LAPORAN TAHUNAN 2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK JL.JENDRAL.A.YANI. NO.10 PONTIANAK

TELP. (0561) 710614, FAX (0561) 712434, Website : ptun-pontianak.go.id

LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

Halaman A dari 92 halaman

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 1. Eselon II 2. Eselon III 3. Eselon IV 4. Staf 5. Fungsional B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. Struktural 2. Fungsional 3. Staf BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 3. Mutasi 4. Promosi 5. Pensiun B. Keadaan Perkara C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana D. Pengelolaan Keuangan 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal E. Dukungan Teknologi Informasi F. Regulasi Tahun 2016 BAB IV PENGAWASAN A. Internal B. Evaluasi BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Halaman 1 dari 92 halaman

PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami masih tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tahun 2016 ini. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Kordinator Wilayah juga seluruh jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan sehingga tugas dan pekerjaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah dapat berjalan, Kami akan berusaha menjadikan keberhasilan yang telah dicapai itu sebagai modal untuk meraih yang lebih baik dari hari ini.

Demikian, Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ini kami sajikan sebagai bahan koreksi dan menjadi masukan bagi kami kedepannya.

PLH. KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

YUDI RINALDI SURACHMAN, SH NIP. 19720810 200502 1 002

Halaman 2 dari 92 halaman

BAB I PENDAHULUAN

Halaman I dari 92 halaman

BAB I PENDAHULUAN Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara pontianak membuat Laporan Tahunan Tahun 2016. Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri 2 Kota dan 12 Kabupaten yaitu : 1. Kota Pontianak ; 2. Kota Singakawang ; 3. Kabupaten Pontianak ; 4. Kabupaten Sambas ; 5. Kabupaten Bengkayang ; 6. Kabupaten Landak ; 7. Kabupaten Sanggau ; 8. Kabupaten Ketapang ; 9. Kabupaten Sintang ; 10. Kabupaten Kapuas Hulu ; 11. Kabupaten Sekadau ; 12. Kabupaten Melawi ; 13. Kabupaten Kayong Utara ; 14. Kabupaten Kubu Raya ;

Jumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat adalah 175 kecamatan, dengan jumlah kelurahan sebanyak 89 kelurahan dan jumlah desa sebanyak 1.869 desa.


VISI DAN MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam struktur organisasi berada dibawah naungan Mahkamah Agung R.I, memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi induknya yaitu : Visi " Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Agung " Misi Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan Tata Usaha Negara. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara. 4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Halaman II dari 92 halaman

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK NOMOR : W2-TUN4/ 233 /OT.01.3/I/2016 TENTANG PENETAPAN URAIAN TUGAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

Menimbang

: Bahwa agar supaya tiap pejabat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memperoleh pedoman dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tentang Penetapan Uraian Tugas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Mengingat

:

1. Undang-Undang

nomor

4

Tahun

2004

tentang

Kekuasaan

Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 4. Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak. 5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrai dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. 6. Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Halaman 5 dari 92 halaman

7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.02 Tahun 1991 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Memperhatikan

: Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B 373 / I / MENPAN / 4 / 1989 tanggal 15 april 1989 tentang Pengembangan Analisa Jabatan. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN URAIAN TUGAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK.

PERTAMA

: Menetapkan berlakunya uraian tugas sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

KEDUA

: Uraian tugas yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan pedoman bagi setiap Pejabat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

KETIGA

: Uraian Tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Uraian Tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terdiri dari : 1. Uraian Jabatan Pimpinan Pengadilan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua 2. Uraian Jabatan Hakim 3. Uraian Jabatan Struktural yaitu uraian jabatan bagi pejabat yang ada dalam strutur organisasi, baik di Kepaniteraan maupun Sekretariatan berupa : Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian. 4. Uraian Jabatan untuk pejabat fungsional kepaniteraan. 5. Uraian Jabatan untuk pejabat fungsional kejurusitaan 6. Uraian jabatan fungsional lainnya, yang saat ini baru ada 4 yaitu : Bendahara Keuangan Perkara, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Gaji / Pembuat Daftar Gaji. Halaman 6 dari 92 halaman

7. Uraian Tugas staff / pelaksana. 8. Apabila kemudian hari terdapat jabatan fungsional selain sebagaimana tersebut diatas, misalnya jabatan pranata computer, arsiparis, dan perencana maka akan dibuatkan uraian jabatan untuk jabatan yang bersangkutan, yang merupakan penambahan dari Lampiran Keputusan ini. KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di

: PONTIANAK

Pada Tanggal

: 02 Januari 2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK KETUA

TTD

HERRY WIBAWA, SH., MH NIP. 19570805 198203 1 006


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK Periode 2016

KETUA GURUH JAYA SAPUTRA, SH, MH. & Wakil Ketua -

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Majelis Hakim (senioritas) Yudi Rinaldi Surachman, SH Ceckly Jembly Kereh, SH. Akhdiat Sastrodinata, SH, MH. Andi Darmawan, SH. Marta Satria Putra, SH., MH. M. Herry I.P. S.Sos, SH., MH Maria Pingkan Telew, SH. Dessy Anggraeni, SH.

Sekretaris JONI WANTO

Panitera SRI HASTUTI EKAWATI, SH.

Wakil Panitera* Amir Fahrudin, SH.

Panitera Muda Perkara -

Panitera Muda Hukum Yandi Syuhada, SH.

Kelompok Jabatan Fungsional 1. Panitera Pengganti 2. Juru Sita/Juru Sita Pengganti 3. Pranata Peradilan

Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Sub Bagian Perencanaa, Teknologo Informasi, dan Pelaporan

Kasub Dianekawati,SH.

Sub Bag. Umum & Keuangan Kasub Rahmawati,SH.

Kasub -

Kelompok Jabatan Fungsional 1. Fungsional Arsiparis 2. Fungsional Pustakawan 3. Fungsional Pranata Komputer 4. Fungsional Bendahara.

Keterangan : ----- : Garis Koordinas ____ : Garis Tanggung Jawab * : Jabatan Wakil Panitera ditiadakan. Jika sebelumnya sudah ada yang menduduki, maka berlaku hanya dalam masa 5 tahun ke depan


A.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

1.Eselon II Standar Operasional Prosedur (SOP) KETUA

URAIAN JABATAN

KETUA RUMUSAN TUGAS : Membina, mengkoordinasikan dan memipmpin penyelenggaraan tugas bidang tehnis yustisial dan administrasi Pengadilan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Mempelajari Surat Gugatan .

2.

Membuat penetapan dismissal berdasarkan pasal 62 ayat (1)

3.

Mengucapkan penetapan tersebut dalam Rapat Permusyawaratan (bukan dalam persidangan)

4.

Apabila diajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal tersebut maka Ketua membuat Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus dengan acara singkat pasal 62 ayat (5)

5.

Apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan dengan acara biasa pasal 62

6.

ayat (5)

Membuat penetapan tentang menolak / mengabulkan permohonan pemeriksaan perkara dengan acara cepat

7.

Menetapkan apakah permohonan Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa gugatannya dengan acara cepat dikabulkan atau tidak dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila permohonan itu dikabulkan dalam waktu 7 hari tempat dalan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan (pasal 98, 99).

8.

Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, maka Ketua dengan penetapan menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

9.

Membuat penetapan tentang mengabulkan/menolak permohonan beracara dengan cuma-cuma (pasal 60,61)

10.

Dalam hal ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan maka Ketua berdasarkan jabatan dapat mengeluarkan tentang mengeluarkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dengan sedapat mungkin


mendengar keterangan para pihak terutama pihak Tergugat dan dilaksanakan secara selektif (pasal 67 jo. SEMA No. 2 Tahun 1991) 11.

Melakukan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia berkedudukan atau berada di luar negeri (vide pasal 66)

12.

Membuat penetapan tentang penunjukan susunan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara.

13.

Memberi ijin kepada pihak-pihak untuk mempelajari surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan dengan perkara di Kepaniteraan dan membuat kutipan atau salinan (pasal 81, 82) -

Dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak menyusun memori atau kontra memori banding dan memori kasasi atau kontra memori kasasi harus ijin Ketua.

-

Dalam hal perkara masih dalam proses yaitu mempelajari berkas untuk penyusunan kesimpulan para pihak cukup minta ijin pada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan.

14.

Memberi perintah kepada Panitera Pengadilan Tata usaha Negara untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat (pasal 116 ayat (1)

15.

Dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 97 ayat (9) huruf b dan c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkan putusan Pengadilan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka Ketua Pengadilan atas permohonan Penggugat memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan tersebut (pasal 116 ayat (3)

16.

Mengawasi pelaksanaan Court Calender dan mengumumkannya pada pertemuan berkala pada Hakim

17.

Meneliti Court Calender dan membina Hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan

18.

Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

19.

Memberikan ijin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar catatan risalah, berita acara serta berkas perkara (pasal 141)

20.

Meneruskan SEMA, PERMA JUKLAK dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

21.

Dalam Administrasi Peradilan dengan rincian : a. Memberi petunjuk, pengarahan, pembinaan dan persetujuan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi peradilan yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadilan TUN, serta apabila perlu melakukan teguran, peringatan dan mengambil tindakan terhadap petugas yang lalai dalam melaksanakan administrasi peradilan drengan baik. Halaman 10 dari 92 halaman

b. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan administrasi pengadilan kepada para pejabat struktural dan fungsional kepaniteraan, c. Membuat penetapan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi peradilan. d. Membuat penetapan tentang besarnya panjar biaya perkara gugatan. e. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi keuangan perkara dan meminta kepada panitera untuk melaporkan setiap bulannya pertanggungjawaban keuangan perkara. f. 22.

Mengevaluasi laporan-laporan administrasi peradilan.

Dalam Administrasi Umum dengan rincian : a. Meneruskan UU, PP, KEPPRES, KEP. Ketua MARI, SEMA, PERMA, KEP Ses MARI dan surat-surat dari MARI yang berkaitan dengan administrasi umum pada para pejabat struktural sekretariat b. Memdelegasikan wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diberikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI kepada Panitera /Sekretaris Pengadilan TUN Pontianak untuk bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak c. Memberi petunjuk, pengarahan dan pengawasasn terhadap perencanaan anggaran (penyusunan RAK-KL) dan pelaksanaan anggaran (DIPA) pada satuan kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

23.

Tugas-tugas lainnya meliputi : a.

Melakukan pembinaan dan nasehat terhadap organisasi-organisasi non kedinasan / profesi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang diharapkan akan sangat menunjang didalam pelaksanaan tugas-tugas dan kesejahteraan pegawai, yaitu : 1.

Ikatan Hakim Indonesia ( IKAHI )

2.

Ikatan Panitera / Sekretaris Indonesia ( IPASI )

3.

Korps Pegawai Negeri ( KORPRI )

4.

Badan Pelaksana Olahraga (BAPOR) dan Persatuan Tenis Warga Pengadilan ( PTWP )

5.

Koperasi Pegawai

6.

Dharmayuktikarini (organisasi pegawai wanita dan istri)

b.

Melakukan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung RI

c.

Membuat rencana dan program kerja Ketua

d.

Melakukan penilaian dan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan (SKP)


Hubungan Kerja dengan pihak terkait tergambar sebagai berikut :

KETUA

WAKIL KETUA

MAJELIS HAKIM

PANITERA

SEKRETARIS

Keterangan : = Garis Komando / Perintah (Administrasi/Manajemen Peradilan) = Garis Koordinasi (Tehnis Peradilan)


Standar Operasional Prosedur (SOP) WAKIL KETUA

URAIAN JABATAN

WAKIL K E T U A RUMUSAN TUGAS : Membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam membina, mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang tehnis yustisial dan adminitrasi Pengadilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Tehnis yustisial/penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan rincian : a.

Membantu Ketua di dalam melaksanakan tuga-tugas di bidang tehnis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi Kepaniteraan.

b.

Sebagai Ketua Majelis Hakim, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara yang dibagikan kepadanya.

2.

Tugas Acting Ketua / Pimpinan Pengadilan, yaitu melakukan tugas dan fungsi Ketua / Pimpinan Pengadilan atau mewakili Ketua, apabila Ketua berhalangan hadir (sementara dan atau tetap) dan apabila Ketua dimutasi, akan tetapi Ketua Definitif yang baru belum malaksanakan tugasnya.

3.

Tugas pendelegasian wewenang / mandat dengan rincian: a. Menerima dan mendisposisi surat masuk b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pengadilan dibidang tehnis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi kepaniteraan dan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Pengadilan TUN sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Ketua c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pengadilan dibidang sekretariat/administrasi umum yang dilakukan oleh Kesekretariatan Pengadilan sesuai dengan mandate yang diberikan oleh Ketua. d. Melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan SEMA No. 2 Tahun 1988 tanggal 8 Pebruari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan yaitu dalam hal / bertindak sebagai Pengawas Umum. e. Melakukan koordinasi, pengendalian dan monitoring terhadap bidang-bidang tugas yang diberikan mandat oleh Ketua.

4.

Lain-lain, dengan rincian :


a. Membantu Ketua di dalam melakukan pembinaan dan penasehatan terhadap organisasiorganisasi profesi / non kedinasan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk kesejahteraan pegawai. b. Membuat rencana dan program kerja Wakil Ketua.

KETUA

WAKIL KETUA

MAJELIS HAKIM

PANITERA

SEKRETARIS

Keterangan :

= Garis Komando / Perintah (Administrasi/Manajemen Peradilan) = Garis Koordinasi (Tehnis Peradilan)


Standar Operasional Prosedur (SOP) HAKIM

URAIAN JABATAN

HAKIM RUMUSAN TUGAS : Menangani sengketa TUN yang diberikan oleh Ketua Pengadilan TUN Pontianak atas perkara gugatan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata denga mendengar, mengjkaji dan menelaah semua keterangan, alat bukti dan saksi dari pihak yang berperkara dalam persidangan untuk mempertimbangkan, mkemutus dan menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

RINCIAN TUGAS : 1.

Tehnis yustisial / penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan rincian : a. Melakukan pemeriksaan persiapan terhadap gugatan yang diterima b. Memberikan nasehat kepada Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan persiapan untuk memperbaiki gugatan dan/atau melengkapi dengan data yang diperlukan. c. Menetapkan hari sidang, dengan mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan tempat persidangan agar sidang dapat dihadiri pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan. d. Melakukan sidang perkara berdasarkan penetapan hari sidang untuk memeriksa, mempertimbangkan, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN. e. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum hari sidang berikutnya. f. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah. g. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk diucapkan. h. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan. i. Menandatangani Penetapan penundaan pelaksanaan keputusan dalam hal perkara sudah ditangani Majelis Hakim. j. Bertanggungjawab atas ketepatan batas waktu minutasi perkara

2.

Tugas pengawasan, dengan rincian : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan TUN sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya.

3.

Lain-lain dengan rincian : Membuat Rencana dan Program kerja Hakim


2. Eselon III Standar Operasional Prosedur (SOP) PANITERA

URAIAN JABATAN

PANITERA RUMUSAN TUGAS : Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi di bidang tehnis peradilan, administrasi kepaniteraan dan administrasi umum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

2.

Menyelenggarakan administrasi perkara

3.

Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

4.

Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan

5.

Membuat salinan putusan

6.

Membuat akta : -

permohonan banding

-

pemberitahuan adanya permohonan banding

-

penyampaian salinan memori/kontra memori banding

-

pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage)

-

pemberitahuan putusan banding

-

permohonan kasasi

-

pemberitahuan adanya permohonan kasasi

-

penerimaan memori kasasi

-

penyampaiaan salinan memori kasasi

-

penerimaan kontra memori kasasi

-

penyampaian kontra memori kasasi

-

pemberitahuan putusan kasasi

-

permohonan peninjauan kembali Halaman 16 dari 92 halaman

-

pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali

-

penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali

-

penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali

-

pemberitahuan bunyi putusan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali

7.

Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan

8.

Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke Kas Negara.

9.

Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

10. Melakukan penelitian administratif mengenai segi-segi formal yang pokok-pokok terhadap berkas perkara yang masuk ( pasal 56 jo. SEMA No. 2 tahun 1991 ) 11. Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada Ketua, apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat apabila ada permohonan dengan acara cepat atau apabila ada permohonan pemeriksaan secara cuma-cuma -

menyelenggarakan biaya administrasi perkara

-

membuat akte penolakan dalam hal tidak ada kemungkinan upaya hukum terhadap perlawanan (pasal 62 ayat (6), juga terhadap putusan Niet Onvankelijk (NO) karena tidak memenuhi pasal 63 ayat (3)

-

sebagi Pengadilan Tingkat Pertama bias merumuskan gugatan atas petunjuk Ketua Pengadilan

12.

