LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2016

LAPORAN TAHUNAN

2016

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Diterbitkan oleh: Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

KATA PENGANTAR Tugas dan Fungsi (Tusi) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri antara lain merumuskan serta melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri. Laporan Tahunan ini disusun untuk memberikan highlight beberapa isu penting dalam sektor perdagangan luar negeri terutama yang terkait dengan ekspor, impor, penanganan hambatan perdagangan dan fasilitasi perdagangan yang terjadi selama perjalanan tahun 2016. Dalam Tahun 2016, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan ekspor non migas dan mengelola kegiatan impor. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidaklah mudah karena adanya beberapa faktor eksternal, antara lain belum pulihnya perekonomian dunia dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama. Namun demikian, neraca perdagangan tahun 2016 mengalami surplus sebesar USD 8,8 miliar atau meningkat 14,49% jika dibandingkan dengan neraca perdagangan 2015 yang hanya mencapai surplus USD 7,6 miliar. Prestasi ini menunjukkan trend yang cukup baik, karena telah terjadi penurunan laju impor yang lebih besar jika dibandingkan laju penurunan ekspor. Pada Tahun 2016, segenap jajaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tetap mengerahkan segenap upaya pemikiran untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Perdagangan, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan, Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri yang Bertumbuh dan Berkualitas dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan. Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tahun 2016 dapat terlihat upaya kerja keras segenap jajaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang telah membuahkan hasil dalam beberapa hal yang menyangkut pembenahan kebijakan sektor perdagangan luar negeri dan dalam laporan tersebut diuraikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan apa yang telah dicapai selama Tahun 2016. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dari penerbitan buku laporan tahunan ini, dan semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. Jakarta, April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

OKE NURWAN LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2016

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……………………………………………………………………….…………………………………..….

i

Daftar Isi…………………………………………………………………………………………..……………………..……

ii

Ringkasan Eksekutif…………………………………………………………………………..……………………..……

iv

Struktur Organisasi………………………………………………………………………….……………………..….……

1

Tugas dan Fungsi…………………………………………………………………………………………………..……….

2

Peran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri………………………………………………………..………

4

Data Pegawai Ditjen Perdagangan Luar Negeri………………………………………...……………………..………

5

Neraca Perdagangan…………………………………………………………………………………………………….…..

7

Capaian Kinerja DItjen Daglu Tahun 2016….………………………………………….…………………………..…

9

Produk Hukum Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tahun 2016...………………………….…….

10

Turunan UU No. 7 Tahun 2014………………………………………………………………………………………….

12

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ………………………………………………………………………………………

13

Forum Ekspor Teh…………………………………………………………………………………………………………..

14

Forum Koordinasi Implementasi (FKI) ………………………………………………………………………………….

16

Perdagangan Lintas Batas………………………………………………………..……………………………….……….

17

Penyesuaian Pos Tarif/HS BTKI 2017…………………………………………………………………………………

20

Pelayanan Perizinan Online dengan Digital Signature…………………………………………………..………….

21

Kelompok Kerja (Pokja) IV…………………………………………………………………………………………..……..

24

Surat Keterangan Asal (SKA)..…………………………………………………………………………………..………

25

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)…………………………………………………………..………

27

Imbal Beli….………………………………………………………………………………………………………………….

28

Penanganan Hambatan Perdagangan…….……………………………………………………………………………..

29

Pengelompokan Barang Ekspor…………………………………………………………………………………………..

37

Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian ……………………………………………….

38

Ekspor Produk Industri Kehutanan……………………………………….…………………………………………….

42

Pengelompokkan Barang Impor…………………………………………….…………………………………………….

43

Impor Jagung…………………..…………………………………………………………………………………………….

44

Impor Ban…………………….……………………………………………………………………………………………….

45

Impor Hewan dan Produk Hewan…..………………………………………………………………………….……….

46

Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya ….…………....…………………………………

47

Impor Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.……………………………….……….

48

LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2015

ii

Impor Limbah Non Berbahaya dan Beracun (B3) ………………………………………………………….……….

49

Pusat Logistik Berikat …………………………………………………………………………………………….……….

50

Sanksi Adminsitratif …………………………………………..………………………………………………….……….

51


iii


iv


iv

Struktur Organisasi

Ditjen Perdagangan Luar Negeri terdiri dari 6 Eselon II, yaitu Sekretariat Ditjen Perdagangan, Luar Negeri, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat Impor, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor dan Direktorat Pengamanan Perdagangan.

Masing-masing unit Eselon II menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menunjang kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.


1

Tugas dan Fungsi


2


3

Peran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri


4

Data Pegawai Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Jumlah pegawai PNS Ditjen Perdagangan Luar Negeri sebanyak 252 orang terdiri dari 142 orang laki-laki dan 110 orang perempuan. Sementara Pegawai Non PNS sebanyak 103 orang terdiri dari 67 orang laki-laki dan 36 orang perempuan.

Berdasarkan usia, untuk PNS rentang usia 31-35 tahun mendominasi dengan jumlah 20,24%, diikuti rentang usia 36-40 tahun sebesar 19,05% dan 51-55 tahun 16,67%. Untuk Non PNS rentang usia 26-30 tahun mendominasi sebesar 34,95% diikuti rentang usia-31-35 tahun 26,21% dan ≤ 25 tahun sebesar 17,48%.


5

Pegawai Ditjen Daglu berdasarkan tingkat pendidikan:

Jabatan Struktural tingkat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Ditjen Daglu:

Jabatan Fungsional dan Fungsional Umum di lingkungan Ditjen Daglu:


6

Neraca Perdagangan Pada tahun 2016 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus.

