


Tinjauan Pendukung Bisnis

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tata Kelola Perusahaan

Grafik Ikhtisar Keuangan Jumlah Aset

Aset Bersih Akhir Tahun

Dalam Rupiah

Dalam Rupiah

2014

9.370.557.612.786

2014

5.684.826.595.245

2015

10.413.662.253.555

2015

6.459.478.524.159

11.360.717.267.976 2016

2016

Pendapatan

7.210.501.626.919

Beban Manajemen

Dalam Rupiah

Dalam Rupiah

2014

832.220.812.956

2014

22.069.439.210

2015

808.400.057.958

2015

33.748.129.044

789.647.185.288 2016

2016

38.814.557.976

Rasio Keuangan Penting Uraian

2016

2015

2014

Rasio Kas (Kas/Liabilitas Jangka Pendek)

6.552,14 x

9.690.06 x

7.804.91 x

Rasio Lancar (Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek)

7.922.60 x

10.427.81 x

6.746.11 x

36.54%

37.97%

39.34%

Rasio Solvabilitas (Total Liabilitas/Total Aset)

Ikhtisar Operasional non Keuangan Uraian

2016

2015

2014

Jumlah PNS yang Menerima: Penyaluran Bantuan

10.143

3.014

1.309

Pengembalian Tabungan

79.566

42.780

48.782

Ikhtisar Saham

BAPERTARUM-PNS tidak memiliki struktur kepemilikan saham serta tidak mengeluarkan saham ke publik. Informasi mengenai komposisi serta kinerja saham tidak relevan dengan BAPERTARUM-PNS yang berstatus badan negara yang mengedepankan jasa pelayanan (service oriented).

Informasi tentang Obligasi

BAPERTARUM-PNS tidak menerbitkan obligasi. Informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi maupun informasi-informasi lain yang berkaitan dengan obligasi tidak relevan dengan kegiatan operasional BAPERTARUM-PNS

Aksi Korporasi

Infomasi tentang aksi korporasi yang meliputi pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham tidak relevan dengan kegiatan operasional BAPERTARUM-PNS.


7


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Peristiwa Penting 2016

15 Maret 2016 Pelaksanaan Rapat Anggota BAPERTARUM-PNS yang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan BAPERTARUM-PNS.

28 Maret 2016 PKS antara Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Dirut tentang Pertukaran Data Potongan Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM-PNS) dan Data Pegawai Negeri Sipil Pusat.

29-30 April 2016 Pelaksanaan rapat kerja BAPERTARUM-PNS tahun 2016.

11 Mei 2016 Penandatanganan kerjasama dengan Bank Kalteng sebagai bank pelaksana. Kerjasama ini juga dilakukan dengan BPD Sumut, Bank NTB, BRI Syariah, BRI, Bank Jabar Banten, BNI, Bank Riau Kepri, dan Bank Jambi.

16 Mei 2016 Direktur Utama menyerahkan plakat kepada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR setelah pembukaan FGD rencana investasi pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara dan SUKUK.

16 Mei 2016 Direktur Utama menerima kunjungan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan jajaran pengurus.

8




22 Agustus 2016 Direktur Utama mendampingi Dirjen Cipta Karya yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS pada peletakan batu pertama perumahan subsidi dalam rangka Hapernas di Tigaraksa, Tangerang, Banten.


4-6 November 2016 BAPERTARUM-PNS melaksanakan pelatihan atau capacity building di kalangan internal.

21 Desember 2016 Audiensi Jajaran Direksi dengan Menteri PAN-RB selaku Anggota BAPERTARUM-PNS

Penghargaan dan Sertifikasi

BAPERTARUM-PNS menerima penghargaan dari Bank Tabungan Negara (BTN). Penghargaan bertajuk ‘BTN PROPERTY AWARDS 2016 Kategori Kemitraan Utama Nasional’ itu diterima pada Mei 2016.


9

Perumahan permata mutiara maja Lebak, Banten

Laporan Manajemen


11


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Dewan Pengawas

“

Andreas Suhono

Ketua Merangkap Anggota Dewan Pengawas

Pendapatan BAPERTARUMPNS memang mengalami tekanan akibat menurunnya pendapatan bunga deposito berjangka. Akibatnya total pendapatan BAPERTARUMPNS mengalami penurunan 2,32%. Namun demikian, total aset tetap mengalami pertumbuhan positif mencapai 9,09% sehingga secara umum kinerja institusi ini tetap terjaga.

Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati Adalah sebuah kebanggaan bagi kami mendapat kepercayaan menjadi Dewan Pengawas pada institusi BAPERTARUM-PNS. Sebagai badan yang dibentuk untuk mengakselerasi kepemilikan rumah bagi para abdi negara, kami menganggap amanah ini sebagai tugas yang mulia. Untuk itu, sebelum menyampaikan Laporan Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS Tahun 2016, kami ingin memberikan ucapan terima kasih setinggitingginya kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua BAPERTARUM-PNS, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Ketua Harian merangkap Anggota, serta Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Anggota BAPERTARUM-PNS. Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh Dewan Pengawas menyampaikan bahwa pada tahun 2016, BAPERTARUM-PNS telah mencapai pertumbuhan positif

12





baik dari kinerja operasional maupun keuangan. Kerja

dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa-

keras dan ikhtiar sungguh-sungguh yang diperlihatkan

masa mendatang.

semua pihak telah memberikan kontribusi bagi pencapaian Penyaluran Bantuan dan Pengembalian Tabungan kepada

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola

PNS selaku pemangku kepentingan utama.

Dalam sistem industri yang kian modern, pengelolaan

BAPERTARUM-PNS

sehingga

dapat

meningkatkan

perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip good

Kinerja Direksi

corporate governance (GCG) atau tata kelola yang

Kinerja Direksi telah memperlihatkan hasil yang optimal

baik sudah menjadi sebuah keharusan. Hal ini berlaku

sepanjang tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian

dalam semua industri, tak terkecuali dalam pengelolaan

BAPERTARUM-PNS pada tahun berjalan. Secara umum,

BAPERTARUM-PNS. Dewan Pengawas menyadari, tanpa

ketercapaian target tahun ini cukup memuaskan dan

penerapan GCG yang efektif, BAPERTARUM-PNS tak

performa BAPERTARUM-PNS pada tahun 2016 juga

akan mendapat kepercayaan dari publik maupun PNS

meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu.

sebagai pemangku kepentingan utama.

Pada tahun 2016, jumlah penerima Penyaluran Bantuan

Oleh karena itu, Dewan Pengawas senantiasa mendorong

BAPERTARUM-PNS mencapai 10.143 PNS, meningkat

Direksi dan seluruh manajemen BAPERTARUM-PNS untuk

236,53% dibanding tahun 2015 sebanyak 3.014 PNS. Dari

menerapkan infrastruktur GCG dengan implementasi

jumlah nominal yang disalurkan, juga terjadi peningkatan

yang sebaik-baiknya. Sesuai fungsi dan peran yang kami

sebesar 134,55% yaitu dari Rp27,22 miliar pada tahun

miliki, Dewan Pengawas senantiasa mengarahkan agar

2015 menjadi Rp47,45 miliar pada tahun 2016.

penerapan GCG di BAPERTARUM-PNS memenuhi prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

Peningkatan performa Penyaluran Bantuan juga diikuti

independensi, dan kesetaraan.

oleh layanan BAPERTARUM-PNS lainnya. Untuk layanan Pengembalian Tabungan, BAPERTARUM-PNS berhasil

Menurut amatan kami, BAPERTARUM-PNS saat ini telah

merealisasikan Pengembalian Tabungan kepada 79.566

memiliki perangkat GCG yang memadai serta sesuai

PNS, meningkat 36.786 PNS dibandingkan dengan

dengan peraturan perundang-undangan. Hingga tahun

realisasi tahun 2015 sebanyak 42.780 PNS. Dari segi

2016, BAPERTARUM-PNS telah memiliki infrastruktur GCG

nominal, realiasasi Pengembalian Tabungan pada 2016

yang meliputi Pedoman Kode Etik, Panduan Kerja (Board

mencapai Rp145,03 miliar, meningkat dari realisasi tahun

Manual), Kebijakan Teknologi Informasi (TI), Kesehatan

2015 sebesar Rp82,93 miliar.

dan Keselamatan Kerja, Piagam Komite Audit, Pedoman sistem pengendalian internal, Pedoman whistleblowing

Dari sisi keuangan, pendapatan BAPERTARUM-PNS

system, Pedoman Manajemen Risiko, dan Pedoman

memang

menurunnya

Benturan Kepentingan. Dewan Pengawas mendorong

pendapatan bunga deposito berjangka. Akibatnya total

agar seluruh perangkat GCG tersebut diimplementasikan

pendapatan BAPERTARUM-PNS mengalami penurunan

sebaik-baiknya di seluruh tingkat level manajemen.

mengalami

tekanan

akibat

2,32%. Namun demikian, total aset tetap mengalami pertumbuhan mencapai 9,09% sehingga secara umum

Tantangan Pelayanan

kinerja institusi ini tetap terjaga.

Dalam pandangan Dewan Pengawas, bantuan perumahan bagi PNS masih sangat dibutuhkan untuk mewujudkan rasanya

kepemilikan rumah. Menurut data e-PUPNS 2015, jumlah

cukup logis untuk mengatakan bahwa kinerja Direksi

PNS di Indonesia saat ini mencapai 5,5 juta orang. Dari

BAPERTARUM-PNS selama tahun 2016 cukup baik dan

jumlah

sesuai harapan. Tentunya kita berharap bahwa kinerja ini

belum memiliki rumah.

Melihat

pencapaian-pencapaian

di

atas,

tersebut, terdapat 964.463 PNS yang masih


13

IkhtisarIkhtisar KinerjaKinerja 2016 2016

Laporan Dewan Laporan Manajemen Komisaris dan Direksi

Profil Perusahaan

Sebagai Badan Umum Lainnya yang diberi amanah untuk

berharap, kinerja insitusi ini pada masa mendatang akan

mengelola dana Taperum-PNS, BAPERTARUM-PNS tentu

lebih baik serta menebar manfaat sebesar-besarnya

memiliki kewajiban untuk menjangkau para PNS yang

kepada PNS dan pemangku kepentingan lainnya.

belum memiliki rumah tersebut. Untuk itu, BAPERTARUMPNS harus terus meningkatkan sosialiasi maupun kerja

Penerapan Whistleblowing System

sama dengan developer, perbankan, pemerintah daerah,

BAPERTARUM-PNS

maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menjangkau

pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Untuk

para PNS yang belum memanfaatkan layananan bantuan

mengelola aduan, BAPERTARUM-PNS memiliki unit kerja

pembiayaan perumahan tersebut.

Tim Pengelola Whistleblowing System dan Tim Investigasi.

Proses likuidasi

BAPERTARUM-PNS menjadi Badan

Dalam pandangan Dewan Pengawas, pada tahun 2016

Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

penerapan whistleblowing system sudah berjalan semakin

juga diharapkan dapat memperkuat posisi BAPERTARUM-

baik. Pengelolaan pelaporan pelanggan dilakukan secara

PNS pada masa depan. Sesuai peraturan perundang-

transparan melalui mekanisme yang memudahkan pelapor

undangan, BAPERTARUM-PNS akan beralih menjadi

maupun pemangku kepentingan lainnya. BAPERTARUM-

BP Tapera pada 24 Maret 2018. Peralihan status ini

PNS juga menjamin kerahasiaan informasi pelapor serta

diharapkan membuat BP Tapera sebagai kelanjutan dari

sudah memiliki mekanisme dalam melakukan verifikasi

BAPERTARUM-PNS memiliki cakupan pasar yang lebih

setiap aduan yang masuk.

besar dan tidak lagi terbatas hanya pada PNS semata. Pada akhirnya, peluang ini harus disambut dengan keluasan visi serta keinginan untuk memberikan yang terbaik seluruh pemangku kepentingan. Kita semua

14


telah

mengakomodasi

sistem




Komposisi Dewan Pengawas Pada tahun 2016 komposisi Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, susunan Dewan Pengawas masih sama seperti pada penutup tahun buku 2015, yakni sebagai berikut: NAMA

JABATAN

Andreas Suhono

Ketua

Agus Sumargiarto

Anggota

Yuswandi A. Temenggung

Anggota

Safuadi

Anggota

Muhammad Abduh

Anggota

Dwi Wahyu Atmaji

Anggota

Yulina Setiawati Ningsih Nugroho

Anggota

Jamil Ansari

Sekretaris Dewan Pengawas Bukan Anggota

DASAR PENUNJUKAN

SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 517/KPTS/M/2015

Apresiasi dan Terima Kasih Sebelum menutup Laporan Dewan Pengawas, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi Dewan Pengawas di BAPERTARUM-PNS. Kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh manajemen untuk kinerja maksimal yang telah diperlihatkan selama ini. Kami berharap performa ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk menebar manfaat sebesar-besarnya bagi PNS dan pemangku kepentingan lainnya. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada seluruh karyawan dan insan BAPERTARUM-PNS yang telah memberikan kontribusi maksimal untuk mewujudkan performa yang mengesankan ini. Loyalitas, totalitas, dan dedikasi Saudara ikut memberikan kontribusi bagi upaya BAPERTARUM-PNS untuk meningkatkan harkat dan martabat para PNS. Semoga pada masa mendatang, BAPERTARUM-PNS dapat terus meningkatkan kinerja sehingga terus menebar manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Atas Nama Dewan Pengawas

Andreas Suhono Ketua Dewan Pengawas


15


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Direksi

“

Heroe Soelistiawan Direktur Utama

Pada 2016, BAPERTARUMPNS berhasil merealisasikan Penyaluran Bantuan kepada 10.143 PNS di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan nilai nominal bantuan total mencapai Rp47,45 miliar. Jumlah penerima bantuan ini meningkat drastis dari 3.014 penerima bantuan pada 2015 dengan nominal bantuan Rp20,23 miliar.

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat Tahun 2016 telah dilalui dengan performa yang mengesankan. Di tengah gemuruh politik dan dinamika ekonomi PNS

yang

tumbuh

terus dengan

berkembang, mencatat

BAPERTARUM-

pencapaian

yang

menggembirakan. BAPERTARUM-PNS berhasil mencatat performa yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan secara umum berhasil mencapai target-target seperti yang dicanangkan. Pada kesempatan ini, kami sebagai Direksi akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari Laporan Tahunan BAPERTARUM-PNS Tahun Buku 2016. Laporan Direksi berikut ini memaparkan kinerja BAPERTARUM-PNS dalam tahun berjalan, kebijakan strategis yang kami ambil, tantangan dan kendala serta upaya yang kami lakukan untuk mengatasinya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta prospek usaha BAPERTARUM-PNS pada masa mendatang.

16





Kebijakan Strategis

Fokus selanjutnya adalah transisi BAPERTARUM-PNS

Sebagaimana diketahui, BAPERTARUM-PNS merupakan

menjadi BP Tapera. Untuk mempersiapkan transisi ini,

Badan Umum Lainnya yang diberi amanah untuk

BAPERTARUM-PNS telah membentuk Tim Transformasi

pengelolaan dana Taperum-PNS. Selama ini BAPERTARUM-

untuk

PNS telah memberikan andil untuk membantu para

menjadi BP Tapera pada 2018 nanti.

pegawai negeri untuk memiliki hunian pribadi. Melalui

mempersiapkan

peralihan

BAPERTARUM-PNS

berbagai produk layanan seperti Bantuan Uang Muka

Kinerja

(BUM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan

Pada

Bantuan Uang Muka (TBUM), Bantuan Sebagian Biaya

merealisasikan Penyaluran Bantuan kepada 10.143 PNS

Membangun (BM), dan Tambahan Bantuan Sebagian

di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan nilai

Biaya Membangun (TBM), BAPERTARUM-PNS telah

nominal bantuan total mencapai Rp47,45 miliar. Jumlah

berkontribusi untuk mewujudkan kepemilikan rumah

penerima bantuan ini meningkat drastis dari 3.014

bagi Pegawai Negeri Sipil di berbagai wilayah di seluruh

penerima bantuan pada 2015 dengan nominal bantuan

Indonesia. BAPERTARUM-PNS juga memiliki layanan

Rp20,23 miliar. Dari sisi jumlah penerima manfaat,

Pengembalian Tabungan bagi pensiunan PNS yang

peningkatan penerima manfaat mencapai 7.129 PNS

tak pernah memanfaatkan dana bantuan pembiayaan

atau setara dengan 236,53% sementara secara nilai

perumahan saat menjadi PNS Aktif.

mencapai Rp27,22 miliar atau setara dengan 134,55%

tahun

2016,

BAPERTARUM-PNS

berhasil

dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian ini melampaui Pada tahun 2016, BAPERTARUM-PNS memiliki dua

target Rencana Kegiatan Tahun Anggaran (RKTA) 2016

pekerjaan besar sebagai panduan kebijakan strategis

baik dalam hal jumlah PNS penerima (119,33%) maupun

Direksi selama tahun berjalan. Pertama menyangkut

jumlah nominal yang disalurkan (101,50%).

penyaluran bantuan pembiayaan perumahan kepada PNS dan kedua terkait dengan transformasi BAPERTARUM-

Senada

PNS menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan

Pengembalian Tabungan juga mengalami peningkatan

dengan

Rakyat (BP Tapera) pada 2018 nanti. Kedua pekerjaan

dibanding

besar ini berhasil dilalui dengan baik berkat kerja keras

BAPERTARUM-PNS berhasil merealisasikan Pengembalian

dan ikhtiar sungguh-sungguh yang diperlihatkan oleh

Tabungan senilai Rp145,03 miliar kepada 79.566 PNS.

seluruh manajemen dan insan BAPERTARUM-PNS.

Jumlah ini meningkat Rp62,10 miliar atau 74,88%

tahun

Penyaluran sebelumnya.

Bantuan, Pada

realisasi

tahun

2016,

dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp82,93 Penyaluran Bantuan memang menjadi fokus utama

miliar kepada 42.780 PNS.

BAPERTARUM-PNS pada tahun 2016. Setelah sukses dengan Pengembalian Tabungan pada 2015, pada tahun

Dari sisi keuangan, total aset BAPERTARUM-PNS PNS

2016 BAPERTARUM-PNS mengejar kinerja Penyaluran

pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp11,36 triliun,

Bantuan. Oleh karena itu, BAPERTARUM-PNS mengubah

tumbuh Rp947,05 miliar atau 9,09% dibanding aset pada

strategi penyaluran dengan meningkatkan keterlibatan

akhir tahun 2015 sebesar Rp10,41 triliun. Pertumbuhan

kantor-kantor cabang bank penyalur. BAPERTARUM-

total aset ini berasal dari pertumbuhan aset lancar sebesar

PNS juga memberi reward kepada bank penyalur yang

Rp303,53 miliar dan aset tidak lancar Rp643,52 miliar.

berhasil menyalurkan dana bantuan sesuai target untuk meningkatkan kinerja bank penyaluran sehingga realisasi

Sementara

penyaluran dapat dicapai lebih tinggi. Perubahan

mengalami penurunan 2,32% dari Rp808,40 miliar

itu,

Pendapatan

BAPERTARUM-PNS

strategi ini berhasil meningkatkan kinerja Penyaluran

menjadi Rp789,65 miliar. Penurunan pendapatan ini

Bantuan hingga mencapai 200% lebih dibanding tahun

utamanya disebabkan dari penurunan pendapatan dari

sebelumnya.

bunga deposito berjangka sebesar Rp19,87 miliar.


17


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Tantangan

terus berupaya agar seluruh seluruh perangkat GCG

Dalam pengelolaan BAPERTARUM-PNS, Direksi tidak

tersebut dapat diimplementasikan sebaik-baiknya. Kami

mengalami kendala yang signifikan. Namun demikian,

memastikan bahwa penerapan GCG dijalankan secara

keberadaan kantor BAPERTARUM-PNS yang hanya berada

efektif dan menyeluruh hingga jenjang manajemen paling

di Jakarta membuat BAPERTARUM-PNS membutuhkan

bawah.

effort yang lebih berat untuk melakukan sosialisasi Taperum kepada stakeholder yang tersebar di seluruh

Pedoman

Indonesia.

prinsip-prinsip

Menghadapi

hal

ini,

BAPERTARUM-PNS

GCG

BAPERTARUM-PNS transparansi,

mengutamakan akuntabilitas,

menggandeng pemerintah daerah dan bank-bank daerah

pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan.

untuk menyosialisasikan penggunaan dan penyaluran

Direksi juga terus mengupayakan agar penerapan GCG

dana Taperum di berbagai wilayah di Indonesia.

terus diperbaiki dari tahun ke tahun.

Penerapan Tata Kelola

Pada tahun 2016, BAPERTARUM-PNS telah menyusun senantiasa

perangkat penilaian berupa Key Performance Indikator

memperbaiki penerapan Good Corporate Governance

(KPI). KPI ini sudah mulai diterapkan dan diharapkan

(GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik di

menjadi instrumen penilaian

BAPERTARUM-PNS. Direksi menyadari, implementasi GCG

objektif, efektif, dan efesien pada tahun-tahun yang akan

yang efektif akan memperkuat institusi BAPERTARUM-

datang.

Direksi

mempunyai

komitmen

untuk

kinerja karyawan yang

PNS di mata publik serta mendapat kepercayaan dari

Target Pelayanan

pemangku kepentingan.

Hingga akhir 2016, jumlah PNS yang belum memiliki Saat ini, BAPERTARUM-PNS telah memiliki pedoman

rumah mencapai 964.463 orang. Para PNS ini tersebar

dan perangkat GCG yang meliputi board manual, kode

dari Sabang hingga Merauke. Dari jumlah itu, berdasarkan

etik (code of conduct), pedoman sistem pengendalian

hasil verifikasi, 756.591 di antaranya berhak melakukan

internal,

benturan

permohonan aplikasi untuk mendapatkan bantuan dari

kepentingan, manajemen risiko, hingga pedoman dan

BAPERTARUM-PNS sementara 199.255 PNS lainnya juga

perangkat whistleblowing system. Sebagai Direksi kami

akan berhak begitu masa kerjanya mencapai lima tahun.

18

aturan

tentang


pencegahan




Jumlah yang besar ini tentu menjadi tantangan bagi BAPERTARUM-PNS. Sebagai badan negara yang dibentuk khusus untuk mempercepat kepemilikan rumah para abdi negara, BAPERTARUM-PNS memiliki kewajiban moral untuk menjangkau para PNS yang belum memiliki rumah. Karena itu, sebagai upaya untuk menjangkau para PNS tersebut, BAPERTARUM-PNS saat ini telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, pemerintah daerah, dan perusahaan pengembang.

Perubahan Anggota Direksi Sepanjang tahun 2016, susunan Direksi BAPERTARUM-PNS tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, komposisi jajaran Direksi masih sama seperti pada tutup buku tahun sebelumnya, yakni sebagai berikut: Nama

Jabatan

Dasar Pengangkatan

Heroe Soelistiawan

Direktur Utama

SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014

Amirudin Asep

Direktur Operasional


Edy Dharmawan

Direktur Perencanaan Strategis


Linda Herawati

Sekretaris Pelaksana


Nyoman Suprayatna

Kepala Satuan Pengawasan Internal


Apresiasi & Penutup Sebagai penutup Laporan Direksi ini, saya mewakili seluruh jajaran Direksi mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan kepada BAPERTARUM-PNS selama ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Dewan Pengawas atas arahan kepada Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan. Dukungan dan kepercayaan ini diharapkan menjadi modal untuk menghadirkan kinerja yang lebih baik pada masa-masa mendatang. Secara khusus, Direksi juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh manajemen dan insan BAPERTARUMPNS atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama ini. Semoga pada masa mendatang, BAPERTARUM-PNS dapat terus meningkatkan kinerja sehingga terus menebar manfaat PNS sebagai pemangku kepentingan utama.

Atas Nama Direksi



19

Surat Pernyataan Anggota Dewan pengawas dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 BAPERTARUM-PNS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan BAPERTARUM-PNS tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DEWAN PENGAWAS

Andreas Suhono Ketua Merangkap Anggota

Agus Sumargiarto Anggota

Yuswandi A. Temenggung Anggota

Safuadi Anggota

Muhammad Abduh Anggota

Dwi Wahyu Atmaji Anggota

Yulina Setiawati Ningsih Nugroho Anggota

Jamil Ansari Sekretaris

20


DIREKSI

HEROE SOELISTIAWAN Direktur Utama

AMIRUDIN ASEP Direktur Operasional

EDY DHARMAWAN Direktur Perencanaan Strategis

LINDA HERAWATI Sekretaris Pelaksana

NYOMAN SUPRAYATNA Kepala Satuan Pengawasan Internal


21

Profil Perusahaan

22



23


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama Perusahaan Nama Panggilan

BAPERTARUM-PNS

Tanggal Pendirian

15 Februari 1993

Bidang Usaha

Menghimpun, memupuk, dan menyalurkan Dana Taperum untuk PNS

Dasar Hukum Pendirian

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Karyawan

77 orang

Alamat

BAPERTARUM-PNS Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3 dan C3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160 Telp (021) 727 98944 Fax (021) 727 97086 E-mail [email protected] Website www.bapertarum-pns.co.id

Call Center

021 725 4040

Perumahan Griya Abdi Praja Cirebon, jawa barat

Perumahan Prajamulya Salatiga, Jawa Tengah

Perumahan Bumi kanjuran malang, Jawa timur

Perumahan Bumi Progo KulonProgo, Jogjakarta

24





Sekilas Perusahaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat BAPERTARUM-PNS merupakan Badan Umum Lainnya yang diberi amanah untuk mengelola dana Tabungan Perumahan pegawai Negeri Sipil. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Lembaga ini dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki rumah yang layak. Hal ini dianggap penting mengingat kemampuan untuk memiliki rumah dan hunian layak huni masih belum merata di antara seluruh PNS. Melaui berbagai Produk Layanan, BAPERTARUM-PNS diharapkan mampu menjembatani kemampuan PNS untuk memiliki rumah. Saat ini, BAPERTARUM-PNS memiliki lima program bantuan kepemilikan rumah kepada PNS aktif. Kelima jenis program tersebut adalah Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM), dan Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM). Adapun besaran bantuan mulai Rp1,2 juta hingga Rp30 juta, tergantung jenis program dan golongan PNS. Selain itu, BAPERTARUM-PNS juga menyediakan Pengembalian Tabungan (PT) bagi PNS Pensiun yang tidak pernah memanfaatkan bantuan BAPERTARUM-PNS dalam membangun rumah pada masa aktifnya.

Logo Perusahaan

Konfigurasi Logo Logo merupakan salah satu identitas Perusahaan yang paling utama. Logo merupakan jatidiri Perusahaan.

Bentuk Logo Logo BAPERTARUM-PNS merupakan perpaduan arsitektur bentuk sudut yang dikombinasikan dengan bentuk lengkung dalam 3 elemen logo: • Bentuk Rumah • Bentuk “tempat penyimpan uang” - tabungan dengan tulisan PNS (Pegawai Negeri Sipil) • Tulisan BAPERTARUM-PNS Ketiga elemen tersebut melambangkan BAPERTARUM-PNS sebagai institusi yang melayani kebutuhan tabungan PNS secara profesional dengan keyakinan diri yang kuat, elegan, berintergrasi dalam bekerja, serta tulus dan bersih dalam pelayanan.


25


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Warna Logo • Warna Biru

Warna biru pada visual rumah melambangkan kinerja BAPERTARUM-PNS yang profesional penuh keyakinan dan integritas.

• Warna Hitam Pada outline visual rumah, tabungan dan huruf melambangkan kokohnya perusahaan dalam menjalankan tugas dengan sepenuh hati. • Warna Putih

Pada Tabungan melambangkan ketulusan dan bersih dalam layanan BAPERTARUM-PNS

Visi dan Misi Visi

Menjadi pengelola Tabungan Perumahan PNS yang handal melalui produk menarik dan layanan prima.

Membantu meringankan PNS dalam pembiayaan pemilikan

Misi

rumah disertai fasilitasi pilihan produk rumah melalui pengelolaan Tabungan Perumahan yang transparan dan akuntable untuk kesejahteraan PNS.

Visi misi BAPERTARUM-PNS telah dikaji dan ditinjau kembali oleh Direksi dan Dewan Pengawas dan dinyatakan telah sesuai dengan kondisi aktual.