Menyelenggarakan administrai perkara, hukum dan keuangan perkara sesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan dibantu Wapan dan Panmud.

13.

Menyelenggarakan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Peradilan dibantu oleh Wakil Sekretaris

14.

Pemungutan biaya-biaya Pengadilan

15.

Mengolah, mengkaji dan menevaluasi laporan periodik tentang perkara dan keuangan perkara.

16.

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencata jalannya sidang Pengadilan

17.

Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang

18.

Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang sudah selesai sebelum sidang berikutnya dan ditandatangani bersama Ketua Majelis.


19.

Mengetik putusan

20.

Menandatangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah ditangan Majelis Hakim atau dalam hal pemeriksaan perkara dengan acara cepat.

21.

berkoordinasi dengan Panitera Muda Perkara mengenai penundaan hari sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya agar dicatat dalam register perkara.

22.

Melakukan tugas-tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya dalam pengadaan barang sebagaimana yang diatur dalam Keppres 80 Th. 2003 dan Pengelolaan Anggararan sebagaiman diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN.

23.

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengkoordinasiannya.

24.

Menyusun rencana kerja Kepaniteraan.

25.

Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Pengadilan

26.

Melakukan penilaian dan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan (SKP)

27.

Melakukan bimbingan kepegawaian

28.

Menyiapkan,

menyusun

dan

mengkoordinasikan

bahan-bahan

rapat

yang

akan

diselenggarakan oleh Pengadilan TUN Pontianak. 29.

Menyusun laporan bulanan Kepaniteraan Perkara.

30.

Menyusun rencana kerja Kepaniteraan Perkara.


Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris

URAIAN JABATAN

SEKRETARIS RUMUSAN TUGAS : Membantu Ketua Pengadilan Tata Uasaha Negara Pontianak dalam membina mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang sekretariatan Pengadilan yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan tata usaha dan perlengkapan dalam rangka memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1. Administrasi Sub Bagian Umum dan Keuangan, dengan rincian : a. Mengkoordinasikan penyusunan RKA-KL sebagai bahan penyediaan anggaran. b. Mengkoordinasikan dan pembahasan anggaran Satuan Kerja di lingkung Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. c. Menyusun dan membuat dokumen DIPA untuk ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang setelah dilakukan pembahasan. d. Mengkoordinasikan usulan revisi anggaran e. Meneliti kelengkapan dan kebenaran konsep register penutupan kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Kepegawaian, Ornganisasi dan Tata Laksana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penyampaian informasi. h. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi. i. Meneliti konsep pertanggungjawaban selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang penggunaan pengiriman surat dinas, telex dan telegram sesuai dengan kwitansi / resi. j. Meneliti dan mengkoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas kerumahtanggaan yang diajukan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan. k. Mengkoordinasikan dn mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kerumahtanggaan. l. Meneliti berkas tagihan yang akan diajukan ke Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menyangkut pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas, biaya langganan listrik, air dan telepon untuk mendapat penyelesaian pembayaran. m. Mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan n. Mengkoordinasikan Barang Milik Negara (BMN/IKN). o. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengamanan dan ketertiban kantor.


p. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor beserta sarana dan prasarannya. q. Mengkoordinasikan di dalam penerimaan tamu, acara-acara pelantikan upacara, protokol, dan perjalanan dinas. r. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas seluruh Sub Bagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, dengan rincian : a. Menganalisa data kepegawaian dan menyiapkan usul-usul formasi, diklat pegawai ke Mahkamah Agung RI b. Mengkoordinasikan dalam pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian. c. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai, yaitu dalam hal kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, usul dan penetapan jabatan, cuti, dan lain sebagainya. d. Mengkoordinasikan pembinaan pegawai yang berkaitan dengan pengembanga, berupa diklat, kursus, simposium, dan lain sebagainya. e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Selaku Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen dengan rincian : a. Melakukan tugas pokok dalam pengadaan barang / jasa instasi pemerintah sebagaimana tersebut dalam Keppres 80 TH.. 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa instansi pemerintah beserta perubahan-perubahannya. b. Melaksanakan tugas pokok dalam pelaksanaan/ pengelolaan anggaran atas delegasi wewenang

dari

Kuasa

Pengguna

Anggaran

untuk

melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen sebagaimana tersebut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN. 4. Lain-lain dengan rincian : a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. b. Membuat laporan bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. c. Membuat rencana kerja Sekretaris. d. Melakukan tugas-tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan hadir. e. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Rastaf A dan B dan rapat-rapat lainnya. g. Melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan kesekretariatan.


3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Eselon IV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Wakil Panitera :

URAIAN JABATAN

WAKIL PANITERA RUMUSAN TUGAS : Membantu Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Uasaha Negara Pontianak dalam memberikan pelayanan this dibidang administrasi perkara, kepaniteraan dan administrasi peradilan lainnya di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Administrasi tehnis yustisial / penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan rincian : a. Melakukan tugas dan fungsi Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara apabila Panitera berhalangan. b. Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi perkara yang didelegasikan kepadanya.

2.

Administrasi Kepaniteraan dengan rincian : a. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan persidangan b. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. c. Mengkoordinasikan tugas-tugas Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum. d. Mengkoordinasikan pembuatan laporan administrasi perkara dan kepaniteraan. e. Melakukan tugas dan fungsi Panitera dalam menyelenggarakan administrasi kepaniteraan apabila Panitera berhalangan. f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi kepaniteraan yang didelegasikan kepadanya. g. Melaksanakan tugas-tugas dibidang kepaniteraan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Administrasi Persidangan dengan rincian : a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. b. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang. c. Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya dan ditandatangani bersama Ketua Majelis. d. Mengetik putusan. e. Menandatangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah ditandatangani Majelis Hakim atau dalam hal perkara dengan acara cepat.


f. Mengkoordinasikan kepada Panitera Muda Perkara mengenai penundaan hari-hari sidang dan perkara yang sudah diputu berikut amar putusannya agar dicatat dalam register perkara. g. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai minutasi. h. Melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi persidangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.

lain-lain dengan rincian : a. Membuat rencana kerja Wakil Panitera b. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Kepaniteraan. c. Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Kepaniteraan d. Melakukan bimbingan kepegawaian. e. Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan bahan-bahan rapat yang akan diselenggarakan oleh Pegadilan Tata Usaha Negara Pontianak khususnya yang berkaitan dengan rapat dibidang tehnis peradilan.


Standar Operasional Prosedur PANITERA MUDA PERKARA

URAIAN JABATAN

PANITERA MUDA PERKARA RUMUSAN TUGAS : Menyelenggarakan administrasi perkara untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1. Administrasi Peradilan, dengan rincian : a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan penyusunan / pengolahan laporan sesuai dengan bidangnya, diantaranya : 1) Meneliti berkas gugatan yang diterima dan mengembalikan berkas surat gugatan / surat gugatan perlawanan serta dokumen-dokumen terkait yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat atau kuasanya dapat melengkapi suratsurat sesuai dengan kekurangannya. 2) Menerima berkas perkara 3) Menerima dan mengelola surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara 4) Melakukan / mengisi Daftar Periksa (Chek List) Administrasi Perkara 5) Menerima pembayaran biaya panjar perkara dan membuat SKUM, serta mengelola dan mencatat ke dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara 6) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan 7) Mempersiapkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera / Panitera Pengganti yang akan menangani suatu perkara 8) Melaksanakan pendistribusian berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk 9) Membuat dan mengirimkan pemberitahuan-pemberitahuan kepada para pihak 10) Menyampaikan panggilan-panggilan kepada para pihak 11) Memberitahukan perkara kasasi dan PK kepada pihak lawan 12) Memberitahukan permohonan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN kepada pihak Tergugat 13) Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya . 14) Menyiapkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya 15) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan kasasi atau PK 16) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. b. Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi perkara yang didelegasikan kepadanya.


c. Mempersiapkan persidangan perkara d. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan. e. Melaksanakan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perkara, sesuai dengan peraturan perundangan. 2. Administrasi persidangan, dengan rincian : a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. b. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang c. Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikut ; dan ditanda tangani bersama Ketua Majelis. d. Mengetik putusan e. Menanda tangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah ditangan Majelis Hakim atau dalam hal pemeriksaan perkara dengan acara cepat f. Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari-hari sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. g. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai minutasi h. Melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi persidangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lain-lain, dengan rincian : a. Membuat rencana kerja Panitera Muda Perkara b. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Sub Kepaniteraan Perkara c. Menyusun laporan bulanan perkara dan keuangan perkara untuk disampaikan kepada Panitera Muda Hukum d. Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Sub Kepaniteraan Perkara e. Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepegawaian bawahannya f.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahannya (SKP)

g. Menyusun laporan kerja sub kepaniteraan perkara. h.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan dan atau dimandatkan kepada Panitera Muda Perkara


Standar Operasional Prosedur PANITERA MUDA HUKUM

URAIAN JABATAN

PANITERA MUDA HUKUM RUMUSAN TUGAS : Menyelenggarakan urusan data perkara, statistic dan dokumentasi perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan Sub Kepaniteraan Hukum, untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1. Administrasi Peradilan, dengan rincian : s. Melakukan urusan pengumpulan dan pengolahan data perkara t. Melakukan urusan statistik dan dokumentasi perkara u. Menyusun laporan perkara v. Melakukan law report w. Melakukan urusan lain yang berhubungan dengan statistik dan dokumentasi perkara x. Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi hukum dan kepaniteraan perkara yang diberikan, dimandatkan atau delegasikan kepadanya sesuai peraturan yang berlaku. y. Menyimpan berkas perkara yang sudah diputus. 2. Administrasi persidangan, dengan rincian : a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. b. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang c. Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya ; dan ditanda tangani bersama Ketua Majelis. d. Mengetik putusan e. Menanda tangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah ditangan Majelis Hakim atau dalam hal pemeriksaan perkara dengan acara cepat f. Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari-hari sidang dan perkara yang sudah putus berikut

amar putusannya.

g. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai minutasi h. Melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi persidangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lain-lain, dengan rincian : a. Membuat rencana kerja Panitera Muda Hukum b. Melaksanakan ketatausahaan Sub Kepaniteraan Hukum c. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Sub Kepaniteraan Hukum d. Menyusun laporan kerja Sub Kepaniteraan Hukum Halaman 25 dari 92 halaman

e. Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepegawaian bawahannya f. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahannya (SKP)


Standar Operasional Prosedur (SOP) PANTERA PENGGANTI

URAIAN JABATAN

PANITERA PENGGANTI RUMUSAN TUGAS : Mencatat dan menangani segala hal yang menyangkut tehnis administrasi persidangan sengketa TUN dengan mengikuti sidang untuk membantu Majelis Hakim menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1. Administrasi persidangan, dengan rincian : a.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

b.

Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang.

c.

Membuat dan mengirim surat panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan .

d.

Melakukan persiapan persidangan.

e.

Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya dan ditandatangani bersama Ketua Majelis.

f.

Mengetik putusan

g.

Menandatangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah ditangan Majelis Hakim atau dalam hal pemeriksaan perkara dengan acara cepat.

h.

Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari-hari sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.

i.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai minutasi

j.

Melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi persidangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Lain-lain, dengan rincian : a. Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan, dimandatkan dan didelegasikan kepadanya .


TUPOKSI KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN RUMUSAN TUGAS : Mengkoordinasikan Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) Menyusun Data dan Informasi Dalam Website Dokumentasi data dan Informasi Pengelolaan Server dan Aplikasi Pengelolaan Jarigan Pengelolaan Dan Sinkronisasi data base Pengelolaan Publikasi Informasi Perkara Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP) Menyusun Laporan Kegiatan Bulanan Menyusun Laporan Tahunan Menyusun Rencana Umum Kegiatan Pengadaan, Pemerliharaan Barang Inventaris Negara

TUPOKSI KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA RUMUSAN TUGAS : Mengkoordinasikan Urusan Kepegawaian untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN TUGAS : 1.

Menyusun formasi pegawai untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI

2.

Membantu Mahkamah Agung RI di dalam melakukan recruitmen / penerimaan pegawai baru dan calon hakim

3.

Menyusun dan menyampaikan daftar CAPEG yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Lat Prajabatan ke Mahkamah Agung RI

4.

Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi CAPEG kepada Dokter / Tim Penguji Kesehatan untuk pengangkatan PNS

5.

Mengusulkan CPNS menjadi PNS

6.

Mempersiapkan pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I, II dan Penyesuaian Ijasah

7.

Menyusun Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)


8.

Menyusun Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat, memproses usul kenaikan pangkat dan membuat SK Kenaikan Pangkat sesuai kewenangan Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

9.

Mengusulkan dan memproses usul-usul jabatan, baik struktural maupun fungsional

10.

Memproses usul mutasi pegawai

11.

Memproses usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai

12.

Memproses Kenaikan Gaji Berkala pegawai

13.

Memproses usul pemberian penghargaan, tanda kehormatan dan bentuk penghargaan lainnya

14.

Menyelenggarakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah PNS dan jabatan

15.

Memproses usul permintaan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Cuti

16.

Memproses usul Diklat Pegawai

17.

Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan rapat yang berkaitan dengan tugas-tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagai penyelenggara administrasi kepegawaian

18.

Melakukan pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkungan sub bagian kepegawaian

19.

Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya (SKP)

20.

Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian

21.

Menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian

22.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan dan atau dimandatkan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

23.

Hubungan Kerja dengan pihak terkait, tergambar sebagai berikut :

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

STAF KEPEGAWAIAN

STAF KEPEGAWAIAN 1.

Menyusun formasi pegawai

2.

Menyusun dan menyampaikan daftar CAPEG yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Lat Prajabatan ke Mahkamah Agung RI

3.

Mengusulkan CPNS menjadi PNS

4.

Mempersiapkan Daftar Pegawai yang akan mengikuti Ujian Dinas Tingkat I, II dan Penyesuaian Ijasah

5.

Menyusun Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting) Halaman 29 dari 92 halaman

6.

Menyusun Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat, memproses usul kenaikan pangkat dan membuat SK Kenaikan Pangkat.

7.

Mengusulkan dan memproses usul-usul jabatan, baik structural maupun fungsional

8.

Memproses usul mutasi pegawai

9.

Memproses usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai

10. Menerima dan mengarsipkan surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala pegawai 11. Memproses usul pemberian penghargaan, tanda kehormatan dan bentuk penghargaan lainnya 12. Memproses usul permintaan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Cuti 13. Memproses usul Diklat Pegawai 14. Menyusun dan mengolah data kepegawaian ke dalam file / odner Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepadanya, berkaiatan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian.

TUPOKSI KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN RUMUSAN TUGAS : Menyelenggarakan Urusan Keuangan APBN untuk menunjang kelancaran tugas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RINCIAN TUGAS : 1.

Menyusun Daftar Gaji pegawai dan membuat SPPnya

2.

Membuat SPM oleh Pejabat PTUN Pontianak kemudian diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D

3.

Mengambil gaji di Bank dan mendistribusikan kepada pegawai yang berhak setelah dilakukan pemotongan sesuai peraturan yang berlaku

4.

Mencatat SPM dan membukukannya

5.

Membuat Laporan Bulanan berkenaan dengan pengurusan gaji pegawai

6.

Membuat SSP (Surat Setoran Pajak)

7.

Mengajukan uang lembur dan mendistribusikannya kepada yang berhak

8.

Membuat perincian gaji untuk lampiran Pajak

9.

Membuat KP-4

10.

Membuat SKPP pindah / masuk

11.

Mengurus permintaan persekot gaji

12.

Mengurus biaya mutasi / pindah

13.

Mengurus permohonan uang duka Halaman 30 dari 92 halaman

14.

Menerima / memotong gaji sebagai PNBP dari uang sewa rumah dinas berdasarkan SPM Gaji

15.

Menerima PNBP (uang leges) dari Bendahara Keuangan Perkara dan mencatatnya dalam pembukuan serta menyetorkannya ke Kas Negara melalui Kantor Pos / Bank

16.

Membuat laporan bulanan PNBP dan dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung RI

17.