Kinerja perdagangan Indonesia selama taun 2016 membaik dengan mencatatkan surplus USD 8,8 miliar. Capaian surplus ini meningkat dari surplus tahun 2015 senilai USD 7,6 miliar dan tertinggi sejak 5 (lima) tahun terakhir.

Surplus Januari-Desember 2016 dihasilkan setelah kinerja perdagangan Desember 2016 mengalami surplus USD 0,9 miliar yang disumbangkan dari surplus non migas Desember 2016 sebesar USD 1,4 miliar. Sementara neraca perdagangan migas defisit USD 455,8 juta. Meskipun neraca perdagangan mengalami surplus, namun nilai ekspor pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,95% dibanding dengan tahun 2015.

Selama 2016, total ekspor non migas tercatat sebesar USD 131,3 miliar dan impor non migas sebesar USD 116,9 miliar. Sedangkan total ekspor migas pada 2016 tercatat USD 13,1 miliar dan impornya sebesar USD 18,7 miliar. Negara mitra dagang seperti Amerika Serikat (AS), India, Filipina, Belanda dan Pakistan menjadi penyumbang surplus non migas terbesar selama 2016 yang jumlahnya mencapai USD

24,4 miliar. Sementara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Thailand, Australia, Brasil dan Argentina menyebabkan defisit perdagangan non migas terbesar yang jumlahnya mencapai USD 23,9 miliar. Menutup 2016, Indonesia pada Desember berhasil membukukan ekspor sebesar USD 13,8 miliar atau menguat 2,0% (MoM). LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2016

7

Sedangkan secara total, dibandingkan ekspor tahun sebelumnya, ekspor 2016 mengalami penurunan sebesar 3,9% (YoY). Penurunan ini dipicu turunnya ekspor migas sebesar 29,5% dan ekspor non migas sebesar 0,3%. Penurunan ekspor migas ini dikarenakan harga ratarata minyak mentah dunia 2016 (USD 42,8/barel) yang masih lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai USD 50,8/barel (World Bank, Januari 2017).

Peningkatan ekspor non migas yang naik sebesar 1,1% (MoM) atau 18,1% (YoY) menjadi pemicu penguatan tersebut, diikuti peningkatan ekspor migas sebesar 11,7% (MoM) meskipun menurun 5,2% (YoY). Peningkatan ekspor migas didorong melonjaknya ekspor hasil minyak 30,7% (MoM) atau 15,6% (YoY), minyak mentah yang menguat 10,7% (MoM) atau 2,1% (YoY) serta gas yang menguat 10,2% (MoM) meski menurun 11,4%. NO

Uraian

I EXPORT - OIL & GAS - NON OIL & GAS II I M P O R T - OIL & GAS - NON OIL & GAS III TOTAL - OIL & GAS - NON OIL & GAS IV BALANCE - OIL & GAS - NON OIL & GAS

2011

2012

2013

2014

2015

203.496,6 41.477,0 162.019,6 177.435,6 40.701,5 136.734,0 380.932,2 82.178,6 298.753,6 26.061,1 775,5 25.285,5

190.020,3 36.977,3 153.043,0 191.689,5 42.564,2 149.125,3 381.709,7 79.541,4 302.168,3 -1.669,2 -5.586,9 3.917,7

182.551,8 32.633,0 149.918,8 186.628,7 45.266,4 141.362,3 369.180,5 77.899,4 291.281,1 -4.076,9 -12.633,3 8.556,4

175.980,0 30.018,8 145.961,2 178.178,8 43.459,9 134.718,9 354.158,8 73.478,7 280.680,1 -2.198,8 -13.441,1 11.242,3

150.366,3 18.574,4 131.791,9 142.695,6 24.613,2 118.082,4 293.061,9 43.187,5 249.874,3 7.670,7 -6.038,8 13.709,5

Negara tujuan ekspor nonmigas yang meningkat di Tahun 2016 antara lain Swiss (105,3%), Filipina (34,2%), RRT (13,9%) dan Vietnam (10,8%). Sementara itu, produk ekspor nonmigas Indonesia yag nilainya naik tinggi pada 2016 antara lain besi dan baja (51,7%), berbagai produk kimia (21,8%), perhiasan/permata (15,9%), dan bahan kimia organik (10%). Impor Barang konsumsi KInerja impor Desember 2016 tercatat mencapai USD 12,8 miliar atau naik 0,9 % (MoM) dan 5,8% (YoY). Impor ini merupakan tertinggi sepanjang 2016. Peningkatan nilai impor tersebut disebabkan kenaikan pada kelompok barang modal sebesar 7,5% (MoM), namun turun 0,7% (YoY).

TREND(%) 2011-2015 -6,59 -16,60 -4,50 -4,96 -9,38 -3,87 -5,82 -12,77 -4,22

-1,69

Jan-Dec* CHANGE(%) 2016/2015 2015 2016 150.366,3 144.433,5 -3,95 18.574,4 13.087,0 -29,54 131.791,9 131.346,5 -0,34 142.694,8 135.650,7 -4,94 24.613,2 18.724,8 -23,92 118.081,6 116.925,9 -0,98 293.061,1 280.084,2 -4,43 43.187,6 31.811,8 -26,34 249.873,5 248.272,4 -0,64 7.671,5 8.782,8 14,49 -6.038,8 -5.637,8 -6,64 13.710,3 14.420,6 5,18

Secara komulatif, impor selama 2016 mencapai USD 135,6 miliar atau menurun 4,9% (YoY).Impor barang modal dan bahan baku penolong mengalami penurunan masing-masing sebesar 9,6% dan 5,7%, impor barang konsumsi masih menunjukan kecenderungan mengalami peningkatan sebesar 13,5%. Impor barang konsumsi yang naik signifikan adalah daging hewan (121,8%), sayuran (24,7%), alas kaki (17,1%). Sedangkan impor bahan baku/penolong yang turun signifikan impornya antara lain benda-benda dari besi dan baja (-21,1%), bahan kimia organik (-16,2%), dan pupuk (-22,7%). Barang modal yang impornya turun secara signifikan antara lain mesin/pesawat mekanik (-5.8%), mesin/peralatan listrik (-0,7%), serta kendaraan bermotor dan bagiannya (-0,8%). LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2016

8

Capaian Kinerja Ditjen Daglu Tahun 2016


9

Produk Hukum Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tahun 2016 Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah menyusun 40 Peraturan Menteri Perdagangan.