26





Nilai-nilai Budaya Nilai-nilai budaya BAPERTARUM-PNS diejawantahkan dalam 4 (empat) panduan sikap yakni Integritas, Profesional, Pelayanan Prima, dan Kerja Sama. Setiap panduan sikap diterjemahkan dalam perilaku utama yang mencerminkan nilainilai budaya dan menjadi pedoman perilaku bagi seluruh pegawai BAPERTARUM-PNS. Nilai Budaya Integritas

Profesional

Pelayanan Prima

Kerja Sama

Perilaku Utama • Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya • Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela • Kompeten dan bertanggung jawab • Berorientasi pada kualitas kerja terbaik • Mengutamakan kepuasan Stakeholder • Melakukan perbaikan terus-menerus • Fokus pada Pencapaian Tujuan Bersama • Saling Mendukung dan Saling Percaya

Pelayanan BAPERTARUM-PNS sangat baik dan cepat. Petugasnya dalam melayani ramah dan membantu dengan setulus hati. Pelayanan bisa dengan media online (email) sehingga praktis dan cepat. Arif Tri Budiyanto PNS SDN Bejalen Ambarawa Jawa Tengah


27


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Struktur Organisasi

DIREKTUR UTAMA (Heroe Soelistiawan)

DIREKTUR PELAYANAN

DIREKTUR KEUANGAN

SEKRETARIS PELAKSANA (Linda Herawati)

Kabag. Komunikasi dan Publikasi

Kasubag. Komunikasi dan Publikasi

28

Pjs. Kabag. Relasi Media dan Protokoler (Barik Gussaini)

Kasubag. Relasi Media dan Protokoler


Sph. Kadiv. Pelayanan (Benget Irfan)

Kadiv. Kemitraan & Kepesertaan (Gos Ishak)

Kasubdiv. Pelayanan 1

Kasubdiv. Kemitraan

Kasubdiv. Pelayanan 2

Kasubdiv. Kepesertaan

Kadiv. Investasi

Kasubdiv. Investasi

Kadiv. Akuntansi dan Pengelolaan Dana (Batu Tampubolon)

Kasubdiv. Akuntansi dan Perpajakan

Kasubdiv. Pengelolaan Dana


DIREKTUR OPERASIONAL (Amirudin Asep)

Pjs. Kadiv. SDM dan Umum (Aep Wahyudin)

Kadiv. Teknologi Informasi (Daniel Dananto)


DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS (Edy Dharmawan)

Pjs. Kadiv. Perencanaan Strategis dan Hukum (Ferry Setiawan)

Kadiv. Manajemen Risiko & Kepatuhan

Kasubdiv. SDM

Kasubdiv. Sistem & Aplikasi

Kasubdiv. Perencanaan Strategis dan Monitoring

Kasubdiv. Manajemen Risiko

Kasubdiv. Umum

Kasubdiv. Infrastruktur TI

Kasubdiv. Hukum

Kasubdiv. Kepatuhan


KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (Nyoman Suprayatna)

Kepala Biro Pengawasan Operasional

Kasub. Biro Pengawasan Operasional

Kepala Biro Pengawasan Layanan

Kasub. Biro Pengawasan Layanan

Kasubdiv. Database & Manajemen Informasi


29


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Profil Dewan Pengawas

Andreas Suhono

Agus Sumargiarto

Ketua Merangkap Anggota Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas

Warga Negara Indonesia, lahir di Cepu, 18 April 1957 dan

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 5 Agustus

saat ini berusia 59 tahun. Berdomisili di Jakarta.

1957 dan saat ini berusia 59 tahun. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas

Andreas diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas

Tarumanagara pada tahun 1986.

BAPERTARUM-PNS melalui SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia No.

Agus menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas

517/KPTS/M/2015. Sebelumnya pernah menjabat sebagai

BAPERTARUM-PNS melalui SK Menteri PUPR No. 517/

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri,

KPTS/M/2015. Sebelumnya pernah menjabat berbagai

Setjen Kementerian Pekerjaan Umum (2014), Kepala Pusat

posisi strategis di kementerian yang sama, antara lain

Kajian Strategis, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan (2013-2014),

(2012-2014), Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan

Sekretaris Kementerian (2013), Kepala Biro Hukum dan

Pelatihan Konstruksi, BPK Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian (2011-2013), dan Inspektur Kementerian

(2010-2012), Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi &

Perumahan Rakyat (2008).

Amp; Pelatihan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Departemen Pekerjaan Umum (2008-2010). Andreas meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1981. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana ke Amerika Serikat dan menyelesaikan Master of Public Management and Policy, Carniege Melion University, Amerika Serikat pada 1991 serta meraih gelar Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008. Selain

menjabat

sebagai

BAPERTARUM-PNS, saat ini

Ketua

Dewan

Pengawas

Andreas juga menjabat

sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR (sejak 2014) serta Direktur Jenderal Cipta Karya di kementerian yang sama (sejak 2015). 30





Yuswandi A Temenggung

Safuadi



Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang pada 22 Juni

Warga Negara Indonesia, lahir di Bireuen, Aceh, 5

1957 dan saat ini berusia 59 tahun. Berdomisili di Jakarta.

September 1969 dan saat ini berusia 47 tahun. Berdomisili di Jakarta.

Yuswandi diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS melalui SK Menteri PUPR No. 517/

Safuadi diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas

KPTS/M/2015. Sebelumnya pernah menjabat Direktur

melalui

SK

Menteri

PUPR

Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Sebelumnya

pernah

menjabat

(2010-2014) dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

di kementerian yang sama (2004-2010). Selain menjabat

kementerian Keuangan, Kepala Pusdiklat Pengembangan

sebagai Anggota Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS,

Sumber Daya Manusia - BPPK (2011-2015), Kepala Bagian

Yuswandi saat ini juga masih menjabat sebagai Sekretaris

Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Sumatera Utara (2010-

Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

2011), dan Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

No.

517/KPTS/M/2015. sebagai

Sekretaris

Kanwi DJBC Sumatera Utara (2009-2010). Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Lampung pada 1981, Yuswandi kemudian melanjutkan kuliahnya

Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Syiah Kuala, Banda

ke Amerika Serikat. Ia meraih gelar Master of Science

Aceh dan lulus pada tahun 1995. Safuadi kemudian

dari Cornell University, Ithaca, New York, pada 1991.

melanjutkan masternya di National University of Malaysia

Yuswandi juga meraih Master of Arts pada 1993 dan

dan lulus pada tahun 2005 Ia juga meraih gelar doktor di

Doctor of Philosophy pada 1995 di universitas yang sama.

universitas yang sama pada tahun 2014.


31


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Muhammad Abduh

Dwi Wahyu Atmaji



Warga Negara Indonesia, lahir di Malili pada 6 Maret

Warga Negara Indonesia, lahir di Purworejo pada 2


November 1961 dan saat ini berusia 55 tahun. Berdomisili

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di UGM Yogyakarta pada

di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi negara

1965 serta Master of Art in Economics, Georgetown

dari UGM pada 1987 dan Master of Public Administration

University, Washington DC pada 1971.

pada tahun 1995.

Muhammad

Abduh

diangkat

menjadi

Anggota

Dwi diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melalui SK Menteri PUPR No. 517/

melalui

KPTS/M/2015. Dengan pengalamannya yang panjang,

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Aparatur

ia pernah menjabat sebagai Staf Ahli Khusus Wakil

Negara, Bappenas (2007-2014) dan Kepala Biro Humas,

Presiden Indonesia (2005-2009) dan diangkat kembali

Persidangan, dan Administrasi Pimpinan, Bappenas

menjadi Staf Ahli Khusus Wapres Bidang Infrastruktur

(2002-2007). Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris

dan Investasi (2014-sekarang). Sebelumnya juga pernah

Kementerian PAN-RB sejak 2014 sampai dengan sekarang.

menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Perumahan Rakyat (2012-2013).

32


SK

Menteri

PUPR

No.

517/KPTS/M/2015.





Jamil Ansari


Sekretaris Dewan Pengawas Bukan Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Solo pada 25 Juli 1957

Warga Negara Indonesia, lahir di Sabang pada 15 Oktober

dan saat ini berusia 59 tahun. Berdomisili di Jakarta


dengan pendidikan terakhir S2 Manajemen Kebijakan

Meraih gelar Sarjana Teknik Geodesi ITB Bandung (1983),

Publik.

Magister Manajemen Unsyiah Banda Aceh (1997), dan Doktor Manajemen Universitas Negeri Jakarta (2014).

Diangkat

menjadi

Anggota

Dewan

Pengawas


Diangkat

KPTS/M/2015. Sebelumnya pernah menjabat sebagai


Deputi Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian

KPTS/M/2015. Sebelumnya pernah menjabat sebagai

Negara (2011-2013). Selain menjadi Anggota Dewan

Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Perumahan

Pengawas BAPERTARUM-PNS, Yulina saat ini juga

Swadaya (2010-2014), Staf Ahli Menteri Perumahan

menjabat

Rakyat Bidang Hukum dan Pertanahan (2007-2010), dan

sebagai

Deputi

Pembinaan

Manajemen

Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara sejak 2014

menjadi

Anggota

Dewan

Pengawas

Direktur Konsolidasi Tanah BPN Pusat (2006-2007).

sampai dengan sekarang.


33


Laporan Dewan Laporan Manajemen Komisaris dan Direksi

Profil Perusahaan

Profil Direksi


Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada 27 Juli 1961 dan saat ini berusia 55 tahun. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1985. Heroe diangkat menjadi Direktur Utama BAPERTARUM-PNS sejak 2014 melalui SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014. Sebelum menjadi Direktur Utama BAPERTARUM-PNS, Heroe pernah menjabat sebagai Asistent Direktur, Strategy, Risk Management, dan Business Support Mandiri Sekuritas (2013); Executive Vice President - Head of IT & PRBS Mandiri Sekuritas (2010-2013); SVP - Group Head Corporate Transaction Banking Sales PT Bank Mandiri (Persero) (2010); dan Vice President Cash Management PT Bank Mandiri (Persero) (2000-2009).

34

Laporan Tahunan 2016 bapertarum-pns bapertarum - pns




Amirudin Asep

Edy Dharmawan



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 25

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada 1

Agustus 1955 dan saat ini berusia 61 tahun. Berdomisili

September 1965 dan saat ini berusia 51 tahun. Berdomisili

di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas

di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari

Indonesia pada tahun 1982.

Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993 dan Master of Business dari University of Technology Sydney pada tahun

Amirudin

diangkat

menjadi

Direktur

Operasional

1996.

BAPERTARUM-PNS melalui SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 140 Tahun 2014. Sebelumnya

Edy Dharmawan diangkat menjadi Direktur Perencanaan

pernah menjabat sebagai Komite Audit PT Geo Dipa

Strategis melalui SK Menteri Perumahan Rakyat Republik

Energi (2012-2013),

Komisaris PT Bahana Kencana

Indonesia No. 138 Tahun 2014. Sebelumnya pernah

(2011–2013), Direktur Utama,PT Krida Upaya Tunggal

menjabat sebagai PLT Kepala Pelaksana, Sekretariat

(2011), Komite Investasi PT Krakatau Steel Indonesia

Tetap BAPERTARUM-PNS (Mei 2012 - Desember 2012)

(Persero) (2011 – 2012), dan Vice President Corporate

dan (5 Juli 2013 – 2014), Kepala Divisi Keuangan dan

Banking PT Bank Mandiri (Persero) (2003-2010).

Penyaluran Dana, Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS (2011-2014),

Kepala Divisi Perencanaan Program dan

Evaluasi, Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS (2000 2011), Kepala Bagian Manajemen Aset Liability, Bank Indovest (1996 - 1999), Indonesia (1994), dan

Analis Kredit, Bank BEPEDE

Analis Kredit, Bank Ficorinvest

(1993).


35


Laporan Manajemen

Profil Kepala SPI

Profil Sekretaris Pelaksana

Linda Herawati Sekretaris Pelaksana

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 5 April 1964 dan saat ini berusia 52 tahun. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Sekretaris Pelaksana sejak tahun 2014, berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 141 Tahun 2014. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur, dari Universitas Trisakti, tahun 1989. Sebelum ditunjuk sebagai Sekretaris Pelaksana BAPERTARUM-PNS, Linda Herawati telah menduduki beberapa jabatan penting, diantaranya Wealth Business Manager Kantor Wilayah 3 PT Bank Mandiri (2010), Regional Card Manager Surabaya Kantor Wilayah 8 PT Bank Mandiri (2005), Credit Processing dan Embossing Department Head PT Bank Internasional Indonesia (2001), dan Management Development Program PT Bank Internasional Indonesia (1990).

36


Profil Perusahaan

Nyoman Suprayatna


Warga Negara Indonesia, lahir di Singaraja, 25 Oktober 1962 dan saat ini berusia 54 tahun. Berdomisili di Tangerang, Banten. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1984 dan kemudian meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada tahun 1993. Sertifikasi yang dimiliki diantaranya Register Akuntan No. D-24.784, Chartered Accountant (CA), dan Certified Risk Management Professional (CRMP). Nyoman Suprayatna menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal BAPERTARUM-PNS sejak 2014 melalui SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 142 Tahun 2014. Pengalaman kerja sebelumnya meliputi Auditor (Anggota Tim) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur (1985-1994), Auditor (Ketua Tim) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (1994-1997), Kepala Sub Bagian Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah (1997-2000), Kepala Sub Bagian Pemberhentian Pegawai BPKP Pusat (2000-2002), Kepala Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Provinsi Jambi (2002-2004) dan Bali (2004-2007), Kepala Bagian Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali (2007-2008), Kabag Tata Laksana BPKP Pusat dan Ketua Pengembangan Budaya Kerja BPKP Pusat (2008-2012), Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.1 Deputi Pengawasan Keuangan Daerah BPKP (2012-2014), dan menjadi Kepala SPI Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS sejak 2014 hingga sekarang.




Profil PNS BAPERTARUM-PNS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Keppres tersebut, BAPERTARUMPNS dibentuk dengan tujuan mengelola dana tabungan perumahan PNS sehingga dapat membantu membiayai usaha-usaha peningkatan PNS dalam bidang perumahan. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat membantu pengelolaan bantuan pembiayaan bagi para PNS untuk memiliki rumah. Berdasarkan Keppres yang sama, stakeholder BAPERTARUM-PNS merupakan pegawai negeri baik Pusat maupun Daerah. Dengan demikian, Produk Layanan BAPERTARUM-PNS menjangkau PNS dari seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan data e-PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik), jumlah PNS di Indonesia saat ini mencapai 5,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 964.463 di antaranya masih belum mempunyai kepemilikan terhadap rumah. Dari hasil verifikasi BAPERTARUM-PNS, dari 964.463 PNS yang belum memiliki rumah, 756.591 di antaranya berhak mendapatkan layanan BAPERTARUM-PNS. Para PNS yang berhak mendapat layanan ini terdiri dari PNS Golongan I sampai Golongan III sebanyak 694.999 orang dan Golongan IV sebanyak 61.592 orang. Sementara itu, jumlah PNS yang tidak/belum berhak mendapat layanan BAPERTARUM-PNS adalah 207.872 orang. Sebanyak 199.255 orang di antaranya belum berhak karena masa kerja belum mencapai lima tahun sementara 8.617 lainnya tidak berhak karena berstatus sebagai TNI/POLRI.

JUMLAH

HASIL

STATUS

694.999 gol 1-3

756.591 Berhak

61.592 gol 4

964.463 belum memiliki rumah

199.255 207.872 tidak / belum Berhak

masa kerja <5 tahun

8.617 Tni / polri


37


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Produk Layanan BAPERTARUM-PNS memiliki enam varian Produk Layanan. Lima di antaranya ditujukan untuk PNS yang masih aktif, sementara satu lainnya untuk untuk PNS yang sudah memasuki masa pensiun. Produk untuk PNS Aktif adalah BTP (Bantuan Tabungan Perumahan), BUM (Bantuan Uang Muka), BM (Bantuan Sebagian Biaya Membangun), TBUM (Tambahan Bantuan Uang Muka), dan TBM (Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun). Sementara produk untuk PNS Pensiun adalah Pengembalian Tabungan (PT) tanpa bunga. Dalam melakukan penyaluran Produk Layanan tersebut, BAPERTARUM-PNS memiliki standar baku pelayanan. Beberapa tahapan dalam sebelum pemberian Produk Layanan BAPERTARUM-PNS adalah sebagai berikut; 1. Mengumpulkan data PNS 2. Melakukan verifikasi PNS yang berhak 3. Menginformasikan kepada Pemerintah Daerah melalui surat 4. Berkoordinasi dengan Developer dan Bank Pelaksana 5. Melakukan sosialisasi bersama kepada PNS/Pemerintah Daerah Setiap Produk Layanan memiliki besaran bantuan yang berbeda. Skema Produk Layanan BAPERTARUM-PNS termasuk besaran bantuannya dapat dilihat pada grafis berikut ini:

PNS Aktif

Bantuan • Bantuan Uang Muka (BUM) • Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) • Bantuan Tabungan Perumahan (BTP)

PNS Pensiun

Tambahan Bantuan


• Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) • Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM)

• Pengembalian Tabungan (PT)

BTP

BUM

bm

TBUM

TBM

PT

Untuk KPR atau KBR

Gol I Rp1,2 juta

Gol I Rp1,2 juta

KPR Rumah Tapak

Kredit Bangun Rumah

Tanpa Bunga

Gol I : Rp4 juta Gol II : Rp4 juta Gol III : Rp4 juta

Gol II Rp1,5 juta

Gol II Rp1,5 juta

Gol I - Gol IV Rp20 juta

Gol III Rp1,8 juta

Gol III Rp1,8 juta

Gol I : Rp20 juta Gol II : Rp20 juta Gol III : Rp20 juta

Gol IV : Rp4 juta

Keterangan BTP BUM

: Bantuan Tabungan Perumahan : Bantuan Uang Muka

BM TBUM TBM

: Bantuan Sebagian Biaya Membangun : Tambahan Bantuan Uang Muka : Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun

PT

: Pengembalian Tabungan

38


Gol IV : Rp20 juta

KPR Rumah Susun

Gol I : Rp30 juta Gol II : Rp30 juta Gol III : Rp30 juta Gol IV : Rp30 juta




Bantuan Uang Muka (BUM) & Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) Bantuan Uang Muka (BUM) adalah bantuan yang diberikan kepada PNS dalam rangka membantu sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui KPR. Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) adalah bantuan yang diberikan kepada PNS dalam rangka membantu sebagian uang muka pembangunan rumah yang dilakukan melalui Kredit Membangun Rumah. Dasar Hukum Keputusan Menteri Perumahan No. 01/ KPTS/tahun 1995 tanggal 05 Januari 1995 tentang Perubahan Bantuan Pemilikan Rumah bagi PNS Persyaratan • PNS Aktif Gol. I s/d III • Masa Kerja minimal 5 tahun • Belum pernah memanfaatkan layanan Taperum • Belum memiliki rumah • Membeli rumah dengan fasilitas KPR FLPP/Komersil Catatan PNS yang sudah melaksanakan akad KPR bisa mengajukan reimbursement Keterangan

Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Nilai BUM

Rp1.200.000

Rp1.500.000

Rp.1.800.000

-

Total Bantuan

Rp1.200.000

Rp1.500.000

Rp.1.800.000

-

Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) Dasar Hukum • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku Ketua Harian BAPERTARUMPNS No. 22/PRT/M/215 tanggal 28 April 2015 tentang Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan PNS. • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku Ketua Harian BAPERTARUMPNS No. 289/KPTS/M/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Besaran Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan PNS. Persyaratan • PNS Aktif Gol. I s/d IV • Masa Kerja minimal 5 tahun • Belum pernah memanfaatkan layanan Taperum • Belum memiliki Rumah • Membeli rumah dengan fasilitas KPR FLPP Catatan • Pengajuan bersamaan dengan pengajuan KPR, atau • PNS yang sudah melaksanakan akad KPR terhitung mulai tanggal 25 Mei 2015 bisa mengajukan reimbursement


39


Laporan Manajemen

Keterangan

Profil Perusahaan

Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Fasilitas BTP

Rp4.000.000

Rp4.000.000

Rp4.000.000

Rp4.000.000

Nilai BUM

Rp1.200.000

Rp1.500.000

Rp1.800.000

-

Total Bantuan

Rp5.200.000

Rp5.500.000

Rp5.800.000

Rp4.000.000

Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) dan Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM) Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) dan Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM) adalah pinjaman lunak yang diberikan untuk membantu uang muka bagi PNS yang akan membeli rumah melalui KPR di Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS. Tambahan bantuan tersebut memiliki jangka waktu pinjaman maksimum 15 (lima belas) tahun dengan bunga lunak sebesar 6% per tahun. Tambahan bantuan yang dimaksud diajukan bersamaan dengan proses KPR di Bank Pelaksana dan hanya diperuntukkan bagi PNS yang membeli rumah bersubsidi. Manfaat TBUM Bagi PNS • Sebagai Uang Muka pembelian rumah melalui KPR • Meningkatkan daya beli PNS untuk memiliki rumah • Semua golongan PNS dapat memanfaatkan program layanan TBUM Persyaratan • PNS Aktif Gol. I s/d IV • Masa Kerja minimal 5 tahun • Belum pernah memanfaatkan layanan Taperum • Belum memiliki Rumah • Membeli rumah dengan fasilitas KPR FLPP • Pengajuannya harus bersamaan dengan proses KPR FLPP Karakteristik TBUM/TBM Keterangan

Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Plafond TBUM/TBM

Rp20.000.000

Rp20.000.000

Rp20.000.000

Rp20.000.000

• Bunga/Thn

3,25%

6%

6%

7%

• Jangka Waktu

Maksimal 15 Tahun

Maksimal 15 Tahun

Maksimal 15 Tahun

Maksimal 15 Tahun

Layanan BAPERTARUM-PNS sangat responsife, pelayanannya sangat cepat sehingga tidak terlalu lama menunggu proses pencairan Yudha Hadibratha PNS Kementerian Sosial - Panti Sosial Asuhan anak Alyatami Jambi

40




Pengembalian Tabungan (PT) Pengembalian

Tabungan

BAPERTARUM-PNS

yang

(PT)


Persyaratan Lainnya

adalah

layanan

diperuntukkan

bagi

PNS

Pensiun. PNS Pensiun yang dimaksud di sini tidak terbatas

• Bagi yang pengurusannya Membawa Surat Kuasa (Asli) bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak

pada PNS yang telah berhenti bekerja karena memasuki

• Bagi yang pensiun sebelum 1 Juli 2003: membawa

masa pensiun, tapi juga termasuk juga meninggal dunia

voucher asli pembayaran pensiun tipe 310 dari

atau berhenti bekerja karena alasan-alasan lain, dengan

PT

catatan selama masa aktif dinasnya belum pernah

pembayaran Taperum, berikut fotokopinya

Taspen

yang

memperlihatkan

perincian

• Bagi yang meninggal dunia:

menerima manfaat bantuan.

- Fotocopy KTP ahli waris Pengembalian

Tabungan

dapat

dilakukan

melalui

TASPEN, BRI, maupun langsung melalui BAPERTARUMPNS. Alur pelayanan melalui ketiga institusi ini adalah

- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat

Keterangan

Penghentian Pembayaran gaji (SKPP) - Surat Keterangan Kematian dari Camat setempat • Bagi pengajuan di PT TASPEN : KARPEG, SK Pensiun,

sebagai berikut:

Formulir JHT dari Taspen Melalui TASPEN 1. Datang ke TASPEN

Ketentuan Umum

2. Isi formulir TASPEN dilampiri SK Pensiun, SKPP,

• PNS yang pensiun atau ahli waris atau yang diberi kuasa, mengambil formulir Pengembalian Tabungan

fotokopi KTP 3. Verifikasi dokumen oleh pihak TASPEN

di kantor Bank BRI atau BKD atau Bagian Kepegawaian

4. Pembayaran dana Pengembalian Tabungan berikut

di Instansi masing-masing atau download di website BAPERTARUM-PNS

hak-hak lainnya

• Mengisi

formulir

Pengembalian

Tabungan

dan

kemudian meminta rekomendasi serta stempel dari

Melalui BRI

pejabat kepegawaian

1. PNS mengisi formulir PT 2. Berkas pengajuan PT dibawa lengkap ke BRI terdekat

• Formulir Pengembalian Tabungan yang sudah diisi

3. Verifikasi berkas, penghitungan, dan pencairan dana

lengkap beserta berkas kelengkapannya dibawa ke

4. Dana PT cair ke PNS

Kantor Cabang Bank BRI terdekat

Melalui BAPERTARUM-PNS

Perhitungan dan Besaran Iuran

1. PNS mengisi formulir PT

• Perhitungan pengembalian Tabungan merupakan

2. Berkas pengajuan PT lengkap dikirim ke BAPERTARUM-

akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu:

PNS PO.BOX.6666/JKTM 3. Verifikasi berkas, penghitungan, dan pencairan dana

- Golongan I : Rp3.000

4. Dana Pengembalian Tabungan cair ke PNS

- Golongan II : Rp5.000 - Golongan III : Rp7.000 - Golongan IV : Rp10.000

Persyaratan • Mengisi

formulir

rekomendasi

oleh

yang

kemudian

pejabat

dimintakan

kepegawaian

serta

distempel instansi • Fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG) atau Kartu Identitas

• Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 januari 1993 sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain.

Pensiun (KARIP) • Fotokopi Surat Keputusan Golongan dimulai 1 (satu) tingkat di bawah tahun 1993, SK Perubahan Golongan, dan SK Pensiun


41


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Komposisi Pemegang Saham BAPERTARUM-PNS merupakan Badan Umum Lainnya yang diberi amanah untuk mengelola dana Taperum-PNS. Dalam pembentukan dan kegiatan operasionalnya, BAPERTARUM-PNS tidak memiliki struktur dan komposisi kepemilikan saham.

Entitas Anak dan Asosiasi Hingga akhir tahun 2016, BAPERTARUM-PNS tidak memiliki entitas anak atau entitas asosiasi, sehingga informasi terkait nama entitas anak dan/atau asosiasi, persentase kepemilikan saham, keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau asosiasi, keterangan status operasi entitas anak dan/atau asosiasi, tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

Lembaga dan Profesi Penunjang Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan Alamat dan Nomor Telepon

Menara Kadin Indonesia 9th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 Jakarta 12950 - Indonesia Telp : (62 21) 5274426 (Hunting) Fax : (62 21) 5274435, 8305901 Email : [email protected]

Jasa yang Diberikan

Audit Laporan Keuangan

Fee

Rp237.850.000

Periode

2016

Konsultan Aktuaria Padma Radya Aktuaria| Actuarial Consulting Alamat dan Nomor Telepon

Plaza Asia, 21st Floor Zone B Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia Telp : (62 21) 5155787 (Hunting) Fax : (62 21) 5155880

Jasa yang Diberikan

Perhitungan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Karyawan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS

Fee

Rp12.100.000

Periode

2016

42





Konsultan IT PT. Sinar Surya Teknologi Alamat dan Nomor Telepon

Gd. Menara Global Lt.5 Suite D Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.27 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Telp : (62 21) 529222634 / 529222639

Jasa yang Diberikan

Grand Design Teknologi Informasi

Fee

Rp124.905.000

Periode

2016

PT. Infracom Technology Alamat dan Nomor Telepon

Atrium Mulia Lt. 6 Suite 601 Jl. H.R Rasuna Said Kav B.10-11 Jakarta 12910 Tel : 021-5296 0777

Jasa yang Diberikan

• Pengadaan Lisensi Database • Oracle Server SUN X6-2

Fee

Rp389.442.400

Periode

2016

PT. Dasa Aprilindo Sentosa Alamat dan Nomor Telepon

Jl. Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan 12420 Tel : 021-7651339

Jasa yang Diberikan

Data Cleansing dan Data Quality Strategy

Fee

Rp113.575.000

Periode

2016

Pelayanan baik, uangnya cepat cair dari mulai pengajuan. Hanya saja tidak ada pemberitahuan saat uang cair Akhmad Affandi PNS Kementerian Sosial - Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya Jakarta


43

Tinjauan Pendukung Bisnis 44



Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Sumber Daya Manusia BAPERTARUM-PNS menyadari bahwa Sumber Daya

Pada tahun 2016, BAPERTARUM-PNS telah manambah

Manusia (SDM) merupakan salah satu aset yang berharga

jumlah karyawan baru lewat rekrutmen sebanyak 6

sekaligus mitra kerja yang senantiasa bergerak untuk

(enam) orang dengan status pegawai kontrak. Jumlah

memajukan BAPERTARUM-PNS. Eksistensi SDM telah

rekrutmen pegawai baru tersebut bertambah dibanding

mampu menggerakkan roda organisasi secara optimal

tahun 2015 yang hanya menerima 4 pegawai baru, juga

sesuai dengan visi dan misi BAPERTARUM-PNS, yaitu

dengan status sebagai pegawai kontrak. Pada akhir tahun

menjadi pengelola Taperum-PNS yang bereputasi baik

2015, dari pegawai kontrak tersebut terdapat 1 orang

dan dipercaya serta handal dalam pemupukan dan

diangkat menjadi pegawai tetap.

pengelolaan dana perumahan BAPERTARUM-PNS.

Pengembangan Kompetensi SDM Sebagai elemen penting dalam mewujudkan visi dan misi,

Untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam mengelola

BAPERTARUM-PNS senantiasa menjaga SDM dengan

tabungan perumahan PNS, diperlukan Sumber Daya

memberikan berbagai fasilitas kepada mereka seperti

Manusia yang handal dan berkualitas. Oleh karena itu,

gaji pokok dan tunjungan, serta pelatihan-pelatihan yang

BAPERTARUM-PNS setiap tahunnya secara konsisten

bertujuan meningkatkan kompetensi SDM yang berdaya

melaksanakan

saing tinggi. BAPERTARUM-PNS memberi perhatian serius

Sumber Daya Manusia baik dalam bentuk pendidikan,

terhadap kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

pelatihan, workshop, seminar, maupun kegiatan lain yang

yang dimiliki.

bernilai pendidikan. Pengembangan kompetensi SDM

kegiatan

pengembangan

kompetensi

ini juga sebagai estafet kepemimpinan BAPERTARUM-

Rekrutmen SDM Baru

PNS, dimana mereka tidak hanya dibekali keahlian di

BAPERTARUM-PNS memiliki tanggung jawab moral

bidang tertentu tapi juga memupuk loyalitas terhadap

untuk turut serta dalam membangun bangsa, salah

BAPERTARUM-PNS.

satunya

melalui

perekrutan

SDM/karyawan

serta

pengembangan karier mereka. BAPERTARUM-PNS secara

Strategi

konsisten melakukan perekrutan karyawan baru dengan

mengembangkan SDM adalah berbasis kompetensi.

mengacu pada kebutuhan dan kondisi keuangan. Proses

BAPERTARUM-PNS

pelaksanaan rekrutmen dilakukan melalui pengumuman

perencanaan SDM, kemudian melakukan rekrutmen,

di media massa, situs resmi BAPERTARUM-PNS, dan lain

pendidikan

sebagainya.

penghargaan dan pensiun.

yang

dijalankan

dan

Visi & Misi Perencanaan SDM

Pensiun

Salary, Penghargaan & Sanksi

SDM BERBASIS KOMPETENSI

Penilaian Kerja

Pendidikan & Pengembangan

Sistem Karir (Promosi, Mutasi)

46


Rekrutmen, Seleksi

akan

BAPERTARUM-PNS menyusun

pengembangan,

terlebih jenjang

dalam dulu karier,




Pernyataan Persamaan Hak

a. Rekrutmen BAPERTARUM-PNS

melakukan

SDM/

BAPERTARUM-PNS memberikan hak yang sama kepada

karyawan baru sesuai kebutuhan dan kondisi

setiap SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan dan

keuangan. Sistem rekrutmen dilakukan dengan

peranannya masing-masing. Setiap SDM BAPERTARUM-

selektif dan kompetitif sehingga SDM yang lulus

PNS berhak mendapatkan gaji pokok, tunjungan sosial

seleksi

dan tunjangan kesehatan. Selain itu, dalam proses

benar-benar

memiliki

rekrutmen

kompetensi

dan

kemampuan di bidang yang dibutuhkan.

perekrutan SDM yang baru, BAPERTARUM-PNS selalu bersikap transparan. Semua warga Indoneisa yang

b. Pendidikan dan Pengembangan

memiliki

BAPERTARUM-PNS secara konsisiten mengadakan

ditetapkan berhak untuk mengikuti seleksi dan menjadi

pendidikan dan pengembangan SDM baik dalam

bagian dari insan BAPERTARUM-PNS.

kualifikasi

dan

persyaratan

sebagaimana

upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM berdaya saing maupun memupuk sikap loyalitas

Komposisi Sumber Daya Manusia

SDM sebagai estafet kepemimpinan.