Melakukan pembukuan PNBP sesuai peraturan perundangan

18.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung dan mengirimkannya ke Sekretaris Mahkamah Agung

19.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung triwulan sekali, dan mengirimkannya ke Sekretaris Mahkamah Agung RI

20.

Membuat SPP dan SPM Non Gaji serta mengajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D

21.

Mengambil SP2D untuk dicairkan di Bank

22.

Menggunakan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku

23.

Mencatat SPM dan bukti-bukti pengeluaran untuk dibukukan

24.

Membuat Labul pengelolaan / pelaksanaan anggaran dan menyampaikan kepada yang berwenang

25.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung dan menyampaikan kepada yang berwenang

26.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung triwulanan dan menyampaikan kepada yang berwenang

27.

Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan RKA-KL seluruh satker di lingkungan PTUN Pontianak

28.

Menyusun Rekonsiliasi Anggaran dan menyampaikan ke KPPN Pontianak dan Unit Anggaran Wilayah (UAW), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta.

29.

Menyusun dan mengelola arsip keuangan

20.

Melakukan Pengujian SPP dan menanda tangani SPM sesuai dengan peraturan yang berlaku

21.

Melakukan penatausahaan keuangan

22.

Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan rapat yang berkaitan dengan tugas-tugas Sub Bagian Keuangan sebagai penyelenggara administrasi keuangan

23.

Melakukan pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkungan sub bagian kepegawaian

24.

Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya (SKP)

25.

Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan

26.

Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan

27.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan dan atau dimandatkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan.


PEMBUAT DAFTAR GAJI/BENDAHARA GAJI 1.

Membuat SPP Gaji

2.

Membuat SPM oleh Pejabat PTUN Pontianak kemudian diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D

3.

Mengambil gaji di Bank kemudian didistribusikan kepada pegawai setelah dilakukan pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku

4.

Mencatat SPM dan membukukan

5.

Membuat laporan bulanan

6.

Membuat SSP ( Surat Setoran Pajak )

7.

Mengajukan uang lembur

8.

Membuat perincian gaji untuk lampiran pajak

9.

Membuat KP-4

10. Membuat SKPP pindah/masuk 11. Meminta persekot gaji 12. Membuat permohonan biaya mutasi pindah 13. Membuat permohonan uang duka BENDAHARA PENGELUARAN 1.

Membuat Membuat SPP dan SPM serta mengajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

2.

Mengambil SP2D untuk dicairkan di Bank.

3.

Menggunakan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan renlok.

4.


5.

Membuat laporan bulanan dan menyampaikan kepada yang berwenang

6.

Membuat pemeriksaan bulanan/menutup buku induk oleh Atasan Langsung dan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan kepada yang berwenang

7.

Membuat pemeriksaan triwulan/menutup buku induk oleh Atasan Langsung dan menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada yang berwenang

8.

Melakukan pembukuan PNBP dari sewa rumah dinas berdasarkan SPM Gaji

9.

Menerima PNBP ( uang leges ) dari Bendahara Perkara kemudian dicatat dalam pembukuan dan disetorkan ke Kas Negara melalui Kantor Pos/Bank

10. Membuat laporan bulanan PNBP dan dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung 11. Membuat pemeriksaan bulanan/menutup buku oleh Atasan Langsung dan membuat Berita Acara Pemeriksaan kemudian dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung


12. Membuat pemeriksaan triwulan/menutup buku oleh Atasan Langsung dan membuat Berita Acara Pemeriksaan kemudian dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung PETUGAS TATAUSAHA KEUANGAN 1. Mengagendakan surat-surat masuk 2. Mengarsipkan surat-surat 3. Membantu penghitungan uang gaji dan mendistribusikan kepada yang berhak 4. Mengadministrasikan pemotongan-pemotongan gaji (koperasi, iuaran-iuran, peminjaman bank, dll) 5. Membantu Bendahara Pengeluaran di dalam pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran. 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan . PETUGAS PENGELUARAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 1. Mencatat Pembukuan 2. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan 3.

Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara bukan pajak ke bank

4.

Menyiapkan bahan laporan bulanan dan triwulan

5.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

6.

Membuat amplop surat


A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 1. KEPANITERAAN PERKARA Pelaksana No

Aktivitas Staf

Mutu Baku

Ketua/Eselon

Persyaratan/

III/IV/Fungsional

Perlengkapan

Waktu

PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN PONTIANAK -Menerima, memeriksa dan menelliti surat gugatan - Memeriksakelengkapansurat gugatandengan menggunakandaftar periksa (checklist) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa

Panmud Perkara Panmud Perkara

- Setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara gugatan, gugatan didaftarkan dengan memberikan no. urut gugatan dan dicatat dalam buku jurnal oleh kasir dan dicatat ke buku register induk perkara : - Menyerahkan berkas ke Panmud Perkara

10 menit/ 1 hk

Surat gugatan, chek list daftar isi 30 menit/ 1 hk

berkas gugatan

- Apabila berkas belum lengkap, mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat atau Kuasanya melengkapi kekurangannya : - Membuat SKUM dan selanjutnya memerintahkan agar - Menerima berkas perkara yang telah lengkap dilampiri

Surat Gugatan

Panmud Perkara

Surat gugatan, chek list daftar isi 30 menit/ 1 hk berkas gugatan

Meja I

10 menit/ 1 hk

Meja I

10 menit/ 1 hk

10 menit/ 1 hk

Kasir, Meja II

Meja II

10 menit/ 1 hk

- Menerima dan mencatat surat kuasa dari

kuasa hokum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran surat kuasa

Panmud Hukum

15 Menit/ 1 hk

Panmud Hukum

15 menit/ 1 hk

- Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa

Bendahara penerima

15 menit/ 1 hk

- Cheklist kelengkapan berkas perkara dan formulir penetapan majelis

Panmud Perkara

30 menit/ 1 hk

- Menyerahkan berkas perkara ke Wakil Panitera

Panmud Perkara

15 menit/ 1 hk

Wakil Panitera

15 menit/ 1 hk

Panitera

1 jam/ 1 hk

- Mengagendakan

surat kuasa kedalam

- Menyerahkan berkas perkara ke Panitera - Meneliti dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PTUN

DISMISSAL PROCESS DAN LOLOS DISMISSAL - Ketua PTUN setelah menerima berkas dari panitera mempelajari berkas perkara dapat memerintahkan kepada Panitera memanggil para pihak untuk dismissal proses.

Ketua PTUN

2 hk

- Panitera memanggil para pihak - KPTUN mendengar keterangan para pihak yang dituangkan dalam berita acara

Panitera

1 hk

Ketua PTUN

2 hk

- ApabilaKPTUN berpendapat tidak lolos maka mempersiapkan penetapan dismissal

Ketua PTUN

2 hk


- Apabila KPTUN berpendapat lolos dismissal maka dibuat penetapan penunjukan Hakim / Majelis Hakim - Setelah pembacaan penetapan Dismisal diberitahukan kepada pihak yang

Ketua PTUN

2 hk

Ketua PTUN

1 hk

tidak hadir - Mengirimkan salinan penetapannya kepada para pihak. (Pasal 51A UU PERATUN )

Panitera

14 hk

Ketua

30 menit

- Menunjuk Panitera Pengganti

Panitera

15 menit

- Menyerahkan berkas ke Panmud Perkara - Mencatat susunan majelis hakim dan PP dalam register perkara

Panitera

15 menit

Panmud perkara

2 jam

- Menyerahkan berkas ke Panitera

- Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Panitera Pengganti

staf

Panmud Perkara, PP

30 menit

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dengan bobot nilai 60% dan Perilaku kerja (bobot nilai 40%). Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip :

a.

Objektif;

b.

Terukur;

c.

Akuntabel;

d.

Partisipatif;

e.

Transparan.


➢ Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai Kegiatan Tugas Jabatan

1.

Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki. 2.

Angka Kredit

3.

Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb: Kuantitas (Target Output) Kualitas (Target Kualitas) Waktu (Target Waktu) Biaya (Target Biaya)

ESELON II -

SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) KETUA ( Herry Wibawa,SH.,MH)

NO

I. PEJABAT PENILAI

NO

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 2 3

Nama DR. Istiwibowo, SH., MH. NIP 19571011 198503 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama (IV/e)

1 2 3

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

4

Jabatan

Herry Wibawa, SH., MH. 19570805 198203 1 006 Pembina Utama Madya (IV/d) Ketua / Hakim Utama Muda

5

Unit Kerja

5

Unit Kerja

Pengadilan Tata Usaha negara Pontianak

NO

Ketua / Hakim Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANT/OUTPUT

TARGET KUAL/MUTU WAKTU

BIAYA

1

Mempelajari, mendisposisi dan menjawab surat masuk

0

600 berkas/surat

100

12

BLN

-

2

Mempelajari surat gugatan

0

40

berkas

100

12

BLN

-

0

80

berkas

100

12

BLN

-

0

8

0

8

Penetapan Gugatan

100 100

12 12

BLN BLN

0

8

Penetapan

100

12

BLN

0

8

Putusan Sela

100

12

BLN

0

8

Pemeriksaan

100

12

BLN

0 0 0 0

8 8 8 2

Putusan/Pen. Pncbtn Putusan BA berkas

100 100 100 100

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

Membuat penetapan-penetapan ( Dissmissal, lolos dissmissal, penunjukan Majelis Hakim, Penggantian majelis hakim) Menetapkan Hari Pemeriksaan Persiapan Pemeriksaan Persiapan (memberikan saran untuk perbaikan gugatan) Menetapkan Hari Persidangan yang Terbuka untuk Umum Memutus permohonan pihak ketiga yang akan masuk menjadi Pihak Intervensi Pemeriksaan Sengketa (Pembacaan gugatan dan Jawaban, replik, Duplik, Pembuktian surat, saksi, ahli, kesimpulan dan Pembacaan Putusan/Penetapan Pencabutan ) Koreksi Putusan/Penetapan Pencabutan Penandatanganan Putusan/Penetapan Pencabutan Memeriksa Berita Acara (BA) Pelaksanaan Putusan (eksekusi)

12 12 12 12

BLN BLN BLN BLN

-


-

SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) HAKIM 1. Yudi Rinaldi Surachman,SH FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL* N O 1 2

I. PEJABAT PENILAI

3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.Ru ang Jabatan

5

Unit Kerja

N O


Herry Wibawa, SH., M.H 19570805 198203 1 006.

1 2

Pembina Utama (IV/e) Ketua / Hakim Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.Ru ang Jabatan

5

Unit Kerja

Penata ( III/c ) Hakim / Hakim Pratama madya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET

N O

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

1

Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara

13

Berkas

100

12

bln

2

Membuat Konsep Putusan

5

Berkas

100

12

bln

13

Berkas

100

12

bln

100

12

bln

100

12

bln

3 4 5

Memeriksa Berita Acara Persidangan dan Putusan Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Daerah Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Bidang

A K

Yudi Rinaldi Surachman, S.H. 19720810 200502 1 002

KUANT/OUTPU T

1 4

Kegiat an Kegiat an

KUAL/MU TU

WAKTU

BIAYA

Pejabat Penilai,

Pontianak, 12 Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil/Hakim Yang Dinilai

Herry Wibawa, SH., M.H NIP. 19570805 198203 1006

Yudi Rinaldi Surachman, S.H. NIP. 19720810 200502 1 002.


2. Sudarsono,SH.,MH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

1 2

Nama NIP

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

5

Unit Kerja

NO Herry Wibawa, SH., MH 195708051982031000 Pembina Utama Madya/IV d Ketua / Hakim Utama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

1 2

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI SUDARSONO, S.H., M.H. 19760503 2006 1 004

3

Nama NIP Pangkat/G ol.Ruang

4

Jabatan

5

Unit Kerja

Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Penata / III-c

TARGET NO


AK

KUANT/O UTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIA YA

1

Menetapkan Hari Pemeriksaan Persiapan

0

1 0

Penet apan

100

12

bul an

-

2

Pemeriksaan Persiapan (memberikan saran untuk perbaikan gugatan)

0

1 0

Gugat an

100

12

bul an

-

3

Menetapkan Hari Persidangan yang Terbuka untuk Umum

0

1 0

Penet apan

100

12

bul an

-

4

Memutus permohonan pihak ketiga yang akan masuk menjadi Pihak Intervensi

0

5

Putus an Sela

100

12

bul an

5

Pemeriksaan Sengketa (Pembacaan gugatan dan Jawaban, replik, Duplik, Pembuktian surat, saksi, ahli, kesimpulan dan Pembacaan Putusan)

0

1 0

Putus an

100

12

bul an

6

Koreksi Putusan

0

12

Penandatanganan Putusan

0

Putus an Putus an

100

7

100

12

8

Memeriksa Berita Acara (BA)

0

1 0 1 0 1 0 0

100

12

BA

bul an bul an bul an

Pejabat Penilai,

Pontianak, 2 Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Herry Wibawa, SH., MH 19570805 198203 1 006

SUDARSONO, S.H., M.H. 19760503 2006 1 004

-

Catatan : * AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu


3. Salman Khalik Alfarisi, SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

1 2

Nama NIP

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

5

Unit Kerja

N O

Herry Wibawa, SH., MH `195708051982031006 Pembina Utama Madya( IV /d) Ketua / Hakim Utama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak


N O


1 2 3

Nama NIP Pangkat/Gol .Ruang

4

Jabatan

5

Unit Kerja

A K

Salman Khalik Alfarisi, SH 198219082007041000 Penata Muda Tk.I (III/b) Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET

KUANT/OU TPUT

KUAL/M UTU

WAKTU

BIA YA

1


0

1 8

Peneta pan

100

1 2

bul an

-

2


0

1 8

Gugata n

100

1 2

bul an

-

3


0

1 6

Peneta pan

100

1 2

bul an

-

4


0

1 2

Putusa n Sela

100

1 2

bul an

5


0

1 6

Putusa n

100

1 2

bul an

6

Koreksi Putusan

0

7


0

Putusa n Putusa n

1 2 1 2

bul an bul an

8


0

1 8 1 8 1 5 0

1 2

bul an

BA

100 100 100

-

Pejabat Penilai,


Herry Wibawa, SH., MH `195708051982031006

Salman Khalik Alfarisi, SH 198219082007041000


4. Ayi Solehudin,SH.,MH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

1 2

Nama NIP

3 4

Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

N O

Herry Wibawa, SH., MH `195708051982031006 Pembina Utama Madya/Ivd Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak


N O


1 2 3 4

Nama NIP Pangkat/Gol .Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

A K

Ayi Solehudin, SH., MH. `197811042007041001 Pratama Madya/IIIc Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET

KUANT/OU TPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIA YA

1


0

18

Peneta pan

100

1 2

bul an

-

2


0

18

Gugat an

100

1 2

bul an

-

3


0

16

Peneta pan

100

1 2

bul an

-

4


0

12

Putusa n Sela

100

1 2

bul an

5


0

16

Putusa n

100

1 2

bul an

6

Koreksi Putusan

0

18

7


0

18

8


0

15 0

1 2 1 2 1 2


Putusa n Putusa n BA

100 100 100

Pejabat Penilai,



Ayi Solehudin, SH., MH. `197811042007041001

-


5. M.Herry I.P.,S.Sos.,SH.,MH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

1 2

Nama NIP


1 2

3 4


3 4

5

Unit Kerja

Pembina Utama /Iv e Ketua/ Hakim Utama. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

N O

N O


5 A K

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI M. Herry Indrawan P, S.Sos, Nama SH., MH. NIP 197807082008051001 Pangkat/Gol .Ruang Penata/IIIc Jabatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Unit Kerja Negara Pontianak TARGET KUANT/OUT PUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIA YA

1


0

30

Peneta pan

100

1 2

bul an

-

2


0

30

Gugata n

100

1 2

bul an

-

3


0

30

Peneta pan

100

1 2

bul an

-

4


0

10

Putusa n Sela

100

1 2

bul an

5


0

30

Putusa n

100

1 2

bul an

6

Koreksi Putusan

0

30

7


0

30

8


0

40 5

1 2 1 2 1 2


Putusa n Putusa n BA

100 100 100

-

Pejabat Penilai,


Herry Wibawa, SH., MH Nip. 19570805 198203 1 006

M. Herry Indrawan P, S.Sos, SH., MH. Nip. 19780708 200805 1 001


6. Fajri Citra Resmana,SH.,MH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

1

Nama

2

NIP

3 4


5

Unit Kerja

N O

N O HERRY Wibawa, SH.MH. 19570805 198203 1 006. Pembina Utama ( IV/e ) Ketua/ Hakim Utama. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak


1 2

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Fajri Citra Resmana, SH., Nama MH.