10

Turunan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Sebagai amanat implementasi UU No. 7 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri harus menyelesaikan 2 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Menteri Perdagangan


11

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

KEK dibentuk sebagai daya tarik kawasan untuk tujuan investasi (foreign direct investment), selain itu juga diposisikan sebagai penggerak perekonomian di wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pengembangan KEK di Indonesia merupakan amanat dari UndangUndang No. 39 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kebijakan KEK dilatarbelakangi oleh kondisi asset dan akses serta tantangan yang dihadapi Indonesia, yaitu perlunya peningkatan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, perlu adanya value chain untuk mendorong ekspor dengan tidak hanya mengandalkan bahan mentah atau barang setengah jadi.

Pada tahun 2016 Ditjen Daglu sedang dalam proses penyusunan Permendag Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan kepada 6 administrator KEK (Palu, Bitung, Morotai, Tanjung Api-Api, Mandalika dan Maloi Batuta) serta melakukan revisi terhadap Permendag Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan kepada 2 administrator KEK (Sei Mangkei dan Tanjung Lesung). Progress pembahasan sudah dalam tahap pembahasan eksternal dengan Sekretariat Dewan Nasional KEK dan instansi terkait lainnya. Langkah – dilakukan:

langkah

yang

telah

a. Kunjungan kerja ke beberapa wilayah KEK antara lain Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Tanjung Api-api, Palu, dan Mandalika. b. Kementerian Perdagangan telah menyiapkan 6 (enam) draft Permendag terkait pendelegasian perijinan kepada 6 (enam) wilayah KEK. c. Permendag Terkait KEK yang telah diterbitkan kepada KEK Tanjung Lesung dan Sei Mangkei sedang dalam proses revisi karena beberapa perijinan yang telah didelegasikan terkena deregulasi.

Kementerian Perdagangan berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan yang terkait pendelegasian penerbitan perijinan di bidang perdagangan kepada administrator KEK


12

Kementerian Perdagangan terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengidentifikasi usulan jenis perijinan di bidang perdagangan yang relevan untuk didelegasikan penerbitannya kepada beberapa administrator KEK seperti Bitung Sulawesi Utara, Palu Sulawesi Tengah, Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, Morotai Maluku Utara, Mandalika NTB dan Maloy Batuta Kalimantan Timur.

Dengan adanya pendelegasian tersebut diharapkan proses bisnis di KEK dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien dalam arti bahwa kelancaran proses bisnis di KEK khususnya dalam hal penerbitan perizinan di sektor perdagangan akan meningkatkan peran sektor perdagangan di KEK. Sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat 10 KEK yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu: KEK Sei Mangkei, Tanjung Api-Api, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Maloi Batuta Trans Kalimantan, Mandalika, Palu, Bitung Morotai dan Sorong

Peran Kementerian Perdagangan dalam KEK a. Kementerian Perdagangan sebagai anggota dari Dewan Nasional KEK. b. Amanah dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus bahwa Kementerian Perdagangan dapat mendelegasikan perijinan kepada Administrator KEK sesuai kebutuhannya. c. Kementerian Perdagangan telah mendelegasikan perijinan kepada 2 (dua) wilayah KEK yaitu Tanjung Lesung dan Sei Mangkei. d. Pada tahun 2017 Kementerian Perdagangan akan mendelegasikan perijinan kepada 6 (enam) wilayah KEK yang telah ditetapkan di tahun 2014. Selama Tahun 2015-2019 ditargetkan 18 KEK baru yang akan ditetapkan. 18 KEK ini terdiri dari: 1. Tujuh KEK baru di luar Pulau Jawa, antaralain Merauke, Sorong, Maluku, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. 2. Sepuluh KEK Pariwisata (sesuai dengan Matriks RPJM Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 halaman II.M.I.050-4) 3. Perubahan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam menjadi KEK. LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2016

13

Forum Ekspor Komoditi Teh

Forum Ekspor merupakan suatu wadah dalam menjembatani antara Pelaku Usaha, Asosiasi, Media dengan Pihak Pemerintah guna mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan hambatanhambatan yang dihadapi dalam meningkatkan ekspor nasional. Dasar Penunjang Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi tertuang dalam Keputusan Presiden RI. Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri membuka Forum Ekspor Komoditi Teh Tahun 2016

Forum yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, 21 November 2016 ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi antara Pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor komoditi teh untuk melindungi dan meningkatkan ekspor komoditas. Forum ini ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berasal dari pelaku industri teh Indonesia baik industri hulu maupun industri hilir. Forum ini juga dihadiri oleh kurang lebih 400 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan dan instansi terkait, pelaku industri teh serta para perwakilan Kedutaan Negara lain yang ada di Indonesia akademisi yang terkait komoditi teh sebagai bentuk upaya kita bersama dalam memajukan teh sebagai komoditi strategis yang menjadi salah satu penggerak ekspor non-migas Indonesia.