Per 31 Desember 2016, BAPERTARUM-PNS memiliki total SDM sebanyak 77 orang orang, mengalami peningkatan

c. Jenjang Karier (Promosi, Mutasi)

5 (lima) orang, dibanding tahun 2015 yang berjumlah

Sistem jenjang karier diperlukan guna pemerataan

72 orang. Berikut ini adalah komposisi lengkap SDM

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

BAPERTARUM-PNS dan perbandingannya dalam 3 (tiga)

di semua level atau unit yang ada, serta sebagai

tahun terakhir:

apresiasi terhadap dedikasi dan kerja keras SDM. Selain itu, sistem karier dalam bentuk promosi dan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

mutasi jabatan diperlukan untuk terus meningkatkan

2016

2015

2014

Direktur Utama

1

1

1

Direktur

2

2

2

Setiap tahunnya, BAPERTARUM-PNS akan memantau

Satuan Pengawasan Internal

1

1

1

dan mengevaluasi kinerja setiap karyawan. Penilaian


1

1

1

ini penting untuk meningkatkan daya kinerja SDM

Kepala Divisi/Bagian/Biro

7

7

3

sehingga berdampak positif terhadap usaha yang

Kepala Sub Divisi/Sub Bagian/sub Biro

14

14

12

Staf

51

46

55

Jumlah

77

72

75

2016

2015

2014

daya saing di antara SDM. d. Penilaian Terhadap Kinerja

dijalankan BAPERTARUM-PNS. e. Penghargaan dan Sanksi

BAPERTARUM-PNS setiap tahunnya menyediakan penghargaan

kepada

SDM

yang

berprestasi.

Jabatan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia Usia

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi BAPERTARUM-PNS atas kinerja yang ditunjukkan

< 30 Tahun

10

11

12

oleh setiap SDM. Selain itu, BAPERTARUM-PNS juga

30-50 Tahun

51

46

50

tidak segan memberikan sanksi kepada SDM yang

> 50 Tahun

16

15

13

melanggar kode etik, Anggaran Dasar dan peraturan

Jumlah

77

72

75

yang telah ditetapkan. Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin

2016

2015

2014

Laki-laki

50

48

50

Perempuan

27

24

25

Jumlah

77

72

75


47


Laporan Manajemen

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan Pendidikan SMA

Profil Perusahaan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

2016

2015

2014

13

13

17

Status Pegawai

2016

2015

Direktur Utama

1

1

Diploma

5

6

6

Direktur

2

2

S1

45

41

40

Satuan Pengawasan Internal

1

1

S2

14

12

12


1

1

S3

-

-

-

Tetap

65

64

77

72

75

Jumlah

Kontrak Jumlah

7

3

77

72

Pelatihan yang Dilaksanakan 2016 Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mumpuni adalah target BAPERTARUM-PNS dalam rangka meningkatkan daya saing serta menjaga kualitas pelayanan, terutama di mata para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, secara kontinu, BAPERTARUM-PNS membekali SDM dengan pendidikan, pelatihan, workshop, dan seminar-seminar yang berhubungan dengan kegiatan BAPERTARUM-PNS. Sepanjang tahun 2016, BAPERTARUM-PNS telah melaksanakan kegiatan pelatihan SDM sebanyak 46 kali, dengan total realisasi anggaran mencapai Rp989.834.266. Tabel lengkap kegiatan pelatihan BAPERTARUM-PNS tahun 2016: No

Pelatihan

Jumlah Peserta (Orang)

Realisasi Anggaran (Rp)

1.

Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang & Jasa

2

10,080,000

2.

Pelatihan Financial Modeling from Zero

4

23,280,000

3.

Pelatihan Certified Management Risk Officer

3

20,520,000

4.

Pelatihan Manajemen Investasi

59

167,283,266

5.

Seminar Nasional Internal Audit

3

31,803,000

6.

Seminar & Munas FKSPI 2016

2

15,865,000

7.

Pelatihan Audit Intern Dasar Tingkat II

1

8,740,000

8.

Pelatihan Antisipasi Perubahan PTK terhadap potensi lebih setor PPh 21

3

9,210,000

9.

Transport Lokal Pelatihan Business intelligent workshop-IBM Cognos Insight

8

2,560,000

10.

Pelatihan IT Project Management

1

10,645,000

11.

Pelatihan Php and MySQL Advance

1

5,540,000

12.

Pelatihan Business Presentation Skill

21

90,720,000

13.

Pelatihan Mikrotik

1

6,140,000

14.

Pelatihan TOGAF 9.1

1

7,905,000

15.

Pelatihan Crystal Report

1

7,630,000

16.

Pelatihan Time Management

1

4,520,000

17.

Pelatihan Building Web Application

1

7,240,000

18.

Pelatihan VMWare

1

18,510,000

19.

Pelatihan Designing Training Program

1

5,530,000

20.

Pelatihan Technical Report Writing & Highly Effective Presentation Skill

2

9,440,000

21.

Pelatihan Certified Payroll Administration System

1

3,470,000

22.

Pelatihan Negotiation Skill for Business

4

22,120,000

48





No

Pelatihan

Jumlah Peserta (Orang)

Realisasi Anggaran (Rp)

23.

Pelatihan Powerful Database Analysis and dashboard Reporting with Excel 2007 & 2010

8

35,560,000

24.

Pelatihan Office Management

3

17,040,000

25.

Pelatihan Business Model Canvas

3

17,040,000

26.

Pelatihan Powerful Business Presentation

2

9,760,000

27.

Pelatihan Time Management

1

4,520,000

28.

Pelatihan CRMP (Certified Risk Management Profesional)

1

10,200,000

29.

Pelatihan Penyusunan Kontrak Bisnis, Negosisasi dan Penyelesaian Sengketa

2

8,140,000

30.

Pelatihan Business IT Architecture Fundamental

1

10,480,000

31.

Pelatihan Filling Management

2

10,040,000

32.

Pelatihan Negotiation Skill

2

11,060,000

33.

Pelatihan Purchasing Management

2

12,160,000

34.

Pelatihan Stress Management

1

4,420,000

35.

Human Capital National Conference “Building High Performance Organisation in Disruptive Technologies”

4

62,774,000

36.

Pelatihan CRMO Level 1

1

7,000,000

37.

Pelatihan Manajemen Aset

1

3,820,000

38.

Sharing Season dengan BPJS Kesehatan

37

45,900,000

39.

Pelatihan Profesional MC-TV Presenter

4

31,379,000

40.

Microsoft Word, Excel & Powerpoint implementation for succes buniness support

15

61,910,000

41.

Pelatihan Team Leadership

6

23,420,000

42.

Konferensi Nasional Manajemen Risiko IV “Creating Sustainability Through Enterprise Risk Management”

3

15,500,000

43.

Pelatihan Report Writing

2

11,360,000

44.

Pelatihan PSAK 45 (Laporan Keuangan Nirlaba)

8

61,000,000

45.

Pelatihan Akuntansi PSAK 24

6

21,100,000

46.

Pelatihan Strategi Bebas Masalah WHT-PPN

2

JUMLAH

5,500,000

239

989.834.266

Program Kesejahteraan SDM BAPERTARUM-PNS berkomitmen untuk memberikan

Adapun bentuk program kesejahteraan yang diberikan

rasa kenyamanan dan kesejahteraan kepada seluruh

BAPERTARUM-PNS kepada pegawai antara lain:

SDM yang ada. BAPERTARUM-PNS meyakini dengan

• Gaji yang dibayar tiap bulannya;

terciptanya rasa kenyamanan dikalangan SDM, maka

• Gaji ketiga belas;

semangat kerja dan loyalitas mereka akan semakin tinggi.

• Tunjangan Hari Raya (THR);

Juga diharapkan kegiatan operasional BAPERTARUM-PNS

• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga

akan berjalan secara optimal dalam mewujudkan citacita dan tujuan BAPERTARUM-PNS sebagaimana yang

Kerja; dan • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

diharapkan oleh segenap pemangku kepentingan.


49


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Teknologi Informasi Teknologi

Informasi

(TI)

saat

ini

sudah

menjadi

Total sampai dengan saat ini, IT

BAPERTARUM-PNS

kebutuhan, dimana dengan TI kinerja dan operasional

memiliki database PNS sejumlah 5,8 juta data PNS dari

perusahaan akan lebih mudah dan cepat. Mengingat

tahun 1993 (tidak termasuk PNS dilingkungan TNI/

kegunaan TI yang semakin kompleks, BAPERTARUM-PNS

POLRI) dan dengan PNS aktif sejumlah 4,2 juta data dan

turut mengembangkan TI pada aspek-aspek tertentu.

berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Pengembangan Teknologi Informasi BAPERTARUM-PNS

dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

digerakkan melalui Divisi TI, dengan tujuan untuk dapat

Keuangan didalam sinkronisasi data-data tersebut.

mengikuti perkembangan teknologi dan menciptakan inovasi sistem pembangunan yang lebih baik lagi.

Pelaksanaan Tugas Divisi TI dan Pencapaiannya

BAPERTARUM-PNS mengembangkan Teknologi Informasi

Divisi

dengan mengacu kepada kebutuhan eksternal dalam

mengembangkan perangkat Teknologi Informasi di

hal pelayanan kepada PNS yang ingin memiliki rumah,

lingkungan BAPERTARUM-PNS. Sejumlah inisiatif yang

serta sinkronisasi database PNS dan kebutuhan internal

telah dilaksanakan dan diimplementasikan oleh Divisi TI

dalam hal komunikasi. BAPERTARUM-PNS saat ini telah

terdiri dari :

menggunakan Teknologi Informasi berupa aplikasi yang

a. Pembangunan aplikasi bisnis, terdiri dari:

TI

telah

terkoneksi dengan PNS dan pemangku kepentingan.

• SITARUM

Selain itu BAPERTARUM-PNS juga telah menyusun

bekerja

secara

maksimal

dalam

Ditujukan untuk mendukung kegiatan pencairan

database PNS, dan akan terus mengembangkannya

Produk

sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

kepesertaan, pelayanan dan keuangan untuk

Layanan

digunakan

oleh

bagian

melayani realisasi produk. Program sitarum telah

Strategi Pengelolaan TI

disempurnakan untuk dapat menghasilkan file

Sesuai dengan perkembangan organisasi BAPERTARUM-

upload untuk sistem cash management Bank BTN,

PNS, Teknologi Informasi dikelola oleh Divisi Teknologi

BRI, dan Mandiri untuk mengurangi penginputan

Informasi (TI). Struktur organisasi Divisi TI BAPERTARUM-

data transaksi secara manual.

PNS dikembangkan dari Sub Divisi PSI PD (Pengembangan

• Corporate Website

Sistem Informasi dan Pengolahan Data) atau lebih dikenal

Alamat http://www.bapertarum-pns.co.id telah

sebagai PDE (Pengolahan Data Elektronik) sejalan dengan

dikembangkan sehingga memiliki tampilan yang

perubahan organisasi. Divisi TI saat ini memiliki 3 (tiga)

lebih baik dan layar responsif untuk dapat dibuka

sub divisi sebagaimana fungsi TI pada umumnya, yaitu:

dengan beragam layar. Merupakan Informasi

Sub Divisi Sistem dan Aplikasi, Sub Divisi Infrastruktur TI,

melalui media internet mengenai BAPERTARUM-

dan Sub Divisi Database & Manajemen Informasi.

PNS dan saldo akun individu PNS. • Switching BRI

BAPERTARUM-PNS senantiasa bergerak dinamis agar mampu

mengikuti

perkembangan

zaman.

Merupakan sarana koneksi host to host (H2H)

Dalam

antara BAPERTARUM-PNS dengan Bank Rakyat

mengelola tabungan perumahan PNS, BAPERTARUM-PNS

Indonesia (BRI) untuk PT, BUM dan TBUM. Saat

turut menyusun strategi sesuai dengan perkembangan

ini pengembangan koneksi H2H dengan BRI telah

Teknologi Informasi. BAPERTARUM-PNS yang mengemban

memasuki fase 2 dimana pelayanan pencairan

kepercayaan untuk melayani kebutuhan pelayanan

Pengembalian Tabungan dan produk telah dapat

kepada seluruh PNS dan juga kebutuhan internal harus

dilaksanakan diseluruh kantor cabang BRI.

mampu mengacu kepada standar yang diakui umum

• SMS Gateway PULL – PUSH

seperti IT Governance dan Project Management Plan dari

Aplikasi SMS Gateway yang bertujuan untuk

sisi pelaksanaannya. Sejumlah inisiatif pembangunan

tukar informasi kepada seluruh peserta dengan

sistem telah dilaksanakan di sisi Teknologi dan Sistem

menggunakan nomor khusus 3500 yang dapat

Informasi mulai dari aplikasi, database sampai dengan

digunakan

infrastruktur koneksi dengan pihak lain.

melakukan inquiry saldo akun individu.

50


untuk

broadcast

sms

maupun




• General Ledger

saluran

Pengembangan aplikasi GL yang memperbaiki

juga digunakan untuk membagi beban traffic

celah kelemahan dari tipe sebelumnya dimana

dari Kemenpera ke Wisma Iskandarsyah dan

integritas data mulai dari entry sampai dengan

sebaliknya.

dari

risiko

operasional

putus

• Firewall

pelaporan dapat konsisten dan cepat.

Untuk b. Pembangunan aplikasi penunjang, terdiri dari:

melindungi

data

dan

infrastruktur

komunikasi telah dilengkapi dengan firewall

• Active Directory & Microsoft Exchange Server

data

terhadap serangan eksternal baik berupa hacker,

Saat ini Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-

malware, phishing, dan lainnya.

PNS telah memiliki email yang dikelola dengan

• Antivirus

nama domain @bapertarum-pns.co.id sebagai

Setiap komputer yang terpasang di lingkungan

salah satu sarana komunikasi didalam pekerjaan

Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS

dan menjaga citra institusi.

telah dipasang antivirus Kaspersky berlisensi

• Tata Dokumen & SIMSURAT

yang terhubung dengan server antivirus di data

Aplikasi tata dokumen dan surat dengan tujuan

center. Sehingga bila terjadi serangan virus dapat

pencatatan dan memudahkan didalam pencarian

diketahui dan update dapat dilakukan terus

dokumen dan surat.

menerus.

• HelpDesk / Intranet Portal

• Data Recovery Center

Merupakan portal intranet yang terdiri dari

Untuk mitigasi risiko operasional maka diperlukan

kumpulan alamat – alamat aplikasi sehingga

Data Recovery Center (DRC) dimana apabila

memudahkan

mengakses

terjadi bencana yang berakibat matinya data

aplikasi. Sekaligus pula berfungsi sebagai helpdesk

karyawan

didalam

center kegiatan operasional IT dapat dipindahkan

dimana setiap kerusakan atau permintaan sarana

ke lokasi DRC.

IT dapat di rekam dan ditindak lanjuti oleh staff IT d. Pembangunan Database terdiri dari:

Insfrastruktur.

• Pengunaan Oracle berlisensi c. Pembangunan Infrastruktur, terdiri dari:

Oracle

merupakan

sistem

database

yang

• Ruang Data Center

berkemampuan sangat baik untuk menangani

Sebagai infrastruktur ruang server dan switch

database dalam skala besar. Dengan berbagai

yang merupakan pusat dari pengolahan seluruh

kelebihan yang dimiliki dan kemudahan didalam

informasi dan aplikasi di Pelaksana Sekretariat

menggunakan tipe data yang sama dengan BKN

Tetap BAPERTARUM-PNS.

maka Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-

• Uninterupptible Power Supply (UPS) dan Genset

PNS secara resmi menggunakan Oracle sebagai sistem database utama.

Sebagai infrastruktur yang tidak boleh mati maka

• Server Database SUN T4-2

ruang Data Center telah dilengkapi dengan UPS

Untuk

menunjang

operasional

pengelolaan

membutuhkan

kemampuan

yang memiliki kapasitas cukup besar yaitu 40

database

KVA, 8 KVA dan 5 KVA 3 phase dan Genset.

komputasi maka diperlukan server yang memiliki

• Penggunaan

Komunikasi

Backup

WAN

PUPERA – Wisma Iskandarsyah

yang

kemampuan teknologi baik dan handal namun biaya operasional seperti listrik yang hemat. Server

Dengan lokasi yang berjauhan antara kantor

Database SUN ini digunakan untuk kegiatan

PUPERA dengan Wisma Iskandarsyah diperlukan

production dan dapat menunjukkan performa

koneksi

dengan

menggunakan

Wide

Area

dapat mengurangi waktu pengolahan data.

Network, namun dengan menggunakan satu jalur saja akan sangat riskan bila terjadi putus. Dengan adanya jalur backup maka selain mengamankan


51


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

c. Pembangunan aplikasi penunjang, terdiri dari:

Pengembangan TI 2016 Rencana Kerja untuk tahun 2016 dititik beratkan kepada

• Human Resources Information System

peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional

Dengan adanya aplikasi ini maka setiap individu

Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dan

karyawan akan memiliki database yang cukup

menutup kelemahan yang ada dari sisi operasional IT.

lengkap baik dari tingkat pendidikan, pengalaman,

Sejumlah inisiatif pengembangan Teknologi Informasi

keluarga, unit kerja sampai, absensi sampai

yang dijalankan selama tahun 2016 adalah sebagai

dengan penggajian dan juga iuran–iuran wajib

berikut:

seperti BPJS dan perhitungan SPT. Dengan aplikasi

a. Tata Kelola

ini akan memudahkan unit SDM, manajemen dan

Kebijakan

dan

Aturan

Teknologi

keuangan semua hal terkait dengan kepegawaian.

Informasi,

merupakan landasan tata kelola Pelaksana Sekretariat

• Fixed Asset

Tetap didalam menggunakan sumber daya Teknologi

Untuk menunjang tata kelola aset dan untuk menghindari perbedaan pencatatan asset antara

Informasi.

unit pengelola (sub divisi umum) dengan akuntansi maka diperlukan satu aplikasi yang memonitor

b. Pembangunan aplikasi bisnis, terdiri dari: • Aplikasi E-Budgeting

pengelolaan asset mulai dari dibeli sampai dengan

Pembangunan aplikasi e-Budgeting, sehingga

asset tersebut dihapuskan. Aplikasi ini juga

setiap permintaan anggaran dan penggunaannya

ditunjang dengan kemampuan bar code untuk

dapat termonitor, hal ini meningkatkan integritas

memudahkan

pelaporan kepada stakeholders dan manajemen

pencatatan ganda.

pembacaan

dan

menghindari

didalam tata kelola penggunaan anggaran. Lebih lanjut dengan aplikasi ini rencana akan

d. Pembangunan Infrastruktur

diintegrasikan dengan GL untuk menghindari

• Call Center

proses

manual

didalam

pencatatan

jurnal

aplikasi

akuntansi.

yang

dapat

melakukan

perekaman

dan menu serta meninggalkan pesan untuk

• Pengembangan Aplikasi Sitarum berbasis

Call center 7254040 yang dilengkapi dengan

WEB

meningkatkan pelayanan terhadap PNS serta

Pembangunan aplikasi Sitarum dengan berbasis

penambahan fitur Caller ID sehingga PNS dapat

web akan menguntungkan PNS dimana dengan

dihubungi kembali bila tidak terhubung dengan

proses

agen.

yang

semakin

cepat

maka

realisasi

penyaluran juga akan semakin cepat, bagi

• IP PABX

unit terkait dengan berbasis web maka dapat

Dengan menggunakan teknologi call center yang

bekerja dengan lebih fleksibel dengan hanya

diimplementasikan

menggunakan web browser dan menghindari

karyawan baik di PUPERA dan Wisma Iskandarsyah

diperluas

sehingga

setiap

beda versi bila terjadi update aplikasi.

dapat saling terhubung kedalam satu jaringan local area network. Dengan IP PABX ini maka biaya komunikasi dapat ditekan dan diatur.

Layanan BAPERTARUM-PNS khususnya bagi saya sangat membantu, layanan tersebut bisa digunakan untuk membantu kepemilikan tempat tinggal yang dihuni sekarang Mahar Royhan Nasution PNS Kementerian Perhubungan –UPBU Kuala Pembuang Kalimantan Tengah

52





• Virtual LAN

3. Integrasi Aplikasi

Manajemen komunikasi ditingkatkan sehingga

Semua aplikasi baik Sitarum maupun Budget

bila terjadi penyebaran virus atau malware dapat

Planning perlu dibangun integrasi untuk menghindari

diisolasi, sekaligus manajemen kanal untuk lalu

kesalahan dan integrasi pelaporan dimana setiap

lintas suara dan data dapat diatur tanpa saling

kegiatan yang terkait dengan finansial akan langsung

menginterferensi.

terbuku di dalam GL.

• Penggantian Genset

Dengan genset baru yang berkapasitas 50 KVA 3

Dukungan SDM

phase akan dapat menangani kebutuhan server,

Jumlah SDM pada Divisi Teknologi Informasi adalah

switching dan ruang kerja utama sehingga server

sebanyak 8 orang yaitu: Kepala Divisi 1 orang, Kepala

dan switching akan tetap beroperasi pada saat

Sub Divisi Database dan Manajemen Informasi 1 orang,

listrik padam dalam jangka waktu lama.

dan staf terdiri dari 6 orang yang masing-masing 2 staf untuk Database, 2 orang staf Insfrastruktur IT dan 2 orang

e. Pembangunan Database

staf sistem dan aplikasi. Dengan rata-rata usia berada

• Server dan Storage Server

pada umur produktif 39,6 tahun dan memiliki kompetensi

Pentingnya replikasi database untuk mitigasi

minimal S1 yang sesuai dengan bidang IT dan telah

risiko akibat rusaknya server tidak mempengaruhi

berpengalaman kerja sebelumnya merupakan kekuatan IT

kehilangan database sehingga kegiatan bisnis

dalam menghadapi persaingan dan perubahan organisasi

perusahaan tidak terganggu.

di tahun 2017 dan seterusnya.

• Perbaikan Akun Individu Dalam rangka persiapan menghadapi TAPERA

Sertifikasi keahlian juga telah dimiliki oleh SDM Divisi TI,

maka proses pencatatan akun individu dilakukan

seperti:

update seperti halnya pembukuan akun bank,

a. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa;

dengan demikian setiap PNS akan memiliki

b. SunSolaris;

saldo layaknya tabungan bank, dan dapat

c. Oracle 11g Administrator;

diperhitungkan pengembangannya.

d. Certified Ethical Hacker; e. Business Intelligent;

Penyelesaian & Rencana Kerja Divisi TI 2017

f.

1. Pengembangan SITARUM Baru

h. Project Management Course;

Cisco Networking Certified (CCNA);

g. Certified Internal System Auditor Course;

Pengembangan Sitarum dirasakan sudah sangat

i.

Business Analysis Body of Knowledge;

diperlukan,

j.

Certified IT Infrastructure Library Fundamentals (ITIL F

dimana

dengan

adanya

tuntutan

bisnis penyederhanaan alur dan verifikasi online.

v.3);

Sedangkan dari sisi teknologi bahasa pemrograman

k. Certified

yang

digunakan

sudah

menggunakan

aplikasi

berbasiskan web.

e-Business

Associates

(IT

Project

Management); l.

Sertifikasi Manajemen Jaringan.

2. Peningkatan Security

Menyikapi kejadian serangan malware terutama Ransomware disikapi oleh IT BAPERTARUM-PNS dengan mengubah topologi selain perubahan VLAN juga digunakan firewall untuk setiap segmen dan pemutakhiran database antivirus.


53

Perumahan permata mutiara maja Lebak, Banten

Analisis dan Pembahasan Manajemen 54



Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


“

Sebagai Badan Umum Lainnya yang diberi amanah untuk mengelola Dana Taperum PNS, BAPERTARUM-PNS memiliki beberapa varian Produk Layanan yang terbagi dalam program Penyaluran Bantuan dan Pengembalian Tabungan.

Tinjauan Ekonomi Makro

Seiring dengan tren positif negara-negara berkembang, masih

Indonesia juga mencatat grafik pertumbuhan yang

Pertumbuhan

relatif baik. Meski sempat tertekan akibat kondisi politik

ekonomi global, menurut data Bank Dunia, hanya

yang tak menentu hampir sepanjang tahun, secara

bergerak pada angka 2,3%. Lambatnya pertumbuhan

umum kondisi perekonomian mengalami peningkatan.

ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan plotik global

Beberapa

yang relatif tidak stabil sehingga mengakibatkan para

pondasi ekonomi seperti kebijakan pengampunan pajak

pelaku pasar global memilih untuk mengurangi volume

dan pembangunan infrastruktur direspon positif dan

perdagangan dunia di tahun 2016.

membantu perekonomian selangkah lebih baik.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh

Menurut catatan Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan

banyak faktor. Negara-negara maju, sebagai contoh,

ekonomi Indonesia pada 2016 tercatat sebesar 5,02%.

hanya mencatat pertumbuhan rata-rata 1,6% pada

Jumlah ini lebih baik dibanding dua tahun sebelumnya,

2016. Amerika Serikat memperketat kebijakan moneter

yakni 5,01% pada 2014 dan 4,88% pada 2015.

sementara pertumbuhan ekonomi China juga mengalami

Pertumbuhan ekonomi makro Indonesia pada 2016

perlambatan. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong

banyak terbantu oleh besaran investasi dan konsumsi

utama yang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi

yang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Perekonomian memperlihatkan

global tren

pada yang

tahun stagnan.

2016

kebijakan

pemerintah

untuk

mengatrol

global pada 2016 relatif tidak tinggi. Di sisi lain, Pemerintah juga berhasil menjaga nilai tukar Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sedikit

rupiah sehingga ditutup terapresiasi positif 22 poin

lebih baik. Pada 2016, tingkat pertumbuhan rata-rata

dibanding penutupan tahun lalu. Meski sempat anjlok

negara berkembang mencapai 3,4%. Perkembangan

hingga Rp14.000 per Dolar Amerika Serikat, melalui

positif ini utamanya disebabkan oleh membaiknya harga

sejumlah kebijakan moneter yang tepat, pemerintah

komoditas dunia, termasuk minyak bumi.

berhasil menjaga nilai kurs sehinga ditutup bervariasi pada kisaran Rp13.473 per Dolar Amerika Serikat pada akhir tahun.

56




Tinjauan Industri


1. Afordability, yaitu kemampuan atau daya beli sebagian

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan

besar

sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian

Berpenghasilan

lebih

perumahan dari pengembang maupun membangun

dari

pemerintah.

Permasalahan

perumahan

dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi

masyarakat

Juta

Rumah

Masyarakat

untuk

membeli

secara swadaya masih sangat rendah; 2. Availability, yaitu ketersediaan dana atau pola bantuan pembiayaan perumahan MBR masih terbatas; 3. Accessibility, yaitu akses MBR ke lembaga pembiayaan 4. Sustainability,

Satu

tergolong (MBR)

perumahan masih sangat terbatas;

yang semakin berkembang. Program

yang

Rendah

Untuk

Rakyat

yang

dicanangkan oleh Pemerintah pada 29 April 2015, secara

yaitu

ketersediaan

sumber

dana

jangka panjang untuk pembiayaan perumahan masih terbatas.

perlahan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, awal dicanangkannya program tersebut dapat dibangun

Mulai tahun 2016, Pemerintah berupaya meningkatkan

sejumlah 699.770 unit rumah, dan tahun berikutnya

daya beli MBR dengan mengintrodusir Paket Kebijakan

tercapai sebanyak 805.169 unit rumah.