3 4

NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

A K

`19840709 200912 1 002 Penata Muda Tk.I /IIIb Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET

KUANT/OUT PUT

KUAL/M UTU

WAKTU

BIAY A

1


0

2 0

Peneta pan

100

1 2

bul an

-

2


0

2 0

Gugata n

100

1 2

bul an

-

3


0

2 0

Peneta pan

100

1 2

bul an

-

4


0

1 5

Putusa n Sela

100

1 2

bul an

5

Pemeriksaan Sengketa (Pembacaan gugatan dan Jawaban, replik, Duplik, Pembuktian surat, saksi, ahli, kesimpulan dan Pembacaan Putusan/Penetapan Pencabutan )

0

2 0

Putusa n

100

1 2

bul an

-

6

Koreksi Putusan/Penetapan Pencabutan

0

2 0

100

1 2

bul an

-

7

Penandatanganan Putusan/Penetapan Pencabutan

0

100

1 2

bul an

-

8


0

100

1 2

bul an

-

2 0 2 0 0

Putusa n/Pen. Pncbtn Putusa n BA

Pejabat Penilai,


Herry Wibawa, SH.MH. NIP. 09570805 198203 1 006.

Fajri Citra Resmana, SH., MH. Nip. 19840709 200912 1 002


7. Dessy Anggraini,SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

1 2

Nama NIP

3 4


5

Unit Kerja

N O

N O


Herry Wibawa, SH.,MH. `195708051982031006

1 2

Pembina Utama Madya/IVd Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

3 4

Nama NIP Pangkat/G ol.Ruang Jabatan

5

Unit Kerja


A K

Dessy Anggraeni, SH 19841208 201101 2 012 Penata Muda Tk. I/IIIb Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET

KUANT/ OUTPU T

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIA YA

1


0

1

100

12

bul an

-

2


0

35

100

12

bul an

-

3


0

1

100

12

bul an

-

4


0

20

100

12

bul an

-

5


0

35

100

12

bul an

-

6

Koreksi Putusan

0

25

100

12

7


0

25

100

12

8


0

35 0

100

12


-

Pejabat Penilai,


Herry Wibawa, SH.,MH. `195708051982031006

Dessy Anggraeni, SH 19841208 201101 2 012



ESELON III 1. PANITERA (SRI HASTUTI EKAWATI,SH.) FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

N O


1

Nama

Herry Wibawa, SH., MH.

1

Nama

2

NIP

19570805 198203 1 006

2

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Madya (IV/d)

3

NIP Pangkat/Gol. Ruang

4

Jabatan

Ketua

4

Jabatan

5

Unit Kerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

5

Unit Kerja

SRI HASTUTI EKAWATI, SH. 19581009 199003 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET

N O


A K

KUANT/OU TPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BI A Y A

1

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

0

12

Kegi atan

100

12

bln

-

2

Menyelenggarakan administrasi perkara

0

12

Kegi atan

100

12

bln

-

3

Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti

0

12

Kegi atan

100

12

bln

-

4

Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan

0

12

Kegi atan

100

12

bln

-

5

Membuat salinan putusan

0

12

Kegi atan

100

12

bln

-

6

Membuat akta -akta

0

10

Kegi atan

100

12

bln

-

7

Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan

0

100

Kegi atan

100

12

bln

-

8

Melakukan penelitian administratif mengenai segi-segi formal yang pokok-pokok terhadap berkas perkara yang masuk ( pasal 56 jo. SEMA No. 2 tahun 1991 )

0

58

Kegi atan

100

12

bln

-

9

Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada Ketua, apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat apabila ada permohonan dengan acara cepat atau apabila ada permohonan pemeriksaan secara cuma-cuma

0

12

Kegi atan

100

12

bln

-

0

12

Kegi atan

100

12

bln

-

0

30

Kegi atan

100

12

bln

-

0

12

Kegi atan

100

12

bln

-

0

12

Kegi atan

100

12

bln

-

0

12

Kegi atan

100

12

bln

-

0

12

100

12

bln

-

100

12

bln

-

100

12

bln

-

100

12

bln

-

100

12

bln

-

100

12

bln

-

10 11

12

13 14 15

Mengolah, mengkaji dan menevaluasi laporan periodik tentang perkara dan keuangan perkara Membantu hakim dengan mengikuti dan mencata jalannya sidang Pengadilan

Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran (DIPA) dan administrasi keuangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menyusun dan mengendalikan pengelolaan kebutuhan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pengadilan TUN Pontianak Mengkoordinasikan pengelolaan Barang Milik Negara Melakukan tugas-tugas dibidang administrasi umum lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

16

Melakukan tugas dan fungsi Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara

0

12

17

Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi perkara yang didelegasikan kepadanya

0

30

18

Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan persidangan

0

40

19

Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

0

12

20

Mengkoordinasikan tugas-tugas Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum

0

12

Kegi atan Kegi atan Kegi atan Kegi atan Kegi atan Kegi atan


21 22 23 24

Mengkoordinasikan pembuatan laporan administrasi perkara dan kepaniteraan Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi kepaniteraan yang didelegasikan kepadanya Melaksanakan tugas-tugas dibidang kepaniteraan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya dan ditandatangani bersama Ketua Majelis

0

12

0

20

0

15

0

40

25

Membuat rencana kerja Panitera

0

2

26

Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Kepaniteraan

0

12

Kegi atan Kegi atan Kegi atan Kegi atan Kegi atan Kegi atan

100

12

bln

-

100

12

bln

-

100

12

bln

-

100

12

bln

-

100

12

bln

-

100

12

bln

-

Pontianak, Januari 2016 Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai


SRI HASTUTI EKAWATI, SH.

19570805 198203 1 006

19581009 199003 2 001


SKP SEKRETARIS (JONI WANTO) FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

1

Nama

2

NIP

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

5

Unit Kerja

N O

N O



1

Nama

JONI WANTO

19570805 198203 1 006

2

NIP

19620610 198303 1 002

Pembina Utama Madya (IV/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk.I (III/d)

Ketua

4

Jabatan


5

Unit Kerja

Kasubag.Kepegawaian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak


A K

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/M UTU

WAKT U

BIAYA

1

Menysusn daftar nama CPNS yang telah memenuhi persyaratan unt mengikuti latihan prajabatan

0

1

Dokumen

100

12 bln

-

2

Membuat daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai setiapakhir tahun

0

1

Dokumen

100

12 bln

-

3

Membuat usulan nominatif kenaikan pangkat

0

1

Dokumen

100

12 bln

-

4

Membuat usulan kenaikan gaji berkala

0

1

Dokumen

100

12 bln

-

5

Membuat usulan kenaikan pangkat pilihan dan reguler

0

1

Dokumen

100

12 bln

-

6

Membuat usulan pemberiat penghargaan tanda kehormatan

0

1

Dokumen

100

12 bln

-

7

Menyiapkan usulan pengangkatan dlm jabatan struktural dan fungsional

0

1

Dokumen

100

12 bln

-

Pejabat Penilai,

Pontianak, Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Herry Wibawa, SH., MH. 19570805 198203 1 006

JONI WANTO NIP.19620610 198303 1 002



ESELON IV 1. PANMUD PERKARA ( DJOKO SUMARJONO,Sm,HK ) NO

I. PEJABAT PENILAI

1

Nama

2

NIP

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

5

Unit Kerja

NO

1 2 3 4

5 6 7

8

: : : : :


NO

Djoko Sumardjono, Sm. HK.


1

Nama

19581009 199003 2 001

2

NIP

Pembina Tk. I (III/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Panitera

4

Jabatan

Panitera Muda Perkara

PTUN PONTIANAK

5

Unit Kerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.


Membuat rencana kerja Panitera Muda Perkara

AK

0

Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Sub 0 Kepaniteraan Perkara Menyusun laporan bulanan perkara dan keuangan Perkara 0 untuk disampaikan kepada Panitera Muda Hukum Melakukan bimbingan , pembinaan dan pengawasan kepegawaian bawahannya Melakukan penilaian terhadap Pelaksanaan pekerjaan bawahannya Menyusun laporan kerja sub kepaniteraan perkara Mengkoordinasikan ketatausahaan dilingkungan Sub Kepaniteraan Perkara Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan dan atau dimandatkan kepada Panitera Muda Perkara

1956 11 08 1986 03 1002 Penata Tk. I ( III / d )

TARGET KUANT/OUTPU T 12 12 12

0

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

Naskah

100

12

BLN

-

Dokumen

100

12

BLN

-

Naskah

100

12

BLN

-

Dokumen

100

12

BLN

-

Dokumen

100

12

BLN

-

Naskah

100

12

BLN

-

Naskah

100

12

BLN

-

Naskah

100

BLN

-

12 0 0 0

0

12 12 12

12

12


2. PANMUD HUKUM ( YANDI SYUHADA,SH.) FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

1 2

Nama NIP

3 4


5

Unit Kerja

N O 1 2

N O


SRI HASTUTI EKAWATI, SH. 19581009 199003 2 001

1 2

Pembina Tk. I (IV/b) Panitera PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

3 4

Nama NIP Pangkat/Go l.Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melakukan urusan pengumpulan dan pengolahan data perkara Melakukan urusan statistik dan dokumentasi perkara

A K

KUANT/OU TPUT

0

10

berka s

0

10

berka s

0

12

4

Melakukan law report

0

2

5

Melakukan urusan lain yang berhubungan dengan statistik dan dokumentasi perkara

0

3

kegia tan

6

Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi hukum dan kepaniteraan perkara yang diberikan, dimandatkan atau delegasikan kepadanya sesuai peraturan yang berlaku

0

3

kegiat an

7

Menyimpan berkas perkara yang sudah diputus

0

20

0

50

0

50

0

50

Membuat rencana kerja Panitera Muda Hukum

0

1

Menyusun laporan kerja Sub Kepaniteraan Hukum

0

1

9 1 0 1 1 1 2

KUAL/M UTU

WAKTU

BIAYA

lapor an lapor an

Menyusun laporan perkara

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya ; dan ditanda tangani bersama Ketua Majelis, Mengetik putusan

PENATA Tk. I III/D PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TARGET

3

8

YANDI SYUHADA, SH. 19690906 199603 1 001

berka s kegiat an penet apan

100

12

bul an

-

100

12

bul an

-

B.A. berka s berka s

Pejabat Penilai,

PONTIANAK, JANUARI 2016 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

SRI HASTUTI EKAWATI, SH. 19581009 199003 2 001

YANDI SYUHADA, SH. 19690906 199603 1 001


3. KASUB BAG UMUM & KEUANGAN ( RAHMAWATI,SH.) FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

JONI WANTO

1

Nama

Rahmawati, SH.

2

NIP

`19620610 198303 1 002

2

19721205 199403 2 005

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk. I (III/d)

3

NIP Pangkat/Gol.Rua ng

4

Jabatan

Sekretaris

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

N O

1 2 3 4 5

Penata (III/c) Kasub Bag Umum & Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET


Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui anggaran memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kerja memeriksa kebenaran atas hak tagihan yang menyangkut : pihak yang ditunjuk, nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran memeriksa pencapaian tugas dan atau saran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak

AK

KUANT/OUTP UT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIA YA

0

12

Dokumen

100

12

BLN

-

0

12

Berkas

100

12

BLN

-

0

12

Surat

100

12

BLN

-

0

24

Dokumen

100

12

BLN

-

0

2

Dokumen

100

12

BLN

-

6

setelah melakukan pengujian SPP, SPM diterbitkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga)

0

24

Dokumen

100

12

BLN

-

7

Menandatangani surat perintah membayar (SPM) instansi penerbit SPM harus menyampaikan kepada KPPN, Nama, Spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM dan Cap Dinas Penerbit SPM.

0

30

Dokumen

100

12

BLN

-



JONI WANTO

Rahmawati, SH.

`19620610 198303 1 002

19721205 199403 2 005



4. KASUB BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA ( DIANEKAWATI, SH.) NO

I. PEJABAT PENILAI

1 2 3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

Joni wanto 19620610 198303 1 002 Penata Tk.I (III/d) Sekretaris

5

Unit Kerja


NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14 15 16 17 18

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Membantu pimpinan dalam menyusun program kerja; Menyusun uraian tugas dan tanggung jawab Pejabat Struktural dan Fungsional serta staf; Menerima, mencatat dan memproses surat-surat masuk dan keluar berkenaan dengan kepegawaian sesuai dengan disposisi Ketua/Sekretaris/Wakil Sekretaris; Mencatat, memberi nomor surat keputusan yang dikeluarkan oleh kesekretariatan/Pimpinan Pengadilan yang menyangkut urusan kepegawaian dan menghimpunnya; Menyelenggarakan rapat musyawarah Baperjakat/TPM; Menyusun outner/file pegawai perorangan sesuai Bezetting Formasi Pegawai; Memasukkan data masing-masing pegawai ke dalam outner/file pegawai yang tersedia; Menyusun data pegawai berdasarkan golongan ruang, masa kerja, eselon, pendidikan, usia pegawai dan sebagainya sesuai dengan juklak dan menuangkan ke dalam papan statistik Memberikan arahan terhadap penyusunan uraian tugas/job description; Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Bezetting Formasi, Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim, daftar hadir dan pulang pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; Menyajikan data dan analisis kepegawaian untuk keperluan Baperjakat/TPM; Melakukan pemutakhiran data pegawai dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Online Badilag MA-RI dan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN Online; Menyelesaikan usulan kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu askes, kartu taspen, piagam penghargaan dan lain-lain; b. Menyelesaikan surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB); Menyelesaikan administrasi usulan menduduki jabatan struktural dan fungsional; Menyelesaikan surat pernyataan melaksanakan tugas, menduduki jabatan dan KP 4; Mengadakan pembinaan dan pengawasan melekat serta tindak lanjut waskat terhadap pegawai yang berada di bawah pengawasannya; Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Pimpinan dan atau Sekretaris. Menyiapkan blanko DP3 untuk semua pegawai;

NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 2 3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

Dianekawati,SH. 19720101 1992032002 Penata (III/c) Kasub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 Unit Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET AK KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 0 1 Kegiatan 100 12 bln 0

33

Kegiatan

100

12

bln

-

0

50

Kegiatan

100

12

bln

-

0

20

Kegiatan

100

12

bln

-

0

3

Kegiatan

100

12

bln

-

0

2

Kegiatan

100

12

bln

-

0

33

Kegiatan

100

12

bln

-

0

1

Kegiatan

100

12

bln

-

0

1

Kegiatan

100

12

bln

-

0

1

Kegiatan

100

12

bln

-

0

8

Kegiatan

100

12

bln

-

0

33

Surat

100

12

bln

-

0

50

Kegiatan

100

12

bln

-

0

15

Kegiatan

100

12

bln

-

0

10

Surat

100

12

bln

-

0

10

Kegiatan

100

12

bln

-

0

5

Kegiatan

100

12

bln

-

0

33

Kegiatan

100

12

bln

-

Pejabat Penilai,

Pontianak,02 Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Joni wanto Nip. 19570805 198203 1 006

Dianekawati,SH. Nip. 19581009 199003 2 001



5. KASUB BAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN ( MANUMPAK PASARIBU ) I. PEJABAT PENILAI

NO

NO


MANUMPAK PASARIBU 19581107 198303 1 001

1 2

Nama NIP

JONI WANTO `19620610 198303 1 002

1 2

Nama NIP

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA Tk.I /III d

3

Pangkat/Gol.Ruang

4 5

Jabatan Unit Kerja

SEKRETARIS PTUN PONTIANAK

4 5

NO


AK

Penata Tk.I / IIId Kepala Sub Bagiam Jabatan Umum Unit Kerja PTUN PONTIANAK TARGET KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyusun rencana kerja dan anggaran bagian umum