Tema Forum Ekspor Tahun 2016 yaitu “Peran Komoditi Teh di Era Persaingan Global”

Dimoderatori oleh Bapak Tommy Suryopratomo Forum Ekspor terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berfokus pada upaya mendorong ekspor teh, peningkatan produktivitas, peningkatan mutu produk, efisiensi


14

biaya produksi, promosi dan perbaikan tata niaga teh. Sedangkanpada sesi kedua, diskusi berfokus pada peranan industry hilir komoditi teh dalam rangka menghadapi persaingan global. Terdapat tiga isu strategis yang dibahas pada diskusi, yaitu:

b. Pemerintah perlu melakukan promosi besar-besaran. Tentu saja salah satunya dengan menciptakan ciri khas pada teh Indonesia agar, misalnya, bisa bersaing dengan teh Darjeeling dari India.

a. Turunnya pamor perkebunan teh Indonesia, dimana dalam 10 tahun terakhir luas lahan perkebunan teh di Indonesia berkurang 30.000 hektar atau saat ini tersisa 120.000 hektar; b. Pentingnya peranan asosiasi untuk mendukung strategi “branding” pelaku usaha sekaligus memerankan fungsi sebagai “entry barrier” atas masuknya produk asing. c. Perkebunan teh selain menjadi tujuan pariwisata, juga merupakan sektor yang menjanjikan sebagai peyumbang devisa ekspor. Sayangya dua tahun belakangan terjadi kelebihan pasokan di pasar dunia, sehingga komoditas teh asal Indonesia kalah bersaing dan merugi.

Berbagai hambatan ekspor masih dihadapi industri teh dan turunannya sehingga diperlukan koordinasi dan upaya diplomasi dari seluruh pemangku kepentingan sehingga hambatan – hambatan tersebut dapat ditangani dengan baik. Rekomendasi yang diperoleh dri pelaksanaan Forum Ekspor 2016 adalah: a. Perlu kolaborasi lintas sektoral untuk pengembangan industri teh nasional. Tidak hanya Kementerian Pertanian yang mengurusi masalah budidaya, tetapi juga Kementerian Perindustrian yang mengurusi masalah pengolahan.


15

Forum Koordinasi Implementasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan Forum Koordinasi Implementasi (FKI) di Medan

Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah melaksanakan kegiatan Forum Koordinasi Implementasi di Medan pada tanggal 2527 April 2016 yang bertempat di Hotel Grand Aston City Hall, Medan.

Tujuan Forum Koordinasi Implementasi Tahun 2016 ini adalah untuk melakukan identifikasi, koordinasi dan implementasi modernisasi infrastruktur perdagangan yang telah ada baik perangkat keras maupun perangkat lunak berupa kebijakan atau pelaksanaan kebijakan di Pusat dan Daerah

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri membuka Forum Koordinasi Implementasi Tahun 2016 Forum yang mengambil tema ‘Modernisasi Infrastruktur Perdagangan dalam Mendorong Daya Saing Global’ ini merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Kementerian Perdagangan bulan Januari 2016. Dalam sambutannya, Plt. Dirjen Daglu menyampaikan pentingnya modernisasi infrastruktur perdagangan, dimana saat ini dunia sedang berada pada Fourth Industrial Revolution yaitu era global yang menghadirkan transisi ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Forum Koordinasi Implementasi (FKI) di Medan dihadiri oleh perwakilan Dinas yang membidangi perdagangan dari seluruh provinsi di Indonesia

Pelaksanaan kegiatan ini berhasil mengumpulkan masukan dari aparatur daerah dan pelaku usaha terkait isu dan kendala di bidang Perdagangan Luar Negeri yang ada di masing-masing daerah.


16

Perdagangan Lintas Batas Perdagangan Lintas Batas (PLB) adalah perdagangan secara khusus yang dilakukan antara penduduk kedua negara yang berdomisili di daerah perbatasan kedua negara dengan nilai tertentu.

Perdagangan Lintas Batas pada awalnya merupakan perdagangan tradisional antar masyarakat di perbatasan. Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang yang dihasilkan atau dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat perbatasan kedua negara. Perdagangan Lintas Batas merupakan perlakuan khusus bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk memberikan kemudahan akses terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta pemasaran produk yang diproduksi, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga


17

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PERJANJIAN LINTAS BATAS

ISU UTAMA DALAM PERUNDINGAN REVIEW BTA INDONESIA-MALAYSIA


18

PERKEMBANGAN REVIEW BTA INDONESIA MALAYSIA


19

Penyesuaian Pos Tarif/HS ke BTKI 2017 Ditjen Daglu sedang dalam proses persiapan penyesuaian Pos Tarif/HS Larangan dan Pembatasan (Lartas) sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017

Pos Tarif/ Harmonized System (HS) adalah standar international atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklarifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Custom Organization (WCO). Sejak tanggal 1 Maret 2017, kode tarif yang digunakan untuk pengelompokan komoditi yang sebelumnya menggunakan kode HS adalah BTKI 2012 akan diubah menggunakan BTKI 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2017 tentang penetapan klasifikasi barang dan pembebanan Tarif Bea Masuk atas barang Impor. Secara berkala setiap 5 tahun sekali Pos Tarif/HS dilakuak review untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan trend perdagangan dunia, mengingat barang yang diperdagangkan selalu berubah sesuai perkembangan. Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri yang perlu disesuaikan dengan jenis barang dan nomor Harmonized System (HS) 10 digit dari Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 menjadi 8 digit BTKI 2017 sebanyak 43 peraturan, terdiri dari Peraturan di bidang ekspor dan impor sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No

Unit

Perubahan Pos Tarif/Harmonized System (HS) 10 digit dari BTKI 2012 menjadi 8 digit BTKI 2012

Peraturan

1.

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

9

2.

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

8

3.