Ekonomi XIII yang memangkas hambatan-hambatan biaya dan perijinan untuk membangun perumahan MBR serta

Program ini dinilai sangat strategis dan menurut kajian

diterbitkannya Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun

Kementerian Perindustrian. Pertumbuhan sektor properti

2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan

diproyeksi akan mendorong pertumbuhan sekitar 175

Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan

industri lainnya, sehingga tidak berlebihan apabila sektor

menggairahkan supply perumahan.

properti dianggap sebagai lokomotif perekenomian. Beberapa isu di bidang peryumahan yang perlu mendapat Sampai dengan saat ini masih tercatat sekitar 11,8 juta

perhatian serius, antara lain:

backlog kepemilikan rumah di Indonesia. Tingginya

1. Harga lahan di kawasan perkotaan tidak terjangkau

backlog ini diakibatkan oleh berbagai hal yang menjadi tugas kita bersama, antara lain:

oleh MBR; 2. Proses perijinan dan sertifikasi yang tidak efisien; 3. Belum adanya zonasi perumahan MBR; 4. Infrastruktur

Pemerintah

Daerah

yang

belum

terintegrasi dengan Perumahan MBR. Laporan Tahunan 2016 bapertarum-pns

57


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Sebagai Badan Umum Lainnya yang diberi amanah untuk mengelola Dana Taperum PNS, BAPERTARUM-PNS memiliki beberapa varian Produk Layanan. Produk Layanan tersebut terbagi dalam dua segmen, yakni Penyaluran Bantuan dan Pengembalian Tabungan. A. Penyaluran Bantuan Dalam menyalurkan bantuan dana perumahan kepada PNS, BAPERTARUM-PNS memiliki lima jenis Produk Layanan. Kelimanya meliputi Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM), dan Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM). Pada 2016 BAPERTARUM-PNS berhasil merealisasikan Penyaluran Bantuan kepada 10.143 PNS. Jumlah ini meningkat 236,53% atau sejumlah 7.129 penerima dibanding penerima 2015 sebanyak 3.014 PNS. Dari jumlah realisasi bantuan tersebut, kontribusi terbesar direalisasikan melalui program Bantuan Tabungan Perumahan dengan jumlah penerima 6.853 PNS atau 67,56% dari total penerima pada 2016. Kemudian adalah program Bantuan Uang Mua dengan jumlah penerima sebanyak 3,124 PNS (30,80%), dan Tambahan Bantuan Uang Muka dengan 164 penerima (1,62%). Adapun jumlah PNS yang menerima bantuan pembangunan rumah dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: Bulan

Jumlah Penerima

Pertumbuhan

2015

2016

Jumlah

%

Januari

156

379

223

142,95%

Februari

84

452

368

438,10%

Maret

121

422

301

248,76%

April

197

546

349

177,16%

Mei

121

682

561

463,64%

Juni

91

825

734

806,59%

Juli

114

423

309

271,05%

Agustus

137

1.000

863

629,93%

September

204

805

601

294,61%

Oktober

435

1.162

727

167,13%

November

479

640

161

33,61%

Desember

875

2.562

1.687

192,80%

Retur

-

245

245

-

Total

3.014

10.143

7.129

236,53%

Saya sangat puas banget sama pelayanan BAPERTARUM-PNS, kurang dari seminggu dana sudah bisa cair. Lutvia PNS Kementerian Dalam Negeri Jakarta

58





Secara nominal, pada tahun 2016 BAPERTARUM-PNS berhasil merealisasikan bantuan senilai Rp47,45 miliar, lebih tinggi Rp27,22 miliar atau 134,55% dibanding realisasi 2015 senilai Rp20,23 miliar. Realisasi penyaluran bantuan menurut varian Produk Layanan BAPERTARUMS-PNS pada 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Realisasi Penyaluran Jenis Layanan

No

2015 PNS

1

Bantuan Uang Muka (BUM)

2

Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM)

3

Bantuan Tabungan Perumahan (BTP)

4

Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM)

5

Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM) Total

2016 Rp

PNS

Pertumbuhan Rp

PNS

Rp

1.322

4.913.700.000

3.124

16.711.500.000

1.802

11.797.800.000

4

8.700.000

1

3.600.000

-3

-5.100.000

1.139

4.556.000.000

6.853

27.412.000.000

5.714

22.856.000.000

547

10.713.600.000

164

3.303.000.000

-383

-7.410.600.000

2

40.000.000

1

20.000.000

-1

-20.000.000

3.014

20.232.000.000

10.143

47.450.100.000

7.129

27.218.100.000

B. Pengembalian Tabungan PNS yang tidak memanfaatkan dana bantuan tabungan perumahan akan mendapat Pengembalian Tabungan pada masa pensiun. Program ini diberikan kepada PNS yang sudah memasuki masa pensiun atau tidak aktif lagi sebagai PNS namun tidak pernah menerima bantuan dana tabungan perumahan dalam bentuk apapun pada masa aktifnya. Pada 2016, BAPERTARUM-PNS menyalurkan Pengembalian Tabungan kepada 79.566 PNS, meningkat 85,99% atau setara dengan 36.786 orang dibanding penyaluran pada 2015 sebanyak 42.780 PNS.

Bulan Januari

Jumlah Penerima 2015

Pertumbuhan

2016 4.342

Jumlah 4.673

% 331

7,62%

Februari

3.107

4.648

1.541

49,60%

Maret

3.120

4.972

1.852

59,36%

April

3.055

5.991

2.936

96,10%

Mei

2.947

6.669

3.722

126,30%

Juni

4.221

7.438

3.217

76,21%

Juli

3.008

6.689

3.681

122,37%

Agustus

4.400

7.666

3.266

74,23%

September

4.555

8.731

4.176

91,68%

Oktober

3.595

6.634

3.039

84,53%

November

3.213

7.580

4.367

135,92%

Desember Total

3.137

7.875

4.738

151,04%

42.780

79.566

36.786

85,99%

Secara nominal, realisasi Pengembalian Tabungan pada 2016 senilai Rp145,03 miliar. Jumlah ini meningkat 74,88% dibanding realisasi Pengembalian Tabungan 2015 senilai Rp82,93 miliar.


59


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Dalam miliar Rupiah 2016

2015

145,03

82,93


Pertumbuhan Nominal

%

62,10

74,88%

Tinjauan Kinerja Keuangan Analisis dan pembahasan kinerja keuangan berikut disusun berdasarkan informasi dari laporan keuangan audited BAPERTARUM-PNS yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan. Laporan Keuangan Audit BAPERTARUM-PNS telah memperoleh pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Analisis terkait kinerja keuangan juga mengacu pada kinerja keuangan di tahun-tahun sebelumnya sebagai data pembanding sehingga analisis yang disampaikan lebih komprehensif.

Laporan Posisi Keuangan Aset Aset merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Dalam penyajian laporan keuangan perusahaan informasi terkait aset dijabarkan ke dalam dua kelompok yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Total Aset

Jumlah aset BAPERTARUM-PNS pada 31 Desember 2016 tercatat senilai Rp11,36 triliun. Jumlah ini meningkat 9,09% atau setara dengan Rp947,05 miliar dibanding jumlah aset pada 2015 senilai Rp10,41 triliun. Peningkatan jumlah aset diperoleh dari peningkatan aset lancar sebanyak Rp303,53 miliar atau setara 8,85% dan peningkatan aset tidak lancar sebanyak Rp643,53 miliar atau setara dengan 9,22%.

Pertumbuhan aset BAPERTARUM-PNS dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam grafis di bawah ini:

Dalam Triliun

2014

2015

2016

9,37

10,41

11,36

Aset Lancar

Kondisi Aset Lancar BAPERTARUM-PNS dalam dua tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

(Dalam rupiah penuh) Aset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Bunga Deposito dan Surat Berharga Biaya Dibayar di Muka Piutang Lain-lain Jumlah Aset Lancar

60


Aset Lancar

Aset Lancar

Pertumbuhan Rp

%

3.087.990.770.025

3.187.663.383.903

(99.672.613.878)

(3,13%)

588.000.000.000

184.000.000.000

404.000.000.000

219,57%

46.132.076.652

53.611.445.176

(7.479.368.524)

(13,95%)

198.004.578

9.785.080

188.219.498

1923,54%

11.561.939.263

5.071.301.512

6.490.637.751

127,99%

3.733.882.790.518

3.430.355.915.671

303.526.874.847

8,85%




Jumlah Aset Lancar pada 2016 tercatat senilai Rp3,73 triliun, meningkat Rp303,53 miliar atau 8,85% dibanding Aset Lancar 2015 senilai Rp3,43 triliun. Peningkatan Aset Lancar utamanya didorong oleh peningkatan Investasi Jangka Pendek senilai Rp404 miliar, yang diikuti dengan peningkatan Piutang Lain-lain dan Biaya Dibayar di Muka masing-masing senilai Rp6,49 miliar dan Rp188,22 juta. Aset Tidak Lancar

(Dalam Rupiah Penuh) Aset Tidak Lancar Aset Tetap-Nilai Buku Aset Tidak Berwujud-Nilai Buku Surat Berharga

2016 4.266.488.951

Rp

3.395.664.757

%

870.824.194

25,65%

1.404.888.996

1.027.471.820

377.417.176

36,73%

20.703.052.152

47.687.214.718

(26.984.162.566)

(56,59%)

Aset Lain-lain

-

577.493.831

-

20.230.633.502

34.075.609.962

(13.844.976.460)

(40,63%)

6.751.224

13.271.816

(6.520.592)

(49,13%)

237.820

80.366.290

(80.128.470)

(99,70%)

18.371.438.632

17.028.844.669

1.342.593.963

7,88%

Dana Terikat Permanen

7.561.850.986.181

6.879.420.400.021

682.430.586.160

9,92%

Jumlah Aset Tidak Lancar

7.626.834.477.458

6.983.306.337.884

643.528.139.574

9.22%

Pinjaman Uang Muka Pinjaman Uang Muka-Sarusun Pinjaman Biaya Membangun Tambahan Bantuan Uang Muka/ Biaya Membangun

Pertumbuhan

2015

-

Jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2016 tercatat senilai Rp7,63 triliun, meningkat Rp643,53 miliar atau 9,22% dibanding Aset Tidak Lancar 2015 yang tercatat senilai Rp6,98 triliun. Peningkatan Aset Tidak Lancar khususnya diperoleh dari peningkatan Aset Tetap-Nilai Buku senilai Rp870,83 miliar, peningkatan Aset Tidak Berwujud-Nilai Buku senilai Rp377,42 miliar, dan peningkatan Dana Terikat Permanen senilai Rp682,43 miliar. Selain itu, penurunan Surat Berharga, Pinjaman Uang Muka, serta sejumlah akun lain juga ikut mempengaruhi performa Aset Tidak Lancar pada tahun 2016.

Liabilitas Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan di masa datang pada pihak lain. Demikian halnya dengan aset, informasi terkait liabilitas dalam laporan keuangan perusahaan disajikan dalam dua kelompok berdasarkan rentang waktu penyelesaiannya yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Total Liabilitas Jumlah Liabilitas BAPERTARUM-PNS pada 31 Desember 2016 tercatat senilai Rp4,15 triliun. Jumlah ini meningkat 4.99% dibanding jumlah liabilitas pada 2015 senilai Rp3,95triliun. Peningkatan jumlah liabilitas disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek senilai Rp142,33 juta atau setara 43,27% dan peningkatan liabilitas jangka panjang senilai Rp 197,49 miliar atau setara 4,99%. Perkembangan liabilitas BAPERTARUM-PNS dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam grafis di bawah ini:

Dalam Triliun

2014

2015

2016

3,69

3,95

4,15


61


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Dalam Rupiah Penuh Liabilitas Jangka Pendek

2016

Hutang pada Pihak Ketiga Hutang Pajak

2015

Pertumbuhan Rp

%

-

18.846.714

-

269.563.866

231.925.401

37.638.465

16,23%

-

Biaya yang Masih Harus Dibayar

201.731.000

78.190.000

123.541.000

158,00%

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

471.294.866

328.962.115

142.332.751

43,27%

Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 43,27% atau dari Rp328,96 juta pada 2015 menjadi Rp471,29 juta pada 2016. Peningkatan ini dipengaruhi oleh lonjakan biaya yang harus dibayar sebanyak Rp123,54 juta dan hutang pajak senilai Rp37,64 juta. Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas Jangka Panjang Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

2016

2015

Pertumbuhan Rp

7.736.689.534

Iuran Taperum Diterima

7.365.847.589.399

6.982.988.699.719

382.858.889.680

5,48%

Realisasi Bantuan Uang Muka KPR

(882.372.427.130)

(866.045.227.130)

(16.327.200.000)

1,89%

Realisasi Bantuan Biaya Membangun

3.065.926.629

%

10.802.616.163

39,63%

(820.310.447.080)

(820.306.847.080)

(3.600.000)

0,00%

(1.491.038.430.947)

(1.346.011.192.850)

(145.027.238.097)

10,77%

(31.632.000.000)

(4.556.000.000)

(27.076.000.000)

594,29%

(3.225.353.305.157)

(3.036.919.267.060)

(188.434.038.097)

6,20%

Iuran Taperum-Bersih

4.140.494.284.242

3.946.069.432.659

194.424.851.583

4,93%

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

4.151.296.900.405

3.953.806.122.193

197.490.778.212

4,99%

Realisasi Pengembalian Tabungan Realisasi Bantuan Tabungan Perumahan Jumlah realisasi bantuan dan pengembalian

Liablitas jangka panjang pada 2016 tercatat senilai Rp4,15 triliun, meningkat Rp197,49 miliar atau 4,99% dibanding Liabilitas Jangka Panjang 2015 senilai Rp3,95 triliun. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi penyaluran bantuan dan pengembalian tabungan senilai Rp188,43 miliar atau 6,20% dan peningkatan penerimaan Iuran Taperum sebesar Rp382,85 miliar serta peningkatan imbalan pascakerja sebesar Rp3,06 miliar.

Pelayanan baik, cepat, dan ramah. Terimakasih BAPERTARUM-PNS, saya jadi memiliki rumah idaman Dewi Anisah Ningrum PNS Dinas Kesehatan – Puskesmas Jatiluhur Bekasi

62





Aset Bersih Aset Bersih

Pertumbuhan

2016

2015

2.513.422.304.762

2.275.796.342.790

237.625.961.972

10,44%

Aset Bersih Terikat Temporer

43.935.280.455

56.180.756.685

(12.245.476.230)

(21,80%)

Aset Bersih Terikat Permanen

4.653.144.041.702

4.127.501.424.684

525.642.617.018

12,74%

Jumlah Aset Bersih

7.210.501.626.919

6.459.478.524.159

751.023.102.760

11.63%

Aset Bersih Tidak Terikat

Rp

%

Jumlah aset bersih pada 2016 tercatat Rp7,21 triliun, meningkat Rp751,02 miliar atau 11,63% dibanding Aset Bersih 2015 Rp6,46 triliun. Meski Aset Bersih Terikat Temporer mengalami penurunan 21,80%, Aset Bersih tetap tumbuh berkat kontribusi pertumbuhan Aset Bersih Tidak Terikat sebesar 10,44% dan Aset Bersih Terikat Permanen sebesar 12,74%. Perkembangan aset bersih BAPERTARUM-PNS dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam grafis di bawah ini:

Dalam Triliun

2014

2015

2016

5,68

6,46

7,21

Laporan Aktivitas Pendapatan Pendapatan Jasa Giro Bank Bunga Deposito Berjangka Bunga Surat Berharga Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan

2016

2015

Pertumbuhan Rp

%

6.054.235.441

2.457.976.858

3.596.258.583

146,31%

779.508.895.998

799.381.247.154

(19.872.351.156)

(2,49%)

3.085.665.373

5.695.796.567

(2.610.131.194)

(45,83%)

998.388.476

865.037.379

133.351.097

15,42%

789.647.185.288

808.400.057.958

(18.752.872.670)

(2,32%)

Pendapatan BAPERTARUM-PNS pada 2016 tercatat senilai Rp789,65 miliar, turun Rp18,75 miliar dibanding pendapatan 2015 senilai 808,40 miliar. Penurunan jumlah pendapatan dikontribusikan oleh penurunan pendapatan dari bunga deposito berjangka sebesar Rp19, 87 miliar bunga surat berharga sebesar Rp2,61 miliar. Meski pendapatan dari jasa giro bank dan pendapatan lain-lain meningkat masing-masing Rp3,60 miliar dan Rp133,35 juta, total pendapatan BAPERTARUM-PNS pada 2016 tetap mengalami penurunan sebesar 2,32% dibanding tahun sebelumnya.


63


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Pendapatan BAPERTARUM-PNS dalam tiga tahun terakhir

Dalam Triliun

2014

2015

2016

832,22

808,40

789,65

Bunga Deposito Berjangka masih menjadi penyumbang utama pendapatan BAPERTARUM-PNS. Pada 2016, Bunga Deposito Berjangka memberikan kontribusi sebesar 98,72% atau Rp779,51 miliar dari Rp789,65 miliar total pendapatan BAPERTARUM-PNS. Adapun Jasa Giro Bank, Bunga Surat Berharga, dan Pendapatan Lain-lain masingmasing menyumbang 0,77%, 0,39%, dan 0,13% dari Total Pendapatan BAPERTARUM-PNS pada 2016. Kontribusi Pendapatan 2016 Keterangan Jasa Giro Bank Bunga Deposito Berjangka Bunga Surat Berharga Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan

2016

Jasa Giro Bank 6.054.235.441

6.054.235.441

Bunga Deposito Berjangka 779.508.895.998

779.508.895.998 3.085.665.373

Bunga Surat Berharga 3.085.665.373

998.388.476 789.647.185.288

Pendapatan Lain-lain 998.388.476

Beban Manajemen Beban Manajemen Beban Manajemen dan Umum Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Lain-lain Jumlah Beban Manajemen

2016

2015

Pertumbuhan Rp

%

35.069.262.347

28.514.172.861

6.555.089.486

22,99%

1.489.063.567

1.220.396.902

268.666.665

22,01%

2.256.232.062

4.013.559.281

(1.757.327.219)

(43,78%)

38.814.557.976

33.748.129.044

5.066.428.932

15.01%

Jumlah Beban Manajemen pada tahun 2016 tercatat senilai Rp38,81 miliar, meningkat Rp5,07 miliar dari Beban Manajemen tahun 2015 senilai Rp33,75 miliar pada 2015. Peningkatan Jumlah Beban Manajemen disebabkan oleh peningkatan Beban Manajemen dan Umum sebesar Rp6,56 miliar dan Beban Penyusutan Amortisasi Rp286,67 juta. Penurunan Beban Lain-lain sebesar Rp1,76 miliar hanya mampu mempertipis peningkatan Jumlah Beban Manajemen hingga akhirnya tercatat meningkat 15,01% dibanding tahun sebelumnya.

64





Laporan Arus Kas Arus Kas dari Aktivitas Operasional (Dalam Rupiah Penuh) Aliran Kas Dari Aktivitas Operasional

2016

2015

Pertumbuhan Rp

%

Sumber Dana Utama Iuran Taperum-PNS Iuran PNS di Angkasa Pura & Perum Bulog Jumlah Sumber Dana Utama

227.256.822.752

215.767.535.740

11.489.287.012

32.428.667

1.113.000

31.315.667

5,32%

227.289.251.419

215.768.648.740

11.520.602.679

5,34%

16.327.200.000

4.913.700.000

11.413.500.000

232,28%

2.813,63%

Penggunaan Dana Utama Penyaluran Bantuan Bantuan Uang Muka Biaya Membangun Pengembalian Tabungan Bantuan Tabungan Perumahan Pinjaman Uang Muka Pinjaman Biaya Membangun Pinjaman Uang Muka Rusunami Tambahan Bantuan Uang Muka/Biaya Membangun Biaya Administrasi Penyaluran & Adm. Dan Jasa Pelayanan Jumlah Penggunaan Dana Utama

3.600.000

8.700.000

(5.100.000)

(58,62%)

145.027.238.097

82.925.605.200

62.101.632.897

74,89%

27.076.000.000

4.556.000.000

22.520.000.000

494,29%

(14.945.281.262)

(7.583.989.084)

(7.361.292.177)

97,06%

(81.198.660)

(1.426.920)

(79.771.740)

5.590,48%

(6.804.087)

(3.001.672)

(3.802.414)

126,68%

844.752.222

8.849.979.169

(8.005.226.948)

(90,45%)

6.762.851.195

5.122.902.385

1.639.948.810

32,01%

181.008.357.505

98.788.469.078

82.219.888.427

83,23%

4.227.551.027

450.745.686

3.776.805.341

837,90%

260.131.434.684

256.788.082.639

3.343.352.045

1,30%

Sumber Dana Tambahan Jasa Giro Menpera Bunga Deposito Menpera Bunga Pinjaman Bunga Efek Beragun Aset Pendapatan Lain-lain Jumlah Sumber Dana Tambahan

750.000.000

834.570.776

(84.570.776)

(10,13%)

3.308.659.495

6.561.516.563

(3.252.857.068)

(49,57%) 715,28%

248.388.476

30.466.603

217.921.873

268.666.033.682

264.665.382.267

4.000.651.415

1,51%

26.842.656.545

22.120.142.799

4.722.513.746

21,35%

Penggunaan Dana Tambahan Beban Manajemen dan Umum Beban Lain-lain Jumlah Penggunaan Dana Tambahan Kenaikan (Penurunan) Aliran Kas Dana dari Aktivitas Operasional :

1.678.716.231

1.014.144.815

664.571.416

65,53%

28.521.372.776

23.134.287.614

5.387.085.163

23,29%

286.425.554.819

358.511.274.315

(72.085.719.496)

(20,11%)

Arus kas dari aktivitas operasional pada tahun 2016 menurun sebesar 20,11% atau Rp72,09 miliar, dari Rp358,51 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp286,43 miliar pada tahun 2016. Penurunan tersebut terjadi seiring adanya peningkatan penyaluran bantuan, penerimaan iuran, dan peningkatan penerimaan jasa giro dan deposito.


65


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Dalam Rupiah Penuh) Aliran Kas Dari Aktivitas Investasi

2016

2015

Pertumbuhan Rp

%

Penggunaan Dana Pembelian Aktiva Tetap dan Ak.Tidak Berwujud

2.737.304.938

1.982.977.829

754.327.109

38,04%

Penempatan Deposito

404.000.000.000

184.000.000.000

220.000.000.000

119,57%

Amortisasi Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02

(26.984.162.566)

(32.054.088.630)

5.069.926.064

(15,82%)

Jumlah Penggunaan Dana

379.753.142.372

153.928.889.199

225.824.253.173

(146,71%)

(379.753.142.372)

(153.928.889.199)

225.824.253.173

(146.71%)

Kenaikan (Penurunan) Aliran Kas dari Aktivitas Investasi :

Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2016 naik sebesar 146,71% atau Rp225,82 miliar, dari Rp153,93 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp379,75 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan penempatan deposito sebesar 119,57% atau Rp220 miliar. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Aliran Kas Dari Aktivitas Pendanaan

2016

2015

Pertumbuhan Rp

%

Sumber Dana Hutang kepada Pihak Ketiga

(18.846.714)

18.846.713

(37.693.427)

(200,00%)

Hutang Lainnya

123.491.005

(100.560.000)

224.051.005

(222,80%)

Jumlah Sumber Dana

104.644.291

(81.713.287)

186.357.578

(228,06%)

6.365.839.667

4.848.806.000

1.517.033.667

31.29%

83.830.949

(3.228.945)

87.059.894

(2.696,23%)

6.449.670.616

4.845.577.055

1.604.093.561

33,10%

(6.345.026.325)

(4.927.290.342)

(1.417.735.983)

28,77%

Penggunaan Dana Dana dikelola pihak lain Pinjaman ke pihak lain Jumlah Penggunaan Dana Kenaikan (Penurunan) Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan :

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 28,77% atau Rp1,42 miliar, dari Rp4,93 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp6,3 miliar pada tahun 2016. Penurunan tersebut utamanya terjadi karena adanya peningkatan uang muka PT Taspen untuk pembayaran realisasi PT selama tahun 2016.

Alhamdulillah BAPERTARUM-PNS sangat membantu kami dalam uang muka pengambilan KPR, prosesnya cepat. Mantaaaaphh!! Abdurahman PNS BMKG - Stasiun Klimatologi Aceh

66





Target dan Realisasi Tahun 2016 Penerimaan Iuran

Pada tahun 2016, BAPERTARUM-PNS menargetkan Penerimaan Iuran sebesar Rp384 miliar. Dari target tersebut, realisasi Penerimaan Iuran mencapai Rp382,83 miliar atau 99,69% dari target semula.

Realisasi Penerimaan Iuran terhadap target 2016 secara lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut: Dalam Rupiah Penuh 2016

Target

Realisasi

Januari

32.000.000.000

45.298.420.319

Februari

32.000.000.000

26.522.805.308

Maret

32.000.000.000

46.472.030.364

April

32.000.000.000

36.126.600.751

Mei

32.000.000.000

33.565.760.451

Juni

32.000.000.000

28.728.518.730

Juli

32.000.000.000

30.650.758.784

Agustus

32.000.000.000

33.089.061.965

September

32.000.000.000

31.429.774.700

Oktober

32.000.000.000

22.988.830.414

November

32.000.000.000

16.602.246.523

Desember

32.000.000.000

31.351.652.705

Total

384.000.000.000

382.826.461.014

Target Realisasi

50

40

30

20

10

0

Jan

Feb Mar Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Pemupukan Dana

Realisasi Pemupukan Dana pada 2016 adalah sebesar Rp789,65 miliar. Jumlah ini mencapai 107,61% dari target Pemupukan Dana sebesar Rp733,83 miliar. Realisasi Pemupukan Dana terhadap target 2016 secara lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut: Dalam Rupiah Penuh 2016

Target

Realisasi

Januari

61.153.061.902

66.832.016.569

Februari

61.153.061.902

61.198.663.763

80

Maret

61.153.061.902

67.576.549.107

70

April

61.153.061.902

64.801.338.158

Mei

61.153.061.902

67.564.313.185

Target Realisasi

60

Juni

61.153.061.902

65.333.023.371

50

Juli

61.153.061.902

68.905.259.719

40

Agustus

61.153.061.902

67.997.045.605

September

61.153.061.902

65.520.117.551

30

Oktober

61.153.061.902

66.124.386.260

20

November

61.153.061.902

62.854.958.724

10

Desember

61.153.061.902

64.939.512.276

Total

733.836.742.821

789.647.184.288

0 Jan

Feb Mar Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt


Nov

Des

67


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Penyaluran Bantuan

Realisasi penyaluran bantuan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp47,45 miliar kepada 10.413 PNS atau mencapai 101,50% dari target sebesar Rp46,75 miliar kepada 8.500 PNS. Realisasi Penyaluran Bantuan terhadap target 2016 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Dalam Rupiah Penuh 2016

Target PNS

Realisasi Nilai (Rp)

PNS

Nilai (Rp)

Januari

500

2.750.000.000

379

1.900.400.000

Februari

500

2.750.000.000

452

2.090.400.000

Maret

600

3.300.000.000

422

2.071.400.000

April

600

3.300.000.000

546

2.439.600.000

Mei

700

3.850.000.000

682

3.746.600.000

Juni

700

3.850.000.000

825

4.169.900.000

Juli

900

4.950.000.000

423

2.358.100.000

Agustus

900

4.950.000.000

1.000

4.970.100.000

September

1.000

5.500.000.000

805

3.675.200.000

Oktober

1.000

5.500.000.000

1.162

5.553.800.000

November

600

3.300.000.000

640

2.916.400.000

Desember

500

2.750.000.000

2.562

10.836.400.000

Retur

-

Total

8.500

46.750.000.000

245

721.800.000

10.143

47.450.100.000


Realisasi Pengembalian Tabungan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp145,03 miliar atau mencapai 76,33% dari target Rp190 miliar. Dari segi jumlah penerima, jumlah PNS yang menerima Pengembalian Tabungan pada tahun 2016 mencapai 79.566 orang, atau mencapai 83,75% dari target sebanyak 95.000 PNS. Realisasi Penyaluran Bantuan terhadap target 2016 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Dalam Rupiah Penuh 2016

68

Target PNS

Realisasi Nilai (Rp)

PNS

Nilai (Rp)

Januari

7.916

15.833.333.000

4.673

8.128.652.000

Februari

7.916

15.833.333.000

4.648

8.246.135.560

Maret

7.916

15.833.333.000

4.972

8.408.621.840

April

7.916

15.833.333.000

5.991

10.049.027.000

Mei

7.916

15.833.333.000

6.669

11.181.894.765

Juni

7.916

15.833.333.000

7.438

13.851.633.235

Juli

7.916

15.833.333.000

6.689

12.370.885.000

Agustus

7.916

15.833.333.000

7.666

14.633.292.000

September

7.916

15.833.333.000

8.731

16.234.938.000

Oktober

7.916

15.833.333.000

6.634

13.180.704.697

November

7.916

15.833.333.000

7.580

14.360.254.000

Desember

7.924

15.833.337.000

7.875

14.381.200.000

Total

95.000

190.000.000.000

79.566

145.027.238.097





Proyeksi 2017 BAPERTARUM-PNS telah menetapkan target untuk tahun 2017 sebagai berikut: Target 2017

PNS

Rp

Penerimaan Iuran

4,3 juta

384.000.000.000

Pemupukan Dana

-

674.867.900.000

Penyaluran Bantuan

12.000

73.600.000.000


99.193

198.386.000.000

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektabilitas Piutang Untuk mengukur tingkat kemampuan membayar utang, BAPERTARUM-PNS menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio Likuiditas mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek sementara rasio solvabilitas mengukur kemampuan membayar utang jangka panjang. Rasio Likuiditas Tingkat likuiditas dapat ditunjukkan melalui Rasio Kas dan Rasio Lancar. Rasio Kas menjelaskan kemampuan BAPERTARUM-PNS melunasi liabilitas jangka pendeknya melalui kas dan setara kas (aset yang paling likuid) yang dimiliki. Sementara Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan aktiva lancar. Rasio Likuiditas BAPERTARUM-PNS pada 2016 ditunjukkan melalui tabel berikut: Uraian

2016

2015

Kas dan Setara Kas

3.087.990.770.025

3.187.663.383.903

Aset Lancar

3.733.882.790.518

3.430.355.915.671

471.294.866

328.962.115

Rasio Kas (Kas dan Setara Kas/Liabilitas Jangka Pendek)


6.552,14 x

9.690,06 x

Rasio Lancar (Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek)

7.922,60 x

10.427,81 x

Rasio Solvabilitas Rasio Solvabilitas digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan untuk melunasi segala liabilitasnya. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan membandingkan Total Liabilitas terhadap Aset. Adapun Rasio Solvabilitas BAPERTARUM-PNS pada 2016 adalah sebagai berikut: Uraian Total Liabilitas Total Aset Rasio Liabilitas Terhadap Aset

2016

2015

4.151.768.195.271

3.954.135.084.308

11.360.717.267.976

10.413.662.253.555

36,54%

37,97%

Kemampuan Kolektabilitas Piutang BAPERTARUM-PNS tidak memiliki piutang usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun piutang di BAPERTARUM-PNS antara lain adalah piutang bunga deposito dan piutang lainnya.