0

1000

berkas

100

12

bulan

-

2

Melaksanakan inventaris prasarana dan sarana

0

1000

berkas

100

12

bulan

-

3

Melaksanakan penatausahaan barang milik negara

0

500

berkas

100

12

bulan

-

4

Melaksanakan rencana kebutuhan barang milik negara

0

500

berkas

100

12

bulan

-

5

Membuat laporan barang milik negara

0

500

berkas

100

12

bulan

-

6

Mendistribusikan barang persediaan

0

500

berkas

100

12

bulan

-

7

Menyiapkan persidang dan rapat

0

500

berkas

100

12

bulan

-

8

Membuat laopran tahunan

0

1000

berkas

100

12

bulan

-

berkas

100

12

bulan

-

9

0


SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) PANITERA PENGGANTI 1. SKP OKTAVIANUS HATOGUAN, SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

N O

I. PEJABAT PENILAI

1

Nama


1

2

NIP

`195810091990032

2

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA IV/b

4

Jabatan

PANITERA

5

Unit Kerja


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI OKTAVIANUS HATOGUAN, Nama SH

3

NIP Pangkat/Gol.Ru ang

197210161996031001 Penata Tk. I (III/d)

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja

PTUN PONTIANAK TARGET

NO


A K

KUANT/OUT PUT

KUA L/MU TU

WAKTU

BI A Y A

1

Menerima berkas perkara dari Kepaniteraan Muda Perkara dan melaporkan berkas tersebut kepada Majelis Hakim

0

7

perkara

100

12

bula n

2

Membuat penetapan hari pemeriksaan persiapan

0

7

perkara

100

12

bula n

-

3

Menandatangani surat-surat panggilan pemeriksaan persiapan

0

20

kali

100

12

bula n

-

4

Mempersiapkan ruang pemeriksaan persiapan dan mengecek kehadiran para pihak

0

20

kali

100

12

bula n

-

5

Mengikuti dan mencatat jalannya pemeriksaan persiapan

0

90

kali

100

12

bula n

-

6

Melaporkan penundaan hari pemeriksaan persiapan berikutnya kepada Panitera Muda

0

90

perkara

100

12

bula n

7

Melakukan persiapan persidangan

0

90

kali

100

12

bula n

8

Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan

0

90

kali

100

12

9

Melaporkan penundaan hari pemeriksaan persiapan berikutnya/hari sidang berikutnya kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara

0

10 0

kali

100

12

10

Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara perkara-perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya untuk dicatat dalam register perkara

0

6

perkara

100

12

bula n

-

11

Mengetik Putusan Sela

0

4

kali

100

12

bula n

-

12

Mengetik Putusan akhir/Penetapan

0

6

perkara

100

12

13

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara untuk diminutasi

0

4

perkara

100

12

14

Melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi persidangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (membuat surat izin Kuasa Insidentil)

0

1

perkara

100

12

bula n bula n

bula n bula n bula n

-

-




OKTAVIANUS HATOGUAN, SH

`195810091990032

197210161996031001


2. SKP NOCE UNMEHOPA, SH., MH.

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SRI HASTUTI EKAWATI, SH

1

Nama

2

NIP

19581009 199003 2 001

2

NIP

NOCE UNMEHOPA, SH, MH 196411261991031002

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk.I (IV/b)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata TK.I / III d

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja

Pengadilan Tata Usaha PONTIANAK

5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

1

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

Membantu hakim mengikuti jalannya sidang.

0

8

perkara

100

12

bulan

-

2

Membuat penetapan hari sidang.

0

8

perkara

100

12

bulan

-

3

melakukan persiapan sebelum persidangan dimulai untuk setiap perkara

0

100

perkara

100

12

bulan

-

4

Membuat Berita Acara Sidang

0

100

BA

100

12

bulan

-

5

Pemeriksaan Setempat

0

9

BA

100

12

bulan

-

6

Membuat surat menyurat

0

100

BA

100

12

bulan

7

-

Pontianak,

Januari 2016

Pejabat Penilai,


SRI HASTUTI EKAWATI, SH 19581009 199003 2 001

NOCE UNMEHOPA, SH, MH 196411261991031002


3. SKP. EDI SUWARTO, SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

SRI HASTUTI EKAWATI, SH. `19581009 199003 2 001 Pembina Utk. I (IV/b) Panitera PTUN PONTIANAK

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

EDI SUWARTO, SH. 19670407 199003 1 004 Penata / III/c Panitera Pengganti PTUN PONTIANAK TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6

Menerima berkas perkara dari Kepaniteraan Muda Perkara dan melaporkan berkas tersebut kepada Majelis Hakim Membuat penetapan hari pemeriksaan persiapan Menandatangani surat-surat panggilan Mempersiapkan ruang pemeriksaan persiapan dan mengecek kehadiran para pihak Mengikuti dan mencatat jalannya pemeriksaan persiapan Melaporkan penundaan hari pemeriksaan persiapan berikutnya kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat di dalam register perkara

KUAL/MUTU

WAKTU

0

17

perkara

100

12

bulan

0

17

perkara

100

12

bulan

-

0

17

perkara

100

12

bulan

-

0

17

perkara

100

12

bulan

-

0

20

perkara

100

12

bulan

-

0

20

perkara

100

12

bulan

7

Membuat berita acara pemeriksaan persiapan

0

15

perkara

100

12

bulan

8

Membuat Penetapan hari sidang Melakukan persiapan persidangan dan mengecek kehadiran para pihak

0

15

perkara

100

12

bulan

0

15

perkara

100

12

bulan

9

BIAYA

10


0

15

perkara

100

12

bulan

-

11

Melaporkan penundaan hari sidang berikutnya kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara

0

25

perkara

100

12

bulan

-

12

Membuat berita acara sidang

0

25

perkara

100

12

bulan

13


0

15

perkara

100

12

bulan

-

14


0

10

perkara

100

12

bulan

-

15


0

15

perkara

100

12

bulan

-

16


0

15

perkara

100

12

bulan

-

Pejabat Penilai,


SRI HASTUTI EKAWATI, SH. `19581009 199003 2 001

EDI SUWARTO, SH. 19670407 199003 1 004


4. SKP MUHAMMAD IDRUS, SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

Muhammad Idrus, SH.

2

NIP

19581009 199003 2 001

2

NIP

19640131 199403 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I (IV/b)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata (III/c)

4

Jabatan

Panitera

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja

PTUN PONTIANAK

5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

8

perkara

100

12

bulan

2


0

10

perkara

100

12

bulan

-

3

Menandatangani surat-surat panggilan

0

100

perkara

100

12

bulan

-

0

25

perkara

100

12

bulan

-

0

25

perkara

100

12

bulan

-

0

25

perkara

100

12

bulan

4 5 6

Mempersiapkan ruang pemeriksaan persiapan dan mengecek kehadiran para pihak Mengikuti dan mencatat jalannya pemeriksaan persiapan Melaporkan penundaan hari pemeriksaan persiapan berikutnya kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat di dalam register perkara

7

Membuat berita acara pemeriksaan persiapan

0

10

perkara

100

12

bulan

8

Membuat Penetapan hari sidang

0

10

perkara

100

12

bulan

9

Melakukan persiapan persidangan dan mengecek kehadiran para pihak

0

60

perkara

100

12

bulan

10


0

60

perkara

100

12

bulan

-

11

Melaporkan penundaan hari sidang berikutnya kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara

0

60

perkara

100

12

bulan

-

12

Membuat berita acara sidang

0

60

perkara

100

12

bulan

13

Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara perkaraperkara yang sudah diputus berikut amar putusannya untuk dicatat dalam register perkara

0

10

perkara

100

12

bulan

-

14


0

4

perkara

100

12

bulan

-

15


0

6

perkara

100

12

bulan

-

16


0

6

perkara

100

12

bulan

-




Muhammad Idrus, SH.

19581009 199003 2 001

19640131 199403 1 001


5. SKP YATIMAN, SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

1

Nama

2

NIP

3

Pangkat/Gol.Ruang

4

Jabatan

5

Unit Kerja

SRI HASTUTI EKAWATI, SH NIP.19581009199 0032001 Pembina Tk. I (IV/b) PANITERA PTUN PONTIANAK

N O


1

Nama

YATIMAN, SH

2

197007211994031002

3

NIP Pangkat/Gol. Ruang

Penata ( III/C)

4

Jabatan

Panitera Pengganti

5

Unit Kerja


N O


A K

KUANT/OU TPUT

KUA L/MU TU

WAK TU

BIA YA

1


0

9

perkara

100

1 2

bul an

2


0

9

perkara

100

1 2

bul an

-

3

Melakukan persiapan pemeriksaan persiapan

0

45

kali

100

1 2

bul an

-

4

Mengikuti dan mencatat jalannya pemeriksaan persiapan

0

50

kali

100

1 2

bul an

-

5

Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang

0

180

kali

100

1 2

bul an

-

6

Membuat penetapan hari sidang

0

9

perkara

100

1 2

bul an

7

Melakukan persiapan persidangan

0

100

kali

100

1 2

bul an

8


0

9

kali

100

1 2

bul an

-

9

Melaporkan penundaan hari pemeriksaan persiapan berikutnya/hari sidang berikutnya kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara

0

100

kali

100

1 2

bul an

-

1 0


0

9

perkara

100

1 2

bul an

-

1 1


0

9

kali

100

1 2

bul an

-


0

9

perkara

100


0

9

perkara

100

Melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi persidangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (membuat surat izin Kuasa Insidentil)

0

1

perkara

100

1 2 1 2 1 2


1 2 1 3 1 4

-

Pejabat Penilai,

Pontianak, 31 Desember 2016 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

SRI HASTUTI EKAWATI, SH

YATIMAN, SH

NIP.195810091990032001

197007211994031002


SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) JURUSITA PENGGANTI 1. SKP NDARU PRABOWO, SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

AMIR FAHRUDIN, SH

1

Nama

NDARU PRABOWO, SH.

2

NIP

19611206 199103 1 002

2

19641109 198603 1 004

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA TK I ( III/D ).

3

NIP Pangkat/Gol.R uang

4

Jabatan

4

Jabatan

5

Unit Kerja

WAKIL PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK.

5

Unit Kerja

PENATA TK I ( III/D ) JURU SITA PENGGANTI / STAF HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TARGET

NO


AK

KUANT/OU TPUT

KUAL/M UTU

WAKT U

BIAYA

1

Membuat Surat panggilan serta mengirimkan kepada pihak yang bersengketa.

0

425

lbr

100

12

bln

-

2

Mengadministrasikan berkas Banding , Kasasi serta Peninjauan kembali

0

500

lbr

100

12

bln

-

3

Melaksanakan administrasi pengiriman salinan penetapan / salinan putusan

0

500

lbr

100

12

bln

-

4

Membantu Hakim dan Panitera Pengganti dalam melaksanakan sidang setempat.

0

450

lbr

100

12

bln

-

5

Mengelola dan meregistrasi Surat Kuasa Penasehat Hukum dan Instansi Pemerintah..

0

450

lbr

100

12

bln

-

6

Membuat Laporan Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

0

175

lbr

100

12

bln

-

7

Membuat dan menyusun laporan Bulanan Keadaan perkara, Keuangan Perkara, Jenis Perkara serta Statistik Perkara dan pengiriman surat

0

500

lbr

100

12

bln

-

8

Membuat dan menyusun laporan Banding, Kasasi serta Peninjauan Kembali dan pengiriman

0

450

lbr

100

12

bln

-

9

Membuat dan Menyusun laporan Tahunan dan pengiriman

0

500

lbr

100

12

bln

-

10

Mengadministrasikan serta Mengarsipkan perkara yang telah Inkrach atau memiliki Kekuatan Hukum tetap

0

500

lbr

100

12

bln

-

11

Membuat laporan Triwulan

0

450

lbr

100

12

bln

-

12

Mengadministrasikan surat masuk dan keluar di kepaniteraan Hukum

0

160

lbr

100

12

bln



AMIR FAHRUDIN, SH.

NDARU PRABOWO, SH.

19611206 199103 1002

19641109 198603 1 004


2. SKP HASAN BASRI, SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O 1 2

I. PEJABAT PENILAI

3 4

Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

N O

N O


AMIR FAHRUDIN, SH 196012061991031000

1 2

PENATA TK.I/IIID WAKIL PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.R uang Jabatan

5

Unit Kerja


A K

HASAN BASRI, SH. 19610525 198503 1 008 PENATA TK.I/IIID JURU SITA PENGGANTI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TARGET

KUANT/OUTP UT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Menyiapkan Jalannya persidangan dengan tertib

0

10 00

perkara

100

12

bula n

-

2

Mengkoordinir satpam dalam pengamanan persidangan

0

10 00

berkas

100

12

bula n

-

3

Selalu mengawasi jalannya persidangan dari segi keamanan

0

10 00

berkas

100

12

bula n

-

4

Membuat surat panggilan untuk sidang

0

50 0

berkas

100

12

bula n

-

5

Mengirim surat panggilan untuk sidang

0

20 0

berkas

100

12

bula n

-

6

Mengirim Berkas perkara banding selaku staf perkara

0

20 0

berkas

50

12

bula n

Pejabat Penilai,


AMIR FAHRUDIN, SH 196012061991031000

HASAN BASRI, SH 19610525 198503 1 008


3. SKP ANDINA FAJARIANI, SE. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Amir Fahrudin, SH.

1

Nama

Andina Fajariani, SE.

2

NIP

`19601206 199103 1 002

2

19830610 200502 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

NIP Pangkat/G ol.Ruang

4

Jabatan

4

Jabatan

5

Unit Kerja

Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Penata Muda Tk. I (III/b) Juru Sita Pengganti diperbantukan sbg Bendaharawan Gaji

5

Unit Kerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUT U

WAKTU

BIAYA

1

Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara

0

2

Surat

100

12

BLN

-

2

Mengadministrasikan surat-surat panggilan dan pemberitahuan serta surat lainnya

0

2

Berkas

100

12

BLN

-

3

Mengecek kehadiran para pihak yang akan melakukan persidangan dan mengkoordinasikannya dengan Panitera Pengganti

0

2

Laporan

100

12

BLN

-

4

Menjadi MC sidang serta mengikuti persidangan hingga selesai

0

2

Laporan

100

12

BLN

-

5

Mengikuti sidang Pemeriksaan Setempat

0

1

Laporan

100

12

BLN

-

6

Membuat SPP dan SPM gaji oleh Pejabat PTUN Pontianak kemudian diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D

0

12

Berkas

100

12

BLN

-

7

membuat monev anggaran depkeu

0

12

Berkas

100

12

BLN

-

8

Mencatat SPM dan membukukan

0

12

Dokumen

100

12

BLN

-

9

Membuat laporan triwulan, semester, tahunan SAIBA/ SAIBA W

0

12

Laporan

100

12

BLN

10

Membuat SSP ( Surat Setoran Pajak )

0

12

Dokumen

100

12

BLN

-

11

Mengajukan uang lembur

0

12

Dokumen

100

12

BLN

-

12

Membuat perincian gaji untuk lampiran pajak SPT Tahunan

0

12

Dokumen

100

12

BLN

-

13

Membuat KP-4

0

12

Berkas

100

12

BLN

-

14

Membuat SKPP pindah/masuk

0

1

Dokumen

100

12

BLN

15

Meminta persekot gaji

0

2

Dokumen

100

12

BLN

-

16

Membuat permohonan uang duka

0

12

Dokumen

100

12

BLN

-

17

Membuat permohonan biaya mutasi pindah

0

1

Dokumen

100

12

BLN

-

18

Aplikasi SAIBA

0

12

Dokumen

100

12

BLN

19

Aplikasi SAIBA W

0

4

Dokumen

100

12

BLN

20

Aplikasi PP39 Bappenas

0

4

Dokumen

100

12

BLN

Pontianak,

Januari 2016

Pejabat Penilai,


Amir Fahrudin, SH.

Andina Fajariani, SE.

`19601206 199103 1 002

19830610 200502 2 001


4. SKP RUSTAM, SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Amir Fahrudin, SH.

1

Nama

Rustam, SH.