Direktorat Impor

26 TOTAL

43

Secara keseluruhan total Pos Tarif/HS 10 digit BTKI 2012 berjumlah 3.833 menjadi sebesar 3.836 Pos Tarif/HS 8 digit BTKI 2017.


20

Pelayanan Perijinan Online dengan Digital Signature Inovasi pelayanan oleh pemerintah menuntut mindset baru pada Aparatur Sipil Negara dan Ease of Doing Business merupakan dua aspek penting dari perijinan online.

Seiring reformasi pelayanan publik di sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan meluncurkan pelayanan perizinan online dengan tanda tangan digital/elektronik (digital signature) yang diberlakukan efektif mulai tanggal 1 Januari 2017. Reformasi perizinan perdagangan ini diterapkan sebagai bentuk partisipasi dan komitmen Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan layanan yang transparan/cepat serta menumbuhkan dunia usaha yang maju di era digitalisasi ekonomi. Perizinan online dengan digital signature secara signifikan akan mengurangi pertemuan tatap muka antara pemohon dengan pemberi izin. Ada dua aspek penting dari perizinan online dan digital signature yaitu: Pertama, inovasi pelayanan oleh pemerintah yang menuntut mindset baru pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua, pelayanan yang baik akan meningkatkan Ease of Doing Business yang mampu mendongkrak reputasi Indonesia. Inovasi dan transparansi ini menunjukkan komitmen pemerintah kepada pelaku bisnis, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dengan tagline “ cepat, praktis, tinggal klik” layanan baru ini mempermudah pelaku usaha mengurus izin-izin di Kementerian Perdagangan.

Sebelumnya pada akhir tahun 2015, melalui Permendag No. 123/MDAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangkan Indonesia National Single Window yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016, beberapa perizinan yang dilakukan secara online dengan tanda tangan elektronik (digital signature) dan bersifat paperless yang terdiri dari 6 perizinan yaitu: 1. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan. 2. Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar. 3. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet. 4. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Pronter Berwarna. 5. Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO). 6. Persetujuan Impor Produk Hortikultura.


21

Melalui Permendag No. 86/MDAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) terdapat 47 perizinan yang dilakukan secara online dengan digital signature. Dari jumlah tersebut, 34 perizinan merupakan layanan perizinan di bidang Perdagangan Luar Negeri (6 perizinan Online-UPTP-Online dan 28 perizinan Online-Unit-Online) dengan rincian sebagai berikut: ONLINE-UPTP-ONLINE 1. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan 2. Persetujuan Impor Produk Hortikultura 3. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan 4. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik 5. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tesktil 6. Persetujuan Impor Garam ONLINE-Unit-ONLINE 1. Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 2. Persetujuan Ekspor Beras 3. Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi 4. Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain 5. Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi 6. Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain 7. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet 8. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Pronter Berwarna 9. Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon 10. Persetujuan Impor Jagung

11. Persetujuan Impor Produk Kehutanan 12. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru bagi Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Manufakturing 13. Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik 14. Importir Produsen Bahan Baku Plastik 15. Importir Terdaftar Semen 16. Persetujuan Impor Semen 17. Importir Produsen Semen 18. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet 19. Importir Produsen Bahan Berbahaya 20. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya 21. Importir Terdaftar Prekursor Non Farmasi 22. Importir Terdaftar Nitrocellulose 23. Persetujuan Impor Nitrocellulose 24. Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi 25. Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi 26. Importir Terdaftar Bahan Bakar Lain 27. Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain 28. Importir Terdaftar Bahan Baku Plastik Melalui system perizinan online dengan digital signature proses penerbitan perizinan dapat berlangsung lebih cepat. Persetujuan penerbitan dapat dibuka melalui aplikasi di smartphone. Untuk menjaga kualitas layanan, Kementerian Perdagangan berkomitmen menerbitkan perizinan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan masing-masig perizinan.


22

Proses Perizinan Melalui penerapan metode baru secara online dengan digital signature, maka seluruh proses penerbitan perizinan dilakukan di dunia maya. Pemohon cukup mengajukan permohonan secara online di situs Kemendag dengan mengunggah softcopy berkas persyaratan yang diminta. Kemudian Kemendag akan memverifikasi permohonan dengan mengacu pada softcopy berkas yang diterima. Apabila persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan akan disetujui. Selanjutnya akan ada e-mail notifikasi dari Kemendag ke email pemohon. Di dalam email notifikasi ini dilampirkan juga softcopy perizinan yang telah jadi untuk dapat digunakan dan dapat dicetak mandiri oleh pemohon. Perijinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Perizinan ekspor impor yang diterbitkan pada tahun 2016 sebagai berikut:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Perizinan Importir Terdaftar (IT) Importir Produsen (IP) Persetujuan Impor (PI) Eksportir Terdaftar (ET) Produk Olahan Pertanian Kehutanan Eksportir Terdaftar (ET) Produk Olahan Industri Pertambangan Persetujuan Ekspor (PE) Produk Olahan Pertanian Kehutanan Persetujuan Ekspor (PE) Produk Olahan Industri Pertambangan

dan

Jumlah Izin yang diterbitkan 293 IT 1212 IP 10.545 PI 158 ET

dan

101 ET

dan

1,543 SPE

dan

903 SPE


23

Kelompok Kerja (Pokja) IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 80 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM. Tugas Pokja IV adalah: a. Menerima dan menghimpun berbagai laporan dan/atau kasus terhambatnya pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi. b. Melakukan penanganan dan penyelesaian kasus terhambatnya pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi. c. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait penanganan dan penyelesaian kasus kepada Satuan Tugas.