Struktur Modal BAPERTARUM-PNS merupakan badan yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993 sebagaimana telah diubah melalui Keppres RI No. 46 tahun 1994. Tujuan pembentukan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) adalah untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan PNS di bidang perumahan dengan cara menghimpun dana tabugan perumahan PNS yang


69


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

berasal dari iuran PNS melalui pemotongan gaji setiap

PNS, BAPERARUM-PNS melakukan penyaluran bantuan

bulan oleh Menteri

bagi PNS untuk pembiayaan perumahan.

Keuangan yang besarnya sesuai

degan golongan PNS yaitu : Golongan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Potogan Gaji Tiap Bulan (Rp)

Sebagai institusi yang khusus mengelola iuran dan penyaluran dana perumahan untuk PNS, BAPERTARUM-

Golongan I

3.000

Golongan II

5.000

Golongan III

7.000

Hingga pengujung 2015 saja, jumlah PNS yang belum

Golongan IV

10.000

memiliki rumah mencapai 964.463 orang. Dari hasil

PNS masih memiliki prospek yang baik.

Pemotongan gaji tersebut dilakukan mulai bulan Januari 1993.

verifikasi, 756.591 di antaranya berhak mendapat bantuan

pembiayaan

dari

BAPERTARUM-PNS

dan

dan 207.872 lainnya tidak atau masih belum berhak. Dari 756.591 PNS yang berhak, 694.999 di antaranya

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Sepanjang

tahun

2016,

BAPERTARUM-PNS

merupakan PNS Golongan 1-3 sedangkan 61.592 lainnya tidak

melakukan transaksi yang menyebabkan adanya ikatan material untuk investasi barang modal, sehingga informasi terkait tujuan ikatan, sumber dana, mata uang, serta langkah-langkah untuk melindungi risiko terhadap posisi

PNS Golongan 4. Sementara yang masuk dalam kategori tidak atau belum berhak adalah 199.255 PNS yang masa kerjanya belum mencapai lima tahun (belum berhak) dan 8.617 PNS dari golongan TNI/Polri (tidak berhak). 61.952

mata uang asing tidak dapat disajikan dalam laporan

8.617 199.255

tahunan ini.

Investasi Barang Modal Sepanjang

tahun

2016,

BAPERTARUM-PNS

694.999

tidak

melakukan investasi barang modal sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat disajikan. Belum Berhak Belum 5 Tahun TNI/Polri

Prospek Usaha Rumah merupakan kebutuhan pokok di samping sandang

Berhak Golongan 1-3 Golongan 4

dan pangan. Keberadaan rumah menjadi prasyarat utama dalam memenuhi kebutuhan atau hajat hidup. Tak bisa dipungkiri, kepemilikan rumah menghadirkan kenyamanan

serta

ketentraman

dalam

menjalani

kehidupan.

belum mampu dipenuhi oleh semua orang. Termasuk oleh PNS. Hingga saat ini, masih banyak PNS yang masih belum mempunyai kepemilikan terhadap rumah. sinilah

BAPERTARUM-PNS

memberi

kontribusi.

Lembaga ini didirikan untuk membantu pembiayaan perumahan khusus bagi PNS. Dengan melakukan penghimpunan dan pemupukan dana kolektif dari gaji

70

penerimaan PNS rutin yang dilakukan oleh pemerintah, baik instansi pusat maupun PNS daerah. Hal ini tentu

Sayangnya, rumah masih menjadi barang mewah yang

Di

Jumlah ini tentu akan terus bertambah seiring dengan


sebuah tantangan bagi BAPERTARUM-PNS untuk dapat menjangkau para PNS yang belum memiliki rumah tersebut. Peralihan BAPERTARUM-PNS menjadi BP Tapera yang akan diwujudkan pada tahun 2018 diyakini juga akan membuat prospek usaha BAPERTARUM-PNS menjadi lebih besar. Dengan perubahan status tersebut, BAPERTARUMPNS nantinya tidak hanya akan melayani PNS dalam pembiayaan kepemilikan rumah.




Aspek Pemasaran Sebagaimana yang telah disinggung pada sub bab prospek usaha, pasar potensial BAPERTARUM-PNS adalah PNS yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS), jumlah PNS di Indonesia saat ini mencapai 5,5 juta orang dengan 4,3 juta di antaranya merupakan PNS aktif. Dari jumlah ini, 964 ibu di antaranya masih belum memiliki rumah. Dari jumlah PNS yang belum memiliki rumah, berdasarkan hasil verifikasi 757 ribu di antaranya berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan dari BAPERTARUM-PNS. BAPERTARUM-PNS telah menyusun strategi pencapaian dan target penyaluran. Pada 2016, strategi pemasaran tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Potential Buyers

Strategi ini dilakukan melalui hubungan baik dan kerja sama dengan developer (pengembang) dan pemerintah daerah. BAPERTARUM-PNS menjadi fasilitator antara pengembang dan Pemerintah Daerah. Langkahnya adalah BAPERTARUM-PNS menyediakan data potential buyers kepada pengembang, lalu mendorong pemerintah daerah menyediakan rumah bagi para PNS melalui kerja sama dengan pengembang tersebut. Di sisi lain, BAPERTARUMPNS bersama pemerintah daerah juga melaksanakan bimbingan sosialisasi atau bimbingan teknis bagi PNS untuk mendapat rumah melalui skema tersebut.

Adapun skema strategi kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

1

2

3

4

Collect Data Developer melalui Perbankan atau Asosiasi Pengembang

Info Developer menyediakan rumah untuk PNS sebagai Potential Buyer

Info Pemda memfasilitasi sosialisasi Penyediaan Perumahan bagi PNS

Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada PNS untuk membeli rumah

Watchlist

Potential Buyer

Rapat Teknis

Bimtek

TARGET

2. Rewards Program

Strategi kedua dinamakan Rewards Program, yakni melakukan sosialisasi Produk Layanan BAPERTARUM-PNS melalui Bank BTN sebagai bank pelaksana utama penyaluran dana BAPERTARUM-PNS.

Skema kerja sama ini adalah BAPERTARUM-PNS mengumpulkan (collect) data nasabah Bank Pelaksana yang sudah melakukan akad KPR, kemudian menawarkan Produk Layanan BAPERTARUM-PNS melalui broadcast SMS. PNS yang tertarik dengan program ini kemudian dapat menghubungi BTN Booking Office untuk untuk menindaklanjuti bantuan pembiayaan. BAPERTARUM-PNS juga terus memonitor hasil broadcast sms tersebut untuk melihat efektivitas broadcast serta melihat realisasi PNS yang mengajukan aplikasi permohonan bantuan.


71


Laporan Manajemen

1

2

3

Collect Data PNS yang sudah Akad KPR

Broadcast Produk Layanan BAPERTARUM-PNS

Koordinasi dengan BTN Booking Office

Monitor hasil Broadcast

List PNS

Narasi SMS

Informasi

Realisasi

4

TARGET

Strategi selanjutnya disebut Call Program. Jika dua

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

strategi sebelumnya memilih pendekatan kerja sama

Pada

dengan pihak eksternal, strategi ini lebih bersifat hard

transaksi material apapun yang mengandung benturan

selling dengan melakukan pendekatan penawaran

kepentingan.

3. Call Program

Profil Perusahaan

2016,

BAPERTARUM-PNS

tidak

melakukan

langsung melalui unit internal di dalam institusi

Kebijakan Dividen

BAPERTARUM-PNS.

BAPERTARUM-PNS adalah Badan Umum Lainnya yang Strategi

Call

Program

bersifat

jemput

diberi amanah untuk mengelola Dana Taperum PNS.

dilakukan

adalah

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan keuangan,

dengan membuat pemetaan PNS yang potensial

BAPERTARUM-PNS tidak memiliki kebijakan pembagian

memanfaatkan Produk Layanan BAPERTARUM-PNS.

dividen.

bola.

Langkah-langkah

lebih yang

Kemudian pihak BAPERTARUM-PNS melalui unit untuk menjelaskan sekaligus menawarkan Produk

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Pegawai

Layanan BAPERTARUM-PNS. Dari proses ini, PNS yang

BAPERTARUM-PNS adalah Badan Umum Lainnya yang

tertarik akan dilanjutkan hingga akhirnya mengajukan

diberi amanah untuk mengelola Dana Taperum PNS.

aplikasi pembiayaan perumahan.

Berbeda dengan BUMN maupun Perseroan Terbatas

Relationship Manager menghubungi PNS tersebut

umum lainnya, dalam menjalankan kegiatan operasional

Perubahan Peraturan Perundangundangan yang Berpengaruh Signifikan

BAPERTARUM-PNS tidak memiliki kebijakan kepemilikan

Pada 2016, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan

Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum

Rakyat.

Berdasarkan

undang-undang

saham baik oleh karyawan maupun manajemen.

tersebut,

BAPERTARUM-PNS tidak melepas saham ke publik

BAPERTARUM-PNS akan dilikuidasi dalam Badan Pengelola

sehingga informasi dana penawaran umum tidak relevan

Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Di internal,

untuk ditampilkan dalam buku laporan tahunan.

proses menuju likuidasi tersebut telah dipersiapkan melalui pembentukan tim transformasi BAPERTARUMPNS menjadi BP Tapera. Untuk menyukseskan likuidasi tersebut,

BAPERTARUM-PNS

juga

telah

menyusun

roadmap transformasi BAPERTARUM-PNS menuju BP Tapera.

72




Perubahan Kebijakan Akuntansi Pada

tanggal

1

Januari

2016,

BAPERTARUM-PNS


Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Neraca

menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

1. BAPERTARUM-PNS telah menyusun Pedoman Road

(PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Map Peralihan BAPERTARUM-PNS menjadi BP-Tapera

(ISAK) baru dan revisi yang efektif setelah tanggal

(2016-2018) yang disusun oleh konsultan. Selanjutnya

tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi BAPERTARUM-

dalam rangka menjaga dan memastikan pelaksanaan

PNS telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan

peralihan BAPERTARUM-PNS menuju BP Tapera

ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan

berjalan sesuai ketentuan peralihan Undang-Undang

interpretasi.

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

perlu

dilakukan

pemantauan

kegiatan

Penerapan dari standar dan interpretasi baru yang

peralihan dimaksud. Sehubungan hal tersebut telah

relevan

dibentuk

berikut,

tidak

menimbulkan

perubahan

Tim

Transformasi

BAPERTARUM-PNS

subtansial terhadap kebijakan akuntansi BAPERTARUM-

menuju BP Tapera yang dituangkan dalam Keputusan

PNS dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah

Direktur

yng dilaporkan pada periode berjalan atau periode

BAPERTARUM-PNS Nomor : 03/KPTS/BPTR/02/2017

sebelumnya:

tanggal 10 Februari tentang Pembentukan Tim

1. Amandemen PSAK Penyajian Laporan Keuangan

Transformasi BAPERTARUM-PNS Menuju BP Tapera.

Utama

Pelaksana

Sekretariat

Tetap

tentang Prakarsa Pengungkapan 2. Amandemen PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan

2. Telah dilaksanakan Sidang Anggota BAPERTARUMPNS pada tanggal 10 Februari 2017.

Tersendiri 3. Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap - Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi” 4. Amandemen PSAK No. 19 “Aset Tak Berwujud Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi” 5. Amandemen PSAK No. 24, “Imbalan Kerja - Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja” 6. PSAK No. 70, “Pengampunan Pajak” 7. ISAK No. 30, “Pungutan”

BAPERTARUM-PNS sangat meringankan dalam membiayai Uang Muka KPR Bersubsidi, prosesnya cepat, transparan dan memuaskan. Semoga BAPERTARUMPNS semakin meningkat pelayanannya untuk menjadi lebih baik. Jaya BAPERTARUM-PNS!!! Yuliana Utari PNS Pemerintah Kab. Lombok Tengah, NTB


73

Perumahan Bumi Saraswati Baru Karanganyar, Jawa Tengah


74



Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Seiring

Corporate Governance/GCG) adalah salah satu kunci

pada akhir tahun 2014 lalu BAPERTARUM-PNS telah

dengan

transformasi

dalam meraih keberhasilan yang berkelanjutan. Selain

melakukan

memang sudah menjadi regulasi yang harus dipatuhi,

GCG sebagaimana diatur dalam regulasi. Selanjutnya,

penerapan GCG juga menjadi patron dalam pengelolaan

sosialisasi dan implementasi pedoman dan perangkat

institusi yang akuntabel dan memiliki kepercayaan di

GCG telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016.

mata publik dan pemangku kepentingan.

Saat ini, BAPERTARUM-PNS tengah melakukan evaluasi

penyusunan

BAPERTARUM-PNS,

perangkat

dan

pedoman

dan penilaian implementasi GCG melalui konsultan BAPERTARUM-PNS meyakini bahwa penerapan GCG

independen.

secara sempurna akan menjadi nilai tambah (value added) untuk semua stakeholders karena sistem yang disusun

PRINSIP-PRINSIP GCG

dalam GCG mengandung sejumlah peraturan yang

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan BAPERTARUM-PNS

mengoptimalkan hubungan harmonis antara Anggota,

yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibility,

Dewan Pengawas, Direksi, karyawan, dan pemangku

independensi, dan Fairness memiliki maksud sebagai

kepentingan lainnya. BAPERTARUM-PNS berkomitmen

berikut.

untuk menerapkan GCG secara berkesinambungan

• Transparan

dan tidak hanya sekedar memenuhi aspek kepatuhan

Prinsip transparansi merupakan keterbukaan informasi

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang diungkapkan secara cukup, akurat dan tepat

saja (beyond compliance).

waktu.

Penerapan GCG di BAPERTARUM-PNS mengacu pada

• Akuntabilitas

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012

Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi,

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN

struktur, sistem dan pertanggungjawaban setiap

No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang

elemen yang ada dalam struktur BAPERTARUM-PNS.

Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN. Selain itu, karena sifatnya yang spesifik dan berbeda dengan

• Responsibility

perseroan terbatas dan perusahaan Badan Usaha Milik

Prinsip responsibility (tanggung jawab) merupakan

Negara (BUMN) pada umumnya, BAPERTARUM-PNS juga

bentuk

pertanggung

jawaban

BAPERTARUM-

menggunakan dasar hukum yang spesifik sebagai acuan

PNS dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan

pedoman dan penerapan GCG, yang meliputi:

perundang-undangan yang berlaku.

1. Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang telah

• Independensi

diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 46 tahun

Prinsip

independensi

merupakan

prinsip

yang

1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden

mengharuskan BAPERTARUM-PNS dikelola secara

Nomor 14 Tahun 1993;

profesional tanpa ada benturan kepentingan.

2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

• Fairness

Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan

Prinsip fairness (kewajaran) mengharuskan perlakuan

Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

adil dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

76




KOMITMEN PENERAPAN GCG BAPERTARUM-PNS

berkomitmen


3. Anggota: untuk

meng-

a. Menteri Keuangan.

implementasikan prinsip-prinsip GCG sebaik mungkin.

b. Menteri Dalam Negeri.

Komitmen tersebut dituangkan dalam beragam pedoman

c. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

dan kebijakan termasuk diantaranya adalah:

d. Kepala Badan Kepegawaian Negara

• Pedoman GCG; • Pedoman Kode Etik; • Panduan Kerja (Board Manual);

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas BAPERTARUM-

• Kebijakan Teknologi Informasi (TI);

PNS, dibentuk Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-

• Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

PNS. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

• Piagam Komite Audit;

Sekretariat

• Pedoman Sistem Pengendalian Internal;

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara

• Pedoman Whistleblowing System;

Perumahan Rakyat (Menpera) Nomor 01/KPTS/TAPERUM-

• Pedoman Manajemen Risiko; dan

PNS/1996 dan telah mengalami beberapa kali perubahan,

• Pedoman Benturan Kepentingan.

terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

Tetap

BAPERTARUM-PNS

pertama

kali

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi

KELENGKAPAN INFRASTRUKTUR GCG

dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan

Kelengkapan atas infrastruktur GCG BAPERTARUM-PNS

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Peraturan Menteri tersebut telah diatur lebih lanjut

No

Infrastruktur

Keterangan

dalam Keputusan Direktur Utama Sekretariat Tetap

1.

Pedoman GCG

Sudah Ada

BAPERTARUM-PNS KPTS Nomor 21/KPTS/TAPERUM-

2.

Pedoman Kode Etik

Sudah Ada

PNS/07/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur

3.

Panduan Kerja (Board Manual)

Sudah Ada

Utama Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan

4.

Kebijakan Teknologi Informasi (TI)

Sudah Ada

Tabungan Perumahan Tabungan Perumahan Pegawai

5.

Kesehatan dan keselamatan Kerja

Sudah Ada

6.

Piagam Komite Audit

Sudah Ada

7.

Pedoman Sistem Pengendalian Internal

Sudah Ada

8.

Pedoman Whistleblowing System

Sudah Ada

Sekretariat

9.

Piagam Manajemen Risiko

Sudah Ada

organisasi yang

10.

Pedoman Benturan Kepentingan

Sudah Ada

Presiden Nomor 14 Tahun 1993, yang mempunyai tugas

Negeri

Sipil

Nomor

18/KPTS/TAPERUM-PNS/09/2014

tentang Pembentukan Kelengkapan Struktur Organisasi Pelaksana

Sekretariat

Tetap

Badan

Pertimbangan

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Tetap

BAPERTARUM-PNS

merupakan

dibentuk Presiden melalui Keputusan

membantu BAPERTARUM-PNS melaksanakan

tugas

STRUKTUR GCG

operasional dan administrasi pengelolaan dana Taperum-

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor

PNS.

14 tahun 1993 susunan kepengurusan BAPERTARUMPNS, yaitu sebagai berikut: 1. Ketua, Presiden Republik Indonesia. 2. Ketua Harian merangkap Anggota, Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.


77


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Dengan demikian, struktur GCG BAPERTARUM-PNS adalah sebagai berikut: Priseden Ketua

menkeu Anggota

men-pu & pera ketua harian/ anggota

mendagri anggota

men-pan & rb anggota

kepala bkn anggota

dewan pengawas

direktur utama

sekretaris pelaksana

direktur keuangan

direktur pelayanan

satuan pengawasan internal

direktur operasional

direktur perencanaan strategis

SIDANG ANGGOTA Sidang

Anggota merupakan forum tertinggi dalam

mekanisme pengambilan keputusan di BAPERTARUMPNS. Sidang ini dihadiri oleh Anggota BAPERTARUM-PNS atau pejabat yang ditunjuk mewakili dengan Surat Kuasa Khusus, Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, dan Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUMPNS. Keputusan sidang diambil melalui musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua bagian) dari jumlah suara peserta sidang.

6. Dirjen

Pembiayaan

Perumahan

Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 7. Andreas Suhono (Ketua Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS) 8. M. Abduh (Anggota Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS) 9. Agus

Sumargiarto

(Anggota

Dewan

Pengawas

Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS) 10. Yulina S (Anggota Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS) 11. Dwi Wahyu Atmaji (Anggota Dewan Pengawas

Pada tahun 2016, Sidang Anggota dilaksanakan pada Selasa, 15 Maret 2016 di Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lantai 17. Adapun peserta Sidang Anggota tersebut adalah sebagai berikut:

12. Jamil Anshari (Sekretaris Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS) 13. Direktur

Utama

Pelaksana

Sekretariat

Tetap

BAPERTARUM-PNS

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS 2. Menteri Keuangan, diwakili Safuadi (Anggota Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS) 3. Menteri Dalam Negeri, diwakili Eko Subowo (Dirjen Bina Adm. Kewilayahan Kemendagri) 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (selaku Anggota BAPERTARUM-PNS) 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara (selaku Anggota BAPERTARUM-PNS);

78

Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS)


14. Direktur Perencanaan Strategis Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS 15. Direktur Operasional Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS 16. Sekretaris Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUMPNS 17. Kepala SPI Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUMPNS




Agenda Sidang Anggota

Board Manual disusun bertujuan untuk menjelaskan

Sidang Anggota BAPERTARUM-PNS 2016 membahas

tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pengawas

agenda-agenda berikut ini:

serta hubungan kerja dengan Direksi dalam menyukseskan

1. Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja 2015;

kinerja lembaga. Selain itu, Board Manual juga berfungsi

2. Rencana Kegiatan dan Strategi Pencapaian 2016;

sebagai komitmen BAPERTARUM-PNS dalam rangka

3. Persiapan Pemberlakuan Undang-undang Tabungan

mengimplementasikan GCG dan tata tertib Dewan

Perumahan Rakyat

Pengawas dalam melaksanakan tugas.

4. Perkembangan Rencana Peraturan Presiden tentang Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Tabungan Perumahan PNS; 5. Investasi untuk Menunjang Pembangunan Perumahan PNS

Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS memiliki tugas membantu

6. Lain-lain.

Ketua

Harian/Ketua

Sekretariat

Tetap

BAPERTARUM-PNS dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan operasional

Keputusan Sidang Anggota

pengelolaan Dana Taperum. Rincian tugas, kewajiban dan

1. Persetujuan untuk Rencana Kegiatan Tahun Anggaran

tanggung jawab Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS

(RKTA) 2016 (dengan memberi tanda bintang untuk

yang diatur dalam Board Manual adalah sebagai berikut:

pembelian Oracle dan biaya perbaikan lift dihilangkan)

1. Memberikan

2. Persetujuan

untuk

melanjutkan

penyelesaian

penyusunan Raperpres tentang Taperum-PNS;

arahan

kepada

Pelaksana

Settap

BAPERTARUM-PNS dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan;

3. Perlu dilakukan analisa terlebih dahulu dari Direksi

2. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan

Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS sebelum dapat

kepada

dilakukan investasi Sukuk dan Surat Hutang kepada

BAPERTARUM-PNS

Perumnas/BUMN yang membangun perumahan PNS; dan

Direktur

Utama dalam

Pelaksana rangka

Settap

pengawasan

Pengelolaan Dana Taperum; 3. Memantau pelaksanaan Pengelolaan Dana Taperum;

4. Persetujuan untuk Hapus Buku Saldo Kas Operasional

4. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Settap

Daerah (UP3D), sebesar Rp577.493.831,- (namun

BAPERTARUM-PNS dalam rangka Pengelolaan Dana

tidak

Taperum yang dilaksanakan oleh Pelaksana Settap

menghilangkan

kewajiban

Direksi

untuk

melakukan penagihan).

BAPERTARUM-PNS; 5. Pembuatan

laporan

tahunan

dan

laporan

DEWAN PENGAWAS

berkala untuk disampaikan kepada Ketua Settap

Dewan Pengawas merupakan organ institusi yang bertugas

BAPERTARUM-PNS.

melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan roda lembaga. Dewan

Tanggung Jawab

Pengawas juga berperan dalam mengawasi jalannya

Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS bertanggung jawab

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate

kepada Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS.

Governance (GCG) di lingkungan BAPERTARUM-PNS. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

memiliki

mekanisme

tersendiri.

Aktivitas

Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS telah diatur dalam pedoman kerja (board manual). Hal ini dimaksud agar Dewan Pengawas dapat bekerja secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami.


79


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Komposisi Dewan Pengawas Komposisi Dewan pengawas BAPERTARUM-PNS per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Nama

Jabatan

Dasar Penunjukan

Andreas Suhono

Ketua

Agus Sumargiarto

Anggota


Anggota

Safuadi

Anggota

Muhammad Abduh

Anggota

Dwi Wahyu Atmaji

Anggota


Anggota

Jamil Ansari

Sekretaris Dewan Pengawas bukan Anggota

SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 517/KPTS/M/2015

Profil Dewan Pengawas Profil Ketua Dewan Pengawas beserta Anggota Dewan Pengawas lainnya telah diuraikan pada Bab Profil. Independensi Dewan Pengawas Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas bekerja secara profesional dan independen tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk dari Ketua Harian dan Anggota BAPERTARUM-PNS. Rangkap Jabatan Dewan pengawas Informasi rangkap jabatan Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS dapat dilihat dalam tabel berikut: Nama

Jabatan

Perusahaan Lain

Jabatan

Andreas Suhono

Ketua

-

-

Agus Sumargiarto

Anggota

-

-


Anggota

-

-

Safuadi

Anggota

-

-

Muhammad Abduh

Anggota

-

-

Dwi Wahyu Atmaji

Anggota

PT TASPEN

Komisaris


Anggota

-

-

Jamil Ansari

Sekretaris Dewan Pengawas bukan Anggota

-

-

Rapat Dewan Pengawas Rapat Dewan Pengawas selalu dilaksanakan bersama dengan Direksi. Sepanjang tahun 2016, Dewan Pengawas telah melaksanakan rapat sebanyak 14 kali, dengan rician 6 (enam) rapat diikuti secara lengkap antara anggota Dewas dengan Direksi dan 8 Rapat Terbatas yang dilaksanakan antara salah satu/beberapa Dewas dengan Direksi terkait mengenai pembahasan materi/masalah tertentu. Informasi selengkapnya mengenai agenda rapat Dewan Pengawas, termasuk frekuensi kehadirannya, akan dirincikan pada sub bab Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Pengawas. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pada tahun 2016, Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS tidak mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi formal dalam bentuk seminar atau pelatihan. Kendati demikian, Dewan Pengawas terus memantau perkembangan regulasi maupun isu-isu terkait yang berhubungan dengan BAPERTARUM-PNS.

80





SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

DIREKSI

BAPERTARUM-PNS telah menunjuk seorang Sekretaris

Direksi merupakan organ utama BAPERTARUM-PNS

Dewan Pengawas yang akan membantu kelancaran

yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas

pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dalam bidang

pengelolaan

administrasi dan kesekretariatan. Saat ini, Sekretaris

lembaga sangat tergantung pada strategi yang dibangun

Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS dijabat oleh Jamil

Direksi. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,

Ansari, dengan Dasar Penunjukan SK Menteri Pekerjaan

Direksi bertanggung jawab kepada Ketua Harian/

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.

Ketua Sekretariat Tetap (Settap) BAPERTARUM-PNS.

517/KPTS/M/2015.

Pertanggungjawaban Direksi kepada Ketua Harian/Ketua

BAPERTARUM-PNS.

Maju

mundurnya

Settap merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris

BAPERTARUM-PNS sesuai dengan prinsip-prinsip Tata

Dewan Pengawas antara lain:

Kelola yang Baik.

• Mengatur administrasi dan pelaksanaan tata kelola lembaga yang baik dan benar guna membantu Dewan

Profil Direksi

Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan

Profil Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur

secara efektif.

Perencanaan Strategis telah diuraikan pada Bab Profil.

• Bertanggung jawab dalam menyediakan informasi Komposisi Direksi

dalam pengambilan keputusan. • Menyiapkan

bahan-bahan

laporan

rutin

RKTA,

Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Hasil Internal Audit dan laporan lainnya.

Per 31 Desember 2016, komposisi Direksi BAPERTARUMPNS adalah sebagai berikut: Nama

• Mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Pengawas. • Menyelenggarakan persuratan dan kearsipan. • Mengkoordinasi pengaturan agenda, undangan dan penyebarannya. • Mencatat keputusan serta penanggungjawabnya dan

Heroe

Direktur

Soelistiawan

Utama

Amirudin

Direktur

Asep

Operasional

melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap keputusan Dewan Pengawas.

Edy Dharmawan

Profil Sekertaris Dewan Pengawas Jamil Ansari Usia 59 tahun, berdomisili di Jakarta. Dasar Penunjukan Indonesia

No.

517/KPTS/M/2015.

Beliau

memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987). Kemudian Master of Public Administration (1995). Sebelum ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Pengawas BAPERTARUMPNS, beliau pernah menjabat sebagai Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya (20102014), Staf Ahli Menteri Perumahan Rakyat Bidang Hukum dan Pertanahan (2007-2010), Direktur Konsolidasi Tanah BPN Pusat (2006-2007).