2

NIP

`196012061991031000

2

NIP

19691122 199403 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tk. I (III/b)

4

Jabatan

Wakil Panitera

4

Jabatan

JSP diperbantukan di Sub Bagian Umum

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1


0

2

Surat

100

12

BLN

-

2


0

2

Berkas

100

12

BLN

-

3


0

2

Dokumen

100

12

BLN

-

4


0

2

Dokumen

100

12

BLN

-

5


0

2

Dokumen

100

12

BLN

-

6

Menginventarisasi Barang Milik Negara /Kekayaan Negara (BMN/KN) sesuai peraturan perundangan yang berlaku

0

12

Dokumen

100

12

BLN

-

7

Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL)

0

12

Dokumen

100

12

BLN

-

8

Melakukan opname fisik BMN / KN bersama dengan Tim yang dibentuk untuk itu, dan membuat laporan hasil opname fisik

0

12

Dokumen

100

12

BLN

-

9

Membuat Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) dan Laporan Tahunan Inventaris (LTI) dan Laporan Kondisi Barang (LKB)

0

12

Dokumen

100

12

BLN

10

Memberi Nomor Kode Registrasi Barang pada setiap BMN / IKN

0

12

Dokumen

100

12

BLN

11

Melakukan urusan lainnya yang berkaitan dengan penata-usahaan Barang Milik Negara / Inventaris Kekayaan Negara (BMN/IKN)

0

12

Dokumen

100

12

BLN

12

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepadanya, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum

0

12

Dokumen

100

12

BLN

13

Melakukan pencatatan terhadap BMN yang memenuhi kriteria yang dilakukan secara sistematis ke dalam buku yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku

0

12

Dokumen

100

12

BLN

14

Menyusun Neraca BMN dan Saldo BMN

0

12

Dokumen

100

12

BLN

15

Mencatat seluruh pembelian / pengadaan, hibah dan penghapusan BMN

0

12

Dokumen

100

12

BLN

16

Melakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan Buku Besar Aset sebagaimana diatur dalam SK Menkeu RI No. 18/KMK.018/1999 tanggal 4 Januari 1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik / Kekayaan Negara dan SK Menkeu RI No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar

0

12

Dokumen

100

12

BLN



Amir Fahrudin, SH.

Rustam, SH.

`196012061991031000

19691122 199403 1 001


5. SKP MARFUÀH FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

N O


1

Nama

AMIR FAHRUDIN, SH.

1

Nama

MARFUÀH

2

NIP

`196012061991031000

2

NIP

19661226 199303 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Tk. I (IV/b)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda Tk. I (III/b)

4

Jabatan

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

JSP diperbantukan di Sub Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

N O 1 2

3

4

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Mengadministrasikan surat-surat panggilan dan pemberitahuan serta surat lainnya Mengecek kehadiran para pihak yang akan melakukan persidangan dan mengkoordinasikannya dengan Panitera Pengganti Menjadi MC sidang serta mengikuti persidangan hingga selesai

A K

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUT U

WAKTU

BIAYA

0

3

Surat

100

1 2

BLN

-

0

3

Berkas

100

1 2

BLN

-

0

2

Dokumen

100

1 2

BLN

-

0

2

Dokumen

100

1 2

BLN

-

5


0

1

Dokumen

100

1 2

BLN

-

6

Mencatat Pembukuan

0

1 2

Berkas

100

1 2

BLN

-

0

1 2

Berkas

100

1 2

BLN

-

0

1 2

Berkas

100

1 2

BLN

-

7

8

Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara bukan pajak ke bank

9

Menyiapkan bahan laporan bulanan dan triwulan

0

1 2

Dokumen

100

1 2

BLN

10

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

0

1 2

Dokumen

100

1 2

BLN

11

Membuat amplop surat

0

1 2

Amplop

100

1 2

BLN

-



AMIR FAHRUDIN, SH.

MARFUÀH

`196012061991031000

19661226 199303 2 001


6. SKP TITI MARDIANI FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O 1 2

I. PEJABAT PENILAI

3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.Rua ng Jabatan

5

Unit Kerja

N O

1

N O


AMIR FAHRUDIN , SH. 19601261991031002

1 2

Penata III/D Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.Rua ng Jabatan

5

Unit Kerja

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mengadministrasikan surat - surat panggilan, pembertahuan dan surat pengadilan lainnya serta melaksanakan pemanggilan dan atau pemberitahuan sesuai dengan peraturan perundang - undangan Mengadministrasikan surat - surat masuk dan keluar sebagai staf bagian umum Mengagendakan surat kedalam arsip sebagai staf umum Menghitung stok barang - barang Atk sebagai staf umum Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberkan kepadanya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sub bagian Umum

A K

Titi Mardiani 19690703 199403 200 1 Penata Muda Tk. I / IIIB Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET

KUANT/OUTPUT

KUAL/MUT U

WAKTU

BIAYA

0

10

perkara

100

12

bln

-

0

1500

surat

100

12

bln

-

0

1500

surat

100

12

bln

-

0

1000

Barang

100

12

bln

-

0

500

Buah

100

12

bln

-

0

3000

buku

100

12

bln

-

7

0

500

bh

100

12

bln

-

8

0

3000

buku

100

3

bln

-

9

0

500

lbr

100

3

bln

-

10

0

2000

Barang

100

3

bln

-

11

0

lbr

100

3

bln

-

12

0

lbr

100

3

bln

2 3 4 5 6

Mengelola perpustakaan

Pejabat Penilai,


AMIR FAHRUDIN, SH. 196012061991031002

Titi Mardiani 19690703 199403 200 1


7.

SKP DIANA SARI, SP., SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO

N O

I. PEJABAT PENILAI


1

Nama

Amir Fahrudin, SH.

1

Nama

Diana Sari, SP., SH.

2

NIP

`196012061991031000

2

`198205032006042000

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

NIP Pangkat/Gol.Ruan g

4

Jabatan

Wakil Panitera

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

NO 1 2 4

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara Mengadministrasikan surat-surat panggilan dan pemberitahuan serta surat lainnya Mengecek kehadiran para pihak yang akan melakukan persidangan dan mengkoordinasikannya dengan Panitera Pengganti

A K

KUANT/OUTPU T

Penata Muda (III/a) JSP diperbantukan sebagai Kasir / Operator SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TARGET KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAYA

0

20

Surat

100

12

Bulan

-

0

20

Surat

100

12

Bulan

-

0

2

Kegiatan

100

12

Bulan

-

5


0

2

Kegiatan

100

12

Bulan

-

6

Mengikuti sidang Pemeriksaan Setempat Mengarahkana para pihak untuk membayar panjar biaya perkara, baik gugatan maupun banding ke bank Membuat, mengembalikan/mengirimkan asli serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), kepada para pihak, setelah dibubuhi cap / tanda lunas dan nomor Buku Jurnal Membubuhkan / mencatat biaya perkara yang diterima ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Uang Mengelola / mengeluarkan uang panjar biaya perkara untuk kepentingan perkara, misalnya : biaya upah tulis, materai, redaksi, leges, biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat, biaya sumpah, biaya eksekusi dan lain sebagainya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengeluarkan biaya-biaya kepaniteraan yang harus disetorkan pada Kas Negara ke Bendahara Penerima Pengadilan TUN Pontianak sebagai PNBP Membukukan semua penerimaan / pengeluaran uang panjar biaya perkara yang telah ditentukan bagi kepentingan perkara yang bersangkutan, ke dalam Jurnal Keuangan dan Buku Induk Keuangan Perkara Melakukan urusan lain yang berhubungan dengan sub kepaniteraan perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

0

1 10 0

Kegiatan

100

12

Bulan

-

Kegiatan

100

12

Bulan

-

7 8 9

10

11

12

0 0

50

Dokumen

100

12

Bulan

-

0

50

Surat

100

12

Bulan

-

0

10 0

Surat

100

12

Bulan

-

0

10 0

Dokumen

100

12

Bulan

-

0

20

Surat

100

12

Bulan

-

13

Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi perkara yang diberikan, dimandatkan atau didelegasikan kepadanya

0

5

Surat

100

12

Bulan

-

14

Menerima gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan PK, eksekusi, memberikan penjelasan dan penafsiran biaya perkara

0

50

Dokumen

100

12

Bulan

-

0

2

Surat

100

12

Bulan

-

0

2

Surat

100

12

Bulan

-

0

50

Surat

100

12

Bulan

-

0

50

Surat

100

12

Bulan

-

15

16

17 18

Menerima gugatan perlawanan terhadap penetapan dismissal (tanpa membayar biaya perkara dan permohonan baru kode PLW) Menetapkan rencana / panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk Penggugat, lembar kedua untuk Kas dan lembar ketiga dilampirkan dalam berkas perkara. Menyerahkan SKUM tersebut kepada Penggugat atau Tergugat (dalam hal pemeriksaan setempat). Menyerahkan kembali gugatan atau permohonan kepada yang mengajukan gugatan atau permohonan Dalam gugatan diterima melalui pos, maka gugatan tersebut dicatat dalam buku register. Setelah panjar biaya perkara tersebut diterima, barulah diberi nomor perkara



Amir Fahrudin, SH.

Diana Sari, SP., SH.

`196012061991031000

`198205032006042000


8. SKP BOBY VALIANDRA, A. Md. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

AMIR FAHRUDIN, SH.

1

Nama

2

NIP

`19601206 299203 1 002

2

NIP

BOBY VALIANDRA, A.Md. `19890731 201101 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk.I (III/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur Tk.I / II/d

4

Jabatan

Wakil Panitera

4

Jabatan

Jurusita Pengganti

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

Mengadministrasikan surat-surat panggilan, pemberitahuan dan surat pengadilan lainnya serta melaksanakan pemanggilan dan atau pemberitahuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

0

10

perkara

100

12

bulan

-

2

Mengadministrasikan dan menerima gugatan masuk , menerima Permohonan Banding, menerima permohonan Kasasi, menerima permohonanan Peninjauan Kembali, menerima permohonan Eksekusi, menerima Memori dan Kontra Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

0

62

perkara

100

12

bulan

-

3

Operator SIPP

0

146

perkara

100

12

bulan

-

4

Mengadministrasikan Minutasi perkara Banding ,kasasi , dan Peninjauan Kembali.

0

70

Berkas

100

12

bulan

-

Pontianak,

Januari 2016

Pejabat Penilai,


AMIR FAHRUDIN, SH.

BOBY VALIANDRA, A.Md.

`19601206 299203 1 002

`19890731 201101 1 003


9. SKP HERI PURNOMO, SH. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

N O


1

Nama

AMIR FAHRUDIN, SH.

1

Nama

2 3

NIP

`19601206 199103 1 002

2

NIP

19680606 199303 1 005

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda (III/a)

4

Jabatan

4

Jabatan

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja

JSP diperbantukan di Sub Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

N O

HERI PURNOMO, SH

TARGET III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANT/OUTPU T

KUAL/MU TU

WAKTU

BIA YA

1


0

2

Surat

100

12

BLN

-

2


0

2

Berkas

100

12

BLN

-

3


0

2

Dokumen

100

12

BLN

-

4


0

2

Dokumen

100

12

BLN

-

5

Mengagendakan surat-surat masuk

0

12

Dokumen

100

13

BLN

-

6

Membuat Membuat SPP dan SPM serta mengajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D

0

12

Dokumen

100

14

BLN

-

7

Mengambil SP2D untuk dicairkan di Bank

0

24

Dokumen

100

15

BLN

-

8

Menggunakan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan renlok

0

12

Dokumen

100

16

BLN

-

9


0

12

Dokumen

100

17

BLN

10

Membuat laporan bulanan dan menyampaikan kepada yang berwenang

0

12

Dokumen

100

18

BLN

-

11

Membuat pemeriksaan bulanan, triwulan /menutup buku induk oleh Atasan Langsung dan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan kepada yang berwenang

0

5

Dokumen

100

19

BLN

-

-



AMIR FAHRUDIN, SH.

HERI PURNOMO, SH

`19601206 199103 1 002

19680606 199303 1 005


10. SKP PURYATININGSIH FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O

I. PEJABAT PENILAI

1 2

Nama NIP

3 4


5

Unit Kerja

N O

N O


Amir Fahrudin, SH. `196012061991031000

1 2

Penata Tk. I (III/d) Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

3 4

Nama NIP Pangkat/G ol.Ruang Jabatan

5

Unit Kerja


A K

PURYATININGSIH `198302052006042000 PENGATUR (II/c) JURU SITA PENGGANTI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TARGET

KUANT/O UTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

BIAY A

1

Mengadministrasikan surat-surat panggilan, pemberitahuan dan surat pengadilan lainnya serta melaksanakan pemanggilan dan atau pemberitahuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

0

10

perk ara

100

12

bul an

-

2

Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan Penetapan dan / atau salinan Putusan Pengadilan.

0

30

perk ara

100

12

bul an

-

3

Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan PK.

0

30

perk ara

100

12

bul an

-

0

1

perk ara

100

12

bul an

-

0

1

perk ara

100

12

bul an

-

0

1

perk ara

100

12

bul an

-

100

12

100

12

100

12

100

12

100

12

100

12

4

5

6

Mengadministrasikan dan atas perintah Ketua Pengadilan melaksanakan administrasi pelaksanaan putusan serta berkenaan dengan upaya paksa terhadap Tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah telah berkekuatan hukum tetap dan / atau tidak mau melaksanakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Kepetusan TUN. Membuat Berita Acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera Pengadilan melaksanakan pengumuman Pejabat yang tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

7

Menyampaikan teguran (aanmaning)

0

1

8

Memberitahukan Putusan Banding, Kasasi, PK.

0

30

9

Mencatat Register Induk Perkara TK. Pertama, Register Banding, Register Kasasi dan Register PK.(Sebagai pelaksana Meja 2)

0

10 0

1 0 1 1 1 2

Menyiapkan dan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak. Membuat Surat Keterangan antara lain : surat keterangan Inkracght, dll. Membantu mencatat jadwal persidangan dan mengatur jalannya persidangan.

0

30

0

10

0

60

perk ara perk ara perk ara perk ara perk ara perk ara

bul an bul an bul an bul an bul an bul an

-

Pejabat Penilai,


Amir Fahrudin, SH. `196012061991031000

PURYATININGSIH `198302052006042000


SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) STAF : 1. SKP A. RASYID FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N O 1 2

I. PEJABAT PENILAI

3 4

Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

N O

N O


YANDI SYUHADA,SH 1969099061996031001

1 2

PENATA TK.I/IIID WAKIL PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.R uang Jabatan

5

Unit Kerja


A K

A.RASYID 19661007 199303 1 003 PENGATUR (II/c) STAF HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TARGET

KUANT/OUTP UT

KUAL/MUT U

WAKTU

BIAYA

1

Menerima dan Meregistar Pendaftaran Surat Kuasa

0

5 0

perkara

100

12

bula n

-

2

Mencatat dan Mengarsipkan Permohonan Informasi dan Pengaduan

0

2

berkas

100

12

bula n

-

3

Menyediakan data-data bagi pemohon Informasi

0

5

berkas

100

12

bula n

-

4

Mengarsipkan, Mengelola dan Menjaga Berkas Perkara yang sudah inkracht

0

1 2

berkas

100

12

bula n

-

5

Mengirim surat panggilan untuk sidang

0

3 0

berkas

100

12

bula n

-

6

Mengirim Berkas perkara banding selaku staf perkara

0

5

berkas

50

12

bula n

Pejabat Penilai,


YANDI SYUHADA,SH 1969099061996031001

A.RASYID 19661007 199303 1 003


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Halaman III dari 92 halaman

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia

Sebagai Badan Peradilan yang menangani sengketa Administrasi Negara, keadaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Jumlah pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sampai dengan akhir Tahun 2016 sebanyak 33 orang. Dari seluruh struktur kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang belum terisi adalah Jabatan Panitera Muda Perkara, Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan, serta jabatan fungsional Jurusita. Rincian Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah sebagai berikut : a) Jumlah Pegawai :

Golongan I

:-

orang

Golongan II

:3

orang

Golongan III

: 28

orang

Golongan IV

:2

orang

Jumlah TOTAL

: 33

orang

b) Jumlah tenaga teknis Hakim clan Non Hakim / Pejabat Fungsional :

Ketua

:1

orang

Wakil Ketua

:0

orang

Hakim

:8

orang

Panitera

:1

orang

Sekretaris

:1

orang

Wakil Panitera

:1

orang

Panitera Muda Hukum : 1

orang

Panitera Muda Perkara : 0

orang

Panitera Pengganti

:6

orang

Juru Sita Pengganti

: 11

orang


c) Jumlah tenaga Non Teknis :

Kasub Umum & Keuangan

:1

orang

Kasub Kepegawaian Kasub Perencanaan &IT

:1

orang

:0

orang

Staf

:1

orang

Cakim

:-

orang

d) Tenaga Honorer

Supir

:

4

Orang

Kebersihan

:

4

Orang

:3

Orang

Satpam

3. MUTASI MUTASI KELUAR ATAS NAMA : 1) Herry Wibawa, SH., MH. Ketua PTUN Pontianak, mutasi sebagai Ketua PTUN Semarang 2) Sudarsono, SH., MH. Hakim PTUN Pontianak, mutasi sebagai hakim PTUN Serang diperbantukan di Dirjen Badimiltun MARI 3) Ayi Solehudin, SH., MH. Hakim PTUN Pontianak, mutasi sebagai hakim PTUN Samarinda 4) Salman Khalik Alfarisi, SH. Hakim PTUN Pontianak mutasi sebagai hakim PTUN Manado 5) Fajri Citra Resmana, SH., MH. Hakim PTUN Pontianak, mutasi sebagai hakim PTUN Padang. MUTASI MASUK ATAS NAMA : 1) Guruh Jaya Saputra, SH., MH. Ketua PTUN Padang, mutasi sebagai Ketua PTUN Pontianak 2) Ceckly Jembly Kereh, SH. Hakim PTUN Manado, mutasi sebagai hakim PTUN Pontianak 3) Akhdiat Satrodinata, SH., MH. Hakim PTUN Padang Mutasi sebagai hakim PTUN Pontianak


4) Andi Darmawan, SH. Hakim PTUN Manado Mutasi sebagai Hakim PTUN Pontianak 5) Marta Satria Putra, SH., MH. Hakim PTUN Mataram sebagai Hakim PTUN Pontianak 6) Maria Pingkan Telew, SH. Hakim PTUN Manado Mutasi sebagai Hakim PTUN Pontianak. 4. PROMOSI. Ada dua Jabatan yang kosong dan telah dipromosikan tahun ini, yaitu : 1. Jabatan Panitera Muda Perkara. Yang dipromosikan adalah : Oktavianus Hatoguan, SH., Noce Unmehopa, SH., MH., Edi Suwarto, SH., dan Yatiman, SH. 2. Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan. Yang dipromosikan adalah Ndaru Prabowo, SH., Hasan Basri, SH., Andina Fajariani, SE., dan Rustam, SH. 5. PENSIUN Dalam tahun 2016, ada 2 orang pegawai PTUN Pontianak yang memasuki masa purnabakti, yaitu atas nama : 1. Djoko Sumardjono, Sm. Hk. Jabatan Panitera Muda Perkara PTUN Pontianak. TMT Pensiun 01 Desember 2016 2. Manumpak Pasaribu, Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT, dan pelaporan. TMT Pensiun 01 Desember 2016


B. KEADAAAN PERKARA A. Keadaan Perkara pada Tahun 2016 : 1. Sisa Perkara pada tahun 2015 berjumlah ………………………………….……….: 16 Perkara. 2. Perkara Masuk sampai tanggal 15 Desember 2016 ……………………………….....: 84 Perkara 3. Perkara Perlawanan (Kepegawaian) Tahun 2015 sampai tanggal 15 Desember 2016 : 1 Perkara + Jumlah………..…... : 101 Perkara 4. 5. 6. 7.

Perkara Putus Tahun 2015 sampai tanggal 15 Desember 2016…………………..: 63 Perkara. Perkara Cabut Tahun 2015 sampai tanggal 15 Desember 2016 …………….….…: 10 Perkara. Perkara Gugur Tahun 2015 sampai tanggal 15 Desember 2016 ………………….. : 0 Perkara Perkara Dismissal(Kepegawaian) Tahun 2015 sampai tanggal 15 Desember 2016...: 1Perkara.+ Jumlah…...................: 74 Perkara

Jadi jumlah Perkara Tahun 2016 sampai tanggal 15 Desember 2016 adalah 101 -74 = 27 Perkara B. Keadaan Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Tahun 2016 : 1. Perkara Banding Tahun 2015 sampai tanggal 15 Desember 2016 …………………: Perkara Banding Cabut Tahun 2015 sampai tanggal 15 Desember 2016 ………….: 2. Perkara Kasasi Tahun 2015 sampai tanggal 15 Desember 2016 …………………..: Perkara Kasasi Cabut Tahun 2015 sampai tanggal 15 Desember 2016 ……………: 3. Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2015 sampai tanggal 15 Desember 2016 ….. ..:

42 Perkara. 1 Perkara 14 Perkara 2 Perkara 4 Perkara.

C. Klasifikasi Perkara yang masuk pada Tahun 2016 : 1. Pertanahan sampai tanggal 15 Desember 2016 ………………………….………: 2. Kepegawaian sampai tanggal 15 Desember 2016 ……………………………….: 3. Lelang sampai tanggal 15 Desember 2016 ………………………………… ……: 4. Perijinan sampai tanggal 15 Desember 2016 ……………………………………: 5. Lain-lain sampai tanggal 15 Desember 2016 …………………………………….: Jumlah :

51 Perkara. 7 Perkara. 23 Perkara. 5 Perkara. 0 Perkara + 86 Perkara


1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

2 Pertanahan Perumahan PAW Koperasi Kepegawaian Lelang / Tender Catatan Sipil IMB Yayasan Bank HPH Pertokoan Kewaganegaraan Kapal Pajak KTP Tarif Keterangan Panggilan Merek Jumlah

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

9 4 3 16

51 7 23 86

8 2 10

52 9 26 92

-

-

-

-

-

1 1

-

-

26 4 8 38

9 9

11 3 16

37 9 17 65

1 1

-

-

15 0 9 27

Peninjauan Kembali

Kasasi

Banding

Dikabulkan

Diterima

Ditolak/Putus

Jumlah

Dikabulkan

PERLA-WANAN

Ditolak

Tidak Diterima

Dicabut Dalam Persidangan

Gugur

Dati I

Dismissal

PUTUSAN

Dati II

TERGUGAT

Pusat

Perorangan

Badan Hukum Perdata

PENG-GUGAT

Jumlah

Dicabut

KASUS

Masuk

No

Sisa Perkara Tahun 2014

PERKARA

Sisa Perkara Tahun Ini

III. KEADAAN PERKARA MASUK DAN PUTUS

KETERANGAN

23

24

25

-

-

-

-

-

26


IV. LAPORAN PERKARA BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2016 A. BANDING TAHUN 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

46/G/2015 PTUN.PTK 48/G/2015 PTUN.PTK 50/G/2015 PTUN.PTK 45/G/2015 PTUN.PTK 47/G/2015 PTUN.PTK 55/G/2015 PTUN.PTK 59/G/2015 PTUN.PTK 02/G/2016 PTUN.PTK 04/G/2016 PTUN.PTK 07/G/2016 PTUN.PTK 18/G/2016 PTUN.PTK 56/G/2015 PTUN.PTK 58/G/2015 PTUN.PTK 60/G/2015 PTUN.PTK 01/G/2016 PTUN.PTK 05/G/2016 PTUN.PTK 08/G/2016 PTUN.PTK 09/G/2015 PTUN.PTK 23/G/2016 PTUN.PTK 05/G/2016 PTUN.PTK 08/G/2016 PTUN.PTK 62/G/2015 PTUN.PTK 23/G/2016 PTUN.PTK 09/G/2016 PTUN.PTK 15/G/2016 PTUN.PTK 16/G/2016 PTUN.PTK 17/G/2016 PTUN.PTK 03/G/2016 PTUN.PTK 21/G/2016 PTUN.PTK 39/G/2016.PTUN.PTK 40/G/2016.PTUN.PTK 41/G/2016.PTUN.PTK 33/G/2016.PTUN.PTK 24/G/2016.PTUN.PTK 46/G/2016.PTUN.PTK 28/G/2016.PTUN.PTK 30/G/2016.PTUN.PTK 34/G/2016.PTUN.PTK 35/G/2016.PTUN.PTK 36/G/2016.PTUN.PTK 37/G/2016.PTUN.PTK 45/G/2016.PTUN.PTK 48/G/2016.PTUN.PTK

Cabut

A. 1.BANDING CABUT TAHUN 2016 1.

Perkara Nomor 60/G/2015/PTUN.PTK di Cabut

B. KASASI TAHUN 2016 1. 2. 3.

42/G/2014/PTUN.PTK 54/G/2014 PTUN.PTK. 42/G/2015 PTUN.PTK. Halaman 73 dari 92 halaman

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

10/G/2015 PTUN.PTK. 53/G/2014 PTUN.PTK. 30/G/2015 PTUN.PTK. 35/G/2015 PTUN.PTK. 36/G/2015 PTUN.PTK. 37/G/2015 PTUN.PTK. 48/G/2015 PTUN.PTK. 50/G/2015 PTUN.PTK. 07/G/2016 PTUN.PTK. 46/G/2015 PTUN.PTK. 45/G/2015 PTUN.PTK.

B.1 KASASI CABUT TAHUN 2016 1. Perkara Nomor 48/G/2015/PTUN.PTK 2. Perkara Nomor 50/G/2015/PTUN.PTK C. PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2016 1. 2. 3. 4.

16/G/2013.PTUN.PTK 13/G/2012.PTUN.PTK. 48/G/2014.PTUN.PTK 47/G/2013.PTUN.PTK

C1. PENINJAUAN KEMBALI CABUT TAHUN 2016 Nihil V. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS TAHUN 2016 1. Jumlah Perkara yang masuk 84 Perkara 2. Jumlah Hakim 9 Orang 3. Jumlah Majelis 3 Orang 4. 1 Majelis terdiri dari 3 Orang Hakim Jadi Rasio Perkara terhadap majelis adalah 9:3 = 3 Artinya terdapat 3 majelis 84:3=28 Artinya Setiap 1 majelis menangani 28 perkara dalam tahun 2016.


C.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentangKeuangan Negara sarana prasarana dikelola berdasarkan sistem yang disebut dengan SIMAK-BMN adalah suatu sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca, disamping itu SIMAKBMN juga didukung oleh Aplikasi Persediaan yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan barang milik negara. Dalam pelaksanaan akuntansi barang milik negara dibantu dengan perangkat lunak (software) yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingka tkesalahan dalam pelaksanaannya. 1. Sarana dan Prasarana Gedung GEDUNG KANTOR Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berdiri di atas tanah seluas 3.830 M2 terletak di Jalan Jend.Achmad Yani No. 10 Pontianak. Gedung Kantor terdiri dari 2 (dua) bangunan gedung, Gedung Depan 2 (dua) lantai merupakan Gedung Baru hasil Rehab Tahun Anggaran 2008 - 2012, Gedung Belakang terdiri 2 (dua) dan 3 (tiga) lantai merupakan bangunan gedung lama yang belum selesai dibangun yang diperoleh tahun 2006 - 2007. RUMAH NEGARA/RUMAH JABATAN Rumah Negara/ Rumah Jabatan untuk Ketua, Wakil Ketuadan Hakim tersedia 9 (sembilan) unit dengan lokasi di 3 (tiga) tempat yaitu : 1. Jl. Parit H. Husin II Komplek Pemda Jalur III Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sejumlah 2 unit rumah. 2. Jl. Parit H. Husin II Gang Wisata Kelurahan Bangka Belitung DaratKecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sejumlah 3 unit rumah. 3. Jl. Parit H. Husin II Gang Mandala Indah Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sejumlah 4 unit rumah Pemeliharaan - Pemeliharaan Gedung Kantor telah dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan dan Tupoksi dengan biaya sesuai dengan DIPA TahunAnggaran 2016. - Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Negara telah dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya kenyamanan sarana/prasarana tempat tinggal bagi Hakim maupun Panitera/Sekretaris agar dapat melaksanakan Tupoksi dengan baik, biaya yang digunakan sesuai dengan DIPA TahunAnggaran 2016.


2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Untuk mendukung kinerja dan tupoksi pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak maka sarana dan prasarana fasilitas gedung sangatlah diperlukan agar pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Berikut ini adalah sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak :

- Fasilitas Ruangan : 1. SaranaPersidangan : - Ruang Sidang sebanyak 2 (dua) ruangan yakni :Ruang sidang utama & ruang sidang 2 - Ruang Pemeriksaan Persiapan : 1 (satu) Ruangan. - Ruang tunggu pengunjung sidang dan Meja Informasi (lobby) 2. Ruangan Kerja Pegawai : Ruang Ketua, RuangWakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang Panitera, Ruang Sekretaris, Ruang Wakil Panitera, Ruang Panitera Pengganti (2 ruangan). Ruang Kepaniteraan Perkara, Ruang Panitera Muda Perkara, Ruang Panitera Muda Hukum, Ruang Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Ruang Umum dan Keuangan. 3. Ruang Pos Pelayanan Hukum 4. Ruang Server 5. Gudang 6. Toilet Pria dan Toilet Wanita 7. Halaman Parkir Kendaraan Pegawai dan Tamu


- Peralatan dan Perlengkapan kantor : No.

Kondisi Rusak Rusak Keterangan Baik Ringan Berat 0 0 1

Nama Barang

Jml

Satuan

1.

Stationary Generating Set

1

Unit

2.

2

Unit

2

0

0

5

Unit

0

0

5

2

Unit

1

0

1

5.

Scanner (Universal Tester) Mesin Ketik Manual Portabel (11-13 Inci) Mesin Ketik Manual Portabel (14-16 Inci) Lemari Besi / Metal

14

Unit

10

2

2

6.

Lemari Kayu

41

Unit

28

4

9

7.

Rak Besi

6

Unit

5

0

1

8.

Rak Kayu

3

Unit

1

0

2

9.

Filing Cabinet Besi

25

Unit

20

3

2

10.

Brandkas

3

Unit

2

0

1

11.

Tabung Pemadam Api

20

Unit

20

0

2

12.

White Broad

12

Unit

3

0

9

13.

Perkakas Kantor Lainnya

3

Unit

0

0

3

14.

Meja Kerja Kayu

130

Unit

78

2

50

15.

Kursi Besi/metal

184

Unit

152

0

32

16.

Kursi Kayu

55

Unit

31

9

15

17.

Sice

14

Unit

6

1

7

18.

Bangku Panjang kayu

26

Unit

0

0

26

19.

Meja Rapat

1

Unit

1

0

0

20.

Meja Komputer

14

Unit

12

0

2

21.

11

Unit

3

0

8

3

Unit

3

0

0

23.

Jam Elektronik Mesin Penghisap Debu/vacuum Cleaner Mesin Pemotong Rumput

3

Unit

2

0

1

24.

A.c. Split

35

Unit

25

0

10

25.

Kipas Angin

36

Unit

10

0

26

26.

Cold Room Frezzer

4

Unit

3

0

1

27.

Amplifire

1

Unit

1

0

0

28.

Equalizer

1

Unit

1

0

0

29.

Sound System

2

Unit

2

0

0

30.

Microphone

2

Unit

0

0

2

31.

Stabilisator

1

Unit

0

0

1

32.

Tustel

1

Unit

0

0

1

3. 4.

22.


33.

36.

Timbangan Barang Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden/wakil Presiden Tiang Bendera

1

Unit

0

0

1

7

Unit

7

0

0

3

Unit

3

0

0

10

Unit

10

0

0

37.

Tangga Aluminium

1

Unit

0

0

1

38.

Kaca Hias

3

Unit

3

0

0

39.

Dispenser

20

Unit

14

0

6

40.

Palu sidang

2

Unit

0

0

2

41.

Lambang Instansi

3

Unit

3

0

0

42.

1

Unit

0

1

0

43.

Mini Compo Karpet

1

Unit

0

0

1

44.

Gordyn / Kray

1

Unit

1

0

0

45.

5

Unit

5

0

0

16

Unit

16

0

0

1

Unit

1

0

0

22

Unit

15

0

7

49.

Audio Mixing Portabel Uninterruptible Power Suplay Telephone (pabx) Intermediate Telephone / key Telephone Pesawat Telephone

2

Unit

2

0

0

50.

Facsimile

1

Unit

1

0

0

51.

Finger Print LCD Projector/Infocus

1

Unit

1

0

0

1

Unit

1

0

0

1

Unit

1

0

0

1

Unit

1

0

0

34. 35.

46. 47. 48.

52.

54.

Hardware Corn Off-Line Computer Kamera Digital

55.

Mini Komputer

1

Unit

1

0

0

56.

P.c Unit

35

Unit

29

0

6

57.

Laptop Printer (Peralatan Personal Komputer) Televisi

11

Unit

10

0

1

18

Unit

18

0

0

9

Unit

9

0

0

1

Unit

1

0

0

1

Unit

1

0

0

53.

58. 59.

61.

Peralatan Personal Komputer lainnya Server

62.