24

Surat Keterangan Asal (SKA) SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia)


25


26

Instansi Penerbit SKA Kementerian Perdagangan melakukan revisi Ketentuan Instansi Penerbit SKA melalui Permendag No. 28 Tahun 2016


27

Imbal Beli

Ketentuan Imbal Beli diatur berdasarkan Permendag No. 44 Tahun 2016


28

Penanganan Hambatan Perdagangan


29

Penanganan Dispute Settlement Body WTO Highlights

Penangangan hambatan perdagangan tidak selalu berjalan dengan semestinya, ditandai dengan adanya hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara mitra dagang yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO, sehingga Pemerintah Indonesia cq. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan gugatan ke Dispute Settlement Body (DSB) – WTO yang saat ini statusnya masih dalam proses. Terdapat empat kasus dalam proses penanganan di DSB WTO. Kasus Dalam Proses Penanganan  DS491 (Coated Paper – Amerika Serikat). Telah dikirimkan Rebuttal/Second Written Submission kasus DS491 kepada Panel WTO  DS480 (Biodiesel – Uni Eropa). Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan First Written Submission  DS442 (Fatty Alohols – India). Pemerintah Indonesia sedang mengajukan retaliasi terhadap India.  DS467 (Plain Tobacco Packaging Australia). Saat ini masih menunggu interim report dari Panel, dan akan terus berkoordinasi dengan PTRI Jenewa.

Indonesia di Gugat Kebijakan/Regulasi Indonesia juga saat ini telah 14 kasus digugat oleh negara mitra dagang dan Pemerintah Indonesia telah berpartisipasi aktif sebanyak 17 kasus terhadap kebijakan negara mitra dagang Fokus Pada Kasus Yang Ditangani Pemerintah Indonesia fokus terhadap kasus yang dituduhkan, Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk bahu membahu menyelesaikan kasus yang dituduhkan Pertimbangan Indonesia Posisi Indonesia yang digugat di DSB WTO menjadi pertimbangan Indonesia dalam membuat submisi/kertas posisi terhadap mitra dagang. Succes Story Indonesia telah memenangkan atas Amerika Serikat terkait regulasi Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (DS406). Kemenangan Indonesia ini akibat tindakan diskriminasi Amerika Serikat terhadap rokok menthol dengan Clove Cigaretes asal Indonesia


30

Penanganan Hambatan Trade Remedy Highlights


31

Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (HTP) Highlights


32

Untuk mengoptimalkan upaya penanganan hambatan perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri memberikan informasi, pemahaman, serta sosialisasi terkait kebijakan trade remedy dan hambatan teknis perdagangan serta upaya penanganannya kepada stakeholder (pelaku usaha, akademisi, praktisi hukum). Aktivitas tersebut dilakukan agar para stakeholder perdagangan luar negeri memiliki awarness terhadap adanya hambatan perdagangan dan segera berkoordinasi dalam upaya penanganannya. Kegiatan tersebut pada tahun 2016 dilaksanakan di Mataram, Manado, Lampung, Batam, Surabaya, Bandung.

Foto 1 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengamanan Akses Pasar Produk Ekspor Indonesia di Manado, 3 Mei 2016, (kanan) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengamanan Akses Pasar Produk Ekspor Indonesia di Batam, 26 Mei 2016

Upaya penanganan trade remedy yang dilakukan oleh Ditjen Daglu, selain menyampaikan submisi, juga dilakukan melalui pendekatan konsultasi atau pertemuan yang intensif dengan beberapa negara mitra dagang khususnya negara yang menerapkan hambatan trade remedy ke Indonesia. Konsultasi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk memberikan informasi yang jelas dan perlu sehingga negara penuduh memiliki kesamaan persepsi tentang hambatan yang dialami Indonesia dan bisa menghentikan hambatan trade remedy produk ekspor Indonesia. Beberapa konsultasi yang telah dilakukan oleh Ditjen Daglu selama tahun 2016 antara lain : 1. Konsultasi dengan Otoritas Malaysia terkait Inisiasi Investigasi Safeguard atas Importasi Produk Steel Wire Rods and Deformed Bar in Coil 2. Konsultasi Dengan Pemerintah India dan Pihak Industri Terkait Tuduhan Subsidi Terhadap Impor Produk Hot Rolled Flat Product 3. Melakukan pertemuan/konsultasi dengan Pemerintah Perancis dalam rangka pembahasan terkait akses pasar sawit Indonesia di Paris, Perancis. 4. Pertemuan dengan NOAA Fisheries dan Instansi Terkait Lainnya Untuk Membahas Isu Seafood Import Monitoring Program dan Penolakan Produk Tuna Indonesia di Amerika Serikat di Washington. 5. Mengikuti pertemuan The 13th Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA-IC) and related meeting di Korea LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2016

33

Disamping penyampaian submisi kepada negara mitra dagang sebagai bentuk penolakan atas hambatan perdagangan produk ekspor Indonesia, keikutsertaan Ditjen Daglu dalam Dengar Pendapat (Hearing) terkait penanganan tuduhan trade remedy dan hambatan teknis perdagangan sangat penting dalam upaya pembelaan dan pengamanan akses pasar ekspor Indonesia. Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam dengar pendapat (hearing) menjadi bentuk pembuktian bahwa Pemerintah Indonesia concern terhadap segala bentuk hambatan perdagangan baik bilateral maupun multilateral. Dengan demikian diharapkan negara mitra dagang Indonesia memiliki sikap dan pandangan yang sama. Kegiatan Dengar Pendapat (Hearing) yang diikuti oleh Ditjen Daglu sepanjang tahun 2016, antara lain : 1. Dengar Pendapat (Hearing) Dengan United State International Trade Commission (USTIC) Dalam Rangka Penanganan Kasus Tuduhan Subsidi Terhadap Ekspor Produk Uncoated Paper Asal Indonesia. 2. Dengar Pendapat (Hearing) dengan Otoritas India dalam rangka penanganan kasus tuduhan Safeguard Produk Hot Rolled Flat Sheets and Plates (Excluding Hot Rolled Flat Products In Coil From) Of Alloy or Non - Alloy Steel 3. Dengar Pendapat (Hearing) Sunset Review Tuduhan Anti Dumping dan Subsidi Produk Coated Paper Oleh Pemerintah Amerika Serikat. Dalam mendukung pengamanan akses pasar ekspor Indonesia ke negara mitra dagang sebagai bentuk upaya peningkatan ekspor Indonesia, maka Ditjen Daglu memiliki peran untuk turut aktif dalam forum perdagangan internasional sehingga perkembangan dan penyelarasan kebijakan terkait perdagangan luar negeri dapat dilakukan dengan cepat dan pangsa pasar ekspor Indonesia semakin terbuka. Beberapa forum internasional yang diikuti oleh Ditjen Daglu sepanjang tahun 2016:

1. Menghadiri First Substantive Meeting (FSM) Kasus Sengketa DS 477 dan DS 478 : Indonesia - Importation Of Hortucultural products, Animals and Animal Products, di Jenewa, Swiss 2. Menghadiri Second Substantive Meeting (SSM) Terkait Sengketa European Union (EU) - Anti Dumping Measures On Imports Of Certain Fatty Alcohols From Indonesia (DS442), di Jenewa, Swiss. 3. Menghadiri Trade Policy Review Indonesia dan Rencana Pelaksanaan Pertemuan Ke - 6 Trade Policy Review Turki, di Jenewa, Swiss 4. Menghadiri Second Substantive Meeting Kasus Sengketa DS477 dan DS478 5. Menghadiri 28th Annual Speciality Coffe Association of America (SCAA) Exposition, di Atlanta, AS. 6. Menghadiri Sidang Komite Safeguard, Komite Subsidies and Countervailing Measures dan Komite Anti Dumping, di Jenewa, Swiss. 7. Mengikuti Perundingan Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) Ke – 10, di Interlaken, Swiss


34

Dalam melakukan pembelaan, Ditjen Daglu selalu mendorong kepada seluruh pelaku usaha/pelaku industri untuk selalu bersikap kooperatif baik kepada pihak otoritas negara penuduh maupun dengan Pemerintah Indonesia agar penanganan tuduhan dari negara mitra dagang dapat dengan baik dan hambatan yang ada dapat ditangani. Untuk membantu pelaku usaha dalam menangani kasus tuduhan trade remedy maupun hambatan teknis perdagangan lainnya, Ditjen Daglu selalu memberikan advokasi/pendampingan kepada pelaku usaha yang mengalami hambatan ekspor. selama tahun 2016 advokasi/pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha/pelaku industri, antara lain : 1.

Penyelesaian Kasus Dugaan Penipuan Terkait Perdagangan Komponen Pesawat Terbang Antara GMDC, Inc (Amerika Serikat) Dengan Sky Multi Stocks/ Sky Avionics (Indonesia), di Bogor 2. Penyampaian Hasil Public Hearing Tuduhan Safeguard Produk Hot Rolled Plate Oleh Otoritas India kepada perusahaan di Banten 3. Melakukan pendampingan dalam rangka Penyampaian Dokumen Non Confidential Petition Serta Dokumen Kuesioner Terkait Investigasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah India Terkait Hydrogen Peroxide di Cikarang 4. Koordinasi dan Tindak Lanjut atas Keputusan United States Court Of International Trade terkait Kasus Scope Ruling Terhadap Ekspor Produk Certain Oil Country Tubular Goods (OCTG) Indonesia Ke Amerika Serikat di Batam 5. Melakukan pendampingan ke PT. Gunung Raja Paksi Dalam Rangka Penyampaian Informasi dan Koordinasi Terkait Langkah Pembelaan Pemerintah Indonesia Atas Inisiasi Penyelidikan Safeuard Oleh Pemerintah Thailand Terhadap Produk Hot Rolled H-Beam di Cikarang 6. Advokasi dalam penyelidikan Safeguard terhadap Produk Semi-Finished and Certain Finished Products of Alloy and Non-Alloy Steel oleh Pemerintah Vietnam ke PT. Krakatau steel di Banten 7. Melakukan pendampingan dan klarifikasi kasus transaksi perdagangan antara perusahaan Indonesia Ries Printing dengan Perusahaan Kroasia di Denpasar. 8. Pendampingan dan klarifikasi dugaan penipuan oleh CV. Atlantis Indoaqutica (Indonesia) terhadap Mohammad Deep Mithqal Al-Nemer Est (Yordania) 9. Advokasi terkait hasil Preliminary Determination kasus Tuduhan Circumvention produk Porselen oleh Otoritas Brazil ke PT. Lucky Indah Keramik, di Tangerang, Banten. 10. Pendampingan dalam tindak lanjut penanganan kasus 3RD Five Year Review Atas Pengenaan Anti Dumping dan Countervailing Duties Terhadap Produk Cut To Length Carbon Steel Plate Asal India, Indonesia dan Korea di Banten


35

Pendampingan kepada pelaku usaha juga dilakukan pada saat otoritas negara penuduh melakukan verifikasi ke perusahaan tertuduh. Sepanjang tahun 2016, Ditjen Daglu telah memberikan pendampingan on the spot verification kepada perusahaan, diantaranya : 1. Pendampingan Joint Verification European Anti-Fraud Office (OLAF) dengan Pemerintah Indonesia di Bogor. 2. Pendampingan verifikasi kasus tuduhan dumping Baja Taiwan ke PT. Gunawan Dianjaya Steel di Surabaya 3. Pendampingan on the spot verification pada kasus dumping PT. Kaltim Nitrat Indonesia Untuk produk Ammonium Nitrat di Balikpapan 4. Pendampingan on the spot verification terkait tindak lanjut penanganan hambatan teknis perdagangan PT Ecogreen Oleochemicals di Batam 5. Pendampingan on the spot verification ke PT. Hasil Damai Tekstil terkait tuduhan Anti Dumping produk non woven oleh Otoritas India di Bandung.