Dasar Pengangkatan SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 140 Tahun 2014

Direktur

SK Menteri Perumahan Rakyat

Perencanaan

Republik Indonesia No. 138

Strategis

Tahun 2014

Linda

Sekretaris

Herawati

Pelaksana

: SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Jabatan

Kepala Nyoman

Satuan

Suprayatna

Pengawasan Internal

SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 141 Tahun 2014 SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.142 Tahun 2015

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi BAPERTARUMPNS berpedoman pada pedoman kerja yang telah disusun dalam Board Manual tentang tugas, tata cara pelaksanaan fungsi, serta wewenang. Berdasarkan isi Board Manual, tugas masing-masing Direksi BAPERTARUM-PNS dapat dijabarkan sebagai berikut:


81


Laporan Manajemen

Direktur Utama

Profil Perusahaan

5. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

1. Diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian/Ketua

pencapaian KPI Direktorat Operasional sesuai dengan

Settap BAPERTARUM-PNS dengan Keputusan Ketua

sasaran yang telah ditetapkan dengan cara mengikuti

Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS.

siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten

2. Bertanggung jawab kepada Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS. 3. Diberikan

dan berkesinambungan; 6. Menetapkan,

kewenangan

untuk

mengendalikan

membentuk

perumusan

kebijakan

kelengkapan struktur organisasi untuk melengkapi

Operasional

dengan

cara

organisasi.

penyusunan

proses

bisnis

dan

dan SOP

mengevaluasi di

Direktorat

memberikan yang

arahan

efektif

dan

efisien untuk mendukung kelancaran operasional Direktur Operasional

BAPERTARUM-PNS;

1. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan

7. Mengarahkan,

mengkoordinasikan

dan

fungsi-fungsi organisasi dan mencapai visi dan misi,

mengendalikan kegiatan pengelolaan di bidang

Renstra dan Roadmap, Rencana Kerja, Anggaran, KPI

akuntansi dan perpajakan berjalan secara efektif dan

BAPERTARUM-PNS serta sasaran kinerja lain;

efisien sesuai dengan rencana kerja dan SOP sehingga

2. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional

penyusunan Renstra dan Roadmap di bidang akuntansi,

secara optimal;

perpajakan, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana

8. Mengarahkan,

mengkoordinasikan

dan

prasarana dan layanan perkantoran, pengembangan


dan operasional teknologi informasi serta infrastruktur

SDM, sarana prasarana dan layanan perkantoran,

teknologi informasi layanan peserta dan bidang lain

terintegrasi efektif dan efisien sesuai dengan rencana

yang terkait;

kerja dan SOP sehingga dapat mendukung kegiatan

3. Menetapkan, penyusunan

mengendalikan Rencana

dan

Kerja

mengevaluasi di

Direktorat

bisnis dan operasional secara optimal; 9. Mengarahkan,

mengkoordinasikan

dan

Operasional sesuai dengan Renstra dan Roadmap


BAPERTARUM-PNS dengan cara mengikuti siklus

teknologi informasi terintegrasi efektif dan efisien

PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten dan

sesuai dengan rencana kerja dan SOP sehingga dapat

berkesinambungan;

mendukung kegiatan bisnis dan operasional secara

4. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

Anggaran di Direktorat Operasional sesuai dengan

optimal; dan 10. Mengarahkan,

mengkoordinasikan

dan

Renstra dan Roadmap BAPERTARUM-PNS dengan

mengendalikan pembinaan terhadap seluruh jajaran

cara mengikuti tata cara penetapan mata anggaran

yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan

dan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan prosedur

ruang lingkup tugas agar dapat mengimplementasikan

yang berlaku;

kebijakan yang selaras dengan visi dan misi, dan Renstra BAPERTARUM-PNS.

Layanan BAPERTARUM-PNS cukup baik, dengan adanya BAPERTARUM-PNS membantu saya dalam meringankan pembayaran DP rumah. Alhamdulillah berkat BAPERTARUM-PNS, saya sekarang punya rumah. Terimakasih BAPERTARUM-PNS. Hariani PNS Dinas Kesehatan – Puskesmas Moramo Sulawesi Tenggara

82






9. Mengarahkan,

mengkoordinasikan

dan

1. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi-


fungsi BAPERTARUM-PNS dan mencapai visi dan misi,

yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan


ruang lingkup tugas agar dapat mengimplementasikan


kebijakan yang selaras dengan visi dan misi, dan


mengendalikan Renstra

dan

dan

mengevaluasi

Roadmap

di

Renstra BAPERTARUM-PNS.

bidang

perencanaan strategis, hukum, manajemen risiko dan

Direktur Pelayanan

kepatuhan, dan bidang lain yang terkait;

1. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi-

3. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

fungsi BAPERTARUM-PNS dan mencapai visi dan misi,

penyusunan Rencana Kerja di Direktorat Perencanaan


Strategis sesuai dengan Renstra dan Roadmap



2. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi


penyusunan

berkesinambungan;

kepesertaan, layanan peserta, kegiatan kemitraan dan

4. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

penyusunan Anggaran di Direktorat Perencanaan

Renstra

dan

Roadmap

di

bidang

bidang lain yang terkait dengan pelayanan; 3. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

Strategis sesuai dengan Renstra dan Roadmap

penyusunan

BAPERTARUM-PNS dengan cara mengikuti tata

Pelayanan sesuai dengan Renstra dan Roadmap

cara penetapan mata anggaran dan kebutuhan


pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;


5. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

pencapaian KPI Direktorat Perencanaan Strategis

Rencana

Kerja

di

Direktorat

berkesinambungan; 4. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan

penyusunan Anggaran di Direktorat Pelayanan sesuai

cara mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action)

dengan Renstra dan Roadmap BAPERTARUM-PNS

secara konsisten dan berkesinambungan;

dengan cara mengikuti tata cara penetapan mata

6. Menetapkan, perumusan

mengendalikan kebijakan

dan

dan SOP

mengevaluasi di

Direktorat

Perencanaan Strategis dengan cara memberikan

anggaran dan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku; 5. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

arahan penyusunan proses bisnis yang efektif dan

pencapaian KPI Direktorat Pelayanan sesuai dengan

efisien untuk mendukung kelancaran pengelolaan

sasaran yang telah ditetapkan dengan cara mengikuti

dana;

siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten

7. Mengarahkan,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan pengelolaan di bidang perencanaan

dan berkesinambungan; 6. Menetapkan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

strategis dan hukum agar terintegrasi secara efektif

perumusan kebijakan dan SOP di Direktorat Pelayanan

dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan SOP

dengan cara memberikan arahan penyusunan proses

sehingga dapat mendukung kegiatan bisnis dan

bisnis yang efektif dan efisien untuk mendukung

operasional secara optimal;

kelancaran operasional BAPERTARUM-PNS;

8. Mengarahkan,

mengkoordinasikan

dan

7. Mengarahkan,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan pengelolaan di bidang hukum dan


kepatuhan serta implementasi GCG agar terintegrasi

kepersertaan, layanan peserta, dan kegiatan kemitraan

efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan


SOP sehingga dapat mendukung kegiatan bisnis dan

kerja dan SOP sehingga dapat memberikan pelayanan

operasional secara optimal; dan

dan manfaat yang optimal kepada peserta dan stakeholder; dan


83


8. Mengarahkan,

Laporan Manajemen

mengkoordinasikan

Profil Perusahaan

dan

8. Melakukan pembinaan terhadap seluruh jajaran yang


menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ruang

yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ruang

lingkup tugas agar dapat mengimplementasikan

lingkup tugas agar dapat mengimplementasikan



Renstra BAPERTARUM-PNS.

Renstra BAPERTARUM-PNS. Wewenang Direksi Direktur Keuangan

Mengacu pada Board Manual, wewenang Direksi

1. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan

BAPERTARUM-PNS antara lain:

fungsi-fungsi organisasi dan mencapai Visi, Misi,

1. Membuat dan menetapkan Keputusan Direktur


Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam


rangka pemberian landasan hukum bagi pelaksanaan


mengendalikan Renstra

dan

dan

mengevaluasi

Roadmap

di

bidang

tugas-tugas Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS); 2. Membuat dan menetapkan Surat Kuasa, Surat

pengelolaan iuran, pencairan dana, investasi dan

Penugasan,

bidang lain yang terkait;

rangka mendelegasikan sebagian kewenangan yang

3. Menetapkan,

Penunjukan

dalam

dimilikinya bagi pelaksanaan tugas-tugas Pelaksana

Direktorat

Settap BAPERTARUM-PNS sebagaimana dimaksud

Keuangan sesuai dengan Renstra dan Roadmap

pada ayat (1), dan/atau dalam rangka melaksanakan


perintah Ketua Harian/ Ketua Settap BAPERTARUM-

Rencana

Kerja

dan

Surat

mengevaluasi

penyusunan

mengendalikan

dan/atau

di

PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten dan berkesinambungan;

PNS; 3. Mengadakan dan melaksanakan sidang, rapat, atau

4. Mengendalikan penyusunan anggaran di Direktorat

pertemuan yang melibatkan organisasi internal

Keuangan sesuai dengan Renstra dan Roadmap

Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan/atau pihak

BAPERTARUM-PNS dengan cara mengikuti tata cara penetapan mata anggaran dan kebutuhan

eksternal; 4. Membuat,

mengadakan,

dan

melaksanakan

pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah pusat,

5. Memastikan pencapaian KPI Direktorat Keuangan

pemerintah daerah, lembaga negara/pemerintahan,

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan

maupun dengan swasta, dan/atau badan hukum milik

cara mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action)

negara, dan/atau badan usaha milik negara dalam

secara konsisten dan berkesinambungan;

rangka pelaksanaan Pengelolaan Dana Taperum;

6. Mengendalikan perumusan kebijakan dan SOP di

5. Melaksanakan penempatan Dana Taperum pada

Direktorat Keuangan dengan cara memberikan

instrumen deposito di Bank Umum dan/atau jenis

arahan penyusunan proses bisnis yang efektif dan

investasi lainnya yang aman untuk pemupukan dana

efisien untuk mendukung kelancaran pengelolaan

jangka panjang, sesuai dengan ketentuan Peraturan

dana;

Perundang-Undangan;

7. Memastikan

kegiatan

pengelolaan

di

bidang

6. Membuka rekening giro di Bank Umum untuk

pengelolaan iuran, pencairan dana dan investasi

penyediaan


penyaluran Produk Layanan BAPERTARUM-PNS dan

kerja dan SOP sehingga dapat mendukung kegiatan

pengembalian tabungan perumahan, berdasarkan

bisnis dan operasional secara optimal;

kesepakatan dengan pihak terkait sesuai dengan

kebutuhan

dana

bagi

keperluan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

84




7. Mengumpulkan, membuat, mengolah, mengelola,


Rapat Direksi

menyimpan, memelihara, dan memanfaatkan sistem

Sepanjang

informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan

melaksanakan rapat sebanyak 26 kali, dengan tingkat

informasi data pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil

kehadiran sebagai berikut:

tahun

2016,

Direksi

BAPERTARUM-PNS

untuk pengumpulan iuran Dana Taperum. 8. Melaksanakan penghapusan barang dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang penghapusan barang

Tanggal Rapat dan Kehadiran Direksi No

Tanggal Rapat

Kehadiran

1.

4 Januari 2016

Lengkap

2.

15 Januari 2016

Kepala SPI tidak hadir sedang dalam tugas

3.

18 januari 2016

Direktur Renstra tidak hadir sedang dalam tugas

Rangkap Jabatan Direksi

4.

3 Februari 2016

Lengkap

Direksi BAPERTARUM-PNS tidak memiliki rangkap jabatan,

5.

9 Februari 2016

Lengkap

terutama jabatan yang memiliki potensi terjadinya

6.

15 Februari 2016

Lengkap

benturan kepentingan.

7.

28 Maret 2016

Lengkap

8.

4 April 2016

Lengkap

9.

11 April 2016

Sekpel tidak hadir sedang dalam tugas

10.

18 April 2016

Lengkap

11.

26 April 2016

Lengkap

12.

3 Mei 2016

Lengkap

13.

23 Mei 2016


kepatutan.

14.

31 Mei 2016


Sementara pemberhentian anggota Direksi BAPERTARUM-

15.

7 Juni 2016

Lengkap

PNS dilakukan karena pengunduran diri, meninggal

16.

21 Juni 2016

Lengkap

dunia, serta melakukan perbuatan yang melanggar

17.

12 Juli 2016


18.

22 Juli 2016

Lengkap

19.

2 Agustus 2016

Lengkap

20.

9 Agustus 2016

Direktur Renstra tidak hadir sedang dalam tugas

21.

15 Agustus 2016

Lengkap

22.

19 September 2016

Direktur Utama tidak hadir sedang dalam tugas

23.

3 Oktober 2016

Kepala SPI tidak hadir sedang dalam tugas

24.

31 Oktober 2016

Direktur Operasional tidak hadir

setiap pelaksanaan tugas. Bahkan Direksi sebelum

25.

20 Desember 2016

Lengkap

diangkat

26.

28 Desember 2016


9. Melaksanakan

pengadaan

barang/jasa

dengan

merujuk kepada ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidang pengadaan barang/jasa

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan

Anggota

Direksi

dilakukan

melalui

keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam mengangkat Direksi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat melakukan fit and proper test untuk melakukan pengujian kelayakan dan

aturan seperti melakukan tindakan yang merugikan BAPERTARUM-PNS, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, melanggar Anggaran Dasar lembaga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan Independensi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus dan pengelola lembaga, Direksi BAPERTARUM-PNS bekerja secara profesional. Direksi senantiasa mengedepankan prinsip independensi dalam telah

independensinya.

menandatangani

surat

pernyataan


85


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Persentase Kehadiran Rapat Direksi Nama

Rapat Direksi

Jabatan

Jumlah Rapat

Kehadiran

Persentase (%)

Heroe Soelistiawan

Direktur Utama

26

25

96%

Amirudin Asep


26

25

96%

Edy Dharmawan


26

24

92%

Linda Herawati


26

21

81%

Nyoman Suprayatna

Kepala Satuan pengawasan Internal

26

24

92%

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi BAPERTARUM-PNS terus berupaya untuk meningatkan kualitas dan kompetensi Direksi dengan mengembangkan kemampuan dan keahlian melalui pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, dan studi banding maupun pendidikan formal seperti pendidikan bersertifikat, diploma, bahkan jenjang post graduate atau program pengembangan lain yang sesuai dengan kebijakan, rencana kerja dan anggaran BAPERTARUM-PNS. Kebijakan pengembangan kompetensi Direksi tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi kinerja BAPERTARUM-PNS terutama dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta dalam upaya mewujudkan visi misi BAPERTARUM-PNS. Sepanjang tahun 2016, BAPERTARUM-PNS telah melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi, yaitu sebagai berikut: NO

Direksi Nama

Pelatihan

Jabatan

Waktu & Tempat

Pelaksana

1

Heroe Soelistiawan

Direktur Utama

-

-

-

2

Amirudin Asep



Jakarta, 25 April 2016

Bina Insan Jakarta


Bali, 27-29 September 2016

PPM Jakarta


Jakarta, 30 September 2016

BPJS Kesehatan


Jakarta, 21-22 November 2016

Spectra Centre Jakarta



Bina Insan Jakarta



BPJS Kesehatan



Bina Insan Jakarta



BPJS Kesehatan


Jakarta, 21-22 November 2016


3

4

86

Edy Dharmawan

Linda Herawati

Direktur Perencanaan Strategis Sekretaris Pelaksana




Direksi

NO

Nama

5

Nyoman Suprayatna


Pelatihan

Jabatan Kepala Satuan Pengawasan Internal

Waktu & Tempat

Pelaksana



Bina Insan Jakarta


Bandung, 10-13 Mei 2016

Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal

Pelatihan CRMP (Certified Risk Management Profesional)

Jakarta, 3-4 Oktober 2016

Lembaga Sertifikasi Profesional Manajemen Risiko


Bali, 27-29 September 2016

PPM Jakarta



BPJS Kesehatan


Lombok, 23-25 Nopember 2016

Lembaga Sertifikasi Profesional Manajemen Risiko

Program Pengenalan BAPERTARUM-PNS Kepada

b. Gambaran

mengenai

BAPERTARUM-PNS

Direksi Baru

berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup

BAPERTARUM-PNS memiliki program pengenalan terkait

kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi,

segala aspek pengelolaan BAPERTARUM-PNS kepada

rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang,

Direksi baru yang sifatnya wajib dilakukan. Penjelasan

posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah

program pengenalan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

strategis lainnya; c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang

1. Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk

didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem

pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan

dan kebijakan pengendalian internal, termasuk

mengenai BAPERTARUM-PNS.

Komite Audit;

2. Program pengenalan BAPERTARUM-PNS bertujuan

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab

untuk memastikan agar anggota Direksi dapat

anggota Direksi serta hal-hal lain yang tidak

memahami segala aspek yang terkait dengan peran

diperbolehkan.

dan tanggung jawab mereka dan agar mereka dapat menjalankan tugas secara efektif. 3. Program

pengenalan

juga

5. Tanggung

jawab

untuk

mengadakan

program

pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Pelaksana

bermanfaat

untuk

mengembangkan semangat tim (team building) yang

BAPERTARUM-PNS atau siapapun yang menjalankan fungsi Sekretaris BAPERTARUM-PNS.

perlu dilakukan secara teratur.

6. Program pengenalan BAPERTARUM-PNS dapat berupa

4. Program Pengenalan meliputi:

presentasi, pertemuan, kunjungan ke BAPERTARUM-

a. Pelaksanaan

prinsip-prinsip

BAPERTARUM-PNS;

GCG

oleh

PNS dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BAPERTARUM-PNS di mana program tersebut dilaksanakan.


87


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

RAPAT GABUNGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Rapat gabungan antara Dewan Pengawas dan Direksi diperlukan guna membahas hal-hal yang terkait dengan operasional, rencana kerja, dan hal-hal lain seputar perkembangan BAPERTARUM-PNS serta menyepakati strategistrategi lainnya untuk kemajuan lembaga. Sepanjang tahun 2016, rapat gabungan antara Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan sebanyak 14 kali dengan rincian dengan rician 6 (enam) rapat diikuti secara lengkap antara anggota Dewas dengan Direksi dan 8 Rapat Terbatas yang dilaksanakan antara salah satu/beberapa Dewas dengan Direksi terkait mengenai pembahasan materi/masalah tertentu. Agenda dan jadwal rapat gabungan Direksi dan Dewan Pengawas yang dihadiri lengkap oleh semua anggota Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut: No

Tanggal Rapat

Agenda Rapat

1.

11 Februari 2016

1. 2. 3. 4.

2.

12 April 2016

1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2016 2. Usulan Penggunaan Dana Hasil Pemupukan 3. Raperpres Tabungan Perumahan PNS

19 Juli 2016

1. 2. 3. 4.

27 September 2016

1. Laporan kinerja anggaran sampai dengan Agustus 2016 2. Laporan kinerja penyaluran sampai dengan September 2016 3. Laporan revisi target penyaluran tahun 2016 4. Paparan draft RKTA 2017 5. Laporan perkembangan BTP 6. Laporan perkembangan rencana SUKUK 7. Laporan persiapan Tapera

8 November 2016

1. 2. 3. 4.

Laporan kinerja anggaran sampai dengan September 2016 Laporan kinerja sampai dengan September 2016 Laporan revisi target penyaluran tahun 2016 Usulan RKTA 2017

27 Desember 2016

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Laporan capaian kinerja sampai dengan November 2016 Laporan perkembangan rencana investasi SUKUK Laporan perkembangan Raperpres Taperum-PNS Laporan persiapan Tapera Laporan rencana sidang Anggota BAPERTARUM-PNS Lain-lain (verifikasi data PNS Daerah, Gedung)

3.

4.

5.

6.

Masalah RUU TAPERA Masalah RAPERPRES TAPERUM-PNS Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Tahun 2015 oleh BPKP Persiapan Sidang Anggota BAPERTARUM-PNS

Laporan Kinerja sampai dengan Juni 2016 Upaya-upaya Implementasi Sukuk Perkembangan Pembahasan Raperpres Taperum-PNS Rencana Penyusunan roadmap Tapera

Sementara 8 (delapan) rapat terbatas lainnya yang dilaksanakan antara salah satu/beberapa Dewas dengan Direksi terkait mengenai pembahasan materi/masalah tertentu. Adapun agenda dan jadwal rapat terbatas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: No 1.

Tanggal Rapat 20 Juli 2016

Agenda Rapat Membahas tindak lanjut rapat Dewan Pengawas tanggal 19 Juni tentang RAPERPRES

2.

11-12 Agustus 2016

Rapat teknis bersama Pemerintah Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Jambi

3.

19 Agustus 2016

Pembahasan masukan surat kepada Menkeu terkait rencana pembelian sukuk

4.

22 Agustus 2016

Groundbreaking Sejuta Rumah di Tigaraksa

26 Agustus 2016

Konsultasi lanjutan pembahasan masukan surat kepada Menkeu terkait pembelian sukuk melalui email

5.

88



No


Tanggal Rapat


Agenda Rapat

6.

1-2 September 2016

Bimbingan Teknis kepada 1.300 PNS Pemerintah Provinsi Jambi

7.

21 September 2016

Pembahasan RKTA 2017

8.

15 November 2016

Konsep laporan Dewas kepada Ketua Harian terkait Tapera, Raperpres, dan rencana Sidang Anggota

Frekuensi Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi Nama

Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi

Jabatan

Jumlah Rapat

Kehadiran

Persentase (%)

Andreas Suhono

Ketua Dewan Pengawas

14

7

50%

Agus Sumargiarto


14

12

86%



14

6

43%

Safuadi


14

8

57%

Muhammad Abduh


14

7

50%

Dwi Wahyu Atmaji


14

6

43%



14

6

43%

Jamil Ansari

Sekretaris Dewan Pengawas

14

7

50%

Heroe Soelistiawan

Direktur Utama

14

9

64%

Amirudin Asep


14

8

57%

Edy Dharmawan


14

9

64%

Linda Herawati


14

6

43%

Nyoman Suprayatna


14

8

57%

*Catatan: 8 dari 14 rapat tersebut merupakan rapat khusus antara salah satu atau beberapa Dewan Pengawas dengan salah satu atau beberapa Direksi untuk membahas materi atau masalah tertentu yang spesifik.

HUBUNGAN KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Pengawas

untuk

melakukan

pengawasan

dan

Dewan Pengawas dan Direksi BAPERTARUM-PNS memiliki

pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan

tugas dan tanggung jawab yang berbeda sebagaimana

BAPERTARUM-PNS.

yang telah disusun dalam Board Manual. Dewan Pengawas

3. Dewan Pengawas berhak memperoleh akses atas

dan Direksi memiliki hubungan kerja dimana Dewan

informasi terkait BAPERTARUM-PNS secara tepat

Pengawas memiliki wewenang dan berhak memperoleh

waktu dan lengkap.

informasi terkait BAPERTARUM-PNS secara tepat waktu

4. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

dan lengkap. Namun demikian, Dewan Pengawas tetap

informasi mengenai BAPERTARUM-PNS diberikan

menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengelola/

kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap.

mengurus BAPERTARUM-PNS.

5. Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan Berikut gambaran umum hubungan antara Dewan

laporan-laporan

Pengawas dan Direksi:

Pengawas secara berkala sesuai dengan ketentuan

1. Dewan

Pengawas

menghormati

fungsi

dan

yang

diperlukan

oleh

Dewan

yang berlaku.

peranan Direksi dalam mengelola dana perumahan BAPERTARUM-PNS.


89


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Hubungan afiliasi yang dimaksud merupakan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi. Hubungan Keuangan Nama

Dewan Pengawas Ya

Tidak

Hubungan Keluarga

Direksi Ya

Tidak

Dewan Pengawas Ya

Tidak

Direksi Ya

Andreas Suhono

-

-

-

-

Agus Sumargiarto

-

-

-

-


-

-

-

-

Safuadi

-

-

-

-

Muhammad Abduh

-

-

-

-

Dwi Wahyu Atmaji

-

-

-

-


-

-

-

-

Jamil Ansari

-

-

-

-

Heroe Soelistiawan

-

-

-

-

Amirudin Asep

-

-

-

-

Edy Dharmawan

-

-

-

-

Linda Herawati

-

-

-

-

Nyoman Suprayatna

-

-

-

-

Tidak

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi BAPERTARUM-PNS memiliki keberagaman baik dari segi pengalaman, pendidikan, usia maupun jenis kelamin. Keberagaman tersebut diharapkan mampu memberi kontribusi yang lebih terhadap perkembangan BAPERTARUM-PNS. Keberagaman Dewan Pengawas Nama

Jabatan

Usia

Kelamin

Pendidikan

Andreas Suhono

Ketua

59

Laki-laki

S3

Agus Sumargiarto

Anggota

59

Laki-laki

S1


Anggota

59

Laki-laki

S3

Safuadi

Anggota

47

Laki-laki

S3

Muhammad Abduh

Anggota

74

Laki-laki

S2

Dwi Wahyu Atmaji

Anggota

55

Laki-laki

S2


Anggota

59

Perempuan

S2

Jamil Ansari

Sekretaris

59

Laki-laki

S3

Usia

Jenis Kelamin

Pendidikan

Keberagaman Direksi Nama

Jabatan

Heroe Selistiawan

Direktur Utama

55

Laki-laki

S1

Amirudin Asep


61

Laki-laki

S1

Edy Dharmawan


51

Laki-laki

S2

Linda Herawati


52

Perempuan

S1

Nyoman Suprayatna


54

Laki-laki

S1

90




KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Kebijakan honorarium

Dewan Pengawas mengacu


INFO KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PADA PERUSAHAAN LAIN

kepada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik

Kepemilikian Saham Pada Perusahaan Lain

Nama

Indonesia Selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap

Ya

BAPERTARUM-PNS Nomor 61 TAHUN 2014 Tentang Andreas Suhono

-

BAPERTARUM-PNS sedangkan untuk remunerasi Direksi

Agus Sumargiarto

-

BAPERTARUM-PNS mengacu kepada Peraturan Menteri


-

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua

Safuadi

-

Harian/Ketua

Muhammad Abduh

-

Nomor 07 TAHUN 2014 Tentang Remunerasi Pejabat dan

Dwi Wahyu Atmaji

-

Pegawai di Lingkungan Pelaksana Settap BAPERTARUM-


-

PNS.

Jamil Ansari

-

Honorarium

Dewan

Pengawas

Sekretariat

Tetap

Sekretariat

Tetap

BAPERTARUM-PNS

Tidak

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BAPERTARUM-

KOMITE AUDIT

PNS disesuaikan dengan pelaksanaan tugas, wewenang,

BAPERTARUM-PNS tidak membentuk Komite Audit,

kewajiban dan tanggung jawab yang diemban sesuai

karena kegiatan operasionalnya tidak begitu kompleks

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dan pengawasan masih dapat ditangani oleh Dewan

Gaji anggota Direksi adalah sebesar 68% (enam puluh

Pengawas dan internal audit.

delapan persen) dari gaji Direktur Utama. Honorarium untuk Ketua Dewan Pengawas adalah 30% (tiga puluh

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

persen) dari gaji Direktur Utama, sementara untuk

BAPERTARUM-PNS tidak membentuk Komite Nominasi

anggota Dewan Pengawas adalah sebesar 27% (dua

dan Remunerasi. Fungsi Nominasi dan Remunerasi

puluh tujuh persen) dari gaji Direktur Utama.

dijalankan oleh Dewan Pengawas dan internal audit.

Bentuk Remunerasi yang Diterima Dewan Pengawas

SEKRETARIAT PELAKSANA

BAPERTARUM-PNS menyediakan remunerasi kepada

Sekretariat

Dewan Pengawas antara lain sebagai berikut:

BAPERTARUM-PNS yang berada satu level dibawah

a. Honorarium;

Direktur Utama. Sekretariat Pelaksana dipimpin oleh

b. Honorarium ketiga belas.

Sekretaris Pelaksana yang bertugas menyelenggarakan

Pelaksana

merupakan

unit

kerja

di

fungsi kesekretariatan, kehumasan serta keprotokolan Bentuk Remunerasi yang Diterima Direksi

dan pemeliharaan arsip dan dokumen BAPERTARUM-PNS.

BAPERTARUM-PNS menyediakan remunerasi kepada

Sekretaris Pelaksana juga berfungsi sebagai penghubung

Direksi antara lain sebagai berikut:

antara Anggota BAPERTARUM-PNS dengan Dewan

a. Gaji;

Pengawas, Direksi, serta penghubung BAPERTARUM-PNS

b. Tunjangan Hari Raya;

dengan pihak manajemen luar.

c. Gaji ketiga belas; d. Kendaraan Dinas;

Saat ini jabatan Sekretaris Pelaksana BAPERTARUM-PNS

e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga

dijabat oleh Linda Herawati. Beliau ditunjuk sebagai

Kerja; f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sekretaris Pelaksana sejak tahun 2014, berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 141 Tahun 2014.