Router

1

Unit

1

0

0

63.

Rak Server

1

Unit

1

0

0

64.

Buku Lainnya

18

Unit

18

0

0

60.


- Kendaraan Dinas/Operasional: a. Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) : No.

Merek Kendaraan

Tahun Perolehan

Baik

Kondisi Rusak Ringan

1.

Sedan Toyota Vios

2010

2.

Station Wagon Toyota Kijang

1993



3.

Station Wagon Toyota Kijang

1994



4.

Station Wagon Toyota Innova

2011

Rusak Berat





b. Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) : No.

Merek Kendaraan

Tahun Perolehan

Baik

Kondisi Rusak Ringan

Rusak Berat 

1.

Honda GL 100

1994

2.

Honda GL 100

1994



3.

Yamaha L2S

1992



4.

Yamaha L2S

1992



5.

Yamaha Jupiter

2004



6.

Honda NF 125 SD

2005



7.

Honda NF 125 SD

2005



8.

Yamaha Jupiter ZCW

2009



Pemeliharaan -

Agar Sarana/prasarana fasilitas gedung dan kendaraan operasional dapat digunakan dan dioperasionalkan secara optimal maka secara berkala dilakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya dengan biaya diambil dari kegiatan/program pemeliharaan dalam DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak TahunAnggaran 2016.

3. BidangUmum : 1. Administrasi Persuratan a. Mengagendakan semua surat masuk dan keluar tahun 2016 yaitu surat masuk sebanyak 549 dan surat keluar 3602. b. Mengarahkan surat masuk sesuai disposisi dan mengirim surat keluar sesuai tujuan. c. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan kode klasifikasi surat dan menyimpannya di filling cabinet. 2. PengelolaanPerpustakaan a. Menerima, mencatat dan memberi nomor buku-buku yang diterima. Halaman 79 dari 92 halaman

b. Membuat Katalog buku sesuai dengan klasifikasinya. c. Mencatat peminjaman dan pengembalian buku-buku perpustakaan. 3. Pengelolaan Alat Tulis Kantor a. Melaksanakan belanja ATK sesuai dengan kebutuhan pegawai b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran ATK kedalam Aplikasi persediaan. 4. Pengelolaan Barang Inventaris a. Menginput data barang-barang inventaris kedalam Aplikasi SIMAK BMN. b. Membuat DIR, DIL dan KIB tanah, bangunan kantor dan rumah dinas serta kendaraan dinas. c. Membuat Laporan Bulanan, Semester danTahunan barang milik negara. d. Melakukan Pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Komputer.

POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 15 DESEMBER 2016

AKUN NERACA KODE

JUMLAH

URAIAN 2

3

117111

Barang Konsumsi

8,221,700 3,184,150

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

1 17121

Pita Cukai, Materai dan Leges

0

117199

Persediaan Lainnya

0

131111

Tanah

7,936,879,510

132111

Peralatan dan Mesin

2,473,482,861

133111

Gedung dan Bangunan

12,288,042,408 69,795,000

134113

Jaringan

135121

Aset Tetap Lainnya

136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

2,828,678 0

137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(

137313

Akumulasi Penyusutan Jaringan

(

1,870,561,348) 2,348,874,255) 25,992,621) 54,500,000

162151

Software

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

169122

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi J U M L A H

243,411,750 (

243,054,150) 18,591,863,683


D. Pengelolaan Keuangan Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran. Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan clan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai percenninan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (531851) pada tahun 2016 ini berjumlah Rp. 9.618.760.000,-(Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.892.354.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Belanja Barang sebesar Rp. 946.131.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dan Belanja Modal Rp. 780.275.000,(Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Untuk realisasi anggaran di tahun 2016 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (531851) telah mencapai 57.92 % dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2016, yaitusenilai Rp. 5.570.544.510,- dengan rincian sebagai berikut :


1. BELANJA PEGAWAI A. Pagu Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.892.354.000,- Tahun Anggaran 2016 dengan perincian sebagai berikut : 52 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511147 511151 511151 512211 511157

BALANJA BEGAWAI Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain yermasuk Uang Duka PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

JUMLAH

Rp 2.002.377.000,81.000,136.402.000,62.188.000,73.550.000,3.017.300.000,535.378.000,118.350.000,316.800.000,-

2.800.000,55.728.000,1.571.400.000,7.892.354.000,-

B. Realisasi Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 Sebesar Rp. 3.992.883.513,-dengan rincian sebagai berikut : 52

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511147 511151 511151 512211 511157 JUMLAH

BALANJA BEGAWAI Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk Uang Duka PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

Rp 1.535.438.700,20.232,103.004.110,37.437.320,34.560.000,1.557.480.000,253.725.851,82.920.900,205.326.400,-

2.160.000,55.260.000,125.550.000,3.992.883.513,-


C. Sisa Sisa belanja pegawai Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.899.470.487,- dengan rincian sebagai berikut : 52 BALANJA BEGAWAI Rp Belanja Gaji Pokok PNS 466.938.300,511111 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.768,Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 33.397.890,511121 Belanja Tunjangan Anak 24.750.680,511122 Belanja Tunjangan Struktural PNS 38.990.000,511123 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.459.820.000,511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 281.652.149,511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.429.100,511147 Belanja Uang Makan PNS 111.473.600,Belanja Tunjangan Lain-lain 511151 termasuk Uang Duka PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 640.000,512211 Belanja Lembur 468.000,Belanja Tunjangan Kemahalan 511157 1.445.850.000,Hakim JUMLAH 3.899.470.487,-

2. BELANJA BARANG A. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 Sebesar Rp. 946.131.000,- dengan perincian sebagai berikut: 52 521111 521114 521115 521113 521813 521811 522111 522112 522113 523111 523112 523119

BALANJA BARANG Belanja Keperluan Kantor Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Opersional Satuan Kerja Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

Rp 232.884.000,6.750.000,52.560.000,2.016.000,3.000.000,62.320.000,120,000,000,36,000,000,36,000,000,80.000.000,9.380.000,13.500.000,Halaman 83 dari 92 halaman

523121 521211 522191 524111 524113

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Lainnya Belanja Perjalan Biasa Belanja Perjalan Dinak Dalam Kota

162.950.000,23.911.000,400.000,102.060.000,2.400.000,-

B. Realisasi Pelaksanaan Pembayaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 Sebesar Rp.804.951.997,- dengan rincian sebagai berikut : 52 521111 521114 521115 521113 521813 521811 522111 522112 522113 523111 523112 523119 523121 521211 522191 524111 524113

BALANJA BARANG Belanja Keperluan Kantor Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Opersional Satuan Kerja Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Lainnya Belanja Perjalan Biasa Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota

Rp 195.312.300,5.554.020,43.800.000,2.013.600,1.320.000,58.130.113,93.291.423,15.466.262,18.580.600,77.955.000,9.160.000,13.500.000,147.422.382,22.577.809,0,98.468.488,2.400.000,-


C. Sisa Sisa Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 sebasar Rp.141.179.003,- dengan rincian sebagai berikut :

52 521111 521114 521115 521113 521813 521811 522111 522112 522113 523111 523112 523119 523121 521211 522191 524111 524113

BALANJA BARANG Belanja Keperluan Kantor Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Opersional Satuan Kerja Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Lainnya Belanja Perjalan Biasa Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota

Rp 37.571.700,1.195.980,8.760.000,2.400,1.680.000,4.189.887,26.708.577,20.533.738,17.419.400,2.045.000,220.000,0,15.527.618,1.333.191,400.000,3.591.512,0,-

3. BELANJA MODAL A. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 780.275.000; , dengan rincian sebagai berikut : 52 536111 532111 532111 533111

BALANJA MODAL Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Perlatan Dan Mesin Belanja Modal Perlatan Dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp 1.000.000,204.275.000,175.000.000,400.000.000,-


B. Realisasi Pelaksanaan pembayaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 772.709.000,dengan rincian sebagai berikut : 52 536111 532111 532111 533111


Rp 0,203.010.000,174.350.000,395.349.000,-

C. Sisa Sisa Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.566.000,- dengan rincian sebagai berikut : 52 536111 532111 532111 533111


Rp 1.000.000,1.265.000,650.000,4.651.000,-

Untuk alokasi anggaran yang diteritna oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (531852) pada tahun 2016 berjumlah Rp. 26,900,000,- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian untuk Belanja Barang sebesar Rp. 26,900,000,- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Untuk realisasi anggaran di tahun 2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (531852) telah mencapai 56.88 % dari total anggaran di dalam DIPA Tahtm 2016, yaitu senilai Rp. 15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : A. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja barang tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 26,900,000,- dengan rincian sebagai berikut : 52 521219 521219 521811 522151

BALANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Jasa Profesi

Rp 3.400.000,1.300.000,3.000.000,19,200,000,-


B. Realisasi Pelaksanaan pembayaran belanja barang tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 15.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :

52 521219 521219 521811 522151


Rp 0,500.000,0,14.800.000,-

C. Sisa Sisa Belanja barang tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 11.600.000,- dengan rincian sebagai berikut : 52 521219 521219 521811 522151


Rp 3.400.000,800.000,3.000.000,4.400.000,-


E.

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Implementasi Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah berjalan sejak digalakannya penggunaan berbagai macam Sistem/Aplikasi baik yang di galakan oleh Mahkamah Agung RI maupun dari Dirjen Badilmiltun MARI sejak beberapa tahun lalu yang bertujuan sebagai alat mempermudah pekerjaan serta pemberian informasi dan pelayanan public. -

PerangkatKeras (Hardware) Perangkat keras merupakan suatu bagian yang sanga tpenting untuk menunjang berjalanya suatu sistem teknologi informasi, beberapa perangkat keras yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak antara lain : - PC Server - PC Client - Laptop - Monitor LCD - Modem danAcces Point - InstalasiJaringan LAN/WAN dan PABX - Dll.

-

PerangkatLunak (Software) Perangkat lunak merupakan sebuah aplikasi yang tertanam dalam sebuah perangkat keras dan merupakan suatu interface terhadap pengguna aplikasi sehingga suatu sistem dapat berjalan dengan baik sampai menghasilkan suatu output dari pekerjaan yang diinginkan, beberapa perangkat lunak yang digunakan di PengadilanTata Usaha Negara Pontianak antara lain : -

Aplikasi perkara yang terdiri dari SIPP yang memiliki hubungan informasi yang akan

ditampilkan

melalui

website

infoperkara.badilmiltun.net,

direktoriputusan.mahkamahagung.go.id, yang dapat diakses oleh siapapun melalui jaringan internet. -

Aplikasi SIMKEP Online

-

Aplikasi Keuangan yang yang terdiri dari Aplikasi RKAKL, SAIBA,SIMAK BMN, SPP, SPM, PPSPM, SILABI, PP39, GPP, K2PN, MONEV, KOMDANAS.

Dan website www.ptun-pontianak.go.id sebagai media untuk menampilkan Informasi yang dihasilkan baik dari aplikasi-aplikasi tersebut maupun berita yang diinput secara manual. Halaman 88 dari 92 halaman

F. Regulasi Tahun 2016 1. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Pemberi Hibah 3. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 042-1/SEK/KU.01/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : 1.

Manajemen Perubahan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah melaksanakan sistem manajemen berdasarkan ISO 9001:2008

2.

Perundang-undangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

3.

Penataan dan Penguatan Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah melaksanakan penataan dan penguatan organisasi berdasarkan peraturan yang berlaku

4.

Penataan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah melaksanakan penataan tata laksana berdasarkan system operating procedure (SOP) pada seluruh bagian fungsional maupun struktural.

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah melaksanakan Sistem Manajemen SDM dengan menggunakan aplikasi SIKEP yang langsung terintegrasi dengan Mahkamah Agung RI.

6.

Penguatan Akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah melaksanakan akuntabilitas dengan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

7.

Penguatan Pengawasan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah melakukan pengawasan secara internal dengan dibentuknya Satuan Pengawas Internal (SPI). Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak juga telah membuat meja pengaduan masyarakat, penanganan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, whistle blowing system, dan pembangunan zona integritas (WBK dan WBBM)

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan beberapa program unggulan berupa : 1. Program One Day Service 2. Program One Day Minutering 3. Program One Day Court Service 4. Program One Gate Service


BAB IV PENGAWASAN

Halaman IV dari 92 halaman

BAB IV PENGAWASAN A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal merupakan Pengawasan yang bersifat berubah yang dilakukan setiap 3 bulan sekali di Iingkungan kerja/unit seperti Kepaniteraan, Umum, Kepegawaian, dan Keuangan. Pengawasan Internal merupakan pengawasan terhadap fungsi pokok manajemen dibagian masing-masing kerja yang pengawasannya dipimpim Iangsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan berpedoman kepada Pedoman Pelaksana Pengawasan dilingkungan Lembaga

Peradilan

yakni

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

R.I

Nomor

:

KMA/080/SK/UM/2006 Tanggal 24 agustus 2006. Adapun Pengawasan yang dimaksud merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Umum didelegasikan kepada Hakim Pengawas. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagian masing-masing, seperti diuraikan diatas akan dimonitor oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, lalu kemudian jika terdapat suatu sistem kerja yang tidak sesuai petunjuk yang telah ditentukan, maka akan dibenahi menurut ketentuan yang ada, sehingga sistem kerja yang diterapkan berjalan sebagaimana mestinya. Disamping itu juga bila ada masalah-masalah dalam pelaksanaan tugas dibagian kerja masing-masing maka akan dicari jalan penyelesaiannya. Pengawasan internal ini sangat perlu dilakukan, agar sistem kerja yang telah ditentukan berdasarkan aturan-aturan yang ada berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

B. Evaluasi Maksud dilaksanakan evaluasi kinerja laporan tahunan tahun 2016 secara umum adalah untuk mengetahui konsistensi antara visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan program kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sehingga menghasilkan informasi pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program yang telah dirancang dan dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan baik jangka pendek maupun jangka panjang dimasa yang akan datang.


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


BAB V KESIMPULAN SARAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian laporan yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam melaksanakan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah merumuskan beberapa kebijakan peradilan untuk menjadi landasan operasionalnya sebagai Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mempunyai visi, misi, tugas pokok organisasinya dan dasar hukum yang jelas dan kuat. 3. Penerimaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk tahun 2016 lebih banyak dari tahun 2015. 4. Penyelesaian perkara untuk tahun 2016 berjalan dengan baik, perkara yang diputus sebanyak 74 perkara dan sebanyak 27 sisa perkara. 5. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006. 6. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim dan pejabat fungsional lainnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk masa yang akan datang dirasakan perlu untuk ditingkatkan. 7. Pembinaan dan penataan bidang kepegawaian, umum dan keuangan telah berjalan dengan baik tetapi dirasakan perlu untuk ditingkatkan dimasa yang akan datang. 8. Pelaksanaan tugas pengawasan sudah berjalan meskipun belum semua pengawas melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan pengawasannya secara tertulis kepada pimpinan (Ketua). B. Saran 1. Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas pegawai perlu diadakan pelatihan-pelatihan Teknis dan Non Teknis bagi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara berkala yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan memanggil narasumber yang berkualitas yang dibebankan kepada Anggaran DIPA masing-masing Satker atau Anggaran MARI. 2. Dalam merekrut Pegawai pada masa yang akan datang agar diperioritaskan tenaga honorer pada satker masing-masing untuk diangkat sebagai PNS. Halaman 91 dari 92 halaman

C. Rekomendasi

1. Dalam Rangka Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak perlu dilanjutkan pelatihan teknis yudisial maupun non teknis yudisial/temu karya hakim, pejabat kepaniteraan, jurusita dan administrasi dalam rangka meningkatkan tenaga Peradilan yang professional, sehingga kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak semakin baik agar dapat melakukan tugasnya secara professional cakap dan terampil. 2. Mengigat masih kurangnya tenaga staf administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak maka alokasi tahun anggaran 2017 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar dapat ditambah melaluai mekanisme perekrutan cpns Mahkamah Agung R.I dan Perlu adanya penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan PR (Public Relation) untuk ditugaskan di Info Desk. 3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor maupun sarana dan prasarana kantor lainnya untuk mendukung kinerja aparat dalam melayani masyarakat dalam mencari keadilan.

Demikian penyajian laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tahun 2016 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas –tugas pada masa yang akan datang agar lebih meningkat dan berdaya guna serta berhasil guna.


LAPORAN TAHUNAN 2016

Recommend Documents