Selain kasus trade remedy dan hambatan teknis perdagangan, Ditjen Daglu juga menangani hambatan perdagangan terkait penipuan dagang antara pelaku usaha dalam negeri dengan aduan dari luar negeri. Mengingat bagaimanapun makin maraknya penipuan dagang akan mencoreng citra perdagangan Internasional Indonesia di mata dunia. Oleh karenanya, Ditjen Daglu berusaha untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kasus hambatan perdagangan lainnya. Pada tahun 2016 beberapa kasus hambatan perdagangan lainnya yang ditangani oleh Ditjen Daglu, antara lain : 1. Klarifikasi Dugaan Penipuan Dagang Pengusaha Indonesia (CV. Anugrah Niaga Globalindo) di Surabaya terhadap Pengusaha Fiji (Firefox Fiji Ltd) di Fiji Island di Surabaya 2. Klarifikasi Dugaan Penipuan Dagang Pengusaha Indonesia (PT. Mopoli Raya) Terhadap Pengusaha Kuwait (Janan Al-Ahlia General Trading Cont. Company) di Medan 3. Klarifikasi Hambatan Perdagangan Kertas Rokok di China ke PT. Bukit Muria Jaya di Karawang 4. Verifikasi dan Klarifikasi Kasus Hambatan Perdagangan di PT. Kedaung Oriental Porcelain Industry di Tangerang 5. Verifikasi dan Klarifikasi Kasus Hambatan Perdagangan di PT. Indo Porcelain di Tangerang


36

Pengelompokkan Barang Ekspor


37

Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian diatur melalui Permendag No. 119/M-DAG/PER/12/2015

Penatakelolaan sektor pertambangan merupakan kehendak rakyat Indonesia yang disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan guna menjamin pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan dapat dijalankan dengan baik, tertib, transparan, efektif dan efisien (good governance) sehingga berimplikasi postif terhadap perekonomian nasional. Produk pertambangan merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan sehingga pembangunan di bidang pertambangan harus dikelola (managed) secara baik, efektif, efisien dan berkelanjutan (sustainable development). Kebijakan pembangunan di bidang pertambangan ini juga bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan di bidang pertambangan yang dapat merusak dan merugikan lingkungan. Atas dasar hal tersebut, perlu ditetapkan suatu program yang komprehensif untuk pengembangan industri hilir (hilirisasi) dalam rangka menciptakan produk olahan tambang yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Salah satu diantara kebijakan pemerintah pendukung program ini adalah melalui penetapan kebijakan pelarangan ekspor produk pertambangan yang masih berupa bahan mentah (raw material/ore) dan pengendalian ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian yang memenuhi batasan minimum. Sasaran dan tujuan kebijakan ekspor produk pertambangan, yaitu: a. Pencegahan eksploitasi berlebihan di bidang pertambangan yang dapat merusak lingkungan b. Pengembangan industri hilir (hilirisasi) dalam rangka menciptakan produk olahan tambang yang berdaya saing tinggi c. Mendukung ketersediaan bahan baku tambang di dalam negeri d. Peningkatan investasi (pembangunan smelter dan industri pengolahan) dan peningkatan penyerapan tenaga kerja e. Traceability produk pertambangan dalam rangka peningkatan pengawasan legalitas pengelolaan pertambangan dan pembayaran royalti (melalui kebijakan verifikasi)

Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertambangan, Kemendag menerbitkan Permendag Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.


38


39


40

Perkembangan Ekspor 4 Komoditi Terbesar dari Mineral Logam

Penurunan Ekspor Batubara dan Mineral Logam disebabkan oleh: 1. Turunnya permintaan impor metal dunia, terutama dari Cina 2. Kelebihan pasokan minerba di pasar dunia 3. Depresiasi mata uang di beberapa negara produsen juga membuat surplus minerba terus berlanjut sehingga memperlambat supply reblancing 4. Indonesia menerapkan program peningkatan nilai tambah produk pertambangan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

5. Penurunan harga dunia  Selama 2015, harga batubara diprediksi turun 12% dan harga metal diprediksi menurun hingga 11% pada tahun 2015 karena dipengaruhi oleh lemahnya permintaan minerba dunia, namun suplai minerba dunia meningkat.  Harga iron ores menurun 15% selama Q1 2015 karena banyaknya suplai low-cost dari Australia dan Brazil sementara permintaan industri baja dunia yang berbahan baku iron ores melemah  Harga copper menurun 12% selama Q1 2015 karena meningkatnya

 

Perkembangan Ekspor Batubara LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2016

41

Ekspor Produk Industri Kehutanan Ekspor Produk Industri Kehutanan diatur berdasarkan Permendag No. 84 Tahun 2016


42

Pengelompokkan Barang Impor


43

Impor Jagung Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No. 20 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Jagung


44

Impor Ban Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No. 77 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Ban.


45

Impor Hewan dan Produk Hewan


46

Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Tata Niaga Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2016


47

Impor Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet Tata Niaga Impor Seluler, Komputer Genggam (Hendheld) dan Komputer Tablet diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2012 jo No 38/2013 jo. No. 48/2014 jo. No. 41/2016


48

Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tata Niaga Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2016


49

Pusat Logistik Berikat

Ketentuan Pusat Logistik Berikat (PLB) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/2016


50

Sanksi Administratif


51

LAPORAN TAHUNAN DITJEN DAGLU 2016

Recommend Documents