91


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Struktur Organisasi Sekretariat Pelaksana Struktur organisasi Sekretariat Pelaksana BAPERTARUM-PNS terdiri dari dua Kepala Bagian, dua kepala sub bagian, dan staf. Berikut struktur lengkapnya: Sekretaris Pelaksana

kepala bagian komunikasi dan Publikasi

kepala bagian relasi media & protokoler

Kepala sub bagian komunikasi dan publikasi

kepala sub bagian relasi media & protokoler

staf komunikasi dan Publikasi

staf relasi media & protokoler

Profil Sekretaris Pelaksana Linda Herawati Sekretaris pelaksana Usia 52 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Sekretaris Pelaksana sejak tahun 2014, berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 141 Tahun 2014. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur, dari Universitas Trisakti, tahun 1989. Sebelum ditunjuk sebagai Sekretaris Pelaksana BAPERTARUM-PNS, Linda Herawati telah menduduki beberapa jabatan penting, diantaranya Wealth Business Manager Kantor Wilayah 3 PT Bank Mandiri (2010), Regional Card Manager Surabaya Kantor Wilayah 8 PT Bank Mandiri (2005), Credit Processing dan Embossing Department Head PT Bank Internasional Indonesia (2001), dan Management Development Program PT Bank Internasional Indonesia (1990). Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Pelaksana Tahun 2016 Sekretaris Pelaksana BAPERTARUM-PNS telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun tugas yang sukses direalisasikan selama tahun 2016, yaitu: 1. BLU/PPDPP Expo BLU/PPDPP Expo adalah kegiatan pameran rumah rakyat tahun 2016 dan keikutsertaan BAPERTARUM-PNS bertujuan menyampaikan informasi terkini tentang layanan BAPERTARUM-PNS kepada PNS, mendapatkan masukan serta saran dari PNS untuk perbaikan layanan ke depan. Kegiatan

Rencana

Realisasi

Persentase Realisasi Terhadap Rencana

Expo

5 Expo

7 Expo

140%

2. Pameran Bertujuan untuk menginformasikan layanan BAPERTARUM–PNS secara langsung kepada PNS dan Stakeholders lainnya saat berkunjung ke stand BAPERTARUM-PNS. Selain itu forum ini juga dapat dipergunakan untuk mendengar masukan ataupun harapan PNS dan stakeholder atas layanan BAPERTARUM-PNS. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

92

Kegiatan

Rencana

Realisasi


Pameran

8 Pameran

10 Pameran

130%





3. Sosialisasi di K/L dan Pemda Yaitu agar PNS mengetahui keberadaan BAPERTARUM-PNS, informasi layanan BAPERTARUM-PNS, dan mekanisme pengajuan bantuan yang bertujuan untuk menjaring PNS yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan layanan BAPERTARUM-PNS dalam rangka pencapaian target penyaluran. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dengan PNS yang ada di K/L dan Pemda. Kegiatan

Rencana

Realisasi


Sosialisasi di K/L dan pemda

25 Sosialisasi

34 Sosialisasi

140%

4. BAKOHUMAS Adalah kegiatan yang terdiri dari Humas-humas Pemerintah mengetahui ada hal yang bisa dimanfaatkan dari BAPERTARUM-PNS yaitu berupa bantuan untuk meringankan kepemilikan rumah yang bertujuan agar BAPERTARUM–PNS dan produk layanannya dikenal oleh PNS melalui Humas yang ada di instansinya masing-masing sehingga pada saatnya nanti membutuhkan, mereka sudah tidak bertanya-tanya lagi. Kegiatan BAKOHUMAS

Rencana

Realisasi


2 Forum Tematik

3 Forum Tematik

150%

1 Bakohumas Tingkat Nasional

1 Bakohumas Tingkat Nasional

100%

5. Promosi Media Adalah agar stakeholder yaitu PNS, Perbankan dan Pengembang mengetahui ada hal yang bisa dimanfaatkan dari BAPERTARUM-PNS yaitu berupa bantuan untuk meringankan kepemilikan rumah melalui media cetak dan elektronik bertujuan agar BAPERTARUM–PNS dan produk layanannya dikenal oleh PNS. Kegiatan dalam bentuk Talkshow di Radio, Placement di Radio dan artikel. Kegiatan

Rencana

Realisasi


Promosi Media

28 Promosi

44 Promosi

160%

6. Konferensi Pers BAPERTARUM-PNS kepada media cetak maupun elektronik untuk menyampaikan informasi terkini, sehingga PNS dan stakeholder mengetahui informasi yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik bertujuan agar stakeholder yaitu PNS, Perbankan dan Pengembang mengetahui ada hal yang bisa dimanfaatkan dari BAPERTARUMPNS yaitu berupa bantuan untuk meringankan kepemilikan rumah. Kegiatan

Rencana

Realisasi


Konferensi Pers

4 Konferensi Pers

6 Konferensi Pers

150%

7. Pembuatan Buku Laporan Tahunan Bertujuan untuk memberikan informasi kepada stakeholders secara transparan dan diperlombakan dalam Annual Report Award (ARA). Kegiatan Rapat di Kantor Annual Report Award

Rencana

Realisasi


1 RDK

1 RDK

100%

1 Sertifikat

1 Sertifikat

100%


93


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

8. Penyusunan Tata Kelola Naskah Dibuatnya aturan/pedoman dasar/standarisasi (template) yang mengatur mengenai persuratan (jenis dan format, pembuatan surat, pengamanan surat, kewenangan penandatanganan surat dan pengendalian surat) diterapkan pada seluruh instrumen/materi yang terkait untuk melengkapi corporate identity yang sudah ada. 9. SMS Gateway Sarana untuk menyampaikan informasi terkini melalui sarana pesan singkat, seperti informasi layanan BAPERTARUMPNS dan infomasi pameran rumah bersubsidi kepada PNS yang belum memanfaatkan Bantuan dari BAPERTARUMPNS untuk kepemilikan rumah. Kegiatan

Rencana

Realisasi


SMS

600.000 SMS

457.440 SMS

77%

Catatan : Januari sampai dengan Maret tahun 2016 tidak dilaksanakan SMS Broadcast dikarenakan ada pengembangan Aplikasi SMS Broadcast.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Program peningkatan Kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Pelaksana dan/atau anggota unit Sekretariat Pelaksana BAPERTARUM-PNS pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: No

Nama Pelatihan

Tempat & Tanggal Pelaksanaan

Nama Peserta

1

Manajemen Investasi

Bina Insan Jakarta

22 & 25 April 2016

Linda Herawati Barik Gussaini Rio Djauhari

2

Manajemen Investasi

Bina Insan Jakarta

23 Mei 2016

Yessi Fianti

3

Business Presentation Skill


8-9 Agustus 2016

Rio Djauhari

4

Manajemen Investasi

Bina Insan Jakarta

13 Agustus 2016

Nico Apriyanto Rizci Ramdani

5

Technical Report Writing & highly Effective Presentation Skill


08-09 September 2016

Yessi Fianti Rizci Ramdani

6

Business Presentation Skill



Barik Gussaini

7

Powerful Business Presentation

PPM Manajemen


Nico Aprianto

8


BPJS Kesehatan Jakarta

30 September 2016

Linda Herawati Barik Gussaini Rio Djauhari Yessi Fianti Nico Apriyanto Rizci Ramdani

9

Profesional MC-TV Presenter

PT. Trikata Esa Karsa/ Talkinc Jakarta

Mulai 19 November 2016 (9 x pertemuan/sabtu)

Nico Apriyanto Anggraeni Wulandari

10

Microsoft Word, Excel & Powerpoint Implementation for Succes Business Support


21-22 November 2016

Linda Herawati Yessi Fianti Nico Apriyanto Rizci Ramdani

11

Team Leadership

Prasetya Mulia Jakarta

22-23 November 2016

Rio Djauhari

12

Report Writing

PPM Jakarta

30 November - 2 Desember 2016

Barik Gussaini Rio Djauhari

94





UNIT AUDIT INTERNAL Fungsi Unit Audit Internal BAPERTARUM-PNS dijalankan oleh Unit Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI merupakan organ BAPERTARUM-PNS yang berada satu level di bawah Direktur Utama. Kedudukan Satuan Pengawas Internal berada dibawah pengawasan langsung Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Internal berada di tangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS. Saat ini, SPI dikepalai oleh Nyoman Suprayatna berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.142 Tahun 2014. Beliau telah menjabat sebagai Kepala SPI BAPERTARUM-PNS sejak tanggal 13 Oktober 2014. Strutur Organisasi Satuan Pengawasan Internal Direktur Utama

Kepala SPI



Kepala Sub Biro Pengawasan Operasional

Kepala Sub Biro Pengawasan Layanan

Staf Sub Biro Pengawasan Operasional

Staf Sub Biro Pengawasan Layanan

Komposisi Satuan Pengawasan Internal Personil Satuan Pengawasan Internal BAPERTARUM-PNS terdiri atas 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) orang Kepala SPI, 1 (satu) orang Kepala Sub Biro Pengawasan Layanan, 1 (satu) orang Pjs. Kepala Sub Biro Pengawasan Operasional dan 3 (tiga) orang Auditor/Staf. Berikut komposisi lengkap SPI BAPERTARUM-PNS per 31 Desember 2016: Nama

Jabatan

Nyoman Suprayatna

Kepala SPI

-


-


S. Heru Purwito

Kepala Sub Biro Pengawasan Layanan

Ariska Purnamawati

Pjs. Kepala Sub Biro Pengawasan Operasional

Marheni Peranginangin Dewi Nari Ratih Permada Anufika Dyah Lestari

Staf Sub Biro Pengawasan Layanan Staf Sub Biro Pengawasan Operasional


95


Laporan Manajemen

Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal

Profil Perusahaan

Laporan Kegiatan 2016 Sepanjang tahun 2016, Satuan Pengawasan Internal

Nyoman Suprayatna

telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain adalah


sebagai berikut:

Usia 54 tahun, berdomisili di Tangerang, Banten. Dasar

1. Kegiatan Pengawasan Intern:

Penunjukan: SK Menteri Perumahan Rakyat Republik

a. Reviu Laporan Keuangan BAPERTARUM-PNS Tahun 2016

Indonesia No. 142 Tahun 2014. Beliau menyelesaikan Diploma III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

Pada tahun 2016 kegiatan Reviu Atas Laporan

Jakarta, tahun 1984 dan Sarjana Ekonomi di Universitas

Keuangan BAPERTARUM-PNS rutin dilaksanakan

17 Agustus 1945 Samarinda, tahun 1993. Sertikasi

setiap

yang dimiliki diantaranya Register Akuntan (Ak) No.

memberikan informasi bahwa Laporan Keuangan

D-24.784, Chartered Accountant (CA), dan Certified Risk

BAPERTARUM-PNS telah disusun sesuai dengan

Management Professional (CRMP).

PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan

bulan.

Tujuan

Reviu

adalah

untuk

Organisasi Nirlaba. Pengalaman Kerja: • Auditor (Anggota Tim), Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur • Auditor (Ketua Tim), Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur • Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah • Kepala Sub Bagian Pemberhentian Pegawai, BPKP Pusat

b. Reviu atas Laporan Pelayanan, Kemitraan dan Kepesertaan Tahun 2016 Reviu Pelayanan, Kemitraan dan Kepesertaan bertujuan untuk memberikan informasi bahwa Kegiatan Divisi Kemitraan dan Kepesertaan serta Divisi Pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya meliputi pengujian terhadap Laporan Kegiatan dari Divisi

• Kepala Bagian Tata Usaha, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi • Kepala Bagian Tata Usaha, Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Kemitraan dan Kepesertaan serta Divisi Pelayanan dan Pencapaian target untuk layanan. Kegiatan reviu ini rutin dilaksanakan setiap bulan. Dalam pelaksanaan Reviu atas kegiatan pelayanan juga

• Kepala Bagian Tata Laksana Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP • Kepala Sub Direktorat Pengawasan Keuangan Daerah Wilayah III.1 BPKP

dilakukan kegiatan sampling Pengujian ketaatan dan kepatuhan pemda dalam penyetoran iuran taperum yaitu terhadap mengirimkan (Kabupaten

2 pemda yang tidak

SSBP/setoran Hulu

Sungai

iuran Utara

taperum di

Provinsi

Sertifikasi Anggota Satuan Pengawasan Internal

Kalimantan Selatan dan Kabupaten Manokwari

Sertifikasi yang dimiliki oleh anggota Satuan Pengawas

Selatan di Provinsi Papua Barat).

Internal antara lain adalah: 1. Chartered Accountant (CA) 2. Certified Risk Management Professional (CRMP)

c. Reviu Kegiatan Sekretariat Pelaksana Tahun 2016 Reviu Kegiatan Sekretariat Pelaksana bertujuan untuk memberikan informasi bahwa Kegiatan Publikasi dan Komunikasi Pelaksana Sekretariat Tetap

BAPERTARUM-PNS

telah

dilaksanakan

sesuai dengan target pencapaian penyaluran layanan Taperum. Kegiatan ini telah dilaksanakan setiap semester.

96




d. Audit Operasional Tahun 2016


3. Pendampingan Eksternal Audit atas Kegiatan Audit Laporan Keuangan BAPERTARUM-PNS

Sasaran audit operasional adalah pengelolaan

Tahun Buku 2015

anggaran pada masing-masing Unit/Direktorat termasuk pengadaan barang dan jasa dilingkungan

SPI melakukan kegiatan Pendampingan Eksternal Audit

Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS

atas Kegiatan Audit Laporan Keuangan BAPERTARUM-

berjalan dengan ekonomis, efisien, efektif dan

PNS Tahun Buku 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta

Akuntan Publik (KAP) Tasnim Ali Widjanarko & Rekan

kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan

guna lancarnya pelaksanaan tugas audit oleh KAP.

tercapainya tujuan organisasi BAPERTARUM-PNS. Kegiatan ini dilaksanakan setiap semester.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data audit yang diperlukan, SPI berkoordinasi dengan seluruh

2. Audit Laporan Keuangan dan Kepatuhan atas

Direktorat dilingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap

Perundang Undangan BAPERTARUM-PNS Tahun

BAPERTARUM-PNS yakni memfasilitas permintaan

Buku 2015 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

data, wawancara dan konfirmasi kepada unit kerja,

SPI berperan sebagai koordinator mitra kerja internal

melakukan kunjungan kerja ke kantor mitra kerja

atas kegiatan Audit Laporan Keuangan BAPERTARUM-

BAPERTARUM-PNS yaitu Kementerian Keuangan,

PNS Tahun Buku 2015 yang dilaksanakan oleh

BNI Sekuritas, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat

Kantor Akuntan Publik (KAP) Tasnim Ali Widjanarko

Indonesia dan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten

& Rekan. Kegiatan Audit Laporan Keuangan dan

ke Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kepulauan

Kepatuhan atas Perundang Undangan Tahun Buku

Bangka Belitung, Sulawesi Tengah dan Jawa Tengah

2015 dilaksanakan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko

maupun pembahasan finalisasi laporan audit.

& Rekan berdasarkan SPK Nomor : 06/SPK/Taperum4. Pemantauan Progress Roadmap BAPERTARUM-

PNS/PPK/03/2016 tanggal 21 Maret 2016.

PNS menuju Tapera

Opini atas hasil audit KAP atas Laporan Keuangan Tahun

Buku

2015

adalah

Laporan

Peran SPI adalah membantu Direksi dan jajaran

keuangan

manajemen dalam mencapai tujuan yang telah

menyajikan secara wajar dalam semua hal yang

ditetapkan dengan memberi nilai tambah dan

material (WTP).

mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas, termasuk dalam melaksanakan amanat Undang-

Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 oleh KAP

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016

Tasnim Ali Widjanarko & Rekan menghasilkan 3 (tiga)

tentang Tabungan Perumahan Rakyat, khususnya

laporan yakni:

terkait pengalihan aset dan hak Peserta Pegawai

a. Laporan Keuangan 31 Desember 2015, 31

Negeri Sipil serta audit atas posisi laporan kinerja dan

Desember 2014 dan 1 Januari 2014 Beserta

laporan keuangan penutup BAPERTARUM-PNS.

Laporan Auditor Independen No. 01821016 LAI tanggal 08 Juni 2016;

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipantau

b. Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan

terkait proses pengalihan aset dan hak Peserta

Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dan

Pegawai Negeri Sipil serta audit atas posisi laporan

Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Tahun

kinerja dan laporan keuangan penutup BAPERTARUM-

Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015,

PNS sehingga dapat terlaksana secara efisien, efektif,

No: 010/LA/BPNS/TAW/VI/16 dan No: 011/LA/

transparan, valid/akurat dan akuntabel. Kegiatan yang

BPNS/TAW/VI/16 tanggal 08 Juni 2016;

telah dilaksanakan antara lain :

c. Management Letter No: 004/ML/B-PNS/TAW/ VI/16 tanggal 08 Juni 2016.


97


Laporan Manajemen

a. Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian 19 Bank Pelaksana Yang Belum Melakukan Pengembalian

Profil Perusahaan

7. Kegiatan Konsultasi pada Unit Kerja

Kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh SPI berupa kajian atas suatu permasalahan, atau keikutsertaan

Angsuran Pokok PUM/PBM. b. Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian dan

dalam rapat-rapat pembahasan atau pemberian

Penyempurnaan Individual Account atas Iuran

pendapat/masukan baik secara formal maupun

Taperum-PNS;

informal.

c. Pembahasan/Koordinasi Persiapan BAPERTARUMPNS menuju Tapera khususnya terkait dengan

Pada

Tahun

2016

kegiatan

konsultasi

yang

Divisi Akuntansi dan Pengelolaan Dana dan Tindak

dilaksanakan oleh SPI adalah sebanyak 24 kegiatan,

Lanjut Penyelesaian Temuan Audit Eksternal;

diantaranya adalah:

d. Pembahasan/Koordinasi Persiapan BAPERTARUM-

1) Memberi masukan dan terlibat dalam rapat-rapat

PNS Menuju Tapera khususnya terkait dengan

rencana aksi dalam rangka pencapaian target

Divisi SDM dan Umum dan Tindak Lanjut

penyaluran layanan Taperum-PNS 15.000 PNS dan

Penyelesaian Temuan Audit Eksternal;

penguatan data dukungan rencana pembangunan

e. Pembahasan

percepatan

update

data

Iuran

Taperum periode Tahun 2016.

Perumahan Tahun 2016. 2) Memberi masukan dan terlibat dalam rapat-rapat penyusunan serta pembahasan Draf Peraturan

5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemantauan tindak lanjut merupakan kegiatan pemantauan terhadap tindakan yang dilakukan oleh

Presiden tentang Tabungan Perumahan PNS. 3) Memberi masukan bahan Road Map Persiapan BAPERTARUM-PNS menuju Tapera.

Manajemen sebagai pelaksanaan rekomendasi dari

4) Memberi masukan terkait Individual Account

Laporan Hasil Audit yang dilaksanakan oleh Auditor

Iuran Taperum dalam rangka pengalihan aset dan

Eksternal (KAP/BPK) maupun Auditor Internal (SPI).

hak peserta Taperum-PNS sesuai UU Tapera.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap semester.

5) Memberi masukan terkait time line dan mitigasi risiko atas persiapan menuju BP Tapera (Penerapan

6. Penyusunan Laporan Kegiatan SPI Salah satu tugas SPI adalah menyusun Laporan

UU Tapera). 6) Memberikan

masukan

dalam

kegiatan

Kegiatan SPI, Penyusunan Laporan Kegiatan SPI

pengendalian Manajemen Risiko BAPERTARUM-

tersebut dilakukan secara Triwulanan.

PNS.

BAPERTARUM-PNS sangat membantu kami PNS belum memiliki rumah, diharapkan dapat dikembangkan lagi bantuannya. Justine Sarlota PNS Dinas Kesehatan – Puskesmas Klasaman Papua Barat

98





Program Peningkatan Kompetensi Program peningkatan Kompetensi yang diikuti oleh Kepala dan/atau anggota unit SPI selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: No 1

Nama Pelatihan Manajemen Investasi

Tempat & Tanggal Pelaksanaan Bina Insan Jakarta

Nama Peserta

22 & 25 April 2016

• Nyoman Suprayatna • Sentot Heru Purwito • Ariska Purnamawati

23 Mei 2016

• Marheni Br P • Dewi Nari Ratih

2

Seminar Nasional Internal Audit

Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

26-28 April 2016

• Ariska Purnamawati • Marheni Br P • Dewi Nari Ratih

3


Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal(FKSPI)

10-13 Mei 2016

• Nyoman Suprayatna • Sentot Heru Purwito

4

Audit Intern Dasar Tingkat II

Yayasan Pendidikan Internal Audit(YPIA)

9-20 Mei 2016

Anufika Dyah Lestari

5

CRMO (Certified Risk Management Officer)

PT. RAP/LSPMR

28–31 Maret 2016

Dewi Nari Ratih

30 Mei-2 Juni 2016

Marheni Br P

7-10 November 2016

Sentot Heru Purwito

6

CRMP (Certified Risk Management Profesional)

PT. RAP/LSPMR

3-4 Oktober 2016

Nyoman Suprayatna

7

Human Capital National Conference “Building High Performance Organisation in Disruptive Technologies“

PPM Manajemen


Nyoman Suprayatna

8

Microsoft Word, Excel & Powerpoint Implementation for Succes Business Support

Spectra Center

21-22 November 2016

• Marheni Peranginangin • Dewi Nari Ratih

9

Team Leadership

Prasetya Mulya

22-23 November 2016

Ariska Purnamawati

10


LSP Manajemen Risiko

23-25 November 2016

Nyoman Suprayatna

13

Business Model Canvas

PPM Manajemen

6-8 Desember 2016

Sentot Heru Purwito

14

Pelatihan PSAK 45 (Laporan Keuangan Nirlaba)

PT. Syncore Indonesia

16-17 Desember 2016

• Ariska Purnamawati, • Anufika Dyah Lestari

15

Akuntansi PSAK 24

CV. Barnam Mas Prima

19-20 Desember 2016

• Ariska Purnamawati • Anufika Dyah Lestari

MANAJEMEN RISIKO BAPERTARUM-PNS menyadari bahwa dalam mengelola dana tabungan perumahan PNS terdapat potensi risiko yang dapat muncul bila tidak diantisipasi. BAPERTARUM-PNS menganggap penting deteksi risiko yang berpotensi mempengaruhi kegiatan operasional dan sedapat mungkin risiko tersebut dikelola sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, BAPERTARUM-PNS menerapkan suatu mekanisme Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi dan mengelola risiko dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas.


99


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

BAPERTARUM-PNS menerapkan Manajemen Risiko dengan selalu berbasis pada risiko yang dikendalikan secara optimal. BAPERTARUM-PNS juga telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko yang menjadi panduan penerapan Manajemen Risiko. Untuk memaksimalkan penerapan Manajemen Risiko, BAPERTARUM-PNS melaksanakan 7 (tujuh) proses berdasarkan kerangka ISO31000 untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan mendeteksi risiko yang mungkin muncul agar dapat dikelola dengan baik. Berikut proses penentuan Manajemen Risiko yang dijalankan BAPERTARUM-PNS: Gambar Siklus Manajemen Risiko Menentukan Konten

Asesmen Risiko Identifikasi Risiko

Komunikasi dan konsultasi

Monitoring dan Review

Analisis Risiko

Evaluasi Risiko

Perlakuan Risiko

Berdasarkan gambar siklus diatas dapat diterangkan

2. Memberikan arahan dalam mitigasi risiko.

bahwa proses dalam penerapan Manajemen Risiko

3. Menyusun risiko operasional yang ditangani Divisi/

BAPERTARUM-PNS, yaitu: 1. Menentukan Konteks 2. Identifikasi Risiko 3. Analisa Risiko 4. Evaluasi Risiko 5. Perlakuan Risiko

Bagian/Biro. 4. Menyusun risiko strategis yang dihadapi institusi sebagai hasil kajian cascading risiko. 5. Mengawasi mitigasi risiko yang dilakukan oleh dari Divisi/Bagian/Biro. 6. Menyusun dan mengusulkan Kebijakan Manajemen

6. Komunikasi dan Konsultasi

Risiko, Pedoman, dan Pemetaan Prioritas Risiko (Risk

7. Monitoring dan Reviu

Mapping) kepada Manajemen. 7. Memastikan

Efektivitas Manajemen Risiko Untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko efektif dan menunjang kinerja BAPERTARUM-PNS, maka manajemen BAPERTARUM-PNS telah menerapkan langkah mitigasi risiko berupa: 1. Melakukan review atas laporan even risk dari Divisi/ Bagian/Biro.

100


pelaksanaan

proses

identifikasi,

pengelolaan dan pemantauan risiko disetiap Divisi/ Bagian/Biro. 8. Melakukan kompilasi risiko setiap dari Divisi/Bagian/ Biro menjadi Profil Risiko Institusi secara keselurahan. 9. Melakukan pemantauan bersama perwakilan dari Divisi/Bagian/Biro/ keseluruhan

terhadap

posisi

risiko

secara




Hasil monitoring dan review selanjutnya ditindaklanjuti

Risiko-risiko yang rendah atau dapat diterima harus

untuk perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen

dipantau dan ditelaah secara periodik untuk menjamin

risiko, kebijakan risiko, dan penerapan manajemen risiko.

bahwa risiko-risiko tersebut tetap dapat diterima. Risiko

Tindak lanjut ini diharapkan akan meningkatkan dan

dikatakan memiliki tingkat yang dapat diterima bila:

memperbaiki sistem manajemen risiko serta budaya risiko

1. Level risiko rendah sehingga tidak perlu penanganan

BAPERTARUM-PNS. Pada tahun 2016, Manajemen Risiko

khusus;

BAPERTARUM-PNS telah melakukan asesmen risiko dalam

2. Tidak tersedia penanganan untuk risiko;

penyusunan Profil Risiko BAPERTARUM-PNS Semester I

3. Biaya penanganan termasuk biaya asuransi lebih

dan II.

tinggi dari manfaat yang diperoleh bila risiko tersebut diterima;

Pengelolaan Risiko

4. Peluang dari adanya risiko tersebut lebih besar dari

Risiko-risiko yang telah tersaring pada langkah evaluasi,

ancamannya.

selanjutnya dibuat rencana pengendalian lebih lanjut, langkah ini disebut mitigasi risiko. Langkah mitigasi risiko

Laporan Pelaksanaan Tugas 2016

meliputi pengidentifikasian opsi untuk menangani risiko,

Manajemen risiko BAPERTARUM-PNS berada di bawah

menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana perlakuan

Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Pada tahun

risiko dan mengimplementasikan rencana perlakuan

2016, Bidang Manajemen Risiko telah merealisasikan

risiko. Mitigasi risiko dibedakan menjadi dua jenis yaitu

tugas sebagai berikut:

pengendalian dan penanganan. No

1. Pengendalian Pengendalian adalah upaya-upaya untuk merubah

25 April 2016

Pengenalan pentingnya penerapan manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan BAPERTARUM-PNS

2

Identifikasi BAPERTARUM-PNS

10-14 Mei 2016

Pengidentifikasian risiko seluruh unit kerja dengan output risk register BAPERTARUM-PNS

3

Analisis dan Pemetaan Risiko BAPERTARUM-PNS

27-28 Mei 2016

Penyusunan Profil Risiko BAPERTARUM-PNS Semester 1

4

Pengendalian risiko

JuliOktober 2016

Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian serta mitigasi risiko di seluruh unit kerja di lingkungan BAPERTARUM-PNS

5

Kegiatan Konsultasi dan Komunikasi dalam rangka Audit Berbasis Risiko

10 November 2016

Pemetaan Profil Risiko dalam rangka Audit Berbasis Risiko

6

Analisis dan Pemetaan Risiko BAPERTARUM-PNS

Desember 2016

Penyusunan Profil Risiko BAPERTARUM-PNS Semester 2

mengantisipasi terjadinya risiko.

Penanganan adalah upaya-upaya yang akan dilakukan sebagai langkah baru untuk memperlakukan risiko karena upaya-upaya yang sudah ada belum memadai.

Adapun opsi perlakuan risiko secara umum meliputi: a. Menghindari risiko (risk avoidance), berarti tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut. b. Mengurangi risiko (risk reduction), yaitu perlakuan risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau mengurangi paparan dampaknya, atau mengurangi keduanya. c. Transfer risiko (risk sharing), yaitu suatu tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko melalui antara lain: asuransi, outsourcing. d. Menerima

risiko

(risk

acceptance),

yaitu

tidak

melakukan perlakuan apapun terhadap risiko tersebut.

Keterangan

Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko BAPERTARUM-PNS

upaya yang telah dimiliki dan bersifat rutin untuk

Waktu

1

risiko. Pengendalian biasanya merupakan upaya-

2. Penanganan

Tahapan Penerapan Manajemen Risiko


101


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Komponen sistem pengendalian intern terdiri dari:

Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk memberikan

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

keyakinan

Lingkungan

(assurance)

kepada

para

pemangku

pengendalian

mempengaruhi

merupakan

yang

dilakukan oleh semua organ atau entitas-entitas dalam

menjadi atmosfir bagi setiap individu di organisasi

lingkup BAPERTARUM-PNS dijalankan sesuai prosedur dan

dalam

kaidah yang berlaku. BAPERTARUM-PNS terus berupaya

tanggungjawab

membentuk Sistem Pengendalian Internal yang integral,

bagiannya.

efektif dan berkesinambungan. Hal ini penting untuk

pondasi yang efektif bagi komponen pengendalian

memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan

internal lainnya.

melakukan

keseluruhan

faktor

kepentingan bahwa sistem, prosedur, dan norma yang

aktivitas

dan

pengendalian

Lingkungan

entitas

dan

melaksanakan yang

menjadi

pengendalian

menjadi

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien.

Lingkungan pengendalian di setiap entitas dibangun dengan:

Sistem Pengendalian Internal yang efektif akan membantu

a. Penegakan integritas dan nilai etika;

manajemen BAPERTARUM-PNS dalam meningkatkan

b. Komitmen terhadap kompetensi;

kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-

c. Kepemimpinan yang kondusif;

undangan yang berlaku; menjamin tersedianya laporan

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap,

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab

dan tepat waktu; dan memenuhi efisiensi dan efektivitas

yang tepat;

dari kegiatan usaha organisasi.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

Adapun tahapan penerapan Sistem Pengendalian Internal

g. Perwujudan peran Satuan Pengawasan Internal

yang dijalankan BAPERTARUM-PNS terdiri atas 5 (lima)

(SPI) yang efektif.

tahapan, yaitu: 1. Tahap Pemahaman; 2. Tahap Pemetaan;

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

3. Tahap Perbaikan/ Pembangunan Infrastruktur;

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan

4. Tahap Implementasi; dan

analisa terhadap risiko-risiko yang berpotensi dapat

5. Tahap Pemantauan.

menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan

organisasi yang menjadi prioritas untuk ditangani

COSO Internal Control Framework

secara tepat, agar tingkatan risiko entitas dapat

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh

berkurang sampai pada tingkatan yang dapat diterima

BAPERTARUM-PNS

oleh organisasi.

menyesuaikan

dengan

sistem

pengendalian internal yang diakui secara internasional yaitu internal control framework oleh The Committee of

Penilaian risiko pada organisasi dilakukan dengan:

Sponsoring Organization of the Treadway Commission

a. Penetapan tujuan organisasi;

(COSO). Berdasarkan framework tersebut, komponen

b. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan;

sistem pengendalian internal BAPERTARUM-PNS terdiri

c. Identifikasi risiko;

lima komponen utama yang saling berkaitan. Komponen

d. Analisis risiko

tersebut bersumber dari cara manajemen (Pimpinan) menyelenggarakan tugasnya dan apabila diterapkan

3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

dengan baik, maka seluruh komponen utama tersebut

Kegiatan

pengendalian

akan menyatu (built in) dan saling menjalin (permeatted)

dan prosedur

di dalam proses pengendalian internal.

bahwa

arahan

merupakan

yang dibuat Direksi

kebijakan

untuk memastikan

dilaksanakan.

Direksi

menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat organisasi. 102





Kegiatan pengendalian dilakukan melalui:

pembandingan,

a. Reviu atas kinerja organisasi;

tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan

b. Pembinaan sumber daya manusia;

rekonsiliasi,

dan

tindakan-

tugas;

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

b. Evaluasi oleh unit terpisah/independen (Separate

d. Pengendalian fisik aset;

Evaluation), diselenggarakan melalui penilaian

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran

mandiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem

kinerja;

Pengendalian Internal dalam Organisasi.

f. Pemisahan fungsi; g. Pelaksanaan kejadian dan transaksi;

Evaluasi

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas

Internal

kejadian dan transaksi;

Atas

Efektivitas

Sistem

Pengendalian

Untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian

i. Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya.

Internal perlu kiranya dilakukan evaluasi. Evaluasi atas efektifitas Sistem Pengendalian Internal ini dilaksanakan melalui tahapan pemantauan. Tahap pemantauan ini

4. Informasi

dan

Komunikasi

(Information

&

Communication) Direksi

wajib

dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal dengan

mengidentifikasi,

untuk

dapat

mengetahui

apakah

dan

pengendalian internal telah diterapkan sesuai dengan

mengkomunikasikan informasi (keuangan dan non

rancangan, apakah terdapat kendala-kendala yang

keuangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan

dihadapi dalam penerapannya, dan apakah terdapat

tugas pokok dan fungsinya dalam waktu dan bentuk

perubahan-perubahan

(format) yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan,

perlunya perubahan atas pengendalian yang diterapkan

pengendalian

pertanggungjawabannya.

saat ini. Pemantauan atas efektivitas pengendalian

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan

internal juga dapat dilakukan secara mandiri dengan cara

secara efektif baik komunikasi di lingkungan organisasi

Control Self Assessment dan evaluasi penerapan Sistem

maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait.

Pengendalian Internal dalam organisasi.

Penyelenggaraan komunikasi yang efektif di organisasi

AKUNTAN PUBLIK

dilakukan dengan:

BAPERTARUM-PNS telah menunjuk Kantor Akuntan Publik

dan

mencatat,

tujuan

kondisi

yang

memungkinkan

sarana

(KAP) Tasnim Ali Widjanarko & Rekan untuk melakukan

komunikasi dengan Pegawai dan pihak lain yang

audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir 31

terkait;

Desember 2016. Akuntan Publik yang dimaksud telah

a. Menerapkan

berbagai

bentuk

dan

b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan

bekerja secara independen dan profesional serta telah menyampaikan hasil audit kepada BAPERTARUM-PNS.

dan keandalan komunikasi secara terus menerus. Terkait 5. Pemantauan (Monitoring)

biaya

yang

dikeluarkan

kepada

Akuntan

Publik yang dimaksud, ditanggung sepenuhnya oleh

Monitoring adalah proses menilai kualitas Sistem

BAPERTARUM-PNS. Adapun biaya yang dikeluarkan

Pengendalian Internal dalam jangka waktu tertentu.

BAPERTARUM-PNS untuk jasa Akuntan Publik tahun

Pemantauan dilaksanakan melalui:

2016 adalah sebesar Rp.237.850.000

a. Pemantauan rutin terhadap kegiatan yang sedang berjalan (On Going Monitoring), diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi,


103


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Jasa Akuntan Publik dan besaran biaya yang dikeluarkan BAPERTARUM-PNS dalam lima tahun terakhir: Tahun

KAP

Akuntan Publik

Biaya Audit

2016

KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan

Drs. Tasnim Ali Widjanarko CA, CPA

Rp237.850.000

2015


Drs. Tasnim Ali Widjanarko CA, CPA

Rp216.271.000

2014


Drs. IGG Djaya Wiratma, CA, CPA

Rp196.000.000

2013


Drs. IGG Djaya Wiratma, CA, CPA

Rp198.000.000

2012

KAP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan

Drs. Budiman Soedardo, AK, CA, CPA

Rp425.425.000

PERKARA PENTING DAN PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI BAPERTARUM-PNS

Isi Pedoman Etika dan Perilaku BAPERTARUM-PNS

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat perkara penting

adalah sebagai berikut:

dan perkara hukum yang dihadapi oleh BAPERTARUM-

1. Setiap pegawai wajib menghindari Korupsi, Kolusi

PNS, baik oleh anggota Dewan Pengawas maupun

Isi dari pedoman etika dan perilaku BAPERTARUM-PNS

dan Nepotisme (KKN). 2. Setiap pegawai tidak dibenarkan karena jabatan dan

Direksi, sehingga tidak dapat disajikan.

pekerjaannya meminta maupun menerima hadiah

SANKSI ADMINISTRASI

dan pemberian lainnya untuk kepentingan pribadi,

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat sanksi administrasi

baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, jasa

yang dihadapi oleh BAPERTARUM-PNS, baik anggota

maupun kepentingan pribadi lainnya, yang diberikan

Dewan Pengawas maupun anggota Direksi.

secara langsung maupun tidak langsung dari pihakpihak lain manapun yang mempunyai hubungan kerja

KODE ETIK DAN PERILAKU BAPERTARUMPNS

dengan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-

BAPERTARUM-PNS memiliki kode etik yang terangkum

termasuk janji untuk memberikan atau menerima

dalam Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)

hadiah dan pemberian lainnya dikemudian hari dan

dimana pedoman tersebut berlaku bagi seluruh level

hadiah dan pemberian lainnya yang diberikan secara

organisasi.

tidak langsung kepada seorang pegawai melalui

Pedoman

etika

dan

perilaku

tersebut

disosialisasikan melalui serangkaian kegiatan sehingga seluruh insan BAPERTARUM-PNS memahami betul kode etik yang berlaku.

PNS. Dalam hal ini hadiah dan pemberian lainnya juga

keluarga maupun sanak saudaranya. 3. Setiap pegawai wajib menghindari situasi dimana kepentingan kepentingan

pribadinya atau

mempunyai

kemungkinan

benturan benturan

Tujuan Pedoman Etika dan Perilaku

kepentingan dengan jabatan dan pekerjaannya pada

Tujuan dari pedoman etika dan perilaku yang dimiliki oleh

Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

BAPERTARUM-PNS antara lain:

4. Pelaksana

Sekretariat

Tetap

BAPERTARUM-PNS

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi

melarang seluruh pegawai untuk menyebarkan

dan melaksanakan misi Pelaksana Sekretariat Tetap

informasi gaji, tunjangan atau insentif lain yang sudah

BAPERTARUM-PNS secara profesional dan beretika.

atau akan diterima pegawai kepada pegawai lain.

2. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh pegawai

5. Kebijakan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-

Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS yang

PNS adalah untuk selalu memperlakukan seluruh

harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas

pegawai secara adil, tanpa memihak dan menjunjung


tinggi harkat dan hak pegawai tanpa membedakan

3. Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. 4. Menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

104


latar belakang pegawai. 6. Perilaku sebagai atasan terhadap bawahan: a. Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur dan bertanggungjawab;



b. Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan;


9. Menjaga nama baik Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. 10. Menjaga informasi institusi yang bersifat rahasia.

c. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari

11. Barang

inventaris

Pelaksana

Sekretariat

Tetap

bawahan dalam proses pengambilan keputusan

BAPERTARUM-PNS:

serta menghargai dan menerima perbedaan

a. Seluruh pegawai agar menjaga dan memelihara

pendapat dan kritik yang membangun;

dengan

d. Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan; perubahan; kepatuhan

inventaris

Pelaksana

dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan. c. Tidak

budaya

barang

b. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan

e. Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen f. Mendorong

baik

Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

menggunakan

dan

memanfaatkan

terhadap

barang inventaris Pelaksana Sekretariat Tetap

pedoman etika dan perilaku serta kebijakan

BAPERTARUM-PNS untuk kepentingan pribadi


kecuali atas ijin pejabat yang berwenang.

7. Perilaku sebagai bawahan terhadap atasan:

d. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan

a. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan

menjaga keutuhan serta fungsinya

tugas dengan penuh tanggung jawab; b. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama pegawai; c. Selalu

berusaha

pengetahuan

BAPERTARUM-PNS akan memberikan sanksi kepada setiap

meningkatkan

dan

Sanksi Atas Pelanggaran Etika dan Perilaku

kemampuan,

profesionalisme

dalam

melaksanakan tugas;

yang melanggar etika dan perilaku yang telah ditetapkan. Namun demikian, sepanjang tahun 2016, tidak terdapat pelanggaran yang terjadi terhadap pedoman etika dan

d. Memberikan saran dan masukan yang positif

perilaku BAPERTARUM-PNS.

kepada atasan; e. Mematuhi peraturan Pelaksana Sekretariat Tetap

WHISTLEBLOWING SYSTEM

BAPERTARUM-PNS dan menginformasikan kepada

BAPERTARUM-PNS berkomitmen menerapkan prinsip-

atasan bila terdapat indikasi penyimpangan;

prinsip Tata Kelola Instusi yang Baik (GCG) secara

f. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan

konsisten

dan

berkesinambungan.

Komitmen

ini

dan Standard Operating Procedure (SOP) yang

diharapkan mampu mempertahankan eksistensi Institusi

sudah ditetapkan;

dalam mencapai maksud dan tujuan institusi. Dalam

g. Tidak

melakukan

tindakan

yang

di

luar

8. Setiap

pegawai

menjalankan usahanya, BAPERTARUM-PNS juga selalu mengedepankan

kewenangannya; Pelaksana

Sekretariat

Tetap

sikap

transparansi

baik

terhadap

pemegang saham maupun PNS.

BAPERTARUM-PNS agar memiliki komitmen untuk : a. Melaksanakan tugas secara profesional dengan

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, BAPERTARUM-

penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi

PNS selalu mengedepankan laporan dugaan pelanggaran

integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan;

dari

stakeholders.

Laporan

tersebut

diselesaikan

b. Bekerja keras, serta berusaha mencari cara yang

dengan baik agar tidak merugikan stakeholders itu

terbaik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan

sendiri maupun institusi. Mekanisme pelaporan atas

waktu yang telah ditetapkan dengan cara yang

dugaan pelanggaran diatur dalam Sistem Pelaporan

efektif dan efisien;

Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System). Sistem

c. Mematuhi seluruh ketentuan dan menjaga serta

ini akan menjadi saluran terhadap penyampaian setiap

mempertahankan citra serta reputasi Pelaksana

pelanggaran yang dilakukan oleh insan BAPERTARUM-

Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

PNS. Sistem Pelaporan Pelanggaran ini juga menjadi salah satu sarana yang efektif dalam membantu mengungkap adanya kejadian Fraud dan penyimpangan lainnya.


105


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

4. Institusi

Penyampaian Laporan Pelanggaran

juga

memberikan

BAPERTARUM-PNS akan menerima setiap laporan dan

terhadap

identitas

keluhan yang disampaikan oleh pelapor. Namun pelapor

pelanggaran belum terbukti.

jaminan

terlapor

kerahasiaan

selama

dugaan

harus melakukan tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Penanganan pengaduan

sebagai berikut: tertulis

1. Sekretariat Pengelola Laporan Dugaan Pelanggaran

tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

menerima setiap laporan dugaan pelanggaran,

Insan BAPERTARUM-PNS kepada Tim Pengelola

memberikan Tanda Terima Laporan kepada pelapor

Whistleblowing System dengan alamat: Tim Pengelola

dan/atau mencatat laporan tersebut yang memuat:

Whistleblowing System BAPERTARUM-PNS Wisma

a. Nomor urut laporan;

Iskandarsyah Blok B2 – B3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav.

b. Tanggal penerimaan;

12 – 14 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140.

c. Nama pelapor;

1. Pelapor

menyampaikan

laporan

secara

d. Nama terlapor; 2. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola Whistleblowing System BAPERTARUM-PNS melalui saluran yang telah

e. Deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar; f. Saluran komunikasi yang digunakan; g. Petugas penerima.

disediakan Institusi di bawah ini:

2. Sekretariat melakukan validasi data pelapor dan

a. Telephone : 08119294040 b. SMS

:-

menganalisa laporan dugaan pelanggaran yang

c. E-mail

: [email protected]

masuk apakah memenuhi unsur 4W1H (What, Where,

3. Pelapor wajib melengkapi laporan dugaan pelanggaran

When, Who dan How) untuk ditindaklanjuti oleh Tim

dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan

Pelaksana. Apabila laporan belum memenuhi unsur

nomor telepon yang dapat dihubungi (jika ada).

tersebut, Sekretariat dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor. 3. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak

Perlindungan Bagi Pelapor BAPERTARUM-PNS

menjamin

perlindungan

kepada

setiap pelapor pengaduan. BAPERTARUM-PNS juga menjamin

kerahasiaan

identitas

pelapor,

sehingga

memenuhi syarat, Sekretariat menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut. 4. Terhadap

laporan

dugaan

pelanggaran

yang

karyawan atau pelapor lainnya mendapatkan kebebasan

memenuhi syarat, Sekretariat menyampaikan kepada

untuk melaporkan adanya tindakan penyimpangan atau

Tim Pelaksana untuk diproses lebih lanjut (proses

pelanggaran.

penelitian awal). 5. Tim Pelaksana melakukan proses penelitian awal

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan

adanya dugaan pelanggaran dan membahas hasilnya

pelanggaran, BAPERTARUM-PNS menetapkan kebijakan

dalam rapat Tim Pelaksana.

perlindungan bagi pelapor berupa: 1. BAPERTARUM-PNS berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan; 2. Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran; 3. Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan

6. Jika hasil penelitian awal memerlukan audit investigasi, maka Tim Pelaksana membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awal kepada Pengarah, yaitu: a. Anggota/Ketua Harian jika terlapor adalah Direksi/ Dewan Pengawas; b. Direksi, jika terlapor adalah Karyawan.

identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan

7. Dalam hal Terlapor adalah Direksi/Dewan pengawas,

keamanan bagi pelapor dari institusi terhadap

proses audit investigasi lebih lanjut diserahkan kepada

perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang

Anggota/Ketua

tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi,

berlaku.

pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi;

106


Harian

sesuai

mekanisme

yang



8. Dalam hal Terlapor adalah Karyawan, dilakukan


11. Apabila ada permintaan dari Pelapor terhadap

proses sebagai berikut:

proses penyelesaian laporan dugaan pelanggaran

a. Direksi melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan/rekomendasi

kepada

Kepala

yang diajukan, maka Institusi melalui Tim Pengelola

SPI

Whistleblowing System dapat memberikan penjelasan

untuk membentuk Tim Investigasi.

dan/atau tanggapan.

b. Tim Investigasi melakukan audit investigasi dengan mempedomani Surat Keputusan Direksi yang

Tim Pengelola Pengaduan

berlaku tentang Audit Khusus dan melaporkan

Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran,

hasil audit investigasi kepada Kepala SPI.

BAPERTARUM-PNS telah membentuk tim pengaduan

c. Kepala SPI menyampaikan laporan hasil audit investigasi kepada Direksi.

yang terdiri dari: 1. Tim Pengelola Whistleblowing System

d. Direksi melakukan pembahasan laporan hasil

Tim Pengelola Whistleblowing System dibentuk

audit investigasi.

dan ditetapkan bersama oleh Direksi dan Dewan

e. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa

Pengawas untuk menyelenggarakan dan mengelola

pelanggaran terbukti: 1) Direksi

Whistleblowing System. Susunan tim pengelola

menyampaikan

rekomendasi

meliputi unsur yang mewakili Dewan Pengawas,

pengenaan sanksi kepada Kepala Divisi SDM

Direksi, Sekretaris Pelaksana, SPI, Divisi SDM dan

dan Umum untuk diproses lebih lanjut dengan

Umum, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan

mempedomani Surat Keputusan Direksi yang berlaku tentang Disiplin Karyawan.

Divisi Perencanaan Strategis dan Hukum. 2. Tim Investigasi

2) Kepala Divisi SDM dan Umum menyampaikan laporan pengenaan sanksi kepada Direksi dan

Tim investigasi terdiri dari: a. Auditor Internal serta Pejabat lain yang ditunjuk

Tim Pelaksana. 3) Tim

oleh Direktur Utama untuk melakukan investigasi

Pelaksana

menyampaikan

laporan

atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

pengenaan sanksi kepada Sekretariat untuk didokumentasikan.

karyawan; b. Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh Dewan

f. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa

Pengawas untuk melakukan investigasi atas

pelanggaran tidak terbukti:

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh organ

1) Direksi menyampaikan rekomendasi kepada

pendukung Dewan Pengawas dan jika dibutuhkan,

Kepala SPI untuk diteruskan kepada Tim

dapat melibatkan Auditor Internal.

Pelaksana. 2) Tim

Pelaksana

meneruskan

hasil

audit

investigasi kepada Sekretariat.

Jumlah pengaduan yang Masuk dan Diproses Tahun 2016

3) Sekretariat membuat dan menyampaikan

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat pengaduan yang

surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa

berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Pada tahun

pelanggaran tidak terbukti dan dianggap

2016 Pedoman Pelaporan Atas Dugaan Pelanggaran

selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.

Pengaduan (Whistleblowing System) telah disosialisasikan

9. Jika hasil penelitian awal tidak memerlukan audit

kepada

seluruh

insan

BAPERTARUM-PNS

sehingga

investigasi, maka Tim Pelaksana menyampaikan hasil

diharapkan kedepannya BAPERTARUM-PNS dapat benar-

penelitian awal kepada Sekretariat.

benar menerapkan seluruh prinsip GCG dan mampu

10. Sekretariat membuat dan menyampaikan surat

memitigasi serta menangani segala bentuk pelanggaran.

pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.


107


Laporan Manajemen

AKSES INFORMASI

Profil Perusahaan

Namun demikian, aturan tersebut tidak mengikat semua

BAPERTARUM-PNS karena sifat institusi ini yang unik.

kalangan masyarakat terutama para PNS yang ingin

BAPERTARUM-PNS tidak melakukan kegiatan operasional

mengakses informasi seputar Tabungan Perumahan

yang bersifat profit oriented sebagaimana layaknya

Pegawai Negeri Sipil. Data dan informasi penting seputar

Perseroan Terbatas maupun Perusahaan BUMN pada

BAPERTARUM-PNS dapat diakses melalui alamat berikut

umumnya. Sebaliknya kegiatan lembaga ini lebih bersifat

ini:

service oriented yang mementingkan pelayanan maksimal

Alamat : BAPERTARUM-PNS

kepada pemangku kepentingan tanpa maksud mencari

Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3

laba. Dalam hal ini, pelayanan yang dimaksud adalah

Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14,

pelayanan kepada PNS sebagai pemangku kepentingan

Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160

utama BAPERTARUM-PNS.

BAPERTARUM-PNS

selalu

terbuka

terhadap

Telepon : (021) 727 97085 Faksimili : (021) 727 97086 / 727 97101 / 727 99468

BAPERTARUM-PNS didirikan melalui Keputusan Presiden

Email

: [email protected]

(Keppres) Nomor 14 Tahun 1993 tentang Taperum PNS

Situs

: www.bapertarum-pns.co.id

dan diperbaharui melalui Keppres Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

14 Tahun 1993. Dalam kedua Keppres tersebut, tidak

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate

tercantum aturan mengenai pelaksanaan tanggung

Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa

jawab sosial bagi BAPERTARUM-PNS. Regulasi-regulasi

sebuah organisasi (khususnya namun tak terbatas pada

lain yang relevan dengan BAPERTARUM-PNS juga tidak

perusahaan) melaksanakan tanggung jawab sosial dan

menyebut aturan pelaksanaan tanggung jawab sosial

memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

bagi BAPERTARUM-PNS. Oleh karena itu, BAPERTARUM-

Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi semua

PNS tidak memiliki keharusan menjalankan kegiatan

yang terkait dengan operasional organisasi atau lembaga

tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana layaknya

tersebut, meliputi karyawan, lingkungan dan sosial

Perseroan Terbatas maupun Perusahaan BUMN pada

kemasyarakatan, termasuk konsumen atau komunitas

umumnya.

masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan operasional Kendati demikian, BAPERTARUM-PNS tetap menaruh

organisasi tersebut.

perhatian

pada

pelaksanaan

kegiatan

tanggung

Pada umumnya, pelaksanaan CSR berlandaskan pada

jawab sosial ini. Selama tahun 2016, BAPERTARUM-

Undang-Undang

tentang

PNS melaksanakan sejumlah kegiatan filantropi yang

Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor

menyerupai kegaiatan tanggung jawab sosial, antara lain

47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

sebagai berikut:

Nomor

40

Tahun

2007

Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu, khusus untuk BUMN, terdapat aturan tambahan melalui Peraturan

Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/

Bagi

MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan

lingkungan hidup merupakan suatu keharusan, terutama

Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan

di wilayah-wilayah tempat didirikannya perumahan bagi

Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah

PNS. Untuk itu, sebagai entitas Negara, BAPERTARUM-

dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

PNS senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup

PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan

demi kenyamanan bagi setiap makhluk hidup.

PERTARUM-PNS,

menjaga

dan

melindungi

Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program

BAPERTARUM-PNS turut mensosialisasikan bagi setiap

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil

pegawai dan masyarakat di sekitar BAPERTARUM-PNS

Dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”).

untuk selalu menjaga kelestraian lingkungan hidup seperti

108





membuang sampah pada tempat yang telah disediakan

Saat ini, BAPERTARUM-PNS memiliki 77 karyawan

serta tidak merusak alam. Selain itu, BAPERTARUM-

dengan latar belakang dan usia yang berbeda. Dari

PNS turut melaksanakan kegiatan konstruktif dalam

77 karyawan yang dimiliki 50 diantaranya adalah laki-

melestarikan lingkungan hidup.

laki dan 27 orang perempuan.

Tanggung Jawab Sosial Bidang ketenagakerjaan,

• Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

BAPERTARUM-PNS

menyadari

bahwa

kesehatan

• Kesetaraan dan Kesempatan Kerja

dan keselamatan kerja adalah hal penting untuk

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan

memelihara lingkungan BAPERTARUM-PNS setiap

untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin

waktu secara stabil dan bergerak dinamis. Kesehatan

kesamaan

tanpa

dan keselamatan kerja bagi karyawan juga menjadi

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan

kesempatan

serta

perlakuan

penting bagi moral, legalitas dan finansial. Untuk itu,

kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya dengan

BAPERTARUM-PNS berkewajiban untuk memastikan

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia

bahwa setiap karyawan dalam melaksanakan tugas

usaha. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia

tetap berada dalam kondisi yang aman sepanjan

No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal

waktu.

4, disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

Pratik K3 (keselamatan kesehatan kerja) meliputi

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga

pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga

kerja secara optimal dan manusiawi;

penyembuhan luka dan perawatan untuk karyawan

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan

serta menyediakan cuti sakit merupakan bukti bahwa

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan

BAPERTARUM-PNS menjalankan tanggung jawabnya

kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja

terhadap karyawan. Selain itu, BAPERTARUM-PNS

dalam mewujudkan kesejahteraan; dan

juga membekali karyawan dengan kartu pengenal

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan

dan alat keselamatan kerja dalam setiap kunjungan

keluarganya.

kerja dan atau dalam melaksanakan tugas lapangan.

Mengacu pada undang-undang diatas, BAPERTARUM-

• Pendidikan dan Pelatihan

PNS senantiasa memenuhi tanggung jawab sosial

Pendidikan dan pelatihan merupakan kunci terciptanya

kepada tenaga kerja baik dalam mengembangkan

tenaga kerja yang handal dan berkompeten. Setiap

kompetensi maupun upaya mensejahterakan mereka

tenaga

dengan menyediakan gaji dan tunjangan-tunjangan.

atau

kerja

berhak

meningkatkan

untuk dan/atau

memperoleh

dan/

mengembangkan

kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan

BAPERTARUM-PNS memberi kesempatan yang sama

kemampuannya melalui pelatihan kerja. Pelatihan

kepada setiap warga negara Indonesia yang ingin

kerja

bekerja di BAPERTARUM-PNS. Setiap tenaga kerja baik

membekali, meningkatkan, dan mengembangkan

laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang

kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan,

sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan,

produktivitas, dan kesejahteraan para tenaga kerja.

diselenggarakan

dan

diarahkan

untuk

namun dalam upaya memperoleh pekerjaan tentunya harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah

Dalam

melaksanakan

kegiatan

pendidikan

dan

ditetapkan. BAPERTARUM-PNS juga memberi hak

pelatihan terhadap tenaga kerja, BAPERTARUM-

yang sama kepada setiap tenaga kerja berupa gaji

PNS mengacu pada standar kompetensi kerja dan

pokok, sarana dan perlengkapan keselamatan kerja.

kebutuhan pasar kerja. Sepanjang tahun 2016,


109


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

BAPERTARUM-PNS telah melaksanakan kegiatan dan

informasi bagi PNS secara jelas dan akurat terkait layanan

pelatihan sebanyak 46 kali, dengan total realisasi

yang dimiliki oleh BAPERTARUM-PNS. Call Center juga

anggaran mencapai Rp989.834.266. Untuk lebih

menyediakan komunikasi dua arah (tanya-jawab) antara

lengkap terkait kegiatan dan pelatihan dapat dilihat

penelepon (PNS) dan staf Call Center. Hal ini guna untuk

pada Bab Tinjauan Pendukung Bisnis.

meningkatkan layanan, yang secara tidak langsung dapat berimbas kepada citra atau image BAPERTARUM-PNS.

Tanggung Jawab Sosial terhadap Pengembangan Masyarakat Sebagai badan negara, BAPERTARUM-PNS disamping menjalankan tugas pokoknya dalam menyejahterakan PNS untuk memiliki rumah pribadi, juga melaksanakan tanggung

jawab

sosial

terhadap

pengembangan

masyarakat.

Center antara lain adalah:

Tanggung jawab tersebut direalisasikan dalam beberapa bentuk,

seperti

memberi

sosialisasi

pembiayaan

perumahan bagi para PNS, menyalurkan bantuan sosial kepada PNS, mendukung pelaksanaan pendidikan, memberi pelatihan keterampilan untuk berwirausaha, dan kegiatan edukasi yang konstruktif lainnya. Tanggung Jawab Sosial terhadap Konsumen BAPERTARUM-PNS memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen dalam hal ini PNS. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

BAPERTARUM-PNS memastikan bahwa produk-produk (rumah) yang dipasarkan kepada PNS telah memenuhi baik

secara

kualitas

maupun

perundang-

undangan yang berlaku. Selain itu, BAPERTARUM-PNS juga terus berupaya meningkatkan kualitas Produk Layanan sehingga memuaskan setiap PNS dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi PNS yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut, BAPERTARUM-PNS juga menyediakan Call Center sebagai pusat layanan informasi. Call Center akan memberikan

110


1. Informasi layanan Bantuan Uang Muka (BUM) yang merupakan hak PNS berdasarkan golongan PNS. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan umum, nominal BUM, persyaratan dan proses pengajuan BUM, tujuan pengiriman dokumen via pos ataupun email. 2. Informasi layanan Bantuan Membangun (BM) yang merupakan hak PNS berdasarkan golongan. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan umum, nominal BM, persyaratan pengajuan dan proses BM, tujuan pengiriman dokumen via pos ataupun email. 3. Informasi layanan Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) adalah bantuan dana yang tidak harus dikembalikan untuk

digunakan

oleh

PNS

dalam

memenuhi

kebutuhan uang muka pembelian rumah sejahtera melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau kredit/ pembiayaan membangun rumah diatas tanah

Untuk itu, sebagai wujud tanggung jawab terhadap PNS,

standar

Adapun informasi yang bisa didapatkan dari layanan Call

sendiri. Nominal BTP senilai 4 juta rupiah. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan umum, nominal BTP, persyaratan pengajuan dan proses BTP, tujuan pengiriman dokumen via pos ataupun email. 4. Informasi layanan Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) yang merupakan fasilitas pinjaman lunak yang harus dicicil selama 15 tahun (maksimal) dengan suku bunga tertentu. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan umum, nominal TBUM, persyaratan pengajuan dan proses TBUM, tujuan pengiriman dokumen via pos ataupun email.




5. Informasi layanan Tambahan Bantuan Membangun

7. Informasi Akun individu atau Penghitungan Tabungan

(TBM) yang merupakan fasilitas pinjaman lunak yang

merupakan akun individu untuk melihat jumlah

harus dicicil selama 15 tahun (maksimal) dengan

nominal tabungan PNS. Informasi yang disampaikan

suku bunga tertentu. Informasi yang disampaikan

berupa cara menghitung tabungan, yaitu dapat

berupa persyaratan umum, nominal TBM, persyaratan

dilihat langsung di website BAPERTARUM-PNS pada

pengajuan dan proses TBM, tujuan pengiriman

www.bapertarum-pns.co.id dengan nama aplikasi

dokumen via pos ataupun email. 6. Informasi Pengembalian Tabungan yang diambil langsung oleh PNS, maupun ahli waris dari PNS yang

cek tabungan saya. 8. Keluhan layanan dan masukan untuk BAPERTARUMPNS.

sudah meninggal. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan dan proses PT serta tujuan pengiriman dokumen melalui fax (021) 72797086 atau melalui email.

Untuk akses informasi lebih serta penyampaian keluhan terkait pelayanan BAPERTARUM-PNS, dapat disampaikan melalui media berikut ini:

Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14,

[email protected]

Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160 (021) 727 97086

www.bapertarum-pns.co.id


111

Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank

Dedikasi dalam Melayani Semangat Mengabdi

BAPERTARUM-PNS

Laporan Tahunan 2016 B


2016 2016

Call Center : (021) 725 4040 www.bapertarum-pns.co.id

Laporan LAPORAN TAHUNAN Annual Report Tahunan

Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160 Telp (021) 727 97085 Fax (021) 727 97086 / 727 97101 / 727 99468 E-mail : [email protected]

Laporan Tahunan. Semangat Mengabdi. Laporan Tahunan 2016 bapertarum-pns

Recommend Documents